presentasi dak

16
KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS Kementerian Keuangan R.I. 1

Upload: masbaim-imam-p

Post on 12-Jun-2015

2.435 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentasi dak

KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENYALURAN

DANA ALOKASI KHUSUS

Kementerian Keuangan R.I.

1

Page 2: Presentasi dak

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum DAK

PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah (PMK No. 06/PMK.07/2012)

PMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK

PMD tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

Dasar Hukum

UU

PP

PMK

PMT

2

Page 3: Presentasi dak

Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional

Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,

dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan

pencapaian sasaran prioritas nasional.

Pengertian Dana Alokasi Khusus

Daerah Tertentu Kegiatan

Khusus

Prioritas Nasional

Sumber APBN

Urusan Daerah

Membantu Mendanai

3

Page 4: Presentasi dak

Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah

daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK

berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan

kriteria teknis.

Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah

mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau

pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau

perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan

dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang

panjang, termasuk pengadaan sarana fisik

penunjang.

Program yang menjadi prioritas nasional

sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana

Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Pengertian Dana Alokasi Khusus

Daerah Tertentu

Kegiatan Khusus

Prioritas Nasional

4

Page 5: Presentasi dak

■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (untuk TA 2012 ditetapkan dalam PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2012)

■ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK (2 Minggu setelah PMK diundangkan)

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK

Menteri Keuangan

Menteri Teknis

5

Page 6: Presentasi dak

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.

Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Penganggaran DAK

Masuk APBD

Sesuai Juknis

Untuk Fisik Saja

PP 55/2005 Pasal 60

6

Page 7: Presentasi dak

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.

Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah

Dana Pendamping digunakan untuk mendampingi kegiatan yang dibiayai DAK

Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.

Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

Dana Pendamping

Masuk APBD

Untuk Fisik Saja

UU 33/2004 Pasal 41

PP 55/2005 Pasal 61

7

Page 8: Presentasi dak

NO NAMA BIDANG NO NAMA BIDANG

1 PENDIDIKAN SD 12 PERTANIAN

2 PENDIDIKAN SMP 13 LINGKUNGAN HIDUP

3 KESEHATAN PELAYANAN DASAR 14 KELUARGA BERENCANA

4 KESEHATAN PELAYANAN FARMASI 15 KEHUTANAN

5 KESEHATAN PELAYANAN RUJUKAN 16 SARANA PRASARANA PERDESAAN6

INFRASTRUKTUR JALAN 17 PERDAGANGAN7 

INFRASTRUKTUR IRIGASI 18 KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 8

INFRASTRUKTUR AIR MINUM 19 LISTRIK PERDESAAN 9

INFRASTRUKTUR SANITASI 20 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

10 PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH 21 SARPRAS KAWASAN PERBATASAN

11 KELAUTAN & PERIKANAN 22 TRANSPORTASI PERDESAAN

Bidang Kegiatan yang di biayai dengan DAK

8

Page 9: Presentasi dak

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran DAK yang diterimanya.

Optimalisasi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama.

Masuk APBD

Untuk Fisik Saja

Optimalisasi

9

Page 10: Presentasi dak

Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK

Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan

Menteri Keuangan

Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan DAK

Institusi Pengawas

10

Page 11: Presentasi dak

Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kasda, bukan belanja.

Penyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DAK tersebut dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima oleh DJPK.Penyaluran DAK Tahap 1 paling cepat dilakukan pada bulan Februari.

Penyaluran dilakukan secara bertahap: Tahap 1 : 30% dari total pagu DAK.Tahap 2 : 45% dari total pagu DAK.Tahap 3 : 25% dari total pagu DAK.

1. RKUD

2. Berta-hap

4. Persya-ratan

3. Tidak Sekaligus

Pola Penyaluran DAK

11

Page 12: Presentasi dak

Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap 2 :a. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan,b. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan.

Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap 1 :a.Perda tentang APDB tahun berjalan, b.Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya, c. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya,d. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya, e.Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.

Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap 3 :a. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan,b. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan.

** Rekap SP2D disertai dengan file softcopy

5. Tahap I

6. Tahap II

7. Tahap III

Pola Penyaluran DAK

12

Page 13: Presentasi dak

Laporan Realisasi Penyerapan DAK diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan (HANGUS)

Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II dapat dibuat setelah penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90% dari DAK yang diterima Kasda. [ 0 < Sisa DAK di Kasda < 10%]

8. Syarat 90%

9. Batas Akhir

Pola Penyaluran DAK

13

Page 14: Presentasi dak

Permasalahan dan Hambatan

Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK

Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan

Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan

Dokumen yang dipersyaratkan terlambat diterima oleh DJPK karena dikirim melalui pos

Dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh DJPK kerena tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK

Pejabat pemda yang biasa menangani dipindah ke tempat lain dan tidak/belum ada regenerasi kepada pejabat baru/pejabat lainnya.

Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD pengelola keuangan daerah

Juknis terlambat diterima

Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan porsi).

Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya.

Dll

14

Page 15: Presentasi dak

Kesalahan yang sering terjadi pada laporan

• Laporan yang disampaikan bukan laporan yang Asli• Laporan tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah• Berkas Laporan tidak lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan• Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK• Laporan salah hitung, jumlah ke kanan atau ke bawah tidak sama• Laporan pada halaman muka tidak sama dengan lampirannya• Terdapat SP2D yang dipertanggungjawabkan dua kali• Sisa pagu pada salah satu atau beberapa bidang minus• Laporan tidak konsisten dengan laporan tahap sebelumnya• Laporan tidak menyertakan softcopy aplikasi LDT• Laporan melebihi batas akhir penerimaan laporan

15

Page 16: Presentasi dak

Alamat :Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 4 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-3449230 ext. 7367 Faks: 021-350 5614 Website: www.djpk.depkeu.go.id, Konsultasi: www.infotransfer.web.id

TERIMA KASIH SEMUANYA….

16