BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

JUAL BELI MOBIL Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01, RW 02, No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Marketing manager Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA yang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03, RW 04, No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Karyawan Swasta Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah se-pakat untuk mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 Pihak Pertama akan menjual mobil kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua sudah bersedia membeli mobil dari Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis mobil/merek : xxxx Tahun perakitan : 2008 Nomor mesin : XXXX Nomor polisi : XXXX Warna mobil : Biru

Pasal 2 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harga mobil yang diperjualbelikan di dalam perjanjian jual-beli ini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Pihak Kedua bersedia membayar biaya-biaya lain, seperti bea balik nama, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Jasa Raharja SWPD dan asuransi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 3 Pembayaran harga mobil dan biaya-biaya lain sebagaimana sudah disebutkan di Pasal 2 ayat (2) di atas dilakukan secara tunai pada saat perjanjian jual-beli ini ditandatangani kedua belah pihak. Pasal 4 Pihak Pertama akan menyerahkan mobil kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara diantar oleh Pihak Pertama ke alamat Pihak Kedua paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah perjanjian jual-beli ini ditandatangani kedua belah pihak. Pasal 5 1. Pihak Pertama memberikan garansi selama 1 (satu) tahun sejak mobil tersebut diserahkan kepada Pihak Kedua. 2. Selama masa garansi, Pihak Kedua bebas mengganti sebagian atau seluruh onderdil, bagian mobil, termasuk mesin mobil yang rusak baik sebagian maupun seluruhnya. Pasal 6 1. Pihak Pertama bertanggung jawab mengantar mobil ter-sebut ke alamat Pihak Kedua. Jika ada kerusakan dan/ataukehilangan mobil tersebut selama perjalanan ke alamat Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. 2. Pihak Pertama bertanggung jawab memperbaiki kerusak-an mobil tersebut selama masa garansi, kecuali kerusakan-kerusakan karena kelalaian dari Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran dari Pi-hak Kedua secara tunai saat perjanjian ini ditandatangani. 4. Pihak Kedua bertanggung jawab melakukan pembayaran seperti yang telah ditetapkan di perjanjian jual-beli ter-sebut dengan Pihak Pertama. Pembayarannya dilakukan secara tunai. 5. Selama masa garansi, Pihak Kedua berhak memperoleh pelayanan untuk perbaikan mobil yang dimaksudkan da-lam perjanjian jualbeli ini.

Pasal 7 Apabila sampai jatuh tempo yang ditetapkan, Pihak Pertama tidak dapat mengirimkan mobil tersebut pada waktunya, sedang hal ini tidak dikarenakan force majeure (hal-hal di luar kekuasaan Pihak Pertama) maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap-tiap hari dengan maksimum Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran Pihak Pertama, kecuali jika keterlambatan ini disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua sehingga Pihak Pertama tidak diwajibkan membayar denda. Pasal 8 1. Pihak Pertama menjamin bahwa kendaraan tersebut ada-lah miliknya sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyainya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan dengan cara bagaimana pun juga kepada orang atau pihak lain. 2. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segalatuntutan Pihak Ketiga berkaitan dengan status kepemilik-an mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian jual-beli ini. Pasal 9 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Per-tama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal-kan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 10 Perjanjian jual-beli ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai dengan tanggal tiga, bulan satu, tahun dua ribu sebelas (03-01-2011).

Pasal 11 1. Apabila muncul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian ini dan atau hal-hal lain yang belum tercantum di dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mu-fakat oleh kedua belah pihak. 2. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musya-warah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu atau kedua belah pihak maka keduanya akan menempuh jalur hukum dan oleh karena itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih tempat tinggal yang tetap dan se-umumnya di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 12 Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak PertamaMaterai

Pihak Kedua Budi

Amin Saksi-Saksi: 1. Siti 2. Rudi

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 1. Amin, Sarjana Ekonomi, swasta bertempat tinggal di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Penjual.

2. Budi, Sarjana Hukum, swasta, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pembeli. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tanah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Letak dan Luas Tanah Penjual menerangkan bahwa berdasarkan akta-akta tanggal xxxx nomor xxxx yang dibuat di hadapan Natalia, S.H., notaris di Jakarta, Penjual menguasai sebidang tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di : Wilayah : Jakarta Timur Kecamatan : Jatinegara Kelurahan : Bidaracina RW : 09 RT : 02 Tanah sebagaimana dimaksud letaknya adalah menurut gambar situasi bermeterai cukup yang batas-batasnya telah di-tentukan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan di-lekatkan pada perjanjian ini. Pasal 2 : Kehendak Para Pihak Penjual bermaksud untuk menjual tanah tersebut kepada pihak Pembeli dan Pembeli bermaksud untuk membelinya dari Penjual. Pasal 3 : Harga Pembeli dan Penjual sepakat bahwa harga tanah ditetap-kan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi atau Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk 5000 meter persegi. Pasal 4 : Biaya Akta dan Balik Nama Pembeli dan Penjual sepakat bahwa harga tanah sebagai-mana tersebut pada pasal 3 di atas tidak termasuk biaya akta jual beli dan balik nama sertifikat atas nama pihak Pembeli. Biaya-biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh Pembeli.

Pasal 5 : Cara Pembayaran 1. Pembayaran harga tanah oleh Pembeli kepada Penjual sebagaimana disebut pada pasal 3 perjanjian ini dilakukan se-cara bertahap. 2. Jumlah pembayaran setiap tahapan ditetapkan sebagai be-rikut: a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saat perjanjian ini ditanda-tangani dan perjanjian ini sebagai tanda penerimaannya. b. Pembayaran tahap Kedua sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan dibayarkan pada tanggal satu bulan dua tahun dua ribu sepuluh (01-02-2010) yang dibayarkan dengan cara di-transfer melalui nomor rekening Penjual pada Bank ABC No. xxxx. c. Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal satu bulan tiga tahun dua ribu sepuluh (01-03-2010) yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Penjual pada bank ABC No. xxxx. d. Pembayaran tahap keempat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal satu bulan empat tahun dua ribu sepuluh (01-04-2010) yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Penjual pada bank ABC No. xxxx. Pasal 6 : Penyerahan Tanah 1. Penjual menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud da-lam perjanjian ini akan diserahkan kepada Pembeli dalam keadaan kosong, selambat-lambatnya tanggal sebelas bulan satu tahun dua ribu sepuluh (11-01-2010). 2. Apabila Penjual tidak menyerahkan tanah tersebut kepada Pembeli pada waktu yang ditentukan sesuai dengan per-janjian ini, maka Penjual telah dianggap melakukan ke-lalaian, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi, maka pihak Penjual dikenakan denda setiap hari sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan atas jumlah uang yang telah diterima olehnya dari pihak Pembeli terhitung sejak uang tersebut diterima oleh Penjual.

3. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam perjanjian ini tanah yang diperjanjikan dalam jual beli ini tidak diserahkan dalam keadaan kosong, maka dengan lewatnya waktu tersebut Pembeli berhak untuk melakukan berbagai upaya untuk mengosongkan tanah tersebut atas biaya Penjual. 4. Dengan diterimanya jumlah uang oleh Penjual dari Pem-beli sesuai dengan harga tanah yang diperjanjikan dalam jual beli ini, maka Penjual tidak berhak lagi dan dilarang untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan segala tindakan pemindah-tanganan tanah tersebut yang dilaku-kan oleh pihak Penjual adalah tidak sah dan batal menurut hukum. Pasal 7 : Status Hukum Kepemilikan Tanah 1. Penjual menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah benar-benar miliknya sendiri dan hanya Penjual yang berhak penuh untuk menjualnya; 2. Penjual menyatakan bahwa tanah yang dimaksudkan da-lam perjanjian ini tidak tersangkut sesuatu perkara atau sengketa, tidak sedang menjadi obyek sitaan, baik yang be-rupa sitaan Penjualan maupun sitaan penjagaan dan tidak sedang dibebani suatu jaminan hutang; 3. Penjual menjamin bahwa sejak saat perjanjian ini dibuat maupun di kemudian hari Pembeli tidak akan mendapat suatu tuntutan dari pihak siapa pun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut. Pasal 8 : Bukti Kepemilikan 1. Penjual menjamin Pembeli bahwa tanah yang diperjanji-kan dalam jual beli ini telah mempunyai sertifikat hak milik sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.

