PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH

DENDA DALAM KUHP TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA

PENCURIAN

(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

MUHAMMAD SOMA KARYA MADARI

NIM : 1110048000050

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H / 2014 M

PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH

DENDA DALAM KUHP TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA

PENCURIAN

(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)

Skripsi

Diajukan kepada F akultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

MUHAMMAD SOMA KARYA MADARI

NIM : 1110048000050

Pembimbing I Pembimbing II

Dedy Nursyamsi, SH, M.Hum. Ismail Hasani, SH, MH.

NIP. 196111011993031002 NIP. 197712172007101002

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H / 2014 M

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya

atau hasil jiplakan dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 10 Desember 2014

Muhammad soma karya madari

i

ABSTRAK

MUHAMMAD SOMA KARYA MADARI. NIM 1110048000050. Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap

Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor

02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah

Denda Dalam KUHP). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum

Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H / 2014 M. V+ 80 halaman + 6 halaman daftar

pustaka.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyesuaian batasan

tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut Peraturan

Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012, Implikasi yang ditimbulkan dari

berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 terhadap penanganan

perkara tindak pidana pencurian.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang

mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2

Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah

Denda Dalam KUHP, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP

(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), serta Nota Kesepakatan Bersama

antara Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI dan

POLRI Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan

Restoratif (Restorative Justice). Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum

atau literatur hukum, bahan hukum primer, dan bahan sekunder sebagai rujukan

utama. Kemudian dalam analisisnya menggunakan metode deduktif yaitu menarik

kesimpulan dari masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual

approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian (KUHP),

kemudian dikaitkan dengan PERMA No.02 Tahun 2012. Sedangkan pendekatan

konseptual dilakukan untuk mengkaji dan memahami hubungan hukum antara

tindak pidana pencurian dan perkara tindak pidana ringan. Hal ini dilakukan agar

terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah berlakunya PERMA

No.02 Tahun 2012 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda.

Terhadap setiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam

KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat l dan ayat 2,

dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu kali). Dan dalam hal penanganan perkara

tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian dibawah

Rp.2.500.000.00,-) berlaku pemeriksaan acara cepat terhadap pelakunya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Pencurian, dan PERMA.

Pembimbing : Dedy Nursyamsi, SH, M.Hum

Ismail Hasani, SH, MH

Daftar Pustaka : Tahun 1967 sampai Tahun 2012

ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah

dan nikmat dari-Nyalah skripsi berjudul “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana

Pencurian (Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam

KUHP)” dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Salawat serta salam semoga

tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan

para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tidak mudah bagi penulis untuk membuat karya seperti ini dikarenakan

berbagai keterbatasan dan kendala yang dimiliki, namun hal ini penulis jadikan

sebagai motivasi rangkaian pengalaman hidup yang berharga. Selesainya

penelitian ini tidak terlepas dari elaborasi keilmuan yang Penulis dapatkan dari

kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ingin penulis

sampaikan setulus hati ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. J.M. Muslimin, MA., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH., Ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Drs. Abu Thamrin, SH., M.Hum., mantan Sekretaris Program

Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sudah

memberikan arahan berupa saran dan masukan terhadap kelancaran proses

penyusunan skripsi ini.

3. Dedy Nursyamsi, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing I dan Ismail

Hasani, SH, MH, selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia

iii

menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan

masukan serta bimbingan terhadap proses penyusunan skripsi ini.

4. Kedua Orang tua yang sangat dicintai Penulis, Bapak Agus Wedi, Ba.C

dan Hj. Tri Puji Suryani, yang selalu mendoakan, mencintai penulis,

memberikan dukungan baik materil maupun moril, dan menjadi motivasi

penulis sekaligus inspirasi dalam kehidupan penulis. Tak lupa pula

kakanda & adinda tercinta M. Mahdi Paramarta, S,Kom dan Natasyalicha

Madari yang selalu men-support dan menjadi semangat bagi penulis untuk

cepat menyelesaikan masa studinya di fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Sahabat seperjuangan yang tak henti-hentinya mengingatkan dan

memotivasi dalam kebaikan. Terkhusus saudara/i-ku Ainul Arifatul Ulum,

Satyawan Pari Kresno, Rizky Hariyo Wibowo, Andi Komara, Shapat R

Lubistya, Zakaria, Eko Yulianto, Hilman Purnama, Zikri Muliansyah dan

Hopsah yang telah mendukung, saling mendoakan, mengispirasi dalam

menyusun skripsi ini serta memberikan semangat persahabatan dan

persaudaraan yang menjadi kenangan tersendiri bagi penulis.

6. Keluarga besar Ilmu Hukum khususnya AMPUH (Angkatan Muda Peduli

Hukum). Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Irfan Kamil Siregar,

SH, Bang Achmad Farobi, SH, Bang Benu Pangestu, SH, Bang Rifky

Gunawan, M. Rizky Firdaus, M. Hisyam Rafsanjani, Reza Haryo

Wibowo, M. Azhar, Dwi Pujiantok, Nanda Narenda Putra, Rizky

Ramandhika, Supandri, Lidia. Kawan-kawan KKN MERDIKA 2013,

MCC (Moot Court Community) dan BLC (Bussines Law Community).

7. Kekasih tersayang “Nurhidayah” yang tidak henti-hentinya mendukung,

mendoakan, serta membantu penulis dalam kelancaran penyelesaian

skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis

sebutkan namanya satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan berkah

dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin).

iv

Akhir kata, penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan

masukan yang bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat

menjadi referensi untuk adik-adik kelas dan bermanfaat untuk setiap pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta, 10 Desember 2014

Muhammad Soma Karya Madari

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK .......................................................................................................... .....i

KATA PENGANTAR ................................................................................... .........ii

DAFTAR ISI............................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……………………………................1

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah.......................................7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian…………………….................7

D. Tinjauan (Review) KajianTerdahulu..........................................9

E. Metode Penelitian…………………………………………....11

F. Sistematika Penulisan..............................................................14

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA RINGAN DAN

PENCURIAN

A. Tindak Pidana Ringan

1. Tindak pidana…………………..………...........................16

2. Sanksi pidana…………………………………………….19

3. Tujuan pemidanaan………………………………………20

4. Klasifikasi tindak pidana…………………………………23

5. Tindak pidana ringan……………………………………..25

vi

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi pencurian………………………………………..28

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut KUHP…..29

3. Tindak pidana pencurian ringan………………………….32

BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERADILAN

PIDANA

A. Proses Peradilan Pidana Dalam Tahap Penyidikan, Penuntutan,

Dan Persidangan

1. Penyelidikan dan penyidikan…………………………….33

2. Penuntutan………………………………………………..35

3. Pemeriksaan persidangan………………………………...38

B. Tahap-Tahap Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian upaya hukum……………................................39

2. Tahap upaya hukum biasa: Banding dan Kasasi…………42

3. Tahap upaya hukum luar biasa: Peninjauan Kembali

(PK)....................................................................................51

C. Lembaga Mahkamah Agung

1. Profil……………………………………………………...53

2. Struktur peradilan dibawah Mahkamah Agung………….54

D. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Agung………………….55

vii

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN

TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM

KUHP

A. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda

Dalam KUHP Menurut PERMA No.2 Tahun 2012 .………...60

B. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012

Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian........67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……..……………………………………………78

B. Saran..……………...…………………………………………80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara

hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk

menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak

dipertanggungjawabkan.1

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah

manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa

sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan

yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan

membuat uandang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan

pemerintahan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang

penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena

dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga

negaranya.2

Kaidah yang terkandung dalam ajaran Aristoteles tersebut adalah

menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kekuasaan

1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan

ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, h.46.

2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar

Bakti, 1988), h.154.

2

negara. Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum

sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 1

ayat (3) tadi. Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara

Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk

didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.

Kasus tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak

asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan

menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya

kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya

adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan

menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada

usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan

kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang

merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya

masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang

ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi

dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan

situasi dan kondisi masyarakat saat ini.3

Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai

pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah

3 Suparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1.

3

berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian

ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia

mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi RP.250,- (dua ratus lima

puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US$1,8

per barel dan harga emas dunia US$35 per ons. Jika dibandingkan dengan

situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US$100 per barel dan harga

emas menembus hingga US$1.700 per ons.4

Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan

kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan

seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman

hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya karena kasus pencurian 2 buah

kakao, pencurian sendal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus

pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah

Rp 250,- para tersangka dan/atau terdakwanya dapat dikenakan penahanan

oleh penyidik maupun penuntut umum.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang

yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan

masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika

perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima)

4 Jamal Wiwoho, Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan.

http://jamalwiwoho.com/category/opini, Media Indonesia e-paper h.26, diakses tanggal 13 Januari

2013.

4

tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak

sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.5

Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat

misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram

masyarakat.

Dalam praktik, hakim dalam mengadili suatu perkara sering

dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam

suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan

penegakan hukum. Hal ini karena peraturan terdahulu tidak lengkap dan

sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau

Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban

mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.6

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam

KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250,-.

Dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian

yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah

oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah

Agung No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

5 Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, h.4.

6 Binsar Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di

Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.59.

