penjelasan perubahan ketiga atas undang-undang … · nomor 28 tahun 2007 ... pasal demi pasal...

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negaradan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajibankenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yangbersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dantata cara perpajakannya.

2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, danpolitik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undangtentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahantersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkanpelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakanhukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasidan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu,perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkanprofesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaanadministrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela WajibPajak.

3. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahanUndang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment.Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatankeseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajaksehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu padakebijakan pokok sebagai berikut:

a. meningkatkan . . .

- 2 -

a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukungpenerimaan negara;

b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagimasyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidangpenanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usahakecil dan menengah;

c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakatserta perkembangan di bidang teknologi informasi;

d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;

f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabeldan konsisten; dan

g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapatmeningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjangseiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknyaiklim usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem selfassessment, wajib mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WajibPajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor PokokWajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuaidengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan . . .

- 3 -

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajakyang menerima atau memperoleh penghasilan ataudiwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutansesuai dengan ketentuan Undang-Undang PajakPenghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pulaterhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisahkarena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim ataudikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjianpemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkandiri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atasnamanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapatmelaksanakan hak dan memenuhi kewajibanperpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakansuaminya.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatusarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanyadiberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, NomorPokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjagaketertiban dalam pembayaran pajak dan dalampengawasan administrasi perpajakan. Dalam halberhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajakdiwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yangdimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidakmendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok WajibPajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai PajakPertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang PajakPertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkanusahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yangwilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dantempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagiPengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanyatersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yangwilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusahadan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan . . .

- 4 -

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badanyang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayahbeberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat JenderalPajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atautempat kedudukan Pengusaha maupun di kantorDirektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputitempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selaindipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha KenaPajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakanhak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untukpengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagaiPengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenaisanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajaktertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukankantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukanpada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaranuntuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atauPengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusahatertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyaitempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnyapedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapapusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diripada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, jugadiwajibkan mendaftarkan diri pada kantor DirektoratJenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempatkegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4)Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yangtidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diridan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan NomorPokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha KenaPajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila

berdasarkan . . .

- 5 -

berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki olehDirektorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi ataubadan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syaratuntuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ataudikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (4a)Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor PokokWajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai PengusahaKena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saatterpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari WajibPajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap WajibPajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkanuntuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajakmaupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban WajibPajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperolehNomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajakditerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan padatahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhipersyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan terhitungsejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbulterhitung sejak tahun 2005.

Ayat (5)Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NomorPokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untukmemperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasijangka waktunya karena hal ini berkaitan dengan saatpajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran danpelaporan tersebut, tata cara pemberian dan penghapusanNomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan danpencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (6)Cukup jelas.



Ayat (9) . . .

- 6 -


Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3

Ayat (1)Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak PajakPenghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajakyang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah

dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotonganatau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) TahunPajak atau Bagian Tahun Pajak;

b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ataubukan objek pajak;

c. harta dan kewajiban; dan/ataud. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataubadan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuanadalah sebagai sarana untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkantentang:a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

danb. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah

dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajakdan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SuratPemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkandan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong ataudipungut dan disetorkannya.

Yang . . .

- 7 -

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuanadalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalambentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, denganbenar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjukpengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, danjelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benardalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuaidengan keadaan yang sebenarnya;

b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yangberkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainyang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dariobjek pajak dan unsur-unsur lain yang harusdilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar,lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftaratau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan olehDirektur Jenderal Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan olehpemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiapMasa Pajak.

Ayat (1a)Cukup jelas.

Ayat (1b)Cukup jelas.

Ayat (2)Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahankepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuandisediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajakdan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh DirekturJenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau olehWajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapatmengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain,misalnya dengan mengakses situs Direktorat JenderalPajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuantersebut.

Namun, . . .

- 8 -

Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan SuratPemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Ayat (3)Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian SuratPemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi WajibPajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yangberhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaianpembukuannya.

Ayat (3a)Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain WajibPajak usaha kecil, dapat:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPenghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajaksekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajakyang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masatersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam MasaPajak yang terakhir; dan/atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yangdisebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajaksekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untukMasa Pajak yang bersangkutan.

Ayat (3b)Cukup jelas.

Ayat (3c)Cukup jelas.

Ayat (4)Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badanternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuandalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3)huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan usaha danmasalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan,atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi bataswaktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran daribatas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapatmemperpanjang penyampaian Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikanpemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lainmisalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepadaDirektur Jenderal Pajak.

Ayat (5) . . .

- 9 -

Ayat (5)Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atauperpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutangdalam 1 (satu) Tahun Pajak yang harus dibayar sebelumbatas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan,perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaansanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yangingin memperpanjang waktu penyampaian SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikanpemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnyapajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungansementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) TahunPajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan,sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangkawaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan.

Ayat (5a)Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yangsampai dengan batas waktu yang telah ditentukanternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikanSurat Teguran.

Ayat (6)Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan saranaWajib Pajak, antara lain untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajakdan pembayarannya, dalam rangka keseragaman danmempermudah pengisian serta pengadministrasiannya,bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan,dokumen yang harus dilampirkan dan cara yangdigunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuandiatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilansekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlahpenghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlahpajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlahkekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dankewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebasbagi Wajib Pajak orang pribadi.

Surat . . .

- 10 -

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harusdilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca danlaporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukanuntuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaisekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar PengenaanPajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan ataukelebihan pajak.

Ayat (7)Surat Pemberitahuan yang ditandatangani besertalampirannya adalah satu kesatuan yang merupakanunsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu,Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan,tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yangdipersyaratkan, tidak dianggap sebagai SuratPemberitahuan dalam administrasi Direktorat JenderalPajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebutdianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuanyang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahunsesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secaratertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikansetelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaanatau menerbitkan surat ketetapan pajak, SuratPemberitahuan tersebut dianggap sebagai dataperpajakan.

