4/8/2010

1

PENYIAPAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Hasil-Hasil Konsultasi Nasional Masyarakat Adat tentang Perubahan Iklim dan REDDg

Mina Susana Setra - AMAN“Kemitraan untuk REDD+: Lokakarya Nasional bagi Pemerintah

dan Masyarakat Sipil” - IGES dan RECOFTC19 Maret 2010

Bagian I

Pengantar : Definisi Masyarakat Adat dan Hak-Haknya dalam UUD 1945 dan Perundang-undangan di Indonesia

URUTAN PRESENTASI

Bagian II

Prasyarat yang dibutuhkan oleh Masyarakat Adat untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara Efektif

Bagian III

Konsep AMAN – Bagaimana Menyiapkan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklimdalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

REKOMENDASI

4/8/2010

2

Definisi Masyarakat Adat Berdasarkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I 17 Maret 1999

“Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”

Berdasarkan definisi ini dan Sebaran anggota AMAN di Seluruh Indonesia, AMAN memperkirakan populasi Masyarakat Adat di Indonesia 60 – 70 juta orang.

EMPAT WARISAN (ASAL USUL) LELUHUR SEBAGAI UNSUR PEMBEDA MASYARAKAT ADAT DARI

MASYARAKAT YANG LAIN

• Kelompok Orang dengan Identitas Budaya yang Sama : bahasa, spritualitas, nilai-nilai, sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain.

• Sistem Nilai dan Pengetahuan : (kearifan) tradisional bukan semata-mata untuk dilestarikan, tetapi juga untuk diperkaya/dikembangkan sesuai kebutuhan hidup berkelanjutan.

• Wilayah Hidup : tanah, hutan, laut dan SDA lainnya bukan semata-y p , , ymata barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial-budaya.

• Aturan-Aturan dan Tata Kepengurusan Hidup Bersama Sosial (Hukum Adat dan Lembaga Adat) : untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik

4/8/2010

3

MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Selanjutnya pada pasal 28I ayat (3) dikatakan, ”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Tap MPR N0. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alame ge o aa Su be aya aPasal 4 huruf j berbunyi: ”Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilPulau-Pulau Kecil

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4/8/2010

4

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD)

PELUANG DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT ADAT

HASIL COPENHAGEN

• Tidak memutuskan substansi REDD, tapiTidak memutuskan substansi REDD, tapi membawa diskusinya ke COP ke-16 di Mexico, Juni tahun ini.

• Menghasilkan dokumen yang tidak mengikat secara hukum, berisi komitmen pendanaan dari negara-negara maju terhadap REDD (30 miliar USD selama periode 2010-2020 dan 100 miliar dollar US pada tahun 2020)

4/8/2010

5

Pertanyaan Dasar Transaksi Karbon dan Kebijakan di Indonesia

• Apa obyek yang diperdagangkan

• Siapa yang membeli & menjual?

• Kapan Pembayaran dilakukan ?

• Siapa yang berhak menerima pembayaran ?

• Apa saja faktor yang mempengaruhi harga ?• Apa saja faktor yang mempengaruhi harga ?

1  P. 68/Menhut‐II/2008,  2  P. 30/Menhut‐II/2009,  3  P. 36/Menhut‐II/2009

Apa obyek yang diperdagangkan

Karbon Hutan Wilayah

Siapa yang membeli Pemerintah Setiap orang yang punya modal Setiap orang yang punya modal

Siapa yang berhak menjual karbon

Setiap orang yang mendapat ijin dari pemerintah

Setiap orang yang punya modal Masyarakat adat yang haknya diakui oleh

peraturan daerahp Badan hukum tertentu

Kapan pembayaran dilakukan

Dibayar kas di muka Transfer melalui bank Dibayar setengah di muka Dibayar setelah proyek selesai

4/8/2010

6

Siapa yang menerima pembayaran

Penjual/Pembeli Kantor Pajak Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi harga

Harga ditentukan ketetapan oleh pemerintah Pungutan-pungutan (pajak, iuran, komisi) Kesepakatan antara penjual dan pembeli Harga pasaran Kualitas hutan (masih lestari atau sudah

dit b d kditebang dan rusak

Siapa yang membayar Pembeli Pengguna jasa

KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI REDD

Issu Nasional

Pembangunan ekonomi masih sangat bergantung pada eksploitasi SDA

Overlapping Kebijakan (UU/Peraturan : UU Perkebunan, UU Pertambangan UU Pertanahan UU Kehutanan UU Investasi AsingPertambangan, UU Pertanahan, UU Kehutanan, UU Investasi Asing, RPP Hutan Adat, Permenhut REDD, PP Tambang di Hutan Lindung etc)

