KERANGKA PENGATURAN DALAM RPP (kesepakatan rapat Pleno tgl 12 Juli 2010 di Hotel Mirah, Bogor)BAB VII JENIS TRANSMIGRASI DAN POLA USAHA Pengaturan tentang bagaimana jenis transmigrasi diilaksanakan

BAB I KETENTUAN UMUM Beberapa pengertian, arahan dan kebijakanBAB II KAWASAN TRANSMIGRASI Pengaturan tentang bentuk dan kriteria Kawasan Transmigrasi berupa WPT dan LPT yang harus diwujudkan

BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI BAB IV FASILITASI PERPINDAHAN TRANS DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANS Pengaturan tentang bagaimana melaksanakan pembangunan kawasan BAB V PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI BAB VI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengaturan tentang bagaimana mengembangkan masyarakat dan kawasan

BAB IX PERANSERTA MASYARAKAT Mengatur tatacara masyarakat yang ingin berperanserta dalam pelaksanaan transmigrasi BAB X TATACARA PENGAWASAN DAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF Pengaturan tentang tatacara pengawasan dan penjatuhan sanksi administrasi

BAB VIII BANTUAN KEPADA TRANSMIGRAN Pengaturan tentang bantuan yang diberikan oleh Badan Usaha kepada transmigran

ALUR PEMBAGIAN TUGASKERANGKA BAB I II III IV V VI VII VIII IX X SUBSTANSI Ketentuan Umum Kawasan Transmigrasi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Pengembangan Kws Transmigrasi Jenis Trans dan Pola Usaha Bantuan Badan Usaha Peran Serta Masyarakat Pengawasan dan Sanksi Adm UNIT KERJA PENJAB PENYUSUNAN Biro Hukum Ditjen P2KT Ditjen P2KT Ditjen P2KT Ditjen P2MKT Ditjen P2MKT Balitfo Biro Hukum dan Ditjen P2KT Biro Hukum HARMONISASI Tim Penyusunan RPP

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Perbedaan perlakuan pembinaan untuk SP/ Pusat SKP sebagai Pusat PertumbuhanPERENCANAAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK PENGARAHAN & PENEMPATAN PERENCANAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASY. TRANS PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASY. TRANS KESEJAHTERAAN MASY. TRANS

Masa Pembinaan 5 TahunPengembangan Sistem Jaringan Intra dan Antar Kawasan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kawasan Pengembangan Sarana & Prasarana Pusat Pertumbuhan PengembanganKelembagaan Pusat Layanan Sosial & Ekonomi Pusat Pertumbuhan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI RK. WPT RK. LPT RK. SKP RTSP/ RTUPT R. Peng. Us. Pokok

Pembangunan/ Penyiapan Permukiman Transmigrasi Pemugaran Permukiman Sekitar Pembangunan Jaringan Jalan Intra dan Antar Kawasan

KIM TRANS/ MASY. TRANS

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN- Rencana Pengembangan WPT/ LPT - Rencana Detail Pengembangan Pusat Pertumbuhan (KTM)/ Desa Utama

PENINGKATAN PEMERATAAN PENGEMBANGAN DAERAH

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN (WPT/LPT)

TERWUJUDNYA PUSAT PERTUMBUHAN Baru / mendukung Pusat Pertumbuhan yang ada

RANGKAIAN PERMUKIMAN DIDUKUNG JARINGAN INTRA DAN ANTAR KWS

PROSES PROSES

PROSES P2KT

OUTPUT P2KT INPUT P2MKT

PROSES P2MKT

OUTPUT P2MKT

PROGRAM PROGRAM

PEMBANGUNAN PERDESAAN BASIC SERVICES

PERDESAAN BASIC SERVICES

PEMBANGUNAN PERDESAAN MANDIRI PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH

PERDESAAN MANDIRI PERDESAAN BERDAYA SAING

BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

ARAH PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI & KAWASAN TRANSMIGRASI (PASAL 32 AYAT (1) UU 29/2009)Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai: - Kesejahteraan - Kemandirian - Integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan - Kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

SASARAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI & KAWASAN TRANSMIGRASI (PASAL 32 AYAT (4), UU 29/2009)Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi bidang: a. Ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; b. Sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar; c. Mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. Kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan; dan e. Pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

SISTEMATIKA RPPBAB V (PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI )& BAB VI (PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI )

DITJEN P2MKT

KONSEP PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

Pengertian Masyarakat Transmigrasi- Masyarakat transmigrasi meliputi transmigran (psl 1 butir 3, UU 29/2009), penduduk setempat di WPT dan LPT yang mendapat perlakuan sebagai transmigran (psl 11, UU 15/1997), masyarakat/ penduduk sekitar permukiman transmigrasi (psl 32 UU 29/2009 dan penjelasan psl 11 UU 15/1997)- Penduduk setempat yang mendapat perlakuan sebagai transmigran dapat tetap tinggal di permukimannya yang menjadi permukiman transmigrasi atau pindah ke permukiman transmigrasi baru (usulan pengertian baru). Catatan : bagi penduduk setempat yang mendapat perlakuan sebagai transmigran dan tetap tinggal di permukimannya maka permukimannya disebut sebagai permukiman transmigrasi - Masyarakat/ Penduduk sekitar Permukiman Transmigrasi dapat menerima perlakuan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam permukiman transmigrasi serta kemungkinan pemugaran permukimannya untuk mewujudkan integrasi transmigran dengan penduduk sekitar Masyarakat/ penduduk sekitar adalah orang-perorangan / kelompok orang yang bermukim di sekitar suatu lingkungan permukiman transmigrasi di WPT atau LPT (usulan pengertian baru) Masyarakat/ Penduduk sekitar Permukiman Transmigrasi adalah penduduk yang bermukim di desa yang menyerahkan lahan untuk Permukiman Transmigrasi yang bersangkutan atau penduduk di desa yang secara sosial ekonomi berhubungan erat dan langsung dengan Permukiman Transmigrasi yang bersangkutan (usulan kriteria masyarakat/ penduduk sekitar yang termasuk kategori masyarakat transmigrasi) - Permukiman transmigrasi adalah satu kesatuan atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran (psl 1 butir 8, UU 29/2009)

Catatan : Penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. (KBBI)

MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Permukiman setempat

3.Penduduk sekitarPermukiman setempat Bagian dari Kim yang ada

2.Penduduk setempat yang diperlakukan sebagai transmigran (bersedia dan memenuhi persyaratan khusus ) 1. Transmigran

Batas SP. Trans = Batas LPT

PT

PT Baru

SP atau SKP

PT = Permukiman Transmigran

Penduduk Sekitar

MASYARAKAT TRANSMIGRASI di WPT

Penduduk yang diperlakukan sebagai Transmigran Transmigran

PT

Kim eksis (300-500)

PT

PTPT

PT

PT

SKP (1800-2000 kk)

(300-500)

PT

Jalan Utama

SKP (1.800-2000 kk)

PT PT WPT : > 9.000 KKRPP .....

(300-500)

PT

(300-500)

PT

Penduduk Sekitar Penduduk yang diperlakukan sebagai Transmigran Transmigran

MASYARAKAT TRANSMIGRASI di LPT

LPT(300-500)

PT

SKP (1.800-2000 kk)

PT

PT

(300-500)

PT

Jalan Utama

PROSES PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI.PERENCANAAN Renc. Bang Mas KSAD PENGEMB. KAPASITAS SDM Kelembagaan Layanan Sosbud Layanan Mental Spiritual

PENGEMB. USAHASarana usaha Proses produksi Pemasaran Permodalan, Teknologi, Kelembagaan

INPUT UPT terbangun (2C, 4 L) Pengerahan dan PenempatanPROSES PENGEMBANGAN

PENGAKHIRAN STATUS BINA (5 TH BINA / T+6)

OUTPUT

5 DAYA : EKONOMI SOSIAL BUDAYA MENTAL SPIRITUAL KELEMB. PEM & MAS SARANA & PRASARANA

5 KEMBANG : KAPASITAS SDM PRODUK UNGGULAN KEMITRAAN SARANA & PRASARANA PENYERASIAN LINGK.

A. Tahap Pengembangan B. Persyaratan: Ada Batas UPT Sarpras Permukiman Tersedia Tanah Kas Sertifikat Lahan Kepastian Usaha

PERTANAHAN Batas Kim Trans Sertifikasi Lahan

PENGEMB. SARPRAS KESERASIAN LINGK. Pemeliharaan Rehabilitasi Peningkatan Pemb. Baru (Pem. Paket)5 th bina (T+6)

Teknologi ramah lingk Pemantauan & mitigasi lingk.fisik &sosial Integrasi dan harmonisasi masyarakat

