rancangan akhir rencana strategis inspektorat kabupaten...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2016
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perbaikan tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen
merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang
dijalankan oleh pemerintah saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih, berwibawa, transparan, efisiensi, efektivitas, profesional,
pelayanan prima, bertanggung jawab dan supremasi hukum diharapkan
mampu mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Melalui penerapan
prinsip-prinsip good governance pada semua program dan kegiatan,
merupakan salah satu upaya menuntaskan penanggulangan dan
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. Kelemahan yang paling menonjol dalam proses
tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik selama ini adalah masih
tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan telah menyentuh
pada seluruh lapisan masyarakat, baik disektor publik maupun swasta.
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya
adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, jika sistem
pengawasannya dapat berfungsi dengan efektif, dimana sistem
pengawasan daerah mempunyai peran yang strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka optimalisasi peran
Inpektorat dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang efektif
guna mendorong terciptanya good governance (tata kelola pemerintahan
yang baik), dapat dilakukan melalui :
1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan;
2. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan;
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Optimalisasi Anggaran;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawas Eksternal;
7. Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai
pihak.
Guna mewujudkan optimalisasi peran Inspektorat tersebut, maka
dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun
kegiatan, pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi
secara sistematik, sesuai dengan Kebijakan Pengawasan yang setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam jangka
menengah, pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Malang
tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis (Renstra) adalah proses rencana, strategis dan
rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai, atau
dengan kata lain rencana strategis merupakan suatu kerangka logis yang
menetapkan keberadaan organisasi, arah tujuan yang hendak dicapai serta
bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk
mencapai tujuan, sasaran atau cita-cita masa depan yang telah
ditetapkan.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan
satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah
pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa
kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam
mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,
kegiatan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam
mengimplementasikan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah
perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder
dalam mencapai tujuan Renstra melalui proses yang transparan dan
3
akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi
pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.
Tantangan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain
dilakukan dengan pendekatan partisipatif maksudnya dalam perencanaan
pembangunan daerah Perangkat Daerah harus mampu menerapkan:
1. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta dalam
penyusunan program dalam Renstra Perangkat Daerah harus
berdasarkan kerangka pendanaan;
2. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh
dari anggaran Pemerintah Daerah, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh.
Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol
terhadap semua aktivitas baik yang sedang dilakukan maupun yang akan
datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai,
mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya
serta menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam Permendagri tersebut akan memperkuat tugas, fungsi dan peran
Kepala Perangkat Daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan layanan SKPD.
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Rencana Strategis
Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang telah
disepakati bersama, dengan langkah-langkah:
1. Menerima rancangan awal RPJMD dari Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan perangkat daerah
dengan menjabarkan Visi, Misi, Program Kepala Daerah terpilih dan
tetap memperhatikan kesesuaian dengan Perangkat Daerah;
4
3. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam tujuan,
dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas perangkat
daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan sebagai
pelaksana tugas dan fungsinya;
4. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program
lokalitas Perangkat Daerah, lintas perangkat daerah dan program
kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri
rencana regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
5. Menetapkan rancangan kegiatan dengan tetap memperhatikan
kebijakan pengawasan dan kegiatan yang sesuai dengan pengawasan.
Langkah-langkah tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan
Rencana Strategis Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda
sebagai masukan untuk menyusun rancangan RPJMD sebagai bahan
utama dalam Musrenbang jangka menengah daerah.
Sebelum menjadi dokumen Rencana Strategis, maka dibentuk Tim
penyusun Renstra dulu dengan keputusan Inspektur Kabupaten Malang.
Tugas Tim Penyusun Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, adalah
sebagai berikut:
a. Pengolahan data dan informasi;
b. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;
d. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah;
e. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk
lokasi kegiatan;
f. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD
Keterkaitan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dengan RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 62, yang
berisi:
5
1. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;
2. Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
bahan penyusunan rancangan RPJMD.
Bupati Malang selaku Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun
mulai Tahun 2016 - 2021, telah membuat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Program Pembangunan Daerah (program prioritas) serta Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah (program prioritas). Visi Bupati Malang tahun
2016-2021 adalah “MADEP MANTEP MANETEP” dengan 7 (tujuh) Misi,
yaitu:
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang
berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan
gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, ekuntabel dan demokratis berbasis
teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan dan
perikanan, pariwisata, industri kreatif dan perkebunan serta kehutanan
dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan
kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk
unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,
telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang
menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
Kaitannya dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021,
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 dan 273
tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat :
a. Rencana Strategis Perangkat Daerah tidak memuat Visi maupun Misi
tetapi memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan
6
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah;
b. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
c. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan
rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.
Setelah RPJMD Pemerintah Daerah selesai baru Kepala Perangkat Daerah
menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan, program prioritas dan kegiatan prioritas.
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD adalah tujuan dan
sasaran yang telah dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung
mendukung atau mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan
program pembangunan yang berisi program-program prioritas terpilih yang
menjadi “top priority” dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
(RPJMD).
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat kami jelaskan
sebagai berikut:
a. Renstra Inspektorat Kabupaten Malang yang berisi rencana
pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Malang sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintaah Daerah (RKPD);
b. Renstra Inspektorat Kabupaten Malang mengacu pada RPJMD
Kabupaten Malang yang merupakan acuan Perangkat Daerah (PD)
untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan
kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Untuk itu dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan
proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan
kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan
perencanaan tahunan yang tercantum dalam Renstra Inspektorat dan
RPJMD Kabupaten Malang.
7
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat kami
gambarkan sebagai berikut :
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Kemudian RPJMD
Daerah dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
selama 1 (satu) tahun yang menjadi acuan pada Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun, sedangkan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat
Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.
1.2 Landasan Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Rancangan
Awal RPJMD
Penyusunan
Ranc. Renstra
Integrasi
Verifikasi
Ranc. Renstra
Penyesuaian
Ranc. Renstra
Rancangan Akhir
Renstra
Penetapan
Renstra
Rancangan RPJMD Musrenbang
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Penetapan
Perda RPJMD
8
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten;
1.3 Maksud dan Tujuan
M a k s u d
Maksud ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar Instansi
Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah
diukur dan sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003
tanggal 25 Maret 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis
sebagai perencanaan jangka menengah harus dijabarkan ke dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah yang disusun setiap tahun mulai tanggal 1 Januari dan berakhir
pada tanggal 31 Desember, dan merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan
penganggaran dilakukan.