Ayat (7a)Cukup jelas.

Ayat (8)Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilandiwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Denganpertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya,Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak PajakPenghasilan yang dikecualikan dari kewajibanmenyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya WajibPajak orang pribadi yang menerima atau memperolehpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak,tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memilikiNomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5 . . .

- 11 -

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas.




Ayat (4a)Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masingWajib Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usahamasing-masing Wajib Pajak.

Contoh:

PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contohtersebut, PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporankeuangan konsolidasi PT A dan anak perusahaan, jugamelampirkan laporan keuangan atas usaha PT A (sebelumdikonsolidasi), sedangkan PT B dan PT C wajibmelampirkan laporan keuangan masing-masing, bukanlaporan keuangan konsolidasi.

Ayat (4b) Cukup jelas.

Ayat (5)Tata cara penerimaan dan pengolahan SuratPemberitahuan memuat hal-hal mengenai, antara lain,penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima,pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, KurangBayar, dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjutpengelolaannya, yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.

Angka 6

Pasal 6


Ayat (2) . . .

- 12 -

Ayat (2)Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajakdan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi,perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhikewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya,misalnya disampaikan secara elektronik.

Ayat (3)Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untukpenyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos ataudengan cara lain merupakan bukti penerimaan, apabilaSurat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitumemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6).

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa dendasebagaimana diatur pada ayat ini adalah untukkepentingan tertib administrasi perpajakan danmeningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhikewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Ayat (2)Bencana adalah bencana nasional atau bencana yangditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)Terhadap kekeliruan dalam pengisian SuratPemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajakmasih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauansendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belummulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksuddengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalahpada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajakdisampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai,atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (1a)Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalahjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajakatau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1).

Ayat (2) . . .

- 13 -

Ayat (2)Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunanatas kemauan sendiri membawa akibat penghitunganjumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitunganpembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula.Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibatpembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajaktersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktupenyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampaidengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulandihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan “1(satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalenderyang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Junisampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan“bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidakmencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampaidengan 5 Juli.

Ayat (2a) Cukup jelas.

Ayat (3)Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukanpenyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan danWajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dansekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutangbeserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurangdibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.

Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan danmulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepadaPenuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendirisudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ayat (4)Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukanpemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapanpajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yangbelum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikankesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan,yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atauSurat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang

diperiksa. . . .

- 14 -

diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporantersendiri dan harus mencerminkan keadaan yangsebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yangsesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikankebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, prosespemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.

Ayat (5)Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanyapengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%(lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, danharus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporanpengungkapan tersendiri disampaikan. Namun,pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasilpemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapanternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapatditerbitkan surat ketetapan pajak.

Ayat (6)Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak,Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atassuatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yangberbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikandalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnyaatau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaianrugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, SuratKeputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalampenghitungan Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya,pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebutdimaksudkan untuk tertib administrasi tanpamenghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian.Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuanlewat jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidakmengajukan pembetulan sebagai akibat adanya suratketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, SuratKeputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya ataubeberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugifiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telahdikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akanmemperhitungkannya dalam menetapkan kewajibanperpajakan Wajib Pajak.

Untuk . . .

- 15 -

Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh 1:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00

Kompensasi kerugian berdasarkanSurat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan tahun 2007sebesar Rp150.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan padatanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajakyang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000,00.Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut DirekturJenderal Pajak akan mengubah perhitungan PenghasilanKena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto Rp200.000.000,00

Rugi menurut ketetapan pajaktahun 2007 Rp 70.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp130.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari SuratPemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00(Rp200.000.000,00 - Rp150.000.000,00) setelahpembetulan menjadi Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00- Rp70.000.000,00)

Contoh 2:

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar Rp300.000.000,00

Kompensasi kerugian berdasarkanSurat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan Tahun 2007sebesar Rp200.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan dan padatanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajakyang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan . . .

- 16 -

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut DirekturJenderal Pajak akan mengubah perhitungan PenghasilanKena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto Rp300.000.000,00

Rugi menurut ketetapanpajak tahun 2007 Rp250.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari SuratPemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00(Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) setelahpembetulan menjadi Rp50.000.000,00 (Rp300.000.000,00 -Rp250.000.000,00).

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yangterutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkanoleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidakmelampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalampembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenaisanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.


Ayat (2a)Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatanpembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya carapenghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagaiberikut:Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun2008 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuranmasa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dandilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bungadalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagaiberikut:

1 x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00.


Ayat (3) . . .

- 17 -



Ayat (4)Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat memberikan persetujuan untuk mengangsur ataumenunda pembayaran pajak yang terutang termasukkekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masihharus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan meskipun tanggal jatuh tempo pembayarantelah ditentukan.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untukpaling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepadaWajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitanlikuiditas.

Angka 10

Pasal 10



Ayat (2)Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, danpelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menundapembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan diharapkan dapatmempermudah pelaksanaan pembayaran pajak danadministrasinya.

Angka 11

Pasal 11

Ayat (1)Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yangsebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajakmenunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajaklebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atautelah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembalikelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajaktersebut tidak mempunyai utang pajak.

Dalam . . .

- 18 -

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yangmeliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harusdiperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebutdan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepadaWajib Pajak.


Ayat (2)Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak danketertiban administrasi, batas waktu pengembaliankelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1(satu) bulan:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejaktanggal diterimanya permohonan tertulis tentangpengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B,dihitung sejak tanggal penerbitan;

c. untuk Surat Keputusan Pengembalian PendahuluanKelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal17C dan Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan;

d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Pengurangan SanksiAdministrasi, Surat Keputusan Penghapusan SanksiAdministrasi, Surat Keputusan Pengurangan KetetapanPajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,dihitung sejak tanggal penerbitan;

e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanyaPutusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajakyang berwenang melaksanakan putusan pengadilan;atau

f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejakditerimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh KantorDirektorat Jenderal Pajak yang berwenangmelaksanakan putusan pengadilan

sampai dengan saat diterbitkan Surat KeputusanPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3) . . .

