PPH 22 dan 23

By. Budi Harto, SE,MM

PPh PASAL 22Adalah pemungutan PPh dalam tahun berjalansehubungan dengan pembayaran atas penyerahanbarang kepada Bendaharawan Pemerintah maupunbadan-badan tertentu, terutama masuk kegiatanimpor atau kegiatan usaha lain.Dengan mempertimbangkan antara lain :1. Penunjukkan pemungut pajak secara selektif

demi pelaksanaan pemungutan pajak secaraefektif dan efisien.

2. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang3. Prosedur pemungutan, penyetoran dan

pelaporan yang sederhana sehingga mudahdilaksanakan.

SUBJEK PAJAK PPH 22

• Importir

• Rekanan pemerintah dan badan-badan tertentu yang merupakan pemungkut PPh Pasal 22

• Konsumen semen, rokok, kertas, baja dan otomotif

• Distributor dan agen pertamina serta badan usahaselain pertamina yang bergerak di bidang BBM jenispremix dan gas

• Industri dan ekspotir di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan

OBJEK PAJAK PPH 22

Berdasarkan keputusan Menteri KeuanganNomor 254/KMK.03/2008 tentang penunjukkanpemungut pajak penghasilan pasal 22 yangmenjadi objeknya :

• Importir barang

• Pembayaran atas penyerahan hasil produksiatau barang

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PPH 22

1. Dalam rangka memajukan pendidikan, pada tanggal 19 April2008 Pemda Jawa Barat membeli 20 unit laptop secarakredit dari rekanan pemerintah Toko ABC yang akandidistribusikan ke sekolah-sekolah terpencil. Harga laptoptersebut adalah Rp. 11.000.ooo per unit sudah termasukPPN. Pemda Jawa Barat baru membayar pembelian laptoptersebut tanggal 18 Mei 2008. Jadi pada saat pembayaranlaptop tersebut Pemda Jabar terutang dan harus memungutPPh Pasal 22 dan PPN kepada pemungut dari Toko ABC

Penyelesaiannya :

DPP PPN 100/110 x 11.000.000 x 20 = Rp. 200.000.000

PPh 22 1,5 % x Rp. 200.000.000 = Rp. 3.000.000

PPN kepada pemungut 10% x Rp. 200.000.000 = Rp.20.000.000

Sifat pemungutan PPh 22 ini tidak final dan dapat menjadi kredit bagi TokoABC

Pencatatan Akuntansi PPh 22 nya :

Bagi Toko ABC

19 Apr 2008 Piutang Pemda Jabar 220.000.000

Penjualan 200.000.000

PPN kpd pemungut 20.000.000

18 Mei 2008 PPN kpd pemungut 20.000.000

Uang muka PPh 22 3.000.000

Kas 197.000.000

Piutang Pemda Jabar 200.000.000

Bagi Pemda Jabar :

19 Apr 2008 Pembelian/Laptop 220.000.000

Utang PPN 20.000.000

Utang Tk ABC 200.000.000

07 Mei 2008 Utang PPN 20.000.000

Kas 20.000.000

18 Mei 2008 Utang Tk ABC 200.000.000

Kas 197.000.000

Utang PPh 22 3.000.000

18 Mei 2008 Utang PPh 22 3.000.000

Kas 3.000.000

PPh Pasal 23

“ Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan darimodal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatanselain yang telah dipotong PPh 21 ”

Yang menjadi subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Adalah Wajib Pajak dalam negeri, baik WP Orang Pribadimaupun WP Badan termasuk Bentuk Badan Usaha Tetapyang menerima penghasilan yang berasal dari modal,penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selainyang telah dipotong PPh Pasal 21

Objek PPh 23

• Deviden

• Bunga

• Royalti

• Hadiah dan penghargaan dari hasilpenggunaan harta/modal

• Imbalan Jasa

Pemotong PPh Pasal 231. Orang Pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

yaitu– Akuntan– Arsitek– Dokter– Notaris– Camat– Pengacara– Konsultan– Yang melakukan pekerjaan bebas– Orang Pribadi menjalankan usaha dan menyelnggarakan

pembukuan terlah terdaftar sebagaiWajib Pajak y ditunjuksebagai pemotong PPH 23 atas pembayaran sewa.

