Oleh:Direktur

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

2016

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH(IMPLEMENTASI BIDANG PELAKSANAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN)

1

KMDN 29/02Omnibus Omnibus RegulationRegulation

UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

PERMENDAGRI 13/06

PP 58/2005(Omnibus

Regulation)

PERMENDAGRI 59/07

UU 5/74

PP 105/00UU 22/99

PP 41/2007

PP 38/2007

PERMENDAGRI 21/11

LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERMASUK (BGN DARI 32 URUSAN)

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 64/13PP 71/2010

UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23

155, 156) dan UU 23/2014 : Psl 8, 279

s/d 343

2

Tahun

Telah terbit:1)PP Nomor 18 Tahun 20162)Inmendagri Nomor 061/2911/SJ 2016

PENYUSUNAN APBD TA 2017PENYUSUNAN APBD TA 2017

3

PERBEDAAN PENGELOLAAN APBN DAN APBDPERBEDAAN PENGELOLAAN APBN DAN APBDAPBN APBD

1. Kekuasaan Pengelola Keuangan Negara – Presiden

1. Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah – Gub/Bupati/Walikota

2. Bendahara Umum Negara – Menkeu

2. Bendahara Umum Daerah – Kepala Badan/Dinas/Biro/Bagian Keuangan Daerah*)

3. Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan – Menkeu

3. Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan – Gubernur/Bupati/Walikota

4. Pengguna Anggaran – Menteri/Kepala Lembaga

4. Pengguna Anggaran – Kepala Dinas/Badan/Kantor

5. Pejabat Pembuat Komitmen – Pejabat Yang Ditunjuk Oleh Pengguna Anggaran

5. Pejabat Pembuat Komitmen – Melekat pada Pengguna Anggaran

6. Entitas Pelaporan – K/L Entitas Akuntasi – Unit Kerja K/L

6. Entitas Pelaporan – Pemda Entitas Akuntasi – SKPDCATATAN :

1.Kepala Badan/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;2.Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; atau3.Kepala Biro/Bagian Keuangan. 4

55

PEJABAT-PEJABAT TERKAIT PEJABAT-PEJABAT TERKAIT PELAKSANAAN APBDPELAKSANAAN APBD

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK);

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD.

PPKD; KUASA BUD; PENGGUNA ANGGARAN (PA); KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA); BENDAHARA PENERIMAAN DAN

BENDAHARA PENGELUARAN.

DITETAPKAN KEPALA DAERAH

DITETAPKAN PA

Tugas Kepala SKPD Selaku PATugas Kepala SKPD Selaku PAmenyusun dokumen pelaksanaan anggaran;Melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja;melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran;melaksanakan pemungutan penerimaan bukan

pajak;mengelola utang dan piutang;menggunakan barang milik daerah;mengawasi pelaksanaan anggaran;menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

Psl 6 UU 1/2004 BN6

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang

dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat

penatausahaan keuangan SKPD

meneliti kelengkapan SPP-LS, UP, GU, TU yang diajukan bendahara pengeluaran dan diketahui oleh PPTK

melakukan verifikasi SPP

menyiapkan SPM

menyiapkan laporan keuangan SKPD

Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD :

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK

Verifikasi harian atas penerimaan

E Melaksanakan akuntansi SKPD

F

7

PROSES PERENCANAANPROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN& PENGANGGARANAPBDAPBD TA 2017TA 2017

RKA-SKPD RKA-PPKD

DPA-SKPD

DPA PPKD SPD

Evaluasi Mendagri

RKPD KUA & PPAS(Nota

Kesepakatan)RPJMD

PELAKSANAAN PROG&KEG

PERTENGAHAN JUNI – JULI 2016MEI-2016

AGUST-SEPT 2016OKT-NOP 2016

PENYAMPAIAN RAPBDPMBHSN MITRA

& KOMISI

DES-2016

JANUARI 2017 JAN-DES 2017

PAGU/JUKNIS DAK

P-APBD

AGS-SEP 2017

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KDH & DPRD

INFO RESMI KEMENKEU PAGU SEMENTARA

30 Nov -2016

PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD

DES-2016

Pencermatan/ Ketaatan dan Kepatuhan atas hasil Evaluasi Mendagri

8

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan

RKA-SKPD o/ KDH

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/

Mendagri

Perda APBD

RPJMD RKPD

PEDUM APBDo/ MDN

KUA PPAS

Penatausahaan Belanja

• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan

SPM-LS oleh Kepala SKPD• Penerbitan SP2D oleh

PPKD

Penatausahaan Pendapatan

Kekayaan dan Kewajiban daerah

•Kas Umum•Piutang•Investasi•Barang•Dana Cadangan•Utang

Akuntansi Keuangan Daerah

• Bendahara penerimaan wajib menyetor

penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

RancanganDPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi Semester Pertama

