pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (ikpp) di bontang dan balikpapan

42
Pengembangan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Penyusunan Indeks Kinerja Pelayanan Publik (Lokus Kota Bontang dan Balikpapan) KERJA SAMA PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III (PKP2A III) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DENGAN BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2010

Upload: pkp2aiiilansamarinda

Post on 22-Jan-2015

4.609 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

kerjasama Balitbangda Prov. Kaltim dan PKP2A III LAN Tahun 2010

TRANSCRIPT

Page 1: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Pengembangan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui

Penyusunan Indeks Kinerja Pelayanan Publik(Lokus Kota Bontang dan Balikpapan)

KERJA SAMAPUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III (PKP2A III)

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADENGAN

BALITBANGDAPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2010

Page 2: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Perubahan Paradigma Pemerintahan Reinventing, reengineering, horizontal administration,

cutback management, downsizing, responsive government, dan lain-lain

Dilakukan agar makin efektif dan efisien merupakan tantangan yang memotivasi untuk dapat

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang tinggi (high quality services).

konsekuensi bagi pemerintah harus mampu menggagas inisiatif baru dalam upaya meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar bukan hanya dapat memenuhi, tapi seharusnya bisa melebihi keinginan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Latar Belakang

WHY ?

Page 3: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
Page 4: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Inggris Meningkatkan mutu pelayanan sangat tergantung pada

upaya menyeimbangkan antara teknik dan metode peningkatan proses dan sistem pelayanan dengan sikap, perilaku, dan budaya pelayanan..., teknik peningkatan mutu pelayanan tidak berjalan dalam kondisi vakum, tetapi ia dikreasi dan dijalankan oleh orang-orang dalam organisasi, oleh karenanya tekanan harus diberikan pada orang, proses, motivasi dan sistem (Edvardson, 1994)

Amerika Serikat ...Pemerintahan Clinton meluncurkan inisiatif untuk

memperbaiki mutu pemerintahan federal dengan mengganti filosofi administrasi negara lama dengan administrasi negara yang disemangati oleh spirit kewirausahaan (Mor,1994)

Page 5: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Malaysia telah dibuat program untuk membangun suatu pemerintahan

yang bersih, efisien dan dipercaya. Program ini sesuai dengan apa yang dinamakan strategi 2020 yang mendasar Malaysia menjadi negara yang maju pada tahun 2020 (Taufek, 1996)

Singapura telah dikenalkan suatu kampanye komprehensif yang disebut

pelayanan publik di abad ke-21. Tujuan utamanya adalah: (1) Memelihara adanya sikap pelayanan prima guna memenuhi kebutuhan publik akan standar mutu pelayanan yang tinggi dan ramah; (2) menciptakan suatu lingkungan pelayanan yang mendorong dan memberi ruang bagi usaha perubahan terus-menerus bagi terwujudnya pelayanan yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan sarana dan teknik manajemen modern serta memberikan perhatian yang tinggi terhadap moral dan kesejahteraan pegawai/ pelayanan publik (Huat, 1996)

Page 6: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Bagaimana dengan

Page 7: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Fakta Yang Ada

Praktik korupsi masih lazim dilakukan, terutama dalam konteks suap untuk mempercepat proses pelayanan birokrasi, kecurangan di pemerintahan dan konflik kepentingan dalam tender pengadaan barang dan jasa (Hasil penelitian Transparasi Internasional Indonesia [TII] dari tahun 2007 - 2009).

Kualitas pelayanan publik yang buruk sebagai akibat maraknya praktik-praktik kolusi dan korupsi (Indeks Korupsi Pelayanan Publik yang disurvei oleh KPK, 2009)

keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan daerah meningkat pesat dalam dua tahun belakangan ini (Laporan tahunan Ombudsman dari tahun 2007-2009)

Page 8: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

“Data dari TII, KPK maupun Ombudsman memberikan gambaran kepada kita bahwa masih banyak masyarakat Indonesia belum

dapat mengakses pelayanan publik yang baik untuk dirinya”

Sebagus apapun aturan/ pedoman yang menyangkut penyelenggaraan teknis pelayanan publik tidak akan mungkin dijalankan dalam kondisi yang

vakum, artinya perwujudan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja pelayanan publik sangat tergantung pada orang (aparatur &

masyarakat) dengan seluruh sikap, perilaku dan budaya pelayanannya (M. Irfan Islamy, 2009)

Page 9: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

BAGAIMANA MENCAPAI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK?

Bermula dari Akhir; Berakhir pada Mula.