SISTEMATIKA RPP Bab vi pengembangan masyarakat transmigrasiPenjelasan BAB V Bagian Kesatu: Umum Pasal 5.1 Tujuan, sasaran, lingkup dan area sasaran pengembangan masyarakat transmigrasi Pasal 5.2 Penjelasan lingkup pengembangan masyarakat transmigrasi di permukiman transmigrasi Pasal 5.3 Tahapan pengembangan masyarakat transmigrasi Pasal 5.4 Parameter dan indikator kinerja pencapaian tahapan pengembangan Masyarakat di Permukiman Transmigrasi Pasal 5.5 Prosedur pengembangan masyarakat transmigrasi Bagian Kedua: Perencanaan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Pasal 5.6 Penjelasan komponen rencana dan program pengembangan masyarakat transmigrasi di permukiman transmigrasi Bagian Ketiga: Pengembangan Masyarakat Transmigrasi di Permukiman Transmigrasi Pasal 5.7 Penjelasan lingkup pengembangan masyarakat transmigrasi dipermukiman transmigrasi Pasal 5.8 Penjelasan materi pengembangan masyarakat dalam lingkup ekonomi di permukiman transmigrasi Pasal 5.9 Penjelasan materi pengembangan masyarakat dalam lingkup sosial budaya di permukiman transmigrasi Pasal 5.10 Penjelasan materi pengembangan masyarakat dalam lingkup mental spiritual di permukiman transmigrasi Pasal 5.11 Penjelasan materi pengembangan masyarakat dalam lingkup kelembagaan di permukiman transmigrasi Pasal 5.12 Penjelasan materi pengembangan masyarakat dalam lingkup sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi Pasal 5.13 Penjelasan materi pengembangan masyarakat dalam lingkup keberlanjutan fungsi lingkungan di permukiman transmigrasi

Penjelasan BAB VI Bagian Keempat: Pengembangan Masyarakat Transmigrasi di Luar Permukiman Transmigrasi Pasal 5.14 Penjelasan lingkup pengembangan masyarakat transmigrasi di luar permukiman transmigrasi Pasal 5.15 Penjelasan materi pengembangan masyarakat transmigrasi di luar permukiman transmigrasi dalam lingkup pengembangan ekonomi Pasal 5.16 Penjelasan materi pengembangan masyarakat transmigrasi di luar permukiman transmigrasi dalam lingkup pengembangan sosial budaya Pasal 5.17 Penjelasan materi pengembangan masyarakat transmigrasi di luar permukiman transmigrasi dalam lingkup pengembangan mental spiritual Pasal 5.18 Penjelasan materi pengembangan masyarakat transmigrasi di luar permukiman transmigrasi dalam lingkup pengembangan sarana prasarana Pasal 5.19 Penjelasan materi pengembangan masyarakat transmigrasi di luar permukiman transmigrasi dalam lingkup pengembangan keberlanjutan fungsi lingkungan Bagian Kelima: Pengendalian Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Pasal 5.20 Penjelasan umum mengenai pengendalian monitoring dan evaluasi pengembangan masyarakat transmigrasi Bagian Keenam: Tanggung Jawab Pembinaan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Pasal 5.21 Peran para pemangku kepentingan dalam pembinaan pengembangan lingkungan permukiman Pasal 5.22 Penjelasan persyaratan pengakhiran tanggung jawab pembinaan oleh Menteri Pasal 5.23 Keberlanjutan pengembangan masyarakat di permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Kab/ Kota Bagian Ketujuh: Norma dan Standar Pasal 5.24 Penjelasan umum norma dan standar input pengembangan masyarakat transmigrasi di permukiman transmigrasi dan di luar permukiman transmigrasi

DITJEN P2MKT KEMENTERIAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2011

PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASIT+0KELOMPOK KEGIATAN PENYIAPAN PERMUK & PEMB. KAW DI WPT DAN LPT

T+10 / 15

PENGEMBANGAN KAWASAN

Terwujudnya pusat Pertumbuhan baru (kpb/ embrio kota) atau desa utama

Kerjasama Antar Daerah

PATAN TRANSPENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI MASY TRANS SEJAHTERA/ PENGAKHIRAN STATUS BINA MAS TRANS

KELOMPOK KEGIATAN PENYIAPAN CALON TRANSMIGRAN

T-3

T+1

Fasilitasi Pembinaan 5 tahun

T+6

Sandingan Tujuan & Sasaran Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan TransmigrasiUU 29/ 2009 Penyelenggaraan Transmigrasi Draft RPP Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tujuan a. Meningkatkan kesejahteraan transmigran Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian Mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru dan masyarakat sekitarnya serta integrasi masyarakat transmigrasi atau mendukung pusat pertumbuhan wilayah b. Meningkatan dan pemerataan yang sudah ada atau sedang berkembang pembangunan daerah, serta dalam rangka peningkatan dan pemerataan c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan pembangunan daerah bangsa Sasaran Meningkatkan kemampuan dan produktivitas a. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan a. Terintegrasinya sistem pelayanan dan masyarakat transmigrasi, membangun produktivitas masyarakat transmigrasi jaringan sarana dan prasarana intra dan antar kemandirian dan mewujudkan integrasi di b. Terintegrasinya masyarakat transmigrasi kawasan berdasarkan struktur dan pola ruang permukiman transmigrasi c. Terwujudnya masyarakat transmigrasi kawasan transmigrasi yang sesuai dengan yang tangguh, mandiri serta beriman Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi a.Ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; d. Terciptanya fungsi layanan kelembagaan dan/atau Kabupaten/Kota perangkat desa dan masyarakat desa b. Terwujudnya pusat layanan kegiatan b. Sosial budaya untuk menuju pemenuhan ekonomi dan sosial kawasan sebagai pusat kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta e. Terwujudnya pemeliharaan keseimbangan kelestarian lingkungan pertumbuhan wilayah baru atau terdukungnya terjadinya proses integrasi dan harmonisasi secara berkelanjutan pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar; c. Mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. Kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan; dan e. Pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sandingan Indikator Pengembangan Masyarakat Transmigrasi & Kawasan TransmigrasiPengembangan Masyarakat Transmigrasi Indikator 1. Parameter ekonomi dengan indikator tingkat Keberhasilan pendapatan, tingkat rasio pengangguran, skala bisnis lembaga layanan ekonomi (jumlah anggota, rentabilitas) 2. Parameter sosial budaya dengan indikator tingkat kebetahan, tingkat keamanan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan partisipasi keluarga berencana, tingkat partisipasi masyarakat transmigrasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan lembaga ekonomi 3. Parameter integrasi sosial dengan indikator tingkat konflik SARA dan tingkat rasio pedagang lokal dan pedagang transmigran dipasar 4. Parameter Pelayanan Lembaga Pemerintah dan Kemasyarakatan Tingkat layanan administrasi kependudukan Tingkat layanan umum lainnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1. Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan intra dan antar kawasan 2. Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana layanan pusat pertumbuhan tingkat kawasan (yang berciri perkotaan)

3. Melembaganya layanan kegiatan sosial skala kawasan 4. Melembaganya layanan kegiatan ekonomi skala kawasan 5. Berkembangnya industri rumah tangga 6. Berkembangnya pelayanan jasa dan perdagangan perkotaan 7. Meningkatnya rasio lahan terbangun untuk kegiatan perkotaan 8. Berfungsinya lembaga pengelola kawasan

Sandingan Tahapan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi & Kawasan TransmigrasiPengembangan Masyarakat Transmigrasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahapan a. Tahap Penyesuaian untuk adaptasi dengan a. Tahap Pra Kondisi, merupakan tahap yang telah dicapai oleh suatu Pengembangan lingkungan, serta pembentukan kelompokembrio pusat pertumbuhan dengan fasilitas kebutuhan dasar kawasan kelompok usaha dan koperasi berlangsung selama sudah terpenuhi seluruhnya berlangsung selama 5 tahun 1,5 tahun b. Tahap Pemantapan untuk peningkatan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan hidup transmigran berlangsung selama 1.5 sampai dengan 2 tahun b. Tahap Mandiri, merupakan tahapan yang telah dicapai oleh suatu embrio pusat pertumbuhan yang telah memiliki kemampuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan minimal layanan sosial ekonomi kawasan sehingga tidak memerlukan dukungan dari luar kawasan berlangsung selama 5 tahun

c. Tahap Pengembangan untuk pengembangan c. Tahap Berdaya saing merupakan suatu tahapan embrio pusat usaha produktif secara mandiri, pengembangan pertumbuhan yang telah mampu meningkatkan nilai tambah kawasan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa dan menjadi pendukung perekonomian bagi pusat pada hirarki yang berlangsung kurang lebih selama 2 tahun. lebih tinggi berlangsung selama 5 tahun

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KONSEP PUSAT PERTUMBUHAN

Mengapa pusat pertumbuhan dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi? Bagaimana konsep ruang pengembangan kawasan? Apa fungsi pusat pertumbuhan? Bagaimana strategi dan langkah-langkah pengembangannya? Bagaimana tahapan pengembangan & Indikatornya? Apa saja perencanaan pengembangan pusat pertumbuhan baik spatial & non spatial? Bagaimana pelaksanaan pengembangan pusat pertumbuhan?

KEBUTUHAN PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN TRANSMIGRASIKawasan Transmigrasi

KIM

KIM

PPK

PPW

KIM Tahap 1: PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - Misi : a. Pembangunan kim baru dan pengembangan kim yang ada dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SDA dan lingkungan. Tahap 2: PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - Misi :b. Perluasan lapangan kerja/ kegiatanpertumbuhan baru atau mendukung pusat pertumbuhan Membangun/ mengembangkan pusat usaha c. Penataan yang telah ada penduduk -- Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dan layananmewujudkan kemandirian kawasan a. Terpenuhinya layanan sosek untuk sosek dasar kawasan b. Meningkatnya nilai tambah untuk mewujudkan daya saing kawasan

LANDASAN BERPIKIR DAN ASUMSILandasan BerpikirNormatif : UU 15/1997 (ps. 3,4,5) & UU 29/2009 (ps. 1, ayat 4 dan 5) Tujuan penyelenggaraan transmigrasi antara lain untuk : 1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya 2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui Pusat Pertumbuhan 3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan (SKP) yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan Pusat Pertumbuhan Wilayah (PPW) baru sebagai kawasan perkotaan baru (KPB) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Asumsi : PPW dilengkapi dengan berbagai fasilitas kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya, sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik dan pendorong bagi hinterlandnya untuk berkembang; Perkembangan di PPW dapat/akan mencerminkan perkembangan hinterland dan kawasan dalam skala sistem WPT.

Konsep Ruang Pengembangan Kawasan Transmigrasi di WPT dalam Mewujudkan Pusat Pertumbuhan BaruSPSP SP Desa Utama SP Desa Utama SP SP

Pengembangan Desa Utama (Psl 1 butir 7 ttg SKP, UU 29/2009)Keterangan:Kawasan Transmigrasi Pusat SKP PP

SP SP SP Desa Utama

SP

SP

SP Desa Utama SP

SKP Pusat Pertumbuhan SKP RegulerSP

Pusat SKP PPSP SP

Desa Utama SP Reguler SP Non Pertaninan

Jumlah KK 1800 KK - 2000 KKDesa Utama SP SP SP SP Desa Utama SP

SP

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Baru (Psl 1 butir 5 ttg WPT, UU 29/2009)

Jumlah Penduduk 9000 KK, luas > 18.000ha

Konsep Ruang Pengembangan Kawasan Transmigrasi di LPT dalam mendukung Pusat Pertumbuhan Wilayah yang sudah ada(dalam satuan SKP)PT

LPTPT Desa Utama PP yang ada PTJalan Utama(SKP 1800 2000 KK)

(300-500)

FUNGSI PUSAT PERTUMBUHANPusat layanan ekonomi sesuai hirarkinya: SP

SP

Pusat layanan pengembangan pertanian (agro centre) Pusat pengolahan hasil Pusat layanan perdagangan regional Pusat layanan keuangan, bank dan non bank Pusat layanan pendidikan menengah dan tinggi. Pusat layanan kesehatan rawat inap Pusat layanan peribadatan Pusat layanan pengembangan seni budaya

SP

Pusat SKP PP/ Pusat KTMSP

Pusat layanan sos-bud sesuai hirarkinya:

Penunjang berciri perkotaan

SKP Pusat Pertumbuhan/ KTM

Industri rumah tangga Pelayanan jasa dan perdagangan perkotaan Permukiman perkotaan

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

TAHAPAN PERKEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN

Tahapan yang telah dicapai embrio pusat pertumbuhan yang telah mampu meningkatkan nilai tambah kawasan dan menjadi pendukung perekonomian bagi pusat pada hirarki yang lebih tinggi berlangsung selama 5 tahun

Achievement Based

Tahapan yang telah dicapai oleh suatu embrio pusat pertumbuhan yang telah memiliki kemampuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan minimal layanan sosial ekonomi kawasan sehingga tidak memerlukan dukungan dari luar kawasan berlangsung selama 5 tahun Tahapan yang telah dicapai oleh suatu embrio pusat pertumbuhan dengan fasilitas kebutuhan dasar kawasan sudah terpenuhi seluruhnya berlangsung selama 5 tahun

Indikator Keberhasilan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Tahapan pra kondisi Tahapan mandiri Tahapan berdaya saing

Skala 1:50.000

Rencana Pengembangan WPTHarus sudah masuk dalam RTRW Kabupaten (yang diPerda-kan), dilengkapi dengan zoning regulation Masuk dalam RPJP, RPJM, dan RPT Daerah (di-Perda-kan)

Rencana Detail PP Rencana Detail PP Spatial Non Spatial (RDTR & RTBL)

Agar KTM operasional perlu dukungan Legalitas , masuk di dalam Perda RTRW

RENCANA DETAIL PUSAT PERTUMBUHAN (NON SPATIAL)Rencana Detail Pengembangan Kegiatan Sosial Ekonomi serta Pengembangan Kapasitas Masyarakat di Pusat PertumbuhanJenis dan kapasitas kegiatan fungsional pusat layanan ekonomi dan pusat layanan sosial pusat pertumbuhan, serta keg. penunjang berciri perkotaan Pengembangan dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi Pusat Pertumbuhan Pengembangan lapangan kerja/ kegiatan usaha serta kebutuhan kuantitatif dan kualitatif tenaga kerja/ wirausaha Pengembangan kuantitas dan kualitas SDM Pengenbangan sarana dan prasarana serta fasilitas kelembagaan sosial ekonomi Pusat Pertumbuhan Kebutuhan ruang untuk perluasan dan pengembangan sarana dan prasarana, fasilitas dan permukiman masyarakat di Pusat Pertumbuhan Rencana dan Program Pengembangan

RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) PP/ KPB/ KTMSkala 1:10.000

RTBL (Rencana Tata Bangunan & Lingkungan) Pusat KPB/ Pusat KTM

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASIDi kawasan transmigrasi: Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan transmigrasi Di pusat pertumbuhan/ KTM: Pengembangan pusat layanan kegiatan sosial di pusat pertumbuhan Pengembangan pusat layanan kegiatan ekonomi di pusat pertumbuhan Pengembangan kapasitas masyarakat di pusat pertumbuhan Pengembangan sarana dan prasarana di pusat pertumbuhan

SISTEMATIKA RPP Bab vii pengembangan kawasan transmigrasiPenjelasan BAB VI Bagian Kesatu: Umum Pasal 6.1 Maksud pengembangan kawasan transmigrasi dalam bentuk WPT/ LPT Pasal 6.2 - 6.3 Tujuan dan sasaran pengembangan kawasan transmigrasi Pasal 6.4 Tahapan dan Indikator keberhasilan pengembangan kawasan transmigrasi Pasal 6.5 Lingkup pengembangan kawasan transmigrasi Bagian Kedua: Prosedur Pengusulan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pasal 6.6 Proses usulan pengembangan kawasan transmigrasi berikut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang terdiri studi kelayakan, ketersediaan tanah untuk pembangunan pusat pertumbuhan dan pernyataan dukungan dari DPRD Kabupaten/Kota. Pasal ini dilengkapi dengan penjelasan awal mengenai tata cara pengusulan, kriteria, penilaian, dan pemberian persetujuan Menteri mengenai pengembangan kawasan transmigrasi Bagian Ketiga: Perencanaan Pasal 6.7 Penjelasan mengenai perencanaan kawasan transmigrasi yang terdiri dari Rencana Pengembangan Kawasan WPT/LPT, Rencana Detail Pusat Pertumbuhan atau Desa Utama. Berikut dengan penjelasan muatan dan lingkup Penjelasan materi Rencana Detail Pengembangan Kegiatan Sosial Ekonomi serta Pengembangan Pasal 6.8 Kapasitas Masyarakat Pasal 6.9 Penjelasan materi RDTR Pusat Pertumbuhan Pasal 610 Penjelasan materi RTBL Pusat Pertumbuhan Pasal 6.11 Penjelasan materi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan BAB VI Bagian Keempat: Pelaksanaan Pasal 6.12 Tujuan, sasaran, lingkup dan kegiatan pelaksanaan pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan transmigrasi Pasal 6.13 Tujuan, sasaran, lingkup dan kegiatan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi Pasal 6.14 Tujuan, sasaran, lingkup dan kegiatan pelaksanaan pengembangan pusat layanan sosial di pusat pertumbuhan Pasal 6.15 Tujuan, sasaran, lingkup dan kegiatan pelaksanaan pengembangan pusat layanan ekonomi di pusat pertumbuhan Pasal 6.16 Tujuan, sasaran, lingkup dan kegiatan pelaksanaan pengembangan kapasitas masyarakat di pusat pertumbuhan Pasal 6.17 Tujuan, sasaran, lingkup dan kegiatan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana di pusat pertumbuhan Bagian Kelima: Norma Standar Pasal 6.18 Norma standar berupa penjelasan stimulan di Pusat Pertumbuhan dan kawasan transmigrasi Bagian Keenam: Kelembagaan Pengelola Pasal 6.19 Penjelasan Kelembagaan Pengelola Kawasan KTM mengenai tupoksi, dasar hukum dan jangka waktu Bagian Ketujuh: Peran Pemangku Kepentingan Pasal 6.20 Penjelasan umum mengenai peran para pemangku kepentingan pengembangan kawasan transmigrasi Pasal 6.21 Peran Pemerintah dalam Pemerintah Provinsi dalam pengembangan kawasan transmigrasi Pasal 6.22 Peran Pemerintah kab/kota dalam pengembangan kawasan transmigrasi Pasal 6.23 Peran masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi Pasal 6.24 Peran swasta dalam pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi Pasal 6.25 Pengakhiran Peran Pemerintah dalam pengembangan kawasan transmigrasi

SKENARIO TAHAPAN PERKEMBANGAN & PENGEMBANGAN PERWUJUDAN PUSAT PERTUMBUHANPengembangan Tahap -1 (1st Stage Development) - KawasanTahapan Pengemb. Komponen Pembinaan Pengembangan Masyarakat & Kawasan Pembinaan Pengembangan Kelembagaan

LAMPIRANTahap Pengembangan Pusat SKP sbg Pusat Pertumbuhan/WPT* Lembaga Pengelola Pusat Pertumbuhan

Masa Pra Kondisi ( T+1 sampai dengan T+5) Tahap Penyesuaian UPT-UPT + Pusat-Pusat SP* Ka. UPT/Kep. Desa Tahap Pemantapan SP sebagai Pusat SKP* Ka. UPT/Kep. Desa/Camat