R P-APBD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Evaluasi R P-APBD

OlehGbrnr/MDN

Perda P-APBD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kas•CaLK

Raperda PJ Pel APBD

Disusun dan disajikan Sesuai SAP

Persetujuan Bersama (KDH + DPRD)

Evaluasi o/ Gubernur/ MDN 15 hari

7 hari penyesuaian o/ Pemda

Perda PJ Pel APBD

setelah 3 hari

Perencanaan Pertgjwban Pemeriksaan

DPRDmelakukan pengawasan bukan pemeriksaan

Pelaksanaan Penatausahaan

• LRA • LO• Neraca • LPE• Lap. Arus • Laporan

perubahan saldo

9

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;

3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 282 UU Pasal 282 UU 23/201423/2014

10

Laporan KeuanganLaporan KeuanganKa SKPKD selaku PPKD menyusun LKPD untuk

disampaikan kpd gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sbg berikut:

a. Ka SKPD selaku PA/PB menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan 5 Laporan;

b. Laporan Keuangan disampaikan kpd PPKD paling lambat 2 Bln Stlh TA Berakhir;

c. PPKD menyusun Laporan keuangan konsolidasi.d. PA/PB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan

APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

11

LAPORAN KEUANGAN AKHIR LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUNTAHUN

1. PELAPORAN - SKPD :a.a. Laporan Realisasi Anggaran – SKPDLaporan Realisasi Anggaran – SKPDb.b. LPSAL - SKPDLPSAL - SKPDc.c. LO - SKPDLO - SKPDd.d. Neraca – SKPDNeraca – SKPDe.e. Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPDCatatan Atas Laporan Keuangan – SKPD

2. PELAPORAN - PEMDA :a.a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran b.b. LPSALLPSALc.c. LOLOd.d. NeracaNeracae.e. LPELPEf.f. Laporan Arus KasLaporan Arus Kasg.g. Catatan Atas Laporan KeuanganCatatan Atas Laporan Keuangan

Dilampiri dengan :(1) Laporan Kinerja(2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

12

31/12

AKHIR TA

28/2

Selesai Lap Keuangan SKPD sbg

Entitas Akuntansi

Penyampaian Lap. Keu oleh Kepala Daerah ke BPK

31/5

Selesai audit BPK

30/6

PenyampaianKe DPRD

oleh KDH dlm

bentuk Raperda ttg PJ Pel APBD .

• Persetujuan Bersama

• Evaluasi oleh Gbrn/MDN

Perda ttg PJ Pel APBD

31/3

Review oleh Inspekt orat/ Bawas Prov/ Kab/Kota

Laporan Keua-ngan Konsolidas

ian oleh PPKD-BUD

selaku Entitas

Pelapo-ran

APIP

Jadwal Pelaksanaan Laporan Keuangan Jadwal Pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

Telaah

13

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Dasar Hukum Penyusunan Laporan KeuanganKeuangan1. Pasal 1 UU 17/2003 (UU Keuangan Negara)

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

2. Pasal 70 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara)Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008

3. PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi PemerintahanLampiran 1 (basis akrual) dan Lampiran II (basis Kas Menuju Akrual)

4. Pasal 7 ayat (3) PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Lampiran PP 71 Tahun 2010, mengamanatkan : Lampiran 1. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan

dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010.Lampiran 2. dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

sampai dengan tahun anggaran 2014

Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Pasal 10 ayat (1) PMDN 64/2013Peraturan kepala daerah yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan peraturan

kepala daerah yang mengatur SAPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

14

Pengertian Akuntansi Berbasis AkrualPengertian Akuntansi Berbasis Akrual((PP No 71 Tahun 2010PP No 71 Tahun 2010))Basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah sebagai berikut:• Pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-

mata pada saat kas masuk ke kas daerah• Belanja diakui/dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak

selalu pada saat kas keluar dari kas daerah• Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan

mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.• Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbul.15

Perbedaan Antara SAP Berbasis AkrualPerbedaan Antara SAP Berbasis Akrual dan Kas Menuju Akrual dan Kas Menuju Akrual

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual:

SAP Berbasis Akrual:

Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) dan 4. Catatan Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Laporan Perubahan SAL 3. Laporan Operasional (LO) 4. Neraca 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

6. Laporan Arus Kas (LAK) dan 7. Catatan Laporan Keuangan (CaLK)

Penerimaan dan pengeluaran daerah diakui dan dicatat hanya pada saat kas diterima /dikeluarkan;

Penerimaan dan pengeluaran daerah diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/dikeluarkan;

Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;

Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;

16

Kebijakan Akt & SAPD

Pendapatan-LOBeban

Pendapatan-LRABelanja

Aset Tetap & Penyusutan

Aset Lainnya

Kas & Setara KasPiutang

Persediaan

KewajibanKoreksi Kesalahan

KonsolidasiReStatement

Laporan Keuangan

1

LAK disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas.

