praktik pemberian dispensasi nikah -...

PRAKTIK PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa

Kabupaten Tangerang Tahun 2013)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Yulianti

1110044100074

K O N S E N T R AS I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1435 H / 2014 M

v

ABSTRAK

Yulianti. NIM 1110044100074. PRAKTEK PEMBERIAN DISPENSASI

NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa 2013). Program Studi

Hukum Keluarga Islam, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435H/2014M. isi:

x + 77 halaman + 55 halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemberian dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Tigaraksa. Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam

rangka menjaga kehormatan dan martabat keluarga dari segala perilaku yang

dilarang dan menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Demi

menghindari kemudharatan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur

seringkali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan

remaja, yang disebabkan hamil di luar nikah. Padahal, sesuai dengan Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan

“calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun”. Serta adanya faktor-faktor yang menjadi alasan

pemohon dalam mengajukan sebuah permohonan dispensasi nikah dan untuk

mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensaasi nikah apakah

lebih mengarah kepada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah

tangganya atau sebaliknya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif,

jenis data yang dipergunakan adalah data primer berupa putusan-putusan

Pengadilan Agama Tigaraksa dan data sekunder. Mengenai data penelitian

penulis memperoleh data dari wawancara dan studi kepustakaan. Dan teknik

penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi alasan pemohon

mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu karena faktor pendidikan, faktor

psikologis, faktor hamil sebelum menikah dan karena faktor ekonomi. Faktor-

faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah

ke Pengadilan Agama Tigaraksa adalah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

memutuskan sebuah penetapan dispensasi nikah bahwa hakim melihat atas dasar

menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Kata Kunci : Pemberian Dispensasi Nikah

Pembimbing : Dr. Isnawati Rais, MA

Daftar Pustaka : Tahun 1976 s.d. Tahun 2014

vi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wata'ala atas segala

limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya , sehingga Penulis mendapatkan kekuatan

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun

2013)”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih

gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi

Konsentrasi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai

selesainya skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Phil. JM. Muslimin, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak H. Kamarusdiana, S. Ag, MH, dan Ibu Sri Hidayati. M. Ag, selaku Ketua

dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Maskufa , MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

vii

4. Ibu Dr. Isnawati Rais, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan

waktu, tenaga, bimbingan serta do’a dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Drs. Muhyar,S.H.,M.H, selaku Hakim ketua, serta segenap staff dan

karyawan Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah membantu memberikan data,

referensi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dengan tulus telah

menyalurkan ilmunya kepada penulis selama kuliah dikampus tercinta ini,

semoga apa yang telah menjadi diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia

dan akhirat.

7. Segenap pengelola Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Perpustakaan

Utama (UIN) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah

memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari data pustaka.

8. Teristimewa buat ayahanda Suhendra dan ibunda Asmawati yang selalu

memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat dengan penuh keikhlasan dalam

menghadapi penulis karena mereka menjadi sumber inspirasi bagi penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan kesehatan serta membalas atas

kebaikan mereka berdua. Serta terimakasih kakakku tersayang Jaenal, Romdon

dan yang tersayang Ahmad Muhajir, S.Pd., SD, yang tidak pernah berhenti selalu

memberikan support agar tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan studi ini.

9. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Kostan Kerta Mukti Inayah Maily, Khoirun

nisa, Sainah, Azizah Mufti, Rena soraya, Rifki Abdurahman, Neneng

Khosyatillah, Zaki Ahla, Fajrul AB, dan teman kostan Bunda, Izatunnisa dan

viii

Intan Purwatih dan semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2010 yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang menjadi teman seperjuangan

sebelum maupun ketika di bangku perkuliahan.

10. Teman KKN Gemeter 2013 Bogest, Falwan, Amir, Deni, Maul, Daud, Reza,

Fadli, Rahmat, Cu’ul, Vida, Rika, Dita, Ulfiyii, Eka, Arini, yang banyak

memberikan masukan, motivasi dan support dalam banyak hal termasuk canda

tawa yang menghibur.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan

pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik kita di sisi Allah SWT.

Akhirnya semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat

balasan dari Allah SWT. Amin yarabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, 07 Januari 2015

Penulis

ix

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................... iv

ABSTRAK ............................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ......................................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 8

D. Review Penelitian Terdahulu .................................................................... 9

E. Metode Penelitian ..................................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 13

BAB II DISPENSASI NIKAH DAN BATASAN USIA PERNIKAHAN ............ 15

A. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah ............................... 15

B. Batasan Usia Minimum Pernikahan ......................................................... 18

C. Faktor Pendorong Pernikahan di Bawah Umur ........................................ 29

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DAN

MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG .................................. 35

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tigaraksa ......................................... 35

B. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa ........... 36

C. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tigaraksa ............................................. 38

D. Tipologi Masyarakat Kabupaten Tangerang ............................................ 40

x

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DAN PERTIMBANGAN

HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TAHUN 2013 ....................... 44

A. Faktor dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur ................................... 44

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian

Dispensasi Nikah Tahun 2013 di Pengadilan Agama Tigaraksa ............. 47

1. Deskripsi Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa

Tahun 2013.......................................................................................... 47

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama

Tigaraksa ............................................................................................ 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 71

A. Kesimpulan .............................................................................................. 71

B. Saran ......................................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................

1. Surat Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi ..............................

2. Surat Permohonan Data/Wawancara.....................................................................

3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian (Hasil Data/Wawancara) .....................

4. Hasil Data Wawancara Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa .............................

5. Salinan Putusan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa ..

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan

manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa

perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu,

menyalahi fitrahnya.1

Perkawinan merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyari’atkan oleh

Islam yang secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh

kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.2 Perkawinan menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”3 Perkawinan dianggap sah

apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan

1 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin (Jakarta : Kencana Mas Publishing House,

2006), h. 3.

2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 25.

3 Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum

(Jakarta; Departeman Agama RI, 2001), h. 117.

2

kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-

undangan yang berlaku.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.4

Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak

agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian perlu

adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak secara mental maupun material.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sering tidak seperti

yang diharapkan, atau bisa dikatakan kandas ditengah jalan. Kegagalan ini

biasanya disebabkan oleh pemangku tanggung jawab belum cukup dewasa, baik

secara fisik maupun mental.5

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang sering muncul dalam

pelaksanaan perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk

melangsungkan perkawinan. Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan

sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki

kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-

undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan

perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat

4 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor; Kencana, 2003), h. 22.

5 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin (Jakarta; Kencana Mas Publishing House,

2006), h. 10.

3

keturunan baik dan sehat. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya

untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak terjadi di

desa-desa yang mempunyai akibat negatif.6

Pernikahan berubah menjadi haram apabila dilakukan oleh orang-orang

yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan

mengurus rumah tangga. Apabila kawin dalam usia yang belum cukup umur, ia

akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang dalam

keadaan ini, ia tidak berdosa kalau berumah tangga, tetapi perbuatannya untuk

menikah dapat dikatakan perbuatan tercela.7

Oleh karena itu perlu adanya pendewasaan usia kawin dalam arti

mengusahakan penundaan kawin sampai seseorang cukup dewasa agar mencapai

kematangan fisik, psikis, ekonomis dan mental adalah suatu ikhtiar manusia yang

patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini telah terbukti bahwa

kawin diusia muda banyak membawa penderitaan dan tidak sedikit yang

mengalami perceraian, sebaliknya kawin dalam usia cukup dewasa banyak

membawa manfaat dan kemaslahatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan

maupun bagi masyarakat dan negara untuk menunjang berhasilnya program

6 K. Wantjik Saleh, hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta; Balai Aksara, 1987), h. 26.

7Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002), Cet. Ke-2, h. 4-5.

4

kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka memperlambat laju

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.8

Jika belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan

suatu dispensasi nikah dari pengadilan melalui permohonan dari orang tua atau

wali yang bersangkutan. Pengadilan merupakan salah satu badan hukum yang

berwenang dalam memberikan izin nikah bagi mereka yang masih belum

mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) “ Perkawinan

hanya diijinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 tahun.” Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

15 ayat (1): “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16

tahun”. 9

Masalah pembatasan umur ini penting sekali artinya karena bermaksud

untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlalu muda atau perkawinan

anak-anak, dimana hal ini dikarenakan oleh kurangnya informasi, pergaulan bebas

dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh suatu masyarakat. Sehingga hal ini

8 Fokusmedia, (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan TentangPerkawinan), h. 4.

9 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Perundang-undangan

Dalam Lingkungan Peradilan Agama, h.133

5

menyebabkan terjadinya perkawinan yang masih di bawah usia minimum

perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pasal 1

dijelaskan bahwa definisi anak adalah yang usianya di bawah 18 tahun. Pasal 26

ayat (1) poin (c) yaitu tentang orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.10

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam

pelaksanaannnya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Banyak sekali terjadi

perkawinan pada anak masih dibawah umur, semantara umur mereka belum

mencapai standar yang ditentukan Undang-undang. Sebenarnya Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) adalah untuk mendorong agar orang

melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah.

Hal ini seperti kebanyakan yang terjadi di Kabupaten Tangerang bahwa

masyarakatnya masih ada yang telah melakukan perkawinan diusia muda.

Kenyataan tersebut dapat terlihat dalam fenomena dispensasi perkawinan yang

terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sesuai dengan data yang diperoleh tahun

2013 terdapat 5 penetapan yang diputus. Nampak jelas dari kenyataan tersebut

bahwa kasus dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa,

apabila masalah dispensasi perkawinan diamati secara individual, dianalisis pada

10

Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Kementrian

Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, 2003) h. 13.

6

level individu calon pasangan, maka akan ditemukan beberapa faktor yang

menyebabkan terjadinya dispensasi kawin anak dibawah umur.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten

Tangerang melakukan dispensasi perkawinan. Sebagian besar dikarenakan

kemerosotan moral (banyaknya pergaulan bebas) dimasyarakat Kabupaten

Tangerang, atau dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga yang memaksa

mereka untuk kawin diusia muda, atau karena faktor pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut yang dikarenakan oleh suatu keadaan

yang memaksa, maka pemerintah telah membuat peraturan mengenai

penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditentukan yaitu yang

berbentuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) menjelaskan

bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat menerima

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang

tua pihak pria maupun pihak wanita.”11

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi kawin

terhadap anak dibawah umur (belum mencapai batas usia minimum) berlaku sejak

disahkannya Undang-undang Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama No. 3

Tahun 1975. Adapun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang

maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberi alasan-alasan terperinci dalam

mengabulkan dispensasi kawin anak dibawah umur hanya didasarkan atas

11

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Perundang-undangan

Dalam Lingkungan Peradilan Agama, h.133

7

penilaian hakim. Karena dengan tidak disebutkan suatu alasan yang penting itu,

maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispenasi kawin tersebut.

Penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk lebih mengetahui

tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan

dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa karena pada

daerah Kabupaten Tangerang berada pada daerah yang masyarakatnya masih

kurang pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku dan diteliti pula adakah

indikasi yang menunjukan bahwa perkawinan dibawah umur (19 tahun bagi pria

dan 16 tahun bagi wanita) dengan pemberian dispensasi nikah, lebih mengarah

kepada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau

sebaliknya, sehingga penulis menyajikan dalam bentuk judul :

“PRAKTIK PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan

Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”.

B. Pembatasan dan Perumusam Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka penulis membatasi

penelitian ini. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Penelitian terfokus pada praktek Pengadilan Agama Tigaraksa tentang

dispensasi nikah pada tahun 2013.

8

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diijinkan jika

pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

tahun. Jika belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan

diperlukan suatu dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Tetapi

kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dengan

usia laki-laki belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai

usia 16 tahun, tanpa melakukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Dari persoalan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Apa saja dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa

dalam memutuskan perkara tentang dispensasi nikah pada tahun 2013?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang muncul dalam penulisan ini,

maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

“Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama

Tigaraksa dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tahun 2013”.

9

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala

berpikir kita tentang hukum Islam khususnya dalam permasalahan yang

berkaitan dengan masalah perkawinan.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi kalangan

remaja untuk menambah ilmu pengetahuan dan khazanah ilmiah mengenai

permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan di usia dini.

D. Review Terdahulu

Dalam review terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya

dengan dispensasi kawin. Masih ada peneliti sebelumnya yang telah melakukan

penelitian tentang permasalahan dispensasi perkawinan dibawah umur,

diantaranya :

Pertama, Nurul Khadijah (103044228121) / 2009 M/1430 H. dengan judul

Pemahaman masyarakat kec. Bogor Barat Kota Bogor tentang Dispensasi Nikah.

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemahanan masyarakat Bogor Barat

tentang Dispensasi nikah. Bahkan skripsi yang penulis buat itu tentang praktik

pemberian Dispensasi Nikah hakim dalam memberikan pertimbangannya untuk

mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kedua, Mauly Shofia Chaerani (107044201826) / 2012 M/1433 H. Yang

Alasan dispensasi perkawinan (Analisis penetapan perkara Nomor:

10

16/Pdt.P/2008/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Skripsi ini

mengungkapkan atau menjelaskan mengenai analisis penetapan perkara No:

16/Pdt.P/2008/PA.JT, tentang diperbolehkannyapernikahan di bawah umur.

Skripsi yang penulis bahas terfokus kepada praktik pemberian dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Tigaraksa dan Tujuan dariUndang-undang No. 1 Tahun 1974

pada Pasal 7 ayat (2) dan lebih mengarah kepada pertimbangan hakim untuk

kemaslahatan rumah tangga mereka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penggabungan dari penelitian normative dan

penelitian empiris. Penelitian normative dilakukan dengan cara mempelajari data

sekunder berupa buku-buku dan perUndang-undangan yang berkait dengan

masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan

menganalisa penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dari beberapa penetapan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif yuridis normativ

yaitu metode ini dilakukan dan ditunjukkan pada praktik pelaksanaan hukum

terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta praktiknya dan

dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia.

11

3. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber

data yaitu :

a. Data Primer

Sumber Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Sumber data primer yang digunakan adalah berupa berkas-berkas surat

permohonan dispensasi nikah, hasil Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa

tentang dispensasi nikah tahun 2013 terdapat 5 penetapan yang diputus yaitu:

Penetapan No. 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs, 0455/Pdt.P/2013/PA.Tgrs,

172/Pdt.P/2013/PA.Tgrs, 173/Pdt.P/2013/PA.Tgrs dan

0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs. Kemudian data yang diperoleh langsung melalui

wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari Al-Qur’an,

hadits, buku-buku ilmiah, artikel, Undang-undang serta peraturan-peraturan

lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa:

a. Studi Dokumenter

Mencari dan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan

tema yang diangkat oleh penulis, dari Pengadilan Agama Tigaraksa.