2. Apabila di kemudian hari terbukti sertifikat hak milik atas tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum per-tanahan di Indonesia maka perjanjian ini menjadi batal. Pasal 9 : Pembatalan Perjanjian 1. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Perjanjian ini dapat dibatalkan apabila ketentuan pasal 8 ayat (1) perjanjian ini ti-dak dipenuhi oleh Penjual. 2. Pembatalan perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat 2 cukup dinyatakan dengan suatu surat tercatat yang disampaikan kepada Penjual dalam hal ini kedua belah pihak melepaskan segala ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. 3. Apabila perjanjian ini menjadi batal karena menurut ke-tentuan seperti yang diuraikan di atas, maka Penjual harus mengembalikan jumlah uang yang telah diterima olehnya dari pihak Pembeli dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal pembatalan perjanjian oleh pihak Pembeli. 4. Apabila perjanjian ini menjadi batal karena alasan apapun juga, sehingga pihak Penjual harus mengembalikan jumlah uang yang telah diterimanya kepada Pembeli, maka jumlah uang itu dengan ini diakui oleh Penjual sebagai hutangnya kepada Pembeli. 5. Penjual juga dikenakan bunga atas seluruh uang yang telah diterimanya sebesar 1% (satu persen) setiap hari terhitung dari hari diterimanya pembatalan sampai pada hari dibayarnya kembali jumlah uang tersebut. Pasal 10 : Waktu Penandatanganan Akta Akta jual beli tanah sebagaimana dimaksudkan dalam per-janjian ini harus sudah ditandatangani selambat-lambatnya di-lakukan pada tanggal xxxx. Pasal 11 : Balik Nama Apabila proses pembalikan nama pada sertifikat dari nama Penjual menjadi nama Pembeli belum selesai dilakukan pada-hal Pembeli sudah membayar lunas harga tanah yang di-perjanjikan dalam perjanjian jual beli ini maka Pembeli untuk dan atas nama Penjual menjalankan segala hak dengan nama apapun juga yang ada pada dan/atau yang dapat dijalankan oleh Penjual sebagai yang menguasai tanah tersebut, tidak ada yang dikecualikannya, akan tetapi semuanya itu atas tanggungan dan risikonya pihak yang menjalankan hak-haknya itu, dengan membebaskan pihak Penjual dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai tindakan-tindakan itu.

Pasal 12 : Surat Kuasa Penjual dan Pembeli sepakat bahwa semua surat kuasa yang berhubungan dengan perjanjian jual beli ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini dan tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena alasan-alasan apapun juga. Pasal 13 : Penyelesaian Sengketa 1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas isi perjanjian ini antara Penjual dan Pembeli dan/atau tidak atau belum di-atur dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Penjual dan Pembeli sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 14 : Domisili Hukum Pembeli dan Penjual dalam kaitannya dengan perjanjian ini memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak ber-ubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 15 : Penutup Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai yang cukup, dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Penjual Amin Pembeli Budi

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Amin, bertempat tinggal di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, selanjutnya akan disebut pula Pihak Pertama. 2. Budi, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya akan disebut pula Pihak Kedua. Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Natalia S.H., notaris, lebih dahulu dengan ini menerangkan: Bahwa menurut akta jual beli tertanggal xxx no. xxx yang telah dibuat di hadapan Mitha S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Jakarta Barat, yang bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, notaris, Pihak Pertama telah membeli dari tuan Edi, bertempat tinggal di Jl. Elang RT 09 RW 10 No. 25, Jakarta Utara; Sebidang tanah hak milik, persil no. xxx, kohir no. xxx, luas-nya kurang lebih 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi), terletak di Tegal Alur, kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan batas-batas sebagai berikut : Utara Timur Selatan Barat : Jl. Menceng raya : Jl. Trisula : Rumah Bpk. Romanus : Rumah Bpk. Raimundus

berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jl. Trisula, No. 23. Bahwa segera setelah Tanah dan rumah tersebut dibalik nama dan tertulis atas nama Pihak Pertama menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kepala Sub Direktorat Agraria Jakarta Barat, Pihak Pertama akan menjual kepada Pihak Kedua, yang menerangkan secara demikian akan membeli dari Pihak Pertama tanah dan rumah tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah

No. xxx tahun xxxx. Berhubung dengan apa yang telah diterang-kan (diberitahukan) lebih dahulu itu, para penghadap selanjut-nya menerangkan, bahwa para pihak telah bersepakat untuk, atas risiko dan tanggung jawab para pihak sendiri, mengadakan perjanjian sebagai berikut : Pasal 1 Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk menjual kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikat diri pula akan membeli dari Pihak Pertama: Sebidang tanah hak milik, persil nomor xxxx, kohir no. xxxx, luasnya kurang lebih 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi), terletak di Tegal alur, kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut, segera setelah tanah dan rumah tersebut dibalik nama dan tertulis atas nama Pihak Pertama menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kepala Sub Direk-torat Agraria Jakarta Barat, dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan untuk suatu jual beli tanah dan rumah, hal mana telah diketahui oleh para pihak, antara lain/ditambah dengan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. bahwa jual beli tanah dan rumah tersebut akan dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. bahwa harga tanah dan rumah tersebut oleh kedua belah pihak telah ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dari jumlah uang mana oleh Pihak Pertama diakui telah diterimanya dari Pihak Kedua sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum penandatanganan akta ini sebagai pembayaran di muka (voorschot), untuk penerimaan jumlah uang itu akta ini oleh kedua belah pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kuitansinya yang sah, sedangkan sisanya atau sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi akan di-lunasi pada saat penandatanganan akta jual beli yang ber-sangkutan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang;

c. bahwa Pihak Pertama menjamin tanah dan rumah tersebut tidak dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tang-gungan untuk suatu piutang atau diberati dengan/secara apapun, pula tidak sedang dalam sengketa, sehingga Pihak Kedua tidak akan mendapat gugatan atau tuntutan dari siapa pun mengenai tanah atau rumah tersebut; d. bahwa semua bea dan biaya (ongkos) sampai selesainya balik nama tanah dan rumah tersebut atas nama Pihak Kedua menjadi tanggungan dan akan dibayar oleh Pihak Pertama Pasal 2 Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk mengalihkan lagi kekuasaan ini ke-pada orang lain atau suatu badan (substitutie). KHUSUS : a. untuk melaksanakan jual beli tanah dan rumah tersebut antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah segera setelah tanah dan rumah ter-sebut dibalik nama dan tertulis atas nama Pihak Pertama menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kepala Sub Direktorat Agraria Jakarta Barat dan setelah harga persil tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama; dan b. untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau mengadakan perubahan-perubahan dalam akta ini, yang menurut pen-dapat instansi yang berwajib (berwenang) diperlukan. Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, yang diberi kuasa boleh (berhak untuk) menghadap kepada siapa dan di mana pun guna memberikan keterangan-keterangan, meng-ajukan surat-surat permohonan dan segala surat lainnya, me-nandatangani, menyelesaikan dan selanjutnya melakukan se-gala tindakan yang dianggap baik dan perlu oleh yang diberi kuasa tanpa pengecualian.

Semua kekuasaan tersebut adalah kekuasaan-kekuasaan tetap yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditetapkan dalam undang-undang atau menurut peraturan hukum serta menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kekuasaan-kekuasaan ter-sebut di atas. Dalam melakukan kekuasaan tersebut di atas yang diberi kuasa dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa.

Pasal 3Pihak Pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikat diri : a. untuk, selama jual beli tanah dan rumah tersebut belum dilaksanakan, secara bagaimanapun tidak akan menjamin-kan dan atau mengalihkan/melepaskan hak atas tanah dan rumah tersebut kepada pihak lain, selain pada Pihak Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas; dan b. untuk mengikhtiarkan (mengusahakan) agar tanah dan rumah tersebut secepat mungkin dibalik nama dan tertulis atas nama Pihak Pertama menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kepala Sub Direktorat Agraria Jakarta Barat, sehingga jual beli tanah dan rumah tersebut dalam waktu singkat dapat dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwajib (berwenang). Pasal 4 Penyerahan dari tanah dan rumah tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dalam keadaan kosong (tidak dihuni/ditempati) seluruhnya dengan kunci-kuncinya, segera setelah penandatanganan akta jual beli yang bersangkutan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang itu. Pasal 5 Biaya untuk akta ini menjadi tanggungan dan akan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 6 Sesuai dengan peraturan hukum, perjanjian ini berlaku pula bagi para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia. Pasal 7 Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan se-gala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Barat. Pasal 8 Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin Saksi 1. Siti 2. Rudi Pihak Kedua Budi

Notaris Natalia, S.H.

