pidato bupati purbalingga tentang laporan … · buku pertama, berisi pidato bupati purbalingga...

Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2016

1

BUPATI PURBALINGGA

PIDATO BUPATI PURBALINGGA

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Purbalingga, 15 Maret 2017

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Ibu Wakil Bupati Purbalingga;

Yth. Bapak Ketua, para Wakil Ketua serta Bapak-Ibu segenap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Purbalingga;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD beserta segenap Jajaran

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Yth. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Wilayah

Kabupaten Purbalingga;

Para Tamu Undangan dan segenap Hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama sebagai insan yang beriman, bertaqwa dan berPancasila,

ijinkanlah kami mengiringi Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bersama-sama

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rakhmat,

taufik dan hidayah serta karuniaNya, maka pada hari ini kita dapat

bersilaturahmi dalam keadaan sehat, guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Acara :

”Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Purbalingga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun Anggaran 2016”.


2

Melalui forum yang terhormat ini, kami atas nama Pemerintah

Kabupaten Purbalingga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada

pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, yang telah

memberikan kesempatan kepada kami, untuk melaksanakan kewajiban

konstitusional berupa penyampaian “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati Tahun Anggaran 2016”. Terima kasih kami sampaikan pula kepada

seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga,

Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, serta seluruh tamu undangan yang

telah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya untuk ikut bersama-

sama hadir pada acara pagi hari ini.

Terkait dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung

jawaban Bupati Tahun Anggaran 2016 ini, perlu kami sampaikan bahwa, secara

ringkas LKPJ Tahun Anggaran 2016 akan kami sampaikan dalam bentuk pidato

yang akan kami bacakan. Sedangkan secara lengkap, laporan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kehidupan kemasyarakatan selama tahun 2016 tersaji dalam bentuk Buku

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Mendasari ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

3 Tahun 2007 yang mengatur bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran yang harus

disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

berakhir, maka sesuai keputusan Badan Musyawarah DPRD, penyampaian

LKPJ tersebut diagendakan pada hari ini, Rabu Wage, 15 Maret 2017 atau

bertepatan dengan 16 Rajab 1438 H. Sehubungan dengan hal tersebut, kami

telah berupaya maksimal menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2016

secara sistematis dalam bentuk 2 (dua) buku sebagai berikut :

a. Buku Pertama, berisi Pidato Bupati Purbalingga Tentang Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran

2016.

b. Buku Kedua, berisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Purbalingga Tahun 2016.


3

Sebagai bahan kelengkapan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 ini, kami

juga melengkapi dengan dokumen rekaman penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah selama Tahun Anggaran 2016 yang terdiri atas : Buku Himpunan

Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati), Himpunan

Perjanjian Kerjasama Daerah, Himpunan Piagam Penghargaan serta

Himpunan Laporan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga selama

Tahun 2016.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Arah penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purbalingga adalah

dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yaitu

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU

MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi

sebagai penjabaran Visi yang ingin dicapai. Ke Tujuh Misi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih

dan Demokratis, sehingga Mampu Memberikan Pelayanan secara Prima

kepada Masyarakat.

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa

kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna

mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar

pada realitas kebhinekaan.

3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan

dan Papan secara Layak.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan

derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan

mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan

manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri kreatif dengan tetap

berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta


4

didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha,

investasi dan peciptaan lapangan kerja.

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik

untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan

masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana

prasarana kewilayahan yang memadai.

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut,

kami mengawalinya dengan melakukan perubahan secara mendasar terhadap

mind set atau pola pikir khususnya ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga. Perubahan tersebut secara bertahap dilakukan melalui

pelaksanaan 5 (lima) agenda prioritas, yakni : Agenda intelektual, Agenda

Struktural, Agenda Manajerial, Agenda Behaviour dan Agenda Sosial.

Sedangkan dalam operasionalisasinya, upaya pencapaian Visi dan Misi

tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan

yang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan

dimaksud terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yang

diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara lengkap dan

terperinci, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan dimaksud kami laporkan dalam

Buku II LKPJ ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

Anggaran 2016 selain dibiayai melalui APBD Kabupaten Purbalingga Tahun

2016, juga didukung anggaran Tugas Pembantuan, Anggaran Sektoral dari

kementerian dan pemerintah provinsi, bantuan keuangan kepada Desa, serta

bantuan sosial dan hibah yang diterimakan langsung kepada badan, lembaga

dan organisasi kemasyarakatan.