* Dalam perencanaan harus ada alokasi lahan untuk pengembangan ruang kegiatan di Pusat Pertumbuhan (min.) 120 Ha dan untuk PTB-TSM 100 KK

Pengembangan Tahap -2 (2nd Stage Development) - Pusat PertumbuhanTahapan Pengemb. Komponen Pembinaan Pengembangan Masyarakat di Pusat Pertumbuhan Pra kondisi/Basic service terpenuhi ( sekitar 3 tahun ) - Studi & Perencanaan (> 5th+1) Master Plan - Pembangunan Pusat Pertumbuhan (>5 th+2) - PTB (TSM) di Pusat KTM Inisiasi : - Konsolidasi dan koordinasi antar semua lembaga yg ada

Mandiri ( sekitar 3 tahun )- Membangun ketekaitan antarsubpusat & pusat (ekonomi & sarpras) - Peningkatan kap. Masy. - Peningkatan kelembgaan Internalisasi : (berfungsi) - Penguatan lembaga (capacity building)

Berdaya saing ( sekitar 4 tahun )- Mendorong export based secara sinambung - Peningkatan kualitas - Membangun jejaring regional dan nasional Institusionalisasi (sistem berjalan) : - Monev & Pengendalian - Regulasi

Pembinaan Pengembangan Kelembagaan

LAMPIRAN

KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM TAHAPAN PENCAPAIAN FUNGSI PUSAT PERTUMBUHANTAHAP PERKEMBANGAN SUBSISTEM INPUT 1. Pembibitan a. Pusat b. Di Kawasan 2. Saprotan a. Pusat b. Di Kawasan 3. Alsintan a. Pusat b. Di Kawasan SUBSISTEM PRODUKSI (di Kawasan) 1. Ketersediaan Lahan (Ha) 2. Produktivitas (ton/tahun/Ha) 3. Kontinuitas Produksi (ton/tahun) 4. Kapasitas Produksi (ton/jam/unit) 5. Kebutuhan alat produksi SUBSISTEM PENGOLAHAN 1. Industri Turunan a. Pusat b. Di Kawasan 2. Pengemasan 3. Kualitas -Bintek pengolahan pasca panen -Bantuan permodalan -Penerapan standar kualitas -Bantuan permodalan -Peningkatan teknologi pengolahan -Peningkatan kualitas di atas standar -penyelesaian status lahan (C&C) Penyuluhan dan bintek kpd Poktan Bantuan 1 RMU + manajemen -Bimbingan kualitas produk -Pengawasan dan pemeliharaan prasarana produksi -Bantuan modal pengemb. RMU -Pembentukan lemb. Konsultasi -Pengawasan dan pemeliharaan prasarana produksi -Bantuan modal pengemb. RMUPRA KONDISI : BASIC SERVICE T. Semusim T. Tahunan MANDIRI T. Semusim T. Tahunan BERDAYA SAING Tan. Semusim Tanaman Tahunan

-Pembangunan seed farm - penyediaan petugas - pelaksanaan pelatihan masy. - Subsidi pengadaan saprotan

-Perluasan areal -Peningkatan volume produksi -Diversifikasi komoditas - Pengendalian distribusi

-Perluasan areal -Peningkatan volume produksi -Diversifikasi komoditas -Pengendalian distribusi -Perluasan pelayanan -Penetapan distributor -Pengendalian distribusi -Perluasan pelayanan -Penetapan distributor

-Pembentukan Poktan -Bantuan alsintan sbg stimulan -Manajemen kelola

- Pengendalian distribusi

KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM TAHAPAN PENCAPAIAN FUNGSI PUSAT PERTUMBUHANTAHAP PERKEMBANGANSUBSISTEM PEMASARAN PRA KONDISI : BASIC SERVICE Tanaman. Semusim Tanaman Tahunan MANDIRI Tanaman. Semusim Tanaman Tahunan BERDAYA SAING Tan. Semusim Tanaman Tahunan

1. Koleksi dan Distribusi a. Pelaku Pemasaran b. Cara Memasarkan

- Penyiapan sarana transportasi

- Pendataan dan pengendalian pelaku pasar - Penerapan sistem retribusi - Pengaturan persaingan pasar - Pengaturan kemudahan mendapatkan info -Pengembangan sarana -Penguatan kelembagaan

- Pengendalian mekanisme koleksi dan distribusi melalui Perda.

