Menimbang

Mengingat

PERATURAN OAERAH KOTA TUALNOMOR ~~ TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENYEBRANGAN 01 AIR

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESAWAUKOTATUAl,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf j Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Penyebrangan di Air ditetapkan sebagai salah satujenis Retribusi Jasa Usaha merupakan dapat dipungut olehPemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Daerah diteUlpkan de n Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkanPeraturan Daerah tentang Retribusi Penyebrangan Di Air;

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang PenetapanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang PembentukanDaerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah DaerahSwatantra Tingkat I Maluku (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia UrusanPiutang Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor 156, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47/ TambahanNegara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5/ Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanqanKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang PembentukanKota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4747);

12. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara IndonesiaTahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undanq-Undanq Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3258);

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranDaerah Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentangPembentuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan danKelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Seri D);

22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran DaerahTahun 2008Nomor 04, Seri D);

23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009Nomor 03).

Oengan Persetujuan Bersama

OEWAN PERWAKlLAN RAKYAT OAERAH KOTA TUAL

MEMUTUSKANI

Menetapkan : PERATURAN OAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRlBUSIPENYEBRANGAN 01 AIR

4

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Tual;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah KotaTual;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan KotaTual;

6. Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Dinas Perhubungan dan InformatikaKota Tual;

7. Kas Daerah adalah KasDaerah Pemerintah Kota Tual;

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidangperRetribusian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan lainnya;

10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

11. Jasa adaJah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmatioleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah denganmenganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakanoleh sektor swasta;

13. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakanRetribusi

14. Retribusi Penyebrangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalahpembayaran retribusi atas pelayanan jasa penyebrangan di Air, termasukfasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ ataudikelola oleh Pemerintah Daerah;

15. Angkutan di perairan adalah angkutan yang dilakukan di sungai dan angkutanpenyebrangan;

5

16. Angkutan penyebrangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatanbergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat yang terputus karena adanyaperairan ungtuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta barang;

17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakandengan tenaga mekanik. Tenaga mesin atau ditunda termasuk kenderaandibawah permukaan, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidakberpindah-pindah;

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

19. MasaRetribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktubagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Daerah yang bersangkutan;

20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalah buktipembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerahmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusiyang terutang;

22. Surat Ketetapan Retnbusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripadaretribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah suratuntuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bungadan/ atau denda;

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yangterjadi serta menemukan tersangkanya.

BABIINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Penvebranqan di Air dipungut retribusi atas jasapenyebrangan di air.

6

Pasal3(1) Objek Retribusi Penyebrangan di Air adalah pelayanan penyebrangan orang atau

barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki danjatau dikelolaoleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelayanan penyebrangan yang dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, danpihak swasta.

Pasal4(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayananpenyebrangan di Air yang disediakan, dimiliki, danjatau dikelola oleh PemerintahDaerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperolehpelayanan Penyebrangan yang disediakan, dimiliki, danjatau dikelola olehPemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

PasalSRetribusi Penyebrangan di Air digolongkan kedalam Golongan Retribusi JasaUsaha.

BABIVCARA MENGUKUR T1NGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyebrangan di Air diukur berdasarkan jumlahpengguna dan berat barang dikali besarnya tariff retribusi.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan padatujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahkeuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraanpelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

7

BABVI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penyebrangan di Air ditetapkan sebagaiberikut:

NO JENIS KAPAL JARAK TEMPUH TARIF1 Kapal Cepat 0-100 km Rp. 40.000/orang

100-250 km Rp. 80.000/orang

250-500 km Rp. 130.000/orang

Lebih dari 500 km Rp. 180.000/orang

2 Kapal 0-100 km Rp. 40.000/orang

100-250 Rp. 50.000/orang

250-500 Rp. 60.000jorang

Lebih dari 500 km Rp. 70.000/orang

Pasal9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga)tahun sekali untuk disesuaikan.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasall0