12

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.12

Wawancara ini

dilakukan langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu

dengan Bapak Drs. Muhyar, S.H., M.H terhadap pertimbangan dan

mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah

5. Pengolahan Data

Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara dan kepustakaan

diseleksi dan disusun, setelah itu penulis melakukan klasifikasi data, yaitu

usaha menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Bahan yang telah diperolah lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian

rupa sehingga agar menjadi sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan. Data-data yang ada dianalisis untuk dijadikan dasar pijakan dalam

menyelesaikan dan pemberi jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni sebab

timbulnya adanya dispensasi pernikahan dibawah umur yang diperbolehkan di

Pengadilan Agama Tigaraksa.13

12

Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2004) h. 135.

13

Burhan Bungi, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam

Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.36.

13

Metode Penulisan skripsi ini berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan

Skripsi Tahun 2012” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2012.14

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah bab perbab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya itu memiliki

keterkaitan, sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Bab satu dikemukakan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang masalah. Dalam hal ini penulis mengemukakan tentang pernikahan dan

tujuan dari perUndang-undangan. Setelah itu, dikemukakan pembatasan dan

perumusan masalah. Kemudian dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat

penelitian, review terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang dispensasi nikah di bawah umur yang di

dalamnya akan diuraikan tentang pengertian dan landasan hukum dispensasi

nikah, batasan usia minimum pernikahan, faktor pendorong pernikahan dibawah

umur.

Bab tiga membahas tentang profil Pengadilan Agama Tigaraksa dan Profil

masyarakat Kab. Tangerang yang di dalamnya memuat sejarah singkat

Pengadilan Agama Tigaraksa, visi misi dan struktur organisasi Pengadilan Agama

14

Tim Penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi,

(Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2012).

14

Tigaraksa, tugas Pokok Pengadilan Agama Tigaraksa serta dikemukakan juga

tipologi Kabupaten Tangerang.

Bab empat mengemukakan tentang hasil penelitian penulis yaitu analisis

terhadap Penetapan dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah,

yang terdiri dari faktor dan dampak pernikahan dibawah umur, serta analisis

terhadap pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah.

Bab lima disajikan penutup berupa kesimpulan dari data dan kajian yang

telah diolah dan dianalisis menjadi pokok permasalahan. Selain itu, kesimpulan

juga disertai saran-saran yang berhubungan dengan dispensasi nikah. penulis juga

melampirkan daftar pustaka dan lain-lain.

15

BAB II

DISPENSASI NIKAH DAN BATASAN USIA PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian

dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu

kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya

dilarang oleh pembuat Undang-Undang.1 Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan

Christine S.T Kansil, Dispensasi adalah suatu penetapan yang bersifat deklaratoir,

yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku

bagi kasus sebagai diajukan oleh seorang pemohon.2

Peraturan tentang pelaksanaan pernikahan telah di atur dalam undang-

undang nomor 1 tahun 1974. Termasuk diatur tentang syarat-syarat perkawinan ,

salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan

pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi

perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal

usia, maka harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Sesuai

dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Ke-4, h. 335.

2 C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu ( Jakarta: PT. Surya

Multi Afika, 2001), Cet. Ke-2, h. 52

16

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:3

a. Perkawinan

b. Warisan

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infak

h. Shadaqah dan

i. Ekonomi Syari‟ah

Yang dimaksud dengan “Bidang Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur

dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang

dilakukan menurut syari‟ah, antara lain, dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang

belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika tidak terpenuhi maka

seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan.

3 Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006 (Jakarta: PT.

Sinar Afika, 2006), Cet. Ke-1, h. 18

17

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

maupun pihak wanita”.

Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi

mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan

kompetensi Peradilan Agama.

Adapun ketentuan landasan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang

belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita adalah

pasal 7 ayat (1) sampai (3) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan: “Bahwa perkawinan hanya diizinkan bila

pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.

Kemudian dalam ayat (2), “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh

kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Dan ayat 3 adalah “Ketentuan-

ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6

ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6

ayat (6)”.4

4 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan

Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 82-83

18

Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan batasan usia untuk menikah

yang belum mencapai usia minimum perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur calon mempelai yang ingin

menikah tetapi belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

perempuan, dalam pasal tersebut disebutkan dalam ayat (1) “Bahwa untuk

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7

Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur

19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Kemudian ayat

(2) juga menyatakan “bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21

tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),

(4) dan (5) UU No.1 Tahun1974”.5

B. Batasan Usia Minimum Pernikahan

Sebelum Perkawinan dilakukan, tentunya persyaratan untuk dapat

melangsungkan perkawinan harus dipenuhi. Misalnya tentang ketentuan batas

usia minimum untuk menikah sangatlah penting. Calon suami atau isteri harus

berusia minimal 19 tahun, karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil

akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan

5 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan

Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 5-6.

19

budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat

biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial.6

1. Batasan Usia minimum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan hubungan sesama manusia oleh agama di atur

dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu

syarat utama keabsahan suatu perkawinan adalah apabila yang bersangkutan

(calon suami isteri) telah akil baligh. Akil baligh inilah yang dijadikan patokan

sebagai umur minimal bagi calon suami-isteri yang layak untuk kawin. Ajaran

Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitive pada usia berapa seorang

dianggap dewasa.7 Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan usia minimal

menikah dianggap sebagai sebuah rahmat, sehingga dalam penentuan untuk

menikah membuka kesempatan timbulnya masalah ijtihadiyyah. Dalam arti diberi

kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas untuk menikah.

Dalam soal usia nikah, Islam memberi ancar-ancar dengan kemampuan

(Istitho’ah), yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi

nafkah lahir bathin kepada isteri dan anak-anak maupun kemampaun dalam

mengendalikan gejolak emosi yang menguasai diri. Jika kemampuan telah ada,

ajaran agama mempersilahkan seseorang untuk menikah, namun jika belum

mampu dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Selain itu, sebelum

6 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Jakarta:

Grahacipta, 2005), Cet. Ke-1, h. 33

7 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,

(Yogyakarta, LKSI, 2001), Cet. Ke-1. h. 86

20

melangsungkan perkawinan calon mempelai patut memiliki kemampuan dan

kesediaan untuk merawat diri sendiri.8

Dalam kitab-kitab hukum keluarga lama, disebutkan bahwa pria dapat

melangsungkan perkawinannya kalau telah “mimpi” dan wanita juga telah

menstruasi. Mimpi dan menstruasi adalah tanda bahwa baik pria maupun wanita

telah dewasa atau akil baligh. Bila mimpi dan menstruasi datang tergantung pada

kondisi (alam) dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu. Pada

umumnya pada usia 13 (tiga belas) atau 14 (empat belas) tahun. Kini keluarga

dalam masyarakat kontemporer menentukan batas umur untuk dapat

melangsungkan perkawinan, disandarkan pada kondisi Negara masing-masing.9

Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan sangat erat

hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena

perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan

dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan berumah

tangga diminta kemampuannya secara utuh. Kemampuan yang dihubungkan

dengan hukum sebagai terjemahan dari kata ahliyah dalam bahasa arab yang

berarti kesanggupan, kecakapan atau kewenangan yang ada.10

8 Abd al-Rahim Umar, Islam dan Kb, terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta: Lentera Basritama,

1997), Cet. Ke-1, h. 68

9 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, ( Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002), Cet. Ke-2, h.96.

10

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2,

h. 156.

21

Menentukan kedewasaan anak-anak dengan tanda-tanda. Kedatangan

tanda-tanda tersebut diatas tidak dalam usia yang sama antara pria dan wanita ada

kemungkinan tidak sama pula. Tergantung kematangan fisik masing-masing, ada

yang lebih cepat ada yang sedikit lambat dari yang lainnya. Berdasarkan uraian

itu maka kedewasaan ditentukan dari mimpi dan rusyd. Akan tetapi umur mimpi

dan rusyd terkadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah

bermimpi adakalanya belum rusyd dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan

dalam perbutan sehari-hari.11

Karena itu pada dasarnya kedewasaan dapat di tentukan dengan umur dan

dapat pula dengan tanda-tanda. Tanda-tanda kedewasaan seseorang dapat dilihat,

misalnya pada laki-laki terjadi perubahan suara yang besar, tumbuh bulu ketiak,

tumbuh zakun dan lain sebagainya. Dan bagi wanita yaitu telah mengalami

menstruasi, tumbuh bulu ketiak, perubahan pada payudaranya dan lain sebagainya

ini adalah tanda-tanda kedewasaan yang wajar dan alamiah, yang akan dialami

oleh setiap orang dan biasanya bagi laki-laki ketika menginjak umur 15 tahun dan

wanita sekitar 9 tahun.12

Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka

perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut

11

Helmi Karim, Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku dua); Kedewasaan Untuk

Menikah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, h. 83.

Menikah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, h. 83.

22

mayoritas ahli fiqh, dan di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun menurut Abu

Hanifah.13

Adapun Hukum melakukan Pernikahan di bawah umur, menurut

pandangan Jumhur Fuqoha menyatakan mengesahkan perkawinan di bawah

umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal

bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya, beberapa argument yang

dikemukakan antara lain adalah sebagai berikut:14

s

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka

masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam

urusannya.” (QS. At-Thalaq (65): 4)

13 Imam Alaudin Al-kasani Abu Bakar Bin Mas‟ud, Badai’ al shanai, (Kairo: Dar al-hadits,

1426H/2005M), Juz III, h. 457.

14

Muhammad Husein, Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender,

(Yogyakarta: LKIS, 2001), Cet. Ke-1, h. 68.

23

Ayat ini menjelaskan masa iddah (masa menunggu) untuk perempuan-

perempuan yang sudah menopause dan untuk perempuan yang belum haid. Masa

Iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Dengan demikian

secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan

bisa dilaksanakan pada perempuan usia belia atau remaja, karena Iddah hanya

bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah menikah dan bercerai.15

Para ulama mazhab pada umumnya dahulu membolehkan seorang bapak

sebagai wali mujbir menikahkan anaknya baik itu laki-laki atau perempuan yang

masih di bawah umur seperti:

1. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan „Aisyah yang masih belia. Dalam

hadits disebutkan: “sesungguhnya Nabi menikahi (Aisyah) pada saat usia 6

tahun dan menggaulinya pada saat usia 9 tahun dan hidup bersama selama 9

tahun.” Riwayat Al-Khamsah. Imam Muslim menambahkan “pada saat Nabi

meninggal usia Aisyah saat itu adalah 18 tahun.”16

2. Diantara para sahabat Nabi SAW, ada yang menikahkan putra-puytrinya atau

keponakannya yang dianggap belia. Seperti Abu Bakar menikahkan anak

perempuannya yang bernama Ummi Kultsum ketika itu juga masih belia.17

15 Muhammad Husein, Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender,

(Yogyakarta: LKIS, 2001), Cet. Ke-1, h. 69.

16 Manshur „Ali Nasif, Al-Taj Al-Jami’ Al Ushul Fi Ahadits Al-Rasul, (Beirut: Dar-al-Kutub

al-„Arabiyah), Jilid II, h. 259.

17

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad, Al-Mughiri, (Beirut:

Dar-al Fikr, 1405H), Juz IV, h. 487.

24

2. Batasan Usia Minimum Perkawinan Menurut Hukum Positif

Batasan usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin.

Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara

atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan nikah dibawah umur,

batasan usia nikah dibawah umur dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut:

1. Batasan usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2),

yaitu: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan

pada pasal 7 ayat (1), yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

mencapaiusia 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2), yaitu: “Dalam hal

penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria

atau pihak wanita. Dan pada ayat (3), yaitu: “Ketentuan-ketentuan mengenal

keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat(3) dan(4)

Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut

ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat

(6)”. 18

18

Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan

Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 82-83

25

2. Batasan usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1),

yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16

tahun”. Dan pada ayat (2), yaitu: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai

umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6

ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun1974.” 19

3. Sedangkan batasan usia nikah menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHper), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang

belum mencapai 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan

mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah

berkuasa menghapus larangan ini dengan memberi “Dispensasi”.20

19

Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan

Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 5-6.

20

Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan

Perdata (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 226.

26

3. Perbandingan Negara Batasan Usia Minimun Pernikahan

a. Negara Turki

Dalam Undang-undang Turki umur minimal seseorang yang hendak

menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki 17 tahun bagi perempuan. Dalam

kasus tertentu pengadilan dapat mengijikan pernikahan pada usia 15 tahun

bagi laki-laki dan 14 tahunbagi perempuan setelah mendapat ijin dari orang

tua atau wali. Undang-undang yang mengatur umur nikah ini sudah

diamandemen pada tahun 1938. Saat ini (tahun 1972) dalam kasus-kasus

tertentu, pengadilan masih boleh mengijinkan pernikahan pada usia 15 tahun

bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Dalam Fiqh Hanafi wacana

tentang batasan umur pernikahan tidak secara kongkrit menyebut umur, hanya

secara tegas disebutkan bahwa salah satu syarat pernikahan dalah berakal dan

baligh, sebagaimana juga keduanya menjadi syarat umum bagi

operasionalisasi seluruh tindakan yang bernuansa hukum. Karena itu baligh

hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum bukan merupakan

syarat keabsahan pernikahan.21

b. Negara Iran

Usia minimum boleh melaksanakan pernikahan bagi pria adalah 18

tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita. Bagi seseorang yang menikahkan

anaknya yang masih di bawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6

21

M. Atho‟ Muzdhar dan Khaeruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,

(Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 43.

27

bulan hingga 2 tahun. Jika seseorang anak perempuan dikawinkan di bawah

usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat di penjara selama 2 hingga

3 tahun. Di samping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat

dikenai denda 2-20 riyal.

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan tersebut bebeda

dengan pandangan hukum mazhab Ja‟fari. Menurut mazhab Ja‟fari, seseorang

telah dipandang dewasa (karenanya dapat melangsugkan perkawinan) jika

telah berumur 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita. Mazhab Ja‟fari juga

memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih

dibawah umur. dengan demikian, ancaman hukuman bagi wali yang

mengawinkan anak di bawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga

di Iran yang bersifat administratif.22

c. Negara Yaman Selatan

Sebagaimana hukum keluarga di negara-negara yang lain, Yaman

Selatan juga ditetapkan adanya batasan usia minimum pernikahan, yakni 18

tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, batasan ini

terkait dengan keabsahan akad nikah, hamnya disebutkan bahwa itu

merupakan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan.