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN SECARA ANGSURAN (1) Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kantor Pihak Kedua antara pihak-pihak : 1. Nama Tempat/tgl Lahir Alamat : Amin : Alastua, 22 November 1980 : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat

Pekerjaan : Wiraswasta Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama 2. Nama Tempat/tgl Lahir Alamat : Budi : Jakarta, 20 Januari 1980 : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Pekerjaan : Wiraswasta Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama telah menjual tanah berikut dengan bangunannya ukuran : 400 m2 (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: Batas sebelah Barat Batas sebelah Timur Batas sebelah Selatan Batas sebelah Utara Perjanjian ini dilakukan berikut: : Jl. Adhikarya : Rumah Bpk. Suharto : Kantor Pos : Jl. Duren III dengan aturan dan ketentuan se-bagai

Pasal 1 1. Masa berlaku perjanjian 2 (dua) tahun, mulai tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) dan berakhir pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas (03-012012) atau berakhir dengan pembayaran/pelunasan. 2. Masa berlaku perjanjian sesuai dengan ayat 1 (satu) pasal ini, dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk AMANDEMEN. Pasal 2 1. Pihak Pertama berhak menerima uang dari Pihak Kedua, sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) sebagai harga dari penjualan tanah dan bangunan tersebut. 2. Pihak Kedua akan melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut dengan cara angsuran (cicilan). 3. Hak pemilikan atas tanah berikut bangunan merupakan hak Pihak Pertama selama proses pembayaran belum lunas. Pasal 3 Besarnya uang cicilan untuk selama waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) sebesar:

Cicilan I

: Rp 44.000.000,00 pada tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010). Cicilan II : Rp 16.000.000,00 pada tanggal satu bulan enam tahun dua ribu sebelas (01-06-2011). Cicilan III : Rp 6.000.000,00 pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas (03-01-2012). Jumlah Total : Rp 66.000.000,00 Pasal 4 1. Pihak Kedua mempunyai hak untuk menggunakan tanah berikut bangunannya (objek) selama proses cicilan berjalan. 2. Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya-biaya lis-trik dan biaya lain-lain selama proses penyelesaian cicilan berjalan. Pasal 5 Pihak Pertama tidak dibenarkan mengalihkan hak atas tanah berikut bangunannya, selama proses cicilan berjalan (belum lunas). Pasal 6 Pihak Kedua dilarang menjual, menjaminkan dan/atau mengalihnamakan hak atas tanah berikut bangunannya (objek) selama proses pembayaran belum selesai (lunas). Pasal 7 1. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan per-selisihan yang berkaitan dengan perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Bilamana musyawarah tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam surat menyurat antara kedua belah pihak yang selanjutnya disetujui oleh kedua belah pihak, menjadi satu kesepakatan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 9 Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak Kedua, Budi Saksi-saksi : 1. Siti 2. Rudi Pihak Pertama, Amin

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN SECARA ANGSURAN (2) Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di kantor notaris Natalia, S.H., oleh dan antara pihak-pihak: 1. Nama : Amin Tempat/ Tgl. Lahir : Flores, 2 Desember 1969 Alamat : Jl. Jaya Rt 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Karyawan Swasta Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama 2. Nama : Budi Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 3 Desember 1965

Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Pekerjaan : Karyawan Swasta Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua Pihak Pertama telah menjual tanah berikut dengan bangunannya dengan ukuran : 120 m 2 (seratus dua puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara : Jln Menceng sebelah timur : Jln Trisula sebelah selatan : Rumah Bpk. Romanus sebelah barat : Rumah Bpk. Raimundus yang berlokasi di Jalan Trisula, No. 23 Tegal Alur, wilayah Cengkareng kepada Pihak Kedua dengan cara pembayaran secara kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 1. Masa berlaku perjanjian ini mulai tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh dan berakhir pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas atau berakhir dengan pembayaran/pelunasan. 2. Masa berlaku perjanjian sesuai dengan ayat 1 (satu) pasal ini, dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk AMANDEMEN. Pasal 2 1. harga tanah dan bangunan yang dimaksud adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Besarnya uang angsuran untuk selama waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) sebesar: Angsuran I : Rp 40.000.000,00 ,dibayar pada tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010). Angsuran II : Rp 20.000.000,00 ,dibayar pada tanggal satu bulan tujuh tahun dua ribu sepuluh (01-07-2010). Angsuran III : Rp 20.000.000,00 ,dibayar pada tanggal satu bulan tiga tahun dua ribu sebelas (01-03-2011). Angsuran IV : Rp 20.000.000,00 , dibayar pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas (03-01-2012). Jumlah total Rp 100.000.000,00

Semua pembayaran yang telah dilakukan di atas dibuktikan dengan KUITANSI KHUSUS. Pasal 3 1. Hak kepemilikan atas tanah dan bangunan merupakan hak Pihak Pertama selama proses pembayaran belum selesai atau lunas. 2. Pihak Kedua memiliki hak untuk menguasai tanah dan bangunannya yang bertempat di Jalan Trisula, No. 23 Tegal Alur, wilayah Cengkareng selama proses angsuran berjalan sesuai dengan pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) perjanjian ini. 3. Pihak Kedua wajib membayar biaya-biaya listrik dan biaya lainlain selama proses penyelesaian angsuran ber-jalan. Pasal 4 Pihak Pertama tidak dibenarkan mengalihkan, dan atau menjual tanah beserta bangunannya tersebut, selama proses angsuran berjalan (belum lunas), sebagaimana tersebut pada pasal 1 perjanjian ini kepada pihak lain. Pasal 5 1. Apabila ada perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah seperti tersebut di ayat 1 (satu) pasal ini tidak menghasilkan sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 6 1. Apabila objek perjanjian rusak atau hilang yang disebab-kan oleh bencana alam seperti tsunami, angin ribut, kebakar-an, gempa bumi, atau force majeure lainnya maka perjanjian ini berakhir segera dan kedua belah pihak sepakat untuktidak saling menuntut haknya masing-masing. 2. Jika kerusakan dan kehancuran objek perjanjian yang di-akibatkan oleh bencana alam itu tidak seluruhnya maka kedua belah pihak akan membuat kesepakatan baru.

Pasal 7 Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian ini akan disampaikan melalui surat antara kedua belah pihak yang selanjutnya disetujui oleh kedua belah pihak, menjadi suatu kesepakatan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini. Pasal 8 Demikian perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk selanjutnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak Pertama Amin Pihak Kedua Budi Notaris Natalia, S.H.

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta. Berhadapan dengan saya, Natalia, S.H., notaris yang berkedudukan di wilayah Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. 1. Amin, beralamat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat. 2. Budi, beralamat di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat. Para penghadap menerangkan, dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang jika hal ini masih diperlukan, bahwa Amin tersebut, yang selanjutnya akan disebut juga Pihak Pertama.

Dengan ini menjual/mengoperkan kepada Budi yang se-lanjutnya akan disebut juga Pihak Kedua. Yang menerangkan telah membeli dan mengoper dari Pihak Pertama : a. sebuah bangunan rumah tinggal terbuat dari atap genting, lantai ubin, dinding tembok, berikut urut-urutannya. b. segala hak yang ada pada dan atau dapat dijalankan oleh Pihak Pertama atas tanah di mana bangunan tersebut didirikan berikut pekarangannya, terletak di perumahan Citra Raya Boulevard, blok C, persil No. xxx, dengan luas lebih kurang 250 m 2 (dua ratus lima puluh meter persegi), demikian menurut surat izin yang untuk menggunakan tanah, dikeluarkan oleh Ketua Badan Pertanahan wilayah Tangerang, tertanggal xxxx No. xxx, terdaftar atas nama tuan Edi. Bahwa Pihak Pertama adalah yang berhak atas apa yang diuraikan di atas, karena dibangun sendiri menurut surat izin bangunan tertanggal Tangerang, xxxx No. xxx, dan berdasarkan akta jual beli dari tuan Edi dengan akta tertanggal xxxx No. xxx yang dibuat di hadapan Mitha, S.H., notaris di Tangerang, salinan yang bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, notaris. Penjualan dan pembelian ini menurut keterangan para penghadap dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama seluruhnya sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang itu penghadap tuan Amin tersebut dengan ini memberi pelunasannya, sehingga akta ini berlaku juga sebagai kuitansi untuk penerimaan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu, dan selanjutnya dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut : Pasal 1 Segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau yang diderita dengan apa yang dijual/dioper dengan akta ini mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.

Pasal 2 Apa yang dijual/dioperkan dengan akta ini berpindah ke tangan Pihak Kedua dalam keadaan nyata pada hari ini, dan mengenai hal ini Pihak Kedua tidak akan mengadakan tuntutan apa pun juga terhadap Pihak Pertama baik mengenai perbedaan tentang ukuran atau batasbatas pekarangan, cacat-cacat lainnya yang terlihat atau tidak terlihat harus diserahkan dalam keadaan kosong seluruhnya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal sebelas bulan satu tahun dua ribu sepuluh (11-01-2010), kecuali bilamana Pihak Pertama sebelum melakukan haknya membeli kembali seperti yang diuraikan dalam Pasal 5 di bawah ini. Pasal 3 Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dijual dan dioperkan dengan akta ini, adalah benar miliknya Pihak Pertama, bebas dari sitaan dan tidak dipertanggungkan dengan cara apa pun juga, tidak dijual kepada orang lain dan tentang hal itu baik sekarang maupun di kemudian hari Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan apa pun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dijual/dioperkan dengan akta ini dan oleh karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan apa pun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut di atas. Pasal 4 Pihak Pertama menjamin pada Pihak Kedua tentang ada-nya hakhak yang dimaksud di atas jika ternyata bahwa hak-hak tersebut tidak ada maka penjualan dan pembelian ini dengan sendirinya menjadi batal menurut hukum dan dalam keadaan demikian kedua belah pihak sepanjang perlu melepas-kan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 5 Pihak Pertama berhak membeli kembali apa yang dijual/dioperkan dengan akta ini dalam waktu 6 (enam) bulan ter-hitung mulai tanggal hari ini, paling lambat pada tanggal tiga bulan tujuh tahun dua ribu sepuluh (03-07-2010) dengan membayar kembali harga penjualan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di atas. Apabila Pihak Pertama tidak menggunakan haknya untuk membeli kembali dalam jangka waktu tersebut, Pihak Kedua secara mutlak menjadi pemilik dari apa yang dibelinya dengan akta ini.

