pph finalpenyusutan

Download PPh finalpenyusutan

Post on 20-Jul-2015

438 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

BAB 6 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTUPenghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dikenakan pajak tarif khusus, selain tarif umum yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Adapun jenis penghasilan itu adalah : a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah {Pasal 4 ayat (2) UU PPh}. Pengenaan pajak untuk jenis penghasilan di atas bersifat final, artinya bahwa pajak penghasilan yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain (pemotong/pemungut) tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun. Dengan demikian penghasilan yang sudah dikenai pajak yang bersifat final tersebut tidak perlu ditambahkan pada penghasilan lainnya dalam menentukan total penghasilan kena pajak pada akhir tahun. Pajak atas penghasilan tertentu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Catatan : Atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif dividen ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. 1. PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI (PPh Pasal 4:2 UU PPh no 36/2008, PP 131/2000, KMK NOMOR 131 TAHUN 2000 Jo KMK51/KMK.04/2001)

PPh Final dikenakan atas bunga yang berasal dari deposito/tabungan baik yang ditempatkanpada bank yang didirikan di dalam negeri maupun bank di luar negeri melalui cabangnya di di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, kecuali WP Orang Pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP.

Pengertian bunga yang dikenakan PPh final juga termasuk manfaat tabungan/deposito yangditerima atau diperoleh nasabah/klien dari perusahaan asuransi (SE-09/PJ.42/1997).

PPh yang terutang adalah sebesar 20% dari jumlah bruto (terhadap wajib pajak dalam negeriatau BUT) dan 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku (terhadap wajib pajak luar negeri). Dikecualikan dari pemotongan PPh :

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan

tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

2 Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia

atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana

Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.

Pembebasan pemotongan PPh atas Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang

diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh KPP tempat dana pensiun terdaftar.

Mekanisme SKB-nya (KEP-217/PJ./2001) adalah sbb :

a. Permohonan diajukan untuk setiap sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan atau SBI dengan menggunakan formulir permohonan SKB yang dilampiri : Foto Copy KMK tentang pengesahan Pendirian Dana Pensiun

Foto Copy Laporan Keuangan 3 bulan terakhir, termasuk daftar perincian dana dan

sumber pendapatannya Foto Copy sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan dan SBI b. Apabila WP telah memenuhi syarat maka SKB harus diberikan dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan apabila ditolak maka harus mencamtumkan alasan penolakan. c. SKB berlaku selama 3 bulan sejak tanggal diterbitkan daan dapat diajukan kembali Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah : a. Bank Pembayar Bunga; Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan Bank yang menjual

b.

kembali sertifikat BI (SBI) kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong PPh atau diskonto SBI tersebut; c. d. Kantor pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang yang ditempatkan di cabang luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia; ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia.

Orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu

tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajak yang telah dipotong, dapat mengajukan permohonan pengembalian (Restitusi). Demilikan pula setoran pelunasan Ongkos Naik Haji adalah bukan merupakan deposito atau tabungan. 2. PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK (PP NOMOR 41 TAHUN 1994 DAN PP NOMOR 14 TAHUN 1997)

3 PPh final yang terutang atas transaksi penjualan saham di bursa saham dan harus dipotong oleh penyelenggara bursa adalah sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Atas saham pendiri, Wajib disetor tambahan PPh sebesar 5% dari nilai saham pasar saatPenawaran Umum Perdana (IPO) oleh pihak Emiten. Penyetoran PPh sebesar 5% tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di bursa. Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah : a. Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. b. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk saham pendiri adalah : a. Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham.

b.

Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana

yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya. c. Saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana.

Jika pengenaan tambahan PPh sebesar 5% tersebut tidak disetor sesuai dengan batas waktuyang ditentukan, maka atas penghasilan berupa capital gain dari penjualan saham pendiri tersebut dikenakan PPh dengan tarif umum Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 (tidak final). Artinya, dalam hal ini wajib pajak (pemilik saham pendiri) juga diperkenankan memilih menghitung PPh atas penjualan saham pendiri dengan tarif pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000.

Penyetoran tambahan PPh 5% atas saham pendiri tersebut harus dilakukan oleh emiten denganmenggunakan satu SSP final untuk penyetoran tambahan seluruh saham pendiri. SSP tersebut diisi dengan NPWP Emiten.

Pelaporan ke KPP atas penyetoran tambahan PPh5% atas saham pendiri dilakukan oleh emitenSelambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Emiten juga harus melaporkan penyetoran tambahan PPh 5% tersebut kepada penyelenggara bursa efek, agar untuk selanjutnya atas penjualan saham pendiri tersebut hanya dikenakan PPh sebesar 0,1%. Penyelenggara bursa efek wajib : a. b. c. Memotong PPh yang terutang melalui perantara perdagangan efek pada saat Menyetor PPh ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 20 Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh ke KPP setempat selambat-lambatnya pelunasan transaksi penjualan saham = 0,1% x harga jual. bulan berikutnya setelah transaksi penjualan saham. tanggal 25 bulan yang sama dengan bulan penyetoran. 3. PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (PP NO 16 TAHUN 2009 JO PP NOMOR 139 TAHUN 2000 JO PP NOMOR 6 TAHUN 2002 JO KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/KMK.03/2002) (dua belass) bulan. Obligasi adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12

4 Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh

pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Penghasilan yang berasal dari transaksi penjualan obligasi dapat berupa

keuntungan modal (capital gain), bunga atau diskonto. Capital gain merupakan selisih lebih nilai konversi obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham (convertible bond) di atas nilai buku obligasi tersebut pada saat terjadi pertukaran. Bunga merupakan tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli. Sedangkan diskonto merupakan selisih antar nilai nominal obligasi dengan jumlah harga di bawah nominal yang dibayar oleh pembeli. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto yang berasal dari obligasi yang diperdagangkan di bursa dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek, dikenakan pemotongan PPh F