Konflik kepentingan antar Departemen dan antar pemerintah pusat & daerah

Tidak ada pengakuan resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai hak-hakMasyarakat Adat

Tidak ada data spesifik tentang Masyarakat Adat – identitas MasyarakatAd t ih i di t kAdat masih sering dipertanyakan

Tidak ada pelibatan Masyarakat Adat dalam proses pembuatan kebijakan nasional mengenai REDD

4/8/2010

7

KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI REDD

Issue Lokal Bagaimana memastikan Free, Prior and Inform Consent (FPIC) ?

Territori Masyarakat Adat VS batas administrasi negara y g

Siapa sebenarnya yang akan mendapat keuntungan ? Dari siapa ? dalam bentuk apa ? Bagaimana pengelolaannya ? Siapa yang akanmengelola ? Siapa yang akan memiliki kewenangan dan tanggung jawab ?

Bagaimana memastikan hak kepemilikan Masyarakat Adat atas hutan, hak atas akses terhadap hasil hutan ? Memastikan Masyarakat Adat tidakakan diusir dari wilayahnya ?

Bagaimana memastikan tidak akan terjadi konflik di tengah Masyarakat ?g j g y

Siapa yang akan bernegosiasi dengan komunitas ? Pemerintah ? Pihakketiga ?

PRASYARAT

Prasyarat yang dibutuhkan oleh Masyarakat Adat untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara Efektif :secara Efektif :

1. Kepastian Hak Kepemilikan dan Pengelolaan Wilayah ;

2. Dukungan terhadap Pengetahuan/Kearifan Tradisional sebagai alternatif solusi Mitigasi dan Adaptasi ;

3. Kapasitas Organisasi Masyarakat Adat yang Kuat dan Komunitas yang solid.

4/8/2010

8

Sebaran Komunitas Masyarakat Adat ANGGOTA AMAN (1163; Agustus 2009)

169431

41

45

147

25356

Bagaimana Menyiapkan Masyarakat Adat

Konsep AMAN

Bagaimana Menyiapkan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Serta REDD

“+5 juta Hektar Hutan Alam”“Kearifan Tradisional Berusia Ratusan Tahun”Kearifan Tradisional Berusia Ratusan Tahun

4/8/2010

9

SOCIAL & SPATIAL

PROFIL MASYARAKAT

ADAT

PEMETAANPARTISIPATIF

Agenda International

Perubahan Iklim

PUSAT INFORMASI

No

ALUR PROSES PENYIAPAN MASYARAKAT ADAT MENGHADAPI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

MAPPING

UPDATE PEMETAANPARTISIPATIF

PENGUATAN KOMUNITAS ADAT & KELEMBAGAAN

(Pemetaan, Perencanaan, Organisasi, Isu

PERENCANAANPARTISIPATIFWILAYAH ADAT

MASYARAKAT ADAT

ANALISIS DATA Kebijakan tata ruang,

Industri ekstraktif (kehutanan, tambang,

perkebunan)

KEUTUHAN WILAYAH

ADAT

RENCANA AKSI ANTISIPASI

MITIGASI DAN

REKOGNISI TATA RUANG

MA

ADVOKASI, KAMPANYE

Yes

PERENCANAAN PARTISIPATIF WILAYAH ADAT MENGHASILKAN :‐Rencana Pengelolaan Ruang‐Rencana Pengembangan Sumber Daya Ekonomi‐Rencana Antisipasi  Menghadapi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

KETERANGAN :

PENGUATAN KOMUNITAS ADAT & KELEMBAGAAN‐Pelatihan Fasilitator Inti (teknis dan  tenurial)‐Pembentukan Simpul Layanan‐Pelatihan Fasilitator simpul‐Pemetaan Wilayah‐Penulisan Profil MA

‐Pelatihan Fasilitator Perencanaanpartisipatif‐Pembuatan peta Perencanaan partisipatif‐Monitoring dan Asistensi‐Pelatihan Negosiasi‐Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi‐Pembentukan Pusat Informasi MA

