putusan pn depok_very idham ardyansah alias ryan

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 25 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN

bin AHMAD;

tempat lahir : Jombang, Jawa Timur;

umur / tanggal lahir : 31 tahun / 01 Pebruari 1978;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Jati Wates, Kecamatan Tembelang

Jombang, Jawa Timur atau Apartement

Margonda Residence Blok C Nomor 309 A

Jalan Margonda Raya Depok;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Depok sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad pada hari Jum’at,

tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam bulan Juli 2008, di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor

309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa memiliki keinginan untuk membunuh korban

Hery Santoso yang memang telah Terdakwa kenal sebelumnya. Dengan adanya

keinginan tersebut, maka kemudian Terdakwa pun mulai menyusun rencana

al. 1 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk merampas nyawa korban Hery Santoso. Dalam mewujudkan rencananya

tersebut, Terdakwa merasa harus bertemu dengan korban Hery Santoso. Oleh

karena itu pada tanggal 09 Juli 2008 Terdakwa mulai kembali menghubungi atau

mengadakan kontak dengan korban Hery Santoso. Padahal sejak akhir bulan

Juni 2008 Terdakwa tidak pernah berhubungan atau mengadakan kontak

dengan korban Hery Santoso. Terdakwa pun lalu mengatakan kepada korban

Hery Santoso bahwa Terdakwa akan memperkenalkan korban Hery Santoso

dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan

Margonda Raya Depok;

Selanjutnya Terdakwa pun mulai mempersiapkan alat yang akan

dipergunakannya untuk membunuh korban Hery Santoso. Terdakwa lalu

mempersiapkan 1 (satu) batang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang

kemudian Terdakwa simpan di sebuah laci di dapur Apartement Mergonda

Residence Blok C Nomor 309 A tempat Terdakwa tinggal. Selain itu Terdakwa

kemudian juga mempersiapkan sebuah pisau yang Terdakwa pinjam dari Sdri.

Amiyati yang merupakan pelayan di Rumah Makan Simpang Anam yang terletak

di Lantai Dasar Apartement Margonda Residence. Terdakwa meminjam pisau

tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib;

Setelah selesai mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa

pergunakan untuk merampas nyawa korban Hery Santoso, kemudian pada

tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi

korban Hery Santoso dan menyuruh korban Hery Santoso untuk datang ke

Apartement Margonda Residence tempat Terdakwa tinggal dan mengatakan

bahwa Terdakwa akan memperkenalkan korban Hery Santoso dengan penghuni

Apartement Margonda Residence. Namun ketika Terdakwa menyatakan hal

tersebut kepada korban Hery Santoso, sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan

Terdakwa untuk dapat bertemu dengan korban Hery Santoso dan kemudian

membunuhnya. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut, maka akhirnya

korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda

Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso pun tiba di

tempat tersebut sekira pukul 19.10 Wib;

Setelah korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence,

Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput korban Hery

Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke

dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309

A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan korban Hery

Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan korban Hery

Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, korban Hery Santoso lalu

bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan

dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil

menunjukkan foto Sdr. Noval kepada korban Hery Santoso. Setelah melihat foto

Sdr. Noval, korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan

kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval

dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun

lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu, namun

meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban Hery Santoso

tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga korban Hery

Santoso pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa;

Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya

Terdakwa menampar muka korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa

tersebut pun dibalas oleh korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa

dan korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil

sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Amiyati, yang pada

saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa.

Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut korban Hery Santoso

beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang

ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery Santoso terlentang di

atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada korban

Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret

tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di

dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu

kembali mempergunakan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut untuk

menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu

Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar mandi tersebut

dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala korban Hery

Santoso;

Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) batang besi ulir sepanjang lebih

kurang 51 cm yang sebelumnya memang telah dipersiapkannya untuk

membunuh korban Hery Santoso. Terdakwa mengambil besi tersebut dari laci

yang ada di dapur dan kemudian melaksanakan rencananya untuk membunuh

korban Hery Santoso dengan cara memukuli kepala korban Hery Santoso

berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan menggunakan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya korban Hery

Santoso tidak bergerak lagi;

Setelah mengetahui bahwa korban Hery Santoso tidak lagi bergerak,

Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban Hery Santoso dan kemudian

mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban Hery Santoso sebagai

berikut:

Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;

Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;

Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;

Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;

Terdakwa memotong badan bagian perut;

Terdakwa memotong leher / kepala.

Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh)

bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke

dalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki /

betis ke dalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam

plastik, memasukkan potongan kepala korban Hery Santoso ke dalam kantong

plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong

plastik warna merah bertuliskan “CENTRO”, selanjutnya Terdakwa memasukkan

potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam

tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan

kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru;

Selanjutnya Terdakwa membersihkan noda-noda darah korban Hery

Santoso yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah selesai melakukan hal

tersebut Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang

telah Terdakwa pergunakan untuk melaksanakan rencana Terdakwa membunuh

korban Hery Santoso tersebut di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C

Apartement Margonda Residence. Kemudian membawa tas koper yang berisi

potongan tubuh korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi

mobil merk Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang

ada di area parkir mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu

Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi

potongan tubuh korban Hery Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga

ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut.

Saat akan memasukkan tas yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso

tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak ke

manakah Terdakwa. Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pun mengatakan bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah.

Sdr. Musliman lalu kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan

dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun

Sdr. Musliman pergi meninggalkan Terdakwa;

Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki

APV milik korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan

Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh korban Hery Santoso,

namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV

tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV,

Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan

mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang

potongan tubuh korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu

taxi “TAXIKU” dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu

menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence

dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah

kanan mobil Suzuki APV milik korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun

turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas

warna abu-abu yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso dari dalam

mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk

membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan

Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi

berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah

tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi

menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun

turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari

bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya

Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso di tanah

kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto

Mangunkusumo Jakarta Nomor: 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun’im Idries SpF, dokter

spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal

FKUI-RSCM menerangkan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun,

dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh

bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang

dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan

tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai

permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang

dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati

kepala;

Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya

hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas

kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah

kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar

maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimetre;

Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut

tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam;

Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang

membuka ke arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat

pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri;

Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan

tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau

sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan

senjata tajam yang besar dan berat;

Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah

leher;

Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan

kematian.

Adanya sebukan sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai,

membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal

dunia;

Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah

makan yang terakhir;

Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh korban Hery

Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di

daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan

Sdr.Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement

Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor;

Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias

pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di

Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok. Akhirnya

perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk merampas nyawa korban Hery Santoso tersebut berhasil diketahui oleh

Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa

berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:



waktu dalam Bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor



sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh

suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan

atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun

untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan

hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa

menghubungi atau mengadakan kontak dengan korban Hery Santoso. Saat itu

Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan korban Hery Santoso dengan

seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda

Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut korban Hery

Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan

Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut

sekira pukul 19.10 Wib;
















Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu Namun,








sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar

Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut

korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso

terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery

Santoso terlentang di atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk

perut serta dada korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu

Terdakwa menyeret tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena

saat berada di dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak,

Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai

wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam

kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke

kepala korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih

kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala korban

Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan






berikut:






Terdakwa memotong leher / kepala.





Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia










Selanjutnya Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51

cm yang telah Terdakwa pergunakan membunuh korban Hery Santoso tersebut

di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence;

Terdakwa kemudian kembali lagi ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa

melihat ada barang-barang korban Hery Santoso yang berada di dalam kamar

Terdakwa, maka kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-

barang tersebut. Terdakwa pun lalu mengambil barang-barang milik korban Hery

Santoso berupa:

Uang korban Hery Santoso sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

rupiah);

1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6600;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 an. Hery

Santoso;


Santoso;

1 (satu) buah kartu Shoing Card Nomor 5189 4399 0605 6405 an. Hery

Santoso;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA Nomor 4556 3200 0493 7001 an. Hery

Santoso;

Kemudian Terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh

korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki

APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang ada di area parkir

mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke

dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh korban Hery

Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk

Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas

yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu

dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak ke manakah Terdakwa.

Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu

kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh

Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman

pergi meninggalkan Terdakwa;


























Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008










Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






kepala.






Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat

pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam;

Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka ke

arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini

datang dari arah sebelah kiri;






leher;


kematian.



dunia;








Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa menggunakan kartu

kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 milik korban Hery Santoso untuk

membeli hand phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition di Electronic City

Margo City Square. Terdakwa kemudian juga mempergunakan kartu kredit



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tersebut untuk membeli 2 (dua) buah bantal guling di Carefour ITC Depok pada

tanggal 13 Juli 2008;

Selain itu pada tanggal 13 Juli 2008 Terdakwa juga menggunakan kartu


membeli 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inchi, cermin “SPB 02” dan cermin

“Sinar Makmur” di Carefour ITC Depok;

Dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias telah pindah kontrakan

dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda

Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok pada tanggal 12 Juli 2008,

maka pada pagi hari tanggal 13 Juli 2008, Terdakwa kembali datang ke

Apartement Margonda Residence dan lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk

Quantel dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik korban Hery Santoso

yang berada di dalam mobil Suzuki APV yang di parkir di parkiran mobil

Apartement Margonda Residence;

Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa

korban Hery Santoso dan kemudian diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yaitu

mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso dan lalu

mempergunakannya untuk kepentingan Terdakwa tersebut berhasil diketahui

oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008

Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;


LEBIH SUBSIDAIR:



waktu dalam bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor



sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa

menghubungi atau mengadakan kontak dengan korban Hery Santoso. Saat itu

Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan korban Hery Santoso dengan

seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda

Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut korban Hery

Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan

Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut

sekira pukul 19.10 Wib;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia
















lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu, namun








sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar

Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut

korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso

terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery

Santoso terlentang di atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk

perut serta dada korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu

Terdakwa menyeret tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena

saat berada di dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak,

Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai

wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam

kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke

kepala korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih

kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala korban

Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia







berikut:






Terdakwa memotong leher / kepala;














telah Terdakwa pergunakan membunuh korban Hery Santoso tersebut di sekitar

tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence;









dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak ke manakah Terdakwa.




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia









































Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






kepala;
















leher;


kematian;



dunia;








Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias

pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di

Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok. Akhirnya

perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa korban Hery



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Santoso tersebut berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari

Selasa, tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas

Kepolisian;


ATAU

KEDUA:



waktu dalam Bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor


yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang

mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara

sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan korban Hery Santoso. Seiring

dengan waktu, Terdakwa melihat bahwa korban Hery Santoso merupakan orang

yang cukup berada. Dikarenakan hal tersebut maka kemudian timbul niat

Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso. Untuk

melaksanakan niatnya tersebut, maka pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul

16.00 Wib Terdakwa menghubungi atau mengadakan kontak dengan korban

Hery Santoso. Saat itu Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan korban

Hery Santoso dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda

Residence, Jalan Margonda Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa

tersebut korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement

Margonda Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso

pun tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.10 Wib;









Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia










lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu Namun,




Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa pun kemudian

menjadi marah dan tersinggung. Dikarenakan sejak awal Terdakwa memang

sudah bermaksud untuk mengambil barang-barang korban Hery Santoso dan

tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa sepengetahuan

korban Hery Santoso, maka kemudian Terdakwa menjadikan perseteruannya

dengan korban Hery Santoso tersebut menjadi alasan bagi Terdakwa untuk

marah dan lalu memukul korban Hery Santoso untuk kemudian mengambil

barang-barang milik korban Hery Santoso. Selanjutnya Terdakwa menampar

muka korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa tersebut pun dibalas oleh

korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa dan korban Hery Santoso

pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang pada saat

itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa.

Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut korban Hery Santoso

beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang

ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery Santoso terlentang di

atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada korban

Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret

tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di

dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu

kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai wajahnya.

Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar

mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala

korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi yang ada di laci dapur dan

kemudian memukuli kepala korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


nusuk badan dan dada korban dengan besi tersebut hingga akhirnya korban

Hery Santoso tidak bergerak lagi.




berikut:






Terdakwa memotong leher / kepala;














telah Terdakwa pergunakan membunuh korban Hery Santoso tersebut di sekitar

tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence;

Terdakwa kemudian kembali lagi ke dalam kamar, dan kemudian

Terdakwa melihat barang-barang milik korban Hery Santoso yang berada di

dalam kamar Terdakwa. Karena memang sudah sejak awal Terdakwa

bermaksud mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso, maka

kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso

tersebut berupa:

Uang korban Hery Santoso sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

rupiah);

1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6600;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Santoso;


Santoso;

1 (satu) buah kartu Shoing Card Nomor 5189 4399 0605 6405 an. Hery

Santoso;

1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA Nomor 4556 3200 0493 7001 an. Hery

Santoso;









dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak kemanakah Terdakwa.























Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia
























kepala;

















Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



leher;


kematian;



dunia;








Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa menggunakan kartu


membeli hand phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition di Electronic City

Margo City Square. Terdakwa kemudian juga mempergunakan kartu kredit

tersebut untuk membeli 2 (dua) buah bantal guling di Carefour ITC Depok pada


Selain itu pada tanggal 13 Juli 2008 Terdakwa juga menggunakan kartu


membeli 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inchi, cermin “SPB 02” dan cermin

“Sinar Makmur” di Carefour ITC Depok;

Dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias telah pindah kontrakan

dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda

Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok pada tanggal 12 Juli 2008,

maka pada pagi hari tanggal 13 Juli 2008, Terdakwa kembali datang ke

Apartement Margonda Residence dan lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk

Quantel dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik korban Hery Santoso

yang berada di dalam mobil Suzuki APV yang di parkir di parkiran mobil

Apartement Margonda Residence;

Akhirnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban

Hery Santoso secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan dengan

maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang

yang dicuri sehingga mengakibatkan kematian korban Hery Santoso tersebut



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa, tanggal 15

Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3)

KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Depok tanggal 23 Maret 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Hery Santoso

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu PRIMAIR;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan

bin Ahmad berupa pidana “MATI” dengan perintah agar Terdakwa tetap

ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;

1 (satu) buah keset;

1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias alias Novel;

1 (satu) buah bed cover warna hijau;

1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

1 (satu) buah koper warna biru merk President;

1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

1 (satu) buah selimut;

1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;

1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;

1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;

1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;

1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;

1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;

1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;

1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;

1 (satu) buah handuk kecil warna merah ;

1 (satu) buah shower ;

1 (satu) buah keset ;

2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat ;

3 (tiga) buah keset warna hitam di bagian belakang mobil ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 (dua) lembar kertas koran di bagian belakang mobil ;

1 (satu) potong karpet di bagian belakang mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;

1 (satu) buah rak TV;

1 (satu) buah dompet warna coklat;

1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;

1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;

1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;

1 (satu) buah tas kecil warna coklat;

1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe N70;

1 (satu) buah rice cooker;

1 (satu) buah rak jemuran;

1 (satu) buah kaca cermin;

1 (satu) buah laptop merk Quantel;

Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;

Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso;

Kartu SHOPING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;

Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso;

1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;

1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;

1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri Santoso;

2 (dua) buah guling warna putih;

1 (satu) buah cincin ;

Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari 2002

antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;

Dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;

Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh

Kelurahan Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi;

1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga

Rp 304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli

2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;

1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (Rak

Televisi) seharga Rp 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan

ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo

City Depok;

1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;

1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl.Margonda

Raya Depok;

Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp 1.072.500 (satu juta tujuh

dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit

Nomor : 5489888801710648;

Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008 dengan

menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;

Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp 185.800,- (seratus

delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008

dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896 ;

1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001

006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70

Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh

ribu rupiah);

1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001

006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70

Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam

puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor :

4105050000853896 atas nama Hery Santoso;

1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City

Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa

Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck;

1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 1036 / Pid / B /

2008 / PN.DPK. tanggal 06 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pembunuhan Berencana”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan

bin Ahmad atas perbuatan tersebut dengan pidana M A T I;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

• 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;

• 1 (satu) buah keset;

• 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias als Novel;

• 1 (satu) buah bed cover warna hijau;

• 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

• 1 (satu) buah koper warna biru merk President;

• 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

• 1 (satu) buah selimut;

• 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;

• 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;

• 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;

• 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;

• 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;

• 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;

• 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;

• 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;

• 1 (satu) buah handuk kecil warna merah;

• 1 (satu) buah shower;

• 1 (satu) buah keset;

• 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat;

• 3 (tiga) buah keset warna hitam di bagian belakang mobil;

• 2 (dua) lembar kertas koran di bagian belakang mobil ;

• 1 (satu) potong karpet di bagian belakang mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;

• 1 (satu) buah rak TV;

• 1 (satu) buah dompet warna coklat;

• 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;

• 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;

• 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;

• 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe N70;

• 1 (satu) buah rice cooker;

• 1 (satu) buah rak jemuran;

• 1 (satu) buah kaca cermin;

• 1 (satu) buah laptop merk Quantel;

• Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;

• Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso;

• Kartu SHOPING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;

• Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso;

• 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;

• 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;

• 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri

Santoso;

• 2 (dua) buah guling warna putih;

• 1 (satu) buah cincin;

• Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari

2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;

Dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;

• Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan

oleh Kp. Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi;

• 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600

seharga Rp 304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah)

tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo

City Depok;

• 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG

(Rak Televisi) seharga Rp 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan

ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp 9.900,- (sembilan

ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO

Supermarket Cabang Giant Margo City Depok ;

• 1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;

• 1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence

Jl.Margonda Raya Depok;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp 1.072.500 (satu

juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008

menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;

• Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008

dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;

• Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp 185.800,-

(seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13

Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor :

4105050000853896 ;

• 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA

08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone

Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua

juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

• 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA

08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone

Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua

juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit

Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso;

• 1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City

Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa

Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Black;

• 1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 213 / Pid /

2009 / PT.Bdg. tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai

berikut :

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 06 April 2009

Nomor : 1036/Pid.B/2008/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut;

• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

• Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

rupiah);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Membaca putusan Mahkamah Agung R.I No. 1444 K / Pid / 2009

tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan, tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi / Terdakwa : Very Idham Henyansyah alias Ryan bin Ahmad tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Juli 2011

dari Terdakwa sebagai Terpidana (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2011) yang memohon agar

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal

31 Agustus 2009 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut

telah diberitahukan kepada Terdakwa / Terpidana pada tanggal 20 Oktober

2009, dan Terdakwa / Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali

pada tanggal 26 Juli 2011, dengan demikian putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal

31 Agustus 2009 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Hukum dan keadilan

"Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan

umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan

dipromulgasikan", demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas

Aquinas. Definisi ini tetaplah merupakan definisi yang lengkap, tetap actual,

relevan dan tidak terbantahkan. Hukum merupakan perintah yang logis.