Terkait dengan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten

Purbalingga Tahun Anggaran 2016, posisinya pada saat ini masih dilakukan

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian, perlu kiranya pada

kesempatan ini kami sampaikan secara garis besar, struktur APBD Kabupaten


5

Purbalingga Tahun 2016 kondisi unaudited dari sisi Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan sebagai berikut :

1. Pendapatan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2016, Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

ditargetkan sebesar Rp.1.846.792.383.000,- dengan tingkat realisasi

mencapai Rp.1.746.205.014.807,- atau 94,55 persen, yang terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target sebesar

Rp.218.382.360.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.251.785.983.722,-

atau 115,30 persen.

b. Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.36.501.485.000,-

mampu terealisasi sebesar Rp.37.889.851.580,- atau 103,80 persen.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang merupakan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah

(BUMD) dengan target sebesar Rp.13.859.891.000,-, mampu terealisasi

Rp.13.868.135.734,- atau 100,06 persen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target sebesar

Rp.131.727.070.000,- dan mampu terealisasi sebesar

Rp.156.446.099.519,- atau 118,77 persen.

e. Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.1.270.384.508.000,-

dan mampu terealisasi Rp.1.175.813.221.860,- atau 92,56 persen.

f. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ditargetkan sebesar

Rp.358.025.515.000,- terealisasi Rp.318.605.809.225,- atau 88,99

persen.

2. Belanja Daerah.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam APBD Tahun

2016 ditetapkan sebesar Rp.2.087.360.380.000,-, sedangkan realisasi yang

dicapai sebesar Rp.1.813.162.137.468,- atau 86,86 persen, dengan rincian

sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja

Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja


6

Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa,

Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ditetapkan

sebesar Rp.1.218.546.595.000,- dengan realisasi belanja sebesar

Rp.1.097.942.181.244,- atau 90,10 persen.

b. Belanja Langsung, ditetapkan sebesar Rp.868.813.785.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.715.219.956.224,- atau 82,32 persen.

3. Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.279.427.219.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.264.440.627.926,- atau 94,64 persen, sedangkan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dari anggaran sebesar

Rp.38.859.222.000,- terealisasi sebesar Rp.37.270.579.112,- atau 95,91

persen.

Terkait dengan SILPA pada APBD Tahun Anggaran 2016, dapat kami

laporkan jumlahnya sebesar Rp.160.212.926.153,-. Jumlah tersebut jauh lebih

rendah apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2015 yang

tercatat sebesar Rp.264.427.219.476,-. Hal ini dapat menunjukkan bahwa

alokasi anggaran kegiatan yang telah terpasang dalam APBD Tahun Anggaran

2016 dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan pembangunan yang

direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.


Terkait dengan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan melalui

penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, akan kami sampaikan uraiannya

berdasarkan pengelompokan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai

berikut :

Yang Pertama, Misi ke-1 yaitu : “Menyelenggarakan Pemerintahan yang

Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu

Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Masyarakat”.

Untuk mewujudkan Misi ke-1 tersebut, upayanya dilakukan melalui

penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan


7

Administrasi Keuangan Daerah, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Statistik dan Urusan Kearsipan.

Dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

dan Administrasi Keuangan Daerah, telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp.95.694.313.000,- atau 12,24 persen dari total anggaran belanja langsung

urusan wajib yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun

Anggaran 2016. Capaian kinerja terkait Penyelenggaraan Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah pada tahun

2016 antara lain adalah ditetapkannya Peraturan Daerah sebanyak 14 buah,

Keputusan DPRD sebanyak 27 buah, Keputusan Bupati sebanyak 356 buah,

dan Peraturan Bupati sebanyak 121 buah. Dalam pelaksanaan Program

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan

Desa, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 31 desa yang

tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga

telah dilaksanakan Diklat Administrasi Manajemen Pemerintahan Desa yang di

ikuti oleh sebanyak 40 Kepala Desa.

Terkait penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan, urusan

ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.261.933.000,- atau 0,55

persen dari total anggaran belanja daerah langsung urusan wajib yang

dialokasikan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Capaian kinerja

Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain

adalah : tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah / RKPD

Tahun 2017, KUA-PPAS Tahun 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah / RPJMD Kabupaten Purbalinga Tahun 2016-2021.

Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengalokasikan

anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.489.037.000,- atau 0,45 persen dari

total realisasi anggaran belanja daerah langsung urusan wajib yang

dialokasikan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Capaian kinerja

urusan ini antara lain adalah Tingkat Kepemilikan KTP sebesar 94,18 persen,

Kepemilikan Akta Kelahiran 79,24 persen, Cakupan Penerbitan KK sebesar

97,28 persen, Cakupan Penerbitan KTP sebesar 90,62 persen, Cakupan Akta


8

Kelahiran sebesar 94,96 persen, serta Cakupan Penerbitan Akta Kematian

sebesar 99,90 persen.

Dalam penyelenggaraan Urusan Statistik, telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp.669.953.000,- yang digunakan untuk penyusunan Buku SIPD dan

Buku Statistik. Buku tersebut menyajikan data yang akurat terkait profil dan

serba-serbi Kabupaten Purbalingga. Sedangkan terkait penyelenggaraan

Urusan Kearsipan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.670.200.000,-.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan dapat dilihat dari tingkat

Penerapan Arsip Secara Baku pada seluruh SKPD Kabupaten Purbalingga

yang telah mencapai 100%. Selain itu, pada tahun 2016 juga telah

dilaksanakan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada 69 desa yang ada di

wilayah Kabupaten Purbalingga.

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia,

Penyelenggaraan Misi ke - 2 yaitu “Mendorong kehidupan masyarakat

religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta

mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan

tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan”’

Tujuan yang ingin dicapai oleh Misi ke-2 ini adalah : Meningkatnya

paham dan wawasan kebangsaan, Meningkatnya ketaatan terhadap Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati, serta Menurunnya resiko bencana, yang

perwujudannya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Pada tahun Anggaran 2016, penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp.8.122.805.000,-. Tingkat capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan

politik Tahun 2016 diantaranya adalah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,

Terbentuknya 540 Kader Bela Negara, dan Pembekalan wawasan kebangsaan

bagi 1.020 siswa OSIS dan Pramuka, Toga, dan Tomas dengan materi

pembekalan berupa bela Negara dan wawasan kebangsaan.


9

Selain itu, dalam upaya mendorong kehidupan masyarakat religius yang

beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, Pemerintah Kabupaten

Purbalingga telah menginisiasi dan membangun paradigma baru, antara lain

berupa gerakan Sholat Subuh Berjama’ah dan penerbitan Surat Edaran Bupati

tentang Sholat Berjamaah.


Terkait dengan penyelenggaraan Misi ke-3 yaitu “Mengupayakan Kecukupan

Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak”

dapat kami sampaikan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan pokok manusia

utamanya pangan, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Ketahanan

Pangan.

Pada tahun 2016 dialokasikan anggaran belanja langsung urusan

ketahanan pangan sebesar Rp.796.075.000,-. Implementasi Urusan Ketahanan

Pangan antara lain dilaksanakan melalui himbauan agar seluruh ASN membeli

beras petani Purbalingga, Pendistribusian Beras Sejahtera sebanyak 14.467

ton, dan peningkatan produksi beras tahun 2016 sebanyak 128.249 ton yang

mendorong Purbalingga mencapai surplus beras sebesar 50.816,576 ton.

Sedangkan dalam upaya mewujudkan Ketersediaan dan Kepemilikan

Rumah Layak Huni, dilakukan melalui penyelenggaraan Urusan Perumahan.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,5 Milyar untuk merehab Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.150 rumah dengan rincian 1.700 berasal

dari APBD murni dan 450 berasal dari APBD Perubahan. Program ini ternyata

telah mendorong dan memberikan multiplier effect yang positif sehingga

pemugaran RTLH juga berhasil menggali keswadayaan dan partisipasi dari

perusahaan, perbankan, siswa sekolah, PGRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Harapan kedepan dengan adanya pemugaran rumah tidak layak huni

adalah terwujudnya rumah sehat. Dengan adanya rumah yang sehat maka

penghuninya juga sehat sehingga dapat bekerja secara optimal dalam

meningkatkan pendapatan keluarga dan pada akhirnya akan menghasilkan

penerus bangsa yang sehat jasmani dan rokhani.


10


Penyelengaraan Misi ke – 4, yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat

kesehatan masyarakat” memiliki tujuan utama untuk Meningkatkan Kualitas

Manusia Purbalingga.

Kualitas manusia yang sering di ukur dengan Indeks Pembangunan

Manusia / IPM, merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan.