Reformasi Birokrasi

STRATEGI:

Mulailah dari Pelayanan Publik

Page 10: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Departemen Dalam Negeri (2004) menyebut pelayanan publik dengan pelayanan umum. Definisi Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasaan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan (produk), baik berupa barang dan jasa (Modul Pelayanan Prima Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No. 81 Tahun 1993, pengertian pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan

PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK

Page 11: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

DIMENSI-DIMENSI PELAYANAN/JASA YANG BAIK

Ketanggapan (responsiveness); yaitu kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik,

Keandalan (reliability); yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan,

Empati (emphaty); yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, serta kemudahan untuk dihubungi,

Jaminan (assurance); yaitu pengetahuan, kesopanan petugas serta sifatnya yang dapat dipercaya sehingga pelanggan terbebas dari resiko,

Bukti langsung (tangible); meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, kapan karyawan dan sarana komunikasi.Sumber : Rangkuti (2002)

Page 12: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PRIMA

Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum,

Mendorong upaya mengefektifikan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif),

Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejehteraan masyarakat luas.

Sumber : Modul Pelayanan Prima Perijinan Satu Atap, Depdagri

Page 13: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Lokus Kajian IKPP

Lokus kajian ini adalah 2 (dua) Kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

Kota Bontang, Kota Balikpapan.

“Penentuan Lokus telah ditetapkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur”

Page 14: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan dan rekomendasi perbaikannya,

Rekomendasi perbaikan tersebut diwujudkan dalam bentuk strategi dan rencana tindak (memuat program dan kegiatan),

Lingkup bidang pelayanan publik mengacu pada UU No. 32/2004 Pasal 14 yang memuat urusan wajib dan urusan pilihan,

Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap 14 dari 16 urusan wajib,

Hasil pengukuran diwujudkan dalam indeks komposit yang disebut INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK (IKPP).

Page 15: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

14 KEWENANGAN WAJIB PEMDA

Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata

ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana umum, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, Penanggulangan masalah sosial, Pelayanan bidang ketenagakerjaan, Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah, Pengendalian lingkungan, Pelayanan pertanahan, Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, Pelayanan administrasi umum pemerintahan, dan Pelayanan administrasi penananam modal.

Page 16: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

PENYUSUNAN INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK

STUDI LITERATUR

TELAAHPERATURAN

KETERSEDIAANDATA

INDEKSYANG ADA

SINTESA PENETAPANVARIABEL & METODE

PENETAPAN BOBOT KELOMPOK PELAYANAN

PENETAPAN BOBOT JENIS PELAYANAN

PENETAPAN BOBOT VARIABEL

PENETAPAN SKORVARIABEL

FORMULASI TINGKAT KINERJA

ARAHAN PENYUSUNANTIPOLOGI KINERJA

PENGEMBANGANAPLIKASI KOMPUTER

Page 17: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

BEBERAPA RUJUKAN DALAM PENYUSUNAN INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN: Undang-Undang No. 32/2004 tentang PEMERINTAHAN

DAERAH Rancangan PP Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepmen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepmenpan No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang

Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

KONSEP: Pelayanan Publik Yang Prima Pengukuran Kepuasan Pelanggan Standar Pelayanan Minimum Sistem Pengambilan Keputusan dengan Kriteria jamak

INDEKS KOMPOSIT: Indeks Pembangunan Manusia (UNDP) Indeks Kemiskinan Manusia (Bappenas – UNDP) Indeks Pembangunan Daerah (Bappenas) dll

Page 18: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

METODE ANALISIS PROSES BERJENJANG Penyusunan Kinerja Pelayanan Publik akan

menggabungkan kinerja dari 14 urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu dikembangkan indeks komposit untuk melihat kinerja pelayanan publik secara keseluruhan.

Penyusunan Indeks komposit tersebut berupa : pemberian bobot untuk setiap jenis pelayanan, Pemberian bobot dan skor pada setiap variabel, Perhitungan Total Skor

Penyusunan Indeks Komposit ini akan menggunakan Analisisi proses berjenjang (AHP). Metode AHP ini dikembangkan oleh Prof. Saaty (1980).

AHP adalah suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut : menyusun kriteria-kriteria pemilihan alternatif keputusan

ke dalam struktur yang berjenjang, membandingkan tingkat kepentingan masing-masing

kriteria, membandingkan alternatif pada kriteria-kriteria tersebut

dan menentukan rangking total dari alternatif-alternatif

pengambilan keputusan.

Page 19: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

TAHAPAN PENERAPAN METODE AHP

Hirarki Pertama; TUJUAN dilakukannya analisis AHP, yakni pengukuran IKPP.

Hirarki Kedua; KELOMPOK BESAR PELAYANAN yang menjadi urusan Pemda, yakni Pelayanan DASAR, PERIZINAN, dan PEMBANGUNAN.

Hirarki Ketiga; PENJABARAN jenis-jenis pelayanan

Hirarki Keempat; VARIABEL yang digunakan sbg alat ukur kinerja Yanlik.

1. Menyusun Struktur Variabel

Page 20: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK(Struktur Variabel Indeks Kinerja Pelayanan Publik)

PENENTUAN STRUKTUR VARIABEL PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Hir

ark

i IV

Hir

ark

i III

Hir

ark

i II

Hir

ark

i I

Goal :Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan Dasar(0,540)

Pelayanan Perijinan(0,297)

Pelayanan Pembangunan(0.163)

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Pendidikan

Pelayanan Tenaga Kerja

Pelayanan Sarpras

Pelayanan Lingkungan

Pelayanan KUKM

Pelayanan Investasi

Pelayanan Kependdkn

Pelayanan Adm. Umum

Pelayanan Pertanahan

Perenc. Tata Ruang

Penyelengg. Tibum

Penanganan Masalah Sos.

ManajemenPembangunan

Variabel Variabel Variabel VariabelVariabel

Variabel

Page 21: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

TAHAPAN PENERAPAN METODE AHP

Pada setiap hirarki, masing-masing kriteria / variabel akan saling dibandingkan TINGKAT KEPENTINGANNYA.

Perbandingan ini untuk mendapatkan BOBOT RELATIF masing-masing kriteria / variabel.

Skala 1-9 dengan perincian sbb:

2. Menentukan bobot masing-masing variabel

Page 22: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

PERBANDINGAN TINGKAT KEPENTINGAN

Intensity of Importance

Definition

1 Equal (sama penting)

2 Equal to Moderate

3 Moderat (sedikit lbh penting)

4 Moderate to Strong

5 Strong (lebih penting)

6 Strong to Very Strong

7 Very Strong (sangat lebih penting)

8 Very Strong to Extreme

9 Extreme

Page 23: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Penentuan Bobot Jenis Pelayanan dan Variabel

Teknik Matriks

Page 24: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Nilai Skor dinilai dengan nilai 1, 2, dan 3; dimana 1 adalah skor terendah, dan 3 adalah skor tertinggi.

Pertimbangan penyusunan skor masing Variabel Korelasi antara variabel dengan tingkat kinerja

pelayanan publik Standar Pelayanan Minimum Data Min, Max, Rata-Rata Nasional

Perhitungan Total Skor IKPP = BVi x SVi ; Dimana:IKPP = Indek Kinerja Pelayanan PublikBVi = Bobot Variabel iSVi = Nilai Skor Variabel i

TAHAPAN PENERAPAN METODE AHP

3. Menentukan Skor Variabel & Total Skor

Page 25: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

PENETAPAN VARIABEL KINERJA YAN PUBLIK

Variabel yang digunakan bersumber pada data obyektif, bukan data subyektif,

Variabel yang dirumuskan setelah melakukan sintesa terhadap konsep/teori, peraturan terkait dan ketersediaan data

Variabel pengukuran kinerja pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :Variabel yang menunjukkan dampak/impact

dari pelayananKetersediaan Sarana dan Prasarana PelayananKomitmen Pemerintah Untuk Meningkatkan

pelayanan Jumlah variabel yang digunakan berjumlah 63

Page 26: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

VARIABEL PENGUKURAN PELAYANAN DASAR

Kelompok Pelayanan Dasar meliputi 5 jenis Pelayanan :

• Pelayanan Kesehatan (5 Variabel)

• Pelayanan Pendidikan (6 Variabel)

• Pelayanan Ketenaga-kerjaan (5 Variabel)

• Pelayanan Sarpras Umum (5 Variabel)

• Pengendalian Lingkungan (5 Variabel)

Page 27: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

VARIABEL PENGUKURAN PELAYANAN PERIJINAN

Kelompok Pelayanan Perijinan meliputi 5 jenis Pelayanan :

• Pelayanan KUKM (4 Variabel)

• Pelayanan Penanaman Modal (4 Variabel)

• Pelayanan Kependuduk-an & Catatan Sipil (4 Variabel)

• Pelayanan Administrasi Umum (4 Variabel)

• Perijinan Pertanahan (4 Variabel)

Page 28: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

VARIABEL PENGUKURAN PELAYANAN PEMBANGUNAN

Kelompok Pelayanan Pembangunan meli-puti 5 jenis Pelayan-an :

• Perencanaan dan Pengendalian TTR (5 Variabel)

• Pelaksanaan TIBUM (4 Variabel)

• Penanganan Masalah Sosial (4 Variabel)

• Pengendalian Pembangunan (4 Variabel)

Page 29: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Tingkat Kinerja Pelayanan Publik ditentukan dengan menggunakan Total Skor IKKP

Total Skor IKPP Minimum 1,0 dan Maximum 3,0

Tingkat kinerja pelayanan publik ditetapkan sebagai berikut :

Page 30: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

IKPP Kota Bontang (1): BONTANG Total Skor :: KALIMANTAN TIMUR Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 72,11 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 31,97 % 0,06636 1 0,0663617 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 2.427,50 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 829,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 9,97 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 99,62 % 0,02783 3 0,0834777 8 Tingkat Melek Huruf 98,74 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 317,58 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259 10 Rasio Murid Dengan Guru 18,92 orang 0,00928 3 0,0278259 11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 58,00 % 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 5,67 % 0,04791 2 0,0958132 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja - orang/ unit 0,01096 0 - 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 100,00 % 0,01096 3 0,0328914 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 94,33 % 0,01096 3 0,0328914 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 0,000829 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 67,43 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 98,83 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 25,00 % 0,00491 2 0,0098158 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 2,00 % 0,01568 3 0,0470476 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 10,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 33,33 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 4,00 % 0,01361 3 0,0408192 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 2,00 kali 0,00454 1 0,0045355 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 20,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 8,00 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK 99,17 % 0,00887 3 0,0266007 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi 80,00 % 0,01679 3 0,0503649 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap Sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 7,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 47,55 % 0,03383 2 0,0676644 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 61,00 % 0,03383 3 0,1014966 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Belum Online Ada/ Tidak 0,00960 2 0,0191955 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 7,00 Hari 0,02046 2 0,0409230 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 10,00 % 0,00542 2 0,0108450 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 36,74 % 0,02268 2 0,0453676 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 43,80 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 70,00 % 0,02813 3 0,0843860 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 90,00 hari 0,01443 1 0,0144268 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00436 1 0,0043576 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Belum diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 2 0,0053153 48 Keberadaan BKPRD Tidak Aktif Ada/ Tidak 0,00301 2 0,0060136 49 Keberadaan Perda RTRWN Belum Ada Ada/ Tidak 0,00353 1 0,0035322 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - Intensitas 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir 2,00 Intensitas 0,00902 3 0,0270611 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.081,00 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir - % 0,02307 - 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar - % 0,01237 - 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar 100,00 % 0,01681 1 0,0168052 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 20,83 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 1.144,60 orang 0,00896 3 0,0268870 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu Ada laporan intern Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyimpangan Peruntukan A,B,C 0,01021 2 0,0204280

SKOR

PELA

YAN

AN

DA

SAR

LIN

GK

SEH

AT

PD

DK

AN

NA

KER

SP

RA

PELA

YAN

AN

PER

IJIN

AN

INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTAKabupaten/KotaProvinsi

2,08195 IKPP Sedang

KU

KM

Page 31: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

IKPP Kota Bontang (2)

: BONTANG Total Skor :: KALIMANTAN TIMUR Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 72,11 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 31,97 % 0,06636 1 0,0663617 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 2.427,50 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 829,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 9,97 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 99,62 % 0,02783 3 0,0834777 8 Tingkat Melek Huruf 98,74 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 317,58 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 58,00 % 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 5,67 % 0,04791 2 0,0958132 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja - orang/ unit 0,01096 0 - 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 100,00 % 0,01096 3 0,0328914 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 94,33 % 0,01096 3 0,0328914 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 0,000829 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 67,43 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 98,83 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 25,00 % 0,00491 2 0,0098158 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 2,00 % 0,01568 3 0,0470476 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 10,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 33,33 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 4,00 % 0,01361 3 0,0408192 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 2,00 kali 0,00454 1 0,0045355 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 20,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 8,00 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK 99,17 % 0,00887 3 0,0266007 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi 80,00 % 0,01679 3 0,0503649 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap Sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 7,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 47,55 % 0,03383 2 0,0676644 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 61,00 % 0,03383 3 0,1014966 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Belum Online Ada/ Tidak 0,00960 2 0,0191955 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 7,00 Hari 0,02046 2 0,0409230 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 10,00 % 0,00542 2 0,0108450 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 36,74 % 0,02268 2 0,0453676 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 43,80 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 70,00 % 0,02813 3 0,0843860 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 90,00 hari 0,01443 1 0,0144268 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00436 1 0,0043576 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Belum diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 2 0,0053153 48 Keberadaan BKPRD Tidak Aktif Ada/ Tidak 0,00301 2 0,0060136 49 Keberadaan Perda RTRWN Belum Ada Ada/ Tidak 0,00353 1 0,0035322 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - Intensitas 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir 2,00 Intensitas 0,00902 3 0,0270611 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.081,00 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir - % 0,02307 - 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar - % 0,01237 - 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar 100,00 % 0,01681 1 0,0168052 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 20,83 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 1.144,60 orang 0,00896 3 0,0268870 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu Ada laporan intern Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyimpangan Peruntukan A,B,C 0,01021 2 0,0204280

