LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2016

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen

merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang

dijalankan oleh pemerintah saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih, berwibawa, transparan, efisiensi, efektivitas, profesional,

pelayanan prima, bertanggung jawab dan supremasi hukum diharapkan

mampu mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Melalui penerapan

prinsip-prinsip good governance pada semua program dan kegiatan,

merupakan salah satu upaya menuntaskan penanggulangan dan

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme. Kelemahan yang paling menonjol dalam proses

tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik selama ini adalah masih

tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan telah menyentuh

pada seluruh lapisan masyarakat, baik disektor publik maupun swasta.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya

adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, jika sistem

pengawasannya dapat berfungsi dengan efektif, dimana sistem

pengawasan daerah mempunyai peran yang strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka optimalisasi peran

Inpektorat dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang efektif

guna mendorong terciptanya good governance (tata kelola pemerintahan

yang baik), dapat dilakukan melalui :

1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan;

2. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan;

3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

2

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;

5. Optimalisasi Anggaran;

6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawas Eksternal;

7. Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai

pihak.

Guna mewujudkan optimalisasi peran Inspektorat tersebut, maka

dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun

kegiatan, pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Daerah secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi

secara sistematik, sesuai dengan Kebijakan Pengawasan yang setiap tahun

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam jangka

menengah, pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Malang

tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah proses rencana, strategis dan

rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai, atau

dengan kata lain rencana strategis merupakan suatu kerangka logis yang

menetapkan keberadaan organisasi, arah tujuan yang hendak dicapai serta

bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk

mencapai tujuan, sasaran atau cita-cita masa depan yang telah

ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan

satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah

pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa

kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam

mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,

kegiatan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam

mengimplementasikan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder

dalam mencapai tujuan Renstra melalui proses yang transparan dan

3

akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi

pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Tantangan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain

dilakukan dengan pendekatan partisipatif maksudnya dalam perencanaan

pembangunan daerah Perangkat Daerah harus mampu menerapkan:

1. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta dalam

penyusunan program dalam Renstra Perangkat Daerah harus

berdasarkan kerangka pendanaan;

2. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk

mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh

dari anggaran Pemerintah Daerah, sebagai bagian integral dari upaya

pembangunan daerah secara utuh.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol

terhadap semua aktivitas baik yang sedang dilakukan maupun yang akan

datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai,

mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya

serta menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam Permendagri tersebut akan memperkuat tugas, fungsi dan peran

Kepala Perangkat Daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan layanan SKPD.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Rencana Strategis

Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang telah

disepakati bersama, dengan langkah-langkah:

1. Menerima rancangan awal RPJMD dari Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;

2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan perangkat daerah

dengan menjabarkan Visi, Misi, Program Kepala Daerah terpilih dan

tetap memperhatikan kesesuaian dengan Perangkat Daerah;

4

3. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam tujuan,

dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas perangkat

daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan sebagai

pelaksana tugas dan fungsinya;

4. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program

lokalitas Perangkat Daerah, lintas perangkat daerah dan program

kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri

rencana regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;

5. Menetapkan rancangan kegiatan dengan tetap memperhatikan

kebijakan pengawasan dan kegiatan yang sesuai dengan pengawasan.

Langkah-langkah tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan

Rencana Strategis Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda

sebagai masukan untuk menyusun rancangan RPJMD sebagai bahan

utama dalam Musrenbang jangka menengah daerah.

Sebelum menjadi dokumen Rencana Strategis, maka dibentuk Tim

penyusun Renstra dulu dengan keputusan Inspektur Kabupaten Malang.

Tugas Tim Penyusun Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, adalah

sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

c. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah;

d. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat

Daerah;

e. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk

lokasi kegiatan;

f. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD

Keterkaitan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dengan RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 62, yang

berisi:

5

1. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;

2. Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Bupati Malang selaku Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun

mulai Tahun 2016 - 2021, telah membuat Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Program Pembangunan Daerah (program prioritas) serta Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Daerah (program prioritas). Visi Bupati Malang tahun

2016-2021 adalah “MADEP MANTEP MANETEP” dengan 7 (tujuh) Misi,

yaitu:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang

berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan

gender dan supremasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, ekuntabel dan demokratis berbasis

teknologi informasi;

3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan

dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan dan

perikanan, pariwisata, industri kreatif dan perkebunan serta kehutanan

dengan didukung infrastruktur yang memadai;

5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk

unggulan desa;

6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,

telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang

menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;

7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

Kaitannya dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021,

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 dan 273

tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat :

a. Rencana Strategis Perangkat Daerah tidak memuat Visi maupun Misi

tetapi memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan

6

pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat

daerah;

b. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

c. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan

rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan

penyusunan rancangan RKPD.

Setelah RPJMD Pemerintah Daerah selesai baru Kepala Perangkat Daerah

menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD adalah tujuan dan

sasaran yang telah dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung

mendukung atau mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan

program pembangunan yang berisi program-program prioritas terpilih yang

menjadi “top priority” dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

(RPJMD).

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat kami jelaskan

sebagai berikut:

a. Renstra Inspektorat Kabupaten Malang yang berisi rencana

pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Malang sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintaah Daerah (RKPD);

b. Renstra Inspektorat Kabupaten Malang mengacu pada RPJMD

Kabupaten Malang yang merupakan acuan Perangkat Daerah (PD)

untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan

kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk itu dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan

proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan

kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan

perencanaan tahunan yang tercantum dalam Renstra Inspektorat dan

RPJMD Kabupaten Malang.

7

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat kami

gambarkan sebagai berikut :

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana

Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Kemudian RPJMD

Daerah dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

selama 1 (satu) tahun yang menjadi acuan pada Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun, sedangkan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat

Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Rancangan

Awal RPJMD

Penyusunan

Ranc. Renstra

Integrasi

Verifikasi

Ranc. Renstra

Penyesuaian

Ranc. Renstra

Rancangan Akhir

Renstra

Penetapan

Renstra

Rancangan RPJMD Musrenbang

RPJMD

Rancangan

Akhir RPJMD

Penetapan

Perda RPJMD

8

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun

2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten;

1.3 Maksud dan Tujuan

M a k s u d

Maksud ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar Instansi

Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah

diukur dan sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003

tanggal 25 Maret 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis

sebagai perencanaan jangka menengah harus dijabarkan ke dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah yang disusun setiap tahun mulai tanggal 1 Januari dan berakhir

pada tanggal 31 Desember, dan merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan

penganggaran dilakukan.