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerjanya dapat diukur dari aspek-aspek

yang bersifat lahiriah, seperti derajat pendidikan dan derajat kesehatan

masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan

pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan kualitas manusia Purbalingga,

antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Urusan

Kesehatan, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan

Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan

Perpustakaan, Urusan Kebudayaan, serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Sebagai upaya peningkatan derajat pendidikan masyarakat, Pemerintah

Kabupaten Purbalingga telah mengalokasikan anggaran belanja langsung

Urusan Pendidikan yang mencapai Rp.71.457.316.000,- atau 9,14 persen dari

total anggaran belanja daerah langsung urusan wajib, yang dialokasikan dalam

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Capaian kinerja penyelenggaraan

Urusan Pendidikan pada tahun 2016 antara lain dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun sebesar 95,79 persen.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A sebesar 110,34 persen.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B sebesar 100,36 persen.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C sebesar 74,20 persen.

5. Angka kelulusan SD/MI sebesar 99,70 persen.

6. Angka Kelulusan SMP/MTs sebesar 99,45 persen.

7. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 99,97 persen.

Terkait dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kami

mendukung penuh upaya penyelenggaraan Urusan Kesehatan dengan


11

mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

sebesar Rp.251.193.901.000,- atau 32,13% dari total anggaran belanja

langsung urusan wajib. Dengan alokasi anggaran tersebut diperoleh capaian

kinerja Urusan Kesehatan sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencapai 100

persen atau sejumlah 20.377 orang.

2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin, tercapai 100

persen, yaitu dari 17.996 orang atau 2,82 persen dari total masyarakat

miskin.

3. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95,53 persen.

4. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, tercapai 100 persen yaitu

sebanyak 3.226 kasus.

5. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan sebesar 99,52 persen atau sejumlah 14.313 dari

sasaran 14.382 ibu bersalin.

6. Cakupan desa/kelurahan universal child immunization, tercapai realisasi

kinerja 100 persen atau sejumlah 239 desa/ kelurahan.

7. Cakupan pelayanan balita sebesar 88,76 persen.

8. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 persen,

yaitu sejumlah 58 anak gizi buruk mendapatkan perawatan.

Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera, dapat kami laporkan bahwa pada Tahun

2016 urusan ini mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar

Rp.2.972.170.000,-. Capaian kinerja urusan ini ditunjukkan dengan cakupan

peserta KB aktif sebesar 75,39 persen, yaitu sebanyak 148.456 peserta dari

total 196.908 Pasangan Usia Subur. Selain itu juga telah terbentuk 2 (dua)

Kampung KB yakni Dusun Pasren Desa Bajong Kecamatan Bukateja dan

Dusun Wulukuning Desa Talagening Kecamatan Bobotsari. Pencanangan

kampung KB berkaitan erat dengan pembangunan bidang kependudukan yang

pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kegiatannya


12

akan meluas ke seluruh wilayah desa dengan mendekatkan pelayanan kepada

keluarga sehingga kesejahteraan keluarga akan meningkat.


Selanjutnya, terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, anggaran belanja langsung yang

dialokasikan dalam urusan ini adalah sebesar Rp.1.110.875.000,-. Anggaran

ini digunakan untuk membiayai Program Pengarusutamaan Gender (PUG),

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan program tersebut,

telah dilaksanakan workshop antara Jaringan Perempuan Pelaku Usaha Kecil

(JARPUK) dengan BKBPP, Camat, dan Pengusaha Perempuan, serta

dilaksanakan berbagai rapat koordinasi dan sosialisasi terkait Desa Layak Anak

sebagai salah satu upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Selain itu juga

dilaksanakan kegiatan sosialisasi Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah

Ramah Anak.

Dalam penyelenggaraan Urusan Sosial, pada Tahun 2016 urusan ini

mendapatkan alokasi angaran belanja langsung sebesar Rp.11.980.250.000,-.

Angaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program yang menunjang

pelayanan kesejahteraan sosial. Dari jumlah tersebut baru mampu melayani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS untuk Pemenuhan

Kebutuhan Dasar sebesar 23,35 persen, ada kenaikan apabila dibandingkan

dengan capaian tahun 2015 sebesar 21,60 persen. Kami berkomitmen bahwa

capaian kinerja ini akan terus kami upayakan untuk ditingkatkan.