10
T u j u a n
Tujuan rencana strategis perangkat daerah, adalah untuk :
1. Merencanakan perubahan organisasi, tentang pengelolaan kebutuhan
secara sistematis, mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan
yang berorientasi terhadap masa depan, mengembangkan komunikasi
dan network dengan organisasi lain;
2. Manjadi tolok ukur Inspektur Kabupaten Malang dalam pencapaian
target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Merupakan keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta
pelaksanaan program dan kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
2.2 Sumber Daya Inspektorat
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Inspektorat
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
11
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Inspektorat
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa
“Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang
selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan
Inspektorat Kota. Pernyataan ini mensyaratkan bahwa sejak
diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, lembaga pengawasan daerah
yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan berubah nama menjadi
Inspektorat. Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah diatas,
Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah yang dalam pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa Inspektorat
Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga teknis daerah. Sebagai
salah satu lembaga teknis daerah, Inspektorat merupakan unsur
pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik
yaitu bidang pengawasan.
Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa
“(1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (2) Inspektorat Kabupaten Malang dipimpin oleh
seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.”
Sesuai Peraturan Bupati tersebut Inspektorat Kabupaten Malang
mempunyai tugas:
(1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
(2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
bidang tugasnya.
13
Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa peran
Inspektorat Kabupaten Malang sebagai pengawas internal mempunyai
kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Malang, serta berfungsi sebagai
lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah.
Fungsi Inspektorat dalam lingkungan organisasi Pemerintah
Kabupaten Malang adalah sebagai lembaga pengawas/penyelenggara
pemerintah daerah di daerah. Bukan hanya berfungsi untuk melakukan
pemeriksaan, tetapi juga sebagai mitra manajemen dalam upaya mencapai
kinerja organisasi sebagaimana yang diharapkan. Peran pengawas internal
tidak terbatas pada kegiatan verifikasi terhadap kebenaran angka-angka,
tetapi juga meliputi penilaian terhadap ketaatan terhadap kebijakan yang
telah ditetapkan, penilaian terhadap pengamanan harta kekayaan
organisasi dan penilaian atas penggunaan sumber-sumber yang dikuasai
dan dikelola oleh organisasi serta yang terpenting adalah evaluasi terhadap
pencapaian kinerja.
Dengan adanya fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas,
pengawasan internal mempunyai peran ganda sebagai watchdog dan
sekaligus sebagai agent of change. Sebagai watchdog, pengawas internal
harus melakukan tugas-tugas pengecekan dan pengujian atas ketaatan
pelaksanaan kinerja terhadap instruksi-instruksi yang digunakan,
sedangkan sebagai agent of change, berarti pengawas internal bertindak
sebagai ahli (expert) atau konsultan untuk keberhasilan organisasi. Jika
dikaitkan dengan pembangunan, maka pengawas internal bisa berfungsi
sebagai katalisator tercapainya keberhasilan pembangunan, karena
pengawasan yang baik akan berdampak pada tercapainya prinsip
ekonomis, efisien dan efektif (3E).
14
Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten,
adalah sebagai berikut:
15
= GARIS KOMANDO
= GARIS KOORDINASI
INSPEKTUR
STAF STAF
SEKRETARIS
Fungsional Auditor
STAF STAF STAF STAF STAF
Bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kelompok Jabatan
STAF STAF STAF STAF STAFSTAF STAF
Bidang Kemasyarakatan Bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang KemasyarakatanBidang Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas PemerintahSeksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawasan Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah Seksi Pengawas Pemerintah
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV
STAF
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi dan Umum
Sub BagianSub Bagian Sub Bagian
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 PEBRUARI 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
16
Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten, dijelaskan
tentang tugas pokok dan fungsi.
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang
Tugas Pokok :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa ;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
F u n g s i :
Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Malang
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base
serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten;
c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pengawasan;
e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang pengawasan;
f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam
bidang pengawasan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Kabupaten
Malang;
h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan
kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan
serta pelaporannya;
l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga
pemerintah dan lembaga lainnya.
17
Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Malang terurai
sebagai berikut :
a. 1 (satu) orang Inspektur, mempunyai tugas:
- Memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan
kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan
pembangunan daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
b. 1 (satu) orang Sekretaris, mempunyai tugas di Sekretariat:
- Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan
administrasi dan fungsinya kepada semua unsur dilingkungan
Inspektorat Kabupaten;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Orang Sub Bagian, yaitu :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum.
Masing-masing Kepala Sub Bagian mempunyai tugas:
1. Tugas dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, adalah:
a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian
rencana/program kerja pengawasan;
b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
c. Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten;
d. Menyiapkan laporan statistik Inspektorat Kabupaten;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
d. Menyusun statistik hasil pengawasan;
e. Melakukan adminstrasi pengaduan masyarakat
18
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum
a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis
pelaporan;
c. Melakukan urusan kepegawaian;
d. Melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
c. 4 (empat) Orang Inspektur Pembantu Wilayah, adalah :
- Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- Inspektur Pembantu Wilayah II ;
- Inspektur Pembantu Wilayah III ;
- Inspektur Pembantu Wilayah IV.
Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah mempunyi tugas yang sama:
- Melaksanakan sebagian tugas inspektorat kabupaten dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan
kasus pengaduan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai
dengan bidang tugasnya.
Inspektur Pembantu I, II, III dan IV pada Tahun 2016 masih membawahi 3
(tiga) Kepala Seksi, yaitu :
a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Masing-masing Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
Pemerintahan dan Bidang Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
1. Tugas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah
dan kasus pengaduan bidang pembangunan;
b. Melakukan pengusutan program pengawasan diwilayah kerja bidang
pembangunan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan bidang pembangunan;
19
e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan pernilaian
tugas pengawasan bidang pembangunan;
f. Melaksaanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur
Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Tugas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah
dan kasus pengaduan bidang pemerintahan;
b. Melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja
bidang pemerintahan;
c. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang
pemerintahan;
d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang pemerintahan;
e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
ugas pengawasan bidang pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur
Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah
dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan;
b. Melaksanakan pengusutan program pengawasan di wilayah kerja
bidang kemasyarakatan;
c. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang
kemasyarakatan;
d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah bidang kemasyarakatan;
e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur
Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
2.2 Sumber Daya Inspektorat
a. Sumber Daya Manusia Aparatur
Komposisi personil Inspektorat Kabupaten Malang berdasarkan
jenjang Pendidikan terdiri dari SMA, D-3, S-1 dan S-2 dengan berbagai
macam disiplin ilmu yaitu administrasi, teknik, ekonomi, hukum, Ilmu
Sosial, Sastra Inggris, Manajemen, Administrasi Publik, kebijakan
20
publik, sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari II/a sampai
dengan IV/c.
