pp sejarah (3)

SMA PGRI 4 DENPASAR

TUGAS SEJARAH KELOMPOK DELAPAN

SMA PGRI 4 DENPASAR

TUGAS SEJARAH KELOMPOK DELAPAN

TUGAS SEJARAH KELOMPOK DELAPAN SMA PGRI 4 DENPASAR

NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

• merekontruksi perjuangan bangsa indonesia sejak masa proklamasi hingga lahirnya orde baru• merekontruksi perjuangan bangsa indonesia sejak masa proklamasi hingga lahirnya orde baru


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

• Menganalisis pergantian pemerintahan daridemokratis terpimpin sampai lahirnya orde baru• Menganalisis pergantian pemerintahan daridemokratis terpimpin sampai lahirnya orde baru


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

1. Demokratis : cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain

2. semangat kebangsaan : cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok

3. cinta tanah air : cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan kesetiaan , kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa , lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa

4. Peduli lingkungan : sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakanpada lingkungan alamdi sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi

1. Demokratis : cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain

2. semangat kebangsaan : cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok

3. cinta tanah air : cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan kesetiaan , kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa , lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa

4. Peduli lingkungan : sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakanpada lingkungan alamdi sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

• Menjelaskan tentang pembubaran pki• Menjelaskan tentang kabinet dwikora yang dianggap terlibat gerakan 30 september/pki 1965• Menjelaskan tentang sidang-sidang mprs dan perkembangan politik di indonesia• Menjelaskan tentang pengangkatan suharto sbg presiden

• Menjelaskan tentang pembubaran pki• Menjelaskan tentang kabinet dwikora yang dianggap terlibat gerakan 30 september/pki 1965• Menjelaskan tentang sidang-sidang mprs dan perkembangan politik di indonesia• Menjelaskan tentang pengangkatan suharto sbg presiden


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Peralihan pemerintahan demokrasi terpimpin

Lahirnya orde baru

Pengangkatan soeharto sebagai

presiden

“nawaksara”

Pengamanan kabinet dwikora

Pembubaran PKI

1. Pembubaran PKI

Berdasarkan surat perintah 11 maret 1966 (supersemar), letjen soeharto segera mengambil tindakan-tindakan penting dalam rangka mengendalikan dan mengamankan situasi yang semakin tidak menentu akibat gerakan 30 september/pki. Tindakan pertama dan utama yang diambil oleh letjen soeharto adalah membubarkan PKI beserta seluruh ormas yang bernaung di bawahnya. Keputusan tersebut di tuangkan dalam keputusan presiden/panglima besar revolusi nomor 1/3/1996 pada 12 maret 1996. pembubaran PKI beserta ormasnya tersebut mendapat sambutan dari segenap lapisan masyarakat indonesia yang sejak lima bulan sebelumnya menuntut pembubaran PKI.

1. Pembubaran PKI

Berdasarkan surat perintah 11 maret 1966 (supersemar), letjen soeharto segera mengambil tindakan-tindakan penting dalam rangka mengendalikan dan mengamankan situasi yang semakin tidak menentu akibat gerakan 30 september/pki. Tindakan pertama dan utama yang diambil oleh letjen soeharto adalah membubarkan PKI beserta seluruh ormas yang bernaung di bawahnya. Keputusan tersebut di tuangkan dalam keputusan presiden/panglima besar revolusi nomor 1/3/1996 pada 12 maret 1996. pembubaran PKI beserta ormasnya tersebut mendapat sambutan dari segenap lapisan masyarakat indonesia yang sejak lima bulan sebelumnya menuntut pembubaran PKI.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

2. Kabinet dwikora yang dianggap terlibat gerakan 30 september/PKI 1965

Tindakan pengamanan berikutnya yang dilakuakn oleh letjen soeharto adalah mengamankan dan membersihkan kabinet 100 mentri dari unsur-unsur PKI. Tujuan pengamanan/pembersihan tersebut adalah menyehatkan kehidupan politik dan pemerintah dari tokoh-tokoh gerakan 30 september /PKI 1965

2. Kabinet dwikora yang dianggap terlibat gerakan 30 september/PKI 1965

Tindakan pengamanan berikutnya yang dilakuakn oleh letjen soeharto adalah mengamankan dan membersihkan kabinet 100 mentri dari unsur-unsur PKI. Tujuan pengamanan/pembersihan tersebut adalah menyehatkan kehidupan politik dan pemerintah dari tokoh-tokoh gerakan 30 september /PKI 1965


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Mentri-mentri anggota kabinet 100 mentri yang dinamakan seluruhnya berjumlah 15 orang. Pada 18 maret 1966, letjen soeharto kemudian menunjuk beberapa mentri ad-inteim guna mengisi pos-pos yang kosong. Selain itu, letjen soeharto mengintruksikan kepada semua perguruan tinggi yang pada awal maret ditutup agar dibuka kembali dan melakukan kuliah-kuliah seperti biasanya. Dalam pengumuman tentang penahanan mentri-mentri, letjen soeharto menyebutkan bahwa “ABRI terpaksa melakukan tindakan ppengamanan dengan maksud agar mentri-mentri yang dimaksud justru jangan sampai menjadi korban kemarahan rakyat”

Mentri-mentri anggota kabinet 100 mentri yang dinamakan seluruhnya berjumlah 15 orang. Pada 18 maret 1966, letjen soeharto kemudian menunjuk beberapa mentri ad-inteim guna mengisi pos-pos yang kosong. Selain itu, letjen soeharto mengintruksikan kepada semua perguruan tinggi yang pada awal maret ditutup agar dibuka kembali dan melakukan kuliah-kuliah seperti biasanya. Dalam pengumuman tentang penahanan mentri-mentri, letjen soeharto menyebutkan bahwa “ABRI terpaksa melakukan tindakan ppengamanan dengan maksud agar mentri-mentri yang dimaksud justru jangan sampai menjadi korban kemarahan rakyat”


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Menindaklanjuti pembersihan Kabinet Dwikora yang disempurnakan ,pada 2 Mei 1966 diselenggarakan siding pleno terbuka DPR-GR.Ribuan mahasiswa Jakarta memenuhi gedung dan ruang Sidang DPR-GR untuk menyampaikan Nota Politik KAMI yang dibacakan oleh Ketua Presidium KAMI Pusat Cosmas Batubara .Untuk keperluan tersebut sidang ditunda oleh Ketua Sidang Haji Achmad Syaichu.Nota Politik KAMI tersebut mengungkapkan penyelewengan- penyelewengan konstitusional yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama dan menuntut pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen .Pada sidang DPR-GR,2 Mei 1966 ,diputuskan pimpinan DPR-GR demisioner .Pada 17 Agustus 1966 ,diangkat pengganti pimpinana DPR-GR yang terdiri atas Haji Achmad Syaichu ,Laksamana Muda Daeng Mamanggung ,Brigadir Jenderal Dr.Syarif Tayeb,Drs.Ben Mary Rengsay ,dan Mohammad Isnaeni.

Menindaklanjuti pembersihan Kabinet Dwikora yang disempurnakan ,pada 2 Mei 1966 diselenggarakan siding pleno terbuka DPR-GR.Ribuan mahasiswa Jakarta memenuhi gedung dan ruang Sidang DPR-GR untuk menyampaikan Nota Politik KAMI yang dibacakan oleh Ketua Presidium KAMI Pusat Cosmas Batubara .Untuk keperluan tersebut sidang ditunda oleh Ketua Sidang Haji Achmad Syaichu.Nota Politik KAMI tersebut mengungkapkan penyelewengan- penyelewengan konstitusional yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama dan menuntut pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen .Pada sidang DPR-GR,2 Mei 1966 ,diputuskan pimpinan DPR-GR demisioner .Pada 17 Agustus 1966 ,diangkat pengganti pimpinana DPR-GR yang terdiri atas Haji Achmad Syaichu ,Laksamana Muda Daeng Mamanggung ,Brigadir Jenderal Dr.Syarif Tayeb,Drs.Ben Mary Rengsay ,dan Mohammad Isnaeni.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Para pimpinan DPR-GR yang baru terpilih tersebut ternyata memegang peranan penting dalam perjuangan Orde Baru.Pada 22 Oktober 1966,pimpinan DPR-GR membekukan kegiatan 55 anggota DPR-GR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya serta mereka yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September/PKI 1965.Pada 12 November 1966,pimpinan DPR-GR membekukan lagi 8 orang anggotanya .Dalam rangka menegakkan kembali kehidupan konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,DPR-GR pada 9 Juli 1966 mengeluarkan suatu memorandum mengenai tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia serta bagan susunan kekuasaan didalam Negara Repiblik Indonesia .Sejak saat itu ,struktur birokrasi dan sistem pemerintahan RI telah disesuaikan dengan ketentuan UUD 1945.

