pph 22,23,24,25,26

Download PPH 22,23,24,25,26

Post on 20-Jul-2015

370 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PPH 22

PPH 22 dan 23By. Budi Harto, SE,MM1PPh PASAL 22Adalah pemungutan PPh dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada Bendaharawan Pemerintah maupun badan-badan tertentu, terutama masuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain.Dengan mempertimbangkan antara lain :Penunjukkan pemungut pajak secara selektif demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien.Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barangProsedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

SUBJEK PAJAK PPH 22ImportirRekanan pemerintah dan badan-badan tertentu yang merupakan pemungkut PPh Pasal 22Konsumen semen, rokok, kertas, baja dan otomotifDistributor dan agen pertamina serta badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gasIndustri dan ekspotir di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikananOBJEK PAJAK PPH 22Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2008 tentang penunjukkan pemungut pajak penghasilan pasal 22 yang menjadi objeknya :

Importir barangPembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barangCONTOH PERHITUNGAN PAJAK PPH 22Dalam rangka memajukan pendidikan, pada tanggal 19 April 2008 Pemda Jawa Barat membeli 20 unit laptop secara kredit dari rekanan pemerintah Toko ABC yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terpencil. Harga laptop tersebut adalah Rp. 11.000.ooo per unit sudah termasuk PPN. Pemda Jawa Barat baru membayar pembelian laptop tersebut tanggal 18 Mei 2008. Jadi pada saat pembayaran laptop tersebut Pemda Jabar terutang dan harus memungut PPh Pasal 22 dan PPN kepada pemungut dari Toko ABC

Penyelesaiannya :DPP PPN100/110 x 11.000.000 x 20 = Rp. 200.000.000PPh 221,5 % x Rp. 200.000.000 = Rp. 3.000.000PPN kepada pemungut 10% x Rp. 200.000.000 = Rp.20.000.000Sifat pemungutan PPh 22 ini tidak final dan dapat menjadi kredit bagi Toko ABC

Pencatatan Akuntansi PPh 22 nya :Bagi Toko ABC19 Apr 2008 Piutang Pemda Jabar 220.000.000Penjualan200.000.000PPN kpd pemungut 20.000.00018 Mei 2008 PPN kpd pemungut 20.000.000 Uang muka PPh 22 3.000.000 Kas197.000.000Piutang Pemda Jabar200.000.000

Bagi Pemda Jabar :19 Apr 2008 Pembelian/Laptop 220.000.000Utang PPN 20.000.000Utang Tk ABC200.000.00007 Mei 2008 Utang PPN 20.000.000Kas 20.000.00018 Mei 2008 Utang Tk ABC200.000.000Kas 197.000.000Utang PPh 22 3.000.00018 Mei 2008 Utang PPh 22 3.000.000Kas 3.000.000PPh Pasal 23 Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21

Yang menjadi subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 Adalah Wajib Pajak dalam negeri, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan termasuk Bentuk Badan Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21Objek PPh 23Deviden BungaRoyaltiHadiah dan penghargaan dari hasil penggunaan harta/modalImbalan JasaPemotong PPh Pasal 23Orang Pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yaituAkuntanArsitekDokterNotarisCamatPengacaraKonsultanYang melakukan pekerjaan bebasOrang Pribadi menjalankan usaha dan menyelnggarakan pembukuan terlah terdaftar sebagaiWajib Pajak y ditunjuk sebagai pemotong PPH 23 atas pembayaran sewa. Badan yakni Badan/Lembaga Pemerintah, BUMN/D dan Wajib Pajak Badan dalam negeri (PT, CV, Fa, dll)Tarif Pajak PPh Pasal 23PPh Pasal 23 = 15% x DPP

