Perbedaan Peraturan Kepala BPN no. 3 tahun 2007 dengan perpres no. 71 tahun 2012

Perbedaan Peraturan Kepala BPN no. 3 tahun 2007 dengan perpres no. 71 tahun 2012Nama Kelompok :Muhammad Imron Mutya Fildzah HNindia Wahyu RRikki Sofyan RizalRiska RahayuPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penggantian kerugian dalam pelepasan hak diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36Tahun 2005 Sebagaiman telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Perbedaan antara Perpres 71/2012 dengan Peraturan Kepala BPN 3/2007No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20071.Hal yang termuat dalam dokumen perencanaan pengadaan tanahPasal 5 ayat 1Maksud dan tujuan rencana pembangunan;Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan/atau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;Letak tanah;Luas tanah yang dibutuhkan;Gambaran umum status tanah;Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;Perkiraanj angka waktu pelaksanaan pembangunan;Perkiraan nilai tanah; danRencana penganggaran.Pasal 2 ayat 1Maksud dan tujuan pembangunan;Letak dan lokasi pembangunan;Luasan tanah yang diperlukan;Sumber pendanaan;Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20072.Cakupan studi kelayakan pada dokumen perencanaanPasal 6 ayat 1Survei sosial ekonomi;Kelayakan lokasi;Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;Perkiraan nilai tanah;Dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan Tanah dan pembangunan; danstudi lain yang diperlukan.Pasal 5 ayat 1Tata ruang;Penatagunaan tanah;Sosial ekonomi;lingkungan; sertapenguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20073.Inventarisasi dan identifikasiPasal 56 (1)Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, danPengukuran dan pemetaan bidang per bidangPasal 20 (1 dan 2)penunjukan batas;pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;pendataan status tanah dan/atau bangunan;pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; danlainnya yang dianggap perlu.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20074.Isi dari daftar hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasiPasal 57 ayat 1Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;Bukti penguasaan dan/ atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah:Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;Status tanah dan dokumennya;Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;Pemilikan dan/ atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau bendalain yang berkaitan dengan tanah;Pembebanan hak ata stanah; danRuang atas dan ruang bawah tanah.Pasal 23 ayat 2Nama Pemegang Hak Atas Tanah;Status Tanah dan dokumennya;Luas Tanah;Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/ataut anaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;Pembebanan Hak Atas Tanah; danKeterangan lainnya.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20075.Pengumuman peta bidang dan daftar nominatifPasal 60 (1)Peta Bidang Tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.Pasal 23 (3)Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota diumumkan di Kantor Desa/ Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20076.Penilaian besarnya nilai ganti rugiPasal 63 Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 27 (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20077.Penyampaian undangan pelaksanaan musyawarah penetapan ganti rugiPasal 69 (2)(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian.Pasal 31 (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20078.Hak kuasa ketika pihak yang berhak tidak dapat hadirPasal 71 (1)(1) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atauPihak yang Berhak lainnya.Pasal 33 (2)Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaris atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 20079.Pengajuan keberatanPasal 73Dalam hal tidak teIjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besamya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berica Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).Pasal 41Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 200710.Jangka waktu pemberian ganti rugiPasal 76 (4)Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.Pasal 44 (1)Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu:paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang; atauyang disepakati pemilik dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi dalam bentuk selain uang.No Perihal PERPRES RI NO 71 TH 2012PERATURAN KEPALA BPN RI NO 3 TH 200711.Penitipan Ganti Rugike Pengadilan NegeriPasal 86 ayat 3Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besamya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepengadilan;Pihak yang Berhak menolak bentuk dan / atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atauObjek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

Sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;Masih dipersengketakan kepemilikannya;Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atauMenjadi jaminan di bank.Pasal 48 ayat 1Yang berhak atas ganti rugi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak diketahui keberadaannya; tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak; dantanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang. KesimpulanPada Perpres No. 71 Tahun 2012 peraturan tentang pengadaan tanah dibahas lebih rinci dibandingkan Peraturan Kepala BPN RI no. 3 Tahun 2007. Persyaratan dan tahapan pengadaan tanah pada Perpres juga lebih banyak dibandingkan Peraturan Kepala BPN RITERIMA KASIH