Masih terkait dengan usia calon pengantin, juga ditetapkan bahwa

perbedaan usia antara kedua calon pengantin tidak boleh lebih dari umur 20

tahun, kecuali bila calon perempuannya telah mencapai usia 35 tahun. Dalam

22

Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h. 59.

28

pandangan Fuqaha Klasik, tidak ada larangan seperti ini, yang sering

dijadikan rujukan adalah perkawinan Nabi dengan Aisyah, yang beda usia

keduanya sangat jauh pada saat pernikahan.23

d. Negara Tunisia

Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah

berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 Undang-

undang 1956, yang mana sebelum diubah, ketentuan usia nikah adalah 17 tahun bagi

perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Dengan ketentuan bahwa baik laki-laki

maupun perempuan harus berusia 20 tahun untuk boleh melangsungkan pernikahan,

bagi perempuan yang masih berusia 17 tahun harus mendapaat izin dari walinya. Jika

sang wali tidak memberikan izin, maka perkara tersebut dapat diputuskan oleh

pengadilan. Akan tetapi, pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa

untuk dapat melangsungkan pernikahan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia

20 tahun dan perempuan telah mencapai umur 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang

belum sampai batasan usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari Pengadilan. Izin

tidak dapat diberikan jika tidak ada alasan-alasan yang kuat dan keinginan yang jelas

dari masing-masing pihak.24

e. Negara Maroko

Batas minimum usia di Negara Maroko bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan

bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan ijin wali jika perkawinan

dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan.

Pembatasan demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur‟an, al-Hadits

23 Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h.73. 24

Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h. 87

29

maupun kitab-kitab fiqh. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh

merupakan salah satu syarat bolehnya perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali

mempelai. Imam Malik menetapkan umur 17 tahun baik bagi laki-laki maupun

perempuan untuk dikategorikan baligh, sementara madzhab Syafi‟i dan Hambali

menetukan umur 15 tahun, dan hanya madzhab Hanafi yang membedakan batas umur

baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun.

Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batas minimal adalah laki-laki

15 tahun, dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bahwa pada umur itu ada laki-laki

yang sudah mengeluarkan sperma dan ada perempuan yang sudah haid sehingga bisa

hamil.25

C. Faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Umur

1. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya orang tua harus tahu dan paham bahwa pendidikan

merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, tuntunan dan pembinaan pada

generasi bangsa dengan karakter sesuai cita-cita bangsa dan Negara. Tetapi

Rendahnya tingkat pendidikan maupun tingkat pengetahuan orang tua, anak dan

masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang

masih dibawah umur. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk

perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

25

Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h. 109.

30

Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara

matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu

tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa

dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya. Kalau pernikahan

dilakukan di bawah umur 20 tahun, maka secara emosi remaja masih ingin

berpetualang menemukan jati dirinya.

Kurangnya pendidikan bisa dikarenakan faktor ekonomi, dari faktor

ekonomi inilah seseorang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan juga

dikarenakan oleh keluarga yang relative besar. Selain itu faktor social budaya

juga mempengaruhi kurangnya pendidikan, pendidikan masyarakat di lingkungan

sekitar yang tergolong rendah menyebabkan para remaja malas melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.26

2. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologis seseorang dikatakan sudah memasuki usia

remaja yaitu usia 16 atau 17 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Seseorang

disebut masa remaja apabila sudah ditandai dengan kematangan seksual dan

memantapkan identitasnya sebagai individu terpisah dari ketergantungan keluar,

mempersiapkan diri menghadapi tugas, menentukan masa depan dan mencapai

usia matang secara hukum.

26

Ph. D. Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 182.

31

Masa remaja disebut sebagai masa peralihan karena ada peralihan dari

masa pubertas menuju dewasa. Peralihan berarti terputusnya atau berubah dari

apa yang pernah terjadi sebelumnya. Peralihan berkaitan dengan perkembangan

dari setiap tahap. Apa yang pernah tertinggal pada satu tahap akan memberikan

dampak ketahap yang berikutnya. Selama periode peralihan, anak remaja banyak

mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, atau sosial.

Bentuk fisik remaja yang semakin sempurna dan mirip dengan orang

dewasa. Dengan demikian juga perkembangan intelektual, psikis, dan social. Dia

semakin ingin dapat status, bebas menetukan sikap, pendapat dan minat, ingin

menolong dan ditolong orang lain, belajar bertanggung jawab dan pola

pergaulannya yang sudah mengarah pada heteroseksual.27

3. Hamil sebelum menikah

Faktor ini saya pisahkan dari faktor di atas, karena jika kondisi anak

perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan

anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua

gadis ini tidak setuju dengan calon mantunya.tetapi karena kondisi kehamilan si

gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan

ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon

27

Herri Zan Pieter, dkk, Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan (Jakarta: Kencana,

2011), Cet Ke-1, h. 90

32

suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan

permohonan dispensasi kawin.28

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis,

orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini,

jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana

perkawinan yang diamanatkan Undang-undang bahkan agama. Karena sudah

dapat di bayangkan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja di

kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan

keterpaksaan (kehamilan).

4. Faktor Ekonomi

Kita masih menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang

sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi

mempunyai anak gadis, maka anak gadisnya akan diserahkan sebagai “alat

pembayaran” kepada orang yang mempiutangi. Dan setalah anak itu dikawinkan,

maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.29

Banyak juga orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan

menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan

mengurangi beban ekonomi keluarga dapat membantu beban ekonomi kelurga

28

Abu Zahlan, Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Berencana, (Rindang

NO. V tahun XII), h. 12. 29

Chadijah Nasution (alih bahasa), Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-

Undangan, h. 84

33

tanpa berpikir akan dampak positif atau negatif yang terjadi atas pernikahan

anaknya yang masih di bawah umur.

5. Faktor Perintah Orang Tua

Pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang melaksanakan

keinginannya untuk mengawinkan anak-anaknya, pada hal usianya masih relatif

muda yaitu belum mencapai usia minimal untuk menikah yang diatur dalam

undang-undang Perkawinan. Si anak tidak mempunyai pilihan lain kecuali

mematuhi keinginan orang tua. Anak dinikahkan dengan laki-laki yang sama

sekali tidak dikenal.30

Orang tua kerapkali memaksakan keinginannya untuk mengawinkan

anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan untuk kebahagiaan anaknya.

Agar tidak menjadi perawan atau perjaka tua. Mereka berasumsi manikah di atas

usia ideal adalah aib, sebab ada kekhawatiran turunnya minat pria menikahinya.

Selain itu, Memet Tanumidjaja menambahkan faktor lain yang menjadi penyebab

perkawinan di bawah umur yaitu : Pertama, kurangnya perhatian atau pengertian

tentang agama Islam yang menekankan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang

tinggi dan mulia. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, adanya anggapan bahwa perceraian

bukan merupakan hal tercela, bahkan ada daerah yang bisa dikatakan kawin-cerai

beberapa kali sudah menjadi tradisi dan akan menambah status. Keempat, banyak

30

Hilmam Adikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum

Adat, Hukum Agama, h. 46

34

yang belum mengerti pentingnya pendidikan, dan banyak orang tua yang tidak

menyadari dampak negatif perkawinan usia muda terhadap kesalahan ibu dan

anak.31

31

Memet Tanumidjaja, Dampak PerkawinanUsia Muda Dalam Kehidupan Rumah

Tangga dan Kesejahteraan Sosial. Mimbar Ulama, Perkawinan Usia Muda Bagaimana, No. 156.

Tahun XV, 1991, h. 24.

35

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

DAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tigaraksa

1. Legalitas Intitusi

Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 tanggal 01 Nopember 1996 dan

Pengadilan Agama tigaraksa diresmikan pada hari kamis tanggal 21 Agustus 1997

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1418 H oleh Direktur Peradilan

Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo)

PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let.Kol. Agus

Junara menjabat sebagai Bupati.

2. Legalitas Yurisdiksi Relatif

Yurusdiksi relatif ( kewanangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum

kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten

Tangerang dan kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

antara Drs. H. ABDURAHMAN ABROR selaku Ketua pengadilan Agama

Tangerang kepada Drs. A.D. DIMYATI, SH selaku ketua pengadilan Agama

Tigaraksa yang terdiri dari 19 kecamatan 3 kemantren dan 306 Desa serta

36

berdasarkan PERDA Kabupaten Tangerang telah mengalami Pemekaran menjadi

36 Kecamatan.

3. Infrastruktur Kantor

Pada saat diresmikan Pengadilan Agama Tigaraksa berkantor di Jln. raya

serang Km. 12 Kp. Pulo, Desa Bitung jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang dengan luas bangunan 7 x 12 meter di atas tanah 864 meter. Pada

tahun 2002 Pengedailan Agama Tigaraksa menempati Gedung Baru yang terletak

di Jalan mesjid Agung Al-Amjad No.1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten

Tangerang dengan luas tanah 2000 M dengan gedung berlantai 2 yang terdiri dari

ruang ketua, ruang wakil ketua, Ruang Panitera sekertaris, Ruang hakim, ruang

kesekretariatan, ruang kepaniteaan, 2 buah ruang sidang, ruang arsip, ruang

tunggu para pihak, ruang register, ruang komputer, ruang perpustakaan dan ruang

kasir.

B. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa

depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu institusi. Visi

Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak dan

arah kebijakan Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang diembannya.

37

Visi Mahkamah Agung RI adalah "Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung". Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai underbow

Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk

mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat.

Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjabarkan visi. visi

Pengadilan Agama Tigaraksa, yaitu : Mewujudkan Pengadilan Agama

Tigaraksa yang modern dan dipercaya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu

institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik. Misi Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari

Keadilan

c. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

d. Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjabarkan misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan pelayanan prima, cepat dan professional dengan biaya ringan

b. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas input, proses dan output eksternal

pada peradilan

c. Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan

d. Mengupayakan sistem informasi sesuai program IT

38

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa mengacu pada Undang-

Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, surat keputusan ketua

Mahkamah Agung nomor : KMA/004/II/92 tentang organisasi dan tata kerja

kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA nomor

5 tahun 1996 tentang struktur organisasi peradilan. Berikut bagan struktur

organisasi pengadilan agama tigaraksa :

Struktur Organsasi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1 B

Gambar.3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa

C. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tigaraksa

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang

diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

39

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di

Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili

perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam

struktur 0rganisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di

tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan

kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan

oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam

kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian,

pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk

menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang

perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi

syariah.

40

Fungsi:

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat strukturan dan fungsional dan

pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun

administrasi umum

2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan

pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)

Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

D. Tipologi Masyarakat Kabupaten Tangerang

Masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis

dan gemar akan kesenian. Beberapa kesenian yang berkembang sampai saat ini

adalah Seni Musik Gambang Keromong dan Tari Krecek yang merupakan tarian

pergaulan yang banyak berkembang di kawasan Teluknaga dan Kosambi.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang pertahun selama

sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 3,77 persen lebih

tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Banten yang

hanya 2,78 persen per tahun. Dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang sekitar

959,61 kilo meter persegi yang didiami oleh 2.834.376 orang maka rata-rata

tingkat kepadatan penduduk Tangerang adalah sebanyak 2.954 orang per kilo

meter persegi.

Pada tahun 2011, dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sebanyak

2.928.200 orang terdapat 2.039.565 orang atau 69,65 persen merupakan

41

Penduduk Usia Kerja (PUK 15 th keatas). Dari jumlah tersebut, hampir 70

persennya merupakan angkatan kerja dan sisanya adalah penduduk bukan

angkatan kerja. Selama tiga tahun terakhir ini jumlah angkatan kerja di Tangerang

terus menurun. Berbeda dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang

terus meningkat dari tahun ke tahun, terakhir pada tahun 2011 sampai pada level

69,46 persen.Jumlah penduduk yang terserap dalam dunia tenaga kerja dalam tiga

tahun terakhir juga terus menurun, untuk tahun 2011 sebesar 1,21 juta orang. Hal

ini sejalan dengan penduduk yang menganggur juga terjadi peningkatan yang

mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dari 14,01% di tahun 2010

menjadi 14,42% di tahun 2011.Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor industri

pengolahan menduduki peringkat pertama penyerapan tenaga kerja di Tangerang

dengan persentase mencapai 44,89 persen. Sektor industri merupakan sektor

ekonomi utama untuk menunjang perekonomian Kabupaten Tangerang. Disusul

kemudian oleh sektor perdagangan menduduki peringkat kedua dengan persentase

23,01 persen, sektor jasa sebesar 13,12 persen, sektor pertanian sebesar 6,22

persen dan sektor lainnya selain sektor diatas sebesar 12,76 persen. Sedangkan

menurut status pekerjaan, sebagian besar penduduk Tangerang atau sekitar 62,68

persennya berstatuskan buruh/karyawan. Selanjutnya peringkat kedua adalah

status berusaha sendiri sekitar 18,94 persen dan yang terendah adalah status

berusaha dibantu pekerja tetap hanya sebesar 2,3 persen.1

1 tangerangkab.bps.go.id di akses pada tanggal 8 Jan 2015 pukul 21.00

42

Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di

bidang pendidikan. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat

tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat

prosentase melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang

ditamatkan. Tercatat tahun 2011 sekitar 95,86 persen dari total penduduk berusia

lima belas tahun ke atas memiliki kemampuan membaca dan menulis serta rata-

rata bersekolah selama 8,95 tahun atau kebanyakan memutuskan berhenti saat

menduduki kelas 3 SLTP.

Sedangkan untuk angka partisipasi sekolah penduduk Tangerang untuk

berbagai kelompok usia tercatat untuk tahun 2011, angka partisipasi sekolah

untuk kelompok usia SD, usia SLTP, dan usia SLTA masing-masing sebesar

98,66 persen, 88,41 persen dan 48,88 persen. Walaupun tamatan jenjang

pendidikan lebih tinggi dari pada SD mengalami peningkatan, namun bila melihat

kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi persaingan (antar

daerah dan global), maka pemerintah daerah masih harus bekerja keras untuk

dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Disamping berupaya untuk

memperbesar kesempatan masyarakat (khususnya dari masyarakat miskin) agar

dapat memperoleh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tapi juga berupaya

meningkatkan akses masyarakat untuk bisa menamatkan pendidikan di perguruan

tinggi.

