”Proses Sosial Dan Integrasi Sosial Dalam ?· Web viewIde Negara Bangsa dan Integrasi Sosial Ide mengenai…

Download ”Proses Sosial Dan Integrasi Sosial Dalam ?· Web viewIde Negara Bangsa dan Integrasi Sosial Ide mengenai…

Post on 28-Jun-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Proses Sosial Dan Integrasi Sosial Dalam Membangun Nasionalisme

ristania@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pamulang

http://raconquista.wordpress.com

Fakultas Ekonomi Program Akuntansi S1 dan D3

2008

Artikel Minggu III

Identitas Nasional dan Nation Building

Auguste Comte (1798-1857) sebagai peletak dasar dan bapak bagi ilmu sosiologi politik menekankan pendekatan empiris melalui penelitian atau riset terhadap studi masyarakat dan politik daripada hanya pengamatan inder

a semata. Peletakan dasar ilmu sosiologi politik secara empiris tersebut menganalisis elemen struktural dan juga fungsional yang bergerak secara dinamis di dalam masyarakat. Pada akhirnya analisis pada struktur dan fungsi akan berdampak pada sistem pemerintahan yang tentunya terdiri dari lembaga-lembaga (institusi).

1. Bottomore (1992), yang mengatakan bahwa obyek utama sosiologi politik adalah dan seharusnya, fenomena kekuasaan di tingkat masyarakat yang inklusif (baik suku, negara, kerajaan, ataupun jenis lainnya); mempelajari hubungan di antara masyarakat-masyarakat tersebut, dan gerakan sosial, organisasi, danlembaga yang secara langsung terlibat dalam penentuan kekuasaan tersebut,

2. Duverger (1996), mengatakan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, yang bukan saja di dalam masyarakat nasional, tetapi masyarakat loka dan masyarakat internasional,

3. Sherman dan Kolker (1987), mengatakan bahwa sosiologi politik sebagai studi yang mempelajari mengenai partisipasi dalam pembuatan keputusan mengenai suatu kehidupan yang luas dan yang sempit. Kehidupan luas dan sempit yang dimaksud di sini merupakan kehidupan masyarakat daerah, nasional, maupun internasional,

4. Faulks (1999),mengemukakan bahwa sosiologi politik sebagai studi yang mempelajari hubungan kekuasaan yang saling tergantung antara negara dan masyarakat sipil. Di mana negara dan masyarakat sipil terdapat batas-batas kekuasaan yang saling berhubungan dalam proses perubahan sosial.

Bila mengacu pada definisi-definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa mempelajari sosiologi tentu akan selalu berbicara mengenai politik, karena sejatinya kedua disiplin ilmu tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Begitu pula bila kita mempelajari sejarah terbangunnya suatu negara bangsa atau nation state, tentu kita akan perlu menganalisanya dari sudut pandang masyarakat, negara, dan kekuasaan. Nation State atau negara bangsa merupakan suatu unit politik yang utama dalam dunia moderen. Negara bangsa yang telah berdiri sejak ratusan tahun lamanya tentu memiliki akar dukungan masyarakat yang kuat, begitupula rasa nasionalisme yang tidak lekang dimakan waktu memerlukan proses sosial menuju integrasi sosial dan nasional yang perlu penguatan dari waktu ke waktu.

Nasionalisme dan Negara Bangsa

Di abad ke-16 dan ke-18, Tumbuhnya negara bangsa pertama kali merupakan perkembangan dari pemerintahan sentralistis yang secara moderen dikelola oleh bentuk pemerintahan monarki absolut di kurun abad ke16 dan abad ke-18. Pada saat itu negara bangsa pertama banyak terbentuk berupa kerajaan-kerajaan yang selanjutnya memberikan fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat berciri khas budaya yang sangat terpelihara di tiap lapisan masyarakatnya.

Kemudian pembentukan negara bangsa kedua muncul setelah terdapat keleluasaan dari lapisan masyarakat yang menempati wilayah tertentu untuk menentukan pilihan politik mereka secara mandiri. Negara bangsa kedua tersebut, melahirkan ide mengenai nasionalisme berdasarkan kedaulatan rakyat dan penentangan terhadap penguasa yang sangat sentralistis dan berkelas-kelas.

Pemahaman masyarakat terhadap negara bangsa yang spesifik akan menimbulkan rasa nasionalime kuat. Untuk itu, Hans Kohn, mengatakan bahwa nasionalisme tidak dapat dipahami tanpa didahului oleh adanya ide kedaulatan rakyat dan revisi seksama atas posisi penguasa dan yang dikuasai, posisi kelas dan kasta.

Namun demikian sebaliknya, rasa nasionalisme yang kuat dapat muncul lebih dahulu sebelum terbentukinya negara bangsa. Karena hakekat dari nasionalisme adalah gerakan budaya, culture movement, sebagai koreksi dari bentuk negara bangsa pertama yang otoriter dan tidak mengakui kedaulatan rakyatnya. Divine Rights of King atau hak Tuhan seorang penguasa akan digantikan oleh dorongan kuat dari masyarakat dalam bentuk nasionalisme membentuk negara bangsa yang mengakui keberadaan hak-hak masyarakat (kedaulatan) tanpa harus berserah diri pada keinginan penguasa.