Para pimpinan DPR-GR yang baru terpilih tersebut ternyata memegang peranan penting dalam perjuangan Orde Baru.Pada 22 Oktober 1966,pimpinan DPR-GR membekukan kegiatan 55 anggota DPR-GR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya serta mereka yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September/PKI 1965.Pada 12 November 1966,pimpinan DPR-GR membekukan lagi 8 orang anggotanya .Dalam rangka menegakkan kembali kehidupan konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,DPR-GR pada 9 Juli 1966 mengeluarkan suatu memorandum mengenai tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia serta bagan susunan kekuasaan didalam Negara Repiblik Indonesia .Sejak saat itu ,struktur birokrasi dan sistem pemerintahan RI telah disesuaikan dengan ketentuan UUD 1945.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

3.Sidang-Sidang MPRS dan Perkembangan Politik

Pada 20 Juni-5 Juli1966,MPRS menyelenggarakan Sidang umum IV di Jakarta. Sidang Umum IV tersebut berhasil mengambil beberapa keputusan penting sebagai langkah pokok dalam melakukan koreksi total terhadap penyelewengan yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama.

3.Sidang-Sidang MPRS dan Perkembangan Politik

Pada 20 Juni-5 Juli1966,MPRS menyelenggarakan Sidang umum IV di Jakarta. Sidang Umum IV tersebut berhasil mengambil beberapa keputusan penting sebagai langkah pokok dalam melakukan koreksi total terhadap penyelewengan yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

• Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar • Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga -lembaga tingkat pusat dan daerah pada posisi yang diatur dalam UUD 1945• Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum• Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia• Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera • Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia-panitia ad-hoc MPRS • Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden • Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang pengertian mandataris MPRS

• Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar • Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga -lembaga tingkat pusat dan daerah pada posisi yang diatur dalam UUD 1945• Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum• Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia• Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera • Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia-panitia ad-hoc MPRS • Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden • Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang pengertian mandataris MPRS


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

• Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pimpinan Besar Revolusi • Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali • Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1945• Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945• Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia• Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada DPR• Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan• Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi dan pembangunan

• Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pimpinan Besar Revolusi • Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali • Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1945• Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945• Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia• Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada DPR• Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan• Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi dan pembangunan


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

• Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan dalam bidang pertahanan keamanan• Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia• Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno• Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/-1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan • Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/-1966 tentang kebijaksanaan kesejahteraan rakyat • Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pahlawan AmperaKetetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang pencabutan Bintang Mahaputra kelas III dari D.N.Aidit• Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang penggantian sebutan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia, Paduka Tuan dengan sebutan Tuan atau SaudaraKetetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan pers.

• Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan dalam bidang pertahanan keamanan• Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia• Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno• Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/-1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan • Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/-1966 tentang kebijaksanaan kesejahteraan rakyat • Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pahlawan AmperaKetetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang pencabutan Bintang Mahaputra kelas III dari D.N.Aidit• Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang penggantian sebutan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia, Paduka Tuan dengan sebutan Tuan atau SaudaraKetetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan pers.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Selain 24 ketetapan tersebut dengan Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden Soekarno agar melengkapi pertanggungjawabannya ,khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September/PKI beserta epilognya ,serta kemunduran ekonomi dan akhlak.Sebelumnya, pada 22 juni 1966 Presiden Soekarno telah menyampaikan amanat yang berjudul Nawaksara (nawa=Sembilan, aksara=tulisan)

Selain 24 ketetapan tersebut dengan Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden Soekarno agar melengkapi pertanggungjawabannya ,khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September/PKI beserta epilognya ,serta kemunduran ekonomi dan akhlak.Sebelumnya, pada 22 juni 1966 Presiden Soekarno telah menyampaikan amanat yang berjudul Nawaksara (nawa=Sembilan, aksara=tulisan)


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Nawaksara tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa Gerakan 30 September/PKI beserta epilognya.Sidang MPRS itu juga mengeluarkan sebuah Resolusi,yaitu Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan sebuah nota yang ditujukan kepada DPR-GR ,yaitu Nota I/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila.Satu hari setelah Sidang MPRS ditutup, yaitu pada 6 Juli 1966, ABRI mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap putusan-putusan MPRS serta bertekad untuk mengamankan dan melaksanakannya secara konsekuen.