43

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin yang ada di

daerah tersebut. Batasan yang digunakan dalam menentukan penduduk miskin

adalah “garis kemiskinan” yaitu berdasarkan pengeluaran penduduk untuk

konsumsi makanan yang mencapai 2100 kalori per hari. Angka kemiskinan

Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 sebesar 7,18 persen lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,55 persen. Berdasarkan data

Susenas 2010, jumlah penduduk miskin di Tangerang sekitar 205.100 orang.

Sedangkan garis kemiskinan untuk tahun 2010 sebesar 258.155

rupiah/kapita/bulan.

44

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DAN PERTIMBANGAN

HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TAHUN 2013

A. Faktor dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Faktor yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan permohonan

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu: Hamil di luar nikah,

banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya

perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama.

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya

terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri

dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui

adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal

tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam

menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang

ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-

anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama. Orang tua

seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika dalam

keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran dikalangan

45

remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal anak-anak

tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan.

Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup

serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan

yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut.

Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan.

Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya pernikahan, tentu saja akan

menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itu, mayoritas alasan permohonan dispensasi nikah adalah

karena calon perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah

sedemikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah

menikahkan anaknya tersebut karena bayi yang ada di dalam kandungan calon

mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa pernikahan yang sah anak

yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya dan akan menimbulkan

dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

Faktor ini yang seringkali diajukannya permohonan dispensasi nikah oleh

pemohon dan permohonan tersebut secara terpaksa dikabulkan. Karena demi

menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi nikah tersebut.

Kemudian Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang

melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan

membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil

contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP

46

atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh

jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud.

Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut

akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan

setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor

menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada di

dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat

bekerja sebagai buruh, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan

kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang tidak menikah dini mungkin

dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi

kemerdekaaan dengan baik.

Dampak dari perkawinan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang

akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, sehingga dampak negatif yang

terlihat sangatlah jelas, bahwa perkawinan pada usia dini bagi perempuan rentan

menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-

organ reproduksi kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidak

mampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.

Indonesia tercatat sebagai Negara yang sangat tinggi angka kematian ibu

melahirkan (AKI). Hal ini mesti dihindari. Tingginya angka kematian ibu bukan

hanya karena faktor kekuranagan gizi dan kurang sehatnya organ-organ

reproduksi, tetapi juga banyak pemahaman keagamaan yang kurang tepat dengan

47

kita.1 Sementara itu, sikap pro terhadap perkawinan di bawah umur beralasan

bahwa nikah usia muda menjadi suatu kebiasaan dan tradisi yang telah

membudidaya dibeberapa masyarakat.

Secara medis penelitian menunjukan bahwa perempuan yang menikah

usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam

kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang akan sering timbul, seperti

terkenanya kanker rahim “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas

ataupun berhubungan intim dengan berganti-gantian pasangan.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian

Dispensasi Nikah Tahun 2013 di Pengadilan Agama Tigaraksa

1. Deskripsi Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa

Tahun 2013

Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai salah satu dari pelaksana badan

Peradilan Agama di wilayah RI banyak menerima perkara yang telah dan akan

diputus, tahun 2013 perkara yang masuk 3907. Dari sekian banyak perkara yang

masuk hanya ada 5 (lima) putusan atau penetapan dispensasi nikah. Permohonan

dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Tigaraksa mayoritas

dikabulkan oleh hakim. Permohonan yang tidak diterima persentasenya sangat

kecil. Biasanya penolakan tersebut dikarenakan ternyata setelah diadakan

1 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Jakarta:

Grahacipta, 2005), Cet. Ke-1, h. 34-35

48

pemeriksaan yang seksama antara pemohon dengan calon pasangannya memiliki

larangan kawin atau ada hal-hal yang menyebabkan keduanya tidak

diperbolehkan menikah,2 seperti keduanya masih mempunyai hubungan mahram.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yamg memungkinkan untuk memberikan

dispensasi tersebut. Oleh karena itu penulis akan menganalisa putusan-putusan

hakim dalam memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Dari beberapa penetapan dispensasi kawin tersebut dapat di klasifikasikan

alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah berdasarkan dua hal:

1. Karena sudah terlanjur hamil (2 perkara).

2. Karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan hukum

yang berlaku (3 perkara).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan tentang alasan yang

disampaikan oleh pihak pemohon dispensasi kawin kepada hakim dalam perkara

pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa:

a. Putusan nomor: 0352/pdt.G/2013/PA.Tgrs.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah perempuan

berusia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan.

2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 sampai 10 dan INPRES No.1

Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai 44 dalam Bab Larangan Kawin.

49

Anak Pemohon adalah laki-laki yang berusia 18 tahun 10 bulan, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Tangerang Selatan. Telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 05 Juli

2013.

Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya

dalam berita acara, dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

menurut Syariat Islam.

2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap

untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena

keduanya telah bertunangan sejak lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan

mereka yang telah sedemikian eratnya.

4. Meminta Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Permohonan

Dispensasi Nikah untuk anaknya.

Bukti dalam persidangan perihal permohonan dispensasi nikah dibawah umur

di Pengadilan Agama Tigaraksa.

1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 2 tahun.

2. Hubungan kedua anak tersebut sudah seperti layaknya suami istri.

3. Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia anak

pemohon belum memenuhi batas waktu umur pernikahan.

4. Calon mempelai wanita dalam keadaan hamil.

50

Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah dibawah umur


Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan pertimbangan hukum

kepada anak yang masih di bawah umur karena Kantor Urusan Agama

setempat telah menolak mencatat proses pernikahan kedua mempelai, kedua

mempelai yang ingin menikah tidak mempunyai hubungan yang dilarang

untuk melakukan pernikahan sebagaimana hal tersebut yang terdapat pada

Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974. Kemudian majelis

Hakim dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan kaidah fiqih yang

menyatakan :

د رء ا لوفا سد هقد م على جلة ا لوصا لح

Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari

pada menarik kemaslahatan”.3


seperti demikian karena kedua anak tersebut sudah bertunangan selama 2

tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan

yang hal tersebut merupakan salah satu fakta yang dapat mengarah kepada

perbuatan atau tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hokum,

maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualia bahkan saat ini

calon istri dalam keadaan hamil sehingga jika tidak segera dinikahkan akan

3 Musthafa Ahmad al-Zarqa, Syarh al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam,

1422H/2001M), Cet. VII, h. 205.

51

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta menimbulkan kemadlaratan

(kerusakan) yang lebih besar sehingga menghindari kemadlaratan lebih

diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan), hal ini sesuai dengan

kaidah fiqhiyyah di atas.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut,

maka permohonan pemohon cukup beralasan hokum sehingga berdasarkan

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim

memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon unutk menikah dengan

kekasihnya.

b. Putusan nomor: 0455/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah laki-laki

berusia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Perum Griya Lestari Permai Blok D.2 No.40 RT.002 RW.009 Desa Sindang

Panon Kecamatan Sindang jaya Kabupaten Tangerang.

Anak pemohon adalah perempuan yang berusia 16 tahun beragama Islam,

yang bertempat tinggal di Perum Griya Lestari Permai Blok D.2 No.40

RT.002 RW.009 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten

Tangerang. Dan calon suami pemohon yang berusia 17 tahun 5 bulan

beragama Islam, yang bertempat tinggal di Kampung Gelam RT.08 RW.02

No.117 Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang,

telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal, 22

Februari 2013.

52















2. Hubungan kedua anak tersebut sudah seperti layaknya suami istri.



4. Calon mempelai wanita dalam keadaan hamil.




kepada anak yang masih di bawah umur berdasarkan bukti surat serta

53

keterangan 2 (dua) orang saksi, para pemohon telah ditolak oleh Kantor

Urusan Agama setempat dengan alasan yang bersangkutan belum memenuhi

syarat untuk melangsungkan pernikahan, belum cukup umur, kemudian juga

yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya karena hubungan antara anak

pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini

anak pemohon sudah dalam keadaan hamil, sehingga apabila tidak segera

dinikahkan nasib jani yang hampir dilahirkan statusnya harus diselamatkan,

olehkarena itu meskipun usianya belum mencapai 19 tahun sebagai syarat

minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

c. Nomor register perkara: 0172/pdt.G/2013/PA.Tgrs.


berusia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Tangerang.

Anak pemohon adalah perempuan yang berusia 15 tahun 9 bulan, yang

bertempat tinggal Kabupaten Tangerang, telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 14 Maret 2013.





54




keduanya telah bertunangan sejak lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan






1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 2 bulan.

2. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada hubungan darah.






kepada anak yang masih di bawah umur berdasarkan kepada kesiapan antara

kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan, padahal masih dibawah

batas minimal usia pernikahan, namun keduanya telah sama-sama ingin

melaksanakan pernikahan maka pemohon sangat khawatir apabila pernikahan

keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

55

Kedua belah pihak secara mental dan fisik telah cukup layak untuk

menjalakan kewajiban sebagai suami istri meskipun belum mencapai batas

minimal usia pernikahan, oleh karena itu pernikahan tersebut dapat mencegah

perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qai’dah Fiqhiyyah yang

berbunyi:




Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah cukup

beralasanmengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya berdasarkan pasal 7

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan pasal 15 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan

permohonan Pemohon.

d. Nomor register perkara: 0173/pdt.G/2013/PA.Tgrs


berusia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta

bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Bahwa Pemohon hendak

menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan isteri Pemohon (Anak

Pemohon) adalah laki-laki yang berusia 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dengan Calon

4 Syarh al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422H/2001M), Cet. VII, h. 205.

56

istri 16 tahun 11 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten

Tangerang.








keduanya telah bertunangan sejak lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan






1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 1 bulan.




Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah dibawah

umur di Pengadilan Agama Tigaraksa.

57











berbunyi:








permohonan Pemohon.


58

e. Nomor register perkara: 0375/Pdt.G/2013/PA.Tgrs


berusia 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung

Bojong, RT.002 RW.001, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang.

Adapun duduk perkara didalam putusan ini, bahwa Pemohon dalam surat

permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tigaraksa tanggal 13 Agustus 2013. Bahwa pemohon hendak menikahkan

anak kandung Pemohon adalah perempuan yang berusia 15 tahun 2 bulan,

agama Islam, tempat tinggal Bojong RT.002 RW.001, Kelurahan Bojong,

Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.












59



















berbunyi:


60







permohonan Pemohon.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama

Tigaraksa

Pada dasarnya putusan pengadilan itu merupakan representatif dari rasa

keadilan yang di dapat oleh kedua belah pihak. Hakim dalam memutuskan

perkaranya harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai

dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Karena itu, dasar pertimbangan

yang bersifat materiil belum tersedia, maka yang ditempuh oleh hakim di

peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum (rechtsvinding law),

dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah ijtihad.7

Dalam hal ini berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah seperti yang

telah diuraikan dalam duduk perkara dan dasar hukum putusan pengadilan di atas.


7 Muhammad Bin Adbul Karim bin Abi Bakar AhmadAl-Syahrastani, al-milal wa al-

nihal, Juz I, (Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976), h. 205.

61

Putusan nomor: 0352/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Permohonan tersebut dikabulkan

dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kaidah fiqhiyyah yaitu:


Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada

menarik kemaslahatan”.

Jika kita melihat dasar hukum hakim dan melihat fakta persidangan

putusan tersebut dapat dibenarkan, karena hakim melihat kemaslahatan kedua

belah pihak dikabulkan permohonannya, yaitu memberikan izin menikah

sehingga dalam melakukan hubungan badan menjadi halal dengan adanya ikatan

perkawinan dan para pihak ingin pernikahannya sah menurut agama dan Negara

dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang

oleh agama.

Jika melihat kasus ini dimana calon mempelai masih dibawah batas usia

minimum perkawinan sangat rentan sekali terjadi perceraian nantinya. Karena

pada usia tersebut masih labil dan belum adanya kematangan. Oleh karena itu,

hakim harus melakukan penilaian dan berijtihad dalam memberikan dispensasi

nikah, apalagi sebelumnya para pihak sudah melakukan hubungan intim dan

sudah hamil.

Pemberian dispensasi nikah bagi para pihak yang sudah melakukan

hubungan intim dan sudah hamil adalah suatu yang dilematis bagi para hakim

dimana para pihak belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan dan

62

membina rumah tangga tetapi disisi lain demi untuk mencegah perbuatan-

perbuatan yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama Islam, maka hakim

mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.8

Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab

diajukannya dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan

orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat

mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak- anaknya.

Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang

tua yang anak laki- lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya,

sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan Undang- Undang

untuk menikah, akan mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan

pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak- anaknya dengan baik.

Anak- anak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan

menyebabkan terjadinya kehamilan juga akan mengalami hal yang sama di dalam

masyarakat. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di

mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan

oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak- anaknya lebih jelas dan sah di

mata hukum.

Dengan keabsahan hubungan atau status perkawinan di mata hukum,

maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh perempuan yang

8 Wawancara dengan Bapak Drs. Muhyar, SH,.MH. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa,

Kamis 30 Januari 20

63

telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah tersebut, juga akan jelas. Hal ini

sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi yang akan dilahirkan nantinya.

Karena bayi yang akan dilahirkan tersebut, tidak patut memikul dosa masa lalu

orang tuanya. Jika permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan

maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi calon bayi yang akan

dilahirkan.

Hal tersebut seperti Putusan nomor: 0455/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Bahwa

Kantor Urusan Agama tempat dia tinggal telah menolak dengan alasan belum

cukup umur. pernikahan ini sangat mendesak dan keduanya telah bertunangan

selama 3 tahun dan hubungan mereka sudah sangat intim dan pernah melakukan

hubungan suami istri yang mengakibatkan calon istri sudah hamil 8 bulan.

Sebagai orang tua, pemohon sudah mengingatkan anaknya agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan. Namun, upaya orang tua ini tidak berhasil. Sehingga,

pemohon menghendaki agar anaknya tersebut segera dinikahkan dengan pacarnya

demi kebaikan mereka berdua kelak. Untuk mengawinkan anaknya, pemohon

terhambat usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai

dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan

tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke

Pengadilan Agama Tigaraksa.