Pasal 6 Biaya akta ini dan segala biaya yang harus dikeluarkan berhubungan dengan penjualan/pembelian ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Bilamana pada tanggal sebelas bulan satu tahun dua ribu sepuluh (11-01-2010) Pihak Pertama belum juga menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada Pihak Kedua, maka terhitung mulai tanggal dua belas bulan satu tahun dua ribu sepuluh (12-01-2010) Pihak Pertama dikenakan denda oleh Pihak Kedua sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan yang mana denda wajib dibayar seketika dan sekaligus. Dalam keadaan demikian Pihak Kedua juga berhak dan dengan ini diberi kuasa mutlak oleh Pihak Pertama untuk mengambil bangunan itu dalam keadaan kosong seluruhnya dari Pihak Pertama atau badan/orang lain yang menempatinya, kalau perlu dengan bantuan polisi atas biayanya Pihak Pertama. Pasal 7 Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa mereka -tentang perjanjian ini dan segala akibatnya- memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya di kantor Panitera pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pihak Pertama Amin Pihak Kedua Budi Notaris Natalia, S.H.

Saksi-saksi: 1. Rudi 2. Siti

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Amin Tempat/ tgl Lahir : Jakarta/21 Februari 1989 Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Wiraswasta Selanjutnya disebut Penjual. 2. Nama : Budi Tempat/ tgl Lahir : Jakarta/31 Maret 1988 Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Pekerjaan : Wiraswasta Selanjutnya disebut Pembeli. Penjual dengan ini berjanji untuk menyatakan mengikat-kan diri untuk menjual kepada Pembeli dan Pembeli berjanji dengan menyatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari Penjual berupa sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. xxx Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dan secara rinci tampak pada gambar situasi no. xxx tanggal xxxx, seluas 350 m 2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 270 m 2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), yang untuk selanjutnya disebut Tanah dan Rumah, dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut: Pasal 1 Jual beli Tanah dan Rumah tersebut dilakukan dan disetujui oleh Penjual dan Pembeli dengan total harga Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Harga tanah per meter persegi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga harga tanah seluruhnya Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). 2. Harga bangunan rumah adalah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Pasal 2 1. Pembeli menyatakan bersedia memberikan uang tanda jadi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secaratunai kepada Penjual, pada saat perjanjian ini ditanda-tangani oleh Penjual dan Pembeli dan surat perjanjian ini sebagai tanda terima yang sah. 2. Sisa harga Tanah dan Rumah sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) harus dibayar oleh Pembeli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli. 3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaku-kan dengan cara Pembeli menyetor ke rekening Penjual yakni Bank Mandiri dengan nomor rekening: xxxxx. Pasal 3 1. Penjual menjamin sepenuhnya bahwa Tanah dan Rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah benar-benar milik Penjual sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut. 2. Penjual menyatakan bahwa Tanah dan Rumah yang di-maksud dalam perjanjian ini bebas dari sitaan dari pihak mana pun juga; tidak tersangkut sengketa dengan pihak ketiga; hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain. Pasal 4 1. Penjual menyatakan dan berjanji akan menyerahkan tanah dan rumah yang dimaksudkan dalam perjanjian ini kepada Pembeli dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 4 (em-pat) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli yang penyerahannya bersamaan dengan pe-lunasan seluruh harga tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) perjanjian ini.

2. Penyerahan Tanah dan Rumah yang dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan penyerahan kunci-kunci pintu rumah dan kunci ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ter-sebut. Pasal 5 Penjual menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini maka tanah dan rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini beserta segala keuntungan maupun kerugiannya sepenuhnya menjadi hak milik Pembeli. Pasal 6 1. Biaya pengurusan balik nama tanah dan bangunan yang di-maksud dalam perjanjian ini sepenuhnya adalah atas biaya Pembeli. 2. Dalam proses pengurusan balik nama, Penjual berjanji dan menyatakan bersedia bersama Pembeli menghadap ins-tansiinstansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hal yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari Penjual kepada Pembeli. Pasal 7 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Penjual dan Pembeli sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 8 1. Penjual menyatakan dan bersedia untuk melunasi seluruh kewajibannya berkaitan dengan hak atas tanah dan ba-ngunan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini seperti pajak dan pungutan lainnya sebelum diserahkan kepada Pembeli. 2. Setelah Penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana di-atur pada pasal 4 ayat (1) dan (2) maka segala macam pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pembeli. Pasal 9 Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya Penjual, atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti Penjual wajib mentaati seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Pasal 10 1. Apabila timbul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan per-janjian ini dan atau hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. 2. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musya-warah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu atau kedua belah pihak, maka akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena ini maka Penjual dan Pembeli sepakat memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 11 Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Penjual Amin PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN PEMINDAHAN SERTA PENYERAHAN HAK

Pembeli Budi

Pada hari ini, hari Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, telah diadakan Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak antara: 1. Nama : Amin Usia : 30 tahun Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, se-lanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Usia : 37 tahun Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, se-lanjutnya disebut Pihak Kedua. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang apabila hal tersebut masih diperlukan, Pihak Pertama dengan ini menyerah-kan dan memindahkan hak atas tanah dan sebuah bangunan rumah tinggal berikut turut-turutannya kepada Pihak Kedua. Dan, Pihak Kedua tersebut menerangkan telah me-nerima penyerahan hak atas tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut dari Pihak Pertama, berikut segala hak yang ada pada dan atau dapat dijalankan oleh Pihak Pertama atas tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut yang mungkin diperoleh di kemudian hari. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Damai no. 3, Kelurahan Amanah Kecamatan Halimun Kotamadya/Kabupaten Larung, seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebelah:

-

Utara Timur Selatan Barat

: Kantor Pos : Jalan Damai : Jalan Kancil : SD Amanah I

Bahwa Pihak Pertama berhak atas tanah dan bangunan rumah tersebut berdasarkan: 1. Surat Keputusan Direktur Tata Bangunan Tertanggal xxx Nomor xxx tentang Tanah. 2. Surat Perjanjian Sewa Beli tertanggal xxx Nomor xxx. Pihak Kedua menerangkan dengan ini telah mengada-kan pengecekan/penelitian pada instansi-instansi yang ber-sangkutan, dan semuanya telah jelas, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang bersangkutan mengenai pemindahan hak-hak atas tanah dan bangunan tersebut. Pemindahan Hak dalam Perjanjian ini menurut keterangan para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan, jumlah uang tersebut dibayar seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah perjanjian ini ditandatangani. Dan, untuk penerimaan jumlah uang tersebut, Pihak Pertama akan memberikan kuitansi secara tersendiri. Selanjutnya tentang pemindahan hak tersebut kedua-belah pihak telah sepakat untuk dilangsungkan dan diterima dengan perjanjianperjanjian sebagai berikut: Pasal 1 : Kewajiban Pihak Kedua 1. Segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengan apa yang dipindahkan dan diserahkan haknya dengan Perjanjian ini terhitung mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh Pihak Kedua. 2. Apa yang dipindahkan dan diserahkan haknya dengan Perjanjian ini berpindah ke tangannya Pihak Kedua dalam keadaan nyata pada hari ini. Dan, mengenai keadaan itu Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan apa pun juga terhadap Pihak Pertama baik mengenai perbedaan tentang ukuran atau batas-batas pekarangan dan cacat yang terlihat.

Pasal 2 : Jaminan 1. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua tentang adanya hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, dan bilamana ternyata bahwa hak-hak tersebut tidak ada, maka pemindahan dan penyerahan hak ini dengan sendirinya menjadi batal menurut hukum. Dan, dalam hal demikian kedua belah pihak sepanjang perlu melepaskan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dipindahkan dan diserahkan haknya dalam Perjanjian ini adalah benar haknya Pihak Pertama, bebas dari sitaan, tidak dipertanggungkan dengan cara apa pun juga, belum dijual kepada orang lain. Dan, tentang hal itu baik sekarang maupun di kemudian hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan apa pun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dipindahkan haknya ini. Dan, karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan apa pun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut. Pasal 3 : Kuasa 1. Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak sub-stitusi baik bersama-sama maupun masing-masing 2. Jika Pihak Kedua tidak mendapat izin dari instansi pemberi izin yang berwenang untuk mendapat sesuatu hak atas tanah tersebut, sehingga pemindahan dan penyerahan ini menjadi batal, maka Pihak Kedua dengan ini oleh Pihak Pertama diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali, dengan hak memindahkan kuasa itu un-tuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama Pihak Pertama dengan dibebaskan dari pertang-gungjawaban sebagai kuasa.