PPTT

R

PDDK

PELA

YANA

N PE

RIJIN

ANPE

LAYA

NAN

PEM

BANG

UNAN

KUKM

MDL

ADM

TNH

: BONTANG Total Skor :: KALIMANTAN TIMUR Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 72,11 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 31,97 % 0,06636 1 0,0663617 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 2.427,50 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 829,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 9,97 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 99,62 % 0,02783 3 0,0834777 8 Tingkat Melek Huruf 98,74 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 317,58 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 58,00 % 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 5,67 % 0,04791 2 0,0958132 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja - orang/ unit 0,01096 0 - 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 100,00 % 0,01096 3 0,0328914 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 94,33 % 0,01096 3 0,0328914 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 0,000829 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 67,43 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 98,83 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 25,00 % 0,00491 2 0,0098158 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 2,00 % 0,01568 3 0,0470476 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 10,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 33,33 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 4,00 % 0,01361 3 0,0408192 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 2,00 kali 0,00454 1 0,0045355 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 20,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 8,00 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK 99,17 % 0,00887 3 0,0266007 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi 80,00 % 0,01679 3 0,0503649 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap Sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 7,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 47,55 % 0,03383 2 0,0676644 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 61,00 % 0,03383 3 0,1014966 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Belum Online Ada/ Tidak 0,00960 2 0,0191955 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 7,00 Hari 0,02046 2 0,0409230 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 10,00 % 0,00542 2 0,0108450 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 36,74 % 0,02268 2 0,0453676 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 43,80 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 70,00 % 0,02813 3 0,0843860 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 90,00 hari 0,01443 1 0,0144268 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00436 1 0,0043576 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Belum diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 2 0,0053153 48 Keberadaan BKPRD Tidak Aktif Ada/ Tidak 0,00301 2 0,0060136 49 Keberadaan Perda RTRWN Belum Ada Ada/ Tidak 0,00353 1 0,0035322 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - Intensitas 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir 2,00 Intensitas 0,00902 3 0,0270611 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.081,00 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir - % 0,02307 - 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar - % 0,01237 - 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar 100,00 % 0,01681 1 0,0168052 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 20,83 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 1.144,60 orang 0,00896 3 0,0268870 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu Ada laporan intern Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyimpangan Peruntukan A,B,C 0,01021 2 0,0204280

SKOR

PELA

YAN

AN

DA

SAR

SEH

AT

INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/KotaProvinsi

2,08195 IKPP Sedang

Page 32: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

IKPP Kota Bontang (3)

: BONTANG Total Skor :: KALIMANTAN TIMUR Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 72,11 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 31,97 % 0,06636 1 0,0663617 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 2.427,50 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 829,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 9,97 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 99,62 % 0,02783 3 0,0834777 8 Tingkat Melek Huruf 98,74 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 317,58 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 58,00 % 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 5,67 % 0,04791 2 0,0958132 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja - orang/ unit 0,01096 0 - 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 100,00 % 0,01096 3 0,0328914 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 94,33 % 0,01096 3 0,0328914 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 0,000829 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 67,43 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 98,83 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 25,00 % 0,00491 2 0,0098158 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 2,00 % 0,01568 3 0,0470476 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 10,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 33,33 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 4,00 % 0,01361 3 0,0408192 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 2,00 kali 0,00454 1 0,0045355 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 20,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 8,00 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK 99,17 % 0,00887 3 0,0266007 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi 80,00 % 0,01679 3 0,0503649 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap Sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 7,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 47,55 % 0,03383 2 0,0676644 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 61,00 % 0,03383 3 0,1014966 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Belum Online Ada/ Tidak 0,00960 2 0,0191955 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 7,00 Hari 0,02046 2 0,0409230 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 10,00 % 0,00542 2 0,0108450 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 36,74 % 0,02268 2 0,0453676 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 43,80 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 70,00 % 0,02813 3 0,0843860 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 90,00 hari 0,01443 1 0,0144268 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00436 1 0,0043576 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Belum diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 2 0,0053153 48 Keberadaan BKPRD Tidak Aktif Ada/ Tidak 0,00301 2 0,0060136 49 Keberadaan Perda RTRWN Belum Ada Ada/ Tidak 0,00353 1 0,0035322 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - Intensitas 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir 2,00 Intensitas 0,00902 3 0,0270611 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.081,00 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir - % 0,02307 - 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar - % 0,01237 - 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar 100,00 % 0,01681 1 0,0168052 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 20,83 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 1.144,60 orang 0,00896 3 0,0268870 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu Ada laporan intern Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyimpangan Peruntukan A,B,C 0,01021 2 0,0204280