64

Dalam kasus semacam ini, Permohonan dispensasi umur perkawinan

diberikan. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon

mempelai ini dinikahkan agar status mereka jelas dan status anak yang ada di

dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata hukum. Apabila

permohonan dispensasi tidak dikabulkan, maka mungkin saja timbul hal-hal yang

tidak diinginkan, misalnya si calon mempelai perempuan nekat menggugurkan

kandungannya, mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu kepada

masyarakat sekitarnya. Jika hal ini terjadi, maka si calon mempelai perempuan ini

melakukan dosa besar lagi selain melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Untuk menghindari hal- hal yang demikian, maka harus benar-benar

mempertimbangkan manfaat dari adanya Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 kepada masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi

umur perkawinan.

Pada Putusan Nomor: 035/pdt.P/2013/PA.Tgrs dan Putusan Nomor:

0455/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Bahwa kedua putusan tersebut hakim dalam

memberikan penetapan dispensasi nikah melihat kepada anak pemohon yang

sudah dalam keadaan hamil, karena jika tidak di kabulkan akan timbul hal-hal

yang tidak diinginkan. Sebagaimana terdapat pada surat Al Maa’idah ayat 87

yang berbunyi9 :

9 Yusuf Al- Qaradhawi, Halal Haram Dalam Islam (Jakarta: Akbar, 2004), Cet. 1, h. 225.

65

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui

batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

(QS. Al-Maa’idah: 87)

Putusan Nomor: 172/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Putusan Nomor

173/pdt.P/2013/PA.Tgrs dan Putusan Nomor: 0375/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Bahwa

Ketiga putusan di atas terhadap pertimbangan hakim memiliki kesamaan dalam

memberikan dispensasi nikah, didalam permohonan tersebut bahwa pertimbangan

hakim hanya didasarkan pada kesiapan kedua belah pihak untuk melangsungkan

pernikahan. Jika dilihat dari sudut kesediaan memang ini dapat dibenarkan untuk

dikabulkannya permohonan tersebut. Artinya dalam hal ini hakim tidak

memandang apakah para pihak sudah pernah melakukan hubungan intim atau

belum.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan

dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur pada tahun 2013 hampir semua

putusannya dalam pertimbangan dan dasar hukumnya adalah untuk menghindari

terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan kaidah fiqhiyyah :

66


Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada

menarik kemaslahatan”

Perbuatan yang dilarang dalam agama salah satunya adalah mendekati

zina, karena perzinaan dapat menyebabkan pencampuradukan nasab, tindakan

pidana terhadap keturunan, kehancuran rumah tangga, keretakan hubungan,

tersebarnya penyakit sifilis, pengumbaran nafsu syahwat, dan kemorosotan

akhlak. Maha benar Allah yang telah berfirman10

:

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Al- Israa:32).

Tetapi jika hakim hanya melihat pada menghindari kemadharatan dan

kemaslahatan para pihak, tentunya hakim juga harus melihat dari kemampuan

kesiapan mereka untuk membina sebuah rumah tangga. Sikap yang afdhal dari hal

tersebut ialah mengikuti petunjuk Rasulullah terhadap pemuda muslim yang

belum mampu menikah agar sering berpuasa. Karena puasa dapat mendidik

keinginannya, mengajari kesabaran, menguatkan mental takwa, dan merasa

diawasi oleh Allah. Beliau bersabda:

10

Halal Haram Dalam Islam, 2004, h. 197.

67

يا هعشر الشثاب، هن استطاع هنكن الثاءج فليتزوج، فإنه أغض للثصر وأحصن

للفرج، وهن لن يستطع فعليه تالصوم، فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang memiliki

kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan mata dan

menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah,

karena puasa itu bisa menjadi kendali baginya”. (Riwayat Imam Bukhari, Kitab

an-Nikah, no. Hadits: 5066).11

Hadits di atas memberikan motivasi kepada para pemuda dan pemudi

untuk segera melaksanakan pernikahan jika sudah mampu secara lahir dan

batinnya, dalam hadis diatas, menunujukan bahwa pernikahan dikaitkan dengan

kemampuan, bagi yang belum mampu dan belum memiliki kesiapan untuk

melaksanakan pernikahan maka, tidak termasuk golongan orang yang dianjurkan

untuk menikah. Menikah dalam teks hadits ini dikaitkan dengan kemampuan

seseorang. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan atau kesiapan, dia tidak

dikenai anjuran menikah.

Dengan adanya dispensasi nikah jangan sampai menciderai hakikat dari

pernikahan yang seperti dijelaskan Undang-undang Perkawinan Pasal 1 ayat,

yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.12

11

Halal Haram Dalam Islam, 2004, h. 197. 12

Fokusmedia, (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan), h. 2.

68

Bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan pada Pasal 2 dan 3,

yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.13

Artinya

dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam membina rumah tangga sehingga

apa yang dicita-citakan Undang-undang Perkawinan bisa terwujud.

Secara fakta persidangan dikabulkannya permohonan tersebut telah sesuai

dengan syariat Islam yaitu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

agama karena orang yang sudah melakukan hubungan intim akan menimbulkan

suatu keterlibatan emosi dalam diri seorang wanita atau pria. Oleh karena itu,

dibutuhkan ketelitian dan ijtihad hakim dalam memberikan dispensasi nikah,

yaitu tidak hanya mendasarkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang

dilarang agama.

Dengan demikian dari 5 putusan diatas bahwa pertimbangan hakim dalam

memberikan dispensasi nikah terdapat 2 (dua) pertimbangan. Pertama, bahwa

calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah kecuali syarat umur

yang didasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan

disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia

minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama

13

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007),

Cet. Ke-5, h. 110.

69

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak

perempuan. Pada pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk

mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena Pengadilan Agama merupakan

lembaga yang berwenang mengenai permohonan usia perkawinan.

Kedua, pertimbangan hakim melihat pada menolak kemafsadhatan adalah lebih

didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Bahwa mayoritas alasan

permohonan dispensasi nikah adalah karena telah terjadi kehamilan terlebih

dahulu sebelum adanya perkawinan. Hakim memandang bahwa mengabulkan

permohonan dispensasi nikah dapat menghindari kerusakan. Hal ini dikarenakan

perkawinan adalah sesuatuyang sangat mendesak dan harus segera dilakukan agar

status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga

jelas.

Dengan demikian memberikan dispensasi nikah ini memang diperlukan

ijtihad hakim dalam memutus perkara karena di dalam Undang-undang tidak ada

aturan yang memberikan landasan hukum kriteria apa yang dikabulkannya

dispensasi nikah. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) hanya memberikan dasar hukum kebolehan bagi para pihak

yang ingin menikah tetapi belum cukup usianya. Karena hakim sebagai organ

pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum, sehingga apabila hakim

tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

70

maka hakim wajib ber-ijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis.14

Oleh

karena itu hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpikir tekstualis tetapi

harus berpikir progresif, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran baik

dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian hakim disini

bertindak sebagai pembuat Undang-undang dalam arti konkrit, karena hakim

menemukan sekaligus menerapkan pada kasus konkrit yang sedang dihadapi.15

14

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Sari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris

(Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 257.

15

Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia (Jakarta:

Kencana, 2008), h. 469.

71

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan serta penelitian yang

penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama yang

menjadi alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Tigaraksa Kabupaten Tangerang sebagian besar dikarenakan kemerosotan moral

(banyaknya pergaulan bebas) yang mengakibatkan hamil sebelum nikah, karena

faktor ekonomi dalam keluarga yang memaksa mereka untuk nikah muda atau

karena faktor pendidikan yang rendah yang menyebabkan anaknya harus putus

sekolah dan orang tua cenderung menikahkan anaknya yang masih di bawah

umur.

Dalam memberikan penetapan, Majelis Hakim Pengadilan Agama

Tigaraksa mendasarkan pertimbangannya pada hanya pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan kaidah fiqhiyyah yakni,

“menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik

kemaslahatan”. Tetapi jika hakim hanya hanya melihat pada menghindari

kamadlaratan dan kemaslahatan para pihak, tentunya hakim juga harus melihat

dari kemampuan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga, dan dalam

pertimbangannya hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan hukum syara’

72

yang termaktub dalam al-Qur’an dan Sunah Nabi. Kemudian hakim juga harus

menasehati anak pemohon agar tidak mendekati zina, karena perzinahan dapat

menyebabkan pencampuradukan nasab, tindakan pidana terhadap keturunan,

kehancuran rumah tangga, dan kemerosotan akhlak. Yang berdasarkan firman

Allah SWT :

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Al- Israa:32).

B. Saran

Saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang

penulis uraikan diatas, dengan angka-angka perceraian di usia dini yang begitu

besar, maka sudah selayaknya kita semua berbuat untuk menahan laju

peningkatan dini. Ada beberapa alternatif sebagai berikut, yakni:

1. Alangkah baiknya bila UU Perkawinan diperbaharui, terutama pasal 7 ayat (2)

yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan di bawah umur yang

telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dengan tujuan menjaga kesehatan

suami isteri dan keturunannya, sebaiknya dalam UU jugaa dicantumkan

alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

2. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum utamanya ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan

atau instansi yang terkait baik dari pemerintahan maupun masyarakat

73

setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17

(tujuh belas) tahun dengan bentuk penyuluhan bukan seperti seminar yang

membosankan, tetapi melalui permainan atau alat media masa yang sangat

unik seperti komunikasi yang lebih kreatif dan komunikatif sperti cerpen,

novel serta kreasi para pemberita yang memberikan info-info lewat media

masa sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai. Dalam

penyuluhan hukum juga menggabungkan aspek-aspek kesehatan dan hak-hak

anak, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan member sedikit

peningkatan apresiasi bahwasannya anak dengan batasan umur yang dianggap

belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat istimewa.

3. Membangun gerakan bersama “menikah diusia matang”. Hal ini yang paling

sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan jika

dimulai dari lingkup terkecil. Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kecil

dari lingkungan keluarga yang lebih luas hingga menyebar luas ke masyarakat

umum. Hal ini tentu di mulai dengan rasa tanggung jawab pribadi, menjadi

tanggung jawab bersama. Dengan penyuluhan ini, yang intinya menginginkan

kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga seluruh anak Indonesia dan bisa

menikah pada usia matang (produktif).

74

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Andi Syamsu. Usia Ideal Untuk Kawin, Jakarta : Kencana Mas Publishing

House, 2006.

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2002.

Al-Iraqy, Butsainah As-Sayyid. Rahasia Perkawinan Yang Bahagia, Penerjemah

Katrhur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.

Al-Qaradhawi, Yusuf. Halal Haram Dalam Islam cet 1. Jakarta: Akbar, 2004.

Al-Syahrastani, Muhammad Bin Adbul Karim bin Abi Bakar Ahmad. Al-milal wa al-

nihal, Juz I, Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976.

Aripin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia

Jakarta: Kencana, 2008.

Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1996.

Aulia, Nuansa. Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,

dan Hukum Perwakafan), Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.

Bungi, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam

Varian Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia: Sari Nalar Partisipatoris Hingga

Emansipatoris Yogyakarta: LKIS, 2005.

75

Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Husein, Muhammad. Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan

Gender, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad, Al-Mughiri,

Beirut: Dar-al Fikr, 1405H, Juz IV.

Imam Alaudin Al-kasani Abu Bakar Bin Mas’ud, Badai’ al shanai, Kairo: Dar al-

hadits, 1426H/2005M, Juz III,

Kansil, C.S.T, dan Kansil Christine S.T. Kamus Istilah Aneka Ilmu, Jakarta: PT.

Surya Multi Afika, 2001.

Karim, Helmi. Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku dua); Kedewasaan

Untuk Menikah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

----------. Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku dua); Kedewasaan Untuk

Menikah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Manshur ‘Ali Nasif, Al-Taj Al-Jami’ Al Ushul Fi Ahadits Al-Rasul, Beirut: Dar-al-

Kutub al-‘Arabiyah, Jilid II.

Moloeng, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

2004.

Pieter, Herri Zan dkk. Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawata. Cet ke- 1 Jakarta:

Kencana, 2011.

Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta; Balai Aksara, 1987.

Sanggona, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2003.

76

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Tanumidjaja, Memet. Dampak PerkawinanUsia Muda Dalam Kehidupan Rumah

Tangga dan Kesejahteraan Sosial. Mimbar Ulama, Perkawinan Usia Muda

Bagaimana, No. 156. Tahun XV, 1991.

Umar, Abd Al-Rahim. Islam dan Kb, terj. Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera

Basritama, 1997.

Zahlan, Abu. Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Berencana,

Rindang NO. V tahun XII.

Zain, Muhammad dan Alshodiq Mukhtar. Membangun Keluarga Humanis Jakarta:

Grahacipta, 2005.

Zain, Umar Nur, dan Vincent Djuhari. Perkawinan Remaja, Jakarta: Sinar Harapan,

1984.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Bahan Penyuluhan Hukum

Jakarta; Departeman Agama RI, 2001.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Perundang-

undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,

Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan TentangPerkawinan.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

77

Anak, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen

Sosial RI, 2003.

Penghimpun Solahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan

Perdata, Jakarta: Visimedia, 2008.

Tim Penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum. Buku Pedoman Penulisan Skripsi,

Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2012.

Wawancara dengan Bapak Drs. Muhyar,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama

Tigaraksa, Kamis 30 Januari 2014.

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006, (2006)

Jakarta: PT. Sinar Afika,

www.pa-tigaraksa.net/

http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.tgr

http://tangerang.bps.go.id/

http://www.pa-tigaraksa.net/

http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.tgrs

http://tangerang.bps.go.id/

KEMENTERIAN AGAMAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

FAKULTAS SYARIAII DAN HUKUM

Jln. lr. H. Juanda No. 95 Cipulat Jakarta 154'12, lndonesiaTelp. {62-21) 747 11537,74O192s Far- (62-21tt491gz,lWebsite : www.uinjkt.ac.id E-mail : [email protected]

Nomot

LampiranPerihal

: un.01/F.4/PP.01.115) w 12014

: Mohon Kesediaan Meniadi

Pembimbing Skripsi

Jakarta, 3 Juni 2014

Kepada Yang Terhonnat,

Dr. lsnawati Rais, ltJlA.