- 19 -

Ayat (3)Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagiWajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diaturbahwa setiap keterlambatan dalam pengembaliankelebihan pembayaran pajak dari jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajakyang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangkawaktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan SuratKeputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.


Angka 12

Pasal 12

Ayat (1)Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objekpajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentinganadministrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebutadalah:a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang

dipotong oleh pihak ketiga;b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang

dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut olehpihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh PengusahaKena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah; atau

c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut,atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tibasaat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh WajibPajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempatpembayaran yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (1).Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajaktidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapanpajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikanWajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanyaterbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan olehketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuanatau karena ditemukannya data fiskal yang tidakdilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2) . . .

- 20 -

Ayat (2)Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yangtelah menghitung dan membayar besarnya pajak yangterutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan suratketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.

Ayat (3)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranganlain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam SuratPemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnyapembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya,Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yangterutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.

Angka 13

Pasal 13

Ayat (1)Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada DirekturJenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadapkasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayatini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yangberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidakmemenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.Keterangan lain tersebut adalah data konkret yangdiperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antaralain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan buktipemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikanoleh ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untukmelakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengankurun waktu 5 (lima) tahun.

Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baruditerbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajaksebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayarpajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajakyang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itudiketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayardari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pemeriksaan . . .

- 21 -

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempatkedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat jugaditerbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memilikidata lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajaksendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa WajibPajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimanamestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadapWajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan padawaktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidakjuga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukandalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secarajabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksiadministrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberikesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktikad baikuntuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapatdisampaikannya Surat Pemberitahuan karena sesuatu haldi luar kemampuannya (force majeur).

Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibanperpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksiadministrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100%(seratus persen).

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakanpembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ataupada saat diperiksa tidak memenuhi permintaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga DirekturJenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yangseharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungansecara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan padadata yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

Pembuktian . . .

- 22 -

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikandasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur JenderalPajak dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:

1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atauperedaran tidak jelas;

2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehinggaangka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau

3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yangdiketahui besar dugaan disembunyikannya dokumenatau data pendukung lain di suatu tempat tertentusehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telahtidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantukelancaran jalannya pemeriksaan.

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapanyang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b.

Ayat (2)Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yangdikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggarkewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf e. Sanksi administrasi perpajakantersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulanyang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak KurangBayar.

Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlahpajak yang tidak atau kurang dibayar dan bagian daribulan dihitung 1 (satu) bulan.

Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebutditerbitkan lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnyaTahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebuthanya untuk masa 2 (dua) tahun.

Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan.

Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajakselama Tahun Pajak 2006 sebesar Rp100.000.000,00 danmenyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaanditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar makasanksi bunga dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

2. Pajak . . .

- 23 -

2. Pajak yang terutang (30% x Rp100.000.000,00) Rp 30.000.000,00

3. Kredit pajak Rp 10.000.000,00(-)

4. Pajak yang kurang dibayar Rp 20.000.000,005. Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp20.000.000,00) Rp 9.600.000,00(+)

6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 29.600.000,00

Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selainharus menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebutjuga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayaryang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak untuk palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ayat (3)Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapanpajak karena melanggar kewajiban perpajakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, danhuruf d. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakansuatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan padapokok pajak yang kurang dibayar.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis PajakPenghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluhpersen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong olehorang atau badan lain sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untukjenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 100% (seratus persen).

Ayat (4)Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajakberkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengansistem self assessment, apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejaksaat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagianTahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, DirekturJenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak,jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat

Pemberitahuan . . .

- 24 -

Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunanpada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinyaatau telah menjadi pasti karena hukum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (5)Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugianpada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutangbelum dikeluarkan surat ketetapan pajak.

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapatmembutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun.Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidikoleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntutumum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidanaperpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidanaoleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yangdalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanyasuatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak.

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajakyang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidanakarena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanatau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkanuntuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupabunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) darijumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipunjangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilampaui.


Angka 14

Pasal 13A

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untukmeningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi WajibPajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal ini tidak dikenai sanksi pidana, tetapidikenai sanksi administrasi.

Oleh . . .

- 25 -

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikanSurat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidaklengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benarsehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatannegara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebutpertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajaktersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajakyang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.

Angka 15

Pasal 14


Ayat (2)Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatanhukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalamhal penagihannya dapat juga dilakukan dengan SuratPaksa.

Ayat (3)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupabunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak ataukurang dibayar; atau

b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkanpajak kurang dibayar karena terdapat salah tulisdan/atau salah hitung.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungansebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak ataukurang dibayar.

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulansebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiaptanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebutditerbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kekurangan . . .

- 26 -

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 (Rp100.000.000,00–Rp40.000.000,00) =Rp60.000.000,00

- Bunga = 3 x 2% xRp60.000.000,00 =Rp 3.600.000,00 (+)

- Jumlah yang harus dibayar =Rp63.600.000,00

2. Hasil penelitian Surat PemberitahuanSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salahhitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurangbayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan PajakPenghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajakpada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungansebagai berikut:

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan =Rp1.000.000,00

- Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 =Rp 60.000,00 (+)

- Jumlah yang harus dibayar =Rp1.060.000,00

Ayat (4)Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajakmaupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat fakturpajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnyamengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar PengenaanPajak.

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuatfaktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu,dikenai sanksi yang sama.

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat TagihanPajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan suratketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



Angka 16

Pasal 15

Ayat (1) . . .