Kalau ada hukum yang tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan

eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu dapat diverifikasikan dalam

kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan;

Lebih lanjut Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum adalah tidak

lain dari kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu Negara haruslah

menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin

rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah Pemerintah yang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengkhianati mandat yang diembannya dan hal itu bertentangan dengan

dirinya sendiri sebab Pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya

suatu Negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-

hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum selain merupakan

tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat

atau negara yang memperhatikan rakyatnya;

Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain, keadilan, perdamaian,

ketenteraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warganya;

Thomas Aquinas menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu

sarananya. Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dan memperjuangkan

keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum, dan

haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum;

Dalam Pembukaan Munas XI Ikatan Hakim Indonesia tanggal 18 April 1994

di Jakarta, Presiden Soeharto mengungkapkan harapannya agar para Hakim

selalu mawas diri dan bersikap terbuka terhadap kritik yang berkaitan

dengan kekurangan sehingga Pengadilan benar-benar dapat menjadi

tumpuan harapan, menjadi tempat bersemayamnya hukum dan keadilan.

Sungguh suatu harapan yang tidak saja menggugah hati para Hakim, tetapi

juga para pelaku hukum utama lainnya di arena Pengadilan misalnya para

Jaksa dan Trial Lawyers. Napas serupa juga dihembuskan pada Rapat Kerja

Nasional Mahkamah Agung. Ditegaskan oleh Presiden bahwa penegakan

hukum mutlak demi pembangunan;

2. Miscarriage of Justice (kegagalan dalam menegakkan keadilan).

Miscarriage of justice merupakan persoalan universal dan actual yang

dihadapi oleh hampir semua Negara dalam penegakan Sistem Peradilan

Pidana. Seorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk

memberikan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang

ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan. Sejak dua ribu tahun

lalu sampai hari ini, kondisi ketidakadilan masih dirasakan. Demikian

parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia

digambarkan dalam kondisi desperate, berada pada titik paling rendah (titik

nadir), kacau balau (chaos). Ketidakadilan, yang dengan mudah ditemukan

dalam kasus-kasus hukum, khususnya dalam perkara-perkara pidana, telah

tiba pada titik puncak, sehingga keadilan (justice) yang seyogyanya dicapai

melalui proses peradilan, dipandang telah gagal (miscarriage);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Persoalan ini juga merupakan isu penting di tengah upaya memajukan dan

menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar

penting dari penegakan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini

paling tidak dapat dibuktikan dengan gagalnya penegakan keadilan dalam

kasus-kasus besar (high profile cases) di beberapa negara. Di Indonesia

sebagai contoh, adalah kasus Sengkon dan Karta, kasus Philippus Kia

Ledjab dkk. Di Inggris terdapat beberapa kasus terkenal, di antaranya kasus

Stevan Kiszko, kasus Sally Clark, kasus Birmingham Six, kasus Andrew

Evans. Di Irlandia, kasus Sallins Mail Train Robbery adalah salah satu

contoh miscarriage of justice. Contoh lain di Australia adalah kasus Lindy

Chamberlain. Di Kanada, kasus Robert Baltovic, kasus Donald Marshall,

kasus David Milgaard, kasus Guy Paul Morin, dan kasus Thomas Sophonow.

Di Amerika, kasus Scottsboro Boys, kasus Gary Dotson, kasus Sam

Sheppard, dan kasus O.J. Simpson. Di Perancis, kasus Alfred Dreyfus, dan

masih banyak contoh kasus lain yang terjadi di banyak Negara lain;

Kegagalan dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice) dalam

Sistem Peradilan Pidana, menurut Clive Walker, terjadi:

"whenever suspects or defendants or convicts are treated by the state in

breach of their rights, whether because of, first, deficient processes or,

second, the laws which are applied to them or, third, because there is no

factual justification for the applied treatment of punishment; fourth, whenever

suspects or defendants or convicts are treated adversely by the state to a

disproportionate extent in comparison with the need to protect right or others;

or fifth, whenever the rights of others are not effectively or proportionately 0 01 Fprotected or vindicated by state action against wrong doers or sixth, by the

state law itself.."

Lebih lanjut Walker menjelaskan bahwa keenam kategori yang

menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menegakkan keadilan

(miscarriage of justice) ini dapat menimbulkan suatu kegagalan yang tidak

bersifat langsung (indirect miscarriage) yang mempengaruhi komunitas

masyarakat secara keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari

ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan

adalah bersifat korosif atas klaim legitimasi Negara yang berbasis pada nilai-

nilai Sistem Peradilan Pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam

konteks ini, kegagalan dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice)

akan menimbulkan bahaya bagi "integritas moral pidana" (moral integrity of



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


the criminal process). Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan

masyarakat dalam penegakan hukum.

Kegagalan dalam menegakkan keadilan yang bersifat tidak langsung ini

(indirect miscarriage of justice) dapat eksis baik secara independen maupun

sebagai satu kesatuan dalam dua hal. Pertama, bahwa suatu pelanggaran

terhadap prinsip legitimasi yudisial (the principle of judicial legitimacy) harus

dipertimbangkan sekalipun terdapat suatu determinasi yang adil dan akurat

akan yang salah (guilt) atau tidak bersalah (innocence). Kedua, pelanggaran

tersebut akan menimbulkan kerusakan moral (moral harm) sekalipun sejauh

hak-hak individu dipertimbangkan, terdapat kesalahan yang tidak

menimbulkan kerugian moral yang nyata. Oleh karena itu Negara sendiri

harus menghindari tindakan-tindakan atau proses-proses yang dapat

merusak integritas sistem;

Dari uraian di atas, terdapat 4 (empat) hal penting yang terkandung dalam

makna kegagalan dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice), yaitu:

a. Kegagalan penegakan keadilan tidak hanya terbatas pada produk

Pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi jug dapat terjadi

di luar Pengadilan, dapat berbentuk seluruh kekuasaan dari

penegakan hukum yang bersifat memaksa (coercive power);

b. Kegagalan dalam menegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam

hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya tidak resmi;

c. Kegagalan dalam menegakkan keadilan harus pula mencakup

kelemahan-kelemahan Negara ketika menjalankan tanggung jawabnya;

d. Kegagalan dalam menegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-

hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

Istilah miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk

menggambarkan bahwa dalam sistem hukum Negara-Negara di dunia

mungkin terjadi kesalahan dalam putusan Pengadilan yang menyebabkan

seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak

dilakukannya;

Berdasarkan uraian di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,

patutlah Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berpegangan

pada asas-asas yang terkandung dalam penegakan keadilan dan harus

menghindari tindakan-tindakan atau proses-proses yang dapat merusak

integritas sistem sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kegagalan

dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Penolakan Terhadap Hukuman Mati Bukan Penolakan Terhadap

Penghukuman:

Tuntutan hukuman mati kepada Very Idham Heryansyah alias Ryan bin

Ahmad yang menjadi Terdakwa pembunuh Heri Susanto adalah sudah tidak

dapat diterapkan lagi di Negara ini, mengingat hukuman tersebut sangat

bertentangan dengan Konstitusi kita khususnya diatur dalam Pasal 281 ayat

(4) UUD 1945. Kami menilai penerapan hukuman mati tidak bisa diterapkan

di tengah sistem peradilan di Indonesia yang belum independen dan korup

bahkan masih menjadi ruang bebas gerak para mafia peradilan. Apalagi

proses hukum terhadap pembunuhan Very Idham Heryansyah alias Ryan bin

Ahmad ini berkembang menjadi situasi yang sangat politis;

Dalam studi PBB tentang hukuman mati di beberapa negara di dunia,

kerentanan intervensi atas proses hukum pada peradilan yang berlangsung

akan menjadi salah satu penyebab dilarangnya penerapan hukuman mati.

Bahkan, proses hukum bisa dihentikan jika ditemukan adanya bukti terhadap

penyalahgunaan kekuasaan dari aparat penegak hukum dalam proses

penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan;

Lebih jauh, pilihan model penghukuman mati masih dipertanyakan

sehubungan dengan dampak terhadap efek jera. Penghukuman dalam

konteks ini masih menimbulkan perdebatan cukup panjang menyangkut

makna moral yang harus diusung atas diberlakukannya hukuman mati. Studi

sosial dari berbagai studi PBB tentang hukuman mati pun membuktikan

bahwa hukuman mati tidak berjalan lurus dengan berhentinya angka

kekerasan. Di Indonesia sendiri, ada banyak catatan peristiwa tentang

kesalahan penerapan hukum yang justru menimbulkan ketidakadilan bagi

para korbannya;

Dalam hal ini, kami juga mempertanyakan sikap Jaksa yang menerapkan

tuntutan yang berbeda standar dan diskriminatif dalam beberapa kasus

tertentu, Jaksa menuntut mati Terdakwanya. Kami menengarai langkah

Jaksa ini merupakan upaya untuk memulihkan citranya di tengah sorotan

tajam masyarakat saat ini;

Sekali lagi kami menegaskan bahwa secara prinsipil, penerapan hukuman

mati melanggar konstitusi dan prinsip dasar hak asasi manusia. Hak untuk

hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun;

Kami perlu menegaskan bahwa menolak hukuman mati bukan berarti

menolak penghukuman orang yang bersalah. Para Terdakwa yang terbukti

melakukan pembunuhan memang harus dihukum maksimal. Namun,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penghukuman tidak boleh menegasikan hak-hak mendasar dari individu.

Untuk itu kami meminta Pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan

moratorium terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia;

4. Meluruskan Prinsip Penolakan Hukuman Mati Sebuah Jaminan atas

Konstitusi Republik Indonesia:

Menjelang eksekusi Terpidana mati Tibo cs, kami kelompok Ornop HAM

menolak diberlakukannya hukuman mati terhadap siapapun di Indonesia.

Penolakan hukuman mati tersebut berdasarkan prinsip-prinsip HAM Nasional

dan internasional sebagaimana yang juga terkandung dalam konstitusi 1945

yang menjamin hak hidup bagi semua warga negaranya;

Atas dasar itu, penolakan diberlakukannya hukuman mati atas semua kasus

yang divonis hukuman mati adalah penolakan yang murni berdasarkan

prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia dan konstitusi 1945;

Sejalan dengan itu, prinsip dijaminnya hak hidup atas semua warga

negaranya yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun secara tegas

dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undanganlainnya;

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara telah menjamin dalam Pasal 28 A

Amandemen kedua (2) bahwa :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya".

Pasal 28 I ayat (1) UUD '45 (Amandemen Kedua) juga menjamin hal yang

sama bahwa:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun".

Jaminan hak hidup tersebut dikuatkan kembali oleh UU Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Selain itu instrumen internasional hak sipil politik yang telah diratifikasi oleh

Indonesia menjadi UU No. 12 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


"Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya dan hak

ini wajib dilindungi oleh hukum"

Oleh karena itu ketentuan dan jaminan hak hidup sebagaimana yang diatur

dalam UUD 1945 harus dilihat dari dua arah, yaitu :

Pertama, ketentuan dan jaminan hak hidup sebagaimana yang diatur dalam

konstitusi seharusnya menjadi pedoman bagi Lembaga Penegak Hukum

khususnya Kepolisian dan Kejaksaan;

Kedua, ketentuan UUD 1945 yang menjamin hak hidup bagi setiap orang

juga seharusnya bisa menjadi pedoman bagi lembaga peradilan, karena dari

aspek sosiologis membuktikan tidak ada jaminan efek jera dalam penerapan

hukuman mati, hukuman mati tidak mengurangi tindak kejahatan. Artinya ada

faktor lain yang menjadi penyebab meningkatkan sebuah tindak kejahatan,

yaitu meningkatnya kemiskinan penduduk, aparat yang korup dan faktor-

faktor struktural lainnya;

5. Kontroversi Hukuman Mati (Kajian Fiqh)

Andi Mardian, Lc. MA

Hukuman mati sebagai salah satu legal hukum di Indonesia kembali

diperbincangkan dan menjadi suatu kontroversi. Kontroversi ini muncul

manakala vonis pengadilan dirasa kurang adil terutama bagi pelaku dan

orang-orang yang selama ini menentang hukuman mati. Pihak yang menolak

hukuman mati menganggap hukuman tersebut melanggar HAM, UUD 45

dan tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Mereka yang menaruh

kepedulian terhadap HAM senantiasa berpandangan bahwa kewenangan

mencabut hak untuk hidup merupakan pelanggaran terhadap HAM dan

merampas hak hidup yang merupakan hak dasar dan tidak tergantikan

dalam diri seseorang. Sementara pihak yang setuju beralasan bahwa hingga

saat ini hukuman mati masih sangat relevan untuk diterapkan terutama

terhadap suatu kejahatan yang sangat biadab dan membahayakan orang

banyak. Pihak yang setuju menegaskan bahwa penolakan terhadap

hukuman mati hanya berlaku pada sisi si pelaku saja, tanpa melihat sisi

kemanusiaan dari korban, keluarga dan masyarakat yang bergantung

kepada si korban. Kontroversi kedua belah pihak tidak pernah selesai jika

keduanya masih mempertahankan argumentasinya masing-masing;

6. Hukuman mati dalam pandangan fiqh.

Dalam kitab fiqh, kita mengenal istilah jinayat (kejahatan terhadap jiwa

seseorang / penganiayaan) dan jarimah (kejahatan yang diancam dengan

hukuman). Dalam istilah hukum keduanya sering disebut dengan delik atau



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam jinayah adalah perbuatan

yang dilarang oleh syara' seperti membunuh, melukai, memotong anggota

dan menghilangkan manfaat badan;

Dalam fiqh terdapat tiga macam jarimah (kejahatan) yang harus

mendapatkan 'uqubah (hukuman/balasan), yaitu hudud, qishosh diyat, dan

ta'zir. Pertama; Hudud, merupakan kejahatan yang paling serius dan berat

dalam fiqh. ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, dan perbuatan

melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan nahs

(teks Al-Qur’an/Hadits) terutama sekali berkaitan dengan hak Allah.

Kejahatan ini diancam dengan hukuman hadd (batasan hukuman yang

ditegaskan dalam Al-Our'an). Hukuman hadd yang dimaksud tidak

mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh

perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil

amri). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah

hudud ada tujuh, yaitu zina, qodzf (menuduh zina), sirq (mencuri), hirobah

(perampok dan penyamun), surbah (minum-minuman keras), dan riddah

(murtad);

Kedua adalah qishosh diyyat, qishash (suatu kejahatan di mana pihak

korban dan pelaku dalam status yang sama) yang berada pada posisi di

antara hudud dan ta'zir dalam hal beratnya hukuman. Diyat (denda) yaitu

hukuman berupa pembayaran ganti rugi terhadap pihak korban

penganiayaan atau pembunuhan. Baik qishosh maupun diyat merupakan

hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan

tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda

dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman

qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa

berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan bisa

dihapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain qotl

al-'amdi (pembunuhan sengaja), qatl syibh al-'amdi (pembunuhan semi

sengaja), qotl al-khotho (pembunuhan keliru), jarin al-'amdi (penganiayaan

sengaja) dan jarh al-khotho (penganiayaan salah). Pembayaran diyat masa

kini diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan

oleh pengadilan yang berwenang. Pada tahun-tahun belakangan ini, Arab

Saudi menetapkan denda pembunuhan tidak sengaja sebesar 6.000 dollar

Amerika;

Ketiga ta'zir (peringatan) yang merupakan hukuman paling ringan di antara

jenis-jenis hukuman yang lain. Jenis sanksinya secara penuh ada pada



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini

unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran

terhadap lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran lainnya. Dalam

penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah

menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari

kemadhorotan (bahaya). Di samping itu, penegakan jarimah ta'zir harus

sesuai dengan prinsip syar’I;

Ketiga kategori tersebut merupakan qishash bagi mereka yang melakukan

perbuatan jarimah di muka bumi. Disyari'atkannya qishash terdapat dalam

Al-Qur’an surat al-Baqarah / 2:179: "Dan dalam (hukum) qishash itu ada

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya

kamu bertaqwa". Maksudnya, disyari'atkannya hukum qishash bagi kalian,

yakni bagi kalian terdapat hikmah yang besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab jika

si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dibunuh lagi, maka ia akan takut

melakukan pembunuhan. Itulah yang dimaksud bahwa qishash merupakan

jaminan hidup bagi manusia yang berakal;

7. Esensi hukuman mati dalam Islam

Ada dua fungsi hukuman dalam Islam. Yaitu jawazir. mencegah kejahatan

yang lebih besar. Penerapan hukuman akan membawa, bahkan orang-orang

yang lemah iman dan ketaqwaannya pun takut untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian, ketentraman masyarakat akan terjaga. Kedua jawabir,

penebus bagi pelaku. Artinya, dosa-dosa pelaku akan terampuni dan ia tidak

akan dituntut lagi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur

oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Inilah yang menyebabkan

dalam kondisi kaum muslimin berada dalam tingkat ketaqwaan tinggi, maka

hukuman tidak akan banyak dijatuhkan;

Adapun bagi yang melanggar, mereka sangat ingin segera dihukum agar

dosanya tertebus;

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep atas vonis

hukuman mati yang diterapkan sama sekali tidak bertentangan dengan hak

asasi manusia bahkan sejalan dengan konsep setiap agama yang ada di

muka bumi ini. Dalam konsep Islam, tujuan penetapan hukuman akan

bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dan

kepentingan manusia. Dalam fiqh, kita mengenal konsep maqashid syari'ah

yaitu tujuan hukum pidana Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima

hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan manusia.

Secara berurutan peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


keturunan. Kelima hal ini sering dikenal dengan dharuriyat al-khams (lima

kebutuhan primer);

Selanjutnya, jika ditanyakan apakah vonis hukuman mati bisa menimbulkan

efek jera bagi pelaku, kita bisa menjawab bahwa vonis hukuman mati bukan

satu-satunya cara dalam mengurangi angka kejahatan. Sebab timbulnya

kejahatan muncul dari berbagai factor, baik sosial, politik dan ekonomi.