Terkait penyelenggaraan urusan Perpustakaan, dengan alokasi belanja

langsung sebesar Rp.1.740.642.000,- dilaksanakan dalam bentuk Program

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Pada tahun 2016, melalui

penyelenggaraan urusan perpustakaan dapat meningkatkan koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan daerah menjadi sebanyak 30.098 koleksi judul buku

dari jumlah buku yang ada sebanyak 58.629 buku, dengan jumlah pengunjung

perpustakaan pada tahun 2016 mencapai 45.678 orang.

Dalam upaya meningkatkan apresiasi terhadap budaya daerah,

pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni, dilaksanakan melalui


13

penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dengan alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp.6.569.693.000,-. Sebagai salah satu upaya nguri-uri

kebudayaan, maka secara rutin Pemerintah Kabupaten Purbalingga

melaksanakan kegiatan Pentas Seni Tradisional Uyon-uyon, mengirimkan

Parade Tari Nusantara di TMII Jakarta, pelaksanaan Pentas Wayang, Tembang

Kenangan, dan lain-lain. Meskipun berbagai penyelenggaraan seni dan budaya

telah dilaksanakan, namun terkait dengan sarana penyelenggaraan seni dan

budaya masih sangat minim.

Selanjutnya terkait dengan penyelanggaraan Urusan Pemuda Dan Olah

Raga, guna meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga, telah

dialokasikan anggaran belanja langsung Urusan Kepemudaan dan Olahraga

sebesar Rp.2.360.594.000,-. Anggaran tersebut untuk membiayai berbagai

program dan kegiatan, yang hasilnya telah mampu mengobarkan semangat

para pemuda Purbalingga untuk menunjukkan kemampuannya pada berbagai

ajang perlombaan. Semangat tersebut tidak sia-sia, karena berbagai prestasi

dan penghargaan telah diraih oleh para pemuda di Kabupaten Purbalingga

mulai dari penghargaan tingkat provinsi bahkan tingkat nasional baik dalam

bidang olahraga maupun bidang kepemudaan yang lainnya.


Penyelenggaraan Misi ke-5 yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul

perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,

perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi

pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan

penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan

penciptaan lapangan kerja”. Misi ini bertujuan untuk percepatan peningkatan

dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka

kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan

dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan

produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi secara lebih


14

merata di wilayah Purbalingga. Upaya tersebut tercermin pada

penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, Urusan Pariwisata, Urusan

Perindustrian, Urusan Sosial, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pertanian,

Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, Urusan Tenaga Kerja

dan Urusan Transmigrasi.

Dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, pada Tahun

Anggaran 2016 urusan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.855.845.000,-. Secara umum program dan kegiatan penunjang urusan

penanaman modal telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan tersebut, yaitu telah

diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah 641 dokumen,

sehingga jumlah rumah yang sudah ber-IMB Tahun 2016 mencapai 44.238 unit

atau sebesar 36,84 persen. Disamping itu telah diterbitkan Izin Lokasi / Izin

Pemanfaatan Lahan sebanyak 10 unit dan persetujuan izin investasi sebanyak

2.272 izin atau mengalami peningkatan 42,17 persen dari tahun 2015.

Pengeluaran dan persetujuan berbagai izin tersebut tentu saja telah

memperhatikan kesesuaian dengan peruntukan tata ruang wilayah dan untuk

kategori tertentu memperhatikan Rekomendasi dari Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD).


Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pariwisata, pada tahun 2016

urusan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.248.235.000,-. Tingkat

keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pariwisata ini dapat dilihat dari terus

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di

Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2016, tingkat kunjungan wisatawan ke

Purbalinga tercatat sebanyak 1.689.179 pengunjung, dan kami berkomitmen

untuk terus mengusahakan peningkatan kunjungan wisata ke Purbalingga

mengingat pariwisata memiliki miltiplier effect yang mampu menghela

tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang lain.

Penyelenggaraan Urusan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran

sejumlah Rp.1.814.000.000,-. Capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2016


15

dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah industri di Purbalingga sebesar 0,49%

atau bertambah 210 industri dari tahun 2015, sehingga pada tahun 2016 ini

jumlah industri yang ada di Purbalingga sebanyak 42.758 unit.

Terkait penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM sebagai upaya

peningkatan kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro

(UKM), pada tahun 2016 dianggarkan belanja langsung untuk urusan ini

sebesar Rp.2.997.022.000,-. Melalui anggaran tersebut, pada tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Purbalingga mampu memfasilitasi hak merek untuk 13

UKM, sertifikasi HAT 50 unit, Prona untuk UMKM sebanyak 150 sertifikat dan

Sertifikasi Batik Mark dari balai besar batik jogja atas nama Batik Tirtamas

Purbalingga.

