MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 225 -Pasal 687Bagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Pejabat Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara serta pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR, yang dilakukan oleh Presiden.Pasal 688Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal687, Bagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun PejabatNegara menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan, pember- hentian, dan pensiun pejabat negara eksekutif;b. pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan, pember- hentian, dan pensiun pejabat negara non eksekutif;c. pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan dan pember- hentian pejabat yang kedudukannya dan/atau hak keuangan dan fasilitas lainnya disetarakan dengan Menteri Negara; dand. pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan dan pember- hentian pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR yang wewenangnya berada pada Presiden.Pasal 689Bagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun PejabatNegara terdiri atas:a. Subbagian Pejabat Negara Eksekutif; dan b. Subbagian Pejabat Negara Non Eksekutif. Pasal 690(1) Subbagian Pejabat Negara Eksekutif mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara eksekutif dan pejabat yang kedudukannya dan/atau hak keuangan dan fasilitas lainnya disetarakan dengan Menteri Negara, serta pejabat yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR yang wewenangnya berada pada Presiden.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 226 -(2) Subbagian Pejabat Negara Non Eksekutif mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara non eksekutif yang wewenangnya berada pada Presiden.Pasal 691Bagian Informasi Pejabat Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan penyelenggaraan informasi pejabat negara.Pasal 692Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal691, Bagian Informasi Pejabat Negara menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pejabat Negara;b. penyiapan naskah-naskah dan laporan pelantikan pejabat negara dan pejabat yang kedudukannya dan/atau hak keuangan dan fasilitas lainnya disetarakan dengan Menteri Negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR yang dilakukan oleh Presiden, serta pejabat negara lainnya yang disahkan pengangkatan dan pemberhentiannya atas nama Presiden;c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR, atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara yang wewenangnya berada pada Presiden, serta pejabat negara lainnya yang disahkan pengangkatan dan pemberhentiannya atas nama Presiden; dand. pengarsipan dan pendokumentasian data yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR, atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara yang wewenangnya berada pada Presiden, serta pejabat negara lainnya yang disahkan pengangkatan dan pemberhentiannya atas nama Presiden.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 227 -Pasal 693Bagian Informasi Pejabat Negara terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha Pejabat Negara;b. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data PejabatNegara; danc. Subbagian Arsip dan Dokumentasi Pejabat Negara.Pasal 694(1)Subbagian Tata Usaha Pejabat Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, serta penyiapan naskah- naskah dan laporan pelantikan pejabat negara, pejabat yang kedudukannya dan/atau hak keuangan dan fasilitas lainnya disetarakan dengan Menteri Negara, dan pejabat yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR yang wewenangnya berada pada Presiden, serta pejabat negara lainnya yang disahkan pengangkatan dan pemberhentiannya atas nama Presiden.(2)Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data Pejabat Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR, atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara yang wewenangnya berada pada Presiden, serta pejabat negara lainnya yang disahkan pengangkatan dan pemberhentiannya atas nama Presiden.(3)Subbagian Arsip dan Dokumentasi Pejabat Negara mempunyai tugas melakukan pengarsipan dan pendokumentasian data yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan DPR, atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara yang wewenangnya berada pada Presiden, serta pejabat negara lainnya yang disahkan pengangkatan dan pemberhentiannya atas nama Presiden.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 228 -Pasal 695Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang wewenangnya berada pada Menteri Sekretaris Negara, serta penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 696Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal695, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:a.penyusunan formasi, perencanaan program pembinaan karir pegawai, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi kepegawaian, serta pendokumentasian data kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.b. penyelenggaraan pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Sekretariat Negara;c. penyelenggaraan urusan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;d.penyelenggaraan urusan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sekretariat Negara;e. penyelenggaraan urusan administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sekretariat Negara;f. pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai di lingkunganKementerian Sekretariat Negara;g.pengkoordinasian, pembinaan, dan pelayanan administrasi pejabat fungsional analis kepegawaian dan pembinaan karir pejabat fungsional lainnya;h. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dani. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangSumber Daya Manusia.Pasal 697Biro Kepegawaian terdiri atas:a. Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian;b. Bagian Mutasi Kepegawaian;c. Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian;dand. Kelompok Jabatan Fungsional.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 229 -Pasal 698Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan formasi, perencanaan program pembinaan karir pegawai, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi kepegawaian, serta pendokumentasian data kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 699Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal698, Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan formasi pegawai;b. perencanaan program pembinaan karir pegawai;c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi kepegawaian;d. penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip/dokumentasi kepegawaian; dane. penyusunan laporan kegiatan Biro Kepegawaian.Pasal 700Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian terdiri atas:a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian; danb. Subbagian Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian.Pasal 701(1)Subbagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi pegawai, perencanaan program pembinaan karir pegawai, dan penyusunan laporan kegiatan Biro Kepegawaian.(2) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pendokumentasian data dan informasi kepegawaian, serta pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan arsip/ dokumentasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 702