- 27 -

Ayat (1)Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telahditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalamsuatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendahatau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidakseharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahanmerupakan koreksi atas surat ketetapan pajaksebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan baru diterbitkan apabila sudah pernahditerbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untukmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika suratketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkanpemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelummenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnyaditerbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkanberdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaanulang.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelumdidahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak.Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahandilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk datayang semula belum terungkap yang menyebabkanpenambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapanpajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibattelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukandata baru termasuk data yang semula belum terungkap.Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk datayang semula belum terungkap pada saat diterbitkannyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/ataudata baru termasuk data yang semula belum terungkapyang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak,

Surat . . .

- 28 -

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masihdapat diterbitkan lagi.

Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atauketerangan mengenai segala sesuatu yang diperlukanuntuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutangyang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktupenetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan danlampiran-lampirannya maupun dalam pembukuanperusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah datayang semula belum terungkap, yaitu data yang:a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat

Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporankeuangan); dan/atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semulaWajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/ataumemberikan keterangan lain secara benar, lengkap, danterinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapatmenerapkan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan dengan benar dalam menghitung jumlahpajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalamSurat Pemberitahuan atau mengungkapkannya padawaktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannyaatau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupasehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitungbesarnya jumlah pajak yang terutang secara benarsehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurangdari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalampengertian data yang semula belum terungkap.

Contoh:

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporankeuangan tertulis adanya biaya iklan Rp10.000.000,00,sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri atasRp5.000.000,00 biaya iklan di media massa danRp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiahyang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidakmengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskustidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupasumbangan atau hadiah sehingga pajak yang terutangtidak dapat dihitung secara benar, data mengenaipengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebuttergolong data yang semula belum terungkap.

2. Dalam . . .

- 29 -

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporankeuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yangdisusutkan tanpa disertai dengan perincian harta padasetiap kelompok yang dimaksud, demikian pula padasaat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajaktidak mengungkapkan perincian tersebut sehinggafiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokandimaksud, misalnya harta yang seharusnya termasukdalam kelompok harta berwujud bukan bangunankelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok2. Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan hartatersebut tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yangterutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabilasetelah itu diketahui adanya data yang menyatakanbahwa pengelompokan harta tersebut tidak benar, makadata tersebut termasuk data yang semula belumterungkap.

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlahbarang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan ataspembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjualditerbitkan faktur pajak. Barang-barang tersebutsebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyaihubungan langsung dengan kegiatan usahanya, sepertipengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi,pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidakmempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajaktersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan olehPengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha KenaPajak tidak mengungkapkan rincian penggunaanbarang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukankoreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut olehfiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yangterutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabilasetelah itu diketahui adanya data atau keterangantentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yangtidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha dimaksud, data atau keterangan tersebutmerupakan data yang semula belum terungkap.

Ayat (2)Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajakternyata masih ditemukan data baru termasuk data yangbelum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasarpenetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagihdengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

ditambah . . .

- 30 -

ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.


Ayat (4)Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindakpidana yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara berupa pajak berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetapdapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupabunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) darijumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipunjangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilampaui.


Angka 17

Pasal 16

Ayat (1)Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangkamenjalankan tugas pemerintahan yang baik sehinggaapabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifatmanusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifatkesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandungpersengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik olehfiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak,kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yangdapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalahsebagai berikut:a. surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, danSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

b. Surat Tagihan Pajak;c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pajak;d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;e. Surat Keputusan Pembetulan;f. Surat Keputusan Keberatan;g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;

h. Surat . . .

- 31 -

h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atauj. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat initerbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibatdari:a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat

berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomorsurat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atauTahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasaldari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atauperkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan, yaitukekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapanpersentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto,kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruanPenghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitunganPajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dankekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pengertian ”membetulkan” pada ayat ini, antara lain,menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan,tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajakdapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepadaDirektur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajakdapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Ayat (2)Untuk memberikan kepastian hukum, permohonanpembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harusdiputuskan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulansejak permohonan diterima.

Ayat (3)Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapiDirektur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan,permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak,Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat KeputusanPembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (4) . . .

- 32 -


Angka 18

Pasal 17

Ayat (1)Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak LebihBayar diterbitkan untuk:a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih

besar daripada jumlah pajak yang terutang;b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jikaterdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut PajakPertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitungdengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi denganpajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak PertambahanNilai tersebut; atau

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlahpajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajakyang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkansetelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuanyang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurangbayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai denganpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat KetetapanPajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembaliankelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukanpermohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (2).



Angka 19

Pasal 17A

Ayat (1)Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihilditerbitkan untuk:

a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak samadengan pajak yang terutang atau pajak yang tidakterutang dan tidak ada kredit pajak;

b. Pajak . . .

- 33 -

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajaksama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajaktidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapatpajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak PertambahanNilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan carajumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yangdipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilaitersebut; atau

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlahpajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yangterutang atau pajak tidak terutang dan tidak adapembayaran pajak.


Angka 20

Pasal 17B

Ayat (1)Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterimasecara lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telahdiisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasilpemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan PajakKurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (1a)Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan pemeriksaanbukti permulaan” adalah dimulai sejak suratpemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikankepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggotakeluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (2)Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukumterhadap permohonan Wajib Pajak atau Pengusaha KenaPajak sehingga bila batas waktu tersebut dilampaui danDirektur Jenderal Pajak tidak memberikan suatukeputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untukkepentingan tertib administrasi perpajakan.

Ayat (3) . . .

- 34 -

Ayat (3)Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajakdiberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saatSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, dan bagiandari bulan dihitung 1 (satu) bulan.


Angka 21

Pasal 17C

Ayat (1)Terhadap permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteriatertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkanSurat Keputusan Pengembalian Pendahuluan KelebihanPajak paling lama:a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilanb. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam artibahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a),dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan caramengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengansurat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak dapat diberikan setelah DirekturJenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kreditpajak.

Ayat (2)Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian SuratPemberitahuan adalah:a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampaidengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga)Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewatdari batas waktu penyampaian Surat PemberitahuanMasa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa . . .

- 35 -

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajakadalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajakyang belum melewati batas akhir pelunasan tidaktermasuk dalam pengertian tunggakan pajak.


Ayat (4)Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan suratketetapan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelahmelakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telahmemperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimanadimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebutdapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atauSurat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan PajakLebih Bayar.

Ayat (5)Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlahpajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku, makaapabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar ditambah dengan sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlahkekurangan pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupakenaikan tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalianpendahuluan kelebihan pajak sebesarRp80.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesarRp100.000.000,00

b. Kredit pajak, yaitu:- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar denganpenghitungan sebagai berikut:

- Pajak . . .

- 36 -

- Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp100.000.000,00

- Kredit Pajak:- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000,00- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000,00(+)

Rp150.000.000,00- Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 80.000.000,00(-)

- Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 70.000.000,00(-)

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 30.000.000,00

Sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 100% Rp 30.000.000,00 (+)

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesarRp60.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan Rp150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar denganpenghitungan sebagai berikut:- Pajak Keluaran Rp100.000.000,00

- Kredit Pajak: - Pajak Masukan Rp150.000.000,00 - Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 60.000.000,00(-)

- Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 90.000.000,00(-)

Pajak yang kurang dibayar Rp 10.000.000,00Sanksi administrasikenaikan 100% Rp 10.000.000,00(+)

Jumlah yang masih harusdibayar Rp 20.000.000,00

Ayat (6) . . .

- 37 -



Angka 22

Pasal 17D




Ayat (4)Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberiankemudahan percepatan pengembalian kelebihanpembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmelakukan pemeriksaan setelah memberikanpengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5)Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlahpajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan, apabila dari hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlahpajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratuspersen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 17E

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 18


Ayat (2) Dihapus.

Angka 24

Pasal 19

Ayat (1) . . .

- 38 -

Ayat (1)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupabunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harusdibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuhtempo pelunasan atau terlambat dibayar.

Contoh:a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesarRp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengantanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajakdengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar =Rp10.000.000,00

Dibayar sampai dengan jatuhtempo pelunasan =Rp 6.000.000,00(-)

Kurang dibayar =Rp 4.000.000,00

Bunga 1 (satu) bulan(1 x 2% x Rp4.000.000,00) =Rp 80.000,00

b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajakmembayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkanSurat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bungadihitung sebagai berikut: Pajak yang masih harus dibayar =Rp10.000.000,00

Dibayar setelah jatuh tempopelunasan =Rp10.000.000,00

Kurang dibayar =Rp 0,00

Bunga 1 (satu) bulan(1 x 2% x Rp10.000.000,00) =Rp 200.000,00

Ayat (2)Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupabunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsuratau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak KurangBayar sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan padatanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasantanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebutdiperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajakdalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang

tetap . . .

- 39 -

tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasiberupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagaiberikut:angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00.angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000,00 = Rp17.920,00.angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 = Rp13.440,00.angsuran ke-4 : 2% x Rp448.000,00 = Rp8.960,00.angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00 = Rp4.480,00.

b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf adiperbolehkan untuk menunda pembayaran pajaksampai dengan tanggal 30 Juni 2009.Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaanpembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayartersebut sebesar 5 x 2% x Rp1.120.000,00 =Rp112.000,00.


Angka 25

Pasal 20

Ayat (1)Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayarsampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atausampai dengan tanggal jatuh tempo penundaanpembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuranpembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan denganSurat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak denganSurat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap PenanggungPajak.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus”adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan olehJurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggutanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruhutang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, danTahun Pajak.


Angka 26

Pasal 21

Ayat (1) . . .

- 40 -

Ayat (1)Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai krediturpreferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atasbarang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelangdi muka umum.

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelahutang pajak dilunasi.





Angka 27

Pasal 22

Ayat (1)Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkanuntuk memberi kepastian hukum kapan utang pajaktersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejakSurat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonanpembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali,daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejaktanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauan Kembali.

Ayat (2)Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima)tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan danmemberitahukan Surat Paksa kepada PenanggungPajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajaksampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalamhal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitungsejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

b. Wajib . . .

- 41 -

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajakdengan cara mengajukan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggaljatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu,daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal suratpermohonan angsuran atau penundaan pembayaranutang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yangditerbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajakmelakukan tindak pidana di bidang perpajakan dantindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatannegara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal sepertiitu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggalpenerbitan surat ketetapan pajak tersebut.

d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihanpajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat PerintahPenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Angka 28

Pasal 23

Ayat (1) Dihapus.


Ayat (3) Dihapus.

Angka 29

Pasal 24

Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan danmenentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapatditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggaldunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan,Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atauWajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjekpajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telahdaluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektifbesarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih ataudicairkan.

Angka 30 . . .

- 42 -

Angka 30

Pasal 25

Ayat (1)Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi,jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajaktidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapatmengajukan keberatan hanya kepada Direktur JenderalPajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isidari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,jumlah besarnya pajak, atau pemotongan ataupemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" padaayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau TahunPajak.

Contoh:

Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2008 dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2(dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 (dua) buahsurat keberatan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “alasan-alasan yang menjadi dasarpenghitungan” dimaksud adalah alasan-alasan yang jelasdan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, buktipemungutan, atau bukti pemotongan.

Ayat (3)Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalamwaktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapanpajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutanpajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmaksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukupmemadai untuk mempersiapkan surat keberatan besertaalasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebuttidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktuselama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapatdipertimbangkan untuk diperpanjang oleh DirekturJenderal Pajak.

Ayat (3a) . . .

- 43 -

Ayat (3a)Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuankeberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebihdahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telahdisetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasilpemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelumWajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (4)Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satusyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukanmerupakan surat keberatan, sehingga tidak dapatdipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat KeputusanKeberatan.