2

3

5

4

6

7

CaLK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan.

*)

**)

Transaksi Transitoris dapat berupa Potongan Pajak, Penyetoran Pajak, PPh21, dll.

***)

LAPORAN KEUANGANPEMDA BERDASARKAN AKUN

Permen dagri

64/2013

17

KOMPONEN LAPORAN KEUANGANKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN1. LRA Pendapatan-LRA; Belanja; Transfer; Surplus/Defisit-LRA; Pembiayaan; dan Sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran

2. LP-SAL Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

tahun berjalan; Koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya; Lain-lain; dan Saldo Anggaran Lebih akhir

3. NERACA Aset Kewajiban, Ekuitas

4. LO Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; Beban dari kegiatan operasional; Surplus/defisit dari kegiatan non operasional; Pos luar biasa; dan Surplus/defisit-LO

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS:Ekuitas awal;Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:• Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;• Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.Ekuitas akhir

18

SUBSTANSI PERMENDAGRI 64

TAHUN 2013

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Konversi Penyajian LRA

Penetapan Perkada dan Pemberlakuan•Kebijakan akuntansi•SAPD

19

KEBIJAKAN AKUNTANSIKEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuanganmemuat penjelasan atas unsur-unsur laporan

keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan

Kebijakan Akuntansi Akunmengatur definisi pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau, pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

opemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;dan

opengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

20

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah;

Sistem akuntansi pada dasarnya berisikan jurnal standar untuk mencatat transaksi , baik transakasi anggaran (LRA) maupun transaksi finansial (LO dan Neraca).

21

BAGAN AKUN STANDAR (BAS)BAGAN AKUN STANDAR (BAS)BAS mencakup akun-akun yang menggambarkan

struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS dapat digunakan di dalam pencatatan

transaksi pada buku jurnal, posting pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan laporan keuangan.

BAS disusun sampai dengan level 5 : level 1 = kode akunlevel 2 = kode kelompoklevel 3 = kode jenislevel 4 = kode obyek level 5 = kode rincian obyek.

22

Lanjutan.....Lanjutan.....Kode akun terdiri atas:o akun 1 (satu) menunjukkan aset;o akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;o akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;o akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;o akun 5 (lima) menunjukkan belanja;o akun 6 (enam) menunjukkan transfer;o akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;o akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dano akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

23

SISTEM INFORMASISISTEM INFORMASIApakah Sistem Informasi Pengelolaan

Keuda yang digunakan sudah mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual?

Apakah sistem informasi dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan PP 71?

Apakah sistem informasi pendukung lainnya (sub sistem lain) sudah disiapkan dan dapat mendukung implementasi berbasis akrual? Antara lain SI Pendapatan, SI BMD, SI Persediaan?

24

OPINI BPK ATAS LKPD PROVINSI OPINI BPK ATAS LKPD PROVINSI SE-INDONESIASE-INDONESIA TA 2010 S.D. TA 2015 TA 2010 S.D. TA 2015

0

5

10

15

20

25

30

TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015WTP 6 10 17 16 26 29WDP 22 19 11 15 7 5TMP 5 4 5 2 1 0TW 0 0 0 0 0 0

Jum

lah

TOT

33 33 33 33 34 3425

TOT 384 405 435 524 539 49526

KENDALA DALAM PENINGKATANKENDALA DALAM PENINGKATANOPINI BPK ATAS LKPDOPINI BPK ATAS LKPD

Temuan dan rekomendasi BPK tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti;

Masih terdapat kelemahan dalam Kebijakan Akuntansi; Kelemahan dalam Pengelolaan Kas; Kelemahan dalam pengelolaan aset daerah (Aplikasi

pencatatan aset dan penyusutan aset belum memadai); Ketidak-cukupan bukti pertanggungjawaban belanja; Pencatatan Persediaan tidak tertib dan belum dilakukan

stock opname di Akhir Tahun; Kelemahan dalam Penatausahaan; Kelemahan pelaksanaan pengawasan kegiatan; Kelemahan Sistem Pengendalian Internal.

27

2828

S U M AT E R A K A L IM A N TA N

JAVA

IR IA N JAYA

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

28