Nawaksara tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa Gerakan 30 September/PKI beserta epilognya.Sidang MPRS itu juga mengeluarkan sebuah Resolusi,yaitu Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan sebuah nota yang ditujukan kepada DPR-GR ,yaitu Nota I/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila.Satu hari setelah Sidang MPRS ditutup, yaitu pada 6 Juli 1966, ABRI mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap putusan-putusan MPRS serta bertekad untuk mengamankan dan melaksanakannya secara konsekuen.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Pada 25 Juli1966 ,Presiden Soekarno membubarkan Kabinet 100 Menteri dan kemudian membentuk Kabinet Ampera .Berdasarkan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 Presiden Soekarno menugaskan kepada Letjen Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera .Dalam pelaksanaan tugas tersebut Letjen Soeharto melakukan konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR-GR.Kabinet Ampera yang dibentuk itu terdiri atas 3 unsur berikut :1. Pimpinan , yaitu Presiden;2. Pembantu pimpinan,terdiri atas lima orang Menteri utama yang secara bersama-sama merupakan Presidium dengan Letjen Soeharto, sebagai Ketua Presidium;3. Angota-angota cabinet yang terdiri atas 24 orang Menteri yang masing-masing memimpin departemen dibawah koordinasi Presidium Kabinet melalui Menteri utama yang membawahi bidang-bidang bersangkutan.

Pada 25 Juli1966 ,Presiden Soekarno membubarkan Kabinet 100 Menteri dan kemudian membentuk Kabinet Ampera .Berdasarkan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 Presiden Soekarno menugaskan kepada Letjen Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera .Dalam pelaksanaan tugas tersebut Letjen Soeharto melakukan konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR-GR.Kabinet Ampera yang dibentuk itu terdiri atas 3 unsur berikut :1. Pimpinan , yaitu Presiden;2. Pembantu pimpinan,terdiri atas lima orang Menteri utama yang secara bersama-sama merupakan Presidium dengan Letjen Soeharto, sebagai Ketua Presidium;3. Angota-angota cabinet yang terdiri atas 24 orang Menteri yang masing-masing memimpin departemen dibawah koordinasi Presidium Kabinet melalui Menteri utama yang membawahi bidang-bidang bersangkutan.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Tugas pokok Kabinet Ampera berdasarkan Tap MPRS No XIII/MPRS/1966 yang dikenal dengan nama Dwidharma adalah mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi.Adapun program kerja Kabinet Ampera disebut Caturkarya .Program kerja tersebut yaitu :1. Memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan;2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966 ;3. Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai Ketetapan MPRS No.XXI/MPRS/1966;4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Tugas pokok Kabinet Ampera berdasarkan Tap MPRS No XIII/MPRS/1966 yang dikenal dengan nama Dwidharma adalah mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi.Adapun program kerja Kabinet Ampera disebut Caturkarya .Program kerja tersebut yaitu :1. Memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan;2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966 ;3. Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai Ketetapan MPRS No.XXI/MPRS/1966;4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.


NAMA KELOMPOK

JAWABANSlide 25

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

4. penganggkatan soeharto sebagai presiden

Perkembanggan politik menunjukan keadaan ketatanegaraan yang perlu di nornalisasikan, maka pada22 februari1967, di istana merdeka Jakarta dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden soekarno kepada letjen soeharto. Penyerahan kekuasaan tersebut berlangsung singkat yang di hadiri dan di saksiakan oleh seluruh anggota cabinet Ampera.