5

Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan

kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara

Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke

tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus pencurian enam buah piring

oleh nenek Rasminah pada tahun 2011. PERMA ini juga diharapkan dapat

menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian

Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-

ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi

mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakupkan

pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan

mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.7

Lahirnya PERMA ini juga menuai kontra dari berbagai pihak

khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan

PERMA ini pencurian di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan

penahanan sebelumnya oleh pihak kepolosian, ketua pengadilan tidak

menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Seandainya kita menarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu

orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil

milik orang lain yang nilainya di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima

7 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana, 2008), h.9.

6

ratus ribu rupiah). Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan

dengan mudah melakukan Tipiring. PERMA ini dikhawatirkan dijadikan

alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,

serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur

batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum.

PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya

dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga

ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani

kasus-kasus Tipiring seperti pencurian. Berdasarkan latar belakang

pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul : “PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN

DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PERKARA

TINDAK PIDANA PENCURIAN (Analisis Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)”

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan fokus, Penulis

membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada implikasi

diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 dalam

penanganan perkara tindak pidana pencurian.

7

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah

denda dalam KUHP menurut PERMA No.02 Tahun 2012?

b. Bagaimana Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun

2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang

penegakan hukum tindak pidana pencurian setelah Peraturan

Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 diterapkan. Karena hal ini

sangat berkaitan dengan maraknya tindak pidana dengan objek perkara

yang relatif sederhana namun diancam dengan pidana cukup berat,

sehingga dinilai tidak proporsional dan melukai rasa keadilan

masyarakat. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan

jumlah denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung

No.02 Tahun 2012.

b. Untuk mengetahui Implikasi dari Peraturan Mahkamah Agung

No.02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana

pencurian.

8

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat

memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum

khususnya Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan

Hukum Pidana.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa mengenai aturan main

dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda

dalam KUHP berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.02

Tahun 2012, mengingat skripsi tentang Peraturan Mahkamah

Agung belum banyak dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan gagasan kepada pemerintah mengenai

bagaimana implikasi terhadap produk hukum yang dibentuknya.

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Sub bab tinjauan atau review kajian terdahulu berfungsi untuk

mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga

tidak terjadi duplikasi dalam penelitian (Berdasarkan pedoman penulisan

skripsi, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012). Penulis

melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan

9

dengan penelitian ini di beberapa perpustakaan yang Penulis temukan,

penelitian tersebut yaitu :

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012, yang disusun

oleh Femi Angraini, dengan judul skripsi “Perkara Tindak Pidana

Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah

Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”.

Skripsi ini menelaah tentang bagaimana perbandingan prosedur

penyelesaian perkara tindak pidana ringan di perancis serta prosedur

peyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut PERMA No.02

Tahun 2012 di indonesia. Sedangkan pada skripsi ini membahas

mengenai implikasi Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012

terhadap penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia. Jadi

menelaah lebih jauh bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana

pencurian setelah berlakunya PERMA.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 2013,

yang disusun oleh Benny Nugroho, dengan judul skripsi “Sanksi

Pidana Bagi Pelaku Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012”. Penulis dalam

skripsinya secara garis besar membahas tentang parameter tindak

pidana pencurian ringan. Sedangkan pada skripsi ini membahas

mengenai bagaimana penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan

jumlah denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung

10

No.02 tahun 2012. Menelaah bagaimana aturan main penerapan

PERMA tersebut terhadap penyesuaian jumlah denda dalam tindak

pidana ringan.

3. Buku ilmiah karangan Suparni Niniek yang berjudul “Eksistensi

Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”, diterbitkan oleh

Sinar Grafika di Jakarta pada tahun 2007. Penulis dalam bukunya

membahas tentang prospek penerapan pidana denda dalam KUHP,

RUU KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang memuat tentang

pidana denda di luar KUHP. Sedangkan pada skripsi ini akan

membahas tentang implikasi pidana denda setelah berlakunya PERMA

N0.02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan

dan jumlah denda dalam KUHP.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode

penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan

menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan

judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-

buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling terkait serta

berkesinambungan satu sama lain dalam penulisan skripsi ini.

11

Penelitian jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis

dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas.8

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari

berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu :9 pendekatan

perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis,

pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian

ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum

yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.10

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan

menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana

pencurian (KUHP) lalu dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung

No.02 Tahun 2012 yang menjadi pokok permasalahan dalam

8 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004, Cet.1.), h.118.

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010, Cet.4.), h.93.

10 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:

Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4.), h.302.

12

penelitian ini. Selanjutnya yaitu pendekatan konseptual (conseptual

approach). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai konsep

yang ada mengenai pencurian dan perkara tindak pidana ringan.

Pendekatan ini dilakukan agar terjadi kesamaan pandangan dalam

menafsirkan konsep-konsep tersebut.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat

otoritatif .11

Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh

pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PERMA No.02 Tahun

2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

Jumlah Denda dalam KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:

Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4.), h.141.

13

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer.12

Terdiri dari buku-

buku ilmiah, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang

berkaitan dengan pencurian dan berita kasus pencurian dari sumber

yang dapat dipercaya kebenarannya.

4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu

hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan

untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan

hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang

menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang

khusus atau lebih konkret.

Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Penulis

menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu

hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

12 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004, Cet.1.), h.119.

14

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan

struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum

secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang

diangkat dalam penelitian hukum ini. Selain itu, terdiri pula

dari tujuan serta manfaat diadakannya penelitian, tinjauan

(review) kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II : Pada bab ini akan diuraikan konsep mengenai tindak pidana

ringan dan tindak pidana pencurian lalu dilanjutkan dengan

definisi serta unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam

KUHP.

Bab III : Dalam bab ini diuraikan secara jelas mengenai kedudukan

Mahkamah Agung dalam peradilan pidana. Lalu materi

ditekankan kepada proses peradilan dan upaya hukum yang

dapat dilakukan mulai dari tingkat banding sampai dengan

peninjauan kembali. Setelah itu materi lebih mengerucut lagi

membahas tentang lembaga Mahkamah Agung dalam

menjalankan fungsi dan wewenangnya.

15

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penyesuaian batasan

tindak pidanan ringan dan jumlah denda dalam KUHP

menurut PERMA No.02 Tahun 2012. Lalu dilanjutkan

dengan bagaimana implikasi atas diterapkanya PERMA

terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian.

BAB V : Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang

kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari

penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa

kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis

menengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.

16

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA RINGAN DAN PENCURIAN

A. Tindak Pidana Ringan

1. Tindak pidana

Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana

sampai pada masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat

hukum pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang

hukum pidana. Oleh karenanya, baik untuk masyarakat dahulu kala

maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai

keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang

pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya

dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu

dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.1

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang

diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam

rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan

yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana

bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.2

Istilah ini (tindak pidana), tumbuhnya dari pihak Kementerian

Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata

1 Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2012), h.1.

2 Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2.), h.28.

17

“tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk

kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan

konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa

tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani

seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan

bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena

tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan

yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri,

maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.3

Bahwa Moeljatno, tidak menggunakan istilah tindak pidana

rumusan di atas, tetapi menggunakan kata “perbuatan pidana”. Kata

perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu

suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkret yaitu :4

a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang

dilarang.

b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris

dikenal dengan istilah “Criminal act”. Dalam hal ini meskipun

orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum

berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan

3 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.55.

4 Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2.), h.29.

18

untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah

“Criminal responsibility”.

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak

pidana masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal

yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak

bersalah dijatuhi pidana.

Dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara

kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan

tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat

melawan hukum. Dengan kata lain: orang dapat melakukan tindak

pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak

mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan

yang bersifat melawan hukum.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana

adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan

pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat

aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya

diharuskan oleh hukum).5

5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet.2.), h.50.

19

2. Sanksi pidana

Sanksi (Sanctie) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan

undang-undang. Ada sanksi adsministratif, ada sanksi perdata dan ada

sanksi pidana. Sanksi pidana (Strafsanctie) merupakan akibat hukum

terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau

tindakan.6

Pengertian sanksi dapat penulis artikan sama dengan pidana atau

hukuman yang pengertiannya adalah suatu reaksi atas delik yang berwujud

suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat

delik.7 Jadi dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak

bersalah (Presumption of innocent), pidana sebagai reaksi atas delik yang

dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan

atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan.8

Dalam Pasal 10 KUHP termaktub jenis-jenis sanksi pidana itu

sendiri yaitu beruapa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok

meliputi :9

a. pidana mati;

b. pidana penjara;

c. pidana kurungan; dan

d. pidana denda.

6 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.138.

7 Roelan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1974), h.30.

8 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.9.

9 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, cet.15.), h.6.

20

Sedangkan pidana tambahan meliputi Pencabutan beberapa hak-

hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman

putusan hakim. Namun menurut naskah rancangan KUHP baru (Tim

Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1982/1983) dirumuskan

pembagian jenis pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana

mati. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tertutup, pidana

pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Pidana tambahan terdiri

atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu

dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian,

dan pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan pidana mati merupakan pidana

yang bersifat khusus.

3. Tujuan pemidanaan

Menurut Bismar Siregar, maksud tujuan pemidanaan ialah :10

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman

negara, masyarakat dan penduduk;

b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota

masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak

pidana.

10

Bismar Siregar, Tentang Pemberian Pidana, Kertas Kerja Simposium Pembaharuan

Hukum Pidana Nasional, BPHN Dep. Kehakiman, 1980.

21

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam konsep rancangan

Buku I KUHP Tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan

sebagai berikut :11

1). Pemidanaan bertujuan untuk

Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

normahukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan

demikianmenjadikannya orang yang baik dan berguna,

serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak

pidana,memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa

damai dalam masyarakat;

Ke-4 membebasakan rasa bersalah pada terpidana.

2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu :12

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan.

Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel

Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatief”

yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah

melakukan kejahatan. Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai

11

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT.

Alumni, 2005, Cet.3.), h.24.

12

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet.2.), h.15.

22

suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (Uitdrukking van

de gerechtigheid).13

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang

terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan

keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena

kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara

yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana

merupakan “Negation der Negation” (peniadaan atau pengingkaran

terhadap pengingkaran).14

2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada

kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif

ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa

mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk

mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori

previsi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu previsi umum

dan previsi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana

diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena

adanya perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan

kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan previsi khusus

ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan

jahatnya.

13

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT.

Alumni, 2005, Cet.3.), h.11.

14

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT.

Alumni, 2005, Cet.3.), h.12.

23

3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas. Pidana merupakan

keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan serta

berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan

perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.

Dengan ini pidana memiliki dua maksud yang saling

berkesinambungan yaitu mencapai tujuan keadilan.

4. Klasifikasi tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :15

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (Misdriven)

dimuat dalam buku II dan pelanggaran (Overtredingen) dimuat

dalam buku III.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan

Rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan

Wetsledict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah

pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan,

misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain,

mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang

melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang,

misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang

mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan

helm ketika mengendarai sepeda motor.16

15

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo

Persada, 2002, Cet.1.), h.117-119.

16

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet.2.), h.58.

24

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana

formil (Formeel delicten) dan tindak pidana materiil (Materiel

delicten).

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana

sengaja (Doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja

(Culpose delicten).

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak

pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi

(Delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut

juga tindak pidana omisi (Delicta ommisionis).

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana

terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana

umum dan tindak pidana khusus.

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak

pidana Communia (Delicta communia, yang dapat dilakukan oleh

siapa saja), dan tindak pidana Propria (dapat dilakukan hanya oleh

orang memiliki kualitas pribadi tertentu.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,

maka dibedakan antara tindak pidana biasa (Gewone delicten) dan

tindak pidana aduan (Klacht delicten).

25

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (Eenvoudige

delicten), tindak pidana yang diperberat (Gequalificeerde delcten)

dan tindak pidana yang diperingan (Gepriviligeerde delicten).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tidak

pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan

hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan

tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak

pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain

sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

dibedakan antara tindak pidana tunggal (Enkelvoudige delicten)

dan tindak pidana berangkai (Samengestelde delicten).

5. Tindak pidana ringan

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang

bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya

berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang

tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan

ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan,

penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan

ringan.

Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang

merupakan warisan KUHP Hindia Belanda. Sekalipun KUHP Hindia-

26

Belanda didasari oleh KUHP Belanda namun pembagian bentuk kejahatan

biasa dan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri yang kemudian

diadopsi ke dalam KUHP Indonesia.

Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan.

Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat

yang berbeda dalam KUHP. Pada dasarnya, KUHP terdiri atas 569 pasal

yang dibagi dalam tiga buku. Tiga buku itu :17

“Buku I : Ketentuan-ketentuan umum (juga disebut Bagian

Umum,Algemeen deel) – pasal-pasal 1-103.

Buku II : Kejahatan – pasal-pasal 104-448

Buku III : Pelanggaran – pasal-pasal 449-569.”

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, KUHP Hindia-Belanda

yang diadopsi ke dalam KUHP Indonesia mengenal tindak pidana ringan

sedangkan Belanda sendiri tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi,

seiring perkembangan zaman lembaga tindak pidana ringan semakin

dipertanyakan keberadaannya. Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana 1”

menggunakan istilah kejahatan enteng sebagai padanan kata Lichte

misdrijven dalam bahasa Belanda atau kejahatan ringan atau yang dalam

tulisan ini menggunakan istilah Tindak Pidana Ringan.

Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan

dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami

justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana

17

E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (t.k : t.p., t.t.), h.80.

27

formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai

ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh

ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang

ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.18

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai

definisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman

hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda

paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat

dalam KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong

bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai

penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai

penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373

mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal

384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai

perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315

mengenai penghinaan ringan.

18

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.316.

28

B.Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata

“curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah,

biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah

proses, cara, perbuatan.

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, “barang siapa mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.19

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti

milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga

digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap

properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan,

perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut

pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.20

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-

unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur

keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun

19

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.140.

20

Wikipedia Ensiklopedia bebas, Pencurian Adalah,

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian, diakses tanggal 6 September 2014 pukul 16.00 WIB.

29

seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud,

yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).21

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut KUHP

Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyebutkan: Barang siapa

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di

ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.22

Jika diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan

itu terdiri dari unsur-unsur :23

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu;

3. Barang kepunyaan orang lain;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti

tersebut di atas tanpa menitikberatkan satu unsur. Tiap-tiap unsur

mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang”, subjek

hukum yang melakukan perbuatan.

21

Blog Tajmiati-Bloger, Tindak Pidana Pencurian, http://tajmiati-

bloger.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana-pencurian.html, diakses tanggal 10 September 2014

pukul 10.12 WIB.

22

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.140.

23

Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2.), h.38.

30

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu :24

1. Unsur objektif, terdiri dari:

a. Perbuatan mengambil

b. Objeknya suatu benda

c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda

tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

a. Adanya maksud

b. Yang ditujukan untuk memiliki

c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai

pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini

menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang

dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada

umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian

diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau

kedalam kekuasaannya.25

24 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003), h.5.

25 Blog Law For Justice, Pengertian Tindak Pidana Pencurian,

http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html, diakses tanggal

10 September 2014 pukul 10.58 WIB.

31

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke

tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah

percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya

kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik

atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak

milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang

melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum,

misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.26

Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah

benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada

pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Sebagai unsur subjektif,

memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan

sebagai barang miliknya. Apabila dihubungakan dengan unsur maksud,

berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak

sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk

dijadikan sebagai miliknya.

Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu

ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar

memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah

bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur

melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan

26 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003), h.7.

32

hukum subujektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya

atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.27

3. Tindak pidana pencurian ringan

Berdasarkan pasal 364 KUHP Yang berbunyi “Perbuatan yang

diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir ke-5 apabila tidak

dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima

rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga

bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah”. Dari rumusan

ketentuan pidana di atas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud pencurian

ringan itu dapat berupa :

a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;

b. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersama-sama;

c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk

ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak

diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran,

perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau

serangan palsu.

27 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003),

h.16.

33

BAB III

KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERADILAN PIDANA

A. Proses Peradilan Pidana Dalam Tahap Penyidikan, Penuntutan Dan

Persidangan

1. Penyelidikan dan penyidikan

Proses penyelesaian perkara pidana di mulai dari penyelidikan dan

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila dilakukan penyelidikan

ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah

melakukan tindak pidana, maka dilanjutkan dengan mengadakan

penyidikan. Kemudian setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim

ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan

oleh Jaksa/atau Penuntut Umum.1

Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu

tindak pidana oleh penyelidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan

penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP pejabat yang berwenang untuk

melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara atau Pegawai Negeri

Sipil yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP.

Penyidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 7 KUHAP, di antaranya adalah :2

1 Alfitra, Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut

Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009, Cet.1.), h.1.

2 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan

Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), h.53.

34

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;

d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

e. Mengadakan pemberhentian penyidikan.

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

pidana wajib segera melakukan tindak penyelidikan yang diperlukan.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik,

penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam

rangka penyelidikan (Pasal 102 ayat (1) & (2) KUHAP).

Adapun yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Dalam hal untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa terjadinya suatu tindak pidana, telah

termaktub pada Pasal 102 KUHAP sumbernya berupa laporan, pengaduan,

tertangkap tangan, dan diketahui oleh petugas.

Peninjauan pada tahap penyidikan juga dapat dilakukan terhadap

ketidaklengkapan berkas perkara yang harus dipenuhi sebelum

melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan. Ketidaklengkapan

35

tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu baik secara formal maupun

materiel.3

Ketidaklengkapan persyaratan formal :

a. Tidak terdapat berita acara pemeriksaan tersangka;

b. Tidak ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);

c. Tidak ada berita acara penangkapan.

Ketidaklengkapan syarat materiel :

a. Ketidak sesuaian tindak pidana yang disangkakan;

b. Tidak menguraikan unsur delik secara cermat, jelas dan lengkap.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik

wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pada

penyerahan berkas tahap pertama, penyidik secara fisik menyerahkan

berkas perkara dari penyidik diterima oleh urusan surat-surat, kemudian

diserahkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan atau pejabat yang

ditunjuk menugaskan seorang jaksa dengan surat perintah untuk

melakukan penelitian berkas perkara.4

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut

cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan merupakan Dominus

3 Alfitra, Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut

Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009, Cet.1.), h.2.

4 Alfitra, Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut

Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009, Cet.1.), h.3.

36

litis, atau kewenangan mutlak dari penuntut umum, yang artinya bahwa

hanya penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan

dalam perkara pidana (Pasal 1 butir 7 jo Pasal 13 KUHAP).5

Ruang lingkup penuntutan terdiri dari tugas seorang jaksa dalam

hal mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik,

apakah telah cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

dan menyusun surat dakwaan.

Berhasilnya penuntutan sangat tergantung kepada kemampuan

penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar

terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.6 Dalam hal

Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi

persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, kemudian penuntut umum

melimpahkan perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.7

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya,

baik pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri maupun pada

pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan

peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan

tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan

5 Ledeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010,

Edisi ke-2), h.20.

6 Alfitra, Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut

Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009, Cet.1.), h.13.

7 Alfitra, Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut

Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009, Cet.1.), h.14.

37

dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dicantum dalam surat

dakwaan.8

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat

dakwaan, yakni syarat formil dan syarat materiel.9 Syarat formil diatur

dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi :

a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut

umum pembuat surat dakwaan;

b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang

terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sesuai

KEPJA No. KEP-120/J.A/12/1992, identitas terdakwa tersebut

dilengkapi dengan pendidikan.

Syarat materiel diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,

yang meliputi :

a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat

tindak pidana dilakukan.

8 Ledeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010,

Edisi ke-2), h.21.

9 Lihat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Mengenai Syarat-Syarat

Surat Dakwaan.

38

3. Pemeriksaan persidangan

Perkara yang telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke

Pengadilan Negeri didasarkan atas permintaan agar segera mengadili

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Setelah Pengadilan Negeri

menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua

mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang

dipimpinnnya.

Berbicara kewenangan mengadili maka perlu diketahui

kewenangan dibagi menjadi dua jenis yaitu, kewenangan absolut dan

kewenangan relatif. Kewengan absolut, berkaitan dengan lingkungan

peradilan (lingkungan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

sebagaimana dalam Pasal 18 UU 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Sedangkan kewenangan relatif, berkaitan dengan pembagian wilayah

hukum setiap pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Selanjutnya

setelah pelimpahan perkara oleh penuntut umum dilakukan penunjukkan

majelis hakim dan penetapan hari sidang. Kemudian dilakukannya

pemanggilan terdakwa ke persidangan. Pada permulaan ketua sidang/ketua

majelis memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk (Pasal 154 ayat

(1) KUHAP) dan selanjutnya menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155

ayat (1) KUHAP). Sesudah itu meminta penuntut umum membacakan

surat dakwaan. 10

10

Ledeng Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010,

Edisi ke-2), h.100.

39

Kesatuan acara pemeriksaan persidangan dimulai dari pemeriksaan

terdakwa, pembacaan surat dakwaan, pengajuan eksepsi atau keberatan,

putusan sela, pembuktian, pembacaan surat tuntutan dan pembelaan, replik

duplik, dan sampai pada putusan merupakan rangkaian dari hukum acara

peradilan yang diatur dalam KUHAP. Hingga pada putusan pengadilan

telah dikeluarkan selanjutnya tahap upaya hukum dapat diberikan. Putusan

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari

segala tuntutan. Dalam hal putusan pengadilan berupa pemidanaan, jika

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

B. Tahap-Tahap Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian upaya hukum

Upaya hukum adalah bagian dari mata rantai proses perkara pidana.

Upaya hukum merupakan proses argumentasi melalui dokumentasi dari

pada perdebatan. Sebab pada dasarnya para pihak tidak hadir; dan dalam

praktiknya hampir tidak pernah ada perkara dimana dalam tingkat upaya

hukum para pihak didengar. Sesungguhnya dalam tingkat banding dan

40

kasasi kehadiran itu dimungkinkan (Vide, Pasal 238 ayat (4) jo Pasal 253

ayat (3) KUHAP).11

Sedangkan menurut Dr. Eggi Sudjana, SH, M.Si yang dimaksud

dengan upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang

berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum

tersebut dilakukan dengan tujuan mengoreksi dan menselaraskan

kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik

putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum

berkekuatan hukum tetap. Terdapat dua macam upaya hukum, yaitu upaya

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa :12

a. Upaya Hukum Biasa

a) Perlawanan (verzet), upaya hukum yang dapat dilakukan terkait

dengan putusan sela;

b) Banding, adalah upaya yang dapat dilakukan agar putusan

peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam tingkat

banding;

c) Kasasi, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap

putusan pengadilan lain selain Mahkamah Agung.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat

diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa terdiri dari :

11 Luhut M.P.Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Djambatan, 2006, Cet.4.),

h.84.

12

Eggi Sudjana, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hiyatullah, 2012), h.88.

41

a) Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu kasasi yang hanya dapat

diajukan oleh jaksa agung dan tidak akan berpengaruh terhadap

perkara yang sedang berlangsung;

b) Peninjauan Kembali, Upaya hukum yang diajukan terkait

adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila

diajukan pada saat persidangan berlangsung.

Seperti yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan terkait

upaya hukum yang diberikan oleh Undang-undang oleh masing-masing

lembaga. Dalam upaya hukum dibedakan kewenangan dari pengadilan

berikutnya yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA).

Kedua lembaga Yudikatif tersebut memiliki kewenangan yang berbeda,

dimana perbedaan tersebut bahwa Pengadilan Tinggi merupakan

pemerikasaan ulangan atas putusan Pengadilan Negeri terhadap semua

aspek perkara. Sedangkan Mahkamah Agung lebih kepada esensi dari

perkara tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi disebut Judex factie.13

Sedangkan Mahkamah Agung disebut Judex jurist dikarenakan

MA yang hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum

terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh Judex factie. Dengan demikian,

tingkatan pemeriksaan perkara pidana hanya dua tahap ditambah bila ada

hal-hal luar biasa dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK).14

13 Judex Factie menurut kamus hukum adalah Hakim yang berwenang memeriksa fakta

dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Www. Pn kendari.

go.id/index.php/deskinfo?download=8:kamus-hukum dikutip tanggal 1 September 2014 pukul

20.00 WIB.

14 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Djambatan, 2006), h.84.

42

2. Tahap upaya hukum biasa: Banding dan Kasasi

a. Upaya hukum Banding

Upaya hukum banding, diperiksa oleh Pengadilan Tinggi

sebagai Judex factie. Artinya pemeriksaan diulang untuk semua aspek

tapi tanpa kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan.

Upaya hukum banding harus dilakukan dalam tenggang waktu 7

(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan (Vide, Pasal 233 ayat (2)

KUHAP). Sebagai tindak lanjut, pernyataan banding diajukan satu

memori banding yang memuat alasan-alasan tidak diterimanya putusan,

namun memori banding itu tidak wajib.

Yang dijadikan bahan-bahan bagi pemeriksaan tingkat banding

adalah seluruh catatan-catatan yang telah dibuat oleh panitera selama

proses Peradilan Negeri tingkat pertama ditambah berkas perkara yang

bersangkutan dan memori-memori banding dari pihak-pihak yang

bersangkutan. Jika Pengadilan Tinggi memandang perlu dapat

memanggil langsung terdakwa atau saksi dan juga saksi ahli guna

didengar keterangannya secara langsung. Dalam hal terdakwa ditahan,

maka pengadilan tinggilah yang berwenang untuk menentukan

selanjutnya. Selama Pengadilan Tinggi belum memutusakan perkara

tersebut, selama itu pula masih diberikan kesempatan kepada pihak-

pihak yang bersangkutan untuk menyerahkan ataupun menambah

surat-surat pembelaan atau keterangan lain kepada Pengadilan

43

Tinggi.15

Dalam hal ini para pihak yang bersangkutan diberikan

kesempatan untuk mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang

mendukung sebagai upaya pembuktian yang kuat dalam beracara di

Pengadilan.

Jika Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan

dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua

putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan negeri) dapat

dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang

khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa

kekecualian. Sebelum kekecualian tersebut dibicarakan, perlu

diperhatikan kata yang dipakai oleh KUHAP di Pasal 233 yaitu

“terdakwa”.16

Menurut pendapat Andi Hamzah, semestinya di situ

digunakan kata “terpidana”, karena perkara yang dibanding itu

merupakan putusan yang dengan sendirinya merupakan penjatuhan

pidana kepada terdakwa. Tidaklah logis jika terdakwa yang dibebaskan

atau lepas dari segala tuntutan hukum mengajukan banding.

Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 KUHAP

tersebut ialah :17

15 R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Tarsito, 1980), h.124-125.

16 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: GI, 1983),

h.267.

17

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: GI, 1983),

h.268.

44

a) Putusan bebas (istilah asing: Vrijspraak);

b) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang

tepatnya penerapan hukum (sic);

c) Putusan Pengadilan dalam acara cepat (dahulu dipakai istilah

perkara rol).

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian

baru (Judicium novum). Jadi dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli

dan surat-surat baru.18

Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa

acara pada pemeriksaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan

banding kecuali jika ada penyimpangan-penyimpangan dan

kekecualian-kekecualian.

Berhubung dengan tidak diperkenankannya banding terhadap

putusan bebas (Virijspraak) itu, perlu diperhatikan adanya istilah

“bebas murni” dan “bebas tidak murni” (Zuivere virjspraak en niet-

zuiivere vrijspraak) dan “lepas dari segala tuntutan hukum terselubung”

(bedekte ontlslag van rechsvervolging).19

Mengenai bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum,

diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yakni apabila pengadilan berpendapat

apa yang didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti, akan tetapi

perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Kemudian

terhadap putusan acara cepat juga merupakan putusan yang tidak dapat

18 J.M. Van Bemmelen, Ons Strafrecht, 4, het Formele Strafrecht, (Groningen: Tjeenk

Willink, 1977), h.212.