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

Di-JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengharal

kesediaan Saudara untuk meniadi pembimbing skripsi mahasiswa :

NamaNIM

:Yulianti:1110044100074

: Praktek Pemberian Dnpensasl Nikah (StudiPutusan Pengadilan Ag

TigaraksaTahun 2013)

Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama

JudulSkdpsi

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Topik bahasan dan outline bila dianggap perlu dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

2. Tehnik penulisan agar merujuk kepada buku "Pedoman Karya llmiah di UIN Syarif Hidayal

Jakarta"

Demikian atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum W. W.

kan Fakultas Syariah dan HukumHukum Keluarga

306 197603 1001

Tembusa n :

1. Kasubag Akademik &kemahasiswaan Fakultas syariah dan Hukum

2. Sekretaris Program StudiAhwal al Syakhshiyah

tIt -r9.

':i:1:'

KEMENTERIAN AGAMAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)SYARIF HID AYATULLAH JAKARTA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jakarta, 24 Agustas 2014

Jln. lr. H. Juanda No.95 CiputatJakattals4l2, lndonesiaTelp. (62-21\ 747 11537 ,7401925 Fax. (62-21 ) 7491921Website : www.uinjkt.ac.id E-mail : [email protected]

I

Syarif Hidayatullah

Nomor : Un.01/F4lKM.00.02/61/4ZOt+Lampiran :

Hal : Permohonan Data/Wawancara

Kepada Ytte .

Kepala Pengadila Agama Tigaraksadi

Tigaraksa

As s alnmu' alaikum Wr.W.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINJakarta menerangkan bahwa:

NamaNomor PokokTempat/Tanggal LahirSemester

Jurusan/KonsentrasiAlamat

Telp

YULIANTI111.0044100074

Tangerang,29 Juli19928 (delapan)Peradilan Agama/ Akhwal SyakhsiyahKp. Kadaung RT. 02 RW. 05 Desa RancagongKecamatan Legok Kabupaten TangerangPropinsi Banten085714483782

Akademik

adalah benar mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum uIN syarifHidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul:

'.Praktek Pemberian Dispensasi Nikah (studi putusan pengadilan AgamaTigaraksa Tahun 2013)'

lntuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/Ibudapat menerima yang bersafgkutan untuk wawancara serti memperolehdata guna penulisan skripsi dimaksud.

Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Tembusan :

L. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta2. Ka/Sekprodi Peradilan Agama/Akhwal Syakhsiyah.

#. r,lr11-

-].:

PENGADITAN AGAMA TIGARAKSAKomplek Perkantornn Pemda l{bbupoten Tangmng

Jln Atiok Soeardi Tigamksn Telp. (021) 5991605 Tangenng 15720Emril : ea tiqprpksa&,yslsg.cpi4 Website : padg*nksa.net

suFAT tsEm.SANGANHomor : tSlT-Ail se 6 I Ht.00 I I I nU

Yang bsrtaidatangan di bawah ini :

Menerangkan Bahwa:

Natna

NIM

Jtrrusan

Fakultas

Universitas

Nama

NIP

Paogkat/ Golongan

Jabatan

Drs. If. Uyun Ksmiluddinr S.H-'ll{.IL

1957M02.198303.1.012

Pembina Utama Muda - IV/c

Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa

Yulianti

I I 10044100074

Hukum Keluarga/ Peradilan Aganra

SyariahdanHukum

UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta

Pada hari lkmis, tanggal 30 lanuari 2A14, telah melakukan wawancara dengan

Hakim Pengadilaa Agama Tigaraksa An. Drs. Mutryar,S.H.,M.H. untuk keperluan

penyelesaian Slripsi yang berjudul oPrafuek Pemberisn Dispensasi Nikah di

Pengodilan Agama Tigarahsa n.

Demikian suat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

fe{

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSAKomplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang

Jln. Atiek Soeardi Tigaraksa Telp. (021) 5991605 Tangcnng 15720Email : @ Wcbsite : pa-tigaraksa.net

SURAT KET4RANGAN

Nomor : W27-A5I fff\o,HM.00 rlv, 2014

Yang bertandatangan di bawah

Nama

NIP

Jabatan

Pangkat / Golongan

Menerangkan Batrwa:

Nama

NIM

Jurusan

Fakultas

Universitas

ltu :

Henny Fitria, S.E.

$79A625.200604.2.001

Kasub. Bag Umum

Penata Muda TK.I / III B

Yulianti

I 1 10044100074

Peradilan Agama

Syariah dan Hukum

LIIN Syarif Hidayatullah - Jakarta.

Pada Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2A14, bahwa matrasiswa tersebut sudah

mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagai penunjang

dalam pembuatan Skripsi "Fraktek Pemberian Dispensasi Nikah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketatrui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

II,

.1.

.v

tr-

7. Apa dasar hukum bapak hakim dalam memutuskan sebuah permohonan

dispensasi nikah?

Dasar hukum hakim dalam memutuskan sebuah perkara dispensasi nikah yaitu

peraturan perundang-undangan, adapun kaidah fiqhiyah, tetapi itu hanya

sebagai pelangkap saja. Yang menjadi patokan hukum materilnya adalah

perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang hokum

formilnya, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, HIR.

rigaraksa 7P... LLqlt+.ri. 2ot4

MahasiswiAgama Tigaraksa

-/Ag , . 7*rtyl

ozLl. IggqoV.l.oov MM. 111ov44tooq1

1

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2013/PA Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut

sebagai “Pemohon”;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi Nikah dengan duduk perkaranya

adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya

dengan Aminah binti Wardiyah yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon

Umur : 15 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Tangerang

dengan calon Suaminya:

Nama : Calon Suami

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat kediaman di : Lampung Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur

16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

2

Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dengan Surat

Nomor: -;


keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan

hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam

apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap

untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk

menikahkan anaknya bernama (Anak Pemohon) yang masih dibawah umur

dengan (Calon Suami) menurut Hukum dan Perundang-undangan yang

belaku;

3. Menetapkan membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon

telah datang menghadap kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan

Pemohon tanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama

Tigaraksa dibawah nomor register : 0172/Pdt.P/2013/PA Tgrs, tanggal 14 Maret

2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

3

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka anak

Pemohon sebagai calon Isteri yang bernama Anak Pemohon telah memberikan

keterangan dalam persidangan sbb:

Bahwa calon isteri sekarang berumur 15 tahun 9 bulan sudah lama kenal

dengan Calon Suami bernama Calon Suami yang sekarang berumur 27

tahun, bahkan sekarang telah bertunangan dan sepakat untuk

melaksanakan pernikahan.

Bahwa antara Calon Isteri dengan calon suami tidak ada halangan hukum

Islam untuk melaksakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan

sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan

perkawinan dengan orang lain.

Bahwa walaupun Calon Isteri baru berumur 15 tahun 9 bulan namun sudah

siap dengan segala resiko sebagai isteri untuk menikah dan berumah

tangga dengan calon suami bernama Calon Suami karena perkawinan kami

dilaksanakan atas kehendak kami berdua atas suka sama suka dan telah

direstui oleh orang tua kedua belah pihak.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Calon

Suami sebagai calon suami anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah

memberikan keterangan dalam persidangan sbb:

Bahwa calon suami bernama Calon Suami yang sekarang berumur 27

tahun, dan sudah lama kenal dengan calon Isteri yang bernama Anak

Pemohon berumur kurang dari 16 tahun. bahkan sekarang keduanya telah

sepakat untuk melaksanakan pernikahan.





Bahwa Calon suami sudah siap untuk membina rumah tangga dengan

segala resiko sebagai suami dengan calon Isteri bernama Anak Pemohon

binti Ratoni walaupun masih berumur kurang dari 16 tahun karena

perkawinan kami dilaksanakan atas kehendak kami berdua atas suka sama

suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.

4

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon

dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti sbb:

1. Foto Copy Kartu Keluarga a/n Pemohon bernama Pemohon Nomor -

tanggal 30 Juni 2010 dikeluarkan oleh Kelurahan Jayanti Kecamatan

Jayanti Kabupaten Tangerang telah dinazagelan dan telah dicocokan

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-1.

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Anak Pemohon Nomor - tanggal 12

Juli 2001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan

Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-2.

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kurang memenuhi persyaratan menikah

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang

Nomor - tanggal 19 Maret 2013. Oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti

P-3.

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Calon Suami Nomor tanggal 16

Agustus 1985 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelan dan telah

dicocokan dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-4.

5. Fotocopy Surat Rekomendasi Numpang Nikah a/n Calon Suami No.

Kk.- tanggal 8 Januari 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ditujukan kepada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. telah

dinazagelan dan telah dicocokan dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi

Kode Bukti P-5

Saksi-saksi :

Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Lebak telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:



Pemohon berumur kurang dari 16 tahun. bahkan sekarang telah sepakat

untuk melaksanakan pernikahan.

5


Islam untuk melaksanakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda

dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan


Bahwa walaupun Calon suami sudah siap dengan segala resiko sebagai

suami untuk menikah dan berumah tangga dengan calon Isteri bernama

Anak Pemohon walaupun masih berumur kurang dari 16 tahun karena

perkawinan keduanya dilaksanakan atas kehendak keduanya atas suka

sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.

Saksi II, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Kabupaten Tangerang, menyatakan hubungan saksi Pemohon adalah

saudara, selanjutnya saksi menerangkan dibawah sumpahnya dalam

persidangan sbb:



Pemohon binti Ratoni berumur kurang dari 16 tahun. bahkan sekarang

telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan.





Bahwa walaupun Calon suami sudah siap dengan segala resiko sebagai

suami untuk menikah dan berumah tangga dengan calon Isteri bernama

Anak Pemohon binti Ratoni walaupun masih berumur kurang dari 16

tahun karena perkawinan keduanya dilaksanakan atas kehendak keduanya

atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan semua keterangan saksi

kedua Pemohon tersebut adalah benar.

6

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa bukti-

buktinya sudah cukup. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya dalam

persidangan yaitu tetap pada permohonan semula supaya Ketua Majelis

memberikan Dispensasi Nikah untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon

dengan calon suaminya.

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini

Majelis Hakim cukup menunjuk saja pada semua yang telah dicatat dalam Berita

Acara Perkara ini yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sbagai mana terurai diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Keluarga

Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan isterinya telah membina rumah

tangga dalam satu keluarga serta telah melahirkan 2 orang anak salah satunya

bernama Anak Pemohon bin Ratoni yang akan menikah dengan seorang laki-laki

bernama Calon Suami. menunjukan bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat

tinggal di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang yang merupakan

Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu Majelis Hakim harus

menyatakan Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan

Agama Tigaraksa, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1

tahun 1974

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta

Kelahiran Nur Alfath Aillah membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah anak

kandung dari perkawinan Pemohon dengan Isterinya bernama Istri Pemohon yang

lahir pada hari Rabu tanggal 25 Juni 1997 dan sekarang masih berumur 15 tahun 9

bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Rekomendasi

Numpang Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten

Lampung Tengah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten

Tangerang menunjukan bahwa calon Suami anak Pemohon telah siap untuk

menikah dengan calon Istrinya dan juga menunjukan bahwa antara calon suami

dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan

7

semenda karena keduanya berasal dari tempat yang berbeda. Sehingga antara

keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Pemberitahuan

Halangan menikah/Kurang Syarat pernikahan dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang membuktikan bahwa Kantor Urusan

Agama Kecamatan Jayanti tidak bersedia menikahkan keduanya karena anak

Pemohon bernama Anak Pemohon selaku calon Isteri masih dibawah batas

minimal usia pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan

peraturan lain di Indoneseia.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak

Pemohon bersama Keluarga calon suami Calon Suami telah melengkapi

persyaratan pernikahan anak keduanya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku namun Perkawinan anak keduanya ditolak oleh Kantor

urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dengan alasan bahwa

Anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun 9 bulan, masih belum cukup umur

untuk menikah, sedangkan keduanya sudah lama bertunangan. Oleh karena itu

Pemohon berhak untuk memohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama

Tigaraksa untuk menikahkan anak mereka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan

keluarga dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan

menyatakan dibawah sumpahnya, yang isinya bahwa benar Pemohon akan

menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, padahal

calon isteri masih dibawah batas minimal usia perkawinan, namun karena

keduanya telah sama-sama ingin melaksanakan pernikahan maka Pemohon sangat

khawatir apabila pernikahan keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan

bagi keduanya.

Menimbang, anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak

untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai

batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

8

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan

calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum,

sesuai dengan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi : Menolak kemafsadatan adalah

lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan mengajukan Dispensasi

Kawin terhadap anaknya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1

Tahun 1974. Oleh karena Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan

Pemohon.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun

2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang No.50 tahun 2009 maka biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon. Mengingat, pasal 7 ayat (2) UU No. 1

tahun 1974 Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan Anak Pemohon , lahir tanggal 25 Juni 1997 masih dibawah

umur;

3. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon

bernama Anak Pemohon lahir tanggal 25 Juni 1997 dengan seorang laki-laki

bernama Calon Suami lahir tanggal 8 Juli tahun 1986;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000;- (

Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 19 April 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1434 Hijriah., oleh kami Dra.

Hj.Erawati, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra.Ai Jamilah M.H dan

Ahmad Bisri, S.H,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota dibantu Pariyanto,S.H sebagai panitera pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon serta anak Pemohon.- .

9

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Erawati S.H M.H.

Hakim Angota Hakim Anggota

Dra. Ai Jamilah M.H, Ahmad Bisri, S.H, M.H

Panitera Pengganti

. Pariyanto S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Panggilan Pemohon Rp. 50.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00___________ +

Jumlah =Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

1

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2013/PA Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM


Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi Nikah dengan duduk perkaranya

adalah sebagai berikut :


dengan Istri Pemohon yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon


Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Tangerang

dengan calon Isterinya:

Nama : Calon Istri


Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Kabupaten Tangerang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur

19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

2

Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dengan Surat

Nomor: -;


keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan

hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam

apabila tidak segera dinikahkan;



5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap

untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon isteri

bersetatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi isteri dan ibu

rumah tangga.

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk

menikahkan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon isterinya (Calon

Istri) menurut Hukum dan Perundang-undangan yang belaku ;

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-

adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, lalu dibacakan surat

permohonan Pemohon tanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar dikepaniteraan

Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah nomor register : 0173/Pdt.P/2013/PA Tgrs,

tanggal 18 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

3

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka anak

Pemohon sebagai calon suami yang bernama Anak Pemohon telah memberikan

keterangan dalam persidangan sbb:

Bahwa calon suami sekarang beumur 18 tahun 6 bulan sudah lama kenal

dengan Calon Istri bernama Calon Istri yang sekarang berumur 16 tahun

11 bulan, bahkan sekarang telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan.