Sedangkan jumlah eselon II sampai dengan IV ada 21 orang, non eselon
mulai dari staf sampai CPNS sebanyak 30 orang ditambah tenaga
kontrak sebanyak 7 orang, dengan demikian jumlah personil aparatur
sebanyak 51 orang, dapat kami uraikan sebagai berikut:
NO GOLONGAN ESELON NON ESELON JUMLAH
1 Golongan IV 1 5 4 - 1 - 11
2 Golongan III - - 11 1 16 2 30
3 Golongan II - - - - 1 2 3
PNS/CPNS 44
Tenaga Kontrak 7
TOTAL 21 30 51
NO PANGKAT GOL PENDIDIKAN
KETERANGAN S-2 S-1 D-3 SMA SMP
1 Pembina Utama
Muda IV/c 1 - - -
2 Pembina Tingkat I IV/b 2 - - -
3 Pembina IV/a 7 1 - -
4 Penata Tingkat I III/d 2 7 - -
5 Penata III/c 3 8 - -
6 Penata Muda
Tingkat I III/b - 7 1 -
7 Penata Muda III/a - 2 - - CPNS
8 Pengatur Muda
Tingkat I II/b - - - 1
9 Pengatur Muda II/a - - - 2 CPNS (K-2)
12 Tenaga Kontrak 2 4 1
TOTAL 51 4
Pejabat Struktural dan Fungsional
Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Inspektorat
Kabupaten Malang terdapat Jabatan Struktural terdiri dari :
a. Jabatan struktural eselon II b ;
b. Jabatan struktural eselon III a;
c. Jabatan struktural eselon IV a.
21
Untuk jabatan fungsional, baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA),
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (JFPP) atau Jabatan
Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)
berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2009, serta Jabatan
Fungsional Kepegawaian sampai bulan Pebruari 2016 Inspektorat
Kabupaten Malang belum menerapkan jabatan fungsional, penerapan
jabatan fungsional pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang
mulai berubah kelembagaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 77 paragraf
3 (1) Inspektorat daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu dan 3 (tiga)
sub bagian.
Untuk pengembangan SDM Inspektorat Kabupaten Malang perlu
dilakukan diklat-diklat dengan rincian sebagai berikut:
PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
No. Uraian Diklat Jumlah
(orang)
1 PIM IV tahun 2015 dan 2016 3
2 TOT PKD – Perbendaharaan Daerah Tahun 2015 1
3 E learning dan tatap muka sertifikat JFA Pembentukan
Auditor Pertama Tahun 2015
1
4 TOT PKD – Akuntansi Keuangan Daerah Tahun 2015 1
5 Workshop Auditor Kepegawaian 1
6 Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 1
7 Bimtek Fraud Auditing/Audit Kecurangan
8 Workshop Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG)
2
9 Bimtek Sistem Keuangan Desa berbasis Aplikasi dalam
rangka pembinaan dan fasilitasi penyusunan RAPBDes
Tahun 2016
4
b. Sumber Daya Anggaran
Kewenangan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran
merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki Inspektorat mengingat
kedudukan Inspektur sebagai anggota didalam Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD). Dari sisi anggaran, Inspektorat
mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun.
Dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran antara tahun
2011-2015 beserta penyerapannya, sebagai berikut:
22
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DPPA Tahun 2011-2015
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi %
2011 3.000.000.000,- 2.997.467.400,- 99,9
2012 3.842.000.000,- 3.838.715.750,- 99,9
2013 5.015.500.000,- 5.012.516.500,- 99,9
2014 6.015.500.000,- 6.009.731.000,- 99,9
2015 8.353.900.000,- 8.344.175.800,- 99,9
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan alokasi anggaran
Inspektorat berbanding lurus dengan penyerapan anggarannya, karena
semua kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2011-
2015 dapat dilaksanakan/direalisasikan sesuai kegiatan yang telah
direncanakan.
c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung kegiatan operasional, Inspektorat Kabupaten
Malang sampai dengan tahun 2016, telah didukung sarana, prasarana,
alat studio dan komunikasi, sebagai berikut:
23
Sumber Daya Sarana dan Prasarana
No. Uraian Banyaknya Satuan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Tanah
Gedung
Listrik
Air
Telepon
Area Parkir
Ruang Rapat
Ruang Arsip
Taman Dalam
Musholla
Toilet
Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Dua
Komputer
Note Book
Mesin Fotokopi
Kamera Digital
Handycam
Kamera SLR
Mesin penghancur kertas
LCD
TOA
Scaner
Generator
Faxsimili
1335
690
13200
1
2
2
2
2
1
1
5
6
7
24
17
1
3
2
1
5
2
2
1
1
1
M²
M²
Volt Ampere
Saluran
Line
Area
Ruang
Ruang
Area
Ruang
Ruang
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang telah
dimiliki Inspektorat Kabupaten Malang cukup memadai, tetapi masih
diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun
guna peningkatan kinerja. Sedangkan dari segi prasarana berupa
gedung dan ruangan yang baru didalamnya masih terdapat beberapa
kekurangan antara lain AC ruangan, kursi sofa dan beberapa peralatan
dimana untuk pemenuhannya akan diusulkan dalam 5 (lima) tahun
mendatang.
24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang tahun
2011-2015 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin
dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian dari kedua
Sasaran tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Program Peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan kegiatan dalam program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
antara lain adalah Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) pada
tahun 2011-2015 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peta
pengawasan yang dituangkan tiap tahun dalam jadwal pengawasan yang
ditandatangani Inspektur, hal tersebut dapat dilaksanakan karena
terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara Aparatur
Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana kesepakatan dan
keterpaduan program pengawasan, sedangkan obyek pemeriksaan setiap
tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang.
Sedangkan pencapaian kinerja pelayanann Inspektorat yang dituangkan
dalam indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi dan uraian target
Renstra Tahun 2011-2015, realisasi capaian tahun 2011-2015 dan rasio
capaian tahun 2011, dapat kami jelaskan dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2.
Sedangkan penyelesaian dan capaian Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan (TLHP) pada tahun 2011-2015, sebagaimana tabel-tabel
berikut ini:
25
REKAPITULASI TEMUAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011 S.D. 2015
No Tahun Jumlah
LHP
Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Selesai Dalam
Proses Belum
1 2011 48 637 899 890 9 0
2 2012 44 624 755 747 7 1
3 2013 68 849 1012 1003 7 2
4 2014 84 1158 1406 1364 13 29
5 2015 73 955 1228 1038 40 151
REKAPITULASI KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH HASIL
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011 S.D. 2015
NO TAHUN KEWAJIBAN
SETOR (Rp)
TELAH DISETOR
(Rp) SISA (Rp)
1 2011 77.497.005,60 38.351.590,50 39.145.415,10
2 2012 19.634.142,63 17.752.325,73 1.881.816,90
3 2013 17.019.015,86 17.019.015,86 0
4 2014 60.157.371,89 60.157.403,80 (31,91)
5 2015 55.675.984,96 51.777.357,96 3.898.627,00
REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 S.D. 2015
NO TAHUN JUMLAH KERUGIAN
(Rp)
TELAH
DISETOR (Rp)
SISA
(Rp)
1 2011 251.968.523,79 251.968.523,79 0,00
2 2012 72.277.619,66 51.277.619,66 21.000.000,00
3 2013 347.921.537,65 341.051.626,15 6.869.911,50
4 2014 153.223.546,59 118.705.568,45 34.517.978,14
5 2015 211.041.912,68 186.853.551,68 24.188.361,00
26
2. Pelaksanaan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Pada pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah mengirim pegawai
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun
sosialisasi, untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawas. Selama tahun
2011-2015 sebanyak 72 aparatur yang mengikuti diklat, bimtek, maupun
sosialisasi, sedangkan untuk kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada
tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sebanyak 30 Pelatihan Kantor sendiri.