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 230 -Pasal 702Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, serta pengurusan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pember- hentian dan pensiun pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 703Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal702, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);b. pelaksanaan pengangkatan Calon PNS, PNS, dan PegawaiTidak Tetap;c. pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;d. pelaksanaan urusan administrasi kepangkatan dan kenaikan gaji berkala PNS;e. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pensiun PNS; danf.pelaksanaan urusan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan jabatan.Pasal 704Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas:a. Subbagian Mutasi Jabatan; danb. Subbagian Pangkat, Gaji, dan Pensiun.Pasal 705(1) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, serta pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.(2) Subbagian Pangkat, Gaji, dan Pensiun mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta pelayanan administrasi pejabat fungsional tertentu di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 231 -Pasal 706Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta administrasi kepegawaian lainnya, di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 707Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal706, Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepega- waian menyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan kehadiran kerja;b. pelaksanaan urusan pembinaan disiplin pegawai;c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;d. pelaksanaan urusan cuti pegawai;e. pelaksanaan urusan tanda-tanda jasa/kehormatan;f. pelaksanaan urusan Laporan Pajak-pajak Pribadi dan LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara;g. pelaksanaan urusan asuransi kesehatan pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/suami pegawai, dan Bapertarum;h. pelaksanaan urusan kartu tanda pengenal pegawai; dani. pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian lainnya.Pasal 708Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas:a. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; dan b. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.Pasal 709(1) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan disiplin, mental, dan kerohanian pegawai, pencatatan kehadiran kerja, serta pengurusan kesejahteraan dan tanda-tanda jasa/kehormatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.(2) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan cuti pegawai, laporan pajak-pajak pribadi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, asuransi kesehatan pegawai, kartu tanda pengenal pegawai, kartu isteri/suami pegawai, dan Bapertarum, serta tata usaha kepegawaian lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 232 -Pasal 710Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana, pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, serta penilaian, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi dan individu di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 711Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal710, Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyem- purnaan organisasi;b.pelaksanaan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyem- purnaan tata laksana;c.pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, serta penyusunan standar kompetensi jabatan;d. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;e. pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Sekretariat Negara dan evaluasi LAKIP satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UPK-PPP;f.pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja, serta penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangSumber Daya Manusia.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 233 -Pasal 712Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas:a. Bagian Organisasi;b. Bagian Tata Laksana;c. Bagian Akuntabilitas Kinerja I;d. Bagian Akuntabilitas Kinerja II; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 713Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 714Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal713, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan analisis dan evaluasi organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan unit organisasi lain yang pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara;b.penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; danc. pelaksanaan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 715Bagian Organisasi terdiri atas:a. Subbagian Analisis Organisasi; dan b. Subbagian Analisis Jabatan.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 234 -Pasal 716(1)Subbagian Analisis Organisasi mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi organisasi dan tata kerja, serta penyiapan saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan unit organisasi lain yang pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara.(2)Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 717Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 718Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal717, Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan analisis dan evaluasi sistem dan prosedur kerja;b.penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;c. pelaksanaan analisis dan evaluasi standar pelayanan; dand.penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan standardisasi pelayanan.Pasal 719Bagian Tata Laksana terdiri atas:a. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja; dan b. Subbagian Standardisasi Pelayanan.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 235 -Pasal 720(1)Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan penyiapan saran dan masukan tentang penyusunan rancangan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.(2)Subbagian Standardisasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan penyiapan saran dan masukan tentang penyusunan rancangan standardisasi pelayanan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.Pasal 721Bagian Akuntabilitas Kinerja I mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, penyiapan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Sekretariat Negara, evaluasi LAKIP satuan organisasi/satuan kerja, penyiapan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja, serta penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden.Pasal 722Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal721, Bagian Akuntabilitas Kinerja I menyelenggarakan fungsi:a. pemantauan, evaluasi, dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden.b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan LAKIP KementerianSekretariat Negara;c. pelaksanaan evaluasi LAKIP pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden;d. pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 236 -e. pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penilaian kinerja organisasi dan individu pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden.Pasal 723Bagian Akuntabilitas Kinerja I terdiri dari:a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja I; danb. Subbagian Pemantauan, Penilaian, dan Evaluasi Kinerja I.Pasal 724(1)Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, serta LAKIP Kementerian Sekretariat Negara dan satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden.(2)Subbagian Pemantauan, Penilaian, dan Evaluasi Kinerja I mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi LAKIP satuan organisasi, serta penyiapan bahan koordinasi penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi dan kinerja individu pada satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden.Pasal 725Bagian Akuntabilitas Kinerja II mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, evaluasi LAKIP, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja, penilaian, evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi dan individu pada satuan organisasi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasya-rakatan, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UKP-PPP.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 237 -Pasal 726Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal725, Bagian Akuntabilitas Kinerja II menyelenggarakan fungsi:a. pemantauan, evaluasi, dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UKP-PPP;b. pelaksanaan evaluasi LAKIP pada satuan organisasi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Perundang-Undangan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UKP-PPP;c.pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pada satuan organisasi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Perundang-Undangan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UKP-PPP;d.pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penilaian kinerja organisasi dan individu pada satuan organisasi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Perundang-Undangan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Inspektorat, dan Pusat Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UKP-PPP.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 238 -Pasal 727Bagian Akuntabilitas Kinerja II terdiri dari:a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja II; danb. Subbagian Pemantauan, Penilaian, dan Evaluasi Kinerja II.Pasal 728(1)Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, serta laporan akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Perundang-Undangan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UKP-PPP.(2)Subbagian Pemantauan, Penilaian, dan Evaluasi Kinerja II mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi LAKIP satuan organisasi, serta penyiapan bahan koordinasi penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi dan kinerja individu pada satuan organisasi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Perundang- Undangan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat UKP-PPP.Bagian Ketujuh