Penerapan hukuman mati harus pula dipandang dengan kepentingan umum

khususnya kepentingan para korban pelaku kejahatan. Perbuatan seperti

terorisme, pembunuhan, pengedaran narkoba, korupsi dan lain-lain telah

menyebabkan jatuh moral, mental dan masa depan seseorang. Bukankah

pelaku kejahatan di atas justru telah melanggar HAM yang selama ini kita

hormati;

Pro dan kontra ini tidak akan berakhir sampai kapanpun. Oleh sebab itu,

pengadilan dalam menetapkan vonis hukuman mati harus dilakukan dengan

hati-hati dan sangat terbatas. Keputusannyapun harus diambil secara bulat

dan berkekuatan hukum hingga tidak menciptakan keresahan di masyarakat;

B. Peninjauan Kembali

Lembaga Peninjauan Kembali (Herziening), selanjutnya disebut PK,

merupakan paham dari keluarga Sistem Hukum Perancis yang dikenal

dengan nama "Revition"; dalam Hukum Acara (Pidana) Belanda yang disebut

sebagai "Herzeining". Ketentuan mengenai PK ini pertama kali diatur dalam

Reglement op de Strafvordering (Rsv) Bab (Titel) 18 Pasal 356 - Pasal 360,

sehingga aturan ini hanya mengatur prosedural peradilan pada tingkat

Landraad (sekarang Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Bumi Putera yang

lebih rendah (Inlandsche Rechtbanken), dan permasalahan PK ini diatur

dalam Rsv;

Pasang surutnya eksistensi lembaga PK ini terlihat dari pengaturan lembaga

ini melalui UU No. 19 Tahun 1964 maupun UU No. 13 Tahun 1965 yang

menghendaki adanya pengaturan lembaga PK melalui atau dalam bentuk

peraturan perundang-undangan;

Aturan implementatif dikeluarkan melalui Perma (Peraturan Mahkamah

Agung RI) No. 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli Tahun 1969, meskipun Perma ini

dibekukan kembali melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) No.

18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969 karena timbul polemik antara badan

yudikatif dengan badan legislatif. Dengan menciptakan peraturan tentang

lembaga PK ini, legislatif menganggap bahwa Yudikatif (Mahkamah Agung)

berposisi sebagai badan Legislatif;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Proses kehendak pembentukan lembaga PK Ini kembali muncul ke

permukaan setelah timbul kasus Sengkon-Karta melalui PERMA No. 1 Tahun

1980 yang kemudian direalisasikan berdasarkan Pasal 263 KUHAP dari UU

No. 8 Tahun 1981;

Upaya hukum PK dinamakan upaya hukum luar biasa, karena baru dapat

dipergunakan apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa seperti Verzet,

Banding atau Kasasi. Putusan yang dimaksud di sini bukan hanya putusan

yang mengandung pemidanaan (penjatuhan pidana), tetapi juga putusan

yang mengandung tindakan (maatregel), misalnya yang bersalah diserahkan

pada Pemerintah (pendidikan paksa - dwangovoeding) sebagaimana diatur

dalam Pasal 46 KUHAP;

Mengingat PK sebagai upaya hukum luar biasa, maka PK diajukan untuk

tidak merugikan Terpidana. Terpidana, dengan adanya PK, tidak berada

dalam posisi yang dirugikan, karenanya Pasal 263 ayat 2a KUHAP

memberikan pengakuan eksplisiy dengan menyatakan bahwa PK dapat

menghasilkan suatu putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum, tuntutan

Penuntut Umum tidak dapat diterima atau diterapkannya ketentuan pidana

yang lebih ringan; artinya apapun hasil putusan PK tidak diperkenankan

adanya pemidanaan yang lebih berat daripada putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap sebelumnya itu;

Selain itu, PK tidak dapat diajukan dengan mempermasalahkan adanya

kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga yang dipermasalahkan

adanya mengenai adanya kekeliruan atau kekhilafan fakta atau keadaan, la -

PK - lebih menitikberatkan pada persoalan fakta;

Alasan Peninjauan Kembali memiliki keterkaitan dengan Ajaran Perbuatan

Melawan Hukum.

Putusan Kasasi menyatakan Very Idham Henyansyah alias Ryan bin Ahmad

secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana;

Ketentuan Pasal 340 KUHP adalah:

"Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan

(moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara

sementara selama-lamanya dua puluh tahun".

C. Dasar Diajukan Peninjauan Kembali

1. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan

itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu

diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (novum) - Pasal 263 ayat (2)

huruf a KUHAP.

Novum 1 :

Bukti Pendapat ahli dari Robert D. Hare, adalah Profesor Emeritus /

Pensiunan terhormat, Universitas British Columbia; President, Kelompok

Penelitian Darkstone yang merupakan ahli Psychopathy dan Craig S.

Neumann, adalah Profesor, University Nort Texas, yang disampaikan secara

resmi dalam acara Seminar Internasional Hukum Tentang Psikopat, di Hotel

Borobudur, 11-13 Desember 2009, yang diselenggarakan oleh Fakultas

Hukum Universitas Bung Karno Jakarta 2009. Yang menyatakan adalah:

"Psycopathy, kelainan pribadi anti sosial, pengkuran, resiko kekerasan,

perawatan, neuroimaging, kesalahan hukum"

Novum 2:

Bukti Pendapat dari Prof.Dr.Farouk Muhammad, dalam tulisannya tentang

Kriminologi, Psikopatologi Dan Penegakan Hukum, Tinjauan dari Dimensi

Pertanggungjawaban Pidana, yang disampaikan secara resmi dalam acara

Seminar Internasional Hukum Tentang Psikopat, di Hotel Borobudur, 11-13

Desember 2009, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas

Bung Karno Jakarta 2009. Yang secara gamlang menyatakan di halaman 3-5

adalah:

"Hasil pemeriksaan kejiwaan menyimpulkan tidak ada tanda-tanda gangguan

jiwa berat terhadap Ryan. Dia dapat dianggap tidak gila dan paham /

menyadari semua perbuatannya. Ryan hanya patut disebut psikopat,

berkepribadian sangat sensitive, mudah tersinggung, impulsive dan agresif.

Dalam ilmu psikiatri beranggapan bahwa prilaku Ryan mudah menyerang

bila marah dan tersinggung, kecuali ada hubungannya atau tidak dengan

perilaku kejamnya, Ryan diketahui memiliki gangguan orientasi seksual,

yakni homoseksual, dan biasa berperan sebagai wanita dalam hubungannya

dengan sesama jenis.Hal 4.

Fakta dipersidangan:

"Hai ini yang terungkap dalam persidangan Ryan, akan tetapi beberapa kali

dari kami Tim penasehat hukum meminta agar dihadirkan ahli Psikopatologi

yang pernah memeriksa Ryan di Surabaya, namun tidak dipenuhi oleh



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Hakim Majelis pada saat itu, dan pada saat itu hanya berdasarkan pada

saksi ahli Psikologi, yaitu Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.Si. yang

menurut hemat kami tidak memiliki hubungan dengan ilmu Pengetahuan

yang saksi Ahli sampaikan di depan persidangan, karena yang dapat

menyatakan seseorang Psikopat adalah hanya ahli Psikiatri, bukan

Psikologi";

Novum 3 :

Bukti Pendapat dari Brigjend Pol. Drs. Iskandar Hasan. SH, dalam tulisannya

tentang Menyikapi Prilaku Menyimpang Seorang Psikopat, yang

disampaikan secara resmi dalam acara Seminar Internasional Hukum

Tentang Psikopat, di Hotel Borobudur, 11-13 Desember 2009, yang

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta 2009.

Yang secara gamlang menyatakan di halaman 7 sampai dengan 11 adalah:

"Ryan adalah Psikopat (Berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti PPITK-

PTIK);

Fakta persidangan:

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Ryan memiliki sakit Jiwa dalam

kategori Psikopat, dan sekaligus dapat membantah keterangan hali Kombes

Pol Drs.Untung Laksono M.S.i. dalam persidangan, di dalam keterangannya

saksi menyatakan merupakan Psikopat tetapi dalam kesimpulannya

menyatakan Ryan tidak memiliki gangguan jiwa, keterangan ini sangat

bertentangan dengan Ilmu pengetahuan yang ada;

2. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu

kekeliruan yang nyata - Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan

Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Judex Juris

yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri)

yang mengakibatkan amar putusannya pun menjadi keliru pula, Pemohon

Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan

Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal

263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak ke luar dari

koridor kewenangan peradilan peninjauan kembali. Oleh karena itu, perlu

kiranya ditarik batas-batas di mana letak penerapan kekhilafan atau



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat

(2) huruf c KUHAP;

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c

KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar

alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali;

"Khilaf mempunyai pengertian keliru/salah", sedangkan "kekhilafan"

mempunyai pengertian "kekeliruan/kesalahan". Dan selanjutnya "kekhilafan

yang nyata" diartikan dengan "kekhilafan/kesalahan" yang menyolok dan

serius;

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP di mana

pengertian "kekhilafan yang nyata" dalam praktik hukum dimaksudkan

sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (an error or

defect of judgement or of conduct). Atau, dengan kata lain, tidak sempurna

pertimbangan putusan yang diambil (incomplete judgement). Atau juga

diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau

dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviation.

Bahkan pertimbangan yang ringkas (shortcoming) yang tidak cermat dan

menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan

semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai

kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Di

bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (under general liability

principle of judiciary), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi

hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan

putusan dalam suatu perkara;

Sebagai perbandingan, dalam Common Law System, dikenal berbagai istilah

yang saling dapat dipertukarkan (Interchangeable) penggunaan dan

pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah "fault atau negligence". Terkadang

dipergunakan istilah "mistake atau omission". Dengan mengemukakan istilah

hukum "Common Law" di atas, dapat diambil pertimbangan bahwa yang

memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2)

huruf c KUHAP, yakni "putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata". Bahwa putusan yang

mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan

(deviation) pada putusan itu sendiri;

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Juris dalam perkara

a quo, hukum acara pidana yang merupakan Undang-Undang adalah

bersifat imperatif atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.

Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu panutan untuk

kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila keputusan Judex Juris tersebut

menyimpang,, maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu;

Tentang Amar Putusan

Dalam amar putusannya, Judex Juris menyatakan sebagai berikut:

a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi / Terdakwa Very Idham Heryansyah alias Ryan bin

Ahmad;

b. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;

2.1. Bahwa Ryan terbukti seorang Psikopat (Temporary Instinity) yang tidak

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam suatu peristiwa pidana, untuk dapat menghukum seseorang

harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain adanya suatu perbuatan

yang bertentangan dengan hukum (syarat objektif) dan adanya orang

yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana tersebut

(syarat subyektif ). Yang dimaksud dengan syarat subyektif di sini

menunjuk pada diri pelaku tindak pidana tersebut, bagaimana keadaan

pelaku tindak pidana pada saat melakukan suatu tindak pidana?

Apakah pelaku menyadari, mengerti dan memahami apa yang

diperbuatnya tersebut?

Hal yang penting terdapat dalam diri pelaku adalah adanya suatu niat

atau maksud untuk melakukan suatu perbuatannya. Dalam melakukan

suatu perbuatan, maka pelaku harus dapat mengerti apa yang

diperbuatnya, maka jelas bahwa pelaku tidak mempunyai suatu maksud

atau niat atau tujuan dalam melakukan perbuatannya, dengan kata lain,

pelaku perbuatan sebenarnya tidak menginginkan perbuatan tersebut

terjadi. Dengan dikaitkannya suatu perbuatan dengan maksud atau niat

dari pelaku, maka pelaku harus benar-benar menyadari apa yang telah

diperbuatnya. Sedangkan apabila pelaku tidak dapat menyadari apa

yang telah diperbuatnya, maka jelas bahwa pelaku tidak mempunyai



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


maksud/niat dalam dirinya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya

tersebut benar-benar tidak diinginkan pelaku untuk terjadi;

Sebagai suatu syarat obyektif dalam suatu peristiwa pidana, adalah

suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan

melawan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum/Undang-

Undang;

Dengan demikian, hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ini

harus merupakan satu kesatuan untuk dapat dipidananya seseorang,

sehingga di sini jelas bahwa untuk dapat menghukum seseorang,

pelaku harus benar-benar menyadari apa yang diperbuatnya (Maksud/

Niat) dan perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang

melawan hukum. Selanjutnya, untuk dapat dipertanggungjawabkannya

seseorang atas perbuatannya, maka syarat subyektif dalam suatu

peristiwa pidana harus dipenuhi. Sedangkan seseorang tidak dapat

memenuhi syarat subyektif peristiwa pidana. Pertanggungjawaban

pidana merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidananya

seseorang. Dapat dipidananya seseorang ini tidak terlepas dari suatu

kesalahan yang dilakukannya di mana perbuatan yang dilakukannya itu

telah diatur di dalam suatu aturan yang membatasi tingkah laku

manusia. Perbuatan manusia yang melanggar aturan ini tentunya harus

dipertanggungjawabkan agar dapat ditentukan apakah orang tersebut

dapat dihukum atau tidak;

Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila dia

melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat aturan

tersebut. Kesalahan yang melanggar aturan dapat dilakukan dengan

sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian / kealpaan). Yang dimaksud

dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan

penuh kesadaran, la tahu bahwa yang dilakukannya itu memang

dilakukan dengan maksud dan tujuan yang nyata. Sedangkan yang

dimaksud dengan ketidaksengajaan adalah suatu perbuatan yang

dilakukan dengan tidak disadari atau tidak mempunyai maksud dan

tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana,

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja di depan

hukum. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja sudah selayaknya

untuk mendapatkan hukuman sebagai akibat dari dilanggarnya suatu

aturan. Kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang

merupakan suatu bentuk kealpaan atau kelalaian juga dapat dihukum.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Hal ini dikarenakan orang yang melakukan kesalahan tersebut

seharusnya dapat mempersempit kesalahan yang diperbuatnya,

maksudnya di sini adalah sebelum perbuatan yang melanggar aturan

tersebut terjadi, maka telah dilakukan suatu usaha untuk mencegah

agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan.

Setiap kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, tetap

saja tidak luput dari hukuman. Akan tetapi, dalam kesalahan yang

dilakukan oleh seseorang, diperkenankan untuk melakukan pembelaan

terhadap dirinya dengan memakai suatu alasan-alasan yang dapat

diterima oleh pembuat aturan. Agar alasan-alasan tersebut dapat

menjadikan suatu kepastian, maka pembuat aturan memberikan suatu

batasan terhadap alasan-alasan tersebut. Alasan-alasan yang

dimaksud adalah alasan-alasan yang dapat dimaafkan atau dapat

dibenarkan. Dengan demikian alasan-alasan tersebut dapat dikatakan

sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Apa yang dimaksud dengan alasan pembenar, salah satunya adalah

seperti yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa (Noodwear). Pelaku

tindak pidana dapat dibenarkan perbuatannya karena terdapat suatu

keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hukum atau peraturan. Sedangkan apa yang

disebut alasan pemaaf, salah satu contohnya adalah seperti yang

tertulis dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai

pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf dan alasan pembenar

merupakan suatu penilaian apakah dapat dipertanggungjawabkan atau

tidak oleh pelaku terhadap perbuatannya tersebut. Di sini ditekankan

pada pelaku perbuatan, dan bukan perbuatan yang dilakukan. Jelas

apabila perbuatannya yang ditekankan tentunya perbuatan tersebut

memang sudah diatur dalam suatu peraturan atau peraturan

perundang-undangan sehingga mutlak atas dasar perbuatannya

tersebut, pelaku dapat dihukum karena melanggar peraturan yang

dimaksud. Akan tetapi ada suatu pembenaran atas perbuatannya yang

menyebabkan dihapus sifat melawan hukumnya seperti yang telah

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu

hukum positif kita, yaitu mengenai overmacht / daya paksa (Pasal 48

KUHP), noodweer / pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP). Karena

Peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Berbeda dengan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penekanan terhadap pelaku perbuatan, dalam hal ini setiap perbuatan

yang dilakukan masih dapat ditinjau dari kemampuan

pertanggungjawabannya seseorang atas perbuatannya;

Kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu alasan dari pelaku

agar perbuatannya tersebut dapat dimaafkan yang ditinjau dari keadaan

diri pelaku tersebut. Hal-hal mengenai kemampuan bertanggung jawab

itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengerti akan maksud

yang sebenarnya dari apa yang dilakukan, dan ia menyadari bahwa

tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pemaaf

mengakibatkan dapat dihapusnya seseorang dari kesalahan yang

diperbuatnya. Alasan pemaaf termasuk di dalamnya mengenai

kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatannya;

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini berbunyi:

"Tidaklah dapat dihukum barang siapa yang melakukan sesuatu

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh

karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena

gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya".

Ada dua pengertian dari hal tidak dapat pertanggungjawabkan

seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu perkataan

ontoerekeningsvatbaarheid dan ontoerekenbaarheid. Yang maksud

dengan "Ontoerekeningsvaatbaarheid" adalah hal tidak dapat

dipertanggungjawabkannya seorang pelaku atas tindakan-tindakan

yang telah dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan

"Oentoerekendbaarheid" adalah hal tidak dapat

dipertanggungjawabkannya suatu tindakan kepada pelakunya;

Melihat pengertian dari hal-hal yang menjadikan tidak dapat

dipertanggungjawabkan seseorang pelaku atas tindak pidana yang

dilakukannya. Maka dikaitkan dengan maksud pembuat Undang-

Undang dalam Pasal 44 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana,

berbicara mengenai suatu tindakan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (orang yang melakukan

tindak pidana). Dengan demikian telah dikatakan di atas, bahwa

permasalahan tersebut merupakan masalah ontoerekenbaarheid di

mana penekanannya ada pada pelakunya. Penekanan pada pelaku

sesuai dengan yang maksud dari pembuat Undang-Undang adalah

terhadap keadaan diri pelaku tersebut. Keadaan diri pelaku tersebut



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


termasuk di dalamnya mengenai keadaan biologis orang tersebut.

Adapun keadaan biologis dari seseorang yang menyebabkan tidak

dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan yang dilakukan adalah

mengenai pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan

gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Pertumbuhan akal

sehat yang kurang sempurna menurut pembuat Undang-Undang

merupakan suatu gangguan kejiwaan yang dialami seseorang sejak ia

dilahirkan atau sejak ia tumbuh dan mencari identitas diri yang

dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal seperti keterbelakangan atau

pertumbuhan yang tidak sempurna karena kurangnya perhatian dari

orang tua terhadap anak atau kurangnya pendidikan yang diperoleh dan

ada masalah genetikal dari kedua orang tuanya. Dari pengertian

tersebut dalam ilmu jiwa dikategorikan sebagai suatu penyakit.