27
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Targ
et SPM
Targ
et IKK
Target
Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD tahun 2010-2015 Realisasi Capaian Tahun 2010-2015 Rasio Capaian pada Tahun 2010-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan
Inspektorat
69,76% 60% 65% 70% 75% 80% 70,93% 82,6% 88,40% 76,74% 89.53% 118% 127% 126% 102,3% 112%
2 Persentase SKPD yang tidak
mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI
91,86% 60%
62%
65%
67%
70%
98,8% 97,67% 95,35% 94,19% 93.02% 153% 158% 146% 140,5% 132,88%
3 Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) APIP
71,41% 60%
60%
60%
60%
60%
85,35% 84,65% 79,80% 86,26% 63,89% 142% 141% 133% 143,7% 106,48%
4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas
Eksternal
74,75% 70% 70% 75% 80% 80% 88,56% 93,65% 90,50% 95,63% 94.20% 126% 133% 120% 119,5% 118%
5 Opini BPK RI
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WDP WDP WTP WTP - - - - -
6 Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan
70,70% 80% 80% 80% 80% 80% 94,3% 87,57% 72,33% 56,89% 89,51% 17,8% 109% 90,4% 71,11% 111,89%
7 Persentase SKPD dengan hasil
Evaluasi SAKIP Min.B
- 20% 20% 20% 25% 30% 5,55% 2,78% 8,33% 13,88% 22,22% 27,7% 13,90% 41,65% 55,52% 74,07%
28
1Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.426.378 3.402.992 3.922.532 5.127.172 6.025.797 2.425.955 3.402.346 3.920.618 5.123.370 6.024.797 99,98 99,98 99,95 99,93 99,98 20,00% 20,00%
1.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2.023.762 3.035.164 3.491.648 4.856.863 5.711.722 2.023.552 3.034.865 3.491.266 4.855.639 5.710.722 99,99 99,99 99,99 99,97 99,98 20,00% 20,00%
PKPT 552.600 704.000 1.660.000 2.100.000 1.809.200 552.600 704.000 1.660.000 2.100.000 1.809.200 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Non Reguler 693.900 1.441.200 1.028.100 1.806.750 1.484.900 693.900 1.441.200 1.028.100 1.806.750 1.484.900 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Monitoring dan Evaluasi ADD 227.985 0 328.080 227.985 0 328.080 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Pemeriksaan APBDes 576.000 98.175 64.350 - 576.000 98.175 64.350 - 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Reviu LKPD 31.125 65.000 154.500 154.500 155.250 31.125 65.000 154.500 154.500 154.250 100,00 100,00 100,00 100,00 99,36 20,00% 20,00%
Kormonev 18.320 25.600 32.800 32.800 9.760 18.320 25.600 32.800 32.800 9.760 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Lakip SKPD 138.150 153.600 340.000 240.000 700.000 138.150 153.600 340.000 240.000 700.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Cek potensi Kependidikan 205.855 - 0 205.855 - 0 100,00 20,00% 20,00%
Pemeriksaan aset tanah di 12 Kel. 57.600 0 57.600 0 100,00 20,00% 20,00%
Monev Penyelesaian Kerugian Daerah 48.600 194.400 103.140 48.600 194.400 103.140 100,00 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Pemantauan aset sekolah 60.000 103.140 60.000 103.140 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Monev peng. Keu BUMD 65.755 59.755 90,88 20,00% 20,00%
Monitoring Dokumen Perencanaan Sekolah Dasar 100.000 100.000 100,00 20,00% 20,00%
Reviu AKIP Pemerintah Kabupaten Malang 17.920 17.920 100,00 20,00% 20,00%
Progres Report AMJ Bupati Malang Tahun 2010-2015 36.100 36.100 100,00 20,00% 20,00%
Monotoring LHKPN dan LHKASN 82.350 82.350 100,00 20,00% 20,00%
Monotoring laporan Kinerja (LKj) Triwulan pada SKPD 246.750 246.750 100,00 20,00% 20,00%
Koordinasi Persiapan PKPT (Pra PKPT) 133.880 133.880 100,00 20,00% 20,00%
Koordinasi Persiapan Evaluasi AKIP SKPD 34.125 34.125 100,00 20,00% 20,00%
Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus 224.080 224.080 100,00 20,00% 20,00%
1.3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 72.586 71.940 183.075 58.109 - 72.406 71.653 181.705 55.714 - 99,75 99,60 99,25 95,88 20,00% 20,00%
1.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 330.030 295.889 247.810 212.200 314.075 329.998 295.829 247.648 212.017 314.075 99,99 99,98 99,93 99,91 100,00 20,00% 20,00%
2 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
34.107 24.962 21.962 21.962 18.962 34.107 24.821 21.881 21.962 18.962 100,00 99,44 99,63 100,00 100,00 20,00% 20,00%
2.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan 34.107 24.962 21.962 21.962 18.962 34.107 24.821 21.881 21.962 18.962 100,00 99,44 99,63 100,00 100,00 20,00% 20,00%
Aparatur Pengawasan
2012
(Rp dalam
ribuan)
2015 Anggran Realisasi
2014
(Rp dalam
ribuan)
2015
(Rp dalam
ribuan)
2011 2012 2013 2014
2013
(Rp dalam
ribuan)
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang
NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Anggaran pada tahun 2011-2015 Realisasi anggaran pada tahun 2011-2015Rasio antar realisasi anggaran
tahun 2011-2015
Rata-rata
pertumbuhan
2011
(Rp dalam
ribuan)
2012
(Rp dalam
ribuan)
INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
2013
(Rp dalam
ribuan)
2014
(Rp dalam
ribuan)
2015
(Rp dalam
ribuan)
2011
(Rp dalam
ribuan)
29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Berdasarkan isu-isu yang berkembang, dapat diidentifikasikan
tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Malang dalam
melaksanakan program dan kegiatan, yaitu :
1. Cepatnya perubahan Regulasi
Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan menjadi tantangan
tersendiri, hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak
didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi
lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik. Untuk itu perlu
dipersiapkan peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan;
2. Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal
Tindak lanjut yang ditemui pada SKPD pada tahun lalu masih tetap ada,
hal tersebut terjadi pada saat dilakukan tindak lanjut berikutnya, SKPD
tidak segera memenuhi bukti mendukung yang menguatkan.