4. penganggkatan soeharto sebagai presiden

Perkembanggan politik menunjukan keadaan ketatanegaraan yang perlu di nornalisasikan, maka pada22 februari1967, di istana merdeka Jakarta dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden soekarno kepada letjen soeharto. Penyerahan kekuasaan tersebut berlangsung singkat yang di hadiri dan di saksiakan oleh seluruh anggota cabinet Ampera.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Penyerahan kekuasaan tersebut dilakukan atas prakarsa presiden soekarno sendiri yang merupakan peristiwa penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang memuncak pada waktu itu. Dalam penggumuman presiden/Mandataris MPRS/Panglima tertinggi ABRI pada 20 februari 1967 taertuang bahwa penyerahan kekuasaan tersebut didasarkan atas ketetapan MPRS no.XV/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa “ apabila presiden berhalangan maka pemegang surat perintah 11 maret memegang jabatan presiden”.

Penyerahan kekuasaan tersebut dilakukan atas prakarsa presiden soekarno sendiri yang merupakan peristiwa penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang memuncak pada waktu itu. Dalam penggumuman presiden/Mandataris MPRS/Panglima tertinggi ABRI pada 20 februari 1967 taertuang bahwa penyerahan kekuasaan tersebut didasarkan atas ketetapan MPRS no.XV/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa “ apabila presiden berhalangan maka pemegang surat perintah 11 maret memegang jabatan presiden”.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

Penggumuman penyerahan kekuasaan itu ternyata mendapat sambutan yang positif dari masyarakat umum dan ABRI. Pada 24 februari 1967, ABRI menggeluarkan pernyataan yang isinya akan mengamankan penyerahan kekuasaan itu secara konsekuen. Pada 4 maret 1967, jendra soeharto selaku pengemban ketetapan MPRS no.IX/MPRS/1966 memberikan keterangan pemerintah di depan siding DPR-GR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan , yang antara lain disebutkan bahwa penyerahan tersebut hanya merupakan salah satu usaha dalam rangka penyelesaian konstitusional untuk mengatasisituasi konflik demi keselamatan rakyat, Negara, dan bangsa.pemerintah juga berpendirian bahwa teteap diperlukan penyelesaian secara konstitusional melalui sidangMPRS.

Penggumuman penyerahan kekuasaan itu ternyata mendapat sambutan yang positif dari masyarakat umum dan ABRI. Pada 24 februari 1967, ABRI menggeluarkan pernyataan yang isinya akan mengamankan penyerahan kekuasaan itu secara konsekuen. Pada 4 maret 1967, jendra soeharto selaku pengemban ketetapan MPRS no.IX/MPRS/1966 memberikan keterangan pemerintah di depan siding DPR-GR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan , yang antara lain disebutkan bahwa penyerahan tersebut hanya merupakan salah satu usaha dalam rangka penyelesaian konstitusional untuk mengatasisituasi konflik demi keselamatan rakyat, Negara, dan bangsa.pemerintah juga berpendirian bahwa teteap diperlukan penyelesaian secara konstitusional melalui sidangMPRS.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

MPRS kemudian mengadakan siding kembali 21-30 maret 1968. Pada siding umum V di Jakarta tersebut, tepatnya pada 27 maret 1968, jendral soeharto diangkat menjadi presiden republic Indonesia sampai terpilihnya presiden baru hasil pemilu berikutnya. Sidang umum V juga menghasilkan Garis-Garis besar haluan Negara (GBHN) dan pola dasar pembangunan 5 tahun.

MPRS kemudian mengadakan siding kembali 21-30 maret 1968. Pada siding umum V di Jakarta tersebut, tepatnya pada 27 maret 1968, jendral soeharto diangkat menjadi presiden republic Indonesia sampai terpilihnya presiden baru hasil pemilu berikutnya. Sidang umum V juga menghasilkan Garis-Garis besar haluan Negara (GBHN) dan pola dasar pembangunan 5 tahun.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

1. Tindakan utama yang diambil letjen soeharto dalam rangka mengamankan situasi akibat gerakan 30 September adalah…

2. Apa tujuan Letjen Soeharto dalam mangamankan dan membersihkan kabinet 100 Mentri dari unsur-unsur PKI ?

3. Apa yang di sebutkan/ dikatakan oleh Letjen Soeharto dalam pengumumannya tentang penahanan mentri-mentri ?

4. Kapan diselenggarakan sidang pleno terbuka DPR-GR dalam menindaklanjuti pembersihan kabinet Dwikora yang disempurnakan ?