Retribusi dipungut di wilayah daerah alat tranportasi pentebrangan di air yangdimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

8

BAB VIII

PEMUNGUTAN

Pasalll(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, lsi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRDatau dokumen lain yangdipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABIX

TATACARAPEMBAYARAN

Pasal12(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 21 (dua puluh satu) harisejak diterbiti<annya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yangmerupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yangditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untukmengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaanpembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal13(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditetapkan oleh Walikota.(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan SSRD.(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

9

BABX

TATACARA PENAGIHAN

Pasal14

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jikaWajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat padawaktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahuluidengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRDsebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar.

(4) Tata eara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABXI

KEBERATAN

Pasal15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yangditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulls dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal16

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SuratKeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) ApabiJa jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danWalikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

10

Pasal17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikotamenerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusidengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk palinglama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danWalikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhjtungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABXIII

KEDALUWARSA

Pasal19

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:

11

a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakllan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupuntidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tegurantersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal20(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Walikota.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal21(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yangmenjadl dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objekRetribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

12

BABXV

PEMANFAATAN

Pasal22

(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harusdisetorkan seluruhnya ke KasDaerah.

(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yangberkaitan langsung dengan penyebrangan di air.

(3) Pengalokasiansebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

BABXVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atasdasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABXVII

PENYIDIKAN

Pasal24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah;

13

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/ atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikankeuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataupidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidakatau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BABXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal26Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 32Tahun 2009 tentang Izin Usaha Kenderaan di Atas Air dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi.

14

Pasal27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di TualPada tanggal ,. Desember 2011

VWAIJ'.&~

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di TualPada tanggal It Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTATUAL,

N

LEMBARAN DAERAH KOTA AL TAHUN 2011 NOMOR q9

15

PENlELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR ~9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENYEBRANGAN DI AIR

I. UMUMDengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaanyang sangat potenstal guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan OtonomiDaerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untukmemberikan daya ungkit terhadap penerimaan daerah yang berasaI dari RetribusiDaerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkanagar peranan-daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hatpenyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuat Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalahRetribusi Pentebrangan di Air.• Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harusditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapanPeraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Tualdapat memungut Retribusi Penyebrangan di Air sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegasmengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Penyebranqan di Air. Selainitu juga telah diatur hal - hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada peraturanperundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkandengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

11. PENlELASAN PASAL DEMI PASALPasal1 s / d Pasal3 : Cukup Jelas.Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu

bentuk badan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, PerseroanLainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerahdengan nama dan dalam bentuk apapun,persekutuan, perkumpu/an, Firma, kongsi,Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis,

Ayat (2)Pasal5 5 / d Pasal 18Pasal19 Ayat (1)

Ayat (2) huruf a

huruf b

Ayat (3)

20 5 / d Pasal22Pasal23 Ayat (1)

Ayat (2)Ayat (3)

Pasal24 5 / d Pasal27

16

Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetapserta bentuk badan usaha lainnya.: Cukup jelas.: Cukup Jelas.: Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perluditetapkan untuk memberikan kepastian hukumkapan utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.Dalam hat diterbitkan Surat Teguran dan SuratPaksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal penyampaian surat paksa tersebut.Yang dimaksudkan dengan pengakuan utangRetribusi secara Jangsungadalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan belummelunasinya kepada Pemerintah Daerah.Yang dimaksudkan dengan pengakuan secaratidak langsung adalah Wajib Retribusi tidaksecara nyata Jangsung menyatakan bahwa iamempunyai utang Retribusi kepada PemerintahDaerah.Contoh:- Wajib Retribusi mengajukan permohonanangsuran/penundaan pembayaran;

- Wajib Retribusi mengajukan permohonankeberatan.

: Cukup Jelas.: Pemberian besarnya insentif dilakukan melaluipembahasan oleh pemerintah daerah denganalat kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang membidangi masalah keuangan.: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATUAL NOMOR q)59