3. Mempertahankan hubungan yang sudah baik dan serasi antara
Inspektorat Kabupaten Malang dengan Inspektorat Provinsi, dan
Pengawas Eksternal.
4. Heterogenitas permasalahan
Banyaknya permasalahan yang muncul pada pengawasan
tahunan/reguler, maupun permasalahan pada non reguler/kasus
pengaduan masyarakat.
Disamping tantangan diatas, untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka
setiap tahun keluar Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Tujuan kebijakan pengawasan yang setiap tahun keluar, adalah:
a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal;
b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten atau
Kota;
c. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan
kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.
Dengan adanya kebijakan pengawasan, program dan kegiatan setiap tahun
yang ada di Inspektorat Kabupaten Malang minimal harus disesuaikan
walaupun tidak semuanya, hal tersebut menjadi tantangan yang perlu
30
perhatian dengan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Malang, antara lain meliputi:
1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan
keuangan;
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good
governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan
pemerintah daerah;
3. Kegiatan penunjang pengawasan.
Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang dalam 5
(lima) tahun ke depan:
1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)
Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang kemungkinan
ada perubahan kelembagaan, berdasarkan Permendagri Nomor 64
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota bab III pasal 18 menyebutkan
“apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan
sesuai peraturan dan perundang-undangan maka jabatan struktural
dibawah Inspektorat Pembantu dihapus. Secara otomatis nantinya
diikuti dengan Peraturan Daerah tentang struktur organisasi
Inspektorat yang baru dengan menghapus jabatan struktural dibawah
Inspektur Pembantu, jabatan fungsional tersebut kemungkinan ada 3
(tiga), yaitu jabatan fungsional kepegawaian, Auditor dan jabatan
fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (P2UPD) atau JFPP (Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan).
2. Kompetensi dan profesioanalisme sebagai pengawas intern
pemerintah perlu diperkuat.
Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya
terletak pada sisi kualitas namun juga kuantitas. Untuk meningkatkan
kuantitas bisa dilakukan inpassing dari pemeriksa menjadi Jabatan
Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah atau
P2UPD dan Jabatan Fungsional Kepegawaian bila sudah berubah
kelembagaan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas aparat
pengawas dilakukan dengan peningkatan bimbingan teknis dan diklat
31
dengan mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan bimtek,
lokakarya, seminar dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya
terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun
yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat
pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu
berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.
3. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang
baik belum optimal
Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif,
transparan dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus
disikapi oleh pemerintah dan diharapkan dapat memuaskan semua
komponen masyarakat dalam pelayanan publik mupun kinerja
pemerintah.
Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan keluarnya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai
bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
melalui :
1. Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
3. Senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi
pengelolaan manajemen Pemerintah Daerah;
4. Perlunya penguatan peran Inspektorat.
4. Sinergisitas dan koordinasi pengawasan antar APIP perlu
ditingkatkan
Kebijakan pengawasan yang setiap tahun dikeluarkan oleh
Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan. Koordinasi
dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyelesaian tindak
lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota).
32
Yang tidak kalah penting adalah sinergitas pelaksanaan pengawasan
antar APIP, sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu
joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum
(Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal
Kementrian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan) perlu lebih diberdayakan lagi sehingga
pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan
(APBD) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dapat diketahui
pencapaian hasilnya.
Saat ini yang sangat perlu diberdayakan adalah sinergi antara
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan Inspektorat Kabupaten
terhadap pelaksanaan pengawasan dana-dana yang bersumber dari
APBD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten atau
masyarakat yang menerima dan bantuan sosial/hibah.
33
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa ”Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan” dan juga sesuai dengan Peraturan Bupati Malang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten, Inspektorat Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dengan tugas pokok dan
fungsi serta luasnya wilayah kerja, Inspektorat dituntut untuk melakukan
tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan tugas pokok apabila tidak sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan kepada
Perangkat Daerah (PD) yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten
Malang.
Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Inspektorat Kabupaten Malang dituntut untuk mampu berperan sebagai
institusi yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
maupun pemerintahan yang bersih (clean government) yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemerintahan daerah.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan SKPD, sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan
luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten
Malang, yang meliputi semua SKPD, UPTD TK, SD dan PLS, SMPN,
SMAN, Puskesmas maupun Pustu ;
34
2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding dengan
jumlah aparatur;
3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya mengikuti
pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;
4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih lama;
5. SKPD tidak konsisten terhadap proses tindak lanjut hasil temuan
pengawasan;
6. Masih banyak SKPD dalam merencanakan anggaran menganggap
perencanaan bukan sebagai kebutuhan mendasar, sehingga banyaknya
temuan terkait volume, satuan, kelebihan harga masih banyak
dijumpai;
7. Seringnya ditemukan temuan yang berulang (pengelolaan keuangan,
pengadaan barang dan jasa).