PBG

PPTT

R

TBUM

SOS

PELA

YANA

N PE

RIJIN

ANPE

LAYA

NAN

PEMB

ANGU

NAN

TNH

: BONTANG Total Skor :: KALIMANTAN TIMUR Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 72,11 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 31,97 % 0,06636 1 0,0663617 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 2.427,50 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 829,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 9,97 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 99,62 % 0,02783 3 0,0834777 8 Tingkat Melek Huruf 98,74 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 317,58 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 58,00 % 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 5,67 % 0,04791 2 0,0958132 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja - orang/ unit 0,01096 0 - 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 100,00 % 0,01096 3 0,0328914 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 94,33 % 0,01096 3 0,0328914 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 0,000829 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 67,43 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 98,83 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 25,00 % 0,00491 2 0,0098158 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 2,00 % 0,01568 3 0,0470476 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 10,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 33,33 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 4,00 % 0,01361 3 0,0408192 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 2,00 kali 0,00454 1 0,0045355 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 20,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 8,00 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK 99,17 % 0,00887 3 0,0266007 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi 80,00 % 0,01679 3 0,0503649 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap Sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 7,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 47,55 % 0,03383 2 0,0676644 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 61,00 % 0,03383 3 0,1014966 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Belum Online Ada/ Tidak 0,00960 2 0,0191955 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 7,00 Hari 0,02046 2 0,0409230 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 10,00 % 0,00542 2 0,0108450 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 36,74 % 0,02268 2 0,0453676 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 43,80 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 70,00 % 0,02813 3 0,0843860 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 90,00 hari 0,01443 1 0,0144268 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00436 1 0,0043576 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Belum diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 2 0,0053153 48 Keberadaan BKPRD Tidak Aktif Ada/ Tidak 0,00301 2 0,0060136 49 Keberadaan Perda RTRWN Belum Ada Ada/ Tidak 0,00353 1 0,0035322 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - Intensitas 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir 2,00 Intensitas 0,00902 3 0,0270611 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.081,00 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir - % 0,02307 - 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar - % 0,01237 - 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar 100,00 % 0,01681 1 0,0168052 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 20,83 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 1.144,60 orang 0,00896 3 0,0268870 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu Ada laporan intern Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyimpangan Peruntukan A,B,C 0,01021 2 0,0204280

SKOR

PELA

YAN

AN

DA

SAR

SEH

AT

INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/KotaProvinsi

2,08195 IKPP Sedang

Page 33: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Tabel Kontribusi IKPP Kota Bontang

IKPP Kota Bontang

Kontribusi (%)

2,08

Pelayanan Dasar Pelayanan Perizinan

Pelayanan Manajemen

Pembangunan

62,6 29,56 7,84

Page 34: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

IKPP Kota Balikpapan (1)

: Kota Balikpapan Total Skor :: Kalimantan Timur Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 71,80 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 9,80 % 0,06636 3 0,1990851 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 4.348,69 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 326,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 10,03 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 71,83 % 0,02783 1 0,0278259 8 Tingkat Melek Huruf 98,32 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 40,00 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259 10 Rasio Murid Dengan Guru 17,67 orang 0,00928 3 0,0278259 11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,11 (%) 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 3,93 % 0,04791 3 0,1437197 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja 3.001,00 orang/ unit 0,01096 1 0,0109638 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 3,57 % 0,01096 1 0,0109638 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 10,28 (%) 0,01096 1 0,0109638 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 1,30 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 70,00 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 71,84 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 60,90 % 0,00491 3 0,0147236 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 15,00 % 0,01568 1 0,0156825 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 5,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 40,00 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 10,00 % 0,01361 2 0,0272128 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 12,00 kali 0,00454 3 0,0136064 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 15,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 9,43 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK - % 0,00887 0 - 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi - % 0,01679 0 - 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 14,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 75,74 % 0,03383 3 0,1014966 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 10,01 % 0,03383 1 0,0338322 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00960 3 0,0287932 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 3,00 Hari 0,02046 3 0,0613845 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 50,00 % 0,00542 3 0,0162675 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 61,00 % 0,02268 3 0,0680514 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 36,56 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 32,00 % 0,02813 2 0,0562573 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 35,00 % 0,01443 3 0,0432804 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah ada belum online Ada/ Tidak 0,00436 2 0,0087152 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Sudah Diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 3 0,0079730 48 Keberadaan BKPRD aktif Ada/ Tidak 0,00301 3 0,0090204 49 Keberadaan Perda RTRWN ada sudah sinkron Ada/ Tidak 0,00353 3 0,0105965 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - (%) 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir - (%) 0,00902 0 - 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.892,38 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir 6,46 % 0,02307 2 0,0461495 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar 3,00 % 0,01237 3 0,0371045 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 0 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar - % 0,01681 0 - 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 3,04 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 3.156,66 orang 0,00896 2 0,0179247 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 0 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu - Ada/ Tidak 0,00340 0 - 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 0 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah - A,B,C 0,01021 0 -

INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTAKabupatenProvinsi

2,11142 IKPP Sedang

KU

KM

PELA

YA

NA

N P

ERIJ

INA

N

SKOR

PELA

YA

NA

N D

ASA

R

LIN

GK

SEH

AT

PD

DK

AN

NA

KER

SP

RA

Page 35: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

IKPP Kota Balikpapan (2)

: Kota Balikpapan Total Skor :: Kalimantan Timur Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 71,80 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 9,80 % 0,06636 3 0,1990851 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 4.348,69 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 326,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 10,03 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 71,83 % 0,02783 1 0,0278259 8 Tingkat Melek Huruf 98,32 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 40,00 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,11 (%) 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 3,93 % 0,04791 3 0,1437197 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja 3.001,00 orang/ unit 0,01096 1 0,0109638 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 3,57 % 0,01096 1 0,0109638 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 10,28 (%) 0,01096 1 0,0109638 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 1,30 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 70,00 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 71,84 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 60,90 % 0,00491 3 0,0147236 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 15,00 % 0,01568 1 0,0156825 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 5,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 40,00 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 10,00 % 0,01361 2 0,0272128 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 12,00 kali 0,00454 3 0,0136064 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 15,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 9,43 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK - % 0,00887 0 - 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi - % 0,01679 0 - 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 14,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 75,74 % 0,03383 3 0,1014966 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 10,01 % 0,03383 1 0,0338322 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00960 3 0,0287932 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 3,00 Hari 0,02046 3 0,0613845 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 50,00 % 0,00542 3 0,0162675 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 61,00 % 0,02268 3 0,0680514 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 36,56 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 32,00 % 0,02813 2 0,0562573 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 35,00 % 0,01443 3 0,0432804 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah ada belum online Ada/ Tidak 0,00436 2 0,0087152 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Sudah Diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 3 0,0079730 48 Keberadaan BKPRD aktif Ada/ Tidak 0,00301 3 0,0090204 49 Keberadaan Perda RTRWN ada sudah sinkron Ada/ Tidak 0,00353 3 0,0105965 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - (%) 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir - (%) 0,00902 0 - 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.892,38 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir 6,46 % 0,02307 2 0,0461495 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar 3,00 % 0,01237 3 0,0371045 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 0 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar - % 0,01681 0 - 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 3,04 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 3.156,66 orang 0,00896 2 0,0179247 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 0 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu - Ada/ Tidak 0,00340 0 - 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 0 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah - A,B,C 0,01021 0 -

INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTAKabupatenProvinsi

2,11142 IKPP Sedang

SKOR

PELA

YAN

AN

DA

SAR

SEH

AT

: Kota Balikpapan Total Skor :: Kalimantan Timur Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 71,80 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 9,80 % 0,06636 3 0,1990851 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 4.348,69 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 326,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 10,03 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 71,83 % 0,02783 1 0,0278259 8 Tingkat Melek Huruf 98,32 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 40,00 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,11 (%) 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 3,93 % 0,04791 3 0,1437197 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja 3.001,00 orang/ unit 0,01096 1 0,0109638 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 3,57 % 0,01096 1 0,0109638 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 10,28 (%) 0,01096 1 0,0109638 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 1,30 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 70,00 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 71,84 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 60,90 % 0,00491 3 0,0147236 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 15,00 % 0,01568 1 0,0156825 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 5,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 40,00 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 10,00 % 0,01361 2 0,0272128 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 12,00 kali 0,00454 3 0,0136064 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 15,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 9,43 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK - % 0,00887 0 - 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi - % 0,01679 0 - 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 14,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 75,74 % 0,03383 3 0,1014966 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 10,01 % 0,03383 1 0,0338322 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00960 3 0,0287932 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 3,00 Hari 0,02046 3 0,0613845 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 50,00 % 0,00542 3 0,0162675 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 61,00 % 0,02268 3 0,0680514 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 36,56 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 32,00 % 0,02813 2 0,0562573 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 35,00 % 0,01443 3 0,0432804 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah ada belum online Ada/ Tidak 0,00436 2 0,0087152 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Sudah Diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 3 0,0079730 48 Keberadaan BKPRD aktif Ada/ Tidak 0,00301 3 0,0090204 49 Keberadaan Perda RTRWN ada sudah sinkron Ada/ Tidak 0,00353 3 0,0105965 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - (%) 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir - (%) 0,00902 0 - 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.892,38 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir 6,46 % 0,02307 2 0,0461495 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar 3,00 % 0,01237 3 0,0371045 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 0 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar - % 0,01681 0 - 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 3,04 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 3.156,66 orang 0,00896 2 0,0179247 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 0 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu - Ada/ Tidak 0,00340 0 - 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 0 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah - A,B,C 0,01021 0 -