19

A. Mincenhof, De Nederlands Straf vordering, (Harlem: H.D.Tjeenk Wilink and Zoon,

1967), h.289.

45

diajukan banding atau merupakan salah satu dari pengecualian yang

telah disebutkan di atas bahwa baik perkara yang diperiksa dengan

acara tindak pidana ringan maupun acara pelanggaran lalu lintas jalan,

tidak dapat dimintakan banding, kecuali apabila putusan itu berupa

pidana perampasan kemerdekaan.20

Dalam ketiga hal ini, permintaan

banding tidak dapat diajukan, sehingga terhadap putusan-putusan ini

hanya cukup diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama

dan tingkat terkahir.

Putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi sebagai

pengadilan tingkat banding, seperti yang diatur dalam Pasal 241 ayat

(1) bentuk putusan yang dapat dijatukan Pengadilan Tinggi terhadap

perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding ialah :21

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Ini bentuk pertama putusan yang dapat dijatuhkan

Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. ”Menguatkan” putusan

yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri. Secara murni Pengadilan

Tinggi menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.

a) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri “ Secara Murni”

Pada bentuk putusan yang menguatkan putusan yang

dijatuhkan Pengadilan Negeri “secara murni”, Pengadilan

Tinggi menganggap putusan itu sudah “tepat dan benar secara

20 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2009, Edisi ke-2), h.460.

21

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2009, Edisi ke-2), h.504-509.

46

keseluruhan”. Tidak ada lagi yang perlu ditambah, diubah atau

dikurangi. Pengadilan Tinggi dalam hal seperti ini dengan

sendiri “mengambil alih” semua alasan dan pertimbangan

maupun kesimpulan yang dianggap tersirat dalam putusan yang

dijatuhkan Pengadilan Tinggi.

b) Menguatkan putusan “Dengan Tambahan Pertimbangan”

Variasi atau variant kedua bentuk putusan Pengadilan

Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri, dilakukan dengan jalan

“menambah” atau “menyempurnakan” pertimbangan dan

alasan maupun kesimpulan putusan Pengadilan Negeri.

2. Mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri

Mengenai bentuk putusan berupa perubahan atau perbaikan

amar putusan Pengadilan Negeri, bisa terjadi :

a) Sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan yang dimuat

dalam putusan dapat disetujui dan dianggap tepat oleh

Pengadilan Tinggi.

b) Atau bak pertimbangan putusan perlu ditambah, juga amar

putusan Pengadilan Negeri perlu diubah atau diperbaiki.

c) Atau juga bisa, di samping Pengadilan Tinggi mengubah

pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan

lain, sekaligus perubahan pertimbangan itu diikuti perubahan

atau perbaikan amar putusan.

47

d) Atau sekaligus di samping mengubah atau memperbaiki amar

putusan juga memutus perkara yang bersangkutan atas

pertimbangan dan alasan lain.

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Bentuk ketiga putusan Pengadilan Tinggi sebagai

pengadilan tingkat banding, membatalkan putusan Pengadilan

Negeri. Pengadilan Tinggi berwenang membatalkan dan juga

berhak mengoreksi putusan Pengadilan Negeri, bukan hanya

menguatkan atau mengubah putusan, tetapi berwenang untuk

“membatalkan”.

b. Upaya hukum Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Kata asalnya

ialah casser yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan

demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Peradilan kasasi dapat

diartikan memecahkan dan membatalkan putusan atau penetapan

pengadilan-pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam

penerapan hukum. Yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-

kesalahan di dalam penerapan hukum. Penerapan fakta-fakta termasuk

wewenang Judex factie, yang dalam sistem hukum Indonesia menjadi

wewenang pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat

terakhir.22

22

Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung: Dalam Praktik Sehari-hari, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2001), h.82.

48

Landasan hukum untuk melakukan kasasi berdasarkan Pasal 24

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Mahkamah

Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undang-undang”. Berdasarkan pasal diatas, salah satu kewenangan

konstitusional MA yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai

pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah mengadili perkara pada

tingkat kasasi.23

Tujuan upaya hukum kasasi adalah koreksi terhadap kesalahan

putusan pengadilan dibawahnya. Dimana memperbaiki dan

meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar

diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara

benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Lalu selain

itu upaya hukum ini bertujuan menciptakan dan membentuk hukum

baru, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Perkara-perkara yang tunduk pada kasasi, antara lain :24

1. Ketentuan Pasal 44 UU MA Jo Pasal 244 KUHAP, yaitu

putusan atau penetapan penagdilan yang diberikan dalam

tingkat terakhir dan menyangkut perkara pidana yang bukan

putusan bebas.

23 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.228-229.

24

Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung: Dalam Praktik Sehari-hari, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2001), h.83.

49

2. Perbuatan pemeriksaan yang dilakukan oleh kurang dari 3

orang hakim.

3. Putusan PN yang memeriksa dan memutuskan perkara atas

putusan Verstek yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap

perlawanan.

4. Perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari Rp. 100

(seratus rupiah). Bunyi UU Nomor 20 tahun 1974 Jo Pasal 199

RBg.

5. Putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara cepat.

Dalam kenyataan praktek, sering ditemukan hambatan formal

yang dialami pencari keadilan. Akibatnya, permohonan kasasi ”tidak

dapat diterima”. Hambatan formal yang dimaksud yaitu kurangnya

pemahaman kalangan masyarakat pencari keadilan tentang tata cara

mengajukan permohonan kasasi. OIeh karena itu penulis memaparkan

tata cara permohonan kasasi agar upaya kasasi tidak menjadi sia-sia.

Adapun tata cara itu ialah :25

a) Permohonan diajukan kepada panitera;

Pasal 245 ayat (1) menegaskan: “Permohonan kasasi

disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang

memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari

sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu

diberitahukan kepada terdakwa”. Pemohon dapat mengajukan

25

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2009, Edisi ke-2), h.546-552.

50

permohonan secara langsung menghadap sendiri panitera

Pengadilan Negeri atau dapat disampaikan baik secara lisan

maupun dengan tulisan. Namun jika ayat (1) dihubungkan dengan

Pasal 245 ayat (2), terdapat suatu prinsip yang mengharuskan

pemohon “mesti datang menghadap” panitera, sebab ayat (2)

secara tegas menentukan “surat keterangan kasasi” atau “akta

permohonan”, ditandatangani oleh panitera dan pemohon.

b) Yang berhak mengajukan permohonan kasasi;

Untuk mengetahui siapa yang berhak mengajukan

permohonan kasasi, dibaca kembali ketentuan Pasal 244, yang

menegaskan bahwa yang berhak adalah terdakwa dan atau

penuntut umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan

permohonan kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara

“bersamaan”.

c) Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi;

Seperti yang telah disinggung, sering kali pemohon kasasi

kurang cermat memperhatikan tenggang waktu yang dibenarkan

undang-undang. Akibatnya, pemohonan kasasi tidak sah, karena

hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan permohonan kasasi

dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai tenggang waktu yang

dibenarkan undang-undang untuk mengajukan permohonan kasasi

yaitu 14 hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera

51

Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat

pertama. Terlambat dari batas waktu 14 hari, mengakibatkan hak

untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur seperti yang

ditegaskan Pasal 246 ayat (2).

d) Akta permohonan kasasi;

Akta permohonan kasasi menurut Pasal 245 ayat (1) yaitu

panitera mencatat permohonan itu dalam sebuah “surat keterangan”

atau “akta permohonan kasasi” inilah yang dimaksud dengan akta

kasasi, yang berisi catatan tentang adanya permohonan kasasi serta

hari dan tanggal diajukan permohonan tersebut. Selanjutnya akta

kasasi harus dilampirkan dalam berkas perkara.

e) Permohonan kasasi wajib diberitahukan dan pemohon wajib

mengajukan memori kasasi.

3. Tahap upaya hukum luar biasa: Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahapan ini merupakan upaya hukum luar biasa karena

undang-undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan

kembali dengan segala persyaraan yang ketat untuk itu. Ketatnya

persyaratan ini untuk menerapkan Asas Keadilan terhadap pemberlakuan

Asas Kepastian Hukum, Karena peninjauan kembali berorientasi pada

tuntutan keadlian. Putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput

dari kekhilafan hakim secara manusiawi. Oleh Karena itu fungsi MA

dalam peradilan peninjauan kembali (PK) adalah mengadakan koreksi

terakhir terhadap putusan pengadilan yang mendukung ketidakadilan

52

karena kesalahan dan kekhilafan hakim.26

Adapun putusan pengadilan

yang dapat dimintakan peninjauan kembali ialah :27

a. Semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap;

Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap,

upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan

yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa

banding atau kasasi.

b. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan;

Upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua

putusan instansi pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah Agung

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pengecualian ini telah dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHAP yakni: i. Putusan bebas (Vrijspraak), atau ii. Putusan lepas

dari segala tuntutan hukum (Onslag rechts vervolging).

Permohonan peninjauan kembali ini dapat diajukan dua kali (2x)

(Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial review tahun

2012 yang diajukan oleh Antasari Azhar) dan dapat dicabut selama belum

diputus dan/atau memiliki kekuatan hukum tetap.

26 Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung: Dalam Praktik Sehari-hari, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2001), h.110.

27

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2009, Edisi ke-2), h. 615.