Dari 7 (tujuh) poin identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat
diprediksikan kondisi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke
depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi yang terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal
sebagai berikut :
a. Kondisi lingkungan internal Organisasi
Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam
organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri
yaitu Inspektorat Kabupaten Malang. Lingkungan internal
dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesses), sebagaimana tabel berikut ini :
35
Analisa Lingkungan Internal
Aspek Kekuatan
(Strengths)
Kelemahan
(Weaknesses)
Sistem/kebijakan Sistem pelaporan dan
tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Hasil Pengawasan
Kinerja pengawasan yang
masih rendah ditandai dengan hasil pengawasan dan keterlambatan
penerbitan LHP
Kelembagaan 1. Program pendidikan dan
pelatihan dibidang pengawasan
2. Adanya kerjasama yang baik dengan BPKP terkait kegiatan diklat
pengawasan
1. SOTK yang belum
mengarah pada spesifikasi bidang
urusan pemerintahan 2. Pola hubungan kerja
jabatan fungsional yaitu
JFA dan P2UPD yang belum jelas dualisme pembinaan)
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia aparatur pengawas yg
dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal sangat
tinggi
Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas
Sumber Daya Anggaran
Dukungan Anggaran yang diterima dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) memadai
Terbatasnya dukungan anggaran operasional
untuk pemeriksaan
Lingkungan strategis
1. Dukungan Inspektur dalam penguatan peran
Inspektorat 2. Teknologi Informasi (TI)
dalam kegiatan
pengawasan
Terbatasnya sarana dan prasarana
b. Kondisi lingkungan eksternal organisasi
Lingkungan Ekternal merupakan lingkungan yang bersumber dari
luar organisasi yang tidak dapat dijangkau oleh organisasi itu sendiri
yaitu Inspektorat Kabupaten Malang. Lingkungan eksternal
dikelompokkan menjadi dua yaitu Peluang (opportunities) dan
Tantangan (threats) sebagaimana tabel dibawah ini:
36
Analisa Lingkungan Eksternal
Aspek Peluang
(Opportunities)
Tantangan
(Threats)
Sistem/kebijakan Aturan tentang Kebijakan
Pengawasan selalu mengalami perubahan setiap tahun sesuai
dengan kondisi tahun berjalan
Pelaksanaan kebijakan
pengawasan bila diterapkan bisa berhasil atau tidak
Kelembagaan Perubahan SOTK dibawah Irban sebelumnya Kasi
menjadi jabatan fungsional
Penilai dan penilaian angka kredit (PAK)
Sumber Daya Manusia
Bertambahnya SDM setiap tahun sebagai tambahan tenaga pemeriksa
Peningkatan kualitas SDM yang dapat diandalkan
Lingkungan strategis
Keberadaan teknologi informasi dalam rangka
kegiatan pengawasan
Tersedianya data update
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Malang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021, dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi
dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Malang, sesuai dengan
Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang mendukung pada Misi
ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021, yaitu :
Misi ke-2 RPJMD : “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
akuntabel dan demokratis berbasis teknologi
informasi“.
Tujuan Misi ke-2 RPJMD : Meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan publikkepada masyarakat
Sasaran Misi ke-2 RPJMD : 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah;
37
3. Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan yang baik.
Strategi Misi ke-2 RPJMD
sesuai Inspektorat : 1. Meningkatkan nilai opini BPK RI
2. Meningkatkan hasil nilai audit/evaluasi
3. Meningkatkan kapasitas dari tindak lanjut
hasil pemeriksaan pengawas eksternal
4. Meningkatkan hasil nilai SAKIP PD
5. Meningkatkan hasil pemeriksaan non
reguler (Kasus) yang diselesaikan
Arah Kebijakan Misi ke-2
RPJMD sesuai Inspektorat : 1. Peningkatan evaluasi hasil nilai opini BPK
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan
penyusunan laporan untuk audit
3. Peningkatan kapasitas tindak lanjut
melalui sosialisasi hasil pemeriksa
4. Peningkatan penyusunan laporan kinerja
berdasarkan indikator dalam SAKIP
5. Peningkatan hasil pemeriksaan melalui
kegiatan evaluasi
Indikator kinerja (Outcome)
Misi ke-2 RPJMD sesuai
Inspektorat : 1. Opini BPK
2. Persentase PD yang tidak mempunyai
temuan terkait kerugian daerah dari hasil
pemeriksaan Inspektorat
3. Persentase tindak lanjut hasil
pemeriksaan pengawas eksternal
4. Persentase hasil nilai SAKIP minimal B
5. Persentase pemeriksaan non reguler
(Kasus) yang diselesaikan
Implementasi dari Visi tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme
peraturan perundangan;
2. Membina dan memberikan masukan atas penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil
pengawasan internal;
38
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi
pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam
mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang
optimal.
Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi Visi dan Misi
Kepala Daerah terpilih :
1. Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu:
a. Kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang
pengawasan;
b. Rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum
seimbang;
c. Diklat maupun bimtek pengawasan bagi aparatur pengawasan
masih kurang.
2. Sarana Prasarana, yaitu:
a. Belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi
penunjang pelaksanaan pengawasan;
b. Belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan.
3. Anggaran, yaitu:
Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan dari APBD
Pemerintah Kabupaten Malang, untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan
pengawasan yang harus diakomodir setiap tahunnya.
Upaya-upaya dalam mengatasi kendala dan hambatan, adalah :
1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada
melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur,
berupa Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknik (Bimtek)
serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
2. Merumuskan kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja
(ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam
bidang pengawasan;
3. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se-efektif dan se-efisien
mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawas;
39
4. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun
anggaran sesuai dengan target kinerja pegawasan.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten
Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang
berfungsi mendukung manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, sehingga tidak berkorelasi dengan Renstra K/L atau Renstra
Provinsi, oleh karena itu Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan
Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan
Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui :
(1) Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif)
dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
(2) Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan
program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
(3) Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen
pemerintahan daerah;
(4) Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya,
maksimal sudah tidak mencapai hasil;
(5) Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan
yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan;
(6) Inspektorat daerah sebagai aparatur pengawasan internal Pemerintah
berperan sebagai “Quality Assurance” (Penjamin mutu) maksudnya
sebuah bagian dari manajemen mutu difokuskan pada penyediaan
keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pada dasarnya Inspektorat Kabupaten Malang merupakan Organisasi
Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tidak berkorelasi
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk
dijadikan prioritas penanganan selama 5 (lima) tahun mendatang. Isu
Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:
1. Isu Strategis dalam kebijakan pengawasan setiap tahun (tahun 2016-
2021);
2. Isu Strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Isu Strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun
2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)
tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun
2012-2025 (Stranas PPK).
Adapun Isu-isu Strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra)
tahun rencana 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Malang dan juga dalam
pelaksanaan pengawasan tugas pokok dan fungsi, terurai sebagai berikut:
1. Perlu peningkatan pemahaman SKPD dalam melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib dan
terkendali dengan berpedoman pada SPIP sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan
memberikan keyakinan yang memadai untuk mewujudkan efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh PD
pada pelaksanaan TLHP biasanya dicantumkan peringatan setelah 7
(tujuh) hari pelaksanaan TLHP, diharapkan bagi Perangkat Daerah yang
kurang datanya segera menyampaikan data setelah dibenahi;
41
3. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk baik melalui
pemberitaan media massa, surat pengaduan elektronik maupun
pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi
Penanganan terhadap hal tersebut di atas didasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah secara terbuka (transparan);
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;
Sesuai dengan Surat Edaran Menpan Nomor 03 Tahun 2011 tentang
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diharapkan
Pemerintah Kabupaten dapat melakukan evaluasi terhadap unit/satuan
kerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dilaporkan setiap tahun
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN).
Tujuan dari evaluasi tersebut adalah :
a. Mendorong perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja;
b. Menilai akuntabilitas kinerja setiap unit kerja yang ada;
c. Memberikan saran bagi setiap unit/satuan kerja dalam rangka
penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja.
5. Perlunya peningkatan pelayanan atas Pengaduan Masyarakat;
6. Belum adanya jabatan fungsional baik Jabatan Fungsional Auditor
(JFA) maupun Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD).
Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota pada Bab
III pasal 18 menyebutkan “Apabila jabatan fungsional Pengawas
Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan
maka jabatan struktural Inspektorat dibawah Inspekorat Pembantu
dihapus”.
42
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang
telah ditetapkan, haruslah didukung dengan Tujuan dan Sasaran yang sesuai
dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dimana Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Malang mendukung Misi ke 2
Kepala Daerah periode terpilih Tahun 2016-2021.
Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Malang :
“ Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan “.
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Malang :
1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan Penanganan Non Reguler (kasus);
3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:
43
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Malang
No Tujuan Sasaran IndikatorKinerjaSasaran Formula/Rumus
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016-2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
Misi 2: Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
1. Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan
1. Peningkatan Akuntabilitas
penyelenggaraanPemerintah Daerah;
1. Persentase SKPD yang tidak mempunyai
temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat;
Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik Inspektorat) X 100%
Jumlah Seluruh SKPD
85% 86% 87% 88% 89% 89%
2.
Persentase SKPD yang tidak mempunyai
Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI;
Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik BPK-RI) X 100%
Jumlah Seluruh SKPD
75%
77% 80% 82% 85% 85%
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;
Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat) X 100%
Jumlah Seluruh Rekomendasi
65% 66% 67% 68% 70% 70%
4. Persentase Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
Pengawas Eksternal.
Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik BPK-RI) X 100%
Jumlah Seluruh Rekomendasi
85% 86% 87% 88% 90% 90%
5. Opini BPK-RI Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2. Peningkatan penanganan
Non Reguler (kasus)
Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang
diselesaikan
Jumlah Pemeriksaan Non Reguler yang diselesaikan X 100%
Jumlah Non Reguler yang masuk
80% 81% 82% 83% 84% 84%
3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD
Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B
Jumlah SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B x 100%
Jumlah seluruh SAKIP SKPD
18% 19% 20% 21% 22% 22%
44
4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat
Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang yang
telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi
dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk
memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran
dengan cara yang paling baik.
Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis
khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.
Adapun Strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah
sebagai berikut :
1. Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Meningkatkan koordinasi dengan entitas (Interaktif, komunikatif, dan
informatif)
4. Penerapan Jabatan Fungsional;
5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bidang
pengawasan;
6. Melengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi
memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan
merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan
kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi
pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung
strategi.
Adapun Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan Pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program-
program prioritas pemerintah daerah;
2. Mengutamakan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan;
3. Membuka layanan konsultasi bagi entitas;
4. Perubahan Struktur Organisasi;
5. Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Teknis Bidang Pengawasan);
6. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan tupoksi.
45
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikator Inspektorat
Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka akan
disusun langkah-langkah strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-
2021, yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan
strategis Inspektorat Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2016-2021.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Malang yang
dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini
sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang. Melalui rumusan
kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi yang nantinya dapat
diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Rincian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan
strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat
Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1, sebagai berikut:
46
Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21
Misi 2: Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
1 20 0700 01 Program:
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi
perkantoran
99,35% 100% 481.650 100% 505.730 100% 531.010 100% 557.560 100% 585.440 100% 643.984 100% 3.305.374 Sekretariat
1
20
0700
01
01
Kegiatan:
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah registrasi
surat masuk dan
surat keluar yang
diproses dalam 1
tahun
2.200 surat
2.200
surat
21.000
2.200 surat
22.050
2.200 surat
23.152
2.200
surat
24.310
2.200
surat
25.525
2.200
surat
28.078
13.200
surat
144.155
Sekretariat
1 20 0700 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah rekening yang
dibayar
4 rekening 4
rekening
18.480 4 rekening 19.400 4 rekening 20.370 4
rekening
21.389 4
rekening
22.458 4
rekenin
g
24.704 24
rekening
126.801 Sekretariat
1 20 0700 01 07 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah orang yang
diberikan honorarium
selama 1 tahun
17 orang 14 orang 183.840 14 orang 193.030 14 orang 202.680 14 orang 212.814 14 orang 223.455 14
orang
245.800 84 orang 1.261.619 Sekretariat
1 20 0700 01 09 Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
50 unit 50 unit 30.855 50 unit 32.398 50 unit 34.018 50 unit 35.719 50 unit 37.505 50 unit 41.255 300 unit 211.750 Sekretariat
1 20 0700 01 10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah pengadaan
alat tulis kantor
54 item 54 item 57.300 54 item 60.165 54 item 63.173 54 item 66.332 54 item 69.648 54 item 766.613 324 item 1.083.231 Sekretariat
1 20 0700 01 11 Penyediaan Barang
Cetak dan
Penggandaan
Jumlah penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
8 item 8 item 8.782 8 item 9.221 8 item 9.682 8 item 10.166 8 item 10.674 8 item 11.742 48 item 60.267 Sekretariat
1 20 0700 01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah eksemplar
bahan bacaan yang
dibeli
12 bukti
pembayaran
12 bukti
pembaya
ran
3.480 12 bukti
pembayaran
3.655 12 bukti
pembayaran
3.837 12 bukti
pembay
aran
4.029 12 bukti
pembay
aran
4.230 12
bukti
pembay
aran
4.653 72 bukti
pembayar
an
23.844 Sekretariat
1 20 0700 01 16 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Jumlah penyediaan
bahan logistik kantor
24 tabung 24
tabung
3.600 24 tabung 3.780 24 tabung 3.969 24
tabung
4.167 24
tabung
4.376 24
tabung
4.813 144
tabunng
24.705 Sekretariat
1 20 0700 01 17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang
disediakan
160 kotak 160
kotak
10.298 160 kotak 10.815 160 kotak 11.355 160
kotak
11.923 160
kotak
12.519 160
kotak
13.771 960 kotak 70.681 Sekretariat
1 20 0700 01 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah aparatur yang
mengikuti rapat-rapat
koordinasi dan
konsolidasi ke luar
daerah
7 orang 7 orang 67.275 7 orang 70.639 7 orang 74.170 7 orang 77.879 7 orang 81.772 7 orang 89.950 42 orang 461.685 Sekretariat