10

T u j u a n

Tujuan rencana strategis perangkat daerah, adalah untuk :

1. Merencanakan perubahan organisasi, tentang pengelolaan kebutuhan

secara sistematis, mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan

yang berorientasi terhadap masa depan, mengembangkan komunikasi

dan network dengan organisasi lain;

2. Manjadi tolok ukur Inspektur Kabupaten Malang dalam pencapaian

target kinerja yang telah ditetapkan;

3. Merupakan keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta

pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

11

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Inspektorat

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

12

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa

“Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang

selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan

Inspektorat Kota. Pernyataan ini mensyaratkan bahwa sejak

diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, lembaga pengawasan daerah

yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan berubah nama menjadi

Inspektorat. Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah diatas,

Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah yang dalam pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa Inspektorat

Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga teknis daerah. Sebagai

salah satu lembaga teknis daerah, Inspektorat merupakan unsur

pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik

yaitu bidang pengawasan.

Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa

“(1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (2) Inspektorat Kabupaten Malang dipimpin oleh

seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.”

Sesuai Peraturan Bupati tersebut Inspektorat Kabupaten Malang

mempunyai tugas:

(1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;

(2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

bidang tugasnya.

13

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 serta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa peran

Inspektorat Kabupaten Malang sebagai pengawas internal mempunyai

kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Malang, serta berfungsi sebagai

lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah.

Fungsi Inspektorat dalam lingkungan organisasi Pemerintah

Kabupaten Malang adalah sebagai lembaga pengawas/penyelenggara

pemerintah daerah di daerah. Bukan hanya berfungsi untuk melakukan

pemeriksaan, tetapi juga sebagai mitra manajemen dalam upaya mencapai

kinerja organisasi sebagaimana yang diharapkan. Peran pengawas internal

tidak terbatas pada kegiatan verifikasi terhadap kebenaran angka-angka,

tetapi juga meliputi penilaian terhadap ketaatan terhadap kebijakan yang

telah ditetapkan, penilaian terhadap pengamanan harta kekayaan

organisasi dan penilaian atas penggunaan sumber-sumber yang dikuasai

dan dikelola oleh organisasi serta yang terpenting adalah evaluasi terhadap

pencapaian kinerja.

Dengan adanya fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas,

pengawasan internal mempunyai peran ganda sebagai watchdog dan

sekaligus sebagai agent of change. Sebagai watchdog, pengawas internal

harus melakukan tugas-tugas pengecekan dan pengujian atas ketaatan

pelaksanaan kinerja terhadap instruksi-instruksi yang digunakan,

sedangkan sebagai agent of change, berarti pengawas internal bertindak

sebagai ahli (expert) atau konsultan untuk keberhasilan organisasi. Jika

dikaitkan dengan pembangunan, maka pengawas internal bisa berfungsi

sebagai katalisator tercapainya keberhasilan pembangunan, karena

pengawasan yang baik akan berdampak pada tercapainya prinsip

ekonomis, efisien dan efektif (3E).

14

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat

Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten,

adalah sebagai berikut:

15

= GARIS KOMANDO

= GARIS KOORDINASI

INSPEKTUR

STAF STAF

SEKRETARIS

Fungsional Auditor

STAF STAF STAF STAF STAF

Bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan

Kelompok Jabatan

STAF STAF STAF STAF STAFSTAF STAF

Bidang Kemasyarakatan Bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang KemasyarakatanBidang Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

Seksi Pengawas PemerintahSeksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawasan Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah

INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV

STAF

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi dan Umum

Sub BagianSub Bagian Sub Bagian

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 29 PEBRUARI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

16

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten, dijelaskan

tentang tugas pokok dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang

Tugas Pokok :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

F u n g s i :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Malang

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base

serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten;

c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pengawasan;

e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang pengawasan;

f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam

bidang pengawasan;

g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Kabupaten

Malang;

h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;

i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan

kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;

k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan

serta pelaporannya;

l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga

pemerintah dan lembaga lainnya.

17

Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Malang terurai

sebagai berikut :

a. 1 (satu) orang Inspektur, mempunyai tugas:

- Memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan

kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan

pembangunan daerah;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

b. 1 (satu) orang Sekretaris, mempunyai tugas di Sekretariat:

- Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan

administrasi dan fungsinya kepada semua unsur dilingkungan

Inspektorat Kabupaten;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Orang Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan;

2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Masing-masing Kepala Sub Bagian mempunyai tugas:

1. Tugas dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, adalah:

a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian

rencana/program kerja pengawasan;

b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

c. Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten;

d. Menyiapkan laporan statistik Inspektorat Kabupaten;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan;

c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

d. Menyusun statistik hasil pengawasan;

e. Melakukan adminstrasi pengaduan masyarakat

18

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum

a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis

pelaporan;

c. Melakukan urusan kepegawaian;

d. Melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

c. 4 (empat) Orang Inspektur Pembantu Wilayah, adalah :

- Inspektur Pembantu Wilayah I ;

- Inspektur Pembantu Wilayah II ;

- Inspektur Pembantu Wilayah III ;

- Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah mempunyi tugas yang sama:

- Melaksanakan sebagian tugas inspektorat kabupaten dalam

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

kasus pengaduan;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai

dengan bidang tugasnya.

Inspektur Pembantu I, II, III dan IV pada Tahun 2016 masih membawahi 3

(tiga) Kepala Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Masing-masing Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,

Pemerintahan dan Bidang Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

1. Tugas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:

a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah

dan kasus pengaduan bidang pembangunan;

b. Melakukan pengusutan program pengawasan diwilayah kerja bidang

pembangunan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;

d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dan bidang pembangunan;

19

e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan pernilaian

tugas pengawasan bidang pembangunan;

f. Melaksaanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah

dan kasus pengaduan bidang pemerintahan;

b. Melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja

bidang pemerintahan;

c. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang

pemerintahan;

d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah bidang pemerintahan;

e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

ugas pengawasan bidang pemerintahan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah

dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan;

b. Melaksanakan pengusutan program pengawasan di wilayah kerja

bidang kemasyarakatan;

c. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang

kemasyarakatan;

d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah bidang kemasyarakatan;

e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Inspektorat

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Komposisi personil Inspektorat Kabupaten Malang berdasarkan

jenjang Pendidikan terdiri dari SMA, D-3, S-1 dan S-2 dengan berbagai

macam disiplin ilmu yaitu administrasi, teknik, ekonomi, hukum, Ilmu

Sosial, Sastra Inggris, Manajemen, Administrasi Publik, kebijakan

20

publik, sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari II/a sampai

dengan IV/c.