Ayat (5)Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawaiDirektorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagaitanda terima surat keberatan apabila surat tersebutmemenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengandemikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitungsejak tanggal penerimaan surat dimaksud.Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagaisurat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalambatas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktupenyelesaian keberatan dihitung sejak diterima suratberikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Ayat (6)Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan denganalasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk memintadasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, ataupemotongan atau pemungutan pajak yang telahditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajakberkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ayat (7)Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yangtertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampaidengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SuratKeputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktupelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalamPasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belumdibayar pada saat pengajuan keberatan.


Ayat (9) . . .

- 44 -

Ayat (9)Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkansebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonanbanding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatandikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelummengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu)bulan sejak tanggal penerbitan Surat KeputusanKeberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akandilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utangpajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksiadministrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluhpersen).

Contoh:Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadapPT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WajibPajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayarsebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasisebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dankemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya.Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatanWajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Dalam hal ini,Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimanadiatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai denganayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000,00 –Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.


Angka 31

Pasal 26

Ayat (1)Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak,kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikankepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasanwaktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajakditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggalsurat keberatan diterima.Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaiankeputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperolehsuatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selainterlaksananya administrasi perpajakan.

Ayat (2) . . .

- 45 -



Ayat (4)Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikanketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajakmengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yangditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secarajabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipuntelah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajibanmenyelenggarakan pembukuan, atau menolak untukmemberikan kesempatan kepada pemeriksa memasukitempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalamrangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlahpajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapatmembuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajaksecara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.


Angka 32

Pasal 26A


Ayat (2)Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luaskepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalampenyelesaian keberatannya, dalam tata cara sebagaimanadimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajakdapat hadir untuk memberikan keterangan ataumemperoleh penjelasan mengenai keberatannya.



Angka 33

Pasal 27


Ayat (2) . . .

- 46 -



Ayat (4) Dihapus.


Ayat (5) Dihapus.

Ayat (5a)Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yangmengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yangdiajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulansejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhanjangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidakdiberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar padasaat pengajuan keberatan.


Ayat (5c) Cukup jelas.

Ayat (5d)Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak ataudikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan PutusanBanding dikurangi dengan pajak yang telah dibayarsebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakanapabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut.Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasiberupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimanadimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadapPT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WajibPajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar

sebesar . . .

- 47 -

sebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasisebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dankemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya.Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatanWajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan bandingdan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00.Dalam hal ini baik sanksi administrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diaturdalam Pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa dendasebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidakdikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksiadministrasi berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitusebesar 100% x (Rp450.000.000,00 – Rp200.000.000,00) =Rp250.000.000,00.


Angka 34

Pasal 27A

Ayat (1)Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan SuratKeputusan Keberatan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauan Kembali dalam Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan PajakLebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihanpembayaran pajak.

Ayat (1a)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonanpembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas suratketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yangkeputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya,selama jumlah pajak yang masih harus dibayarsebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atauSurat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihanpembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksuddikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan.

Ayat (2) . . .

- 48 -

Ayat (2)Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebihSurat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkanPasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan denganditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yangmemperoleh pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi berupa denda atau bunga.

Pengurangan atau penghapusan yang dimaksudmerupakan akibat dari adanya Surat KeputusanKeberatan, Putusan Banding, atau Putusan PeninjauanKembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut,yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonanWajib Pajak.


Angka 35

Pasal 28





Ayat (5)Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakandalam metode pembukuan dengan tahun-tahunsebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnyadalam penerapan:a. stelsel pengakuan penghasilan;b. tahun buku;c. metode penilaian persediaan; ataud. metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitunganpenghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui padawaktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dankapan biaya itu dibayar secara tunai.

Termasuk . . .

- 49 -

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalahpengakuan penghasilan berdasarkan metode persentasetingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakaidalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakaidalam bidang usaha tertentu seperti build operate andtransfer (BOT) dan real estat.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannyadidasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yangdibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagaipenghasilan apabila benar-benar telah diterima secaratunai dalam suatu periode tertentu serta biaya barudianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayarsecara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecilorang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi,hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antarapenyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidakberlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilandari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saatpembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biayaditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi laindibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapatmengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadappenghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ketahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kasdan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitunganPajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harusmemperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut.1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode

harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunaimaupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokokpenjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian danpersediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan danhak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yangdikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukanmelalui penyusutan dan amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas(konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuanperpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6) . . .

- 50 -

Ayat (6)Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taatasas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya,misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuanpenghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metodepenyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan.Namun, perubahan metode pembukuan masihdimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuandari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metodepembukuan harus diajukan kepada Direktur JenderalPajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutandengan menyampaikan alasan yang logis dan dapatditerima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahantersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkanperubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputiperubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atauperubahan penggunaan metode pengakuan penghasilanatau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metodepengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutanaktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutantertentu.

Contoh:

Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metodepenyusutan garis lurus atau straight line method. Jikadalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud mengubahmetode penyusutan aktiva dengan menggunakan metodepenyusutan saldo menurun atau declining balance method,Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulukepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelumdimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasandilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibatdari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibatberubahnya jumlah penghasilan atau kerugian WajibPajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harusmendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecualiWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidaksama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajakyang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnyatermasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh: . . .

- 51 -

Contoh:

a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009adalah Tahun Pajak 2008.

b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30September 2009 adalah Tahun Pajak 2009.

Ayat (7)Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agarberdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnyapajak yang terutang.Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajaklainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuantersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung denganbenar, pembukuan harus mencatat juga jumlah hargaperolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilaiekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakanPajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaranatas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dariluar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/ataupemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakandengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia,misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,kecuali peraturan perundang-undangan perpajakanmenentukan lain.


Ayat (9)Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukankegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaranatau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilanlainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-matamenerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaanbebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto,pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objekPajak Penghasilan.

Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yangbukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yangbersifat final.

Ayat (10) . . .