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 239 -Bagian KetujuhDeputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan KemasyarakatanPasal 729(1) Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.(2) Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Deputi.Pasal 730Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden/Wakil Presiden dalam rangka menyeleng- garakan hubungan dengan lembaga-lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan pengaduan masyarakat.Pasal 731Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 730, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan, pengolahan, dan analisis data dan informasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan Presiden/ Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan;b. penyampaian saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyarakatan;c. pemantauan

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 240 -c.pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasya- rakatan;d. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri SekretarisNegara.Pasal 732Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan terdiri atas:a. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga NonStruktural;b. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Daerah dan OrganisasiPolitik;c. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan danLembaga Swadaya Masyarakat; dand. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.Pasal 733Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara dan lembaga non struktural.Pasal 734Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural menyelenggarakan fungsi:a.pengumpulan, penyusunan, dan penyiapan bahan data dan informasi yang berkaitan dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, BI, dan Lembaga Non Struktural;b. pemantauan kegiatan-kegiatan MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, BI, dan Lembaga Non Struktural;c. pelaksanaan

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 241 -c. pelaksanaan analisis terhadap dinamika kelembagaan di MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, BI, dan Lembaga Non Struktural yang memerlukan perhatian Menteri Sekretaris Negara dan/ atau Presiden;d. penyiapan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, BI, dan Lembaga Non Struktural; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.Pasal 735Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga NonStruktural terdiri atas:a. Bidang Hubungan MPR, DPR, dan DPD;b. Bidang Hubungan MA, MK, KY, BPK, dan BI; dan c. Bidang Hubungan Lembaga Non Struktural.Pasal 736Bidang Hubungan MPR, DPR, dan DPD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan MPR, DPR, dan DPD.Pasal 737Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 Bidang Hubungan MPR, DPR, dan DPD menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, dan penyiapan, bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan MPR, DPR, danDPD;c. pelaksanaan analisis terhadap dinamika kelembagaan di MPR, DPR, dan DPD yang memerlukan perhatian Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan MPR, DPR, dan DPD.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 242 -Pasal 738Bidang Hubungan MPR, DPR, dan DPD terdiri atas:a. Subbidang Hubungan MPR dan DPD; dan b. Subbidang Hubungan DPR.Pasal 739(1)Subbidang Hubungan MPR dan DPD mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan alat-alat kelengkapan MPR dan DPD.(2)Subbidang Hubungan DPR mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan alat-alat kelengkapan DPR.Pasal 740Bidang Hubungan MA, MK, KY, BPK, dan BI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara dengan MA, MK, KY, BPK, dan BI.Pasal 741Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740, Bidang Hubungan MA, MK, KY, BPK, dan BI menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan MA, MK, KY, BPK, dan BI;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan MA, MK, KY, BPK, dan BI;c. pelaksanaan analisis terhadap dinamika kelembagaan di MA, MK, KY, BPK, dan BI yang memerlukan perhatian Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan MA, MK, KY, BPK, dan BI.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 243 -Pasal 742Bidang Hubungan MA, MK, KY, BPK, dan BI terdiri atas:a. Subbidang Hubungan MA, MK, dan KY; dan b. Subbidang Hubungan BPK dan BI.Pasal 743(1)Subbidang MA, MK, dan KY mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan MA, MK, dan KY.(2)Subbidang Hubungan BPK dan BI mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan BPK dan BI.Pasal 744Bidang Hubungan Lembaga Non Struktural mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga non struktural.Pasal 745Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Bidang Hubungan Lembaga Non Struktural menyeleng- garakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan lembaga non struktural;b.pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga non struktural;c. pelaksanaan analisis terhadap dinamika kelembagaan di lembaga non struktural yang memerlukan perhatian Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan lembaga non struktural.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 244 -Pasal 746Bidang Hubungan Lembaga Non Struktural terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Lembaga Non Struktural Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; danb. Subbidang Hubungan Lembaga Non Struktural BidangPerekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.Pasal 747(1)Subbidang Hubungan Lembaga Non Struktural Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga non struktural di bidang politik, hukum, dan keamanan.(2) Subbidang Hubungan Lembaga Non Struktural Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga non struktural di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.Pasal 748Asisten Deputi Hubungan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga daerah dan organisasi politik.Pasal 749Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik menyelenggarakan fungsi:a. pengumpulan, penyusunan, dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan lembaga daerah dan organisasi politik;b.pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga daerah dan organisasi politik;