2. Badan yakni Badan/Lembaga Pemerintah, BUMN/D danWajib Pajak Badan dalam negeri (PT, CV, Fa, dll)

Tarif Pajak PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 = 15% x DPP

• DPP = Jumlah BrutoDasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto ataspenghasilan dari :

a. Devidenb. Bungac. Royaltid. Hadiah dan penghargaan, selain y telah dipotong PPh 21

• DPP = Perkiraan Penghasilan NettoDasar pengenaan pajak adalah perkiraan penghasilan nett0 atas

imbalan sehubungan dengan sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasakontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotongPajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PPH 22

Pada tanggal 12 Maret 2008, CV Arya menerimatagihan jasa katering dari PT. Masakan sebesar50.000.000 ditambah PPN 10 %. Tagihan tersebut barudibayar pada tanggal 25 Maret 2008. Dari perhitungandi atas, PPh Pasal 23 yang harus dipotong CV Aryaadalah Rp.750.000 sehingga jurnalnya adalah

PT Masakan12 Maret 2008 jurnal ketika memberikan tagihan jasakateringPiutang usaha 55.000.000

Penghasilan 50.000.000PPN Keluaran 5.000.000

25 Maret 2008 Jurnal ketika menerima pembayaranjasa katering,Kas 54.250.000UM PPh 23 750.000

Piutang usaha 55.000.000

10 April 2008 Tidak ada jurnal

CV. Arya12 Maret 2008 jurnal ketika menerima tagihan jasakateringBeban jasa katering 50.000.000PPN Masukan 5.000.000

Utang usaha 55.000.000

25 Maret 2008 jurnal ketika menerima tagihan jasakatering

Utang usaha 55.000.000

Kas 54.250.000

Utang PPh 23 750.000

10 April 2008 jurnal ketika menerima tagihan jasakatering

Utang PPh 23 750.000

Kas 750.000

PPh PASAL 4 (2)• Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, danbunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepadaanggota koperasi orang pribadi;

• Penghasilan berupa hadiah undian;• Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,

transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dantransaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaanmodal pada perusahaan pasangannya yang diterima olehperusahaan modal ventura;

• Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanahdan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan

• Penghasilan tertentu lainnya,• Yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah

Contoh Kasus

• PT. Adil menyewa sebuah gudang dari PT. Zahif(Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak) dengan nilai sewa sebesar Rp12.000.000

• PT. Bangun Negeriku, Wajib Pajak sekaligusPKP yang mempunyai kualifikasi usahakonstruksi besar memberikan jasapelaksanaan konstruksi pembagunan gudangsebesar Rp2.400.000.000 belum termasukPPN kepada PT. Ibu Pertiwi (PKP)

PPh PASAL 24

• “ Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan ataspajak penghasilan yang telah dipungut/dipotongdi luar negeri”

• Objek pajak PPh 24 adalah1. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dankegiatan

2. Penghasilan dari modal dan penghasilan lainnyaseperti penghasilan dari saham dan sekuritas lainnyabunga, royalti, sewa serta penghasilan bentuk usahatetap

Pengkreditan Pajak Luar Negeri

Besarnya kredit pajak luar negeri yangdiperbolehkan (PPh 24) dipilih mana yangterendah di antara 2 kemungkinan :

1. Jumlah pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atau

2. PPh yang dihitung berdasarkan :

( Penghasilan LN / Penghasilan LN +PenghasilanDN) x PPh seluruh penghasilan

PPh PASAL 25• Angsuran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) dapat

dijadikan kredit pajak terhadap seluruh pajak yangterutang atas semua penghasilan yangditerima/diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahunpajak.

• Rumus perhitungan PPh Pasal 25 :Jumlah PPh terutang xxxDikurangi kredit pajak :

PPh Pasal 21 xxxPPh Pasal 22 xxxPPh Pasal 23 xxxPPh Pasal 24 xxx (xxx)

PPh y dibayar sendiri AAAPPh Pasal 25 = AAA /12 = XXX

PPh PASAL 25

PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru

Rumus :

• PPh Pasal 25 untuk WP Badan

( 10 % x (penghasilan neto sebulan x 12)) / 12

• PPh Pasal 25 untuk WP OP

{ ( 10 % x (penghasilan neto sebulan x 12) – PTKP } / 12

PPh PASAL 26

• Subjek PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Luarnegeri, baik badan maupun orang pribadi, selainBUT di Indonesia.

• WP LN adalah badan/orang pribadi yang tidakbertempat tinggal di Indonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangkawaktu 12 bulan yang menerima ataumemperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalanlain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatandan penghasilan yang berkaitan dengan modal.

Tarif PPh PASAL 26

• Tarif Pajak Pasal 26 adalah 20% (final) atau tarifTax Treaty (final). Besarnya PPh Pasal 26 adalah

PPh Pasal 26 = 20% x Dasar Pengenaan Pajak atau

PPh Pasal 26 = Tarif Tax Treaty x Dasar PengenaanPajak

• Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :Penghasilan bruto

Penghasilan neto

PKP setelah dikurangi pajak dari BUT