53

C. Lembaga Mahkamah Agung

1. Profil

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.28

Dalam Pasal 24

UUD NRI dikatakan pula bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU No.48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU ini juga telah mencabut

dan membatalkan berlakunya UU No.4 Tahun 2004. Undang-undang ini di

susun karena UU No.4 Tahun 2004 secara substansial dinilai kurang

mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup

luas. Selain itu juga karena adanya judicial review ke Mahkamah

Konstitusi atas Pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam

undang-undang yang di-review tersebut diputus bertentangan dengan

UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak

berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu

segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah

Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan diangkat oleh Presiden.

Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60

28

Zamroni, Sejarah Mahkamah Agung: (Online), http/www.zamroni.com/40-sejarah-

mahkamah-agung.html, 2009, diakses tanggal 7 April 2011, Diupload oleh Raha di 21.58.

54

orang. Hakim Agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak

berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi.

Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon

Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan

Rakyat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua

dan wakil Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal

24A UUD NRI 1945).

2. Struktur peradilan dibawah Mahkamah Agung

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :29

a. Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan

Negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan

pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung;

b. Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan

Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi

Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung;

c. Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan

Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer

dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung;

d. Peradilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh

Pengadilan Tata Usaha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh

29 Omer, Profil dan Struktur Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Negara Republik

Indonesia, http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/22/profil-dan-struktur-lembaga-negara-

menurut-uud-1945-negara-republik-indonesia/, diakses tanggal 9 Agustus 2014 pukul 03.11 WIB.

55

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi

dilakukan oleh Mahkamah Agung.

D. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Agung

Fungsi lembaga Mahkamah Agung dapat dijabarkan ke dalam beberapa

fungsi antara lain :30

a. Fungsi peradilan

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung

merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam

penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali,

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara

RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai

Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan

memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Adapun masalah yang

diperiksa yaitu :

a) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

b) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34

Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

c) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan

muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan

30 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Dan Fungsi,

https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7, 2010, diakses tanggal 9 Agustus 2014

pukul 01.22 WIB.

56

peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang

Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

Kemudian tugas lain erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah

hak uji materiil, yaitu hak untuk menguji atau menilai peraturan

perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan

ditinjau dari isinya (materinya) mengandung pertentangan dengan

peraturan dan tingkat yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak

memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah

Agung No.14 Tahun 1985).

b. Fungsi pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar

peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan

seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim

dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-

Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan

Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat

Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima,

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan

57

dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk

yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-

Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung

melakukan pengawasan juga terhadap Penasehat Hukum dan Notaris

sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

c. Fungsi nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain

(Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala

Negara dalam rangka pemberian atau penolakan Grasi (Pasal 35 Undang-

Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya perubahan

pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1),

Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan

pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain Grasi juga

Rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum

mengenai Rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan

memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan

dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.14

Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

58

(Pasal 38 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Berdasarkan UUD NRI 1945 Mahkamah Agung juga berwenang untuk

mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.

d. Fungsi administratif

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung

jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan

(Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman).

e. Fungsi mengatur

Dapat dilihat dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, yaitu, “Mahkamah

Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang

lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang

Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau

kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

peradilan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985) dan

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana

59

dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-

undang.

Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 3 bentuk pranata pengaturan,

yaitu :31

a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran

dari pimpinan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang

isinya merupakan petunjuk dalam penyelenggaraan peradilan yang

lebih bersifat administrasi.

b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan

dari pimpinan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan tertentu

yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum acara.

c) Beberapa Skep ketua Mahkamah Agung yang merupakan petunjuk

bersifat pembinaan administratif dan SDM.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam

KUHP, merupakan salah satu contoh pengaturan yang dibentuk guna

menunjang kelancaran penyelenggaraan hukum acara peradilan pidana.

31

Henry Pandapotan Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan 1966-

2003, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h.2.

60

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02

TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA

RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

A. Penyesuaian Batasan Tindak Pidanan Ringan Dan Jumlah Denda Dalam

KUHP Menurut PERMA No.02 Tahun 2012

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan

pidana yang berlaku pada masa Hindia-Belanda. Keberlakuan KUHP tersebut

kemudian disahkan melalui Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang

Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada pasal-pasal

tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 (dua

puluh lima rupiah). Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur penyesuaian

nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam KUHP.

PERPU No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP

mengubah nominal objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan

menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pasal-pasal tindak pidana

ringan yang dimaksud antara lain Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan

482 KUHP. Sedangkan PERPU No.18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda

dalam KUHP menjadi 15 kali lipat. Akan tetapi, dalam kurun waktu semenjak

PERPU tersebut dikeluarkan hingga pada penghujung tahun 2011, nilai objek

61

perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut tidak pernah lagi

diperbaharui. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang dimaksud tersebut menjadi

tidak relevan dan efektif lagi untuk diterapkan.

Beberapa kasus yang sempat muncul di media massa, seperti kasus

pencurian buah kakao, pencurian sandal jepit, dan lain-lain dianggap kurang

memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Terhadap kasus-kasus tersebut, jaksa

lebih cenderung menggunakan pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal

362. Setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp.250,00 (dua ratus lima

puluh rupiah) dipandang sebagai pencurian biasa. Akan tetapi, dalam kasus-

kasus tersebut sekalipun nilai barang yang dicuri lebih dari Rp.250,- namun

penanganannya terkadang dianggap tidak proporsional dengan perbuatannya.

Sebagai contoh, kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh AAL.

Korban dalam kasus tersebut kemudian meminta ganti rugi 3 sandal yang

hilang dengan masing-masing harga Rp.85.000 kepada orang tua AAL.

Kerugian yang dialami korban memang lebih dari Rp.250. Akan tetapi,

ancaman hukuman yang diberikan pada AAL sama dengan ancaman hukuman

yang diberikan pada kasus-kasus pencurian dengan nilai barang hingga jutaan

rupiah, yaitu 5 tahun penjara. Disinilah letak ketidakadilan yang dianggap oleh

masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini perlu mengetahui bagaimana

penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

menurut PERMA No.02 Tahun 2012 beserta implikasi yang ditimbulkan.

Tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang

berkaitan dengan harta benda. PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam

62

Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp.

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang

memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak

lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan

prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No.02 Tahun 2012 ini diatur bahwa

perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih

dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara

pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan,

penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan

nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan

pasal 1 diatas;

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera

menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal

205-210 KUHAP;

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua

pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terhadap tindak pidana sebagaimana tertulis dalam Pasal 1, proses

pemeriksaanya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur

dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam

63

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut terhadap

pelakunya tidak dilakukan penahanan.

PERMA Nomor 02 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang

terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu :

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP

kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat

2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali”.

Semisal untuk kejahatan, ketentuan dalam KUHP mengatur

maksimumnya pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP.

150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-

sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada

pasal ini mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda maka

terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi

1000 (seribu) kali kecuali terhadap tindak pidana dalam pasal-pasal sebagai

berikut :

Pasal 303 :

(1) Dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda

paling banyak dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa

tanpa mendapat izin :

1. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja menawarkan atau

memberi kesempatan untuk permainan judi, atau sengaja turut

campur dalam perusahaan untuk bermain judi;

64

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain

judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam

perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya

atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan itu;

3. Turut bermain judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya,

maka ia dapat dipecat dari jabatannya itu.

Pasal 303 bis :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau

denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang

diadakan dengan melanggar peratuan Pasal 303;

2. Barang siapa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan

umum atau ditempat yang berkuasa telah memberi izin untuk

mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua

Tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si

tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan

hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling

banyak lima belas juta rupiah.

65

Kemudian pada Pasal 4 PERMA No.02 Tahun 2012 ditegaskan pula

bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan

pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib

memperhatikan Pasal 3 diatas. Hal ini berarti bahwa seluruh hakim di

lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib mematuhi

PERMA ini. Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak

terikat pada PERMA ini. Ketika permasalahan mereka sampai pada lembaga

peradilan maka mereka ikut terikat pada PERMA bersangkutan. Terhadap

penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke

Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHAP.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menimbulkan

suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar

penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat.1

Dalam proses

penanganan perkara tindak pidana ringan PERMA ini digunakan sebagai

pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang

suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai saran penemuan hukum, dan

sebagai sarana penegakan hukum. Dasar hukumnya termaktub dalam Pasal 79

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

1 Ronald S.Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan

Pemisahan Kekuasaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.3.

66

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang

belum cukup diatur dalam Undang-undang ini“.2

Setelah kita mengetahui penyesuaian atas PERMA No.02 Tahun 2012,

peraturan ini menjadi perlu untuk diberlakukan karena berdasarkan analisia

penulis terdapat sebab-sebab sebagai berikut :

1. Karena banyaknya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan telah

membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi

publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami

bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke

pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam

setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada

tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di

sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan

di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan

dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan

masyarakat.

2. Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat

ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu

melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

67

yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum

menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP

oleh pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, untuk

itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan PERMA untuk

menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik

yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu

Pasal 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan pasal 482.

3. Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban

Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui

kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin

para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan

yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat

ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

B. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Terhadap

Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No.02 Tahun 2012 dikatakan bahwa

apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim

tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan

acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Berdasarkan pernyataan ini jelas bahwa implikasi terhadap penanganan

perkara pencurian ringan adalah diselenggarakannya persidangan dengan

68

pemeriksaan acara cepat. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana

prosedur penyelesaian kasus dengan objek perkara tidak lebih dari Rp

2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai himbauan yang termaktub

dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012.