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM pada tahun

2016, dapat dilihat dari persentase koperasi aktif yang mencapai 69,62 persen

atau 181 koperasi aktif dari 260 koperasi yang ada. Sedangkan untuk Usaha

Mikro dan Kecil yang ada sebanyak 127.883 unit atau 99,80 persen dari

seluruh UMKM yang ada di Purbalingga. Dari keseluruhan unit usaha tersebut,

usaha ekonomi produktif kelompok usaha mikro dan kecil mampu menyerap

tenaga kerja sebanyak 346.126.

Selanjutnya terkait penyelenggaraan Urusan Pertanian, dapat kami

laporkan bahwa dalam rangka peningkatan kemandirian dan daya saing Sektor

Pertanian, pada Tahun Anggaran 1016 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp.25.805.824.000,-. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian

dapat dilihat dari tingkat produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya, yang mencapai 269.936 ton dari luas areal tanam seluas 48.991 Ha.

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp.1.257.463.000,-. Capaian kinerja penyelenggaraan

urusan ini dapat dilihat dari tingkat produksi ikan pada tahun 2016 yang

mencapai 5.001 ton atau sebesar 100,64 persen apabila dibandingkan dengan

target produksi tahun 2016 sebanyak 4.969 ton. Sedangkan capaian tingkat

konsumsi ikan masyarakat Purbalingga pada tahun 2016 adalah 8,73 kilogram

per kapita atau mencapai 100,58 persen apabila dibandingkan dengan target

konsumsi ikan tahun 2016 sebesar 8,68 kilogram.


16

Rapat Paripurna Dewan Yang Kamai Hormati,

Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Perdagangan, pada Tahun

2016 urusan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.49.395.569.000,-.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan dapat dilihat dari ekspor

bersih perdagangan dari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 yang

mencapai Rp.2.870.173.698.511,-. Nilai ini meningkat sebesar 7,16 persen

apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan tingkat realisasi ekspor bersih

perdagangan sebesar Rp.2.678.308.440.328,67.

Dalam penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan, pada Tahun

Anggaran 2016 telah dialokasikan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan

Urusan Ketenagakerjaan sebesar Rp.2.420.603.000,-. Capaian kinerja Urusan

Ketenagakerjaan dapat dilihat dari tingkat pelayanan Kepesertaan Jaminan

Sosial bagi pekerja / buruh yang telah mencapai 80,18 persen atau sebanyak

39.298 orang pekerja / buruh peserta Jamsostek. Disamping itu, jumlah

pencari kerja yang ditempatkan mencapai 41,24 persen atau sejumlah 5.656

dari seluruh pencari kerja yang mendaftar sebanyak 13.714 orang.

Terkait penyelenggaraan Urusan Transmigrasi dapat kami sampaikan

bahwa pada Tahun Angaran 2016, urusan ini mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp.226.579.000,- yang digunakan untuk membiayai Kegiatan Fasilitasi

Pemindahan Transmigrasi dan sosialisasi ketransmigrasian. Terkait

penyelenggaraan urusan transmigrasi dapat dilaporkan bahwa pada tahun

2016 Kabupaten Purbalingga menjalin Perjanjian Kerjasama dengan

Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang

transmigrasi dan telah menempatkan 10 (sepuluh) keluarga transmigran dari

Kabupaten Purbalingga, di Lokasi Sepunggur Kawasan Transmigrasi

Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Penyelengaraan Misi ke-6, yaitu “Mewujudkan kawasan perkotaan dan

perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan

ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung

dengan penyediaan infrasruktur kewilayahan yang memadai”.


17

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan

sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur

yang memadai. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan infrastruktur

pengembangan wilayah yang handal dan penyelanggaraan penataan ruang

yang aman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka

telah diselenggarakan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Urusan

Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Pertanahan, dan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Tahun 2016, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.286.777.993.000-

atau 34,38 persen dari total anggaran belanja langsung urusan wajib yang

dialokasikan dalam APBD Tahun 2016. Program yang dilaksanakan pada

tahun 2016 antara lain : Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

Prasarana Pemerintahan; Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,

dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan; Program

Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan; dan Program Penataan

Bangunan dan Lingkungan.

Pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam Urusan Pekerjaan

Umum tersebut, telah mendorong pencapaian kinerja urusan tersebut, antara

lain : 1) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 77,56 pesen

atau 608,251 kilometer dari total jalan kabupaten sepanjang 784,233 kilo meter;

2) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 40,80 persen atau 7.817

hektar dari dari total luas irigasi yang ada sejumlah 19.159 hektar; dan 3)

Tingkat pelayanan persampahan mencapai 59,87 persen atau 170,70 m³ atau

dari total volume produksi sampah sejumlah 285,11 m³.

Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang, pada tahun

2016 urusan ini mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp.840.000.000,-, yang digunakan ntuk membiayai pelaksanaan program yang

menunjang urusan ini, yaitu Program Penataan dan Pengendalian Ruang

Daerah. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan

Penataan Ruang ini antara lain diterbitkannya 104 surat rekomendasi tata


18

ruang oleh BKPRD Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari : 68 surat

rekomendasi sesuai dengan tata ruang, 36 surat rekomendasi tidak sesuai,

serta 51 jawaban tentang informasi tata ruang; serta dilaksanakannya Review

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga dan Draft Rancangan

Peraturan Daerah tentang Review RTRW Kabupaten Purbalingga.


Dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan, pada Tahun Anggaran

2016 Urusan Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung

sebesar Rp.22.045.726.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk

melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program

Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas. Capaian kinerja urusan

perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang Angkutan Darat yang dapat

dilayani dengan baik selama tahun 2016, yang tercatat sebanyak 1.035.440

penumpang, dengan jumlah sarana angkutan darat yang tersedia sebanyak

773 buah.

Terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika,

pada Tahun Anggaran 2016 urusan ini mendapatkan alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp.3.220.045.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk

melaksanakan beberapa program, yaitu :

1. Program Pengembangan Pemanfaatan Tekhnologi Komunikasi dan

Informasi melalui kegiatan : Pemeliharaan website dan jaringan internet,

Pembinaan dan monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan, Fasilitasi

dan pembinaan forum/kelompok media tradisional dan kelompok informasi

masyarakat, Pengadaan dan pemeliharaan perangkat LPSE, serta

Penyusunan Raperda pengelolaan, perizinan, dan pengendalian retribusi

menara;

2. Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik melalui kegiatan Fasilitasi

pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, Operasional pendampingan

penyiaran, dan Relokasi gedung LPPL Radio Suara Perwira;

3. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik, antara lain melalui

Kegiatan Dialog Bupati melalui TV dan Radio, Konferensi pers dan


19

peliputan, Sosialisasi kebijakan pemerintah melalui media cetak dan

elektronik, Fasilitasi penerbitan dan pengembangan media cetak milik

pemerintah, Publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah, serta Promosi

potensi daerah.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan, pada Tahun Anggaran

2016 dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp.842.449.000,-.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Catur Tertib

Pertanahan. Hasil kinerja urusan pertanahan antara lain terfasilitasinya

kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh

Organisasi Perangkat Daerah dan terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan

yang menggunakan tanah-tanah milik Pemerintah dengan terbitnya Keputusan

Bupati Purbalingga tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah di beberapa

lokasi.


Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, pada Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp.2.922.856.000,-. Program penunjang Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain Program

Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, serta

Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. Tingkat capaian kinerja

urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari :

1. Jumlah Posyandu aktif tahun 2016 sebesar sebanyak 1.137 atau 94,28

persen dari total 1.206 posyandu.

2. Tersalurkan dan termanfaatkannya Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai

dengan ketentuan, sebagai bantuan keuangan kepada 224 desa di

Purbalinga yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun

2016 sebesar Rp. 92.744.770.000,-.

3. Tersalurkan dan termanfaatkannya Dana Desa (DD) sesuai dengan

ketentuan. DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), yang ditujukan untuk mengefektifkan program


20

yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran Dana Desa

yang dialokasikan kepada 224 desa di Kabupaten Purbalingga Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp.149.527.020.000,-.