Pasal 4 : Biaya Biaya-biaya pembuatan sertifikat atas tanah tersebut di atas pada Instansi yang berwenang serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan pemindahan dan penyerahan hak ini agar sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama Pihak Kedua, semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pasal 5 : Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 6 : Perselisihan Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak ini, para pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesai-kannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 7 : Penutup Demikian Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup. Ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin Pihak Kedua Budi

PERJANJIAN JUAL BELI NASKAH (1) Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Penulis Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Penulis. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Direktur PT. FORSA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA Pustaka yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Penerbit. Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) Penulis dan Penerbit dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual-beli naskah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Obyek Jual Beli 1. Yang menjadi obyek jual beli dalam perjanjian ini adalah naskah karya Penulis; naskah mana Penulis hendak jual kepada Penerbit dan sebagaimana Penerbit telah menyata-kan persetujuannya untuk membeli naskah tersebut. 2. Spesifikasi buku naskah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah sebagai berikut: Judul buku : Kisah Tak Terlupakan Pengarang : Amin Ukuran buku : 15 cm x 23 cm Tebal buku : 300 halaman Pasal 2 : Harga Penerbit bersedia membeli naskah karya Penulis dengan harga sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan demikian Penulis tidak berhak lagi atas seluruh royalti buku tersebut.

Pasal 3 : Pengalihan Hak Dengan dibelinya naskah tersebut oleh Penerbit maka Pe-nulis dengan ini menyatakan menyerahkan kekuasaannya ke-pada Penerbit untuk menerbitkan naskah tersebut dan atau mengalih-bahasakan dalam bahasa yang lain. Pasal 4 : Pembayaran Penerbit telah membayar secara tunai naskah Penulis ter-sebut seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat per-janjian ini ditandatangani dan perjanjian ini sebagai bukti pe-nerimaan uangnya yang sah. Pasal 5 : Jadwal Penerbitan 1. Penerbit berjanji akan menerbitkan dan mengedarkan nas-kah Penulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ini ditandatangani 2. Penundaan Penerbitan, pendistribusian serta peredaran bu-ku oleh Penerbit harus mendapat persetujuan dari Penulis. Pasal 6 : Biaya Penerbitan Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit dalam rangka menerbitkan, mendistribusikan dan mengedarkan naskah Pe-nulis dalam bentuk buku sepenuhnya menjadi tanggungan Penerbit sendiri. Pasal 7 : Hak Ekonomi 1. Sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini seluruh ke-untungan ekonomi (hak ekonomi) dari Penerbitan naskah buku milik Penulis tersebut sepenuhnya menjadi hak Pe-nerbit oleh karena itu Penulis sama sekali tidak berhak meminta imbalan dalam bentuk apa pun juga dari Penerbit. 2. Hak cipta naskah buku tersebut tetap berada pada Penulis dan oleh karena itu nama Penulis tetap dicantumkan se-bagai Penulis buku tersebut. 3. Penulis berjanji tidak akan menerbitkan sendiri dan ataumenyuruh dan atau mengizinkan pihak lain dan atau mem-bantu usaha pihak lain selain Penerbit untuk menerbit-kan naskah tersebut.

Pasal 8 : Jaminan Penulis 1. Penulis menjamin bahwa naskah yang dijual kepada Pe-nerbit benar-benar merupakan hasil karya Penulis sendiri dan tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain. 2. Penulis menjamin bahwa naskah karyanya tidak me-ngandung sesuatu yang dianggap sebagai pencemaran dan atau pemfitnahan terhadap pihak-pihak lain yang dapat merugikan Penerbit. 3. Penulis membebaskan Penerbit dari segala tuntutan pihak lain berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini. Pasal 9 : Larangan Penulis dilarang mengambil kutipan dari naskah pihak lainyang melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam UndangUndang Hak Cipta dan peraturan pelaksana-annya. Pasal 10 : Hak Mengoreksi 1. Penulis berhak mengoreksi, mengurangi, atau menambah naskah tersebut apabila dianggap perlu atau mengubah serta merevisi isi naskah buatannya tersebut apabila diminta oleh Penerbit. 2. Penulis tidak diperkenankan melakukan perubahan atas naskah karyanya yang sudah diset sehingga mengakibatkan kerugian pada Penerbit. 3. Dalam hal Penulis tetap bersikeras melakukan perubahan dan perubahan tersebut dapat merugikan Penerbit, maka seluruh biaya yang timbul akibat perubahan tersebut karenanya menjadi tanggungan Penulis Pasal 11 : Hak Eksklusif Penerbit Secara eksklusif, Penerbit berhak sepenuhnya untuk me-nentukan bentuk, ukuran, jenis kertas halaman isi, jenis kertas sampul, tata letak, tipografi dan desain serta harga jual buku tersebut.

Pasal 12 : Bukti Penerbitan 1. Penerbit berkewajiban menyerahkan kepada Penulis 10 (sepuluh) eksemplar buku tersebut sebagai bukti bahwa buku tersebut telah diterbitkan oleh Penerbit. 2. Dalam hal buku tersebut dicetak ulang oleh Penerbit, maka setiap cetak ulang Penerbit berkewajiban untuk me-nyerahkan bukti cetak ulang tersebut sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Penulis. Pasal 13 : Rabat Khusus Dalam hal Penulis hendak membeli sendiri buku ciptaan-nya, Penulis berhak mendapat rabat khusus sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga buku setelah ditambah PPN sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 14 : Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila timbul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan per-janjian ini dan atau hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan se-cara kekeluargaan melalui musywarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. 2. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musya-warah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu atau kedua belah pihak, maka akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena itu maka Penulis dan Penerbit sepakat memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 15 : Penutup 1. Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penulis dan Penerbit dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. 2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Penerbit Budi Penulis Amin

PERJANJIAN JUAL BELI NASKAH (2) Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di kantor Pihak Per-tama, telah diadakan kesepakatan oleh dan antara: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Manager Pelaksana Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA Kita yang selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Penulis Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli naskah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 Dengan ini Pihak Kedua menjual karyanya berjudul CintaAku dan Diya kepada Pihak Pertama. Naskah tersebut diketik dengan jelas sebanyak rangkap dua dan ditandatangani oleh Pihak Kedua beserta disket naskah berikut satu salinan hasil print out. Hak cipta ada pada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menyerahkan karya tersebut kepada Pihak Pertama un-tuk diterbitkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Pasal 2 1. Pihak Kedua menjamin bahwa ia tidak menyerahkan karyanya tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan. 2. Pihak Kedua menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain. 3. Pihak Kedua menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai peng-hinaan atau fitnahan terhadap pihak lain. 4. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal-hal yang ia jamin dalam hal ayat 1, ayat 2, ayat 3 pasal ini.

Pasal 3 1. Pihak Kedua dilarang membuat karangan lain yang judul dan isinya sama atau judul yang diubah tapi isi sama atau judul sama tapi isi diubah atau dalam bentuk apa pun yang merugikan Pihak Pertama dalam penjualan karya tersebut. 2. Pihak Kedua dilarang menyuruh orang lain menerbitkan atau membantu usaha orang lain untuk menerbitkan karya yang judul dan isinya sama, atau judul yang diubah tetapi isi sama, atau judul sama tetapi isi diubah, atau dalam bentuk apa pun. 3. Selama surat perjanjian ini berlaku, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama melindungi hak cipta intelektual Pihak Kedua yang ada pada kedua belah pihak. Pasal 4 1. Pihak Pertama berhak mengganti judul karya dari Pihak Kedua dengan judul lain yang dianggap lebih komersil. 2. Pihak Pertama menentukan bentuk sampul dan rupa buku serta harga jualnya. Pasal 5 Pihak Pertama membeli karya Pihak Kedua yang tersebut pada pasal 1 seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Pihak Kedua tidak berhak mendapatkan royalti dari Pihak Pertama dari jumlah buku yang terjual. Pasal 6 1. Apabila Pihak Kedua berminat membeli bukunya sendiri, Pihak Kedua berhak mendapatkan rabat sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga jual. 2. Peraturan rabat ini hanya berlaku untuk pembelian lang-sung lewat Pihak Pertama. Pasal 7 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 8 Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan PihakKedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah maka kedua pihak memilih do-misili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk diselesaikan oleh Pengadilan tersebut. Pasal 9 Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan ro-hani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Perjanjian ini dibuat dengan materai cukup, rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Kedua Budi Pihak Pertama Amin

