peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pph atas usaha

Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

LATAR BELAKANG

DASAR HUKUM

POKOK-POKOK KETENTUAN PP

POKOK-POKOK KETENTUAN PERATURAN PELAKSANAAN

SIMULASI DAN CONTOH

[ OUTLINE ]

[ Latar Belakang ]

Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu

Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;

Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;

Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;

Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat

Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

1. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak;

2. Kepatuhan sukarela meningkat; dan

3. Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu

4. Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat

Hasil yang diharapkan Maksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013

[ Dasar Hukum ]

Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :

Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 ayat (7) UU PPh :• Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak

tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final.• Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang

Pribadi (30%).• Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas

pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.

[Pokok-Pokok Ketentuan PP]

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.

Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Objek Pajak

a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; i. petugas penjaja barang dagangan; j. agen asuransi; dan k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing)

atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Orang pribadi Badan, tidak termasuk BUT,

yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Subjek Pajak

WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

Pengecualian Subjek Pajak

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha

Tarif

PPh Terutang = 1% x Peredaran Bruto Setiap Bulan

Saat Mulai Berlakunya PP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013

Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.

2013 2014 2015

201420132012

Omzet perdagangan Rp4 miliar

dikenai PPh Umum s.d sebelum berlaku PP 46 Tahun 2013

PPh final 1% Juli s.d. Des 2013 meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar

Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh

Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1)

Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun berikutnya

dikenai ketentuan PPh umum.

Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2) Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh

final :

peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan, dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).

Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama sebelum PP ini berlaku dasar Peredaran Bruto adalah: akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.

Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku dasar peredaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertama disetahunkan.

Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri

Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini.

Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini, tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

Penghasilan dari Luar Negeri

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kredit Pajak Luar Negeri)

Kompensasi Rugi

Ketentuan kompensasi rugi adalah :o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari

periode 5 tahun tsb.o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat

dikompensasikan pada tahun berikutnya.

Pokok-PokokKetentuan Aturan

Pelaksanaan

Dasar Penentuan Peredaran Bruto

Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari: Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar

negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak

Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.

Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013

Contoh:o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.

Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel menyerahkan SKB Potput yang telah dilegalisasi.

o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko menyerahkan SKB Potput.yang telah dilegalisasi

Pemotongan/Pemungutan PPh

Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25.

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.

Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum.

Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Angsuran Masa

Angsuran MasaAngsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak

masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan

bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,

besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.

Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

SPT Tahunan :o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final

dan/atau bersifat final.o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib

Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi

Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d

Desember 2013

Cara Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui:

1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013)a. Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa

SSP yang telah diisi.b. Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).

2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER-37/PJ/2013)a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu

pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”.b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.

Contoh dan Simulasi

CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran bruto:• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00• Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00

2013 2014

201520142013

Penentuan Peredaran BrutoContoh 1

Omzet perdagangan

Rp4 miliar

Peredaran Bruto ≤ Rp4,8

miliar Memenuhi

Kriteria untuk Dikenai PPh

Bersifat Final

dikenai PPh bersifat final 1%

PPh final 1% Jan s.d. Des 2014 meskipun total omzet pada bulan Oktober telah melebihi Rp5 miliar

Peredaran Bruto > Rp4,8 miliar,

tidak Memenuhi Kriteria untuk Dikenai PPh

Bersifat Final

Dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh

Contoh 2 Penentuan Peredaran Bruto

Pasar ARp80.000.000,00

Pasar BRp250.000.000,00

Pasar CRp400.000.000,00

Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar: Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 +

Rp400.000.000,00= Rp730.000.000,00

Rajesh Memiliki Tiga Toko Tekstil


Butik di BatamRp3.000.000.000,00

Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00

Butik di SingapuraRp5.000.000.000,00

Di dalamnya termasuk omset penjualan ke Mr. X di

Singapura sebesar Rp50.000.000

Penghasilan Sewa Apartemen di

Singapura Rp100.000.000,00

Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidak diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh

bersifat final

IRINE(Pengusah

a Butik Pakaian)

Mulai Berlakunya PP 46 Tahun

2013

Terdaftar sebagai Wajib

Pajak

1 April 2013 1 Juli 2013


Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00

Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00

Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

30 Juni 2013

Penentuan Peredaran Bruto

Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00

Contoh 5

Penerapan Tarif

Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus 2013:

menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan paling lambat tanggal 16 September 2013.Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN, PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Agustus 2013.

Contoh 6

PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP ini.Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:

PPh final= 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00

Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain

Contoh 7

Bendahara Pemerintah

Penyerahan Barang

Pembayaran senilai Rp20.000.000,00

CV. ABADI MEBELINDO

Bendahara Pemerintah memungut PPh Pasal 22

sebesar 1,5% x Rp20.000.000,00=

Rp300.000,00dalam hal WP tidak

memiliki SKB

WP dibebaskan dari Pemungutan apabila memiliki

SKB

Rekanan Pemerintah yang termasuk dalam kriteria WP yang

dikenai PPh Final

Kewajiban CV Abadi Mebelindo: menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15

Agustus 2013. Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah

menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013.

dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013.