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 245 -c. penyiapan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga daerah dan organisasi politik kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden;d. koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan lembaga daerah dan organisasi politik;e.pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan untuk Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam mendukung tugas Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; danf. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.Pasal 750Asisten Deputi Bidang Hubungan Lembaga Daerah dan OrganisasiPolitik terdiri atas:a. Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I;b. Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II;c. Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III; dan d. Bidang Hubungan Organisasi Politik.Pasal 751Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga- lembaga daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, serta melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan untuk Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam mendukung tugas Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 246 -Pasal 752Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan lembaga daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara;b.pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara;c.pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden;d.pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara; dane.penyiapan bahan untuk Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam mendukung tugas Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.Pasal 753Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I A; dan b. Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I B.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 247 -Pasal 754(1)Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I A mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali, serta penyiapan bahan untuk Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam mendukung tugas Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.(2) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah I B mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.Pasal 755Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga- lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat, dan Maluku.Pasal 756Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 248 -a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Maluku;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Papua Barat, dan Maluku;c. pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Maluku kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Papua Barat, dan Maluku.Pasal 757Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II A; dan b. Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II B.Pasal 758(1) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II A mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.(2) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah II B mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan NTB.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 249 -Pasal 759Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga- lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.Pasal 760Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, dan Papua;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, dan Papua;c. pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, dan Papua kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, dan Papua.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 250 -Pasal 761Bidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III A; dan b. Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III B.Pasal 762(1) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III A mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan NTT.(2) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah Wilayah III B mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua.Pasal 763Bidang Hubungan Organisasi Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, dan pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi- organisasi politik, serta melaksanakan penyiapan dukungan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.Pasal 764Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Bidang Hubungan Organisasi Politik menyeleng- garakan fungsi:MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 251 -a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan organisasi politik;c. pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh organisasi politik kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan organisasi politik.Pasal 765Bidang Hubungan Organisasi Politik terdiri atas:a. Subbidang Organisasi Politik I; dan b. Subbidang Organisasi Politik II.Pasal 766(1) Subbidang Organisasi Politik I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan kelembagaan dengan organisasi politik yang memiliki perwakilan di lembaga legislatif.(2) Subbidang Organisasi Politik II tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan kelembagaan dengan organisasi politik yang tidak memiliki perwakilan di lembaga legislatif.Pasal 767Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 252 -Pasal 768Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;b. pemantauan kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan danLembaga Swadaya Masyarakat;c. penyiapan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden;d. pengkoordinasian dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.Pasal 769Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan danLembaga Swadaya Masyarakat terdiri atas:a. Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan KesamaanAgama dan Fungsi;b. Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan KesamaanKegiatan dan Profesi;c. Bidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi;d. Bidang Hubungan Lembaga Swadaya MasyarakatPemberdayaan; dan.e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 770Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Agama dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasyarakatan kesamaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan fungsi.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 253 -Pasal 771Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Agama dan Fungsi menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan organisasi masyarakat kesamaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan fungsi;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat kesamaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan fungsi;c. pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh organisasi masyarakat kesamaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan fungsi kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan organisasi masyarakat kesamaan agama/ kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa dan fungsi.Pasal 772Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Agama dan Fungsi terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan KesamaanAgama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; danb. Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan KesamaanFungsi.Pasal 773(1) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaran hubungan dengan organisasi kemasyarakatan kesamaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.(2) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Fungsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusun- an dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaran hubungan dengan organisasi kemasyarakatan kesamaan fungsi.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 254 -Pasal 774Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Kegiatan dan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasya- rakatan kesamaan kegiatan dan profesi.Pasal 775Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Kegiatan dan Profesi menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan kesamaan kegiatan dan profesi;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan kesamaan kegiatan dan profesi;c. pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan kesamaan kegiatan dan profesi kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan organisasi kemasyarakatan kesamaan kegiatan dan profesi.Pasal 776Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan KesamaanKegiatan dan Profesi terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Organisasi KemasyarakatanKesamaan Kegiatan; danb. Subbidang Hubungan Organisasi KemasyarakatanKesamaan Profesi.