PERJANJIAN JUAL BELI NASKAH (3) Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Penulis (I) Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat Pekerjaan : Penulis (II) Selanjutnya disebut Pihak Kedua. 3. Nama : Cindy Alamat : Jl. Cakung RT 05 RW 06 No. 20, Jakarta Timur Pekerjaan : Editor Dalam hal ini bertindak atas nama Penerbit PT. FORSA, berkedudukan di Jl. Jaya Raya No. 15, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Pihak Ketiga. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pe-nulisan dan jual-beli naskah dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menyelesaikan penulisan naskah buku berjudul Diya Tak Lagi Milikku selama 5 minggu terhitung mulai tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-0-2010) sampai dengan tanggal tujuh bulan dua tahun dua ribu sepuluh (07-02-2010). Naskah asli hasil pe-nulisan Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya diserah-kan kepada Pihak Ketiga untuk diterbitkan. Untuk kepentingan tersebut akan dibuat Surat Perjanjian Penerbitan Buku. Pasal 2 Dalam kerjasama penulisan naskah buku ini, Pihak Ketigamenyerahkan rencana isi buku kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyusun outline tulisan untuk dijadikan pedoman penulisan buku setelah disetujui Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak diperkenankan merombak garis besar tulisan yang telah disetujui oleh Pihak Ketiga, tetapi Pihak Pertama dan Pihak Kedua diperkenankan untuk menambahkan topik-topik lain yang dianggap penting untuk mendukung tulisannya. Pasal 3 Pihak Pertama dan Pihak Kedua mendapatkan uang sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya pem-belian naskah tersebut di atas yang dibayarkan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat naskah diserahkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga. Pembayaran uang sebesar itu akan diberikan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah naskah yang diserah-kan Pihak Pertama dan Pihak Kedua

mendapat persetujuan dari Pihak Ketiga.

Pasal 4 Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban mem-beritahukan kepada Pihak Ketiga apabila penyelesaian naskah-nya tertunda selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penulisan habis atau didenda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan. Pasal 5 Pihak Ketiga akan selalu berhubungan dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama naskah buku tersebut sedang ditulis hingga saat penerbitannya. Apabila selama proses penyuntingan Pihak Ketiga ternyata masih menemukan ada-nya kekurangan informasi maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk melengkapinya. Pasal 6 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal-kan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 7 Setelah naskah buku tersebut siap terbit maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak diperkenankan lagi untuk menambah-kan tulisan apapun dan juga ilustrasi foto/slide film, gambar, dan/atau skema dengan maksud untuk menambahkan atau meralat.

Pasal 8 Surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 3 (tiga), yang asli dibawa oleh Pihak Ketiga dan yang lainnya dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Pihak Pertama) (Pihak Kedua) (Pihak Ketiga) Amin Budi Cindy

PERJANJIAN JUAL BELI NASKAH (4) Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta telah terjadi Perjanjian Jual Beli Naskah oleh dan antara: 1. Nama : Amin Pekerjaan : Direktur Pelaksana Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA yang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Pekerjaan : Penulis Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Para Pihak meneranglan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pihak Kedua setuju menjual dan menyerahkan naskah karyanya yang berjudul Diya itu Aku kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama setuju untuk membeli naskah karya Pihak Kedua tersebut.

Para pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Per-janjian Jual Beli dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 1. Pihak Kedua menjual karyanya yang berjudul Diya itu Aku kepada Pihak Pertama. Naskah tersebut telah diketik rangkap dua serta ditandatangani oleh Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama hak untuk menerbitkan naskah tersebut, dan hak untuk me-nerbitkan naskah tersebut ke dalam bahasa lain, dan untuk menerbitkan terjemahan naskah itu sendiri atau menyuruh pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 2 Pihak Pertama membeli naskah Pihak Kedua, dan mem-bayar secara tunai sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Pasal 3 1. Pihak Pertama berhak menerbitkan dan memperbanyak naskah tersebut setelah perjanjian ini ditandatangani. 2. Hak cipta atas naskah itu tetap berada pada Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama berhak mengganti judul naskah tersebut dengan judul lain yang dianggap lebih komersil, dan Pihak Pertama berhak untuk menentukan bentuk sampul dan warna serta harga jualnya. Pasal 4 1. Pihak Kedua menjamin bahwa naskah tersebut benar-benar merupakan hasil karya Pihak Kedua sendiri dan tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain. 2. Pihak Kedua menjamin bahwa naskah tersebut belumpernah diserahkan kepada pihak manapun selain kepada Pihak Pertama untuk diterbitkan maupun diterjemahkan. 3. Pihak Kedua menjamin bahwa naskah tersebut tidak mengandung sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak mana pun.

4. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 tersebut dalam pasal ini. Pasal 5 1. Pihak Kedua tidak diperbolehkan membuat naskah lain yang judul dan isinya sama, atau judul yang diubah tapi isi sama, atau judul sama tapi isi diubah, atau dalam bentuk apa pun yang merugikan Pihak Pertama dalam penjualan naskah tersebut. 2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan menyuruh orang lain atau membantu usaha orang lain untuk menerbitkan nas-kah yang judul dan isinya sama, atau judul yang diubah tapi isi sama, atau judul sama tapi isi diubah, atau dalam bentuk apa pun. Pasal 6 1. Pihak Kedua berhak mengoreksi, mengurangi, atau me-nambah naskah tersebut apabila dianggap perlu atau meng-ubah serta merevisi isi naskah tersebut apabila diminta oleh Pihak Pertama. 2. Apabila Pihak Kedua melakukan perubahan setelah naskah karyanya yang sudah diset di percetakan, maka semua biaya tambahan yang timbul karenanya menjadi tanggungan Pihak Kedua. 3. Pihak Kedua mengikat diri untuk melakukan pembaruan dan perbaikan naskah tersebut untuk cetak ulang dengan segera dan sebaik-baiknya. 4. Apabila atas permintaan tertulis Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak bersedia mencetak ulang naskah karya Pihak Kedua dalam waktu satu tahun setelah terjual habis, maka dengan sendirinya hak untuk menerbitkan kembali kepada Pihak Kedua. Pasal 7 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 8 1. Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua 8 (delapan) buku sebagai bukti penerbitan dan 4 (empat) buku setiap cetak ulang. 2. Apabila Pihak Kedua berniat membeli bukunya sendiri, Pihak Kedua berhak mendapatkan potongan sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga jual dengan ketentuan untuk pembelian langsung kepada Pihak Pertama. Pasal 9 Apabila Pihak Kedua meninggal dunia atau berhalang-an, maka segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pindah kepada ahli waris atau wakilnya, bila ada, dengan ketentuan dalam waktu sekurang-kurangnya enam bulan setelah Pihak Kedua meninggal, para ahli warisnya harus me-nunjuk seseorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini. Apabila penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak melakukan segala se-suatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya. Pasal 10 Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pe-laksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan, apabila dengan jalan musya-warah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Barat.

Pasal 11 Demikian perjanjian jual beli naskah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dalam perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin Saksi-saksi : 1. Siti 2. Rudi PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR DENGAN SISTEM ANGSURAN (1) Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat. Jabatan : Manager Pembelian PT. FORSA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut Pembeli. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat. Jabatan : Manajer Penjualan PT. FORKIT Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORKIT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) selanjutnya disebut Penjual. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual-beli kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagai berikut: Pihak Kedua Budi

Pasal 1 : Pengakuan Hutang Pembeli dengan ini mengakui telah berhutang kepada Penjual untuk Pembelian 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk XXXX dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit dengan total seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga-bunga, ongkos-ongkos, pajak-pajak, denda-denda yangditanggung oleh Pembeli sesuai dengan perjanjian ini, selanjut-nya akan disebut juga hutang. Pasal 2 : Sistem Pembayaran 1. Pembeli menyanggupi dan telah pula disetujui oleh Pen-jual bahwa hutang tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas akan dibayar dengan sistem angsuran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 20 (dua puluh) bulan yang dimulai pada bulan satu tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan delapan tahun dua ribu sebelas. 2. Semua pembayaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli oleh Pembeli kepada Penjual harus dilakukan oleh Pembeli lewat bank yang ditunjuk Penjual atau langsung kepada Penjual dalam mata uang Republik Indonesia. Pasal 3 : Status Kendaraan 1. Status kepemilikan 10 (sepuluh) unit kendaraan sebagai-mana disebut pada pasal 1 tetap menjadi milik yang sah dari Penjual kendaraan sebelum seluruh cicilan pem-bayaran diselesaikan oleh Pembeli menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam perjanjian ini. 2. Selama berlakunya perjanjian ini, Penjual selalu mengizin-kan Pembeli untuk menggunakan 10 (sepuluh) unit ken-daraan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini sebagai peminjam dan pemakai dan karena itu segala risiko ke-rusakan dan kehilangan kendaraan selama dipinjam dan dipakai menjadi tanggungan Pembeli. 3. Selama berlakunya perjanjian ini, Pembeli tidak berhak un-tuk memindah-tangankan kendaraan dengan cara apapun kepada pihak ketiga, dan Pembeli tidak pula berhak untuk memakai kendaraan sebagai jaminan dari hutang Pembeli dan/atau dari pihak ketiga.