Juli 2013

Kompensasi RugiContoh 8

Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Rugi pada Tahun Pajak

2010

Jangka Waktu Kompensasi Kerugian

Kompensasi atas Kerugian Tahun 2010 tidak dapat dikompensasi di

Tahun Pajak 2014

Dikenai PPh Final dan mengalami

kerugian

Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final pada

Tahun Pajak 2014 tidak dapat dikompensasi ke Tahun Pajak berikutnya

Simulasi Pengisian SSPDiisi dengan:• Kode Akun

Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan

• Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu)

LEMBAR

Untuk Arsip Wajib Pajak

:

:

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :Terbilang :

2 0 1 3

0

4 1 1 1 2 8 4 9 9

0 0 0

PT DAYA TANGKAP

JALAN 123, JAKARTA………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

1 3 6 12

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Masa Pajak

ALAMAT WP

/

ALAMAT OP

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 54 7 8 9

Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 2014

:

NAMA WP :

:

0

X

1

OktSep Nov Des Tahun Pajak

/

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

:

Jan Feb Mar Apr Ags

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..…………………………………………………….

………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi dengan rupiah penuh

……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………

Lima Ratus Ribu Rupiah

/

Rp500.000,00

/

Mei Jun Jul

PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0

0 4 1

Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

•• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA

• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL NORMA PEMBUKUAN

• DARI PENGHASILAN LAIN

SPT PEMBETULAN KE - ……….

• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :

NO. TELEPON/FAKSIMILI : /

PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

1.1

2.2

3.3

4 4.4

5.5

…………………………………………………………………………………………………………………………..6.6

7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

8.8

9.9

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKTK/ K/ K/I/ PH/ HB/ 10

11.11

12.12

14.14

15.15

16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

17. a. 17a

b. 17b

c. 17c

18.18

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

c.

7

BERI TANDA " X " DALAM

PPh PASAL 25 BULANAN

b.

a. PATUH)

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU d.

16

F. A

NGSU

RAN

PPh

PASA

L 25

TAH

UN

PAJA

K BE

RIKU

TNYA

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

RUPIAH *)

s.d

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KOMPENSASI KERUGIAN

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

C. P

Ph

TERU

TANG

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP

E. P

Ph K

URAN

G/ L

EBIH

BA

YAR

19.19

tgl bln

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KLU :

JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)

TGL LUNAS(16-18)

thn

1313.

A. P

ENG

HASI

LAN

NETO

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

B. P

ENG

HASI

LAN

KENA

PAJ

AK

PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

PERHATIAN

IDEN

TITA

S

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

D. K

REDI

T PA

JAK

PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]

(14-15)

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

FISKAL LUAR NEGERI

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

FORM

ULIR 01770

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

2

TAHU

N PA

JAK

DIRESTITUSIKAN

BL

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TH TH

PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)

BL

• s.d

• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

• PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN : • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A :

NO

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

JUMLAH (1 s.d. 16)

PPh TERUTANG (Rupiah)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

BL

(2)

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TH

JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN

PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

BL TH

2SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

LAMPIRAN - III

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TA

HU

N P

AJ

AK

1770 - III

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN


KEMENTERIAN KEUANGAN RI

(4)(3)

BERI TANDA " X " DALAM

FO

RM

UL

IR 0

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

HADIAH UNDIAN

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSANPENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

DIVIDEN

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

USAHA JASA KONSTRUKSI

Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak

Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah

Disetor

Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….

c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

(6 – 7 – 8c)….

1

• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

2

5

6

8a

8c

7

D.

PP

h K

UR

AN

G/

LE

BIH

BA

YA

R

RUPIAH *)

3

(3)

C.

KR

ED

IT P

AJA

KB

. P

Ph

TE

RU

TA

NG

A.

PE

NG

HA

SIL

AN

K

EN

A P

AJA

K

4

IDE

NT

ITA

S

(1) (2)

SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN :

FO

RM

UL

IR 1771KEMENTERIAN KEUANGAN RI


10c

THN

11 (9 – 10c)…..

TGL BLN

10a

9

8b

10b

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN KE-…

02

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

BAGIAN A : PPh FINAL

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN

IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI

b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

PERWAKILAN DAGANG ASING

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

PELAYARAN DALAM NEGERI

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

11.

3.

6.

14.

12.

7.

9.

8.

(2)

2.

5.

(1)

JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN PAJAK

(Rupiah)

(3)

1.F

OR

MU

LIR 1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S

NO.PPh TERUTANG

(Rupiah)

(5)(4)

TARIF(%)

AGEN PRODUK BBM

TA

HU

N P

AJ

AK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

s.d.

LAMPIRAN - IV

4.

10.

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

JUMLAH BAGIAN A

……………………………………………………………

JBA

2 0 A A

Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu”

Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak

Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah

Disetor

Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013


Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :

1. Pilih BAYAR / BELI 2. Pilih LAINNYA



1. Pilih PAJAK 2. Pilih PPH FINAL BRUTO TERTENTU



1. Masukkan NPWP 2. Konfirmasi NPWP



3. Masukkan Masa Pajak 4. Masukkan Pajak Terutang


Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM:

2. Konfirmasi Pembayaran


Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu :

BACK

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pph atas usaha

Law