1 20 0700 01 21 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
Dalam Daerah
Jumlah aparatur yang
mengikuti rapat-rapat
koordinasi dan
konsolidasi ke dalam
6 orang 6 orang 76.740 6 orang 80.577 6 orang 84.604 6 orang 88.834 6 orang 93.277 6 orang 102.605 36 orang 526.637 Sekretariat
47
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21
daerah
1 20 0700 03 Program:
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan
disiplin aparatur
- 100% 52.000 100% 55.000 100% 58.000 100% 165.000 Sekretariat
1 20 0700 03 05 Kegiatan:
Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian
olahraga untuk
mendukung budaya
sehat
-
52 orang 52.000 55 orang 55.000 58 orang 58.000 165 orang 165.000 Sekretariat
1 20 0700 02 Program:
Pelayanan
peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan pemenuhan
kompetensi
sumberdaya aparatur
99,48% 100% 62.000 100% 65.000 100% 68.000 100% 71.000 100% 74.000 100% 74.000 100% 414.000 Sekretariat
1 20 0700 02 09 Kegiatan:
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Pengadaan
peralatan Gedung
Kantor
-
5 buah
10.000
5 buah
10.500
5 buah
11.000
5 buah
12,000
5 buah
12,000
5 buah
12,000
30 buah
67.500
Sekretariat
1 20 0700 02 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
25 item
-
5 item 4.000 5 item 4.120 5 item 4.800
5 item 4.800
5 item 4.800
25 item 22.520 Sekretariat
1 20 0700 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah unit
pemeliharaan
kendaraan roda 2 dan
roda 4
13 kendaraan 13
kendara
an
52.000
13
kendaraan
50.500 13
kendaraan
52.880 13
kendara
an
54.200
13
kendara
an
57.200
13
kendar
aan
57.200
78
kendaraa
n
323.980 Sekretariat
1
20
0700
06
Program:
Peningkatan
Pengembangan
sistem pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Cakupan laporan
kinerja dan keuangan
yang disusun sesuai
aturan yang berlaku,
tepat waktu dan
akuntabel
100% 100% 6.990
100% 6.000 100% 6.240 100% 6.490
100% 6.750
100% 7.425
100% 39.895 Sekretariat
1
20
0700
06
01
Kegiatan:
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
realisasi kinerja (LKj)
Inspektorat
1 laporan 1
laporan
4.310 1 laporan 4.000 1 laporan 4.160 1
laporan
4.330 1
laporan
4.500 1
laporan
4.950 6 laporan 26.250 Sekretariat
1 20 0700 06 02 Penyusunan
laporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
1 laporan 1
laporan
800
1 laporan 500 1 laporan 520 1
laporan
540
1
laporan
560
1
laporan
616
3 laporan 3.536 Sekretariat
1 20 0700 06 04 Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
1 laporan 1
laporan
1.880
1 laporan 1.500 1 laporan 1.560 1
laporan
1.620
1
laporan
1.690
1
laporan
1.859
3 laporan 10.109 Sekretariat
Peningkata
n
Akuntabilit
as Kinerja
dan
Keuangan
1.Peningkatan
Akuntabilitas
penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah;
1. Persentase
SKPD yang
tidak
mempunyai
temuan terkait
Kerugian
Daerah dari
hasil
pemeriksaan
1
20
0700
20
Program:
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase
pelaksanaan
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
99,98% 100% 6.037.670
100% 6.500.000
100% 6.800.000
100% 7.200.000
100% 7.500.000
100% 8.250.000
100% 42.287.67
0
Irban I sd IV
48
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21
2. Peningkatan
penanganan
Non Reguler
(kasus)
3. Peningkata
Akuntabilitas
SKPD
Inspektorat;
2.Persentase
SKPD yang
tidak
mempunyai
Kerugian
Daerah dari
hasil
pemeriksaan
BPK-RI;
3. Persentase
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
(TLHP) APIP;
4. Persentase
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
(TLHP)
Pengawas
Eksternal;
5. Opini BPK-RI.
1. Persentase
Pemeriksaan
Non Reguler
(kasus) yang
diselesaikan
1. Persentase
SKPD dengan
hasil Evaluasi
SAKIP minimal
B
1
20
0700
20
01
Kegiatan:
Pelaksanaan
pengawasan
internal secara
berkala
Jumlah sub kegiatan
pengawasan internal
secara berkala
12 kegiatan
6
kegiatan
5.785.000
6 kegiatan
6.000.000
6 kegiatan
6.275.00
0
6
kegiatan
6.645.000
6
kegiatan
6.920.000
6
kegiata
n
7.612.000
36
kegiatan
39.237.00
0
Irban I sd IV
1 20 0700 20 06 Tindak Lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
Jumlah lembaga yang
melakukan tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
4 kegiatan 5
kegiatan
315.000 5 kegiatan 500.000 5 kegiatan 525.000 5
kegiatan
555.000 5
kegiatan
580.000 5
kegiata
n
638.000 30
kegiatan
3.113.000 Irban I sd IV
1 20 0700 21 Program:
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Cakupan pemenuhan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
100% 100% 19.000 100% 20.000 100% 21.000 100% 22.000 100% 23.000 100% 81.400 100% 186.400 Sekretariat
1 20 0700 21 01 Kegiatan:
Pelatihan
Jumlah pengawas
yang mengikuti
50 orang 50 orang 19.000 50 orang 20.000 50 orang 21.000 50 orang 22.000 50 orang 23.000 50
orang
81.400 300 orang 186.400 Sekretariat
49
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaian
pada
Tahun
awal
perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Target Rp Target Rp Target Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 15 16 17 16 17 18 19 20 21
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas
pelatihan/bintek
1 20 0700 26 Program:
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase Peraturan
Perundang-undangan
yang sudah ditata
100% 1.089.000 100% 1.881.000 100% 1.958.00
0
100% 2.034.000 100% 2.115.000 100% 2.115.000 100% 11.192.00
0
Sekretariat
1 20 0700 26 04 Kegiatan:
Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
2 sosialisasi 5 kali 1.089.000 5 kali 1.881.000 5 kali 1.958.00
0
5 kali 2.034.000 5 kali 2.115.000 5 kali 2.115.000 11.192.00
0
Sekretariat
50
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator
kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta
digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja
baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going) dan
tahap penyelesaian (ex-post).
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Malang, sesuai
dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang mendukung
pada Misi ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021
Dalam tabel dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, adalah:
1. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat
2. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal
5. Opini BPK-RI
6. Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan
7. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B
51
Tabel 6.1 :
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD Tahun
2015
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja Akhir Periode RPJMD
Tahun 2021
2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat
89.53% 85% 86% 87% 88% 89% 89%
2 Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI
93.02% 75%
77%
80%
82%
85%
85%
3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP
63,89% 65% 66% 67% 68% 70% 70%
4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal
94.20% 85% 86% 87% 88% 90% 90%
5 Opini BPK-RI WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
6 Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan
89,51% 80% 81% 82% 83% 84% 84%
7 Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B
22,22% 18% 19% 20% 21% 22% 22%
52
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dilingkungan Inspektorat
Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta
mempertanggungjawabkannya kepada pimpinan yang lebih atas (Bupati
Malang) dalam bentuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan.
Rencana Strategis yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program akan dilaksanakan secara bertahap melalui penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kinerja dalam rangka mewujudkan tata
kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance).
Semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman untuk lebih
memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta
dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
53