- 52 -

Ayat (10) Dihapus.

Ayat (11)Buku, catatan, dan dokumen termasuk yangdiselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasilpengolahan data elektronik yang menjadi dasarpembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10(sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agarapabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan suratketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yangdiperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan.Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku,catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuanatau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yangmengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan,dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupencatatan dan dokumen lain termasuk yangdiselenggarakan secara program aplikasi on-line harusdilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan,kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.


Angka 36

Pasal 29

Ayat (1)Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenangmelakukan pemeriksaan untuk:a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak; dan/ataub. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (PemeriksaanKantor) atau di tempat Wajib Pajak (PemeriksaanLapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapatmeliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atauseluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalumaupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak,termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lainsebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Pelaksanaan . . .

- 53 -

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka mengujipemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukandengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan,pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajibanperpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan ataukegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuanlain, di antaranya:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak;d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto;f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak

Pertambahan Nilai;i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan

fasilitas perpajakan; dan/atauk. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Ayat (2)Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yangjelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksaharus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapidengan Surat Perintah Pemeriksaan, sertamemperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuandilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikanteknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagaipemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugaspemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab,penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajibmenghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harusdidasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan sertaberlandaskan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.

Petugas . . .

- 54 -

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepadaWajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.

Ayat (3)Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yangdiperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikandengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalamrangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.

Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan ataupembukuan dengan menggunakan proses pengolahan datasecara elektronik (electronic data processing/EDP), baikyang diselenggarakan sendiri maupun yangdiselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harusmemberikan akses kepada petugas pemeriksa untukmengakses dan/atau mengunduh data dari catatan,dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan denganpenghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaanbebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa jugamemiliki kewajiban memberikan kesempatan kepadapemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yangmerupakan tempat penyimpanan dokumen, uang,dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentangkeadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjamandan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keteranganlain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajakharus memberikan keterangan lain yang dapat berupaketerangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik;b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan

sesuai dengan aslinya;c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; ataud. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atauc. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-

transaksi yang bersifat khusus.Ayat (3a) . . .

- 55 -



Ayat (4)Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yangsedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehinggapembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan olehWajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajibanmerahasiakan itu ditiadakan.

Angka 37

Pasal 29A

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitaskepada Wajib Pajak yang mendaftarkan sahamnya di bursaefek, yaitu dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan,pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan Kantor.Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadilebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga WajibPajak semakin cepat mendapatkan kepastian hukum,dibandingkan melalui Pemeriksaan Lapangan.

Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melaluiPemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannyacukup singkat, Direktur Jenderal Pajak melalui WajibPajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuatoleh Akuntan Publik.

Angka 38

Pasal 30

Ayat (1)Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajakyang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal29 ayat (3) huruf b, yakni tidak memberikan kesempatankepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangyang dipandang perlu dan memberi bantuan gunakelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapatdisebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidakberada di tempat atau sengaja tidak memberikankesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempatatau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberibantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib . . .

- 56 -

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidakmemberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasukitempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidakbergerak, serta mengakses data yang dikelola secaraelektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaranpemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaanpemeriksaan.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan,dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronikdan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuktentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajakyang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangankepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan olehpemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat,ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untukmemperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumentermasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatanusaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksaagar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan,diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidakmenghentikan kelancaran kegiatan operasionalperusahaan, khususnya yang berkaitan dengankepentingan masyarakat.


Angka 39

Pasal 31


Ayat (2)Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada WajibPajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalamtata cara pemeriksaan tersebut, antara lain, mengaturkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasilpemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hakWajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalamhal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu yangditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai

dengan . . .

- 57 -

dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.


Angka 40

Pasal 32

Ayat (1)Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadiwakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakanWajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit,badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisanyang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atauorang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajaktersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil ataukuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkinmelakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (2)Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diaturdalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secarapribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yangterutang.

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh DirekturJenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapatmembuktikan dan meyakinkan bahwa dalamkedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidakmungkin dimintai pertanggungjawaban.

Ayat (3)Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagiWajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yangmemahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untukdan atas namanya, membantu melaksanakan hak dankewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formaldan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yangditentukan dalam peraturan perundang-undanganperpajakan.

Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerimakuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hakdan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WajibPajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a) . . .

- 58 -


Ayat (4)Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalammenentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam rangka menjalankan kegiatanperusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrakdengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainyawalaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalamsusunan pengurus yang tertera dalam akte pendirianmaupun akte perubahan, termasuk dalam pengertianpengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagikomisaris dan pemegang saham mayoritas ataupengendali.

Angka 41

Pasal 33

Dihapus.

Angka 42

Pasal 34

Ayat (1)Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yangmelakukan tugas di bidang perpajakan dilarangmengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yangmenyangkut masalah perpajakan, antara lain:a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain

yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan

pemeriksaan;c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak

ketiga yang bersifat rahasia;d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yangberkenaan.

Ayat (2)Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacarayang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untukmembantu pelaksanaan undang-undang perpajakanadalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pulauntuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a) . . .

- 59 -

Ayat (2a)Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitasWajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentangperpajakan.

Identitas Wajib Pajak meliputi:1. nama Wajib Pajak;2. Nomor Pokok Wajib Pajak;3. alamat Wajib Pajak;4. alamat kegiatan usaha;5. merek usaha; dan/atau6. kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:a. penerimaan pajak secara nasional;b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;c. penerimaan pajak per jenis pajak;d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

terdaftar;f. register permohonan Wajib Pajak;g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atauh. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

Ayat (3)Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangkapenyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakankerja sama dengan instansi pemerintah lain, keteranganatau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapatdiberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yangditunjuk oleh Menteri Keuangan.Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuanganharus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yangditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yangdiizinkan untuk memberikan keterangan ataumemperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang WajibPajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatasdalam hal-hal yang dipandang perlu oleh MenteriKeuangan.