Di masa revolusi kemerdekaannya, Amerika Serikat merupakan negara bangsa pertama yang lahir berdasarkan rasa nasionalisme kuat menentang penguasa (Pemerintah Kerajaan InggrisJ). Baru kemudian, setelahnya Perancis yang lahir dari revolusi perancis menentang pemerintahan kerajaan absolut Louis XVI. Perjuangan kelas-kelas di dalam masyarakat Amerika Serikat dan Perancis disatupadukan dalam nasionalisme mempertahankan hak-hak kedaulatan rakyat yang ingin melepaskan diri dari pemerintah kerajaan. Puncaknya adalah kemerdekaan masyarakat sipil di atas penguasa. Latar belakang sejarah seperti ini selanjutnya akan menentukan corak hubungan pemerintahan dan masyarakat di negara bangsa baru tersebut.

Setelah negara bangsa baru terbentuk, kemudian sistem politik yang tadinya otoriter dan sangat sentralistis kemudian mengalami transisi ke bentuk yang lebih demokratis dimana ide-ide mengenai kewarganegaraan dan kedaulatan rakyat mendapatkan tempat terhormat. Transisi sistem politik menempatkan kelas-kelas baru dalam masyarakat. Kaum borjuis dan kaum proletar masih ada, akan tetapi terdapat kelas ketiga yang tidak kalah kuatnya, lebih kuat dari sekedar pertentangan kekuatan ekonomi semata. Kaum ketiga, lahir diantara kedua kaum yang lebih dahulu ada. Namun perlu disadari bahwa pembentukan kaum atau kelas ketiga tidak selalu ada dalam tahapan pembentukan bangsa negara, karena memerlukan proses pembentukan yang berbeda.

Di dalam masyarakat konservatif, kaum borjuis akan sangat memegang peranan dalam membentuk ide nasionalisme dalam suatu negara bangsa baru. Teori Marxis menekankan hubungan antara kaum borjuis sebagai pencetus kelahiran bentuk negara baru berdasarkan bentuk pilihan ekonomi yang baru. Sedangkan para penteori liberalis mengatakan bahwa kaum borjuis, sebagai pemilik modal yang juga biasanya sangat terpelajar merupakan kaum yang berjuang keras untuk melahirkan bentuk negara baru berdasarkan prinsip demokrasi. Teori paling mutakhir menfokuskan perhatian pada pengaruh intelektual dan kebudayaan, atau proses industrialisasi dan modernisasi pencetus nasionalisme.

Menurut FX Adji Samekto (2007), sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Hukum Undip, nasionalisme merupakan persepsi identitas seseorang terhadap kolektivitas politik yang terorganisasi secara teritorial. Ada berbagai macam pendekatan untuk memahami nasionalisme. Yang paling sederhana nasionalisme merupakan kesadaran bangsa, emosi kuat yang telah mendominasi tindakan kebanyakan rakyat di berbagai negara sejak Revolusi Prancis 1789.

Samekto mengatakan bahwa pendekatan subyektif pada nasionalisme digambarkan sebagai kebutuhan psikologis, cara seseorang merasakan dan berpikir. Sedangkan pendekatan obyektif, ditunjukan oleh warga negara di Kanada, AS, Swiss, dan juga Singapura dimana komposisi masyarakat heterogent tidak serta merta menipiskan rasa patriotisme diantara mereka, karena negara mampu memberikan rasa aman dan memberikan kepastian akan pencapaian tujuan dalam hidup warganya.

Ide Negara Bangsa dan Integrasi Sosial

Ide mengenai negara bangsa diawali oleh bangsa Eropa pada abad ke-16. Charles Tilly (1975) dalam bukunya, The Formation of National States in Western Europe, mensyaratkan kondisi-kondisi pembentukan negara bangsa, ciri-ciri dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Prasyarat tersebut antara lain adalah:

1. adanya suatu negara nasional,

2. adanya suatu wilayah dengan batas jelas,

3. adanya pemerintahan pusat,

4. adanya proses pembuatan kebijakan nasional,

5. adanya kekuatan pemaksa atau coercive power untuk memonopoli sarana dan prasarana fisik.

Negara bangsa tersebut dapat memaklumatkan keberadaanya melalui beberapa cara:

1. Perang,

2. Penyerapan unit-unit politik lebih kecil, homogen, dengan standar ekonomi serupa.

Tilly mengatakan bahwa pertumbuhan negara bangsa terutama dipengaruhi oleh tumbuhnya kelas-kelas pedagang di perkotaan yang didorong oleh semangat kapitalisme. Menurut Tilly, kapitalisme merupakan faktor politik penting dalam pembetukan negara bangsa. Dalam negara bangsa seperti ini, kekuatan ekonomi akan saling berkompetisi sehingga ekonomi bergerak secara dinamis.

Negara bangsa yang lahir atas dorongan semangat kapitalisme akan menentukan bagaimana proses integrasi sosial masyarakat di dalamnya. Kelompok-kelompok masyarakat akan bekerja sama, mulai dari individu, keluarga, sampai masyarakat lebih luas. Ketika konsensus atau permusyawaratan telah tercapai di antara unit-unit penyusun negara bangsa, maka terdapat nilai-nilai yang disepakati bersama pula. Nilai-nilai tersebut sangat penting sebagai pengikat demi menghindarkan prasangka diantara unit-unit tersebut.

Semangat nasionalisme di bumi Indonesia berkobar ketika sekelompok generasi muda Indonesia bersumpah untuk membela satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu nusa (tanah air) Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah pemuda dapat dianggap sebagai dorongan lahirnya integrasi sosial yang berujung pada penguatan integrasi secara nasional.

Perlu kita sadari bersama, bahwa negara bangsa yang dibangun atas dasar kesepatakan atas nilai-nilai yang sangat lemah, akan rawan terhada

Recommended

View more >