SUBSTANSI PAPARAN:

• ORIENTASI LOKASI • KEDUDUKAN IBUKOTA KABUPATEN

SERANG DALAM KONSTELASI REGIONAL• GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN• KEBUTUHAN LUAS LAHAN PUSPEMKAB

SERANG• ALTERNATIF KONSEP PERENCANAAN

TAPAK IBUKOTA KABUPATEN

ORIENTASI LOKASI Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

PENDAHULUAN

Secara definitive Kabupaten Serang resmi menjadi 2 daerah otonom Kabupaten Serang dan Kota Serang (UU No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang).

Kep. DPRD Kabupaten Serang No. 17/Kep.DPRD/2010 tentang Penetapan Kecamatan Ciruas sebagai Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.

Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang 2011-2031.

Kep. Bupati Serang No. 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas ±155.000 m² untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Kaserangan, Kec. Ciruas, Kab. Serang.

Kep. Bupati Serang No. 19/SK.PL/DTRP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas ±445.000 m² untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

• Tujuan dari kegiatan Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yaitu Memberikan rancangan kerangka acuan bagi pembangunan pusat pemerintahan yang cermat, terarah dan tepat serta menjadi panutan pembentuk struktur ruang kota atau wilayah yang modern berwawasan ke depan.

• Sasaran dari kegiatan ini yaitu : Menyusun rancangan dokumen perencanaan dan arahan perancangan

kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Menyusun rancangan program kebutuhan ruang kawasan pusat pemerintahan

Kabupaten Serang. Menyusun rancangan analisis tapak perencanaan dan arahan perancangan

kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Menyusun rencangan ilustrasi/gambaran dari gagasan awal perancangan

kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang.

TUJUAN & SASARAN

• Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;• Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;• Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;• Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;• Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di

Provinsi Banten;• Peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

• Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

• Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah N0. 327/KPTS/M/2002 Tanggal 12 Agustus 2002, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (Propinsi, Kabupaten, Kawasan Perkotaan) dan Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Propinsi, Kabupaten, Kawasan Perkotaan).

• Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

DASAR HUKUM

RUANG LINGKUP WILAYAH

Lokasi dari Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, berada di Desa Kaserangan (Kec. Ciruas) dan Desa Cisait (Kec. Kragilan).

RUANG LINGKUP PEKERJAAN• Kajian rencana wilayah dan standar kebutuhan ruang kawasan pusat pemerintahan

Kabupaten Serang;• Identifikasi kawasan dan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Serang;• Rancangan analisa kawasan dan program fungsional bangunan;• Rancangan konsep perencanaan kawasan;• Rancangan rencana teknik ruang kawasan (pra-masterplan).

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Metode Pengumpulan Data Survey Primer; Survey Sekunder.

Metode Pendekatan Kajian rencana wilayah dan standar kebutuhan ruang kawasan; Identifikasi kawasan dan struktur organisasi; Rancangan analisa kawasan dan program fungsional bangunan; rancangan konsep perencanaan kawasan; rancangan rencana teknik ruang kawasan (pra masterplan).

Metode Analisis Analisis Tapak; Analisis Stutur Organisasi Pemerintahan; Analisis Kebutuhan Lahan Per Instansi; Analisis Kebutuhan Ruang.

METODOLOGI

Kerangka Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

Latar Belakang :

· UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang

· Perda Kabupaten Serang Nomor tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Serang

· Keputusan Bupati Serang No: 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

Identifikasi kawasan dan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Serang:

· Kondisi topografis, geologis dan klimatologis.

· Potensi dan daya dukung kawasan.

· Konstelasi lahan dan kondisi aksesibilitas kawasan.

· Strukur organisasi pemerintah daerah.

· Kuantitas dan kapasitas pegawai/aparatur pemerintah.

RANCANGAN ANALISA KAWASAN DAN PROGRAM FUNGSIONAL BANGUNAN

· Analisa tapak

· Analisa struktur organisasi pemerintahan

· Analisa kebutuhan lahan per instansi

· Analisa kebutuhan ruang

Rancangan konsep perencanaan kawasan : Program fungsional kawasan pusat pemerintahan. Perancangan (design) dan estetika, dan

Rancangan konsep teknologi pengendalian lingkungan dan utilitas.

Rancangan rencana teknik ruang kawasan (pra masterplan) : Pembagian zona dalam kawasan Pola struktur perpetakan lahan, serta Jaringan sistem sirkulasi

OUT PUT

ANALISIS

Stakeholder Meeting

KONSEP PERANCANGAN TAPAKPenyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

DASAR-DASAR PERENCANAAN TATA RUANG

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan; Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,

antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

tujuan: untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan: Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya ketepaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan

dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan