PAJAK PENGHASILAN

PASAL 22

DEDE AZIS, S.Pd

OUTLINE• Pengertian PPh Pasal 22• Objek Pajak PPh Pasal 22• Tarif pajak dan Perhitungan PPh Pasal

22 PPh Pasal 22

PENGERTIAN PPH PASAL 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga

pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan hasil produksi yang bergerak di bidang usaha tertentu.

OBJEK PAJAK

Instansi Pemerintah atau daerah yang melakukan pembelian atau pembayaran barang

Impor Penjualan hasil produksi bidang tertentu

INSTANSI PEMERINTAH

TERBAGI MENJADI 2

Pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah

Pembelian atau pembayaran barang yang disuplai atau didanai dari APBN atau APBD yang dilakukan oleh BUMN/BUMD

TARIF PEMUNGUTAN PAJAK

1,5% dari harga pembelian barang 1,5% dari dana APBN/APBD

CONTOH PERHITUNGAN

Dinas Pendidikan Nasional Kota Bandung membeli peralatan kantor dari PT Selayang Pandang seharga Rp 120.000.000. Hitung PPh Pasal 22 !

1,5% x Rp 120.000.000 = Rp 1.800.000

CONTOH PERHITUNGAN

Hotel Arya Digunaguna merupakan salah satu BUMN dibidang jasa perhotelan. Pada oktober 2012 membeli Televisi seharga Rp 540.000.000 untuk mengganti beberapa televisi yang rusak. Dari jumlah tersebut Rp 350.000.000 di danai dari dana APBN. Hitung PPh Pasal 22!!!

Dana dari APBN = Rp 350.000.000 1,5% x Rp 350.000.000= Rp 5.250.000

CONTOH PERHITUNGAN

Hotel Eyang Sumur merupakan salah satu BUMN dibidang jasa perhotelan. Pada oktober 2012 membeli Televisi seharga Rp 200.000.000 untuk mengganti beberapa televisi yang rusak. Dari jumlah tersebut Rp 99.000.000 (termasuk PPN 10%) di danai dari dana APBN. Hitung PPh Pasal 22!!!

Dana dari APBN = Rp 99.000.000 DPP PPN = 1,5% x Rp 90.000.000= Rp 1.350.000

IMPORT

TARIF PUNGUTAN ATAS IMPORT

Yang menggunakan Angka Pengenal Import (API) sebesar 2,5% dari Nilai Import

Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Import (Non API) sebesar 7,5% dari Nilai Import

Yang tidak dikuasai sehingga dilakukan pelelangan sebesar 7,5% dari Harga Jual Lelang.

NILAI IMPORT

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yang terdiri dari CIF (Cost, Insurance, Freight) + Bea Masuk + Pungutan lain, yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean di bidang import

PERHITUNGAN PPH PASAL 22 ATAS IMPORT

Menentukan Nilai Import Cost (Harga Faktur) $ xxx

Insurance (Biaya Asuransi) $ xxx

Freight (Biaya Angkut) $ xxx +

CIF$ xxx

CIF dalam Rupiah (kurs Menkeu) Rp xxx

Ditambah

Bea Masuk X % dari CIF Rp xxx

Bea Masuk Tambahan X% dari CIF Rp xxx +

Nilai Import Rp xxx

Menghitung PPh Pasal 22 Memiliki API maka 2,5% dari Nilai Import

Tidak memiliki API maka 7,5% dari Nilai Import

CONTOH SOAL

PT Perdana adalah importir barang-barang elektronika yang mempunyai API. Pada bulan Mei 2010 melakukan import barang dari Jepang dengan harga faktur US $ 100.000. Biaya asuransi yang dibayar diluar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah Rp 9.000 / US $1.

Hitung PPh Pasal 22 !

JAWABAN

Menentukan Nilai Import Cost $ 100.000

Insurance 2% x US $ 100.000 $ 2.000

Freight 5% x US $ 100.000 $ 5.000 +

CIF $ 107.000

CIF dalam Rupiah $107.000 x Rp 9000 Rp 963.000.000

Ditambah

Bea Masuk 20% x 963.000.000 Rp 192.600.000

Bea Masuk Tambahan 10% x 963.000.000 Rp 96.300.000 +

Nilai ImportRp1.251.900.000

Menghitung PPh Pasal 22 Memiliki API maka 2,5% x Rp 1.251.900.000 = Rp 31.297.500

Tidak memiliki API maka 7,5% x Rp 1.251.900.000 = Rp 93.892.500

ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI YANG

BERGERAK DI BIDANG USAHA TERTENTU

JENIS BIDANG USAHA

Industri Semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Industri rokok sebesar 0,15% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Industri Kertas sebesar 0,1 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Industri Otomotif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Industri Baja sebesar 0,2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

LANJUTAN …

Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix yaitu

SPBU Swastanisasi

SPBU Pertamina

Premium/Premix/Super TT

0,3% x Penjualan 0,25% x Penjualan

Minyak Tanah 0,3% x Penjualan

Gas LPG 0,3% x Penjualan

Pelumas 0,3% x Penjualan

CONTOH SOAL 1

PT Jambu Kulutuk dalam bulan September 2008 menjual rokok hasil produksinya dengan harga bandrol Rp 150.000.000 kepada UD Permata Indah.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Jambu Kulutuk adalah 0,15% x Rp 150.000.000 = Rp 225.000

CONTOH SOAL 2

PT Indah Paper dalam bulan Januari 2009 menjual beberapa kertas hasil produksinya dengan total harga 88.000.000 kepada Penerbit Putra Sejati. Harga sudah termasuk PPN.

Besarnya DPP PPN adalah x Rp 88.000.000 = Rp 80.000.000

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Indah Paper adalah 0,10% x Rp 80.000.000 = Rp 80.000

SELESAITHANKS YOU

GURU TERGANTENG : DEDE AZIS#TEACHERISME

MURID – MURIDKU TERCUTEXI AKUNTANSI

SEE YOU NEXT TIME….