NABHILA PALUPI.P

10501010712106

A. PERBEDAAN PRIVATISASI DAN RESTRUKTURISASI BUMN

1. Pengertian Restrukturisasi BUMN Restrukturisasi menurut Pasal 1 Angka 11 UU NO. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi BUMN Sesuai dengan pasal 72 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Restrukturisasi BUMN dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Menurut Pasal 72 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2033 tentang BUMN Tujuan Resrukturisasi BUMN :

a) meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;b) memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;c) menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada

konsumen; dand) memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN, maka tetap harus memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh

Ruang Lingkup Restrukturisasi

Menurut Pasal 73 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN :

Restrukturisasi meliputi :

a) Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sector dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :1. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang

terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;2. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan

BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

3. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

2. Pengertian Privatisasi BUMN

Privatisasi Menurut Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Maksud dan Tujuan Privatisasi BUMN

Menurut Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambahperusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero

Sesuai dengan Pasal 75 Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

B . JENIS PERSEROAN YANG DAPAT DIPRIVATISASI

Sesuai dengan Pasal 76 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a) industri/sektor usahanya kompetitif; ataub) industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: ( Pasal 77 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN )a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi

C. MEKANISME PEMBUBARAN PERUM DAN PERSEROAN

Pembubaran Perseroan diatur dalam pasal 80 – 82 PP No.45/2005.

Sesuai dengan Pasal 80 PP No.45 / 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik Negara pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Sedangkan mekanisme pembubaran persero diatur dalam pasal 81 PP No.45/2005 sebagai berikut :

(1) Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.

(2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

(3) Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Selanjutnya menurut Pasal 82 PP No.45/2005 Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS.

Pembubaran Perum Pasal 83 – 87 PP No. 45 /2005

Pasal 83 PP No.45/2005

Perum bubar karena:

a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri;

b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. penetapan pengadilan;

d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau

e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

1) Pembubaran Perum harus diikuti dengan likuidasi. 2) Likuidasi sebagaimana dimaksud dalm Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri. 3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian,

wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali pengangkatan dan pemberhentian likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan.

4) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

5) Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.

6) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Perum dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

7) Dalam hal inisiatif pembubaran Perum dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Mentri

8) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perum tersebut.

9) Dalam hal usul perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum tidak diajukan Menteri mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum kepada Presiden.

10) Dalam hal Presiden tidak menetapkan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, maka Perum bubar pada tanggal tersebut.

11) Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum.

12) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator. Sesuai Pasal 88 (1) Dalam hal Perum bubar karena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf e, maka likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

13) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e.

14) Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran, wajib: a) mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang wajib daftar perusahaan; b) mengumumkan pembubaran Perum dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan c) memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai

bubarnya Perum.15) Dalam pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perum wajib

disebutkan: a. nama dan alamat likuidator; b. tata cara pengajuan tagihan; dan c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak didaftarkan, diumumkan dan diberitahukannya pembubaran Perum