( , , g ,Perubahan Iklim dan Negosiasi) ADAPTASI

PERUBAHAN IKLIM

KAMPANYE

4/8/2010

10

SUMATERA UTARA1. MA KAMPONG SECANGGANG

2.MA KAMPONG TANJUNG GUSTA

3.MA POLLUNG

4.MA CIBRO

5 MA HUTA GODANG

SULAWESI UTARA1. MINAHASA2. KAKAS

45 TITIK PILOT PROJECT AMAN; “Penyiapan Masyarakat Adat dalam mitigasi dan adaptasi

Perubahan Iklim dan “Counter REDD” ”

5.MA HUTA GODANG

BENGKULU1.MA SEMENDE MARGA ULU NASAL

2. MA KAARUBI, ENGGANO

JAWA1.MA KASEPUHAN BANTEN KIDUL

SULAWESI TENGAH1.MA Tau Ta’a2.MA Togian3.MA Banggai4.MA Kulawi5.MA Tampo Bada6.MA Parimom

JAMBI1.MA MARGA BERBAK

2.MARGA PELEPAT BATU KERBAU

MALUKU

PAPUA1. Sorong Raya

TANA LUWU1.Rampi2.Seko3.Cerekang

2.MA DUKUH

KALIMANTAN BARAT1.MA Laukrugun(Kapuas Hulu)2.MA Sanjan(Sanggau)3.MA Pendaun(Ketapang)

KALIMANTAN TENGAH1.Murung Raya

2.Barito utara

3.Barito Selatan

4.Barito Timur

5.Kapuas

6.Pulang Pisau

7.Kota Palangkaraya

8.Katingan

9.Kota waringin timur (sampit)

10.Seruyan

11.Kota waringin barat

12.Gunung Mas

13.Suka marak

14 Lamandau

1. NEGERI HARUKU

SULAWESI SELATAN1.Enrekang2.Sando batu

LOMBOK UTARA-MA CEK BOCEK

-MA BAYAN

Struktur Organisasi AMAN : Pengurus Besar ; 14 Pengurus Wilayah ; 27 Pengurus Daerah

KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

DAMAN SEKJEND

DAMANWilayah

MUSYAWARAH WILAYAH

Ketua BPH

Dir. B Dir. C Dir. D

Biro B Biro C Biro D

Dir.A

Biro A

DAMAN Daerah

ANGGOTA-ANGGOTA KOMUNITAS

Bid. B Bid. C Bid. D

MUSYAWARAH DAERAH

Ketua BPH

Bid. A

4/8/2010

11

• UU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (sudah masuk Balegnas) harus segera direalisasikan.

• Pastikan Hak Masyarakat Adat atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC), adanya konsultasi-konsultasi, pelibatan penuh dan

REKOMENDASI

Consent (FPIC), adanya konsultasi konsultasi, pelibatan penuh dan efektif dari Masyarakat Adat, termasuk perempuan dan pemuda adat, dalam proses-proses pembuatan dan implementasi peraturan-peraturan terkait dengan kehutanan;

• Revisi UU No. 41/1999 (sudah masuk Balegnas) harus mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat atas hutan adat;

• Revisi/Cabut Permenhut No. 30/2009 tentang Implementasi REDD karena tidak memberikan hak penuh kepada Masyarakat Adat untuk yberpartisipasi dalam penyelamatan hutan;

• Departemen Kehutanan membentuk suatu Unit Khusus atau Sub-Direktorat sebagai ruang administratif bagi wilayah-wilayah adat;

REKOMENDASI

• Departemen Kehutanan mendorong pengakuan dan perlindungan, serta promosi bagi model-model pengelolaan hutan secara tradisional oleh Masyarakat Adat;

• Departemen Kehutanan membentuk suatu mekanisme penyelesaian konflik untuk menangani konflik-konflik kehutanan secara umum, dan secara khusus dalam implementasi REDD.

• Deklarasi Sinar Resmi (terlampir)Deklarasi Sinar Resmi (terlampir)

4/8/2010

12

“TERIMAKASIH”

Credits Photos :• Rizaldi Siagian

Lili S i I tit t D k l• Lilis Suryani, Institute Dayakology• Edy Sutrisno, Sawit Watch• Forest Watch Indonesia• Jimmy, WWF Kalimantan Barat• Rukka Sombolinggi, AMAN• Walhi Kalimantan Barat• Sujarni Alloy, AMAN Kalimantan Barat• Mina Susana Setra, AMAN• Mahir Takaka AMAN• Mahir Takaka, AMANCommunity Mapping Area Image, JKPPCartoonist : Alex TegeArt Motifs : Masyarakat Adat Toraya