Mengenai gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya,

dikategorikan juga ke dalam penyakit jiwa. Seperti yang ditulis dalam

bab sebelumnya mengenai penyakit jiwa, bahwa penyakit jiwa ini dapat

terjadi karena adanya benturan atau juga masalah genetikal yang

menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa;

Pengertian penyakit yang dimaksudkan di sini juga dapat dikatakan

sebagai penyakit yang tetap atau permanen, atau juga merupakan

suatu penyakit yang tidak permanen atau kambuhan. Penyakit jiwa ini

yang mengubah kepribadian seseorang untuk sementara atau untuk

selama-lamanya, sehingga tindakan kejahatan yang dilakukan tidak

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jika tidak diketahui pada

waktunya, penderita penyakit ini dapat melakukan perbuatan yang

dapat membahayakan baik kepada orang lain ataupun pada dirinya

sendiri;

Mengenai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Didi

Bachtiar Lubis :

"Suatu pernyataan yang historik, bahwa tidak ada tanggung jawab

apabila jiwa terganggu. Mc Naghten Rule tahun 1843 menyatakan

bahwa untuk mengajukan pembelaan atas dasar gangguan jiwa, harus

dibuktikan bahwa pada ketika perbuatan itu dilakukan, si Terdakwa

bertindak dalam keadaan gangguan akal disebabkan karena penyakit

jiwa, sehingga tidak mengetahui sifat-sifat perbuatan yang dilakukannya

ataupun sekalipun ia tahu, ia tidak mengetahui bahwa yang

diperbuatnya itu salah" Mengenai perkembangan pertanggungjawaban



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pidana, Mc Naghten Rule merupakan Undang-Undang mengenai

pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempunyai suatu

penyakit kejiwaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Adapun

dikeluarkannya Undang-Undang terhadap orang yang mengalami

gangguan kejiwaan, ini bermula pada tahun 1843, di mana terjadi suatu

kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Daniel Mc Naghten terhadap

Edward Drumond seorang Sekretaris pribadi Sir Robert Peel Perdana

Menteri Inggris. Kisahnya adalah sebagai berikut: Selama beberapa

tahun Mc Naghten menderita apa yang dinamakan suatu paranoid di

mana ia merasa selalu dikejar-kejar oleh Pemerintah Inggris untuk

menghindari diri dari perasaan pengejaran dan pembunuhan. Mc

Naghten meninggalkan Scotlandia dan lari ke Inggris kemudian ke

Perancis. Di sana pun ia masih merasa dikejar-kejar, bertambah lama,

benci dan dendamnya terhadap pemerintah Inggris bertambah karena

ia masih merasa dikejar-kejar, maka akhirnya ia mengambil kesimpulan

untuk membunuh Sir Robert Peel. Untuk melaksanakan niatnya,

beberapa hari ia mengintai rumah kediaman Peel. Pada suatu hari

dilihatnya Drumond ke luar, ia mengikutinya dan menembaknya sampai

mati. la menyangka bahwa yang ditembaknya adalah Sir Robert Peel.

Mc Naghten akhirnya dihadapkan di depan pengadilan dengan

dakwaan pembunuhan yang direncanakan. Dewan Hakim dan Juri

memutuskan bahwa ia dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam

keadaan "setengah gila" atau dalam keadaan Partyal Insanity ia

dinyatakan memiliki jiwa yang tidak sehat dan ia dimasukkan dalam

lembaga untuk penjahat-penjahat gila. Keputusan dewan Hakim ini

menyebabkan perdebatan di House of Lords Inggris, sehingga diajukan

Soedjono Drjosismoro, A. Bardin, Kamus Kriminologi, Pioner Jaya,

Bandung 1988,h.127 suatu pertanyaan mengenai dasar dari putusan

Hakim tersebut;

Jawaban dari Hakim-Hakim tersebut dituangkan ke dalam 2 Undang-

Undang, yaitu:

1. Untuk menegakkan pembelaan berdasarkan kegilaan, haruslah

dengan jelas dibuktikan bahwa sewaktu seseorang melakukan

perbuatnya dalam keadaan rusak pikiran yang tidak normal atau tidak

sehat Reason karena penyakit jiwa sebegitu rupa, sehingga ia tidak

mengetahui sifat dan kualitas perbuatan yang dilakukannya atau

kalau ia mengetahuinya, ia tidak mengetahui bahwa ia berbuat salah.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Biasanya tertuduh mengetahui fakta-fakta mengenai perbuatan

pidana tertentu itu yang dilakukannya, ia mengetahui bahwa hal itu

merusak (kualitas) dan melawan hukum serta dia tahu akibat-

akibatnya, akan tetapi ia tidak tahu dasar-dasarnya;

2. Kalau seseorang mengalami kegilaan sebagian Partial dan dalam

segi-segi lain ia tidak gila dan melakukan kejahatan sebagai

akibatnya ia harus dipandang sebagai berada dalam keadaan yang

sama terhadap pertanggungjawaban yang seolah-olah mempunyai

fakta yang riil;

Menurut Hasan Basri Sanin, Dt. Tan Pariaman, harus disadari bahwa

Undang-Undang Mc Naghten bukanlah percobaan atau test jiwa, Sehat

dan atau tidaknya harus dirumuskan sedemikian hingga dapat

memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku. Undang-Undang

demikian tersebut adalah test pertanggungjawaban dalam hukum bagi

perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan (Hasan Basri Sanin Dt. Tan

Pariaman, Psikiatri dan Pengadilan, Opcit, h. 124). Untuk menentukan

dasar gila menurut hukum (Legal) harus dibuktikan bahwa tertuduh tidak

dapat membedakan antara benar dan salah (Right-Wrong test- Tes

benar-salah);

Dengan demikian perlu ditegaskan lagi, bahwa Undang-Undang Mc

Naghten bukanlah suatu test kejiwaan, akan tetapi merupakan test

pertanggungjawaban menurut hukum bagi tindakan-tindakan yang

dilakukan;

Apa yang ditulis dalam Mc Naghten Rules ini terdapat suatu persamaan

dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Adapun

persamaannya terletak pada syarat utama dibebaskannya pelaku dari

pertanggungjawaban pidana tersebut, yaitu pelaku dalam keadaan sakit

jiwa;

Akan tetapi dalam Pasal 44 KUHP kita tidak ditentukan kapan seseorang

dapat dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

dilakukannya. Di sinilah letak perbedaan antara Mc Naghten Rules

dengan Pasal 44 KUHP kita.

Dalam Mc Naghten Rules dijelaskan mengenai waktu perbuatan pidana

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pada saat perbuatan

pidana itu dilakukan, pelaku dalam keadaan sakit jiwa. Sedangkan dalam

Pasal 44 KUHP kita hanya menjelaskan syarat tidak dapat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dipertanggungjawabkannya seseorang yang mengalami sakit jiwa atas

perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Hal mengenai waktu perbuatan pidana yang tidak

dipertanggungjawabkan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat

menentukan seseorang dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hal

ini menjadikan suatu syarat yang penting apabila dikaitkan dengan

permasalahan mengenai Temporary Insanity atau kegilaan sesaat yang

merupakan salah satu masalah pertanggungjawaban pidana;

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami

Temporary Insanity.

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai Temporary

Insanity, di mana hal tersebut bukanlah salah satu penyakit dalam

kejiwaan akan tetapi merupakan suatu istilah hukum terhadap suatu

perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Apabila dijabarkan satu persatu mengenai Temporary Insanity, maka

peristiwa pidana yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku

atas dasar pelaku dalam keadaan sakit jiwa atau Insanity. Akan tetapi,

kapan seseorang dapat dikatakan sedang mengalami Insanity, ini ketika

pelaku melakukan perbuatan pidana, pada saat itulah pelaku dapat

dikatakan sedang mengalami Insanity atau kegilaan. Melihat penjabaran

di atas, maka dapat diterjemahkan sebagai: Temporary = Pada saat

perbuatan pidana dilakukan dan Insanity = Sakit jiwa atau kegilaan. Jadi

Temporary Insanity adalah kegilaan yang terjadi pada saat perbuatan

pidana dilakukan. Dengan demikian, menurut pendapat penulis, hal

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

yang mengalami Temporary Insanity atau kegilaan sesaat ini, merupakan

suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan dipertanggungjawabkannya

termasuk ke dalam kategori Insanity / Kegilaan yang tercantum dalam

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, yaitu kegilaan yang

disebabkan pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan

kegilaan yang terjadi sebagai akibat gangguan penyakit pada

kemampuan akal sehatnya;

Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan yang tidak sempurna, menurut

Prof. Van Hattum dalam bukunya and-en Leerboek sebagaimana

diterjemahkan oleh Lamintang haruslah diartikan sebagai suatu

pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara

kemasyarakatan, misalnya yang biasa disebut dengan Imbbecilliteit /



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Imbesilitas atau juga sering disebut dengan perkataan "Lemah Pikiran".

Pertumbuhan tidak sempurna tersebut biasanya terjadi sebagai akibat

keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna, karena

kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dan atau kurangnya

pendidikan yang telah diperoleh seseorang (Lamintang P.A.F.., Dasar-

dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 383.)

Sedangkan yang dimaksud dengan gangguan penyakit pada kemampuan

akal sehatnya adalah merupakan suatu gangguan yang diakibatkan oleh

penyakit-penyakit jiwa. Yang harus diperhatikan adalah sejauh mana

gangguan penyakit mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari

pelaku tindak pidana dan apakah pengaruh tersebut adalah sedemikian

rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang

arti perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu

juga mampu untuk menentukan apa yang ia lakukan ataupun tidak;

Dengan demikian, pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan

gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya inilah yang

merupakan syarat tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu

perbuatan pidana, sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat Undang-

Undang dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut

Van Bummelen. Ahli penyakit jiwa menentukan, bahwa pelaku perbuatan

pidana yang menderita salah satu gangguan penyakit jiwa atau jiwanya

tidak sehat dalam tumbuhannya, akan tetapi hal tersebut tidak

menghapus sama sekali tanggung jawabnya terhadap perbuatan tersebut

(kemampuan bertanggung jawab) tetapi hanya mengurangi saja atau

dengan kata lain kemampuan untuk bertanggung jawab berkurang (Van

Bummelen, Hukum Pidana 1,.h.220).

Apabila seorang ahli telah memperkirakan bahwa kelainan jiwa

seseorang itu telah mengacaukan pandangannya atau telah

mengakibatkan adanya suatu penyempitan kesadaran pada orang

tersebut ataupun telah membuat orang tersebut menjadi peka terhadap

hal-hal yang terjadi seketika, maka tindakan-tindakan dari orang tersebut

menjadi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila tindakan tertentu

dari seseorang berada di luar kesadaran dari orang tersebut, maka

tindakannya itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya;

Kemampuan bertanggung jawab yang berkurang, disebabkan adanya

suatu gangguan-gangguan terhadap kesadaran seseorang. Seseorang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebagaimana umumnya manusia normal/biasa dapat mempunyai

pengertian yang kurang untuk memahami hal yang baik dan yang jahat,

la dapat mempunyai daya tahan yang kuat atau daya tahan yang lemah

terhadap emosi dan nafsunya;

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa penyakit jiwa

yang memungkinkan suatu tindak pidana yang sifatnya Temporary

Insanity atau kegilaan sesaat ini, menunjukan kepada gangguan

kesadaran pelaku tindak pidana. Sebagai faktor yang menghapus

pertanggungjawaban, di samping gangguan kesadaran yang bersifat

sakit atau patologis, dapat juga merupakan suatu gangguan kesadaran

yang bersifat tidak sakit atau spontan ke luar begitu saja;

Dalam kejadian tertentu termasuk suatu gangguan kesadaran yang

bukan patologis merupakan suatu kejadian yang terjadi atas dasar

psikologis normal, yaitu karena emosi yang meluap-luap (effect) seperti

terkejut, marah, takut, putus asa, juga karena terlalu cape, mengantuk,

dan sebagainya. Gangguan kesadaran ini harus begitu hebatnya,

sehingga ia sangat mengurangi kemampuan untuk menyadari, bahwa

perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan (Ketidakmampuan untuk

menyadari perbuatannya). Di samping itu harus dipertimbangkan

keseluruhan kejadian sebelumnya, kepribadian pelaku dan cara pelaku

memberikan reaksi. Sudah merupakan tugas para ahli dalam keadaan

sedemikian sulit dalam menilai suatu "perbuatan efek", karena sebagian

dari perbuatan kejahatan dilakukan dalam perasaan yang meluap-luap.

Pada orang sehat dan orang sakit, proses-proses yang dinamakan efek-

efek yang memegang peranan yang sangat penting. Dalam tiap-tiap efek

terdapat kecenderungan untuk bertindak ke arah tertentu. Umpamanya

apabila kita dihina oleh orang lain, maka dalam jiwa kita timbul perasaan

untuk membalas penghinaan tersebut, perasaan atau gejolak dalam jiwa

akan berhenti apabila balas dendam sudah tercapai (tujuan tercapai) atau

balas dendam sudah tidak berguna lagi karena sudah bermaaf-maafan

atau telah dibalaskan oleh orang lain. Bertambah kuat suatu efek

tergantung dari tenaga pendorongnya. Apabila faktor pendorongnya

bertambah kuat, maka dalam keadaan-keadaan tertentu ia akan meletus

dan akan melabrak semua rintangan yang menghambat ketegangan

yang ada;

Ketentuan gangguan kesadaran ini tidak diberikan dalam Pasal

44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hanya memberikan syarat-syarat tidak dipertanggungjawabkannya

seseorang atas perbuatannya, yaitu pertumbuhan akal sehat yang tidak

sempurna dan gangguan penyakit terhadap kemampuan akal sehatnya.

Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, bahwa syarat

yang maksud dalam Pasal 44 KUHP hanya sebatas dengan suatu

penyakit jiwa yang dibawa dari sejak lahir atau faktor genetika yang

diturunkan oleh orang tua dan penyakit jiwa yang sifatnya sakit atau

patologis. Sedangkan gangguan kesadaran ada juga yang bersifat tidak

patologis (sakit) yang hanya dikarenakan psikologi normal biasa. Hal ini

menjadikan suatu pertanyaan yang mendasar mengenai masalah

pertanggungjawaban pidana.

Gangguan kesadaran yang bersifat patologis maupun gangguan

kesadaran yang tidak patologis, menutup kemungkinan bahwa pelaku

tindak pidana tersebut tidak dapat dihukum adalah karena tidak terdapat

unsur opzet maupun unsur culpa. Dalam pertanggungjawaban pidana

yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami Temporary Insanity, perlu

suatu pembuktian terhadap pelaku tersebut. Pembuktian yang dimaksud,

adalah pelaku perbuatan harus dapat membuktikan bahwa pada saat

perbuatan pidana dilakukan, ia sedang mengalami suatu gangguan

kesadaran yang memang sifatnya tidak patologis. Yang dapat

membuktikan pelaku perbuatan memang dalam keadaan Insanity saat

tindak pidana terjadi, hanyalah para ahli ilmu hukum kejiwaan (Psikiatri),

sedangkan dalam hal dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya

pelaku perbuatan tindak pidana yang mengalami Temporary Insanity,

sudah merupakan tugas para yuris untuk dapat membuktikan adanya

unsur Opzet atau unsur Culpa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam sistem hukum Common Law, dalam menjatuhkan hukuman

terhadap pelaku tindak pidana, diputuskan oleh dewan juri, sedangkan

dalam sistem hukum Civil Law (sistem hukum yang digunakan di

Indonesia), penjatuhan hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan

dewan Hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan tujuan dari hokum, yaitu menjamin suatu kepastian

hukum dan memberikan rasa keadilan bagi semua orang, maka Hakim

dalam memberikan suatu putusan harus dianggap adil untuk semua

pihak, baik pihak pelaku perbuatan maupun pihak masyarakat yang di

resahkan atas perbuatan pelaku. Putusan Hakim ini dianggap



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mempunyai suatu kepastian hukum, apabila setiap keputusan yang

diberikan pada pelaku perbuatan mempunyai suatu dasar hukum yang

berlaku umum yang berbentuk suatu aturan-aturan yang ditulis dalam

suatu peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan suatu

putusan, Hakim dapat membuat suatu penafsiran yang bersifat subyektif

berdasarkan pendapat-pendapat dari para penulis, dengan akibat

putusannya tersebut menjadi bersifat mengambang dan jauh dari

memuaskan dikarenakan suatu kepastian hukum menjadi terabaikan;

Dengan tidak adanya suatu peraturan tertulis yang menimbulkan keragu-

raguan Hakim dalam mengambil suatu keputusan, maka suatu penafsiran

subyektif dapat dilakukan oleh Hakim dalam memberikan putusannya;

Dengan timbulnya keragu-raguan tersebut, sebaiknya para Hakim

berpedoman kepada azas "In dubio pro reo", yaitu suatu azas yang

terkenal dalam hukum acara pidana, yang berarti bahwa:

"Pada umumnya apabila terdapat keragu-raguan, yaitu tentang apakah

seorang tertuduh itu dapat dihukum atau tidak, maka harus diputuskan

secara menguntungkan tertuduh". (Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana,

Tarsito, Bandung, 1986.h.46)

Dengan demikian, apabila timbul suatu keragu-raguan Hakim dalam

mengambil keputusannya, maka sesuai dengan azas "In dubio pro reo"

ini, pelaku perbuatan pidana haruslah tidak dapat dipertanggungjawabkan

perbuatannya tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan

Hakim dalam mengambil keputusannya, maka para Hakim haruslah

sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak

pidana yang mengalami Temporary Insanyti tersebut. Memang dalam

mengambil keputusannya, para Hakim sangatlah tergantung dari

pembuktian yang diberikan oleh ahli ilmu jiwa / kejiwaan (Psikiater) agar

tidak terjadi suatu keragu-raguan dalam mengambil keputusan terhadap

Terdakwa. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak

pidana yang mengalami Temporary Insanity ini harus dipersamakan

dengan pelaku tindak pidana yang mengalami suatu penyakit kejiwaan

sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Hal tersebut dikarenakan, pelaku tindak pidana yang

mengalami Temporary Insanity, dalam melakukan perbuatannya tersebut

sedang dalam keadaan sakit jiwa.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2.2. Bahwa keterangan ahli Psikologi tidak dapat diterapkan dalam

menjatuhkan hukuman mati atas Ryan (Pemohon) karena Inkonsisten

dan Kontradiktif dan bukan bidangnya.

Saksi Ahli Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.S.i (Perwira Menengah

Polisi).

Psikopat adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam kondisi sehat

jasmani dan pikiran secara umum tetapi memiliki suatu anomali di mana

seorang psikopat memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan oleh Dr. Hare

- perumus test PCL-R (Psychopath Checklist Revised) yang bisa

menentukan apakah seseorang mengidap psikopat atau tidak. Mengutip

dari keterangan Prof. Dr. TB Ronny Nitibaskara - Kriminolog UI, psikopat

kelihatan sebagai 'sehat tapi sakit', dan sebaliknya, 'sakit tapi sehat'.

Di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini

sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh

Terdakwa terhadap Hery Santoso di Apartemen Margonda Residence

Depok;

• Saksi ahli adalah ahli psikolog, yang mendapatkan keahlian sebagai

psikolog dari Universitas Gajah Mada Yogjakarta dan telah menjadi

ahli lebih kurang 25 tahun serta telah melakukan pemeriksaan

terhadap 1000 orang ;

• Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa

pada tanggal 29 Juli 2008;

• Jenis pemeriksaan yang saksi lakukan adalah Analisa Kompetensi

Psikologis, dengan metode pemeriksaannya yang dilakukan adalah

metode obsevasi, wawancara mendalam dan tes kepribadian;

• Saksi Ahli berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kompetensi

psikologis untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena

memiliki kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan

memanipulasi atau melakukan kebohongan;

• Hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi menyimpulkan bahwa

Terdakwa tergolong individu yang normal dan dimungkinkan untuk

bertanggung jawab atas tindakannya.