Sedangkan jumlah eselon II sampai dengan IV ada 21 orang, non eselon

mulai dari staf sampai CPNS sebanyak 30 orang ditambah tenaga

kontrak sebanyak 7 orang, dengan demikian jumlah personil aparatur

sebanyak 51 orang, dapat kami uraikan sebagai berikut:

NO GOLONGAN ESELON NON ESELON JUMLAH

1 Golongan IV 1 5 4 - 1 - 11

2 Golongan III - - 11 1 16 2 30

3 Golongan II - - - - 1 2 3

PNS/CPNS 44

Tenaga Kontrak 7

TOTAL 21 30 51

NO PANGKAT GOL PENDIDIKAN

KETERANGAN S-2 S-1 D-3 SMA SMP

1 Pembina Utama

Muda IV/c 1 - - -

2 Pembina Tingkat I IV/b 2 - - -

3 Pembina IV/a 7 1 - -

4 Penata Tingkat I III/d 2 7 - -

5 Penata III/c 3 8 - -

6 Penata Muda

Tingkat I III/b - 7 1 -

7 Penata Muda III/a - 2 - - CPNS

8 Pengatur Muda

Tingkat I II/b - - - 1

9 Pengatur Muda II/a - - - 2 CPNS (K-2)

12 Tenaga Kontrak 2 4 1

TOTAL 51 4

Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Inspektorat

Kabupaten Malang terdapat Jabatan Struktural terdiri dari :

a. Jabatan struktural eselon II b ;

b. Jabatan struktural eselon III a;

c. Jabatan struktural eselon IV a.

21

Untuk jabatan fungsional, baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA),

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (JFPP) atau Jabatan

Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2009, serta Jabatan

Fungsional Kepegawaian sampai bulan Pebruari 2016 Inspektorat

Kabupaten Malang belum menerapkan jabatan fungsional, penerapan

jabatan fungsional pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang

mulai berubah kelembagaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 77 paragraf

3 (1) Inspektorat daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu)

sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu dan 3 (tiga)

sub bagian.

Untuk pengembangan SDM Inspektorat Kabupaten Malang perlu

dilakukan diklat-diklat dengan rincian sebagai berikut:

PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

No. Uraian Diklat Jumlah

(orang)

1 PIM IV tahun 2015 dan 2016 3

2 TOT PKD – Perbendaharaan Daerah Tahun 2015 1

3 E learning dan tatap muka sertifikat JFA Pembentukan

Auditor Pertama Tahun 2015

1

4 TOT PKD – Akuntansi Keuangan Daerah Tahun 2015 1

5 Workshop Auditor Kepegawaian 1

6 Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 1

7 Bimtek Fraud Auditing/Audit Kecurangan

8 Workshop Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG)

2

9 Bimtek Sistem Keuangan Desa berbasis Aplikasi dalam

rangka pembinaan dan fasilitasi penyusunan RAPBDes

Tahun 2016

4

b. Sumber Daya Anggaran

Kewenangan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran

merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki Inspektorat mengingat

kedudukan Inspektur sebagai anggota didalam Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD). Dari sisi anggaran, Inspektorat

mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran antara tahun

2011-2015 beserta penyerapannya, sebagai berikut:

22

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DPPA Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi %

2011 3.000.000.000,- 2.997.467.400,- 99,9

2012 3.842.000.000,- 3.838.715.750,- 99,9

2013 5.015.500.000,- 5.012.516.500,- 99,9

2014 6.015.500.000,- 6.009.731.000,- 99,9

2015 8.353.900.000,- 8.344.175.800,- 99,9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan alokasi anggaran

Inspektorat berbanding lurus dengan penyerapan anggarannya, karena

semua kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2011-

2015 dapat dilaksanakan/direalisasikan sesuai kegiatan yang telah

direncanakan.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan operasional, Inspektorat Kabupaten

Malang sampai dengan tahun 2016, telah didukung sarana, prasarana,

alat studio dan komunikasi, sebagai berikut:

23

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No. Uraian Banyaknya Satuan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tanah

Gedung

Listrik

Air

Telepon

Area Parkir

Ruang Rapat

Ruang Arsip

Taman Dalam

Musholla

Toilet

Kendaraan Roda Empat

Kendaraan Roda Dua

Komputer

Note Book

Mesin Fotokopi

Kamera Digital

Handycam

Kamera SLR

Mesin penghancur kertas

LCD

TOA

Scaner

Generator

Faxsimili

1335

690

13200

1

2

2

2

2

1

1

5

6

7

24

17

1

3

2

1

5

2

2

1

1

1

M²

M²

Volt Ampere

Saluran

Line

Area

Ruang

Ruang

Area

Ruang

Ruang

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang telah

dimiliki Inspektorat Kabupaten Malang cukup memadai, tetapi masih

diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun

guna peningkatan kinerja. Sedangkan dari segi prasarana berupa

gedung dan ruangan yang baru didalamnya masih terdapat beberapa

kekurangan antara lain AC ruangan, kursi sofa dan beberapa peralatan

dimana untuk pemenuhannya akan diusulkan dalam 5 (lima) tahun

mendatang.

24

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang tahun

2011-2015 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin

dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian dari kedua

Sasaran tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan kegiatan dalam program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

antara lain adalah Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) pada

tahun 2011-2015 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peta

pengawasan yang dituangkan tiap tahun dalam jadwal pengawasan yang

ditandatangani Inspektur, hal tersebut dapat dilaksanakan karena

terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara Aparatur

Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana kesepakatan dan

keterpaduan program pengawasan, sedangkan obyek pemeriksaan setiap

tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanann Inspektorat yang dituangkan

dalam indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi dan uraian target

Renstra Tahun 2011-2015, realisasi capaian tahun 2011-2015 dan rasio

capaian tahun 2011, dapat kami jelaskan dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Sedangkan penyelesaian dan capaian Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan (TLHP) pada tahun 2011-2015, sebagaimana tabel-tabel

berikut ini:

25

REKAPITULASI TEMUAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL

PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

TAHUN 2011 S.D. 2015

No Tahun Jumlah

LHP

Jumlah

Temuan

Jumlah

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Selesai Dalam

Proses Belum

1 2011 48 637 899 890 9 0

2 2012 44 624 755 747 7 1

3 2013 68 849 1012 1003 7 2

4 2014 84 1158 1406 1364 13 29

5 2015 73 955 1228 1038 40 151

REKAPITULASI KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH HASIL

PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

TAHUN 2011 S.D. 2015

NO TAHUN KEWAJIBAN

SETOR (Rp)

TELAH DISETOR

(Rp) SISA (Rp)

1 2011 77.497.005,60 38.351.590,50 39.145.415,10

2 2012 19.634.142,63 17.752.325,73 1.881.816,90

3 2013 17.019.015,86 17.019.015,86 0

4 2014 60.157.371,89 60.157.403,80 (31,91)

5 2015 55.675.984,96 51.777.357,96 3.898.627,00

REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH HASIL PEMERIKSAAN

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 S.D. 2015

NO TAHUN JUMLAH KERUGIAN

(Rp)

TELAH

DISETOR (Rp)

SISA

(Rp)

1 2011 251.968.523,79 251.968.523,79 0,00

2 2012 72.277.619,66 51.277.619,66 21.000.000,00

3 2013 347.921.537,65 341.051.626,15 6.869.911,50

4 2014 153.223.546,59 118.705.568,45 34.517.978,14

5 2015 211.041.912,68 186.853.551,68 24.188.361,00

26

2. Pelaksanaan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Pada pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah mengirim pegawai

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun

sosialisasi, untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawas. Selama tahun

2011-2015 sebanyak 72 aparatur yang mengikuti diklat, bimtek, maupun

sosialisasi, sedangkan untuk kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada

tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sebanyak 30 Pelatihan Kantor sendiri.

