SELAMAT MALAM

Pajak Penghasilan Pasal 25

KADEK DWI MALINI

NI WAYAN NURJANI

NI MADE JULI ASTUTI

Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan

Cara Menghitung Besarnya PPh pasal 25Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

• Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

• Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24

Setelah dilakukan pengurangan kemudian dibagi 12 (duabelas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

Hal-hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian

Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur

SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan

Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan

Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan, apabila :

Beberapa Masalah/Kasus untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal25

Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru,Bank,BUMN,BUMD, dan WP Tertentu lainnya

Berdasarkan UU PPh pasal 25 ayat (7) perhitungan PPh pasal 25 bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD dan WP tertentu lainnya

ditetapkan oleh MenKeu.

1. Sesuai dengan SeKep MenKeu No.

522/KMK/04/2000 dan diubah menjadi SeKep

MenKeu no. 84/ KMK/03/2002 besarnya angsuran

PPh Pasal 25 setiap bulan untuk WP baru dihitung

sebesar jumlah pajak yang diperoleh dari

penerapan tarif umum atas penghasilan neto

sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (duabelas)

Lanjutan…

2. Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP bank

atau finansial lease dengan hak opsi adalah

sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung

berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi

fiskal menurut laporan keuangan triwulan

terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal

24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk

tahun pajak yang lalu dibagi 12

Lanjutan…

3. Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP bank

atau finansial lease dengan hak opsi yang

merupakan WP barumaka besarnya angsuran PPh

pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah

pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif

umum atas perkiraan laba rugi fiskal triwulan

pertama yang disetahunkan , dibagi 12

Lanjutan…

4. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi

Wajib Pajak Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 2%

dari jumlah peredaran bruto setiap bulan

5. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang

perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang

konsumsi melali tempat usaha/gerai (outlet) yang

tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk kendaraan

bermotor dan restoran.

Lanjutan…

6. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN/D

dengan nama dalam bentuk apapun kecuali Wajib Pajak Bank

dan Wajib Pajak Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah

sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan

penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana

Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang

bersangkutan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang

saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan

PPh Pasal 25 dan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar

negeri pada tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (duabelas)

Lanjutan…

Lanjutan…

7. Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran

PPh Pasal 25 setiap bulan adalah sama dengan angsuran

PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya

8. Apabila ada sisa kerugian yang masih dapat

dikompensasikan, maka dasar penghitungan PPh Pasal 25

adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang

dihitung dari penghasilan neto menurut RKAP setelah

dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum

dikompensasikan tersebut

Dwi Nurjan

i

Ririn Ayu