DPP = Jumlah BrutoDasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto atas penghasilan dari :a. Devidenb. Bungac. Royaltid. Hadiah dan penghargaan, selain y telah dipotong PPh 21DPP = Perkiraan Penghasilan Netto Dasar pengenaan pajak adalah perkiraan penghasilan nett0 atas imbalan sehubungan dengan sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PPH 22Pada tanggal 12 Maret 2008, CV Arya menerima tagihan jasa katering dari PT. Masakan sebesar 50.000.000 ditambah PPN 10 %. Tagihan tersebut baru dibayar pada tanggal 25 Maret 2008. Dari perhitungan di atas, PPh Pasal 23 yang harus dipotong CV Arya adalah Rp.750.000 sehingga jurnalnya adalah

PT Masakan12 Maret 2008 jurnal ketika memberikan tagihan jasa kateringPiutang usaha55.000.000Penghasilan50.000.000PPN Keluaran 5.000.00025 Maret 2008 Jurnal ketika menerima pembayaran jasa katering,Kas54.250.000UM PPh 23 750.000Piutang usaha55.000.000

10 April 2008 Tidak ada jurnal

CV. Arya12 Maret 2008 jurnal ketika menerima tagihan jasa kateringBeban jasa katering50.000.000PPN Masukan 5.000.000Utang usaha55.000.00025 Maret 2008 jurnal ketika menerima tagihan jasa kateringUtang usaha55.000.000Kas54.250.000Utang PPh 23 750.000

10 April 2008 jurnal ketika menerima tagihan jasa kateringUtang PPh 23 750.000Kas 750.000PPh PASAL 4 (2)Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;Penghasilan berupa hadiah undian;Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; danPenghasilan tertentu lainnya,Yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan PemerintahContoh KasusPT. Adil menyewa sebuah gudang dari PT. Zahif (Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak) dengan nilai sewa sebesar Rp12.000.000

PT. Bangun Negeriku, Wajib Pajak sekaligus PKP yang mempunyai kualifikasi usaha konstruksi besar memberikan jasa pelaksanaan konstruksi pembagunan gudang sebesar Rp2.400.000.000 belum termasuk PPN kepada PT. Ibu Pertiwi (PKP)

PPh PASAL 24 Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan atas pajak penghasilan yang telah dipungut/dipotong di luar negeri

Objek pajak PPh 24 adalah1. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan2. Penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya seperti penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya bunga, royalti, sewa serta penghasilan bentuk usaha tetap Pengkreditan Pajak Luar NegeriBesarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh 24) dipilih mana yang terendah di antara 2 kemungkinan : Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atauPPh yang dihitung berdasarkan : ( Penghasilan LN / Penghasilan LN +Penghasilan DN) x PPh seluruh penghasilanPPh PASAL 25Angsuran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) dapat dijadikan kredit pajak terhadap seluruh pajak yang terutang atas semua penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak.Rumus perhitungan PPh Pasal 25 : Jumlah PPh terutangxxx Dikurangi kredit pajak :PPh Pasal 21xxxPPh Pasal 22xxxPPh Pasal 23xxxPPh Pasal 24xxx(xxx)PPh y dibayar sendiriAAAPPh Pasal 25 = AAA /12 = XXXPPh PASAL 25PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak BaruRumus :PPh Pasal 25 untuk WP Badan

( 10 % x (penghasilan neto sebulan x 12)) / 12

PPh Pasal 25 untuk WP OP

{ ( 10 % x (penghasilan neto sebulan x 12) PTKP } / 12

PPh PASAL 26Subjek PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Luar negeri, baik badan maupun orang pribadi, selain BUT di Indonesia.WP LN adalah badan/orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dan penghasilan yang berkaitan dengan modal.Tarif PPh PASAL 26Tarif Pajak Pasal 26 adalah 20% (final) atau tarif Tax Treaty (final). Besarnya PPh Pasal 26 adalah PPh Pasal 26 = 20% x Dasar Pengenaan Pajak atau PPh Pasal 26 = Tarif Tax Treaty x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :Penghasilan brutoPenghasilan netoPKP setelah dikurangi pajak dari BUT