27

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Targ

et SPM

Targ

et IKK

Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD tahun 2010-2015 Realisasi Capaian Tahun 2010-2015 Rasio Capaian pada Tahun 2010-2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan

Inspektorat

69,76% 60% 65% 70% 75% 80% 70,93% 82,6% 88,40% 76,74% 89.53% 118% 127% 126% 102,3% 112%

2 Persentase SKPD yang tidak

mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI

91,86% 60%

62%

65%

67%

70%

98,8% 97,67% 95,35% 94,19% 93.02% 153% 158% 146% 140,5% 132,88%

3 Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) APIP

71,41% 60%

60%

60%

60%

60%

85,35% 84,65% 79,80% 86,26% 63,89% 142% 141% 133% 143,7% 106,48%

4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas

Eksternal

74,75% 70% 70% 75% 80% 80% 88,56% 93,65% 90,50% 95,63% 94.20% 126% 133% 120% 119,5% 118%

5 Opini BPK RI

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WDP WDP WTP WTP - - - - -

6 Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan

70,70% 80% 80% 80% 80% 80% 94,3% 87,57% 72,33% 56,89% 89,51% 17,8% 109% 90,4% 71,11% 111,89%

7 Persentase SKPD dengan hasil

Evaluasi SAKIP Min.B

- 20% 20% 20% 25% 30% 5,55% 2,78% 8,33% 13,88% 22,22% 27,7% 13,90% 41,65% 55,52% 74,07%

28

1Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.426.378 3.402.992 3.922.532 5.127.172 6.025.797 2.425.955 3.402.346 3.920.618 5.123.370 6.024.797 99,98 99,98 99,95 99,93 99,98 20,00% 20,00%

1.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2.023.762 3.035.164 3.491.648 4.856.863 5.711.722 2.023.552 3.034.865 3.491.266 4.855.639 5.710.722 99,99 99,99 99,99 99,97 99,98 20,00% 20,00%

PKPT 552.600 704.000 1.660.000 2.100.000 1.809.200 552.600 704.000 1.660.000 2.100.000 1.809.200 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Non Reguler 693.900 1.441.200 1.028.100 1.806.750 1.484.900 693.900 1.441.200 1.028.100 1.806.750 1.484.900 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Monitoring dan Evaluasi ADD 227.985 0 328.080 227.985 0 328.080 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Pemeriksaan APBDes 576.000 98.175 64.350 - 576.000 98.175 64.350 - 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Reviu LKPD 31.125 65.000 154.500 154.500 155.250 31.125 65.000 154.500 154.500 154.250 100,00 100,00 100,00 100,00 99,36 20,00% 20,00%

Kormonev 18.320 25.600 32.800 32.800 9.760 18.320 25.600 32.800 32.800 9.760 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Lakip SKPD 138.150 153.600 340.000 240.000 700.000 138.150 153.600 340.000 240.000 700.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Cek potensi Kependidikan 205.855 - 0 205.855 - 0 100,00 20,00% 20,00%

Pemeriksaan aset tanah di 12 Kel. 57.600 0 57.600 0 100,00 20,00% 20,00%

Monev Penyelesaian Kerugian Daerah 48.600 194.400 103.140 48.600 194.400 103.140 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Pemantauan aset sekolah 60.000 103.140 60.000 103.140 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Monev peng. Keu BUMD 65.755 59.755 90,88 20,00% 20,00%

Monitoring Dokumen Perencanaan Sekolah Dasar 100.000 100.000 100,00 20,00% 20,00%

Reviu AKIP Pemerintah Kabupaten Malang 17.920 17.920 100,00 20,00% 20,00%

Progres Report AMJ Bupati Malang Tahun 2010-2015 36.100 36.100 100,00 20,00% 20,00%

Monotoring LHKPN dan LHKASN 82.350 82.350 100,00 20,00% 20,00%

Monotoring laporan Kinerja (LKj) Triwulan pada SKPD 246.750 246.750 100,00 20,00% 20,00%

Koordinasi Persiapan PKPT (Pra PKPT) 133.880 133.880 100,00 20,00% 20,00%

Koordinasi Persiapan Evaluasi AKIP SKPD 34.125 34.125 100,00 20,00% 20,00%

Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus 224.080 224.080 100,00 20,00% 20,00%

1.3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 72.586 71.940 183.075 58.109 - 72.406 71.653 181.705 55.714 - 99,75 99,60 99,25 95,88 20,00% 20,00%

1.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 330.030 295.889 247.810 212.200 314.075 329.998 295.829 247.648 212.017 314.075 99,99 99,98 99,93 99,91 100,00 20,00% 20,00%

2 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

34.107 24.962 21.962 21.962 18.962 34.107 24.821 21.881 21.962 18.962 100,00 99,44 99,63 100,00 100,00 20,00% 20,00%

2.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan 34.107 24.962 21.962 21.962 18.962 34.107 24.821 21.881 21.962 18.962 100,00 99,44 99,63 100,00 100,00 20,00% 20,00%

Aparatur Pengawasan

2012

(Rp dalam

ribuan)

2015 Anggran Realisasi

2014

(Rp dalam

ribuan)

2015

(Rp dalam

ribuan)

2011 2012 2013 2014

2013

(Rp dalam

ribuan)

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang

NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Anggaran pada tahun 2011-2015 Realisasi anggaran pada tahun 2011-2015Rasio antar realisasi anggaran

tahun 2011-2015

Rata-rata

pertumbuhan

2011

(Rp dalam

ribuan)

2012

(Rp dalam

ribuan)

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

2013

(Rp dalam

ribuan)

2014

(Rp dalam

ribuan)

2015

(Rp dalam

ribuan)

2011

(Rp dalam

ribuan)

29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan isu-isu yang berkembang, dapat diidentifikasikan

tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Malang dalam

melaksanakan program dan kegiatan, yaitu :

1. Cepatnya perubahan Regulasi

Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan menjadi tantangan

tersendiri, hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak

didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi

lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik. Untuk itu perlu

dipersiapkan peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan;

2. Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal

Tindak lanjut yang ditemui pada SKPD pada tahun lalu masih tetap ada,

hal tersebut terjadi pada saat dilakukan tindak lanjut berikutnya, SKPD

tidak segera memenuhi bukti mendukung yang menguatkan.