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 255 -Pasal 777(1) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Kegiatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaran hubungan dengan organisasi kemasya- rakatan kesamaan kegiatan.(2) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Kesamaan Profesi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaran hubungan dengan organisasi kemasyarakatan kesamaan profesi.Pasal 778Bidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian, saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang advokasi.Pasal 779Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, Bidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat advokasi;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan LembagaSwadaya Masyarakat advokasi;c. pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bidang advokasi kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand.pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan Lembaga Swadaya Masyarakat advokasi.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 256 -Pasal 780Bidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat HakAsasi Manusia dan Lingkungan; danb. Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya MasyarakatPerlindungan Masyarakat.Pasal 781(1)Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Hak Asasi Manusia dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi hak asasi manusia dan lingkungan.(2)Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan masyarakat.Pasal 782Bidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan dan analisis data dan informasi, penyampaian, saran dan masukan, serta pemantauan kegiatan dalam rangka mendukung hubungan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan.Pasal 783Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, Bidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 257 -a.pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat pemberdayaan;b. pelaksanaan pemantauan kegiatan-kegiatan LembagaSwadaya Masyarakat pemberdayaan;c.pelaksanaan analisis terhadap permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pemberdayaan kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden; dand.pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan Lembaga Swadaya Masyarakat pemberdayaan.Pasal 784Bidang Hubungan Lembaga Swadaya MasyarakatPemberdayaan terdiri atas:a. Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya MasyarakatEkonomi dan Kesejahteraan; danb. Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya MasyarakatSosial Budaya.Pasal 785(1)Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Ekonomi dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.(2)Subbidang Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi, pemantauan, analisis, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial budaya.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 258 -Pasal 786Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.Pasal 787Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:a. pengolahan data dan informasi, analisis, dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat;b. pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;c. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat;d. penyusunan laporan penanganan pengaduan masyarakat;dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangHubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.Pasal 788Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat terdiri atas:a. Bidang Korupsi, Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Bidang Aparatur, Ketenagakerjaan, dan KewaspadaanNasional; danc. Bidang Pertanahan, Perumahan, dan Lingkungan Hidup.Pasal 789Bidang Korupsi, Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, analisis, dan penyampaian rekomendasi, serta pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang korupsi, hukum, dan hak asasi manusia yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 259 -Pasal 790Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Bidang Korupsi, Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengolahan data, informasi, dan laporan mengenai pengaduan masyarakat masalah korupsi, hukum dan hak asasi manusia;b. pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah korupsi, hukum, dan hak asasi manusia;c. pelaksanaan pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah korupsi, hukum dan hak asasi manusia; dand. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat masalah korupsi, hukum dan hak asasi manusia.Pasal 791Bidang Korupsi, Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:a. Subbidang Korupsi; danb. Subbidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.Pasal 792(1)Subbidang Korupsi mempunyai tugas melakukan pengolahan data, analisis, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah korupsi.(2)Subbidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan pengolahan data, analisis, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah hukum dan hak asasi manusia.Pasal 793Bidang Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, analisis, dan penyampaian rekomendasi, serta pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang aparatur, ketenagakerjaan, dan kewaspadaan nasional yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 260 -Pasal 794Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 793, Bidang Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengolahan data, informasi, dan laporan mengenai pengaduan masyarakat masalah aparatur, ketenagakerjaan, dan kewaspadaan nasional;b. pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah aparatur, ketenagakerjaan, dan kewaspadaan nasional;c. pelaksanaan pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah aparatur, ketenagakerjaan, dan kewaspadaan nasional; dand. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat masalah aparatur, ketenagakerjaan, dan kewaspadaan nasional.Pasal 795Bidang Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas:a. Subbidang Aparatur; danb. Subbidang Ketenagakerjaan dan Kewaspadaan Nasional.Pasal 796(1)Subbidang Aparatur mempunyai tugas melakukan pengolahan data, analisis, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah aparatur.(2)Subbidang Ketenagakerjaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melakukan pengolahan data, analisis, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah ketenagakerjaan dan kewaspadaan nasional.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 261 -Pasal 797Bidang Pertanahan, Perumahan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, analisis, dan penyampaian rekomendasi, serta pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang pertanahan, perumahan, dan lingkungan hidup yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.Pasal 798Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bidang Pertanahan, Perumahan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengolahan data, informasi dan laporan mengenai pengaduan masyarakat masalah pertanahan, perumahan, dan lingkungan hidup pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah pertanahan, perumahan, dan lingkungan hidup;b. pelaksanaan pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah pertanahan, perumahan, dan lingkungan hidup; danc. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat masalah pertanahan, perumahan, dan lingkungan hidup.Pasal 799Bidang Pertanahan, Perumahan, dan Lingkungan Hidup terdiri atas:a. Subbidang Pertanahan; danb. Subbidang Perumahan dan Lingkungan Hidup.Pasal 800(1)Subbidang Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengolahan data, analisis, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah pertanahan.(2)Subbidang Perumahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengolahan data, analisis, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah perumahan, dan lingkungan hidup.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 262 -Bagian KedelapanDeputi Bidang Perundang-undanganPasal 801(1) Deputi Bidang Perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.(2) Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh Deputi.Pasal 802Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Undang- Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, penyiapan pendapat hukum, serta penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.Pasal 803Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal802, Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang;b.pelaksanaan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang- Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah;c.pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah;