Bahwa antara Calon suami dengan calon Isteri tidak ada halangan hukum




Bahwa walaupun Calon Suami baru berumur kurang dari 18 tahun namun

sudah siap dengan segala resiko sebagai suami untuk menikah dan

berumah tangga dengan calon isterinya bernama Calon Istri karena

perkawinan keduanya dilaksanakan atas kehendak keduanya atas suka

sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Calon Istri

sebagai calon isteri anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah

memberikan keterangan dalam persidangan sbb:

Bahwa calon Isteri bernama Calon Istri yang sekarang berumur 16 tahun

11 bulan, dan sudah lama kenal dengan calon suami yang bernama Anak

Pemohon berumur kurang dari 18 tahun, bahkan sekarang telah sepakat

untuk melaksanakan pernikahan.





Bahwa walaupun Calon isteri baru berumur kurang dari 16 tahun namun

sudah siap dengan segala resiko sebagai isteri untuk menikah dan berumah

tangga dengan calon suami bernama Anak Pemohon walaupun masih

berumur kurang dari 18 tahun karena perkawinan kami dilaksanakan atas

kehendak kami berdua atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang

tua kedua belah pihak.

4

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut

maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi

keluarga sbb:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon bernama Pemohon Nomor -

tanggal 7 November 2008 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a/n Isteri

Pemohon bernama Istri Pemohon Nomor - tanggal 10 Juni 2008 keduanya

dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang telah

dinazagelan dan telah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis

diberi kode Bukti P-1.

2. Foto Copy Kartu Keluarga a/n Pemohon bernama Pemohon Nomor - tanggal

18 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Panongan Kabupaten

Tangerang telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua

Majelis diberi kode Bukti P-2.

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Agung Erlangga Nomor - tanggal 29

September 2005 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tangerang, telah dinazagelan dan telah dicocokan

dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-3.

4. Foto Copy Kartu Keluarga a/n ayah calon isteri anak Pemohon bernama Ayah

Calon Istri Nomor - tanggal 20 November 2007 dikeluarkan oleh Camat

Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang telah dinazagelan dan telah

dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-4.

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Calon Istri Nomor - tanggal 17 Juni

2002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang, telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan Aslinya

ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-5.

6. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan

Kabupaten Tangerang Nomor KK.- tanggal 12 April 2013. Oleh Ketua

Majelis diberi kode Bukti P-6.

5

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang

diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sbb:

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten

Tangerang telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan

sbb:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon

dengan isternya bernama Istri Pemohon telah memiliki 3 orang anak

semuanya beragama Islam.

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya yang

bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri,

karena keluarga kedua belah pihak sudah lama kenal baik dan semuanya

beragama Islam begitu juga antara calon suami bernama Anak Pemohon

dengan Calon Istri telah sepakat untuk menikah dengan suka sama suka

bahkan keduanya sudah bertungan sejak 1 bulan yang lalu dan telah


Bahwa setahu saksi Pemohon sudah melengkapi persyaratan pernikahan

yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahkan

telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan

Kabupaten Tangerang, namun Pendaftaran tersebut ditolak oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Panongan karena Calon suami yang bernama

Anak Pemohon baru berumur kurang dari 18 tahun sedangkan calon

isterinya yang bernama Calon Istri baru berumur kurang dari 16 tahun.





Bahwa selanjutnya saksi menyatakan keterangannya sudah cukup.


pertama Pemohon tersebut adalah benar.

6

Selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi kedua

Pemohon dalam persidangan sbb:

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di

Kabupaten Tangerang telah menerangkan dibawah sumpahnya

dalam persidangan sbb:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon

dengan isternya bernama Istri Pemohon telah memiliki 3 orang anak

semuanya beragama Islam.

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya yang

bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri,

karena keluarga kedua belah pihak sudah lama kenal baik dan semuanya

beragama Islam begitu juga antara calon suami bernama Anak Pemohon

dengan Calon Istri telah sepakat untuk menikah dengan suka sama suka

bahkan keduanya sudah bertungan sejak 1 bulan yang lalu dan telah


Bahwa setahu saksi Pemohon sudah melengkapi persyaratan pernikahan

yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahkan

telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan

Kabupaten Tangerang, namun Pendaftaran tersebut ditolak oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Panongan karena Calon suami yang bernama

Anak Pemohon baru berumur kurang dari 18 tahun sedangkan calon

isterinya yang bernama Calon Istri baru berumur kurang dari 16 tahun.





Bahwa selanjutnya saksi menyatakan keterangannya sudah cukup.


kedua Pemohon tersebut adalah benar.

7

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa bukti-

buktinya sudah cukup. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya dalam

persidangan yaitu tetap pada permohonan semula supaya Ketua Majelis

memberikan Dispensasi Nikah untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon

dengan calon isterinya.

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini

Majelis Hakim cukup menunjuk saja pada semua yang telah dicatat dalam Berita

Acara Perkara ini yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu

Tanda Penduduk Pemohon dengan Isteri Pemohon menunjukan bahwa Pemohon

dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Panongan Kabupaten

Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena

itu Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon berhak untuk mengajukan

permohonan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan pasal 7 ayat 2

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 .

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga

Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan isterinya telah membina rumah

tangga dalam satu keluarga serta telah melahirkan 3 orang anak salah satunya

bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama

Calon Istri.


Kelahiran Anak Pemohon membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah anak

kandung dari perkawinan Iwan dengan Isterinya bernama Istri Pemohon yang

lahir pada hari Kamis tanggal 1 September 1994 dan sekarang masih berumur 18

tahun.

8

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga orang

tua calon isteri anak Pemohon menunjukan bahwa orang tua calon isteri anak

Pemohon dengan isterinya telah dalam satu keluarga serta telah melahirkan 3

orang anak salah satunya bernama Calon Istri yang akan menikah dengan seorang

laki-laki bernama Anak Pemohon.


Kelahiran Calon Istri membuktikan bahwa Calon Istri adalah anak kandung dari

perkawinan Ayah Calon Istri dengan Isterinya bernama Ibu Calon Istri yang lahir

pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 1996 dan sekarang masih berumur 16 tahun 11

bulan.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak

Pemohon bersama ayah kandung Calon Istri telah melengkapi persyaratan

pernikahan anak keduanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku namun Perkawinan anak keduanya ditolak oleh Kantor urusan Agama

Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan alasan bahwa Anak Pemohon

yang masih berumur 18 tahun dan Calon Istri keduanya masih belum cukup umur

untuk menikah, dengan Surat Penolakan Pernikahan tanggal 12 Juli 2013 Nomor

Kk.-. Oleh karena itu Pemohon berhak untuk memohon Dispensasi Nikah ke

Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menikahkan anak mereka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan

keluarga dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan

menyatakan dibawah sumpahnya,yang isinya bahwa benar Pemohon akan

menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, padahal

keduanya masih dibawah batas minimal usia perkawinan, namun karena keduanya

telah sama-sama ingin melaksanakan pernikahan maka Pemohon sangat khawatir

apabila pernikahan keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan bagi

keduanya.

Menimbang, anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak

untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai

batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

9

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan

calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum,

sesuai dengan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi : Menolak kemafsadatan adalah

lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan mengajukan Dispensasi

Kawin terhadap anaknya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1

Tahun 1974. Oleh karena Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan

Pemohon. oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan. Menimbang,

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan

kedua dengan undang-undang No.50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon. Mengingat, pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. pasal 15

(1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN


2. Menetapkan Anak Pemohon , lahir tanggal 1 September 1994 dan Calon Istri

yang lahir pada tanggal 4 Pebruari 1996 keduanya masih dibawah umur;

3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon

bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000;- (

Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 19 April 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1434 Hijriah., oleh kami Dra.

Hj.Erawati, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra.Ai Jamilah M.H dan

Ahmad Bisri, S.H,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Pariyanto,S.H sebagai panitera

pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta anak Pemohon.- .

10

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Erawati S.H M.H.

Hakim Angota Hakim Anggota

Dra. Ai Jamilah M.H, Ahmad Bisri, S.H, M.H

Panitera Pengganti

. Pariyanto S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Panggilan Pemohon Rp. 50.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00___________ +

Jumlah =Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

P E N E T A P A N

Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM


Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara

dispensasi nikah pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara

yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya

disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05

Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal dan tambahan

keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :


dengan Suami Pemohon yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon;

Umur : 18 tahun 10 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat kediaman di : Kota Tangerang Selatan;

dengan calon isterinya :

Nama : Calon Isteri Anak Pemohon

Umur : 17 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Tangerang Selatan;


Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang

Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan

dengan Surat Nomor - ,;



mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan

terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila

tidak segera dinikahkan ;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada


5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap

untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini ;



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak

Pemohon bernama Anak Pemohon’

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan

diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;


Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama:

Anak Pemohon, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan

didepan persidangan sebagai berikut :

Bahwa saya sebagai anak kandung dari Pemohon;

Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Calon Isteri

Anak Pemohon dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa saat ini calon istri saya dalam keadaan hamil akibat perbuatan saya;

Bahwa saya bermaksud untuk menikahinya namun Kantor Urusan Agama

setempat menolak dengan alasan usia saya belum memenuhi batas waktu

umur pernikahan;

Bahwa saya mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup serta mampu

untuk menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon

menantunya yang bernama :

Calon Isteri Anak Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak

bekerja,tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, telah memberikan

keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

Bahwa saya sebagai calon menantu dari Pemohon;

Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anaknya Pemohon yang

bernama Anak Pemohon dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami

isteri;

Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan hamil akibat perbuatan Anak

Pemohon ;

Bahwa saya, calon suami dan keluarga bermaksud untuk melangsungkan

pernikahan namun Kantor Urusan Agama Ciputat Kota Tangerang Selatan

menolak dengan alasan usia calon suami saya belum memenuhi batas waktu

umur pernikahan;

Bahwa saya mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup serta mampu

untuk menjadi Ibu rumah tangga;


Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut

pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah

dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi

kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (anak

Pemohon), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai

secukupnya, selanjutnya diberi kode P.2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak

Pemohon) yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai

secukupnya, selanjutnya diberi kode P.3 ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon yang telah


kode P.4 ;

5. Surat Penolakan Nomor - , tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang telah


kode P.5 ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Ibu kandung dari calon mempelai perempuan (Calon

Isteri Anak Pemohon);

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon,

umurnya belum mencapai 19 tahun;

Bahwa anak saksi Calon Isteri Anak Pemohon sebagai pacanya dari Anak

Pemohon;

Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak

Pemohon sudah terlalu intim;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak

Pemohon masih dibawah umur sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon


saat ini sedang hamil ;

Bahwa Anak Pemohon mempunyai pekerjaan, namun Calon Isteri Anak

Pemohon belum bekerja;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Anak Pemohon

tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Bahwa Anak Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan

kepala keluarga yang baik demikian pula Resti dapat menjadi istri dan Ibu

rumah tangga yang baik;

2. Saksi II ; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi sebagai saudara sepupu calon mempelai perempuan (Calon

Isteri Anak Pemohon);

Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon sebagai pacar dari saudara

sepupu saya yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon;

Bahwa setahu saksi Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak

Pemohon sudah terlalu intim;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak

Pemohon masih dibawah umur sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon

saat ini hamil;

Bahwa Anak Pemohon mempunyai pekerjaan, namun Calon Isteri Anak

Pemohon belum bekerja;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Anak Pemohon

tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Bahwa Anak Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan

kepala keluarga yang baik demikian pula Calon Isteri Anak Pemohon

dapat menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi

mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka

ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atas nama Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir

3 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 perubahan kedua dengan Undang Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tidak bersedia

menikahkan anaknya dengan calon pilihannya dengan alasan anaknya belum

cukup usia perkawinan, hal ini sesuai dengan bukti P.5 berupa Surat

Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sementara kedua

calon mempelai tersebut telah berhubungan akrab bahkan saat ini calon mempelai

perempuan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (Calon

mempelai laki-laki) terbukti anak tersebut lahir tanggal 14 Oktober 1994 yang

berarti baru berusia 18 tahun 10 bulan dan hal ini telah diperkuat dengan

keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai

laki-laki dan calon mempelai perempuan, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi

yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan

fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak

Pemohon dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon namun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tidak

bersedia mencatat proses pernikahan tersebut dengan alasan anaknya

Pemohon belum cukup usia untuk melakukan perkawinan ;


b. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tersebut

tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka secara

hukum;

c. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon telah

sangat dekat dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan;

d. Bahwa calon istri anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan untuk mencatat proses pernikahan Anak Pemohon

dengan Calon Isteri Anak Pemohon dengan alasan karena calon mempelai pria

belum mencapai usia perkawinan secara yuridis formal adalah benar dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada pasal

7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ciputat Kota Tangerang Selatan telah menolak mencatat proses perkawinan antara

Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon, sementara dalam persidangan

ditemukan fakta bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon

tidak mempunyai hubungan yuang dilarang untuk melakukan perkawinan

sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan mereka telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk

dipisahkan yang hal terebut merupakan salah satu fakta yang dapat mengarah

kepada perbuatan/tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hukum,

maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualian. Dan karena kedua

calon mempelai tidak terhalang untuk melakukan perkawinan menurut hukum,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar diberikan

dispensasi nikah bagi Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon patut

diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah

fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";


Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai

Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dieprintahkan untuk

melangsungkan pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon bin Abdurrahim)

dengan calon isterinya (Calon Isteri Anak Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2

ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang

bersangkutan;

MENGADILI


2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah

dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota

Tangerang Selatan untuk melangsungkan pernikahan terhadap kedua calon

mempelai tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Senin

tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1434

Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa

yang terdiri dari H.Antung Jumberi,SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Drs.

Nurkholish, MH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Fathiyah Sadim,

S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.