3. Mempertahankan hubungan yang sudah baik dan serasi antara

Inspektorat Kabupaten Malang dengan Inspektorat Provinsi, dan

Pengawas Eksternal.

4. Heterogenitas permasalahan

Banyaknya permasalahan yang muncul pada pengawasan

tahunan/reguler, maupun permasalahan pada non reguler/kasus

pengaduan masyarakat.

Disamping tantangan diatas, untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka

setiap tahun keluar Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

Tujuan kebijakan pengawasan yang setiap tahun keluar, adalah:

a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal;

b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten atau

Kota;

c. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan

kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah.

Dengan adanya kebijakan pengawasan, program dan kegiatan setiap tahun

yang ada di Inspektorat Kabupaten Malang minimal harus disesuaikan

walaupun tidak semuanya, hal tersebut menjadi tantangan yang perlu

30

perhatian dengan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Malang, antara lain meliputi:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan

keuangan;

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good

governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan

pemerintah daerah;

3. Kegiatan penunjang pengawasan.

Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang dalam 5

(lima) tahun ke depan:

1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)

Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang kemungkinan

ada perubahan kelembagaan, berdasarkan Permendagri Nomor 64

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota bab III pasal 18 menyebutkan

“apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan

sesuai peraturan dan perundang-undangan maka jabatan struktural

dibawah Inspektorat Pembantu dihapus. Secara otomatis nantinya

diikuti dengan Peraturan Daerah tentang struktur organisasi

Inspektorat yang baru dengan menghapus jabatan struktural dibawah

Inspektur Pembantu, jabatan fungsional tersebut kemungkinan ada 3

(tiga), yaitu jabatan fungsional kepegawaian, Auditor dan jabatan

fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di

Daerah (P2UPD) atau JFPP (Jabatan Fungsional Pengawas

Pemerintahan).

2. Kompetensi dan profesioanalisme sebagai pengawas intern

pemerintah perlu diperkuat.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya

terletak pada sisi kualitas namun juga kuantitas. Untuk meningkatkan

kuantitas bisa dilakukan inpassing dari pemeriksa menjadi Jabatan

Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah atau

P2UPD dan Jabatan Fungsional Kepegawaian bila sudah berubah

kelembagaan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas aparat

pengawas dilakukan dengan peningkatan bimbingan teknis dan diklat

31

dengan mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan bimtek,

lokakarya, seminar dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya

terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun

yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat

pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu

berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.

3. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang

baik belum optimal

Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif,

transparan dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus

disikapi oleh pemerintah dan diharapkan dapat memuaskan semua

komponen masyarakat dalam pelayanan publik mupun kinerja

pemerintah.

Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan keluarnya Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai

bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

melalui :

1. Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;

2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;

3. Senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi

pengelolaan manajemen Pemerintah Daerah;

4. Perlunya penguatan peran Inspektorat.

4. Sinergisitas dan koordinasi pengawasan antar APIP perlu

ditingkatkan

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun dikeluarkan oleh

Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan. Koordinasi

dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyelesaian tindak

lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota).

32

Yang tidak kalah penting adalah sinergitas pelaksanaan pengawasan

antar APIP, sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu

joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum

(Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal

Kementrian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Perdesaan) perlu lebih diberdayakan lagi sehingga

pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan

(APBD) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dapat diketahui

pencapaian hasilnya.

Saat ini yang sangat perlu diberdayakan adalah sinergi antara

Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan Inspektorat Kabupaten

terhadap pelaksanaan pengawasan dana-dana yang bersumber dari

APBD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten atau

masyarakat yang menerima dan bantuan sosial/hibah.

33

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa ”Pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan” dan juga sesuai dengan Peraturan Bupati Malang

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat

Kabupaten, Inspektorat Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dengan tugas pokok dan

fungsi serta luasnya wilayah kerja, Inspektorat dituntut untuk melakukan

tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap

pelaksanaan tugas pokok apabila tidak sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan kepada

Perangkat Daerah (PD) yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten

Malang.

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Inspektorat Kabupaten Malang dituntut untuk mampu berperan sebagai

institusi yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

maupun pemerintahan yang bersih (clean government) yang diharapkan

dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemerintahan daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan

luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten

Malang, yang meliputi semua SKPD, UPTD TK, SD dan PLS, SMPN,

SMAN, Puskesmas maupun Pustu ;

34

2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding dengan

jumlah aparatur;

3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya mengikuti

pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;

4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih lama;

5. SKPD tidak konsisten terhadap proses tindak lanjut hasil temuan

pengawasan;

6. Masih banyak SKPD dalam merencanakan anggaran menganggap

perencanaan bukan sebagai kebutuhan mendasar, sehingga banyaknya

temuan terkait volume, satuan, kelebihan harga masih banyak

dijumpai;

7. Seringnya ditemukan temuan yang berulang (pengelolaan keuangan,

pengadaan barang dan jasa).

Dari 7 (tujuh) poin identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat

diprediksikan kondisi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke

depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi yang terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal

sebagai berikut :

a. Kondisi lingkungan internal Organisasi

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam

organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri

yaitu Inspektorat Kabupaten Malang. Lingkungan internal

dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weaknesses), sebagaimana tabel berikut ini :

35

Analisa Lingkungan Internal

Aspek Kekuatan

(Strengths)

Kelemahan

(Weaknesses)

Sistem/kebijakan Sistem pelaporan dan

tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Hasil Pengawasan

Kinerja pengawasan yang

masih rendah ditandai dengan hasil pengawasan dan keterlambatan

penerbitan LHP

Kelembagaan 1. Program pendidikan dan

pelatihan dibidang pengawasan

2. Adanya kerjasama yang baik dengan BPKP terkait kegiatan diklat

pengawasan

1. SOTK yang belum

mengarah pada spesifikasi bidang

urusan pemerintahan 2. Pola hubungan kerja

jabatan fungsional yaitu

JFA dan P2UPD yang belum jelas dualisme pembinaan)

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia aparatur pengawas yg

dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal sangat

tinggi

Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas

Sumber Daya Anggaran

Dukungan Anggaran yang diterima dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) memadai

Terbatasnya dukungan anggaran operasional

untuk pemeriksaan

Lingkungan strategis

1. Dukungan Inspektur dalam penguatan peran

Inspektorat 2. Teknologi Informasi (TI)

dalam kegiatan

pengawasan

Terbatasnya sarana dan prasarana

b. Kondisi lingkungan eksternal organisasi

Lingkungan Ekternal merupakan lingkungan yang bersumber dari

luar organisasi yang tidak dapat dijangkau oleh organisasi itu sendiri

yaitu Inspektorat Kabupaten Malang. Lingkungan eksternal

dikelompokkan menjadi dua yaitu Peluang (opportunities) dan

Tantangan (threats) sebagaimana tabel dibawah ini:

36

Analisa Lingkungan Eksternal

Aspek Peluang

(Opportunities)

Tantangan

(Threats)

Sistem/kebijakan Aturan tentang Kebijakan

Pengawasan selalu mengalami perubahan setiap tahun sesuai

dengan kondisi tahun berjalan

Pelaksanaan kebijakan

pengawasan bila diterapkan bisa berhasil atau tidak

Kelembagaan Perubahan SOTK dibawah Irban sebelumnya Kasi

menjadi jabatan fungsional

Penilai dan penilaian angka kredit (PAK)

Sumber Daya Manusia

Bertambahnya SDM setiap tahun sebagai tambahan tenaga pemeriksa

Peningkatan kualitas SDM yang dapat diandalkan

Lingkungan strategis

Keberadaan teknologi informasi dalam rangka

kegiatan pengawasan

Tersedianya data update

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Malang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021, dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi

dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Malang, sesuai dengan

Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang mendukung pada Misi

ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021, yaitu :

Misi ke-2 RPJMD : “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

akuntabel dan demokratis berbasis teknologi

informasi“.

Tujuan Misi ke-2 RPJMD : Meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanan publikkepada masyarakat

Sasaran Misi ke-2 RPJMD : 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik;

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan daerah;

37

3. Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik.

Strategi Misi ke-2 RPJMD

sesuai Inspektorat : 1. Meningkatkan nilai opini BPK RI

2. Meningkatkan hasil nilai audit/evaluasi

3. Meningkatkan kapasitas dari tindak lanjut

hasil pemeriksaan pengawas eksternal

4. Meningkatkan hasil nilai SAKIP PD

5. Meningkatkan hasil pemeriksaan non

reguler (Kasus) yang diselesaikan

Arah Kebijakan Misi ke-2

RPJMD sesuai Inspektorat : 1. Peningkatan evaluasi hasil nilai opini BPK

2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan

penyusunan laporan untuk audit

3. Peningkatan kapasitas tindak lanjut

melalui sosialisasi hasil pemeriksa

4. Peningkatan penyusunan laporan kinerja

berdasarkan indikator dalam SAKIP

5. Peningkatan hasil pemeriksaan melalui

kegiatan evaluasi

Indikator kinerja (Outcome)

Misi ke-2 RPJMD sesuai

Inspektorat : 1. Opini BPK

2. Persentase PD yang tidak mempunyai

temuan terkait kerugian daerah dari hasil

pemeriksaan Inspektorat

3. Persentase tindak lanjut hasil

pemeriksaan pengawas eksternal

4. Persentase hasil nilai SAKIP minimal B

5. Persentase pemeriksaan non reguler

(Kasus) yang diselesaikan

Implementasi dari Visi tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme

peraturan perundangan;

2. Membina dan memberikan masukan atas penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil

pengawasan internal;

38

3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

profesional, berkualitas dan akuntabel;

4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi

pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;

5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam

mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang

optimal.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi Visi dan Misi

Kepala Daerah terpilih :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu:

a. Kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang

pengawasan;

b. Rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum

seimbang;

c. Diklat maupun bimtek pengawasan bagi aparatur pengawasan

masih kurang.

2. Sarana Prasarana, yaitu:

a. Belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi

penunjang pelaksanaan pengawasan;

b. Belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan.

3. Anggaran, yaitu:

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan dari APBD

Pemerintah Kabupaten Malang, untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan

pengawasan yang harus diakomodir setiap tahunnya.

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala dan hambatan, adalah :

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada

melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur,

berupa Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknik (Bimtek)

serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);

2. Merumuskan kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja

(ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam

bidang pengawasan;

3. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se-efektif dan se-efisien

mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawas;

39

4. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun

anggaran sesuai dengan target kinerja pegawasan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun

2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten

Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang

berfungsi mendukung manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, sehingga tidak berkorelasi dengan Renstra K/L atau Renstra

Provinsi, oleh karena itu Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan

Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan

Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui :

(1) Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif)

dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;

(2) Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan

program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen

pemerintahan daerah;

(4) Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya,

maksimal sudah tidak mencapai hasil;

(5) Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan

yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan;

(6) Inspektorat daerah sebagai aparatur pengawasan internal Pemerintah

berperan sebagai “Quality Assurance” (Penjamin mutu) maksudnya

sebuah bagian dari manajemen mutu difokuskan pada penyediaan

keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada dasarnya Inspektorat Kabupaten Malang merupakan Organisasi

Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung manajemen

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum

atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tidak berkorelasi

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis.

40

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk

dijadikan prioritas penanganan selama 5 (lima) tahun mendatang. Isu

Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Isu Strategis dalam kebijakan pengawasan setiap tahun (tahun 2016-

2021);

2. Isu Strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Isu Strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)

tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun

2012-2025 (Stranas PPK).

Adapun Isu-isu Strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra)

tahun rencana 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Malang dan juga dalam

pelaksanaan pengawasan tugas pokok dan fungsi, terurai sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan pemahaman SKPD dalam melaksanakan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai

dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib dan

terkendali dengan berpedoman pada SPIP sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan

memberikan keyakinan yang memadai untuk mewujudkan efektivitas

dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh PD

pada pelaksanaan TLHP biasanya dicantumkan peringatan setelah 7

(tujuh) hari pelaksanaan TLHP, diharapkan bagi Perangkat Daerah yang

kurang datanya segera menyampaikan data setelah dibenahi;

41

3. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk baik melalui

pemberitaan media massa, surat pengaduan elektronik maupun

pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi

Penanganan terhadap hal tersebut di atas didasarkan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah secara terbuka (transparan);

4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Surat Edaran Menpan Nomor 03 Tahun 2011 tentang

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diharapkan

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan evaluasi terhadap unit/satuan

kerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dilaporkan setiap tahun

kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (KemenPAN).

Tujuan dari evaluasi tersebut adalah :

a. Mendorong perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja;

b. Menilai akuntabilitas kinerja setiap unit kerja yang ada;

c. Memberikan saran bagi setiap unit/satuan kerja dalam rangka

penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja.

5. Perlunya peningkatan pelayanan atas Pengaduan Masyarakat;

6. Belum adanya jabatan fungsional baik Jabatan Fungsional Auditor

(JFA) maupun Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota pada Bab

III pasal 18 menyebutkan “Apabila jabatan fungsional Pengawas

Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan

maka jabatan struktural Inspektorat dibawah Inspekorat Pembantu

dihapus”.