Bentuk pemeriksaan cepat dalam HIR dikenal dengan istilah perkara rol.

pemeriksaan dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara

biasa dengan pengecualian tertentu. Pasal 210 KUHAP berbunyi sebagai

berikut :

“Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab

ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan

Paragraf ini”.3

Bagian Kesatu yang dimaksud dalam Bab XVI adalah mengenai tata

cara pemanggilan terdakwa, saksi atau ahli. Sedangkan bagian Kedua

merupakan bagian yang mengatur sengketa mengadili dan bagian Ketiga

merupakan bagian yang mengatur tata cara pemeriksaan. Dengan demikian,

pemeriksaan dengan acara cepat pada dasarnya merujuk pada pemeriksaan

dengan acara biasa.

Sebelum membicarakan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat maka

terlebih dahulu akan didefinisikan kembali pengertian Tindak Pidana Ringan.

Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan

3 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.318.

69

acara ringan secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang

didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling

banyak Rp. 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana

penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.4 Definisi Tindak

Pidana Ringan ini sesuai dengan bunyi Pasal 205 ayat (1) sebagai berikut :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah

perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus

rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2

Bagian ini”.5

Sama halnya dengan pemeriksaan acara singkat, dalam pemeriksaan

acara cepat Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus

digunakan untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan

Pasal 206, Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk

mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Berikut

ini adalah bagan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat.

4 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,

2001), h.402.

5 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.316.

70

Bagan pemeriksaan perkara dengan acara cepat

Pengadilan menentukan hari

tertentu dalam 7 (tujuh) hari

untuk mengadili perkara

dengan acara pemeriksaan

Tindak Pidana Ringan.

(Pasal 206 KUHAP)

Hari tersebut diberitahukan

Pengadilan kepada Penyidik

supaya dapat memberitahukan

waktu sidang kepada terdakwa

dan dicatat serta kemudian

diserahkan bersamaan dengan

berkas perkara.

(Pasal 207 ayat 1) huruf a

KUHAP)

Dalam tempo 3 (tiga) hari

Penyidik menghadapkan

segala sesuatu yang

diperlukan ke sidang,

terhitung sejak Berita Acara

Pemeriksaan selesai dibuat

Penyidik.

(Pasal 205 ayat (2) KUHAP)

Pelimpahan perkara Tindak

Pidana Ringan, dilakukan

Penyidik tanpa melalui

aparat Penuntut Umum.

(Pasal 205 ayat (2) KUHAP)

Setelah Pengadilan

menerima perkara dengan

Acara Pemeriksaan Tindak

Pidana Ringan, Hakim yang

bertugas memerintahkan

Panitera untuk mencatat

dalam buku register.

(Pasal 207 ayat (2) KUHAP)

Setelah diterima, perkara

disidangkan pada hari itu

juga.

(Pasal 207 ayat (1) huruf b

KUHAP)

Pemeriksaan perkara dengan

Hakim tunggal.

(Pasal 205 ayat (3) KUHAP)

Penyidik mengambil alih

wewenang aparat Penuntut

Umum, menghadapkan

terdakwa beserta barang

bukti, saksi, ahli dan juru

bahasa ke pengadilan.

(Pasal 205 ayat (2) KUHAP)

Saksi dalam acara

pemeriksaan Tindak Pidana

Ringan tidak mengucapkan

sumpah atau janji kecuali

hakim menganggap perlu.

(Pasal 208 KUHAP)

Pemeriksaan perkara tidak

dibuat BAP, karena Berita

Acara Pemeriksaan yang

dibuat oleh penyidik

sekaligus dianggap dan

dijadikan BAP Pengadilan.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

BAP Pengadilan dibuat, jika

ternyata hasil pemeriksaan

sidang Pengadilan terdapat

hal-hal yang tidak sesuai

dengan Berita Acara

Pemeriksaan yang dibuat

Penyidik.

(Pasal 209 ayat (2))

Putusan dalam pemeriksaan

perkara Tindak Pidana Ringan

tidak dibuat secara khusus dan

tidak dicatat/disatukan dalam

BAP. Putusannya cukup berupa

bentuk catatan yang berisi amar-

putusan yang disiapkan/dikirim

oleh Penyidik.

(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Catatan tersebut dicatat

dalam buku register dan

ditanda tangani oleh Hakim.

(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Pencatatan dalam buku

register ditandatangani oleh

Hakim dan Panitera sidang.

(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Jika terdakwa tidak hadir,

Hakim dapat menyerahkan

putusan tanpa hadirnya

terdakwa;

71

Pada pemeriksaan dengan acara cepat, prosedur pelimpahan dan

pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri oleh

penuntut umum. Ketentuan ini sedikit bereda dari prosedur pemeriksaan

dengan acara biasa maupun singkat. Dengan adanya ketentuan khusus ini

maka ketentuan umum yang mengatur kewenangan penuntut umum dalam hal

penuntutan dikesampingkan. Oleh sebab itu, dalam prosedur pemeriksaan

dengan acara cepat penyidik mengambil alih wewenang penuntutan yang

dimiliki oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHAP,

penyidik “atas kuasa” penuntut umum melimpahkan berkas perkara langsung

ke pengadilan dan berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta

barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Maksud “atas

kuasa”. Menurut penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP ini adalah sebagai

berikut;

“Yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada

penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak

mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut”.6

Berdasarkan penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tersebut maka “atas

kuasa” penuntut umum tersebut merupakan “demi hukum”. Penguasaan

tersebut ditentukan secara tegas oleh undang-undang dan secara otomatis

menjadi “atas kuasa undang-undang”. Oleh sebab itu, penyidik bertindak “atas

kuasa” penuntut umum tanpa perlu didahului oleh surat kuasa karena undang-

undang sendiri telah mengatur hal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut

6 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.392.

72

juga ditentukan bahwa ketentuan nilai “atas kuasa” ini tidak berkurang

sekalipun penuntut umum tetap hadir. Kehadiran penuntut umum tersebut

pada akhirnya tidak akan berpengaruh apa pun dalam proses pemeriksaan. Tak

ubahnya hanya sebagai pengunjung biasa tanpa wewenang apa pun untuk

mencampuri jalannya pemeriksaan.7

Seperti diuraikan dalam bagan di atas, penyidik berwenang

menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke

pengadilan dalam waktu tiga hari sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (2)

KUHAP. Definisi “dalam waktu tiga hari” ini sedikit kabur karena undang-

undang tidak mengatur tiga hari sebagai jangka waktu paling lama atau

minimum. Menurut Yahya Harahap, “dalam waktu tiga hari” ini merupakan

batas minimum. Yahya Harahap mendasarkan alasannya pada ketentuan yang

diatur dalam Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP

yang menegaskan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus

diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang

dimulai. Oleh sebab itu ketentuan “dalam waktu tiga hari” tersebut menjadi

patokan minimum dan penyidik tidak dibenarkan menghadirkan terdakwa dan

saksi dalam waktu kurang dari tiga hari di pemeriksaan dengan acara cepat ini.

Lebih dari tiga hari boleh, tapi kurang dari tiga hari harus dianggap tidak sah.8

Pada hari perkara Tindak Pidana Ringan diterima di pengadilan maka pada

7 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001),

h.403.

8 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001),

h.404.

73

hari itu segera disidangkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 207 ayat (1)

huruf b KUHAP.

Pada saat perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat formal di mana

terdakwa dan para saksi telah hadir maka tidak ada jalan lain bagi hakim

untuk tidak menyidangkan perkara pada hari itu juga. Tidak disidangkan

perkara pada saat itu menjadi tanggung jawab hakim. Hakim memang dapat

menunda pemeriksaan perkara secara resmi di sidang pengadilan namun hal

tersebut menjadi penyimpangan dari tujuan pemeriksaan dengan acara cepat

ini. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim

berdasarkan Pasal 214 ayat (2) KUHAP tetap dapat menjatuhkan putusan

verstek. Sedangkan tidak hadirnya saksi tidak menjadi alasan pengunduran

waktu sidang karena keterangan saksi dapat dibacakan. Hal ini berhubungan

pula dengan tidak disumpahnya saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 208

KUHAP.

Berdasarkan Pasal 207 ayat (2) KUHAP, setelah perkara diterima di

pengadilan maka hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan

panitera untuk mencatatnya dalam buku register. Hakim yang bertugas

memeriksa perkara tersebut adalah hakim tunggal sebagaimana diatur dalam

Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, perkara yang belum diregister

tetap menjadi tanggung jawab penyidik. Hal ini dapat digunakan apabila

perkara belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal. Artinya sebaiknya

perkara tersebut tidak diregister dulu apabila belum lengkap atau tidak

memenuhi syarat formal sehingga dapat dikembalikan pada penyidik. Apabila

74

telah diregister maka tidak ada halangan bagi hakim untuk langsung

menyidangkan perkara pada hari itu juga. Dalam acara peemeriksaan cepat,

perkara diajukan tanpa surat dakwaan. Surat dakwaan dianggap telah tercakup

dalam catatan buku register karena dalam catatan register tersebut telah

tercakup nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan tindak pidana yang didakwakan.