• Saksi ahli berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kecenderungan

agresi untuk memanipulatif sehingga yang berhubungan dengannya

tidak menyadari potensi agresi yang dimiliki Terdakwa;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Saksi ahli berpendapat bahwa semua perbuatan Terdakwa dilakukan

dengan sadari, dengan tingkat emosional yang tinggi; Saksi ahli

berpendapat bahwa, daya ingat Terdakwa tergolong standar;

• Saksi ahli berpendapat bahwa kebiasaan Terdakwa berbohong karena

untuk kepentingannya, nilainya, dan harapannya.

Amarahnya melebihi dari orang normal atau lebih agresif dan saksi

juga berpendapat bahwa Terdakwa termasuk orang yang pemarah

atau memiliki tingkat emosional yang tidak stabil;

• Tidak ada halusinasi/tidak sadar dengan apa yang Terdakwa lakukan.

• Terdakwa mengalami trauma psikologis yang diterima, trauma psikis,

bisa datang pada seseorang yang kelihatan sehat.

• Ada indikasi Terdakwa mengalami trauma psikologis, narsistik, dan

agresif oral (mengatai orang dengan 1000 bahasa);

• Bahwa dalam pembuatan BAP oleh penyidik, saksi berpendapat

penyidik harus mengantisipasi kebohongan karena berpotensi untuk

itu;

• Terdakwa memiliki kelainan yang dalam hal ini ahli tidak pantas untuk

menyampaikannya, karena menyangkut asusila, dan itu yang paling

dominan;

• Kepribadian yang terbentuk pada Terdakwa terbentuk oleh karena hal-

hal yang tidak seharusnya diterimanya pada masa waktu tertentu

sehingga membentuk kepribadian Terdakwa;

• Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat disadari dalam sikap

Terdakwa yang agresif dan bila keinginan Terdakwa tidak terkabul,

maka akan bersifat agresif.

• Terdakwa menyadari hal yang diperbuatnya dan mengupayakan

pengelabuan atas hal yang diperbuat;

• Pemeriksaan didasarkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

• Terdakwa ada rasa penyesalan ketika melakukan perbuatan tetapi

masih bisa memanipulasi kebenaran;

• Terdakwa memiliki ciri seorang psikopat, yaitu semua perbuatannya

dilakukan dengan sadar, tidak menyesal terhadap apa yang

dilakukannya dan bertindak sadis terhadap lawannya namun ahli

berpendapat Terdakwa bukan psikopat atau psikotri;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Religi Terdakwa dapat memanipulasi juga Terdakwa orang yang malas

dan instant;

• Ahli berpendapat bahwa tidak ada penyesalan merupakan unsur dari

Psikopat dan hal yang paling mendominasi diri Terdakwa adalah

kebutuhan Terdakwa akan keinginannya ;

• Saksi ahli berpendapat, apabila tidak terungkap kejadian yang

dilakukan Terdakwa dan dalam kondisi terbuka, kondisi ini akan bisa

berulang kembali;

• Bahwa benar Saksi Ahli berpendapat, Terdakwa memiliki ciri seorang

psikopat, yaitu semua perbuatannya dilakukan dengan sadar, tidak

menyesal terhadap apa yang dilakukannya dan bertindak sadis

terhadap lawannya namun saksi ahli tetap berpendapat Terdakwa

bukan psikopat atau psikotri;

Keberatan Pemohon atas keterangan saksi:

• Saksi menolak keterangan saksi ahli yang menyatakan "Religi

Terdakwa dapat memanipulasi dan Terdakwa orang yang malas dan

instant karena sesungguhnya Terdakwa memiliki kegiatan sebagai

instruktur senam, mengajar tari, mengajar ngaji serta kegiatan yang

lainnya, sehingga Terdakwa memiliki penghasilan lebih kurang Rp

5.000.000,- (lima juta rupiah);

• Bahwa keterangan saksi ahli tersebut merupakan masuk dalam

kategori ciri-ciri seorang Psikopat, namun oleh saksi ahli tidak

memberikan keterangan sebenarnya terhadap kesimpulan sehingga

Pemohon dapat dihukum;

• Bahwa saksi yang dihadirkan tersebut bukan pada keahliannya, saksi

ahli memiliki keahlian di bidang Psikologi bukan Psikiater, untuk

sementara yang dapat memberikan keterangan terkait kondisi jiwa

Pemohon adalah harus seorang ahli di bidang Psikiater, sebagaimana

Pemohon uraikan di bawah ini.

• Ciri-ciri Psikopat adalah:

• Tanpa dosa. Psikopat tempat kerja tidak menyesali berapapun yang

mereka jadikan korban, mereka tusuk dari belakang atau yang hasil

kerjanya mereka curi;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Mempesona. Mereka adalah pembicara yang sangat bagus. Mereka

lebih suka berhadapan empat mata, meskipun tidak takut rapat

kelompok;

• Manipulatif. Mereka memangsa berbagai kelemahan orang. Mereka

sangat pandai beradaptasi dengan orang lain tahu bilamana harus

tampil percaya diri atau kurang percaya diri, kapan harus kelihatan

bodoh, kapan harus tersenyum.

• Parasitis. Mereka mencari penghargaan dari hasil kerja orang lain.

• Pembohong yang patologis. Psikopat tempat kerja bukan pembohong

ulung. Namun, jika mereka ketahuan, mereka dapat berdalih untuk

menemukan selamat, drama queen, itulah mereka.

• Tak menentu. Psikopat hanya punya emosi pokok (senang, sedih,

marah). Mereka pada umumnya pandai menyembunyikan emosi

mereka, dapat tersenyum bila sedih ataupun pura-pura menangis.

2.3. Bahwa Ryan (Pemohon) terbukti tidak melakukan pembunuhan secara

berencana karena tidak ada saksi satupun yang menyatakan dan melihat

terjadinya pembunuhan.

Setelah kami beberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

selanjutnya kami Pembela Terdakwa akan meninjau perkara ini dari sudut

hukum. Tinjauan dari sudut hukum ini akan kami hubungkan dengan fakta-

fakta yang terungkap dalam persidangan, Yurisprudensi dan Logika.

Analisis kami sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisis yang

dilakukan oleh Saudara Jaksa / Penuntut Umum. Maka dalam kesempatan

ini kami hanya membuktikan terhadap Pasal 340 KUHP yang telah

dibuktikan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Dan

dalam kaitan ini, kewenangan Majelis Hakimlah untuk menyimpulkan

argumentasi mana yang benar menurut hukum.

Setelah kami membahas secara pajang lebar berdasarkan urut-urutan alat

bukti sebagaimana di atas, maka tiba saatnya kami membuktikan

kebenaran bahwa Terdakwa baik Terdakwa Very Idam Henyansyah, tidak

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan

yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutannya.

Terlebih dahulu akan diuraikan dan dibuktikan satu-persatu unsur-unsur

Pasal yang didakwakan, yaitu berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


"Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan

direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup

atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bahwa apabila diperhatikan rumusan dari Pasal 340 KUHP tersebut, maka

unsur-unsur yang terdapat dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barangsiapa;

2. Unsur : Dengan sengaja;

3. Unsur : Direncanakan lebih dahulu

4. Unsur : Menghilangkan jiwa orang lain.

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa, unsur (bestandeel) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku /

subyek tindak pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut

telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam

rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader. Dalam

perkara ini pelaku atau dader yang diduga melakukan tindak pidana

Pembunuhan Berencana adalah Very Idam Henyansyah alias Ryan.

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang sebagai subyek

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini para

Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya ditempatkan sebagai

unsur barang siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

sebagaimana dakwaannya.

Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan secara jelas dan tegas

dalam salah satu poin eksepsi yang telah kami ajukan dalam persidangan

yang mulia ini adalah, Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan adalah

bukan subyek yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas

adanya tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan kematian bagi

korban Hery Santoso, sehingga dakwaan Penuntut Umum pada saat itu kami

nyatakan "dakwaan error in persona". Karena Terdakwa adalah Seorang

Psikopat dan atau mengalami gangguan jiwa pada saat Terdakwa dalam

keadaan terdesak melakukan pembunuhan terhadap korban Hery Santoso.

Terbukti dan terungkap dalam persidangan bahwa, berdasarkan fakta-fakta

dan bukti-bukti yang diajukan di dalam keterangan, bahwa benar berkaitan

dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ahli Kombes Pol

Drs. Untung Laksono M.S.i telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi

kejiwaan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2008. Bahwa benar jenis

pemeriksaan yang saksi ahli lakukan adalah dengan Analisa Kompetensi



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Psikologis dengan metode pemeriksaannya yang dilakukan adalah metode

observasi, wawancara mendalam dan tes kepribadian. Bahwa benar Saksi

Ahli berpendapat, Terdakwa memiliki ciri seorang psikopat, yaitu semua

perbuatannya dilakukan dengan sadar, tidak menyesal terhadap apa yang

dilakukannya dan bertindak sadis terhadap lawannya namun saksi ahli tetap

berpendapat Terdakwa bukan psikopat atau psikotri.

Bahwa keterangan saksi Ahli Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.S.i, di

dalam persidangan sangat bertentangan dengan keterangan Kesimpulan

Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor. Pol: R/21/VIII/2008/Ropsi tanggal 04

Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Psikologi Polri

Drs.Untung Leksono, Msi. Psikolog dari Markas Besar Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Ketua Tim Apsifor Prof. DR. Yusti Probowati,

Psikolog, dengan kesimpulan Terdakwa Ryan tidak mengalami gangguan

pada orientasi ruang dan waktu, daya ingat, dan logika verbal serta tidak ada

halusinasi dan delusi. Terdakwa Ryan mengalami masalah dalam

perkembangan kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi

dan gaya hidup yang ditunjukan dalam perilaku:

Agresif Manipulatif : Memiliki potensi untuk melakukan agresif namun dapat

memanipulasi (memanfaatkan) sehingga orang yang berhubungan

dengannya tidak menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh Terdakwa.

Melanggar norma dan mudah berbohong tanpa adanya penyesalan.

Mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan dominan

terhadap orang lain. Obsesif Kompulsif: yang memungkinkan terjadinya

pengulangan perilaku dan dapat menjadi pendorong yang mendasari tindak

kriminal yang didakwakan kepada Terdakwa Ryan.

Dengan rekomendasi:

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan

hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa Ryan memiliki kompetensi psikologis pada tingkat cukup sehingga

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selama Proses berlangsung diharapkan untuk waspada terhadap

kemungkinan kebohongan yang dilakukan Terdakwa Ryan sewaktu

memberikan keterangan. Selama dalam tahanan dan pemeriksaan terhadap

Ryan perlu mendapatkan pengawasan secara seksama terhadap

kemungkinan tindakan yang tidak terduga terhadap orang lain maupun

terhadap dirinya.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Saksi Ahli Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.S.i (Perwira Menengah

Polisi).

Di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan

dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

Hery Santoso di Apartemen Margonda Residence Depok;

• Saksi ahli adalah ahli psikolog, yang mendapatkan keahlian sebagai

psikolog dari Universitas Gajah Mada Yogjakarta dan telah menjadi ahli

lebih kurang 25 tahun serta telah melakukan pemeriksaan terhadap

kurang lebih 1000 orang ;

• Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa pada


• Jenis pemeriksaan yang saksi lakukan adalah Analisa Kompetensi

Psikologis, dengan metode pemeriksaannya yang dilakukan adalah

metode obsevasi, wawancara mendalam dan tes kepribadian;

• Saksi Ahli berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kompetensi psikologis

untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena memiliki

kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan memanipulasi atau

melakukan kebohongan;

• Hasil pemeriksaan yang dilakukan, saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa

tergolong individu yang normal dan dimungkinkan untuk bertanggung

jawab atas tindakannya.

• Saksi ahli berpendapat bahwa, Terdakwa mempunyai kecenderungan

agresi untuk memanipulatif sehingga yang berhubungan dengannya tidak

menyadari potensi agresi yang dimiliki Terdakwa;

• Saksi ahli berpendapat bahwa, semua perbuatan Terdakwa dilakukan

dengan sadar, dengan tingkat emosional yang tinggi;

• Saksi ahli berpendapat bahwa daya ingat Terdakwa tergolong standar;

• Saksi ahli berpendapat bahwa kebiasaan Terdakwa berbohong karena

untuk kepentingannya, nilainya, dan harapannya. Amarahnya melebihi

dari orang normal atau lebih agresif dan saksi juga berpendapat bahwa

Terdakwa termasuk orang yang pemarah atau memiliki tingkat emosional

yang tidak stabil; Tidak ada halusinasi/tidak sadar dengan apa yang

Terdakwa lakukan.

• Terdakwa mengalami trauma psikologis yang diterima, trauma psikis, bisa

datang pada seseorang yang kelihatan sehat.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Ada indikasi Terdakwa mengalami trauma psikologis, narsistik, dan

agresif oral (mengatai orang dengan 1000 bahasa).

• Bahwa dalam pembuatan BAP oleh penyidik, saksi berpendapat penyidik

harus mengantisipasi kebohongan karena berpotensi untuk itu.

• Terdakwa memiliki kelainan, yang dalam hal ini ahli tidak pantas untuk

menyampaikannya, karena menyangkut asusila, dan itu yang paling

dominan.

• Kepribadian yang terbentuk pada Terdakwa terbentuk oleh karena hal-hal

yang tidak seharusnya diterimanya pada masa waktu tertentu. Sehingga

membentuk kepribadian Terdakwa.

• Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat disadari dalam sikap

Terdakwa yang agresif, dan bila keinginan Terdakwa tidak terkabul maka

akan bersifat agresif.

• Terdakwa menyadari hal yang diperbuatnya, dan mengupayakan

pengelabuan atas hal yang diperbuat;

• Pemeriksaan didasarkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

• Terdakwa ada rasa penyesalan ketika melakukan perbuatan tetapi masih

bisa memanipulasi kebenaran ;

• Terdakwa memiliki ciri seorang psikopat, yaitu semua perbuatannya

dilakukan dengan sadar, tidak menyesal terhadap apa yang dilakukannya

dan bertindak sadis terhadap lawannya namun ahli berpendapat

Terdakwa bukan psikopat atau psikotri;

• Religi Terdakwa dapat memanipulasi juga Terdakwa orang yang malas

dan instant;

• Ahli berpendapat bahwa tidak ada penyesalan merupakan unsur dari

psikopat dan hal yang paling mendominasi diri Terdakwa adalah

kebutuhan Terdakwa akan keinginannya;

• Saksi ahli berpendapat, apabila tidak terungkap kejadian yang dilakukan

Terdakwa dan dalam kondisi terbuka, kondisi ini akan bisa berulang

kembali ;

• Bahwa ahli tidak mengerti tentang defiisi kelainan jiwa, gangguan jiwa,

dan sakit jiwa, dan psikopat itu sendiri.

• Bahwa saksi ahli tidak tahu istilah Ego Sentrik dalam ilmu Psikologi.

• Bahwa Ahli mengakui di dalam diri Terdakwa terdapat ciri-ciri psikopat

tapi tidak bisa menjabarkan psikopat yang dimaksud.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa keterangan saksi ahli tersebut di atas sangat bertentangan antara

yang satu dengan yang lainnya tentang kondisi Psikologi Terdakwa yang

sebenarnya, dan saksi ahli dalam memberikan keterangan tidak obyektif dan

dengan cara terbuka dalam memberikan keterangan di depan persidangan,

dan juga dapat kita lihat dengan sangat jelas lagi dalam keterangannya di

kesimpulan yang dibuat oleh saksi ahli sendiri tentang diri Terdakwa, hal ini

terbukti dalam beberapa bagian dari pertanyaan kami dari Tim Penasehat

hukum Terdakwa yang sangat sederhana. Hal ini tidak mungkin tidak bisa di

jawab oleh seorang saksi ahli yang sudah berpengalaman puluhan tahun di

bidangnya, maka ini dapat menjadi sebuah indikasi konspirasi untuk

menghukum Terdakwa dengan seberat-beratnya, mengingat apa yang

dipertanyakan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa adalah dapat dijawab

dengan sempurna oleh saksi ahli tapi tidak dilakukan oleh saksi ahli.

Bahwa ketika kita perhatikan secara bersama dan kita simpulkan dari

keterangan saksi ahli, baik yang tertulis dalam kesimpulannya maupun

berdasarkan pada keterangan saksi ahli dalam persidangan terdapat fakta

hukum sebagai berikut:

Bahwa di dalam kesimpulannya dalam surat keterangannya saksi ahli

berpendapat Terdakwa Ryan mengalami masalah dalam perkembangan

kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi dan gaya hidup

yang ditunjukan dalam perilaku: Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli di

atas sudah sangat jelas dan terbukti kalau diri Terdakwa yaitu Very Idam

Henyansyah alias Ryan mengalami masalah gangguan jiwa dalam

perkembangannya kepribadiannya. Maka berdasarkan teori

pertangungjawaban pidana dan berdasarkan Pasal 44 KUHP, Terdakwa tidak

dapat dihukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas

kejahatan yang dilakukannya, yaitu Pembunuhan terhadap korban Hery

Santoso secara pidana melainkan hukuman-hukuman yang lain berupa

rehabilitasi diri Terdakwa. Melihat pengertian dari hal-hal yang menjadikan

tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang pelaku atas tindak pidana

yang dilakukannya, maka dikaitkan dengan maksud pembuat Undang-

Undang dalam Pasal 44 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, berbicara

mengenai suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada

pelakunya (orang yang melakukan tindak pidana). Dengan demikian telah

dikatakan di atas, bahwa permasalahan tersebut merupakan masalah

ontoerekenbaarheid di mana penekanannya ada pada pelakunya.

Penekanan pada pelaku sesuai dengan yang maksud dari pembuat Undang-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Undang adalah terhadap keadaan diri pelaku tersebut. Keadaan diri pelaku

tersebut termasuk di dalamnya mengenai keadaan biologis, psikologis,

orang tersebut. Adapun keadaan biologis dari seseorang yang menyebabkan

tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan yang dilakukan adalah

mengenai pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan gangguan

penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Pertumbuhan akal sehat yang

kurang sempurna menurut pembuat Undang-Undang merupakan suatu

gangguan kejiwaan yang dialami seseorang sejak ia dilahirkan atau sejak ia

tumbuh dan mencari identitas diri yang dilatarbelakangi oleh berbagai

macam hal seperti keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna,

karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak atau kurangnya

pendidikan yang diperoleh dan ada masalah genetikal dari kedua orang

tuanya. Dari pengertian tersebut dalam ilmu jiwa dikategorikan sebagai suatu

penyakit. Bahwa hal ini searah dengan keterangan yang telah diberikan oleh

Ibu kandung Terdakwa yang keterangannya tidak disumpah sebagai saksi

a de charge, yaitu Saitun pada intinya adalah "Bahwa Terdakwa pernah

dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mojokerto karena mengalami sakit jiwa atau

gangguan jiwa (goncangan jiwa yang sangat hebat), pada saat Terdakwa

duduk di kelas III (tiga) menjelang masuk kelas I (satu) SMA, selama kurang

lebih 1 (satu) tahun dan di dalam kehidupannya sehari-hari Terdakwa sering

mengalaminya, yaitu dengan berbuat dan bertingkah aneh"

Bahwa keterangan Ibu Kandung Terdakwa dapat dijadikan dasar dan bukti

bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa tidak permanen seperti orang

gila.