2. Promosi3. Manajemen dan Informasi Pasar 4. Pasar SUBSISTEM JASA PENUNJANG 1. Jasa Keuangan & Asuransi 2. Litbang 3. Pendidikan & Pendampingan 4. Alat Transportasi 5. Pergudangan 6. Terminal Agro 7. Pusat Bisnis

-Melalui Poktan -Bintek marketing-Instalasi peralatan IT -Pelatihan kpd Poktan -Pembangunan sarana -Lembga pengelola pasar

- Pengaturan persaingan pasar- Pengaturan kemudahan mendapatkan info -Penembangan sarana -Penguatan kelembagaan

-Kemudahan perijinan -Insentif utk pengusaha Kegiatan Pelatihan Kegiatan Pelatihan -Subsidi angkutan umum - Pemb. dan penyewaan - Pemb. + manajemen - Pemb. + manajemen Balai Pelatihan/Penyuluhan Balai Pelatihan/Penyuluhan -Pengaturan trayek dan tarif Pergudangan Pengembangan Pengembangan Balai Pelatihan/Penyuluhan Balai Pelatihan/Penyuluhan -Sengaturan trayek dan tarif Pergudangan Pengembangan Pengembangan

KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN FUNGSI PUSAT PERTUMBUHANTAHAP PERKEMBANGANPENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT & FUNGSI PELAYANAN

PRA KONDISI : BASIC SERVICE

MANDIRI

BERDAYA SAING

1. Pendidikan a. Formal b. Informal 2. a. b. c. Kesehatan Pelayanan Kesehatan Jasa Kesehatan Penyuluhan Kesehatan

-Pemb. + upgrade -Manajemen kelola dgn Din Diknas -Pemb. + upgrade -Manajemen kelola dgn Din Kesehatan

-Pemeliharaan prasarana pendidikan -- Pengendalian kurikulum - Peningkatan menjadi RS type C

-Pemeliharaan prasarana pendidikan -- Pengendalian kurikulum - Peningkatan menjadi RSU

3. Budaya a. Interaksi b. Kelembagaan Budaya c. Kelembagaan 4. Mental Spiritual a. Rumah Ibadah b. Pengelola Rumah Ibadah c. Guru Agama d. Kegiatan Keagamaan 5. Kelembagaan Masy dan Pem. a. Kelembagaan Masyarakat b. Kelembagaan Pemerintah 6. Keamanan a. Prasarana keamanan b. Peran masyarakat

-Muatan dlm kurikulum sekolah -Mendorong pembentukan lemb. Seni/budaya -Penyuluhan kerukunan antar umat -Fasilitasi hari besar agama

- Penyelenggaraan forum Kerukunan antar Budaya

Penyelenggaraan forum Kerukunan antar Budaya

-Penyuluhan kerukunan antar umat -Fasilitasi hari besar agama

-Penyuluhan kerukunan antar umat -Fasilitasi hari besar agama

- Subsidi pembentukan kelembagaan masyarakat- Pemb. Pos polisi - Partisipasi Masyarakat Menjaga Keamanan

Pembinaan kelembagaan masyarakat - Pemb. Pos polisi - Partisipasi Masyarakat Menjaga Keamanan

Pembinaan kelembagaan masyarakat - Pemb. Pos polisi - Partisipasi Masyarakat Menjaga Keamanan

KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN FUNGSI PUSAT PERTUMBUHAN

TAHAP PERKEMBANGANKELEMBAGAAN

PRA KONDISI : BASIC SERVICE

MANDIRI

BERDAYA SAING

INISIASI

INTERNALISASI

INSTITUSINALISASI

PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN INTRA DAN ANTAR KAWASAN1. Jaringan Jalan & Transportasi 2. Jaringan Energi Listrik Pemeliharaan jalan yang ada Instalasi pada bangunan utama dan jalan -Penetapan lemb. pengelola -Perenc. Sistem jaringan -Pembangunan SAB -Prosedur perijinan -Pengendalian pemb. Peningkatan kualitas jalan porors penghubung Perluasan jaringan Perluasan jaringan Perluasan jaringan

3. Jaringan SAB

- Penyelesaian SAB dan perluasan jaringan -Pengendalian pemb. -Pengawasan pelayanan - Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pengelolaan ruang - Pengelolaan

- Perluasan jaringan

4. Jaringan Telepon

-Pengendalian pemb. -Pengawasan pelayanan

5. Jaringan Drainase 6. Sarana Umum (kuburan, TPA, dll) 7. Dermaga

-Penetapan lemb. kelola -Perenc. Sistem jaringan -Pemb. sistem drainasePenyiapan ruang - Pembangunan + kelola

- Pemeliharaan dan peningkatan kualitasPengelolaan ruang - Pengelolaan

PELAKSANAAN TATA RUANG (UU 26/2007)

Stage I (pre industrial) : Independent local centres, no hierarcy

Stage II (incipient industrialization): A simple strong centre with stagnating large peripheryP C P

Stage III (industrial maturation): A single national centre and strong peripheral subcentresP1 P2 C P3 P4

C 1

C 2

Stage IV (mass consumption): A functionally interdependent system of cities

Friedman (1966): Sequence of stages in spatial organization