Putusan pada pemeriksaan dengan acara cepat ini juga berbeda dengan

putusan dengan acara biasa. Putusan dalam pemeriksaan cepat ini tidak dibuat

secara khusus dan tersendiri. Putusan yang dimaksud hanya dicatat oleh hakim

dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya dicatat dalam buku register oleh

panitera. Putusan yang hanya berbentuk catatan tersebut sudah termasuk Amar

putusan di dalamnya dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Dengan

demikian, penyidik yang menangani perkara telah melampirkan daftar catatan

putusan dalam berkas perkaranya. Oleh panitera kemudian dicatat dalam buku

register perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2)

KUHAP.

Berdasarkan penjelasan Pasal 209 KUHAP, hal ini dimaksudkan untuk

mempercepat penyelesaian perkara namun tetap dilakukan dengan penuh

ketelitian. Berdasarkan Pasal 205 ayat (3) KUHAP, pengadilan memeriksa

dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Hal ini berarti

putusan tersebut besifat tingkat akhir. Oleh sebab itu, terdakwa yang merasa

keberatan dengan putusan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum

banding. Terdakwa yang berkeberatan dengan putusan dapat mengajukan

75

upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 244 KUHAP. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP

tidak berakhir sampai di situ. Dalam pasal tersebut diatur juga bahwa

terdakwa tetap dapat mengajukan banding apabila putusan yang dijatuhkan

merupakan putusan perampasan kemerdekaan. Pada kejadian tersebut maka

terbuka kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan banding.

Selain perkara Tindak Pidana Ringan, pemeriksaan dengan acara cepat

juga dipergunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Akan tetapi, pelanggaran lalu lintas jalan tidak menjadi fokus kajian dalam

skripsi ini.

Kelemahan yang mendasar dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah9

regulasi itu hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikat untuk

internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN)

dan Pengadilan Tinggi (PT). Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam

melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika

menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan

penadahan dari jaksa penuntut umum.

Bila mendasarkan pada KUHAP, kasus pidana harus terlebih dahulu

melalui dua pintu, yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di

Kejaksaan. Persoalannya dua institusi Hukum ini tidak terikat oleh PERMA

tersebut. Lebih dari itu, dua institusi Hukum itu juga belum merespon secara

positif atas hadirnya PERMA No.2 Tahun 2012, misalnya dengan menindak

9 Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Revisi KUHP, http://www.suaramerdeka.com,

diakses tanggal 3 Mei 2012 pukul 18.00 WIB.

76

lanjuti di level bawah Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-

kasus Tipiring.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan PERMA tersebut bisa dipahami dan

diikuti Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar

Pengadilan. Forum Mahkumjapol yang beranggotakan Mahkamah Agung,

Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan POLRI telah

menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam

perkara tindak pidana ringan. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk

Nota Kesepakatan Bersama antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung,

dan POLRI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana

ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan

restoratif.

Lahirnya Nota Kesepakatan Bersama juga merupakan bentuk implikasi

atas berlakunya PERMA No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Adapun maksud dan

tujuan di bentuknya nota kesepakatan bersama telah di jelaskan sebagaimana

dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) nota kesepakatan ini :

(1) Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan:

a. Sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan

jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan

masyarakat; dan

77

b. Sebagai pelaksana PERMA RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam

KUHP.

(2) Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:

a. Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak

pidana ringan;

b. Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan

perkara tindak pidana ringan;

c. Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana

ringan;

d. Mengefektifkan pidana denda;

e. Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau

RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia;

dan

f. Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan

penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Pada intinya PERMA No.2 Tahun 2012 beserta materi Nota

Kesepakatan Bersama merupakan alternatif pemulihan keadilan (restorative

justice) dalam menyelesaikan jenis perkara Tindak Pidana Ringan terkhusus

terhadap tindak pidana pencurian ringan yang sering dialami masyarakat

sosial saat ini. Untuk lebih jelas tentang materi yang ada dalam Nota

Kesepakatan Bersama akan penulis lampirkan bersama skripsi ini.

78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan penulis pada bab-bab

sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari peneitian ini, mengenai

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam

KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP) adalah sebagai

berikut :

1. Bahwa dengan berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 tentang

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan

Tindak Pidana Ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat

dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan,

Pasal 482 yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima

puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana

denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan

untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-

sampai dengan RP. 75.000,-. sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun

2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah

denda dalam KUHP maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana

79

Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali

terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1)

dan ayat (2).

2. Bahwa implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya PERMA No.02

Tahun 2012 adalah diterapkanya pemeriksaan acara cepat dalam

penanganan perkara tindak pidana Pencurian yang bersifat ringan

(pencurian dibawah Rp.2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub

dalam Pasal 2 PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Implikasi berlanjut pada ditandatanganinya Nota Kesepakatan

Bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung

RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisan RI tentang Pelaksanaan

Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan

Restoratif (Restorative Justice) dilakukan agar lembaga-lembaga

hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan

PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyeleselesaikan

perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak

Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak

pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

80

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, terdapat beberapa

saran yang dapat membantu baik Mahkamah Agung maupun institusi

pemerintah, antara lain :

1. Pemerintah seharusnya mengapresiasi Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 02 Tahun 2012 dengan menjadikannya Undang-undang

agar menjangkau semua pihak yang berada pada sistem hukum

peradilan pidana seperti penyidik maupun penuntut umum dapat

menjalankannya dan secara konsisten merubah pasal-pasal dalam

KUHP yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman

agar efektif kembali dan dapat dipergunakan oleh aparat penegak

hukum (kepolisian).

2. Mahkamah Agung harus secara terus menerus melakukan kajian

tentang efektifitas pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP agar

senantiasa dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak

ada pasal-pasal mati dalam KUHP.

3. Karena masih berbentuk Peraturan Mahkamah Agung, sebelum

nantinya dijadikan kedalam Undang-undang, ada baiknya

Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibahas lebih lanjut dilihat

dari penilaian masyarakat dan para praktisi hukum yaitu dengan

pro kontra yang selama ini terjadi, agar nantinya penerapan aturan

yang baru dapat memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari sisi

korban maupun dari sisi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Alfitra, Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana

Menurut Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009,

Cet.1.).

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1.).

A. Mincenhof, De Nederlands Straf vordering, (Harlem: H.D.Tjeenk Wilink and

Zoon, 1967).

Chazawi Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002, Cet.1.).

_____________, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media,

2003).

E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (t.k : t.p., t.t.).

Gultom Binsar, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di

Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

___________, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.).

___________, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: GI, 1983).

Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

(Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-2, 2009).

_____________, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:

Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4.).

J.M. Van Bemmelen, Ons Strafrecht, 4, het Formele Strafrecht, (Groningen:

Tjeenk Willink, 1977).

Kamil Ahmad dan M. Fauzan, Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana, 2008).

Lumbun Ronald S., PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian

Dan Pemisahan Kekuasaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan

Bab, Pasal dan ayat), (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010).

Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2012).

Marpaung Ledeng, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,

2010, Edisi ke-2).

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010, Cet.4.).

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:

Sinar Bakti, 1988).

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung:

PT. Alumni, 2005, Cet.3.).

Panggabean Henry Pandapotan, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan

1966-2003, (Yogyakarta: Liberty, 2005).

__________________________, Fungsi Mahkamah Agung: Dalam Praktik

Sehari-hari, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

Pangaribuan Luhut M.P., Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Djambatan, 2006,

Cet.4.).

Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet.2.).

R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Tarsito, 1980).

Rukmini Mien, Perlindungan HAM Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem

Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003).

Saleh Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1974).

Sudjana Eggi, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hiyatullah, 2012).

Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2.).

Suparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Nota Kesepakatan Bersama Antara Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan

HAM, Jaksa Agung RI dan POLRI tentang Pelaksanaan Penerapan

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara

Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative

Justice)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Mengenai

Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Makalah/Jurnal Hukum :

Bismar Siregar, Tentang Pemberian Pidana, Kertas Kerja Simposium

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Dep. Kehakiman, 1980.

Internet :

Blog Tajmiati-Bloger, Tindak Pidana Pencurian, http://tajmiati-

bloger.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana-pencurian.html, diakses

tanggal 10 September 2014 pukul 10.12 WIB.

Blog Law For Justice, Pengertian Tindak Pidana Pencurian,

http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-

pencurian.html, diakses tanggal 10 September 2014 pukul 10.58 WIB.

Jamal Wiwoho, Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan.

http://jamalwiwoho.com/category/opini, Media Indonesia e-paper, diakses

tanggal 13 januari 2013.

Judex Factie menurut kamus hukum adalah Hakim yang berwenang memeriksa

fakta dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi. Www.Pn

kendari.go.id/index.php/deskinfo?download=8:kamus-hukum, dikutip

tanggal 1 September 2014, pukul 20.00 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Dan Fungsi,

https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7, 2010, diakses

tanggal 9 Agustus 2014 pukul 01.22 WIB.

Omer, Profil dan Struktur Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Negara Republik

Indonesia, http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/22/profil-dan-

struktur-lembaga-negara-menurut-uud-1945-negara-republik-indonesia/,

diakses tanggal 9 Agustus 2014 pukul 03.11 WIB.

Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Revisi KUHP,

http://www.suaramerdeka.com, diakses tanggal 3 Mei 2012 pukul 18.00

WIB.

Wikipedia Ensiklopedia bebas, Pencurian Adalah,

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian, diakses tanggal 6 September 2014

pukul 16.00 WIB.

Zamroni, Sejarah Mahkamah Agung: (Online), http/www.zamroni.com/40-

sejarah-mahkamah-agung.html, 2009, diakses tanggal 7 April 2011,

Diupload oleh Raha di 21.58.