4. Pembeli berkewajiban memelihara kendaraan agar tetap berada dalam keadaan baik. Ongkos pemeliharaan dan re-parasi dari kendaraan sepenuhnya dibayar oleh Pembeli. Pasal 4 : Penarikan Kembali Kendaraan 1. Dalam hal Pembeli lalai dalam melaksanakan perjanjian initermasuk lalai melaksanakan kewajibannya yakni pem-bayaran cicilan yang telah jatuh tempo, maka Penjual ber-hak untuk menarik kembali izinnya kepada Pembeli untuk menggunakan kendaraan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berupa apapun. 2. Ketika Penjual melakukan penarikan dengan alasan se-bagaimana disebutkan dalam ayat (1) maka perjanjian jual beli ini berakhir dengan sendirinya. Dalam hal ini semua jumlah yang telah dibayar oleh Pembeli berdasarkan perjanjian jual beli dianggap sebagai uang sewa kendaraan. 3. Selain alasan yang disebut pada ayat (1) Penjual juga ber-hak menguasai kembali kendaraan apabila : a. Pembeli meninggal dunia; b. Sebagian atau seluruh kekayaan Pembeli disita oleh pihak ketiga; c. Usaha Pembeli dibubarkan, dilikuidasi, dan atau meng-alami kepailitan; d. Usaha Pembeli dijual kepada Pihak Ketiga; e. Pembeli tidak memenuhi salah satu syarat dari per-janjian ini dan atau Pembeli mengalami situasi yang berdasarkan pertimbangan Penjual, situasi itu dapat membahayakan dan/atau mencegah pihak Penjual un-tuk menjalankan hakhaknya berdasarkan perjanjian ini. 4. Terhadap kendaraan yang telah ditarik dari tangan Pem-beli, maka Penjual berhak menjual kendaraan dengan harga yang pantas berdasarkan syarat dan kondisi yang ditetap-kan oleh Penjual. 5. Jika kendaraan yang telah ditarik dari penguasaan Pembeli ternyata kendaraan tersebut rusak atau fungsinya telah berkurang karena kelalaian Pembeli yang menyebabkan harga jualnya tidak mencukupi lagi untuk melunasi hutang Pembeli, maka kekurangannya harus ditanggung oleh Pembeli.

6. Jika Pembeli terlambat melaksanakan kewajiban mem-bayar kekurangan sebagaimana disebut pada ayat (5) maka tiap hari keterlambatan pembayaran kekurangan tersebut Pembeli dikenakan denda sebesar 1% (satu persen). 7. Apabila dalam menuntut hak-haknya dalam perjanjian ini, Penjual terpaksa juga harus menanggung ongkos-ongkos dan pengeluaranpengeluaran, termasuk honorarium peng-acara dan setiap ongkos dan pengeluaran untuk badan-badan peradilan maka ongkos-ongkos dan biaya-biaya ter-sebut akan dibebankan kepada Pembeli. Pasal 5 : Pajak Berhubung 10 (sepuluh) unit kendaraan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini dipakai oleh Pembeli maka semua pajak dan pemungutan yang dibebankan atas kendaraan harus di-tanggung dan dibayar seluruhnya oleh Pembeli atas nama Penjual dan semua asli dari kuitansi-kuitansi pembayaran-pembayaran tersebut harus diserahkan kepada Penjual, apabila diminta oleh Penjual. Pasal 6 : Pemberian Kuasa 1. Pembeli dengan ini memberi kuasa kepada Penjual, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali, dan dengan hak subs-titusi untuk memasuki halaman dimana kendaraan berada untuk mengambil kembali kendaraan dari Pembeli atau pihak ketiga, kalau perlu dengan bantuan dari pihak yang berwajib. 2. Semua kuasa yang tercantum dalam perjanjian ini merupa-kan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. 3. Pembeli berjanji tidak akan berbuat sesuatu seperti meng-ambil tindakan perlawanan melalui pihak yang berwajib untuk mencegah Penjual melakukan penarikan kendaraan dari pihak Pembeli atau pihak ketiga lainnya. 4. Pembeli berjanji tidak akan menghalangi Penjual atau kuasanya selama jangka waktu perjanjian jual beli untuk setiap saat memasuki tempat-tempat dimana kendaraan-kendaraan disimpan untuk memeriksa/mengecek keadaan kendaraan-kendaraan tersebut dan Penjual juga berhak un-tuk, atas beban dari Pembeli berbuat segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pembeli untuk memelihara ken-daraan sehingga tetap berada dalam keadaan baik dan dapat berjalan.

5. Pembeli harus memberitahukan Penjual secara tertulis di-mana biasanya kendaraan akan ditempatkan. Pasal 7 : Perubahan Kepemilikan 1. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Penjual dengan ini menyatakan persetujuannya bahwa kendaraan akan didaftarkan atas nama Pembeli. 2. Terhadap bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang telah dikeluarkan atas nama Pembeli, maka hak milik atas kendaraan harus dianggap telah dipindahkan dari Pen-jual kepada Pembeli sedangkan tunggakan harga Penjualan harus tetap dianggap sebagai hutang Pembeli sejak tanggal yang tertulis atas bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB). 3. Dengan menandatangani perjanjian ini, Pembeli menyata-kan persetujuannya bahwa walaupun surat-surat/dokumen berkenaan dengan pendaftaran dari kendaraan atau ber-kenaan dengan pemilikan atas kendaraan tertulis atas nama Pembeli, hal ini tidak memberi hak kepada Pembeli untuk memakai surat-surat/dokumendokumen itu sebagai bukti hak milik Pembeli atas kendaraan tersebut karenanya Pem-beli menegaskan bahwa sebelum harga seluruhya dari ken-daraan itu terbayar lunas, kendaraan itu tetap milik Penjual. 4. Pembeli berjanji untuk membayar tunggakan hutang itu sesuai dengan cicilan-cicilan yang diuraikan dalam per-janjian jual beli ini. Jika Pembeli terlambat membayar ci-cilan yang jatuh tempo, maka tiap hari keterlambatan pem-bayaran tersebut, kepada Pembeli dikenakan denda sebesar 1% (satu per seratus). 5. Untuk menjamin pembayaran tunggakan hutang, denda dan lain-lain biaya yang terhutang oleh Pembeli kepada Penjual, Pembeli dengan ini memindahkan secara fidusia kepada Penjual hak miliknya atas kendaraan pemindahan hak mana mulai berlaku sejak tanggal kendaraan telah di-daftarkan atas nama Pembeli dan bukti pemilikan ken-daraan bermotor (BPKB) telah dikeluarkan atas nama Pembeli.

Pasal 8: Bukti Pembayaran 1. Seluruh bukti pembayaran hutang Pembeli yang ada padaPenjual adalah bukti yang sah telah terjadinya pembayaran pihak Pembeli kepada Penjual. 2. Apabila terjadi perbedaan penghitungan jumlah tunggakan Pembeli kepada Penjual, maka Pembeli wajib menunjuk-kan bukti pembayarannya yang sesuai dengan perjanjian ini. Pasal 9: Para Pengganti Hak Penjual dan Pembeli menyatakan bahwa perjanjian ini mengikat dan berlaku bagi kepentingan para pengganti hak dan para pihak yang mendapat hak dari pihak-pihak dalam perjanjian ini, dengan syarat bahwa Pembeli dalam hal ini tidak diperkenankan untuk memindahkan atau mengasingkan hak-haknya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penjual. Pasal 10: Surat Menyurat Pembeli dan Penjual sepakat bahwa setiap komunikasi atau pemberitahuan apa pun yang berkaitan dengan isi per-janjian ini harus dibuat tertulis dan dikirim atau difaks ke alamat resmi para pihak. Pasal 11: Perubahan Alamat Dalam hal Pembeli dan atau Penjual pindah dari alamat resmi yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang pindah ke alamat lain tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas)hari sebelum pindah alamat dilakukan. Pasal 12: Force majeure 1. Terhadap kendaraan yang rusak atau hilang yang disebab-kan oleh bencana alam seperti tsunami, angin rebut, ke-bakaran, gempa bumi, atau force majeure lainnya maka perjanjian ini berakhir segera dan kedua belah pihak se-pakat untuk tidak saling menuntut haknya masing-masing.