42

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang

telah ditetapkan, haruslah didukung dengan Tujuan dan Sasaran yang sesuai

dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dimana Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Malang mendukung Misi ke 2

Kepala Daerah periode terpilih Tahun 2016-2021.

Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Malang :

“ Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan “.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Malang :

1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Peningkatan Penanganan Non Reguler (kasus);

3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

43

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Malang

No Tujuan Sasaran IndikatorKinerjaSasaran Formula/Rumus

Target Kinerja Sasaran Tahun 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Target Target Target Target Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)

Misi 2: Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

1. Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja dan Keuangan

1. Peningkatan Akuntabilitas

penyelenggaraanPemerintah Daerah;

1. Persentase SKPD yang tidak mempunyai

temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat;

Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik Inspektorat) X 100%

Jumlah Seluruh SKPD

85% 86% 87% 88% 89% 89%

2.

Persentase SKPD yang tidak mempunyai

Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI;

Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik BPK-RI) X 100%

Jumlah Seluruh SKPD

75%

77% 80% 82% 85% 85%

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat) X 100%

Jumlah Seluruh Rekomendasi

65% 66% 67% 68% 70% 70%

4. Persentase Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Pengawas Eksternal.

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik BPK-RI) X 100%

Jumlah Seluruh Rekomendasi

85% 86% 87% 88% 90% 90%

5. Opini BPK-RI Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2. Peningkatan penanganan

Non Reguler (kasus)

Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang

diselesaikan

Jumlah Pemeriksaan Non Reguler yang diselesaikan X 100%

Jumlah Non Reguler yang masuk

80% 81% 82% 83% 84% 84%

3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD

Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B

Jumlah SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B x 100%

Jumlah seluruh SAKIP SKPD

18% 19% 20% 21% 22% 22%

44

4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang yang

telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi

dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk

memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran

dengan cara yang paling baik.

Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis

khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Adapun Strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah

sebagai berikut :

1. Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

3. Meningkatkan koordinasi dengan entitas (Interaktif, komunikatif, dan

informatif)

4. Penerapan Jabatan Fungsional;

5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bidang

pengawasan;

6. Melengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi

memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan

merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan

kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi

pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung

strategi.

Adapun Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program-

program prioritas pemerintah daerah;

2. Mengutamakan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan;

3. Membuka layanan konsultasi bagi entitas;

4. Perubahan Struktur Organisasi;

5. Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Teknis Bidang Pengawasan);

6. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan tupoksi.

45

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikator Inspektorat

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka akan

disusun langkah-langkah strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-

2021, yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan

strategis Inspektorat Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun

2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Malang yang

dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini

sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang. Melalui rumusan

kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu

menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi yang nantinya dapat

diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan

strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat

Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1, sebagai berikut:

46

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

awal

perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja

SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21

Misi 2: Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

1 20 0700 01 Program:

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kelancaran

administrasi

perkantoran

99,35% 100% 481.650 100% 505.730 100% 531.010 100% 557.560 100% 585.440 100% 643.984 100% 3.305.374 Sekretariat

1

20

0700

01

01

Kegiatan:

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah registrasi

surat masuk dan

surat keluar yang

diproses dalam 1

tahun

2.200 surat

2.200

surat

21.000

2.200 surat

22.050

2.200 surat

23.152

2.200

surat

24.310

2.200

surat

25.525

2.200

surat

28.078

13.200

surat

144.155

Sekretariat

1 20 0700 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah rekening yang

dibayar

4 rekening 4

rekening

18.480 4 rekening 19.400 4 rekening 20.370 4

rekening

21.389 4

rekening

22.458 4

rekenin

g

24.704 24

rekening

126.801 Sekretariat

1 20 0700 01 07 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah orang yang

diberikan honorarium

selama 1 tahun

17 orang 14 orang 183.840 14 orang 193.030 14 orang 202.680 14 orang 212.814 14 orang 223.455 14

orang

245.800 84 orang 1.261.619 Sekretariat

1 20 0700 01 09 Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah penyediaan

jasa perbaikan

peralatan kerja

50 unit 50 unit 30.855 50 unit 32.398 50 unit 34.018 50 unit 35.719 50 unit 37.505 50 unit 41.255 300 unit 211.750 Sekretariat

1 20 0700 01 10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah pengadaan

alat tulis kantor

54 item 54 item 57.300 54 item 60.165 54 item 63.173 54 item 66.332 54 item 69.648 54 item 766.613 324 item 1.083.231 Sekretariat

1 20 0700 01 11 Penyediaan Barang

Cetak dan

Penggandaan

Jumlah penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

8 item 8 item 8.782 8 item 9.221 8 item 9.682 8 item 10.166 8 item 10.674 8 item 11.742 48 item 60.267 Sekretariat

1 20 0700 01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah eksemplar

bahan bacaan yang

dibeli

12 bukti

pembayaran

12 bukti

pembaya

ran

3.480 12 bukti

pembayaran

3.655 12 bukti

pembayaran

3.837 12 bukti

pembay

aran

4.029 12 bukti

pembay

aran

4.230 12

bukti

pembay

aran

4.653 72 bukti

pembayar

an

23.844 Sekretariat

1 20 0700 01 16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah penyediaan

bahan logistik kantor

24 tabung 24

tabung

3.600 24 tabung 3.780 24 tabung 3.969 24

tabung

4.167 24

tabung

4.376 24

tabung

4.813 144

tabunng

24.705 Sekretariat

1 20 0700 01 17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang

disediakan

160 kotak 160

kotak

10.298 160 kotak 10.815 160 kotak 11.355 160

kotak

11.923 160

kotak

12.519 160

kotak

13.771 960 kotak 70.681 Sekretariat

1 20 0700 01 18 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah aparatur yang

mengikuti rapat-rapat

koordinasi dan

konsolidasi ke luar

daerah

7 orang 7 orang 67.275 7 orang 70.639 7 orang 74.170 7 orang 77.879 7 orang 81.772 7 orang 89.950 42 orang 461.685 Sekretariat

1 20 0700 01 21 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

Dalam Daerah

Jumlah aparatur yang

mengikuti rapat-rapat

koordinasi dan

konsolidasi ke dalam

6 orang 6 orang 76.740 6 orang 80.577 6 orang 84.604 6 orang 88.834 6 orang 93.277 6 orang 102.605 36 orang 526.637 Sekretariat

47

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

awal

perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja

SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21

daerah

1 20 0700 03 Program:

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Cakupan pemenuhan

disiplin aparatur

- 100% 52.000 100% 55.000 100% 58.000 100% 165.000 Sekretariat

1 20 0700 03 05 Kegiatan:

Pengadaan Pakaian

Khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian

olahraga untuk

mendukung budaya

sehat

-

52 orang 52.000 55 orang 55.000 58 orang 58.000 165 orang 165.000 Sekretariat

1 20 0700 02 Program:

Pelayanan

peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan pemenuhan

kompetensi

sumberdaya aparatur

99,48% 100% 62.000 100% 65.000 100% 68.000 100% 71.000 100% 74.000 100% 74.000 100% 414.000 Sekretariat

1 20 0700 02 09 Kegiatan:

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Pengadaan

peralatan Gedung

Kantor

-

5 buah

10.000

5 buah

10.500

5 buah

11.000

5 buah

12,000

5 buah

12,000

5 buah

12,000

30 buah

67.500

Sekretariat

1 20 0700 02 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

25 item

-

5 item 4.000 5 item 4.120 5 item 4.800

5 item 4.800

5 item 4.800

25 item 22.520 Sekretariat

1 20 0700 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah unit

pemeliharaan

kendaraan roda 2 dan

roda 4

13 kendaraan 13

kendara

an

52.000

13

kendaraan

50.500 13

kendaraan

52.880 13

kendara

an

54.200

13

kendara

an

57.200

13

kendar

aan

57.200

78

kendaraa

n

323.980 Sekretariat

1

20

0700

06

Program:

Peningkatan

Pengembangan

sistem pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Cakupan laporan

kinerja dan keuangan

yang disusun sesuai

aturan yang berlaku,

tepat waktu dan

akuntabel

100% 100% 6.990

100% 6.000 100% 6.240 100% 6.490

100% 6.750

100% 7.425

100% 39.895 Sekretariat

1

20

0700

06

01

Kegiatan:

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja dan

realisasi kinerja (LKj)

Inspektorat

1 laporan 1

laporan

4.310 1 laporan 4.000 1 laporan 4.160 1

laporan

4.330 1

laporan

4.500 1

laporan

4.950 6 laporan 26.250 Sekretariat

1 20 0700 06 02 Penyusunan

laporan keuangan

semesteran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

1 laporan 1

laporan

800

1 laporan 500 1 laporan 520 1

laporan

540

1

laporan

560

1

laporan

616

3 laporan 3.536 Sekretariat

1 20 0700 06 04 Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

1 laporan 1

laporan

1.880

1 laporan 1.500 1 laporan 1.560 1

laporan

1.620

1

laporan

1.690

1

laporan

1.859

3 laporan 10.109 Sekretariat

Peningkata

n

Akuntabilit

as Kinerja

dan

Keuangan

1.Peningkatan

Akuntabilitas

penyelenggaraa

n Pemerintah

Daerah;

1. Persentase

SKPD yang

tidak

mempunyai

temuan terkait

Kerugian

Daerah dari

hasil

pemeriksaan

1

20

0700

20

Program:

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase

pelaksanaan

pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

99,98% 100% 6.037.670

100% 6.500.000

100% 6.800.000

100% 7.200.000

100% 7.500.000

100% 8.250.000

100% 42.287.67

0

Irban I sd IV

48

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

awal

perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja

SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21

2. Peningkatan

penanganan

Non Reguler

(kasus)

3. Peningkata

Akuntabilitas

SKPD

Inspektorat;

2.Persentase

SKPD yang

tidak

mempunyai

Kerugian

Daerah dari

hasil

pemeriksaan

BPK-RI;

3. Persentase

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

(TLHP) APIP;

4. Persentase

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

(TLHP)

Pengawas

Eksternal;

5. Opini BPK-RI.

1. Persentase

Pemeriksaan

Non Reguler

(kasus) yang

diselesaikan

1. Persentase

SKPD dengan

hasil Evaluasi

SAKIP minimal

B

1

20

0700

20

01

Kegiatan:

Pelaksanaan

pengawasan

internal secara

berkala

Jumlah sub kegiatan

pengawasan internal

secara berkala

12 kegiatan

6

kegiatan

5.785.000

6 kegiatan

6.000.000

6 kegiatan

6.275.00

0

6

kegiatan

6.645.000

6

kegiatan

6.920.000

6

kegiata

n

7.612.000

36

kegiatan

39.237.00

0

Irban I sd IV

1 20 0700 20 06 Tindak Lanjut Hasil

Temuan

Pengawasan

Jumlah lembaga yang

melakukan tindak

lanjut hasil temuan

pengawasan

4 kegiatan 5

kegiatan

315.000 5 kegiatan 500.000 5 kegiatan 525.000 5

kegiatan

555.000 5

kegiatan

580.000 5

kegiata

n

638.000 30

kegiatan

3.113.000 Irban I sd IV

1 20 0700 21 Program:

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

Cakupan pemenuhan

profesionalisme

tenaga pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

100% 100% 19.000 100% 20.000 100% 21.000 100% 22.000 100% 23.000 100% 81.400 100% 186.400 Sekretariat

1 20 0700 21 01 Kegiatan:

Pelatihan

Jumlah pengawas

yang mengikuti

50 orang 50 orang 19.000 50 orang 20.000 50 orang 21.000 50 orang 22.000 50 orang 23.000 50

orang

81.400 300 orang 186.400 Sekretariat

49

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

awal

perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja

SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21

Pengembangan

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawas

pelatihan/bintek

1 20 0700 26 Program:

Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase Peraturan

Perundang-undangan

yang sudah ditata

100% 1.089.000 100% 1.881.000 100% 1.958.00

0

100% 2.034.000 100% 2.115.000 100% 2.115.000 100% 11.192.00

0

Sekretariat

1 20 0700 26 04 Kegiatan:

Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

2 sosialisasi 5 kali 1.089.000 5 kali 1.881.000 5 kali 1.958.00

0

5 kali 2.034.000 5 kali 2.115.000 5 kali 2.115.000 11.192.00

0

Sekretariat

50

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai

dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator

kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja

baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going) dan

tahap penyelesaian (ex-post).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Malang, sesuai

dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang mendukung

pada Misi ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021

Dalam tabel dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, adalah:

1. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat

2. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal

5. Opini BPK-RI

6. Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan

7. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

51

Tabel 6.1 :

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD Tahun

2015

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja Akhir Periode RPJMD

Tahun 2021

2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat

89.53% 85% 86% 87% 88% 89% 89%

2 Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI

93.02% 75%

77%

80%

82%

85%

85%

3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

63,89% 65% 66% 67% 68% 70% 70%

4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal

94.20% 85% 86% 87% 88% 90% 90%

5 Opini BPK-RI WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

6 Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan

89,51% 80% 81% 82% 83% 84% 84%

7 Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

22,22% 18% 19% 20% 21% 22% 22%

52

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dilingkungan Inspektorat

Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta

mempertanggungjawabkannya kepada pimpinan yang lebih atas (Bupati

Malang) dalam bentuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan

program akan dilaksanakan secara bertahap melalui penyusunan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kinerja dalam rangka mewujudkan tata

kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman untuk lebih

memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta

dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

53