5. Siapa saja pengganti pemimpin DPR-GR yang di angkat pada 17 Agustus 1966 ?

6. Berbunyi tentang apakan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ?7. Mengapa MPRS memandang Nawaksara tidak memenuhi harapan

rakyat?8. Sebutkan 4 Program kerja Kabinet Ampera yang disebut caturkarya !9. Kapan dan Dimana dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari

Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto ?10. Selain pengangkata Jendral Soeharto sebagai presiden sidang umum V

juga menghasilkan ?

1. Tindakan utama yang diambil letjen soeharto dalam rangka mengamankan situasi akibat gerakan 30 September adalah…

2. Apa tujuan Letjen Soeharto dalam mangamankan dan membersihkan kabinet 100 Mentri dari unsur-unsur PKI ?

3. Apa yang di sebutkan/ dikatakan oleh Letjen Soeharto dalam pengumumannya tentang penahanan mentri-mentri ?

4. Kapan diselenggarakan sidang pleno terbuka DPR-GR dalam menindaklanjuti pembersihan kabinet Dwikora yang disempurnakan ?

5. Siapa saja pengganti pemimpin DPR-GR yang di angkat pada 17 Agustus 1966 ?

6. Berbunyi tentang apakan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ?7. Mengapa MPRS memandang Nawaksara tidak memenuhi harapan

rakyat?8. Sebutkan 4 Program kerja Kabinet Ampera yang disebut caturkarya !9. Kapan dan Dimana dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari

Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto ?10. Selain pengangkata Jendral Soeharto sebagai presiden sidang umum V

juga menghasilkan ?


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

1. Membubarkan PKI dan beserta seluruh ormas yang bernaung di bawahnya.

2. Tujuannya adalah menyehatkan kehidupan politik dan pemerintah dari tokoh-tokoh Gerakan 30 September/PKI 1965

3. letjen soeharto menyebutkan bahwa “ABRI terpaksa melakukan tindakan ppengamanan dengan maksud agar mentri-mentri yang dimaksud justru jangan sampai menjadi korban kemarahan rakyat”

4. 2 Mei 19665. diangkat pengganti pimpinana DPR-GR yang terdiri atas Haji Achmad

Syaichu ,Laksamana Muda Daeng Mamanggung ,Brigadir Jenderal Dr.Syarif Tayeb,Drs.Ben Mary Rengsay ,dan Mohammad Isnaeni.

6. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

7. dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa Gerakan 30 September/PKI beserta epilognya.

1. Membubarkan PKI dan beserta seluruh ormas yang bernaung di bawahnya.

2. Tujuannya adalah menyehatkan kehidupan politik dan pemerintah dari tokoh-tokoh Gerakan 30 September/PKI 1965

3. letjen soeharto menyebutkan bahwa “ABRI terpaksa melakukan tindakan ppengamanan dengan maksud agar mentri-mentri yang dimaksud justru jangan sampai menjadi korban kemarahan rakyat”

4. 2 Mei 19665. diangkat pengganti pimpinana DPR-GR yang terdiri atas Haji Achmad

Syaichu ,Laksamana Muda Daeng Mamanggung ,Brigadir Jenderal Dr.Syarif Tayeb,Drs.Ben Mary Rengsay ,dan Mohammad Isnaeni.

6. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

7. dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa Gerakan 30 September/PKI beserta epilognya.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

8. Program kerja tersebut yaitu :1. Memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan;2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966 ;3. Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai Ketetapan MPRS No.XXI/MPRS/1966;4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

9. 22 Februari 1967 di Istana Merdeka Jakarta10. . Sidang umum V juga menghasilkan Garis-Garis besar haluan Negara (GBHN) dan pola dasar pembangunan 5 tahun.

8. Program kerja tersebut yaitu :1. Memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan;2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966 ;3. Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai Ketetapan MPRS No.XXI/MPRS/1966;4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

9. 22 Februari 1967 di Istana Merdeka Jakarta10. . Sidang umum V juga menghasilkan Garis-Garis besar haluan Negara (GBHN) dan pola dasar pembangunan 5 tahun.


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK


NAMA KELOMPOK

JAWABAN

EVALUASI

PEMBAHASAN

TUJUAN

PKB

KD

SK

• I Gusti Ayu Arista Wedanthi (04)• Putu Aryanti Astari (06)• Gusti Ayu Aristya Dewi (07)• Ketut Novita Wulandari (30)• Komang Sri Aryani(30)

pp sejarah (3)

Documents