Terkait penyelenggaraan Misi ke-7 yaitu “Mewujudkan Kelestarian Fungsi

Lingkungan Hidup”, upaya perwujudannya dilaksanakan melalui

penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2016, Urusan

Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp.7.282.947.000-. Dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran tersebut,

capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dengan dilakukannya

penegakan hukum lingkungan yang tercapai 100 persen dari 5 kasus

lingkungan yang ada. Selain itu, telah dibangun pula sumur resapan sebanyak

20 unit dalam upaya pengelolaan dan perlindungan fungsi lingkungan di

beberapa kantor pemerintah dan lingkungan sekolah, serta terpantau dan

terkendalinya tingkat pencemaran di lokasi industri, dan tersusunnya dokumen

Naskah Akademik Perda serta Perbup Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Rapat Paripurna Dewan yang Berbahagia,

Dengan melihat uraian pelaksanaan dan capaian kinerja yang telah

diwujudkan pada Tahun 2016 sebagaimana kami uraikan di atas, kami

menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses Penyelengaraan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2016 ini tentu saja masih terdapat berbagai kendala dan

kekurangan dalam pelaksanaanya. Hal tersebut tentunya akan menjadi bahan

evaluasi, sehingga nantinya untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan kembali

pada masa yang akan datang. Kami berharap, penyelenggaraan tugas

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan

nantinya akan dapat berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga hasil-hasil

pembangunan akan semakin dirasakan dan dinikmati secara adil dan merata

oleh seluruh masyarakat Purbalingga.

Namun demikian, harus diakui pula bahwa tidak sedikit penghargaan

yang diperoleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai


21

bentuk apresiasi keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di segala

bidang. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain :

1. Apresiasi Kinerja Sangat Tinggi dari Kemendagri. Penghargaan tersebut

diberikan pada Apresiasi Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 tahun 2016

di Alun-Alun Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Top 99, yang diberikan

saat di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur. Penghargaan langsung

diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Menpan RB).

3. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Top 35. Sebagai

kelanjutan dari top 99, ternyata Pemerintah Kabupaten Purbalingga ikut

masuk nominasi pemberian Penghargaan Sinovik Top 35. Penghargaan ini

diterima Kabupaten Purbalingga bersama 18 Kabupaten/Kota, 3

kementerian, 2 lembaga, 4 gubernur dan 3 BUMN.

4. Penghargaan dari Majalah Otomotif yang diterima oleh Bupati atas nama

Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

5. Penghargaan Perpuseru dari Cocacola Foundation.

6. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM pada peringatan Hari Hak

Azazi Manusia (HAM) ke 68 Tahun 2016 di Gedung Negara Grahadi

Surabaya.

7. Penghargaan sebagai Pegiat Anti Narkoba dari BNN Jawa Tengah di

Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

8. Penghargaan Lencana Dharma Bhakti Pramuka dari Gubernur Jawa

Tengah di Kabupaten Karanganyar.

9. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 kategori Lalu Lintas Kota

Kecil.

10. Penghargaan terbaik ke 7 Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan

publik tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.


22

Kami berharap bahwa penghargaan-penghargaan tersebut merupakan

cambuk agar kita semakin terpacu, untuk menciptakan prestasi-prestasi lainnya

yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Sehingga akan lebih banyak lagi

prestasi yang dapat ditorehkan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga di

Kabupaten Purbalingga yang pada akhirnya akan mampu mengangkat nama

baik dan kebanggaan seluruh lapisan masyarakat Purbalingga.


Demikianlah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati Purbalingga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Purbalingga tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran

2016 ini. Kami memahami sepenuhnya bahwa segala keberhasilan yang

dicapai sampai dengan saat ini, tentu saja merupakan hasil kerja sama yang

baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta didukung penuh oleh segenap

unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan tentunya hasil kerja keras dari

seluruh jajaran pemerintahan pada semua tingkatan serta partisipasi aktif

seluruh komponen masyarakat.

Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih.

Selanjutnya apabila dalam kami menjalankan amanah mengoordinasikan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kehidupan kemasyarakatan di segala bidang masih belum memenuhi harapan,

selaku manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, kami

mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, kepada Bapak Ibu Pimpinan dan segenap Anggota DPRD,

Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Kepala OPD, serta Para

Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan seluruh tamu undangan serta segenap

masyarakat Purbalingga yang telah mengikuti dan menyimak dengan seksama

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini, kami ucapkan

terima kasih.


23

Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian serta

memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan dalam upaya kita

memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di Bumi Purbalingga yang

kita cintai ini, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

Aamiin.. Ya Robbal ‘alamin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

BUPATI PURBALINGGA,

H. T A S D I, SH, MM.

pidato bupati purbalingga tentang laporan … · buku pertama, berisi pidato bupati purbalingga...

Documents