Ketua Majelis,

H.ANTUNG JUMBERI, SH., MH

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. NURKHOLISH, MH ZAINUL ARIFIN,SH

Panitera Pengganti,

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

------------------

Jumlah : Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

1

P E N E T A P A N

Nomor 0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili, dan

memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan

Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di

Kampung Bojong, RT.002 RW.001, Kelurahan Bojong,

Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya

disebut Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-

bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13

Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

dengan register perkara Nomor 0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs tanggal 13 Agustus

2013 telah mengajukan hal-hal pada pokonya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon yang

bernama ANAK PEMOHON, tempat lahir Tangerang tanggal 2 Juni 1998

, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal di Bojong, RT.002 RW.001,

Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dengan

2

calon suaminya bernama CALON SUAMI, bertempat tinggal di Kampung

Cibadak RT. 17 RW. 007 desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang RT.002 RW.001 desa Bojong, Kecamatan Ciukupa,

Kabupaten tangerang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan anak Pemohon rencananya akan

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam waktu

sedekat mungkin;

2. Bahwa, Pemohon yang bernama PEMOHON telah

mendaftar pernikahan anak kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cikupa namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah

umur;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon

dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang

sangat erat sejak 1 tahun yang lalu, sehingga untuk menjaga hal-hal yang

tidak diinginkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif

yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan keluarga calon

3

suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana

pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait,

akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa belum dapat

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, karena yang

bersangkutan baru berumur kurang dari 16 tahun;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada

larangan

untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil

balihg dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah

tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka /belum pernah menikah,

dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau

kepala

rumah tangga keluarga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah

merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya

yang

keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

4


2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk

menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan,

Pemohon telah datang kepersidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan

Pemohon tertanggal 13 Agutus 2013 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan

Agama Tigarksa tanggal 13 Agustus 2013 dibawah Nomor

0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs. yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copi Keterangan Domisili sebagai pengganti bukti Tanda Penduduk

An. Pemohon Nomor : 474.2/022/Ds.Bjg/2013 tanggal 3 Oktober 2013

yang dikeluarkan oleh Kepala desa Bojong sebagai bukti (P.1);

2. Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Nomor :

KK.28.04.11/PW.01/120/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang

pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyararatan sebagai bukti

(P.2);

3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.28.04/PW.01/121/VIII/2013

tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cikupa tetang Penolakan Pernikahan sebagai bukti (P.3);

5

4. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 472.11/0549587-

DKPS/CKP/2011 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangareng, sebagai bukti (P.4);

5. Foto copy Kartu keluarga Pemohon 3603181609080023 tanggal 25

Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang sebagai bukti (P.5

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonnnya, Pemohon

juga telah mengahdirkan saksi-saksinya bernama:

1. SAKSI 1, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Bojong

yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon, karenanya kenal anak

Pemohon bernama ANAK PEMOHON;

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan pendaftaran untuk pernikahan

anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, namun ditolak

karena masih dibawah umur;

- Bahwa benar anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON akan

menikahi seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

- Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon perawan dan calon

suaminya jejaka;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya

tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;

- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya sama-sama

beragama Islam;

6

- Bahwa terhadap keteranan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat

Kampung Bojong, RT.002 RW.001 desa Bojong, Kecamatan Cikupa,

Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan pendaftaran untuk pernikahan

anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, namun ditolak

karena masih dibawah umur;

- Bahwa benar anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON akan

menikahi seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

- Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon perawan dan calon

suaminya jekaka;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya

tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;

- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya sama-sama

beragama Islam;

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang kedua tersebut Pemohon tidak

membantahnya

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tetap

pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan

Penetapannya;

7

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk

kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) poin 3 (tiga)

Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 huruf a poin 3 (tiga)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan

Agama dan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK

PEMOHON sebagaimana dalam Pedoman Pelaksana Tugas Dan Adminstrasi

Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2010 halaman 142 adalah pihak yang

berkawlitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan

dispensasi untuk menikahnyakan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON

dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang masih dibawah umur,

karena adanya penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa,

Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti P.3;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.3 tentang penolakan dari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang telah sesuai

dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

8

Tentang perkawinan jo Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam, karena anak Pemohon

yang bernama ANAK PEMOHON sesuai bukti P.4 yang lahir tanggal 2 Juni

1998 terbukti baru berumur 15 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon ingin

meminta Dispenasi Kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur bernama

ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI,

karena Kantor Urusan Agama dimana tempat akan dilangsungkannya sebagimana

dalam pertimbangan diatas tidak bersedia menikahkan tanpa Izin dari Pengadilan

Agama Tigaraksa, padahal apabila ditunda akan menimbulkan kemadharatan;

Menimbang bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup

layak untuk menjalankan kewajiban sebagai istri meskipun belum mencapai batas

minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa bila perkawinan antara anak Pemohon dengan calon

istrinya ditunda akan timbul kekwatiran, karena telah berhubungan sangat dalam

dan akan melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan

calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai

dengan qai’dah fiqhiyah yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis

yang artinya Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik

kemasalahatn;

9

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu

permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan,

maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal dan segala ketentuan peraturan peundang-undangan

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N


2. Menetapkan ANAK PEMOHON binti Adam, lahir tanggal 2 Juni 1998

masih dibawah umur;

3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon

bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON

SUAMI;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

dihitung sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal

09 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1434 Hijriyah

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri

dari Zainul Arifin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung

Jumberi,SH.,MH dan Musidah,S.Ag.,M.H.I sebagai hakim-hakim Anggota

10

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada,S.Ag sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; diluar hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd

H. Antung Jumberi, SH.,MH Musidah, S.Ag.,M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Naili Ivada , S.Ag.


1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Adm Perkara : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 141.000,-

( seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

Drs. H. BAEHAK

1

P E N E T A P A N

Nomor: 0455/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan

dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Perum Griya Lestari Permai Blok D.2 No.40 RT.002

RW. 009 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindangjaya

Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "

Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22

Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam

register Nomor : 0455/Pdt.G/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil

perkawinannya dengan ISTERI PEMOHON yang beridentitas :

Nama : ANAK PEMOHON


Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

2

Tempat kediaman di : Perum Griya Lestari Permai Blok D.2

No.40 RT.002 RW. 009 Desa Sindang

Panon Kecamatan Sindangjaya

Kabupaten Tangerang

dengan calon Suaminya:

Nama : CALON SUAMI

Tanggal lahir : 05 Juni 1995(umur 17 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : Kampung Gelam RT.08 RW. 02 No. 117

Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar kemis Kabupaten

Tangerang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama-Kecamatan Sindang

Jaya, Kabupaten Tangerang

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali

syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19

tahun,dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten

Tangerang dengan Surat Nomor: - ;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 3 tahun yang

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga

Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang

terlarang;



5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah

siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

3

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan

anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan

Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang

dikeluarkan Kecamatan Sindang Jaya, tertanggal 10-08-2011;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama isteri Pemohon, yang

dikeluarkan Kecamatan Sindang Jaya, tertanggal 10-08-2011;

3. Foto Copy Akta Kelahiran nomor : 3794/U/JP/1996 atas nama ANAK

PEMOHON, yang telah dikelarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan

Sipil Kota madya Jakarta Pusat tertanggal 14 Mei 1996 ;

4. Foto Copy Akta Kelahiran nomor : 3794/U/JP/1996 atas nama CALON

SUAMI, yang telah dikelarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil

Kota madya Jakarta Timur tertanggal 28 Juni 1995 ;

5. Foto Copy Kartu keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan

Kecamatan Sindang Panom, tertanggal 10-08-2011;

6. Foto Copy Kartu keluarga atas nama Syamsul Bahri, yang dikeluarkan

Kecamatan Kuta Jaya, tertanggal 13-05-2008;

7. Foto Copy Ijazah SMP atas nama ANAK PEMOHON, yang telah

dikelarkan oleh Kepala SMP 4 Pasar Kemis tertanggal 04 Juni 2011;

4

8. Foto Copy Ijazah SMP atas nama CALON SUAMI, yang telah dikelarkan

oleh Kepala SMP 4 Pasar Kemis tertanggal 04 Juni 2011;

9. Asli surat keterangan hamil nama ANAK PEMOHON, yang telah

dikelarkan oleh Bidan Ani tertanggal 18 Nopember 2013;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi

sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Kp. Bali kecamatan

Tanah Abang kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah saksi menerangkan, yang

intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakek

kandung ANAK PEMOHON;

- Bahwa , usia ANAK PEMOHON saat ini 16 tahun 9 bulan;

- Bahwa, cucu saya mau menikah dengan seoarng laki-laki bernama

CALON SUAMI, namun pada saat mendaptar di KUA kecamatan Sindang

Jaya, ditolak dengan alasan keduanya belum cukup umur;

- Bahwa, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, telah berpacaran

sekitar 3 tahun;

- Bahwa, saat ini ANAK PEMOHON telah hamil dalam usia 8 bulan;

- Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap

membina rumah tangga, bertanggung jawab dan saling menyayangi;

- Bahwa, orang tua ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap

membantu khususnya perekonmomian, agar rumah tangganya terbina

dengan baik;

- Bahwa, saksi yakin ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya

siap membina rumah tangga dengan baik;

1. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Kp. Kecil

RT. : 03/08 kelurahan Sukabumi Selatan kecamatan Kebon Jeruk kota Jakarta

Barat, di bawah sumpah saksi menerangkan, yang intinya sebagai berikut:

5

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku paman

kandung ANAK PEMOHON;

- Bahwa , usia ANAK PEMOHON saat ini 16 tahun 9 bulan;

- Bahwa, cucu saya mau menikah dengan seoarng laki-laki bernama

CALON SUAMI, namun pada saat mendaptar di KUA kecamatan Sindang

Jaya, ditolak dengan alasan keduanya belum cukup umur;

- Bahwa, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, telah berpacaran

sekitar 3 tahun;

- Bahwa, saat ini ANAK PEMOHON telah hamil dalam usia 8 bulan;

- Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap

membina rumah tangga, bertanggung jawab dan saling menyayangi;

- Bahwa, orang tua ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap

membantu khususnya perekonmomian, agar rumah tangganya terbina

dengan baik;

- Bahwa, saksi yakin ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya

siap membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas,

Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon

menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan

kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam

permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan

dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama dengan alasan pernikahannya

6

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya karena belum

cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan 2

(dua) orang saksi, terbukti bahwa baru berusia 16 tahun, 9 bulan tahun dan

kehendaknya untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON

SUAMI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang dengan

alasan yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan

pernikahan, belum cukup umur;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon serta keterangan dua orang

saksi yang menyatakan bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan

calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah sedemikian jauh, bahkan

saat ini ANAK PEMOHON sudah hamil dalam usia sekitar 8 bulan, sehingga

apabila tidak segera dinikahkan, nasib janin yang hampir dilahirkan statusnya

harus diselamatkan, oleh karena itu meskipun usia belum mencapai 19 tahun

sebagai syarat minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan (pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan Pemohon untuk segera

menikahkan anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009,

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang

besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan ;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya

ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI;

7

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Tigaraksa, pada hari

Senin tanggal 07 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23

Muharam 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani sebagai Hakim Ketua Majelis

serta Musidah, S.Ag., M.HI dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dibntu oleh Hikmah Nurmala, SH sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. --------------------------------

Ketua Majelis

Drs. Supyan Maulani

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Aprin Astuti Musidah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Hikmah Nurmala, SH.

8


1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

----------------------

Jumlah Rp. 291.000,-

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

1. Dalam pasal 7 ayat (2) diatur jika terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1)

dengan mengajukan dispensasi nikah, lalu bagaimana menurut bapak hakim

mengenai dispensasi nikah?

Seorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi secara normatif

diatur oleh UU Perkawinan harus mendapat izin dari Pengadilan. Khusus yang

beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

oleh orang tua sebagai pemohon.

2. Berapa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang di ajukan kepada PA

Tigaraksa tahun 2013 yang ketua majelisnya bapak sendiri ?

Pada tahun 2013 permohonan dispensasi nikah ada 5 perkara yang dikabulkan.

3. Bagaimana proses pengajuan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa?

Dan apa sajakah syarat yang harus dipenuhi?

Pemohon mengajukan surat permohonan seseorang yang telah dibuat dan

ditandatangani diajukan ke Kepanitera Pengadilan Agama. Syarat-syarat untuk

mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu:

a. permohonan diajukan oleh orang tua dari calon mempelaisuami atau istri atau

kuasa hukumnya.

b. Foto copy KTP.

c. Bukti surat atau akta kelahiran dari calon kedua mempelai.

d. Bukti adanya penolakan untuk mencatat perkawinan dari KUA setempat.

Setelah pemohon melengkapi syarat-syarat diatas pemohon mengajukan

permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan kepada

Sub Kepaniteraan Pengadilan Agama.

4. Bagaimana proses penyelesaian permohonan dispensasi nikah tersebut?

Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 3

(tiga) hari, ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (PMH). Ketua

Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim

anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal

serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak

dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah

ditentukan. Dalam memutuskan perkara dispensasi perihal nikah dibawah umur

dalam praktiknya hakim memutuskan perkara tidak memerlukan waktu atau

persidangan yang lama. Hanya saja hakim mempunyai kriteria sendiri dalam

memutuskan atau mengabulkan surat permohonan nikah dibawah umur,

diantaranya:

a. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua atau dari pelaku nikah dibawah

umur.

b. Ada faktor yang melatarbelakangi adanya niatan untuk menikah dari kedua

pasangan yang ingin menikah.

c. Ada surat atau keterangan yang jelas perihal penolakan nikah dari Kantor

Urusan Agama (KUA).

d. Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi dari permohonan

dispensasi nikah dibawah umur.

5. Apa saja faktor yang menjadi alasan dalam beberapa pemohon yang mengajukan

permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa?

Faktor yang paling utama dalam permohonan dispensasi nikah, yaitu bahwa benar

anak pemohon masih dibawah umur. Untuk laki 19 tahun dan untuk perempuan

16 tahun.

6. Apa pertimbangan hakim atau alasan apa saja hakim dalam memutuskan sebuah

putusan penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah di

pengadilan agama tigaraksa?

Pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara untuk kemaslahatan,

karena dikhawatirkan akan mendekati zinnah dan akan menambah dosa dan

terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses

hukum yang akan terjadi berikutnya. Dan dengan dasar seperti itu hakim segera

mengabulkan.

7. Apa dasar hukum bapak hakim dalam memutuskan sebuah permohonan

dispensasi nikah?

Dasar hukum hakim dalam memutuskan sebuah perkara dispensasi nikah yaitu

peraturan perundang-undangan, adapun kaidah fiqhiyah, tetapi itu hanya sebagai

pelangkap saja. Yang menjadi patokan hukum materilnya adalah perundang-

undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang hokum formilnya,

yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, HIR.

praktik pemberian dispensasi nikah -...

Documents