Ayat (4)Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilandalam perkara pidana atau perdata yang berhubungandengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan,Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan ataskewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ataspermintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5) . . .

- 60 -

Ayat (5)Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwaketerangan perpajakan yang diminta hanya mengenaiperkara pidana atau perdata tentang perbuatan atauperistiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanyaterbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Angka 43

Pasal 35

Ayat (1)Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis DirekturJenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik,notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihakketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatanusaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak ataupenagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta.

Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiaporang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebasmemberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalammelaksanakan hak dan memenuhi kewajibanperpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesiaatas permintaan Menteri Keuangan berwenangmengeluarkan perintah tertulis kepada bank agarmemberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-buktitertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangannasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.


Angka 44

Pasal 35A

Ayat (1)Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaankewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapansistem self assessment, data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan yang bersumber dari instansipemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangatdiperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data daninformasi dimaksud adalah data dan informasi orang

pribadi . . .

- 61 -

pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatanatau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/ataukekayaan yang bersangkutan, termasuk informasimengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan danlalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangandan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikankepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis,dan tata cara penyampaian data dan informasi kepadaDirektorat Jenderal Pajak diatur dengan PeraturanPemerintah.

Ayat (2)Apabila data dan informasi yang berkaitan denganperpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah,lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untukkepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajakdapat menghimpun data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatuperistiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikanketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasidimaksud.

Angka 45

Pasal 36

Ayat (1)Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yangdikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karenaketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani WajibPajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturanperpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasiberupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkandapat dihapuskan atau dikurangkan oleh DirekturJenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atauatas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsurkeadilan dapat mengurangkan atau membatalkan suratketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajakyang ditolak pengajuan keberatannya karena tidakmemenuhi persyaratan formal (memasukkan suratkeberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratanmaterial terpenuhi.

Demikian . . .

- 62 -

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benardapat dilakukan pengurangan atau pembatalan olehDirektur Jenderal Pajak karena jabatannya atau ataspermohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hakWajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannyaatau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkanhasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpapenyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atautanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidakhadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuaidengan batas waktu yang ditentukan, permohonan WajibPajak tidak dapat dipertimbangkan.



Ayat (1c) Cukup jelas.

Ayat (1d) Cukup jelas.

Ayat (1e) Cukup jelas.


Angka 46

Pasal 36A

Ayat (1)Dalam rangka mengamankan penerimaan negara danmeningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalammelaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan,terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitungatau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian padapendapatan negara dikenai sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawaipajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukanpelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak dapatdiadukan karena telah melanggar peraturan perundang-

undangan . . .

- 63 -

undangan di bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajakdianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapatdiadukan karena telah melakukan tindak pidana.Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindakpidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karenamelakukan tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukanpelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebutkepada unit internal Departemen Keuangan.



Ayat (5)Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggapberdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebutdalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencarikeuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok,dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi,dan/atau nepotisme.

Angka 47

Pasal 36B




Pasal 36C

Cukup jelas.

Pasal 36D


Ayat (2)Pemberian besarnya insentif dilakukan melaluipembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan alatkelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangimasalah keuangan.


Angka 48 . . .

- 64 -

Angka 48

Pasal 37A



Angka 49

Pasal 38Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukanoleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakanadministrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi denganmenerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak,sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidangperpajakan dikenai sanksi pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasalini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkanmerupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkantumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibanperpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan perpajakan.

Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja,lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannyasehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugianpada pendapatan negara.

Angka 50

Pasal 39 Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayatini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yangberat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajakdalam penerimaan negara.

Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiaporang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri,menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NomorPokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan ataumenggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha KenaPajak.

Ayat (2) . . .

- 65 -

Ayat (2)Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dibidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagitindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu)tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruhpidana penjara yang dijatuhkan, dikenai pidana lebihberat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kalisanksi pidana yang diatur pada ayat (1).

Ayat (3)Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor PokokWajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, ataupenyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benaratau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonanrestitusi pajak dan/atau kompensasi pajak ataupengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikannegara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindakpidana tersebut merupakan delik tersendiri.

Angka 51

Pasal 39AFaktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan saranaadministrasi yang sangat penting dalam pelaksanaanketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga buktipemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakansarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutangsehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, buktipemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau buktisetoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalamkeberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupapenerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, buktipemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau buktisetoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya dikenai sanksi pidana.

Angka 52

Pasal 41

Ayat (1)Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakantidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supayaWajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidakragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang-UndangPerpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yangbersangkutan yang menyebabkan terjadinyapengungkapan kerahasiaan tersebut.

Pengungkapan . . .

- 66 -

Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud padaayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidakhati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajibanuntuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang adapada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-UndangPerpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelakudihukum dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2)Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayatini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yanglebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakanyang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yangbersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukanperbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuaidengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadiseseorang atau badan selaku Wajib Pajak.

Angka 53

Pasal 41AAgar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur JenderalPajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanyasanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atautindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Angka 54

Pasal 41BSeseorang yang melakukan perbuatan menghalangi ataumempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahandan/atau menyembunyikan bahan bukti sebagaimanadimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.

Angka 55

Pasal 41C




Ayat (4) . . .

- 67 -


Angka 56

Pasal 43

Ayat (1)Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidanadi bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak,wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak,Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapijuga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yangturut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yangmembantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.


Angka 57

Pasal 43A

Ayat (1)Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterimaoleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dandianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yanghasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan,Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.




Angka 58

Pasal 44

Ayat (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidiktindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yangberwenang adalah penyidik tindak pidana di bidangperpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diaturdalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2) . . .

- 68 -

Ayat (2)Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaipenyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasukmelakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan,baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak,termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milikWajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yangtelah ditetapkan sebagai tersangka.



Angka 59

Pasal 44B

Ayat (1)Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaanMenteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikanpenyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkarapidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4740

penjelasan perubahan ketiga atas undang-undang … · nomor 28 tahun 2007 ... pasal demi pasal...

Documents