Bahwa di dalam keterangan saksi ahli masih dalam kesimpulannya yang

menyatakan Terdakwa melanggar norma dan mudah berbohong tanpa

adanya penyesalan, mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk

mencapai tujuan dominan terhadap orang lain. Dan di dalam Rekomendasi

menyatakan Terdakwa Ryan memiliki kompetensi psikologis pada tingkat

cukup sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa keterangan saksi ahli tersebut sudah cukup dapat artikan dalam

kesimpulan secara obyektif bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak

pidana sedang mengalami dengan istilah sakit jiwa, gangguan jiwa, kegilaan

sesaat (Temporary Insanity). Atau lebih dikenal psikopat. Maka apa yang

diperbuat oleh Terdakwa benar merupakan perbuatan pidana yang

melanggar hukum tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat

dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum sehingga tidak dapat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dihukum secara pidana. Bahwa saksi ahli memberikan keterangan di depan

persidangan, bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri psikopat, yaitu karena di

dalam diri Terdakwa terdapat tingkat perbuatan. Tidak menyesali

perbuatannya, kesadisan yang ditunjukan terhadap korbannya, suka

memanipulasi terhadap orang berhubungan dengannya, selalu melihat

dirinya lebih dari orang lain, gampang tersinggung ketika disinggung

menyangkut kelainannya. Maka hal ini terungkap dalam persidangan tetapi

oleh Saksi ahli sendiri tidak mau mengakui kalau diri Terdakwa seorang

psikopat, ini menandakan bahwa keterangan saksi ahli tidak obyektif dan

tidak mau jujur, terbukti pada saat saksi ahli tidak bisa menjawab pertanyaan

dari kuasa hukum Terdakwa dengan pertanyaan yang sangat sederhana,

yaitu, tentang definisi gangguan jiwa, sakit jiwa, kelainan jiwa dan psikopat,

tidak sinkronnya hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan hasil akhir,

yaitu satu sisi mengakui adanya cirri-ciri psikopat dalam diri Terdakwa tapi

hasilnya bahwa Terdakwa bukan psikopat. Ini perlu kita teliti bersama terkait

hasil dari pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur barang siapa tidak terbukti.

2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa, ada 2 (dua) teori berkaitan dengan kesengajaan atau opzeettelijk,

Pertama, Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dianut oleh Simons, dan kedua,

Teori Pengetahuan atau voorstellingstheorie yang antara lain dianut oleh

Hamel. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam Pasal ini, adalah seorang

Pelaku atau Dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal

340 KUHP.

Bahwa, menurut MvT (Memorie van Toelichting) dari Willens En Wetens,

artinya menghendaki dan mengetahui "Maksudnya bahwa seseorang

melakukan suatu perbuatan jahat haruslah "Menghendaki", baik itu

perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi.

Berhubung antara unsur "Sengaja" dengan unsur rencana terlebih dahulu

dalam kalimat rumusan Pasal 340. Maka menurut MvT (Memorie Van

Toelichting) yang menyatakan bahwa bila unsur dengan sengaja itu

dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka semua unsur yang ada di

belakangnya dituju/diliputi oleh unsur sengaja, sedangkan antara dua unsur

itu di sini dipisahkan dengan perkataan "dan", yang mengandung makna

sebagai penghubung, ialah menghubungkan kata sebelumnya (Sengaja)

dengan kata sesudahnya (Dengan rencana terlebih dahulu).



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Unsur ini pada prinsipnya menunjuk pada adanya kesamaan niat dan

rencana dari subyek tindak pidana, untuk dan oleh karena itu, berdasarkan

fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, bahwa

berdasarkan pada keterangan semua saksi dan Terdakwa Very Idham

Henyansyah alias Ryan, tidak menghendaki kematian korban Hery Santoso

dan itu terbukti dalam fakta persidangan di mana tidak ada satu kata pun

yang berubah dari keterangan Terdakwa baik yang ada dalam BAP Polda

Metro Jaya maupun keterangan yang diberikan di depan persidangan.

Bahwa Terdakwa membunuh korban Hery Santoso sebagai akibat dari

korban Hery Santoso main di tempat tinggal Terdakwa, yaitu Apartemen

Margonda Residence di Jl. Margonda Raya Depok kamar Blok C 309 A, dan

antara korban dengan Terdakwa membicarakan mengenai penghuni

Apartemen tersebut tiba-tiba korban menanyakan pada Terdakwa siapa

pacar Terdakwa? Lalu Terdakwa menjawab pacar saya adalah Novel

Andreas sambil menunjukan foto Novel Andreas yang ada di atas meja

makan. Lalu korban mengungkapkan rasa ketertarikannya terhadap

Novel Andreas, yaitu dengan mengatakan saya ingin berkencan dengan

pacar kamu, yaitu Novel Andreas, lalu Terdakwa mengatakan “jangan, itu

pacar saya”,, tetapi korban malah mengeluarkan kata-kata "mana ada di

dunia ini laki-laki yang setia, jangan pura-pura setia kamu (ditujukan pada

Terdakwa)”, dan “mana ada orang yang tidak mau uang, berapapun yang

kamu inginkan saya akan bayar asalkan saya bisa berkencan dengan pacar

kamu (ditujukan pada Novel)", dan Terdakwa langsung marah dan

tersinggung dengan reaksi menampar korban Hery Santoso, lalu korban

Hery Santoso membalasnya sehingga terjadi perkelahian / pertengkaran ,

antara Terdakwa dengan korban, dan dalam pertengkaran itu Terdakwa

beberapa kali terjatuh akibat dari pukulan dan tendangan korban Hery

Santoso, sehingga pada saat Terdakwa jatuh akibat tendangan korban Hery

Santoso yang terakhir memang tidak disengaja, Terdakwa jatuh pas di

pinggir meja TV yang di atasnya ada piso dengan piring dan pisang sisa

makan Terdakwa, dengan seketika Terdakwa menusukkan pada perut

korban bagian kanan, dan korban masih kuat dan memukul Terdakwa

sehingga Terdakwa menusukkannya yang kedua pada perut korban, lalu

Terdakwa menusukkan beberapa kali pada bagian tubuh korban dengan cara

brutal, lalu Terdakwa menyeret tubuh korban ke kamar mandi dan memutilasi

tubuh korban dengan piso dapur dan dipukulnya kepala korban dengan besi



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ulir yang berukuran 50 cm, yang didapatkan oleh korban di laci meja dapur

yang jauh-jauh hari besi itu sudah ada di apartemen tersebut.

Bahwa pada saat melakukan pembunuhan, Terdakwa mengalami kegilaan

yang dikarenakan oleh suatu keadaan traumatis yang terjadi sebagai akibat

dari penghinaan dan perkataan kotor serta adanya perkelahian /

pertengkaran yang terjadi oleh Terdakwa dan korban.

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, keadaan jiwa Terdakwa

tersebut dapat dikatakan dalam keadaan normal akan tetapi pada saat

terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, keadaan jiwanya dalam keadaan

tidak normal yang dikarenakan oleh suatu keadaan traumatis yang sangat

hebat sebagai akibat dari peristiwa yang dialami oleh diri Terdakwa akibat

omongan dan tindakan dari diri korban, hal ini yang disembunyikan atau

tidak diungkapkan oleh saksi ahli Drs. Untung Leksono.Msi.

Bahwa hal itu terbukti bahwa Terdakwa mempunyai ciri-ciri psikopat,

sehingga apa yang telah terjadi pada diri Terdakwa pada saat itu merupakan

tindakan di luar kehendak "kesengajaan" diri Terdakwa karena Terdakwa

masih dalam keadaan jiwa emosional yang tinggi dan keadaan memaksa

dan seketika.

Bahwa peristiwa tersebut pada diri Terdakwa mengalami apa yang

dinamakan dengan Temporary Insanity atau kegilaan sesaat, hal inilah yang

dapat mendasari bahwa Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka unsur

dengan sengaja tidak terbukti.

3. Unsur Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu.

Sebelum kami menguraikan tentang unsur yang direncanakan maka perlu

kami kutip beberapa pendapat tentang unsur dan dengan direncanakan:

1. Bahwa, pengertian "Dengan rencana lebih dahulu" menurut MvT

(Memorie van Toechliting), Pembentuk Pasal 340 KUHP diutarakan,

antara Lain : "Dengan rencana lebih dahulu" diperlukan saat pemikiran

dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si

pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan

melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang akan dilakukan.

2. Bahwa, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat

memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana

bathin yang tenang. Suasana bathin yang tenang, adalah suasana yang

tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan

emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan pertimbangkannya,

telah dikaji dan untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti

ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam

suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan

mempertimbangkan dengan mendalam itulah akhirnya memutuskan

kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya

ketika itu.

3. Bahwa, menurut Prof. Hermien HK adalah ada tenggang waktu yang

cukup antara sejak timbulnya / diputuskannya kehendak sampai

pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah

relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan

bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak

terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan

lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah

tidak menggambarkan ada hubungan antara pengambil putusan

kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

4. Bahwa, mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana

ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya

pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di

atas bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana lebih dahulu, maka

adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam

mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus

dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam

suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto

Soerodibroto, 1994;207).

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, maka unsur dan direncanakan

lebih dulu dari perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut hokum, yaitu:

Bahwa, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Very

Idham Henyansyah alias Ryan terhadap korban Hery Santoso di

apartemen Margonda Residence Blok C nomor 309 A, Jl. Margonda raya

Depok kota Depok, yaitu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2008

sekitar pukul 20.00 Wib adalah terjadi dengan tidak ada perencanaan

lebih dulu dan terjadi seketika tanpa disertai dengan kesengajaan dari diri

Terdakwa awalnya.

Bahwa, dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa Very Idham Henyansyah

alias Ryan, diperiksa di persidangan karena telah melakukan

pembunuhan atas korban Hery Santoso. Terdakwa sebelumnya telah



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengenal Hery Santoso pada tahun 2002 di Surabaya akan tetapi

sempat tidak berhubungan lagi dan mulai berhubungan kembali pada

tahun 2008.

• Bahwa, Terdakwa mengenal korban Hery Santoso sebagai manager

artis kontes dangdut KDI. Pada tanggal 09 Juli 2008 dan tanggal 11

Juli 2008 Terdakwa ada menghubungi korban Hery Santoso.

• Bahwa, pada saat menghubungi Hery Santoso, Terdakwa

mengatakan akan mengenalkan korban dengan salah satu teman

Terdakwa bernama Viktor.

• Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 21.00 Wib

Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Viktor sebelum terjadi

peristiwa pembunuhan.

• Bahwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan Viktor, Terdakwa hanya

membicarakan masalah apartemen baru di daerah Cibubur dan tidak

membicarakan masalah korban bernama Hery Santoso.

• Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan kedatangan Heri Santoso ke

apartemen Margonda Residence kepada Viktor dan Novel Andrias,

tetapi Dr. Victor dan korban sudah ada janjian sebelumnya.

• Bahwa, pada saat Hery Santoso datang ke apartemen, Novel Andrias

tidak berada di apartemen.

• Bahwa, Terdakwa tidak pernah memperkenalkan korban dengan

Novel Andrias. Karena takut Novel Andreas marah, dan itu

dikarenakan sifat Novel yang cemburu.

• Bahwa, Terdakwa tinggal di Apartemen Margonda Residence Depok

lantai 3 Blok C Nomer 309 A bersama-sama dengan Novel Andrias

dan pembayaran uang sewa dibayar bersama.

• Bahwa, Terdakwa selama tinggal di apartemen mengaku berprofesi

sebagai dokter dan tidak ada maksud dan tujuan akan hal itu. Itu

semata-mata karena gaya hidup Terdakwa.

• Bahwa, selama Terdakwa bersama Noval Andrias tinggal di

apartemen mereka sering memesan makanan di kantin apartemen.

• Bahwa, Terdakwa ada meminjam pisau di kantin apartemen, Rabu,

tanggal 9 Juli 2008 sekitar jam 10.00 Wib. Sebelum kejadian

pembunuhan Heri Santoso dan Terdakwa tidak pernah meminjam

pisau sebelumnya.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa, pada saat meminjam pisau di kantin, Terdakwa masuk ke

dalam dapur apartemen dan bertemu Sdr. Boi lalu Sdr. Boi yang

memberikan pisau tersebut.

• Bahwa, Terdakwa meletakkan pisau di sebelah televisi di kamar

apartemen bersama dengan pisang dan piring.

• Bahwa, korban Hery Santoso datang ke apartemen Terdakwa pada

hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wib dengan

menggunakan mobil APV warna hitam dengan nomer polisi B 8986

AR.

• Bahwa, Terdakwa sempat menghubungi Novel Andrias pada hari

Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekitar jam 19.47 Wib agar Noval Andrias

menjemput Terdakwa di Pondok Indah.

• Bahwa, pada saat di dalam apartemen korban Hery Santoso ada

menanyakan tentang pacar Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan

photo Novel Andrias sebagai pacar Terdakwa.

• Bahwa, korban Hery Santoso ada mengatakan ingin berkencan

dengan Novel Andrias dan hal itu membuat Terdakwa sakit hati.

• Bahwa, pada saat itu terjadi pertengkaran dan Terdakwa menampar

korban lalu terjadi perkelahian.

• Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dekat

televisi lalu Terdakwa menusuk perut korban berkali-kali sehingga

jatuh ke sofa bed.

• Bahwa, setelah itu Terdakwa menyeret tubuh korban Heri Santoso ke

dalam kamar mandi karena pada saat di dalam kamar mandi korban

Heri Santoso masih berteriak, maka Terdakwa kembali menusuk-

nusuk mulut korban dan melukai wajah korban.

• Bahwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengambil gagang shower dan

memukul kepala korban Hery Santoso secara berulang-ulang, setelah

itu Terdakwa mengambil besi ulir di laci dapur, sepanjang 51 cm yang

biasa dipergunakan untuk memasang paku dan kembali memukul

kepala korban hingga akhirnya korban Hery Santoso tidak bergerak

lagi.

• Bahwa, benar pada saat dalam perjalanan ke dapur untuk mengambil

besi, sempat terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membatalkan

pembunuhan tersebut, tetapi Terdakwa tetap melakukannya oleh

karena takut ketahuan akan perbuatannya.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa, lalu setelah korban Heri Santoso tidak bergerak lagi,

Terdakwa berinisiatif untuk membuka seluruh pakaian korban dan

memotong-motong tubuh korban menjadi tujuh bagian dengan pisau,

sebagai berikut:

• Kaki bagian lutut sebelah kanan.

• Kaki bagian lutut sebelah kiri.

• Pangkal paha sebelah kanan.

• Pangkal paha sebelah kiri.

• Badan bagian perut.

• Leher/kepala.

• Bahwa, pada saat Terdakwa sedang memotong-motong tubuh korban

Heri Santoso, Terdakwa sempat menghubungi Novel Andrias pada

sekitar jam 20.37 Wib, agar Novel Andrias menjemput Terdakwa di

Pondok Indah.

• Bahwa, Setelah Terdakwa memotong-motong tubuh korban Heri

Santoso menjadi tujuh bagian, Terdakwa lalu memajukan potongan

badan bagian dada dan perut tersebut ke dalam koper merk President

warna biru, potongan kedua kaki / betis ke dalam plastik warna hitam,

potongan pinggul ke dalam plastik, potongan kepala ke dalam

kantong plastik warna merah, potongan kedua paha ke dalam plastik

warna merah bertuliskan "CENTRO", selanjutnya Terdakwa

memasukkan potongan kedua kaki/betis, potongan dan potongan

kepala ke dalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga

memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk

President warna biru.

• Bahwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan sisa noda darah yang

tercecer di kamar apartemen dan membuang besi ulir sepanjang 51

cm tersebut ke pembuangan sampah apartemen lantai tiga.

• Bahwa, Terdakwa membawa tas dan koper berisi potongan tubuh

korban ke dalam bagasi mobil APV milik Korban yang ada di area

parkir apartemen, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar apartemen

untuk mengambil kembali potongan tubuh korban yang lain di dalam

tas, untuk memasukkan juga ke dalam mobil APV korban.

• Bahwa, pada saat Terdakwa ingin menghidupkan mobil APV milik

korban Heri Santoso tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berhasil menghidupkan mobil tersebut, setelah tidak berhasil

menghidupkan mobil tersebut maka Terdakwa pergi ke depan

apartemen untuk mencari taksi, setelah berhasil mendapatkan taksi,

yaitu "TAXIKU" dengan No.Pol B 2688 XU dan No. lambung 088,

Terdakwa menaiki taksi tersebut dan masuk ke dalam area parkir

apartemen dan memarkirkan taksi tersebut di sebelah kanan mobil

APV milik korban Heri Santoso, setelah itu pun Terdakwa turun dan

memindahkan tas dan koper tersebut ke bagasi taksi tersebut.

• Bahwa, Terdakwa meminta supir taksi untuk membawa Terdakwa ke

daerah Pondok Indah namun ketika berada di daerah Jl. Kebagusan

Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta berbelok ke

Jl.Kebagusan, ketika mobil taksi berada di dekat sebuah tanah

kosong di Jl. Kebagusan, Terdakwa pun meminta supir taksi untuk

menghentikan taksi, dan setelah Terdakwa membayar ongkos,

Terdakwa pun turun dari taksi dan menurunkan koper beserta tas

yang dibawanya lalu membuangnya ke tanah kosong tersebut.

• Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu pada

saat Terdakwa melakukan hubungan baik melalui SMS dan telpon

dengan korban tertanggal 09 Juli 2008 untuk datang ke Apartemen

tempat tinggal Terdakwa, lalu korban datang pada tanggal 11 Juli

2008, sekira jam 17.00 Wib untuk dipertemukan dengan Dr. Victor dan

Terdakwa menjemput korban di Loby apartemen depan Pos Satpam,

lalu Terdakwa mengajak masuk kamar apartemen Terdakwa dengan

tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan pembunuhan terhadap diri

korban, karena antara korban dan Terdakwa tidak ada permusuhan

awalnya, dan antara Terdakwa dan korban sudah saling kenal sudah

lama sejak tahun 2002 di Surabaya.