2. Jika kerusakan dan kehancuran kendaraan yang diakibat-kan oleh bencana alam tersebut tidak seluruhnya, maka kedua belah pihak akan membuat kesepakatan baru; ke-sepakatan mana merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 13: Perubahan Perjanjian Pembeli dan Penjual sepakat bahwa perjanjian ini tidak boleh diubah atau ditambah seluruhnya atau sebagian, kecuali apabila perubahan telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini. Pasal 14 : Penutup 1. Terhadap ketentuan-ketentuan yang ditafsirkan berbeda dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak se-pakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara mu-syawarah untuk mufakat. Apabila cara ini belum memuas-kan para pihak maka akan diminta seorang penengah (arbiter) untuk memberikan pendapat. Apabila cara ini pun juga belum memberikan penyelesaian maka akan ditempuh upaya terakhir melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2. Sehubungan dengan hal tersebut kedua belah pihak se-pakat memilih tempat tinggal yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pembeli (Amin) Penjual (Budi)

PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR DENGAN SISTEM ANGSURAN (2) Pada hari ini, hari Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Marketing manager Dalam hal ini bertindak sebagi kuasa dari dan atas nama PT. FORSA, berkedudukan di Cengkareng, berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal xxx, nomor xxx selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No.08, Jakarta Pusat Jabatan : Karyawan Swasta Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dalam perjanjian ini diterangkan bahwa Pihak Pertama dengan ini menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang telah membeli dan menerima dari Pihak Pertama berupa: Jenis kendaraan : roda dua (motor) No rangka : xxxxx No mesin : xxxx Warna : Biru Jumlah barang : satu unit keadaan barang : baik dan masih baru Selanjutnya disebut kendaraan. Bahwa selanjutnya jual-beli ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1 Pihak Kedua menerima milik dari apa yang dibelinya pada hari ini dan mulai hari ini juga segala keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 2 1. Harga dan cara pembayaran kendaraan tersebut adalah sebagai berikut: Harga Kosong : Rp 15.000.000,00 Biaya Surat-surat+ MPO : Rp 1.500.000,00 Harga On The Road : Rp 500.000,00 2. Pembayaran yang disepakati pada waktu perjanjian ditanda-tangani: Uang muka 20% x Rp 15.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Biaya Surat-surat + MPO = Rp 1.500.000,00 Harga On The Road = Rp 500.000,00 3. Sehingga, jumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dianggap sebagai hutang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang akan dibayar secara angsuran. 4. Pembayaran uang muka, biaya surat-surat + MPO dan harga On The Road tersebut telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua, dan Pihak Pertama dengan ini memberikan tanda penerimaan yang sah kepada Pihak Kedua berupa surat perjanjian ini, sehingga surat perjanjian ini berlaku pula sebagai kuitansi untuk penerimaan jumlah uang tersebut. 5. Pembayaran wajib dilakukan di alamat kantor Pihak Pertama yaitu pembayaran secara giral hanya diterima dengan ketentuan bahwa pembayaran itu dianggap telah diterima oleh Pihak Pertama apabila pembayaran secara giral tersebut telah diuangkan atau dipindahbukukan dengan sebagaimana mestinya. Pasal 3 1. Bersamaan dengan pembayaran pertama tersebut, Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama sebuah jaminan bank tertanggal xxxx dengan jangka waktu berlakunya sampai dengan tanggal xxxx sebagai jaminan atas pelaksanaan pem-bayaran angsuran menurut surat perjanjian ini dengan nilai sebesar Rp 12.000.000,00 berikut bunga 1,25% tiap bulan. 2. Jaminan bank tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian jual beli ini, segala biaya yang bertalian dengan jaminan bank tersebut adalah beban Pihak Kedua.

Pasal 4 Penyerahan kendaraan dilakukan oleh Pihak Pertama ke-pada Pihak Kedua dan akan dilaksanakan dalam waktu tiga hariterhitung sejak tanggal DO (delivery order) dibuka, terkecuali bilamana terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan Pihak Pertama (force majeure). Pasal 5 Bilamana Pihak Kedua lalai untuk melunasi sebagaimana mestinya salah satu angsuran pembayaran uang jual beli seperti yang ditetapkan dalam pasal 2 tersebut di atas maka Pihak Kedua dianggap lalai, kelalaian yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu seperti tersebut di atas maka untuk tiap-tiap hari kelalaian atau keterlambatan itu Pihak Kedua wajib mem-bayar uang denda/ganti rugi kepada Pihak Pertama seharinya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dihitung dari seluruh sisa jumlah yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua ke-pada Pihak Pertama. Pasal 6 Sejak diserahkan oleh Pihak Pertama kendaraan tersebut dipegang oleh Pihak Kedua sebagai peminjam. Karenanya, Pihak Kedua tidak boleh memindahtangankan pada siapa pun juga. Pihak Kedua wajib memelihara kendaraan tersebut dalam keadaan reparasi dan kondisi serta keadaan jalan yang baik atas biayanya sendiri. Segala kerusakan kendaraan tersebut sehubungan dengan pemakaian wajib diperbaiki oleh Pihak Kedua atas biayanya sendiri. Pasal 7 Terhitung mulai dari hari tanggal penyerahan maka risiko mengenai kendaraan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua. Oleh karena itu bilamana kendaraan tersebut karena sebab apa pun musnah, hilang, atau tidak dapat dipergunakan lagi maka Pihak Kedua tetap berkewajiban penuh untuk melakukan pembayaran angsuran.

Pasal 8 Segala kejadian sebagai akibat dari tindakan pemerintah dalam bidang moneter dan lain-lain menjadi tanggungan Pi-hak Kedua sepenuhnya dengan memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku. Pasal 9 Setelah semua sisa harga tersebut dilunasi, termasuk dengan bunganya maka hak milik atas kendaraan tersebut dengan sendirinya berpindah ke tangan Pihak Kedua. Pasal 10 Untuk semua hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Pasal 11 Untuk semua akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini maka para pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 12 Perjanjian jual beli secara angsuran ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 13 Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pertama dan kedua bermaterai cukup serta mempunyai ke-kuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak dan 1 (satu) kopinya untuk pihak yang memerlukannya. Pihak PertamaMaterai

Pihak Kedua Budi

Penjamin Edy (Bank xxxx)

Amin (PT. FORSA)

PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM (1) Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Tuan Amin, pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, selanjutnya disebut juga Pihak Pertama. 2. Tuan Budi, pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut juga Pihak Kedua. Menerangkan bahwa Pihak Pertama dengan ini telah men-jual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan telah membeli dari Pihak Pertama : 30 (tiga puluh) saham, masing-masing bernilai nominal se-besar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), semua terdaftar atas nama dan dimiliki oleh Pihak Pertama dalam PT. FORSA berkedudukan di Jakarta, lengkap dengan talon dan tanda-tanda devidennya. Masing-masing pihak menerangkan, bahwa satu sama lain telah mengetahui benar-benar tentang saham-saham yang di-jual/dibeli dengan akta ini dan karenanya tentang hal itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam akta ini. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya menerangkan, bahwa jual/beli saham-saham tersebut dilakukan dan diterima dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jumlah mana Pihak Pertama menerangkan telah menerima penuh dari Pihak Kedua, untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai kuitansinya, dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 1. Jual beli ini terjadi sejak hari ini, karena itu terhitung mulai hari ini Pihak Kedua telah menjadi pemilik sah dari dan berhak sepenuhnya atas saham yang dijual/dibeli dengan akta ini.

2. Semua keuntungan termasuk hasil-hasil dan semua ke-rugian dan risiko serta pajak-pajak dan beban-beban lainnya tentang sahamsaham tersebut terhitung mulai hari ini menjadi milik atau dipikul dan harus dibayar oleh Pihak Kedua. Pasal 2 Pihak Pertama dengan ini menyatakan menanggung kepada Pihak Kedua bahwa : a. Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas (dan adalah satu-satunya yang berhak untuk menjual) saham-saham yang di-jual/dibeli dengan akta ini dan baik sekarang maupun di-kemudian hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas (atau turut memiliki) saham-saham itu. b. Saham-saham tersebut telah dibayar lunas dan diserahkan dalam keadaan, tidak terlibat dalam sengketa, tidak digadai-kan atau dipertanggungkan secara bagaimanapun juga. Pasal 3 1. Kedua belah pihak menerangkan telah mengetahui bahwa suratsurat saham yang dijual/dibeli dengan akta ini belum dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut. 2. Dengan ini Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua, kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : .UNTUK. a. menerima surat-surat saham yang dijual/dibeli dengan akta ini dari perseroan terbatas segera setelah perseroan terbatas tersebut mengeluarkan surat-surat saham tersebut dan untuk itu memberi tanda penerimaan seperlunya; b. mewakili Pihak Pertama seluas-luasnya dalam segala hal, urusan, dan keadaan bagaimanapun juga mengenai balik nama sahamsaham yang dijual/dibeli dengan akta ini ke atas nama Pihak Kedua, dan tentang hal itu atas nama Pihak Pertama melakukan segala tindakan yang diperlukan.

Pasal 4 Biaya-biaya yang timbul dari jual beli ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pasal 5 Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani olehPenjual dan Pembeli dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama, Amin Pihak Kedua, Budi

Pernyataan pemegang saham lain: Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai para pemilik saham-saham lainnya dalam perseroan terbatas PT. FORSA tersebut setelah diberi kesempatan yang diberitahukan oleh Direktur perseroan terbatas tersebut, tidak ingin menggunakan hak utama kami untuk membeli saham-saham yang dijual/ dibeli dengan akta ini, yang diberikan dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut: 1. Dedi 2. Edy

PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM (2) Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, telah diadakan Perjanjian Jual Beli Saham oleh dan antara: 1. Nama : Amin Pekerjaan : Pengusaha Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak berda