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 263 -d.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah;e. pelaksanaan analisis dan penyelesaian di bidang prerogatif yang meliputi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, serta naturalisasi;f.

pelaksanaan analisis dan penyelesaian permasalahan di bidang perjanjian internasional dan ekstradisi;g.penyiapan pertimbangan Menteri Sekretaris Negara kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah;i.

pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum atas permasalahan hukum;j.

penyusunan pendapat hukum atas gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara serta permohonan hak uji materiil;k.pemberian nomor Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden;l. pendistribusian produk Undang-Undang, Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah;m. publikasi dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan; dann. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri SekretarisNegara.Pasal 804Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri atas:a. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian;b. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik danKesejahteraan Rakyat; dan c. Asisten Deputi Hukum.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 264 -Pasal 805Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian RUU (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPU), dan Rancangan Peratuan Pemerintah (RPP), penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, otentifikasi Undang- Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.Pasal 806Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal805, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan RUU di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;b. pelaksanaan analisis dan penyelesaian RUU, RPERPU, danRPP di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;c.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;d. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;e. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan PeraturanPresiden di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;f.otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;g. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, dan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri; danh. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangPerundang-undangan.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 265 -Pasal 807Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian terdiri atas:a. Bidang Moneter dan Jasa Keuangan;b. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;c. Bidang Prasarana dan Tata Ruang;d. Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 808Bidang Moneter dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non bank.Pasal 809Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal808, Bidang Moneter dan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan penyelesaian izin prakarsa penyusunan RUU di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non bank;b. pelaksanaan analisis dalam rangka penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non bank;c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non bank;d. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non bank;e.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non bank; danMENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 266 -f.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,dan Peraturan Pemerintah di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non bank.Pasal 810Bidang Moneter dan Jasa Keuangan terdiri atas:a. Subbidang Moneter; danb. Subbidang Jasa Keuangan.Pasal 811(1)Subbidang Moneter mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, perbendaharaan negara, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, perpajakan, tarif, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.(2)Subbidang Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang penyelenggaraan dan pengawasan perbankan, perasuransian, modal ventura, dana pensiun, reksadana, dan lembaga keuangan non bank.Pasal 812Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 267 -Pasal 813Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal812, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan RUU di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;b. pelaksanaan analisis dalam rangka penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;d. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan PeraturanPresiden di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;e.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; danf.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.Pasal 814Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:a. Subbidang Sumber Daya Alam; dan b. Subbidang Lingkungan Hidup.Pasal 815(1) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang sumber daya alam.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 268 -(2)Subbidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang lingkungan hidup.Pasal 816Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang prasarana dan tata ruang.Pasal 817Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal816, Bidang Prasarana dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan penyelesaian izin prakarsa penyusunan RUU di bidang prasarana dan tata ruang;b. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP di bidang prasarana dan tata ruang;c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang prasarana dan tata ruang;d. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan PeraturanPresiden di bidang prasarana dan tata ruang;e.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang prasarana dan tata ruang; danf.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di bidang prasarana dan tata ruang.Pasal 818Bidang Prasarana dan Tata Ruang terdiri atas:a. Subbidang Prasarana; dan b. Subbidang Tata Ruang.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 269 -Pasal 819(1)Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang prasarana.(2)Subbidang Tata Ruang mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang tata ruang.Pasal 820Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian RUU, RPERPU, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah serta penyusunan pendapat hukum di bidang perindustrian, perdagangan, dan badan usaha.Pasal 821Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal820, Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan RUU di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha;b. pelaksanaan analisis dalam rangka penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha;c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha;MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 270 -d. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha;e.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha; danf.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang,Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha.Pasal 822Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha terdiri atas:a. Subbidang Perindustrian dan Perdagangan; dan b. Subbidang Badan Usaha.Pasal 823(1)Subbidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan pasar modal, hak cipta, paten, merek, lisensi, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lainnya.(2)Subbidang Badan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, serta penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang koperasi, badan usaha milik negara, perseroan terbatas, firma, komanditer dan badan usaha lainnya, yayasan, badan hukum milik negara serta kelembagaan usaha perasuransian, perbankan, modal ventura, dana pensiun, reksadana serta sektor usaha lainnya.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 271 -Pasal 824Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat.Pasal 825Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal824, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik danKesejahteran Rakyat menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan dalam RUU di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat;b. pelaksanaan analisis dan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat;c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat;d. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat;e.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat;MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 272 -f.

otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat;g. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik, pemerintahan daerah, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, dan kesejahteraan rakyat; danh. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi BidangPerundang-undangan.Pasal 826Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik danKesejahteraan Rakyat terdiri atas:a.Bidang Politik dan Pemerintahan Daerah;

b.Bidang Pertahanan, Keamanan, Hukum, dan HakAsasi

Manusia;

c.Bidang Aparatur Negara;

d.Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan

e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 827Bidang Politik dan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang politik dan pemerintahan daerah.Pasal 828Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal827, Bidang Politik dan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi:

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 273 -a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan penyelesaian izin prakarsa penyusunan RUU di bidang politik dan pemerintahan daerah;b. pelaksanaan analisis dan penyelesaian RUU, RPERPU, danRPP di bidang politik dan pemerintahan daerah;c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang politik dan pemerintahan daerah;d. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan PeraturanPresiden di bidang politik dan pemerintahan daerah;e.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang politik dan pemerintahan daerah; danf.

evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik dan pemerintahan daerah.Pasal 829Bidang Politik dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:a. Subbidang Politik; danb. Subbidang Pemerintahan Daerah.Pasal 830(1)Subbidang Politik mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, dan penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik.(2)Subbidang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, dan penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang pemerintahan daerah.Pasal 831

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 274 -Pasal 831Bidang Pertahanan, Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia.Pasal 832Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal831, Bidang Pertahanan, Keamanan, Hukum, dan Hak AsasiManusia menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan RUU di bidang pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia;b. pelaksanaan analisis dan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP di bidang pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia;c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia;MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 275 -d.penyiapan pertimbangan terhadapRancangan Peraturan

Presiden di bidang pertahanan,keamanan, kepolisian,

penanggulangan keadaan bahayadan keadaan darurat,

kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan,keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia;e.penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia; danf.evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia.Pasal 833Bidang Pertahanan, Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:a. Subbidang Pertahanan dan Keamanan; dan b. Subbidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.Pasal 834(1)Subbidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 276 -(2)Subbidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, dan penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, keimigrasian, pemasyarakatan, badan peradilan, hukum, dan hak asasi manusia.Pasal 835Bidang Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang- Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, keanggotaan lembaga negara lainnya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lembaga- lembaga negara.Pasal 836Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal835, Bidang Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:a.pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan RUU di bidang kesejahteraan pegawai;b. pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, keanggotaan lembaga negara lainnya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara;c. pelaksanaan analisis dan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepe- gawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, keanggotaan lembaga negara lainnya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara;d. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, keanggotaan lembaga negara lainnya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara;MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 277 -e. penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, keanggotaan lembaga negara lainnya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara;f.

penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan RUU, RPERPU, dan RPP di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, keanggotaan lembaga negara lainnya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara; dang. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, keanggotaan lembaga negara lainnya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara.Pasal 837Bidang Aparatur Negara terdiri atas:a. Subbidang Sumber Daya Manusia Aparatur; dan b. Subbidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.Pasal 838(1)Subbidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, dan penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, dan keanggotaan lembaga negara lainnya.(2)Subbidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan RUU, RPERPU, dan RPP, dan penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara.MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA- 278 -Pasal 839Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian RUU, RPERPU, dan RPP, penyiapan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang- Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyusunan pendapat hukum di bidang pendidikan, agama, kepariwisataan, r