• Bahwa, dengan perbuatan Terdakwa meminjam pisau hari Rabu

tanggal, 08 Juli 2008, di Rumah Makan Masakan Padang yang

berada di Lantai Dasar Apartemen dengan tujuan untuk memasak

pisang Keju, dan pada saat Terdakwa ambil pisau ditunjuk oleh Sdr.

Boy salah satu penjaga warung, lalu Terdakwa mengambil pisau yang

kecil, bukan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Hery

Santoso, ini terbukti dengan didukung oleh keterangan Terdakwa dan

saksi-saksi yang ada.

• Bahwa, yang bertamu ke rumah Terdakwa bukan hanya Novel

Andreas, Dr. Victor, Amiatun, Fauzie Sanusi, dan korban Hery



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Santoso tapi masih banyak yang lainnya yang main ke rumah

Terdakwa, sehingga tidak mungkin Terdakwa merencanakan

pembunuhan terhadap Hery Santoso saja, dan tidak mungkin

menggunakan hanya dengan pisau dapur kecil seperti itu, pasti

menggunakan benda tajam atau alat-alat yang lain yang gampang

dan mudah untuk membunuh lawan. Hai ini sinkron dengan

keterangan Terdakwa.

• Bahwa, dari fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli Dr. Abdul

Mun'im Idries, Sp.F. Ahli Forensik Universitas Indonesia. Pada saat

Terdakwa memotong kaki kanan bagian lutut korban ditemukan tanda

Intravital pada diri korban yang menandakan bahwa korban masih

hidup dan pada bagian lainnya korban sudah meninggal, artinya

meninggalnya korban Hery Santoso bukan karena terputusnya bagian

leher, atau karena dipukul kepalanya oleh Terdakwa tetapi korban

meninggal karena luka akibat benda tumpul pada bagian lainnya.

• Bahwa, Terdakwa ketemu terakhir dengan Dr. Victor, yaitu pada hari

Kamis, tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 21.00 Wib dan sedang duduk

bersama dengan Saksi Novel Andreas dan dapat terbantahkan

keterangan dari Saksi Amiati yang memberikan keterangan bahwa,

Terdakwa meminjam pisau tertanggal 10 Juli 2008 hari Kamis sekitar

jam 21.00 Wib, tetapi faktanya adalah bahwa Terdakwa meminjam

pisau, yaitu pada hari Rabu tanggal , 09 Juli 2008, pukul 21.00 Wib.

• Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Ahli Drs. Untung Laksono. Msi

Psykolog, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan ciri-ciri psikopat, yaitu

adanya perbuatan yang menunjukan kesadisan, tidak menyesal

terhadap apa yang telah dilakukannya, gampang mempengaruhi

lawannya, dan selalu menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ini

terbukti bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa / psikopat .

• Bahwa, fakta persidangan adanya besi ulir tersebut sebelum

Terdakwa pindah ke Apartemen tersebut dan Terdakwa pernah

menggunakan untuk memasang paku untuk menggantung panci buat

masak yang Terdakwa temukan di dalam laci Meja dapur.

• Bahwa, pada lokasi pembuangan bagian dari tubuh korban Hery

Santoso tidak diketahui sebelumnya oleh diri Terdakwa, niat untuk

membuang di lokasi tanah kosong di Jl. Kabagusan Jakarta Selatan

pada saat sudah jalan keliling dengan menggunakan taksi dan sesaat

kemudian lihat di tempat pembuangan tubuh korban sepi, gelap dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tanah kosong tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sopir taksi, dan

setelah taksi yang ditumpanginya jalan lalu Terdakwa membuangnya.

Hal ini terbantahkan bahwa Terdakwa tidak menentukan lokasi

pembuangan bagian dari tubuh korban lebih dulu, dan logikanya

kalaupun perencanaan sangat tidak mungkin Terdakwa

membuangnya di tengah-tengah perkampungan.

• Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, tindakan Terdakwa

membunuh korban Hery Santoso bukan merupakan perbuatan yang

telah direncanakan lebih awal / lebih dulu, walaupun di dalam

persidangan terungkap adanya pinjam pisau dan adanya besi linggis

yang digunakan untuk memukul kepala korban pada saat korban tidak

sadarkan diri, hal ini terbukti karena tidak ada atau ditemukan dari

semua keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang dihadirkan di

persidangan yang mengarah kepada perencanaan lebih dulu sebelum

Terdakwa membunuh korban. Dan termasuk mengenai lokasi di mana

tempat dibuangnya bagian dari tubuh korban yang tidak direncanakan

lebih dulu oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dan dengan

direncanakan lebih dahulu" tidak terbukti.

4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Bahwa benar, korban pembunuhan, yaitu Hery Santoso telah meninggal

dunia, akibat tusukan benda tumpul dan ditemukan dalam keadaan

terpotong menjadi 7 bagian atau dengan istilah dimutilasi oleh Terdakwa Very

Idham Henyansyah alias Ryan di Apartemen Residence Blok C Kamar 305

lantai 3, Jl. Margonda raya Depok. Namun tidak benar jika pembunuhan

dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar sebagaimana tersebut

di atas dalam tenggang waktu untuk memikirkan perbuatan pembunuhan

yang dilakukan untuk dapat berpikir untuk meneruskan perbuatannya

tersebut, karena fakta persidangan membuktikan bahwa pada saat

penusukan dan pemotongan tubuh korban terjadi, Terdakwa telah dikuasai

oleh jiwa emosional yang tinggi akibat dari ketersinggungan terhadap apa

yang telah dikatakan oleh korban sehingga tidak sempat lagi untuk

memikirkan untuk menunda perbuatannya itu, apalagi dengan adanya

tindakan yang direncanakan lebih dulu, sangat jauh dari fakta di

persidangan. Dengan demikian, unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain"

Prematur.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2.4. Bahwa Menurut keterangan Psikiater, Ryan (Pemohon) seorang Psikopat

atau mengalami (Temporary Insanity) seharusnya dapat pengampunan dan

tidak dapat dihukum, karena belum ada Undang-Undang yang

mengaturnya.

Psikopat, adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam kondisi sehat

jasmani dan pikiran secara umum, tetapi memiliki suatu anomali di mana

seorang psikopat memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan oleh Dr. Hare -

perumus test PCL-R (Psychopath Checklist Revised) yang bisa

menentukan apakah seseorang mengidap psikopat atau tidak. Mengutip

dari keterangan Prof. Dr. TB Ronny Nitibaskara - Kriminolog UI, psikopat

kelihatan sebagai 'sehat tapi sakit', dan sebaliknya, 'sakit tapi sehat'.

Clarke mengatakan bahwa psikopat berada di mana-mana, tidak hanya

ada di penjara, di ruang sidang pengadilan, atau pada kisah “thriller".

Psikopat, baik laki-laki maupun perempuan, sedang berencana licik di

tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, di seluruh dunia, dan penelitian

menyatakan bahwa lima persen populasi orang dewasa yang bekerja

adalah psikopat di tempat kerjanya.

Di sanalah, menurut Clarke, mereka bersembunyi; lewat berbohong,

mencurangi, mencuri, memanipulasi lewat ketrampilan sosial mereka yang

tinggi, mengorbankan dan menghancurkan para rekan dan teman, serta

kesemuanya tanpa rasa salah maupun penyesalan.

Seorang Profesor Belanda pakar psikologi, Corine de Ruiter menjelaskan

bahwa para pelaku psikopat ini memiliki sifat anti social, yaitu: tidak peduli

mana yang benar dan salah serta memiliki kecenderungan untuk

melakukan kekerasan., tidak punya empati, tidak punya rasa bersalah,

suka memanipulasi, suka melanggar janji dan perkataannya sendiri dan

narsis. Anti sosial di sini bukan berarti tidak suka bergaul karena menurut

Profesior Corine de Ruiter para psikopat ini biasanya sangat pandai dan

senang melontarkan humor yang mampu membuat orang lain tertawa,

menawan dan sangat sopan.

Lebih buruk lagi, ia menilai, mereka yang disebut organisasional psikopat,

berkembang pesat di dunia bisnis, di mana kezaliman dan nafsu mereka

tidak saja mereka salah-artikan sebagai ambisi dan keterampilan

memimpin, namun juga sebagai sesuatu yang dihargai melalui promosi dan

bonus.

Dalam wawancara rekrutmen, psikopat tampil mempesona dan tahu kapan

harus tersenyum manis untuk memenangkan hati pewawancara sebagai



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


orang yang cocok untuk lowongan itu. "Mereka adalah pembicara yang

sangat bagus dan kadang mengarang riwayat hidupnya, sehingga

pewawancara terperdaya. Mereka terlihat mempesona, cerdas dan piawai,

tapi jika anda sedikit saja gali lebih dalam, anda akan tahu seperti apa

mereka sebenarnya," kata Clarke.

Ada perbedaan antara Psikopat di tengah masyarakat (Psikopat Kriminal)

dan Psikopat di tempat kerja, yaitu "Mereka berpikir layaknya psikopat

kriminal. Mereka berusaha sekeras-kerasnya demi mereka sendiri.

Perbedaan keduanya adalah, psikopat kriminal menghancurkan korban

secara fisik sedangkan psikopat tempat kerja menghancurkan korbannya

secara psikologis," ujarnya.

Menurut Clarke, psikopat dapat diketahui dari pola perilaku dan ciri

kepribadian di bawah ini:

• Tanpa dosa. Psikopat tempat kerja tidak menyesali berapapun yang

mereka jadikan korban, mereka tusuk dari belakang atau yang hasil

kerjanya mereka curi.

• Mempesona. Mereka adalah pembicara yang sangat bagus. Mereka

lebih suka berhadapan empat mata, meskipun tidak takut rapat

kelompok.

• Manipulatif. Mereka memangsa berbagai kelemahan orang. Mereka

sangat pandai beradaptasi dengan orang lain, tahu bilamana harus

tampil percaya diri atau kurang percaya diri, kapan harus kelihatan

bodoh, kapan harus tersenyum.

• Parasitis. Mereka mencari penghargaan dari hasil kerja orang lain.

• Pembohong yang patologis. Psikopat tempat kerja bukan pembohong

ulung. Namun, jika mereka ketahuan, mereka dapat berdalih untuk

menemukan selamat. Drama queen itulah mereka.

• Tak menentu. Psikopat hanya punya emosi pokok (senang, sedih,

marah). Mereka pada umumnya pandai menyembunyikan emosi

mereka, dapat tersenyum bila sedih ataupun pura-pura menangis.

Psikopat mencari pertemanan dengan orang yang punya kedudukan lebih

tinggi agar dapat melindungi mereka. Mereka tidak segan-segan menukar

tubuh mereka agar mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Mereka

akan merongrong sekaligus berteman dengan bos dan berusaha meniti

kedudukan.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Mereka yang diincar psikopat akan menerima akibat yang menghancurkan.

Clarke mengatakan, ada dua senjata yang biasa mereka pakai, yaitu:

pendidikan dan kerjasama tim/pertemanan. Dalam situasi di mana majikan

tidak bertindak, maka Clarke menyarankan, korban sebaiknya menghindari.

Mengapa? Oleh karena, korban tidak bisa mengubah seorang psikopat,

dan proses rehabilitasi hanya akan memperparah mereka. Mereka akan

mengejar sampai kemanapun untuk menghukum orang-orang yang berani

melaporkan mereka.

"Mereka tidak peduli. Mereka tidak berpikir dirinya adalah psikopat bahkan

beberapa dari mereka sangat religius dan bersembunyi di balik agama dan

simbol agamanya. Mereka tidak berpikir apa yang sedang dilakukan adalah

salah. Mereka hanya berpikir dirinya pintar, selalu ingin membuktikan

dirinya pintar, cantik, tampan, bertingkah laku baik dan jika semua orang

secerdas mereka, semuanya pun akan melakukan hal serupa," katanya.

Akhirnya, Clarke pun berpesan: "Mereka akan menggunakan keterampilan

sosial mereka, kemampuan mereka menilai orang untuk makin

memanipulasi orang demi keuntungan mereka".

a. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang pengampunan menurut hukum

positif (materiil), maka perlu kita ketahui dulu menurut Allah SWT.

Bagaimana cara membangun spiritual leadership? Setiap diri kita adalah

pemimpin, oleh karenanya Al Qur'an telah menunjukkan bagaimana untuk

menjadi seorang pemimpin yang baik: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar)

mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni

dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Ali 'Imran -

31). Yang dimaksud di sini adalah kepatuhan mengikuti jejak Rasulullah

SAW.

Zero Mind leadership (Shiddiq) : Pemimpin senantiasa menyadari tidak

kesempurnaan dirinya dan senantiasa memohon ampunan Allah atas

kesalahan yang dilakukan, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada

Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang

demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus)

kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan

memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan)

keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu

akan ditimpa siksa hari kiamat. (Hud - 3).

Rendah Hati Leadership (Fathonah) : Pemimpin yang rendah hati menyadari

bahwa yang sempurna adalah Allah dan senantiasa berupaya menuju



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kesempurnaan. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan

bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan

pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. (Thaahaa -

30).

Spiritual Commitment Leadership (Amanah) : Pemimpin yang

berprinsip dan berkomitmen pada Allah Yang Maha Tinggi

sebagai tujuan pengabdiannya.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada

(agama)-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat

yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki

mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya. (An Nisaa'

-175).

Transformatif Leadership (Tabligh) : Pemimpin yang melakukan transformasi

menuju hasil yang lebih baik dan hebat. Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu,

maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang

Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada

kamu apa yang telah kamu kerjakan". (At Taubah -105).

Demikianlah untuk menjadi renungan bagi kita bersama untuk selalu

mengikuti suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW karena padanya sebaik-

baik pemberi peringatan. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak

memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap

Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu

pikirkan (tentang Muhammad).

b. Pemahaman terhadap Psikopat

Terdapat tiga ciri utama yang biasanya melekat pada seorang psikopat, yakni

egosentris, tidak punya empati, dan tidak pernah menyesal. Terdapat

sepuluh karakter spesifik psikopat. Di antaranya adalah: tidak memiliki

empati, emosi dangkal, manipulatif, pembohong, egosentris, pintar bicara,

toleransi yang rendah pada frustasi, membangun relasi yang singkat dan

episodik, gaya hidup parasitik, dan melanggar norma sosial yang persisten.

Seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik

fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan

keuntungan dirinya sendiri.

Sejumlah penelitian menunjukkan, psikopat lebih suka menyiksa pasangan

daripada membunuhnya. Dari sekian banyak pembunuhan dalam rumah



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tangga hanya 2% yang pelakunya benar-benar seorang psikopat. Para

psikopat umumnya tidak menyesal setelah melakukan aksinya. Hanya sedikit

psikopat yang menyesal lalu memutuskan bunuh diri. Dari 2% psikopat yang

melakukan pembunuhan, seperempatnya melakukan bunuh diri.

Sehingga apa yang menjadi ciri utama terhadap Psikopat adalah memiliki

kesamaan dengan keterangan ahli Psikologi dari Polri yang telah menjadi

saksi di depan persidangan adalah memiliki kesamaan walaupun di dalam

kesimpulannya tidak mengatakan bahwa Pemohon adalah bukan pengidap

Psikopat Keterangan inilah yang menurut kami tidak Konsisten / lnkosisten.

c. Selengkapnya Gejala Psikopat Adalah Sebagai Berikut:

1. Impulsif dan sulit mengendalikan diri. Untuk psikopat tidak ada waktu

untuk menimbang baik-buruknya tindakan yang akan mereka lakukan

dan mereka tidak peduli pada apa yang telah diperbuatnya atau

memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga mudah terpicu

amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan,

kegagalan, kritik, dan mudah menyerang orang hanya karena hal sepele.

2. Sering berbohong, fasih dan dangkal. Psikopat sering kali pandai melucu

dan pintar bicara, secara khas berusaha tampil dengan pengetahuan di

bidang sosiologi, psikiatri, kedokteran, psikologi, filsafat, puisi, sastra, dan

lain-lain. Seringkali pandai mengarang cerita yang membuatnya positif,

dan bila ketahuan berbohong mereka tak peduli dan akan menutupinya

dengan mengarang kebohongan lainnya dan mengolahnya seakan-akan

itu fakta.

3. Manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi

dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka

juga tidak memiliki respon fisiologis yang secara normal diasosiasikan

dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut

kering, tegang, gemetar - bagi psikopat hal ini tidak berlaku. Karena itu

psikopat seringkali disebut dengan istilah "dingin".

4. Egosentris dan menganggap dirinya hebat.

5. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang psikopat

mengakui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal

akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli.

6. Senang melakukan pelanggaran dan bermasalah perilaku di masa kecil.

7. Kurang empati. Bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong

kepala orang, tidak ada bedanya.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8. Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan

perkelahian, jam tidur larut dan sering ke luar rumah.

9. Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi

kesenangan belaka.

10. Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk

kesenangan dan kepuasan dirinya.

11. Sikap antisosial di usia dewasa.

Pada dasarnya, psikopat tidak bisa diterapi secara sempurna tetapi hanya

bisa terobservasi dan terdeteksi. Untuk tahap pengobatan dan rehabilitasi

psikopat saat ini baru dalam tahap kompleksitas pemahaman gejala. Terapi

yang paling mungkin adalah non obat seperti konseling. Namun melihat

kompleksitas masalahnya, terapi psikopat bisa dikatakan sulit bahkan tidak

mungkin. Seorang psikopat tidak merasa ada yang salah dengan dirinya

sehingga memintanya datang teratur untuk terapi adalah hal yang mustahil.

Yang bisa dilakukan manusia adalah menghindari orang-orang psikopat

memberikan terapi pada korbannya, mencegah timbul korban lebih banyak

dan mencegah psikopat jangan berubah menjadi kriminal.

d. Pertanggungjawaban Pidana Psikopat di Indonesia.

Kalau berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, mau tidak mau juga

harus membahas tentang tindak pidana meskipun pembahasan tentang

tindak pidana tidak serta merta berkaitan dengan pertanggungjawaban

pidana. Mengapa demikian? Karena perbuatan pidana hanya menunjuk

kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.

Sedangkan terhadap orang yang melakukan perbuatan, apakah kemudian

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, itu tergantung dari

permasalahan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut

mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini penting karena dalam hukum

pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder

schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea).

2.5. Perbuatan Pemohon Tidak Dapat Dikenakan Sanksi Pidana dan

Pertanggungjawaban Pidana.

a. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, perbuatan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Atau

dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkannya kejadian itu. Menurut D. Schaffmeister, perbuatan

pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup

rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Lebih lanjut

dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut:

• Perbuatan manusia: bukan hanya keyakinan atau niat, tetapi hanya

melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga

dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan

hukum, dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan

delik yang tertulis harus dipenuhi.

• Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua

unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh

orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum

(misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara

dalam perang).

• Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik

yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat

dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya, kalau dia

berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (ingat putusan

terkenal tahun 1916 tentang "Air dan Susu"). Sifat melawan hukum

dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat

dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan

delik. Inilah yang dinamakan unsur di luar Undang-Undang; jadi

yang tidak tertulis. Untuk dapat disebut sebagai suatu perbuatan

pidana sudah barang tentu harus dirinci terlebih dahulu apakah

suatu perbuatan memenuhi unsur untuk dapat disebut sebagai

perbuatan pidana. Menurut Moelyatno, tiap-tiap perbuatan pidana

harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang

mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya,

adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping juga

(a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya

diperlukan pula adanya (b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang

menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam

dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan

perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat. Sementara itu.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


D. Schaffmeister menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan

pidana secara menarik dengan melakukan pembagian sebagai

berikut :

• Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang. Tidak

dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan tidak termasuk

dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat

dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan

delik, karena harus dipenuhi dua syarat yaitu: perbuatan tersebut

bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum

dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat

dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan

delik. Inilah yang dinamakan di luar Undang-Undang (jadi tidak

tertulis).

• Sifat Melawan Hukum atau Kesalahan Sebagai Unsur Undang-

Undang. Lain halnya kalau perbuatan yang ditetapkan oleh

ketentuan pidana biasanya sah dan tidak sahnya merupakan

perkecualian. Hanya perkecualian itulah yang patut dipidana.

Sebagai contoh adalah perusakan barang milik orang lain terjadi

hampir setiap hari tanpa bersifat melawan hukum, misalnya

pembongkaran rumah. Dalam menentukan perbuatan itu dapat

dipidana, pembentuk Undang-Undang menjadikan sifat melawan

hukum (jadi yang tertulis) sebagai unsur tertulis. Tanpa unsur ini,

rumusan Undang-Undang akan menjadi terlampau luas. Juga

sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan

delik, yaitu dalam delik kulpa. Hanya istilah "dapat dicela" itu

sendiri tidak dijumpai dalam rumusan delik. Hoge Raad

memutuskan bahwa sifat dapat dicela merupakan bagian dari

pengertian kesalahan kulpa menurut Undang-Undang (Putusan

tentang Perawat, 1963). Kalau yang dituduhkan suatu delik

kulpa, maka harus dibuktikan, bahwa pelaku tidak hanya kurang

hati-hati, tetapi juga dapat dicela.

• Unsur Tertulis dari Rumusan Delik atau Alasan Penghapus

Pidana.

Dalam suatu ketentuan pidana, pembentuk Undang-Undang

tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja.

Kadang-kadang ditambahkan dengan menyebutkan keadaan di

mana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi pembentuk



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Undang-Undang menambahkan alasan penghapusan pidana

pada rumusan delik. Alasan penghapusan pidana ini hanya dapat

digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi

keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan

pidana.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa, perbuatan pidana

hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan

suatu pidana. Sementara terhadap orang yang melakukan perbuatan

apakah dipidana sesuai dengan yang diancamkan atau tidak,

tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan orang tersebut

mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini menjadi sangat penting terkait

dengan asas mendasar dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa

kesalahan (geen straf zonder schuld).

Relevan dengan persoalan ini, Moelyatno menyatakan bahwa :

"Di Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara

dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan

perbuatan tersebut (strafbaar heid van het feit/strafbaar heid van de

persoon), dalam istilahnya strafbaar feit, hubungan antara perbuatan

pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat

melawan hukumnya perbuatan (wederrechtelijkheid) dan kesalahan

(schuld). Dikatakan bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya

wederrechtelijkheid, tetapi sebaliknya wederrechtelijkheid mungkin ada

tanpa adanya kesalahan".

Lebih lanjut dikatakan bahwa, orang tidak mungkin

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan

perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak

selalu dia dapat dipidana. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah di

mana letak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pidana?

Kunci dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya suatu perbuatan

pidana terletak pada ada tidaknya "kesalahan".

Moelyatno membahas kesalahan dengan mula-mula memberikan

contoh sebagai berikut:

a. seorang anak bermain korek api di dekat rumah yang

mengakibatkan kebakaran;

b. seorang gila tanpa diduga melakukan penyerangan dan pemukulan

terhadap orang lain;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


c. seorang dokter terpaksa membuat surat keterangan bahwa

seseorang menderita penyakit karena ditodong pistol. Dari contoh

tersebut dikatakan bahwa, sesungguhnya baik si anak kecil, si gila,

maupun dokter tadi dalam keadaannya masing-masing, tidak dapat

dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka kita anggap,

tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan. Dan

kalau orang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat

diharapkan, jadi juga tidak dapat diharuskan berbuat lain dari pada

apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnyalah bahwa orang

itu tak mungkin kita bela, dan karenanya pula tidak mungkin kita

pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Lebih lanjut Moelyatno memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia

pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat

dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang

merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek)

perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari

untuk berbuat demikian? Jika begitu tentunya perbuatan tersebut

memang sengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa: kenapa

melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan

masyarakat?

Kedua, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana jika

dia, meskipun tak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut

dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban

yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya

(sepatutnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa

melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat celanya

perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak

menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya)

dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat

dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.

Ketiga, selain dari kedua hai tersebut di atas, orang juga dapat

melakukan perbuatan pidana pada hal tidak mungkin dikatakan bahwa

ada kesengajaan atau kealpaan sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa

misalnya: orang yang mengendarai mobil; dia sudah menjalankan semua

kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu lintas,

tapi malang sekali, ada anak yang sekonyong-konyong memotong jalan,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia. Di sini tidak dapat

dicelakan apa-apa kepada pengemudi mobil sebab perbuatan membikin

mati anak tersebut terang sama sekali tidak disengajanya, atau

dimungkinkan karena kealpaannya. Di sini dia dianggap tidak mempunyai

kesalahan, dan matinya anak tadi adalah suatu kecelakaan, sama saja

misalnya kalau dia disambar petir atau tertimpa oleh pohon yang roboh

karena angin.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu

pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang

sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan

perbuatan tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk adanya

kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan

pidana.

pertama: adanya psikis (bathin) tertentu, dan kedua: adanya hubungan

yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang

dilakukan sehingga menimbulkan celaan tadi. Lebih lanjut dikemukakan

bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin

dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai

perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan

atau kealpaan.

Sementara itu, S.R. Sianturi memetakan pengertian kesalahan dalam

beberapa pemahaman sebagai berikut:

Pertama, pendapat Simons. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada

pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang

menyangkut pelaku yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab (toerekenings-vatbaarheid);

2. Hubungan kejiwaan (psichologistiche betrekking) antara pelaku,

kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan

yang tidak bertentangan dengan hukum dalam penghidupan sehari-

hari);

3. Dolus atau culpa.

Kedua, pendapat Noyon, bahwa ciri-ciri umum kesalahan yang

berhubungan dengan hukum positif adalah:

3.1) Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat

dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu.

(sepanjang keadaan itu ada hubungannya);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3.2) Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa

kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (onrechtmatig);

3.3) Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena sesuatu keadaan

jiwa yang tidak normal (vide Pasal 44 KUHP);

3.4) Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena pengaruh dari

sesuatu keadaan darurat/paksa.

Ketiga, pendapat Pompe. Menurutnya, dilihat dari kehendak, kesalahan

itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku sedangkan sifat-

melawan-hukum (wederrechtelijkheid) merupakan bagian luar dari

padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan

dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari (vermijdbare

wederrechtelijke gedraging), yaitu penggangguan ketertiban hukum yang

(seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum,

merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum untuk kelakuan

mana ia dicela.

Keempat, pendapat Roeslan Saleh. Dalam hubungannya dengan

kesalahan menurutnya unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian

perbuatan pidana lagi dan harus merupakan unsur bagi

pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seseorang mempunyai

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari

segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya sebab dianggap dapat

berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif

mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu

orang berpandangan psichologis. Demikian misalnya pandangan dari

pembentuk W v S. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan

orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah

ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya bathin dari pada

Terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum

mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada

kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu,

mempunyai unsur-unsur pula, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;

2. Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula

sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya

pelaku);

3. Tidak adanya alasan pemaaf.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


c. Psikopat dan Alasan Pemaaf

Mencermati uraian tentang pertanggungjawaban pidana yang dianut di

Indonesia, terlihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana sangat

tergantung pada ada tidaknya kesalahan hal ini berkaitan dengan asas tiada

pidana tanpa kesalahan. Salah satu alasan yang dapat meniadakan

kesalahan ini adalah ada tidaknya alasan pemaaf.

Dalam KUHP salah satu alasan yang menyebabkan seseorang disebut tidak

mampu bertanggungjawab adalah karena adanya alasan pemaaf, diatur

dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

Pasal 44.

1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu

karena penyakit, tidak dipidana.

2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena

penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu

percobaan.

3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Mencermati ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut tidak secara jelas mengatur

sejauh mana seseorang dapat dikatakan mengalami keadaan jiwa yang

cacat dan terganggu jiwanya karena penyakit. Namun demikian dalam

praktek penyelenggaraan hukum pidana biasanya mengacu pada MvT yang

mengkategorikan jiwanya cacat adalah:

3).1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat

mengerti akan baik dan buruk dari perbuatan yang dilakukannya;

3).2. ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yagn

dilakukannya;

3).3. ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Praktek penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa

Penuntut Umum tidak menjadikan psikopat sebagai alasan pemaaf yang

digunakan untuk membebaskan pelaku tindak pidana dari tuntutan hukuman

pemidanaan. Demikian juga dengan Hakim tidak menjadikan psikopat

sebagai alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku tindak pidana dari

dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa contoh kasus

pembunuhan yang pelakunya dapat dikategorikan sebagai psikopat ternyata



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mendapatkan putusan pidana mati. Bahkan dapat dikatakan bahwa psikopat

justru menjadi alasan pemberatan dalam pengajuan tuntutan oleh Jaksa

Penuntut Umum dan penjatuhan pemidanaan bagi Hakim.

Pertanyaan penting yang diajukan berkaitan dengan hal ini, apakah

pengenaan vonis hukuman mati tersebut sudah tepat diberikan pada

seorang psikopat? Hal tersebut perlu dianalisis karena dalam Pasal 44 ayat

(1) KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Jika ternyata perbuatan itu tidak

dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya

cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan

supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun

sebagai waktu percobaan."

Pasal 44 KUHP ini merupakan 'pintu' pertemuan psikiater dengan profesi

hukum untuk berdiskusi menentukan kemampuan pertanggungjawaban

pidana dari pelaku kejahatan. Dengan bantuan analisis psikiater melalui

visum et repertum, psikiatrik, kalangan profesi hokum, baik polisi, jaksa,

ataupun Hakim, akan bisa secara tepat mengetahui apakah seorang

psikopat masuk dalam kriteria "jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

terganggu karena penyakit" dari Tersangka atau Terdakwa. Sedangkan

pakar hukum selama ini lebih mengacu pada penafsiran MvT yang

mengkategorikan "jiwanya cacat" adalah:

a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti

akan baik dan buruk dari perbuatan yang dilakukannya;

b. la tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang

dilakukannya;

c. la tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

d. Psikopat dan Tujuan Pemidanaan

Dalam ilmu hukum pelibatan psikiater dalam membantu Hakim untuk

menentukan berat ringannya hukuman telah mendapatkan pengakuan sejak

ratusan tahun yang lalu. Di Belanda misalnya, pada tahun 1795 telah mulai

diterapkan pada kasus Herman Afkens. Terdakwa dituduh membunuh kedua

anak perempuan yang berumur 2 tahun dan 7 tahun. Dalam perkara ini

dimintakan advis tiga orang dokter, yaitu:

A.Bonn, D.van Rhijn, dan N.Boudt. Visum psikiatrik mereka menyatakan

Terdakwa Afkens menderita Raptus Melancholitus, seseorang yang sering



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


melakukan pembunuhan karena rasa takut yang hebat bersamaan dengan

perasaan putus asa. Atas dasar penyakit yang demikian, maka Terdakwa

dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya Terdakwa dihukum

kurungan selama 50 tahun (Rasyid Ariman, etal. Ilmu Kedokteran

Kehakiman, Penerbit Unsri, Palembang, 2008) Bagaimana dengan

Psikopat?

Psikopat atau kadang ada yang menyebut sosiopat (karena melanggar

norma sosial, dan masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban) merupakan

suatu gejala yang menunjukkan bahwa seseorang mengalami

ketidakseimbangan atau mengalami kegagalan dalam menyelaraskan

dorongan-dorongan konstruktif dan destruktif dalam dirinya. Biasanya dipicu

oleh tekanan-tekanan dalam kehidupan atau mengalami trauma masa kecil

yang menyebabkan konflik emosional yang tak menemukan jalan ke luar.

Tapi psikopat tak sama dengan schizophrenia yang merupakan gangguan

klinis pada otak di mana penderita mengalami sensasi khayal atau delusi

sehingga selama seseorang mengidap penyakit tersebut, ia berhalusinasi,

seolah melihat, merasa atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak

obyektif atau tidak nyata. Sementara seorang psikopat, sesungguhnya

normal, artinya ia sadar sepenuhnya mengenai semua yang diperbuatnya.

Hanya saja para psikopat memang cenderung impulsif dan anti sosial. Orang

dengan label psikopat seringkali disebut sebagai "orang gila tanpa gangguan

mental". Psikopat uniknya meskipun dianggap sebagai suatu gangguan atau

penyimpangan kepribadian, penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak

pidana tidak bisa dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan perlindungan bagi

masyarakat, mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang

sama dan bagi pelaku tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Tujuan pemidanaan ini dalam implementasinya antara lain dilaksanakan

melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga

Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik

dan bertanggung jawab".



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Mencermati tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan yang

implementasinya antara lain dilakukan dengan sistem pemasyarakatan

tersebut disejajarkan dengan psikopat, di mana psikopat sampai dengan

saat ini belum ditemukan terapi yang pasti, sementara di sisi lain psikopat

berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, maka sesungguhnya pemidanaan

terhadap psikopat masih kurang tepat.

Manfaat yang dapat diambil dari pemidanaan terhadap psikopat hanya

sebatas membatasi kebebasan psikopat agar perilakunya tidak

membahayakan bagi keselamatan orang lain sementara tujuan pemidanaan

terhadap psikopat sendiri belum terlihat manfaatnya.

Dengan demikian persoalan yang muncul adalah apakah sudah ada

alternatif lain selain menjatuhkan pemidanaan kepada psikopat? Inilah yang

menjadi pekerjaan kita bersama untuk mewujudkannya.

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, kiranya Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali

berkenan membebaskan Verv Idham Henryansah alias Ryan dari segala

dakwaan (Vrijspraak);

Atau setidak-tidaknya karena perbuatan-perbuatan Pemohon Peninjauan

Kembali bukan merupakan tindak pidana tetapi murni perbuatan akibat

mengalami gangguan jiwa (Temporary Insanity) kegilaan sesaat berupa

Psikopat yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana, dan atau

berdasarkan Pasal. 1 ayat (1) dan (2) KUHP, yang lebih dikenal Azas Legalitas,

maka, sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya Mahkamah

Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan melepaskan Veri Idham

Henriansah alias Ryan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle

rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

1. Tidak terdapat keadaan baru (novum) dalam perkara a quo sebagaimana

yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

1.a. Bukti PK-I yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa

terjemahan tulisan Robert D. Hare dan Craig S. Neumann yang berjudul

“Psychopathy: Arti Pengukuran dan Forensik”, tidak dapat

dikualifikasikan sebagai keadaan baru / novum, karena :



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Tulisan tersebut merupakan pendapat ilmiah kedua ahli tersebut

mengenai psikopat pada umumnya;

• Tidak ada pendapat dari kedua ahli tersebut bahwa Pemohon

Peninjauan Kembali / Terpidana Very Idham Henyansyah alias Ryan

adalah seorang psikopat yang tidak mampu bertanggung jawab

secara pidana;

a. Bukti PK-II, berupa makalah Prof. Dr. Faruk Muhammad berjudul

“Kriminologi, Psikopatologi dan Penegakan Hukum” dan bukti PK III

berupa makalah Brigjen Pol. Drs. Iskandar Hasan, SH berjudul

“Menyikapi perilaku menyimpang seorang psikopat”, tidak dapat

dikualifikasikan sebagai keadaan baru / novum, karena kedua tulisan

tersebut hanya berisi pendapat ilmiah kedua ahli mengenai masalah

psikopat;

2. Tidak ternyata ada kekeliruan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1444

K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Bandung No. 213 / Pid / 2009 / PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan

Pengadilan Negeri Depok No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal

06 April 2009, karena :

• Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Ryan terbukti

adalah seorang psikopat, bahwa keterangan ahli Psikologi Kombes Pol.

Untung Laksono, M.Si bersifat inkonsisten, kontradiktif dan bukan

bidangnya, bahwa Ryan terbukti tidak melakukan pembunuhan

berencana, bahwa keterangan Psikiater bahwa terhadap sebagai

seorang Psikopat, Ryan harus mendapat pengampunan dan tidak dapat

dikenakan sanksi pidana hanya bersifat pengulangan dari alasan-alasan

yang sudah dikemukakan dalam pledoi Penasehat Hukum Pemohon

Peninjauan Kembali dan terhadap alasan-alasan tersebut sudah

dipertimbangkan secara yuridis dengan tepat dan benar oleh Judex

Facti;

• Bahwa, pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang

mengakibatkan meninggalnya korban Hery Santoso, sebagaimana

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian

unsur-unsur Pasal 340 KUHP (vide Putusan Pengadilan Negeri Depok

hal. 60 s/d 74) menunjukkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan

Kembali / Terpidana dilakukan secara berencana, di mana dengan

perilaku yang sama sebelumnya dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


korban lainnya di Jombang, Jawa Timur, sebagaimana pengakuan

Terdakwa;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut

tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) a, b, c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat

(2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak dan

Putusan Mahkamah Agung No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus

2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 213 / Pid / 2009 /

PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Depok No.

1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal 06 April 2009, yang dimohonkan

Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka Pemohon

Peninjauan Kembali / Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara

pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang

No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan

perundang-undanganlain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali : TERPIDANA / VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN bin AHMAD

tersebut;

Menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1444 K / Pid /

2009 tanggal 31 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

No. 213 / Pid / 2009 / PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan

Pengadilan Negeri Depok No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal 06

April 2009, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari : Kamis, tanggal 05 Juli 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar,

SH.LL.M., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun,

SH.MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny.

Murganda Sitompul, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota, K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinanMahkamah Agung RI

a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)NIP. 040 018 310



putusan pn depok_very idham ardyansah alias ryan

Documents