PELA

YANA

N PE

MBA

NGUN

AN

KUKM

MDL

ADM

TNH

PPTT

R

PDDK

PELA

YANA

N PE

RIJIN

AN

Page 36: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

IKPP Kota Balikpapan (3): Kota Balikpapan Total Skor :: Kalimantan Timur Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 71,80 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 9,80 % 0,06636 3 0,1990851 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 4.348,69 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 326,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 10,03 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 71,83 % 0,02783 1 0,0278259 8 Tingkat Melek Huruf 98,32 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 40,00 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,11 (%) 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 3,93 % 0,04791 3 0,1437197 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja 3.001,00 orang/ unit 0,01096 1 0,0109638 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 3,57 % 0,01096 1 0,0109638 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 10,28 (%) 0,01096 1 0,0109638 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 1,30 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 70,00 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 71,84 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 60,90 % 0,00491 3 0,0147236 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 15,00 % 0,01568 1 0,0156825 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 5,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 40,00 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 10,00 % 0,01361 2 0,0272128 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 12,00 kali 0,00454 3 0,0136064 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 15,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 9,43 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK - % 0,00887 0 - 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi - % 0,01679 0 - 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 14,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 75,74 % 0,03383 3 0,1014966 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 10,01 % 0,03383 1 0,0338322 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00960 3 0,0287932 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 3,00 Hari 0,02046 3 0,0613845 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 50,00 % 0,00542 3 0,0162675 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 61,00 % 0,02268 3 0,0680514 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 36,56 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 32,00 % 0,02813 2 0,0562573 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 35,00 % 0,01443 3 0,0432804 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah ada belum online Ada/ Tidak 0,00436 2 0,0087152 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Sudah Diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 3 0,0079730 48 Keberadaan BKPRD aktif Ada/ Tidak 0,00301 3 0,0090204 49 Keberadaan Perda RTRWN ada sudah sinkron Ada/ Tidak 0,00353 3 0,0105965 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - (%) 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir - (%) 0,00902 0 - 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.892,38 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir 6,46 % 0,02307 2 0,0461495 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar 3,00 % 0,01237 3 0,0371045 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 0 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar - % 0,01681 0 - 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 3,04 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 3.156,66 orang 0,00896 2 0,0179247 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 0 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu - Ada/ Tidak 0,00340 0 - 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 0 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah - A,B,C 0,01021 0 -

INDEKS KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTAKabupatenProvinsi

2,11142 IKPP Sedang

SKOR

PELA

YA

NA

N D

ASA

R

SEH

AT

: Kota Balikpapan Total Skor :: Kalimantan Timur Tingkat :

SERVICES NO NAMA VARIABEL NILAI SATUAN BOBOTNILAI JUMLAH

1 Angka Harapan Hidup 71,80 Tahun 0,06636 3 0,1990851 2 Persentase Angka Kesakitan 9,80 % 0,06636 3 0,1990851 3 Rasio Prasarana Kesehatan Dg Penduduk 4.348,69 orang/ unit 0,02212 3 0,0663617 4 Rasio Tenaga Kesehatan dg Penduduk 326,27 orang 0,02212 3 0,0663617 5 Persentase Desa Yang Memiliki Prasarana Kesehatan 100,00 % 0,02212 3 0,0663617 6 Rata-Rata Lama Sekolah 10,03 Tahun 0,02783 3 0,0834777 7 Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar 71,83 % 0,02783 1 0,0278259 8 Tingkat Melek Huruf 98,32 % 0,02783 3 0,0834777 9 Rasio Murid dengan Ruang Sekolah 40,00 orang/ unit 0,00928 3 0,0278259

11 Persentase Desa Yang Memiliki Pendidikan Dasar 100,00 % 0,00928 3 0,0278259 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,11 (%) 0,03051 1 0,0305056 13 Tingkat Pengangguran 3,93 % 0,04791 3 0,1437197 14 Rasio Balai Latihan Kerja terhadap Angkatan Kerja 3.001,00 orang/ unit 0,01096 1 0,0109638 15 Persentase Angkatan Kerja Yang Terdaftar 3,57 % 0,01096 1 0,0109638 16 Rasio Penempatan Angkatan Kerja Yang Terdaftar 10,28 (%) 0,01096 1 0,0109638 17 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah 1,30 Tanpa Sat 0,01376 3 0,0412942 18 Persentase RT Yang Mempunyai Akses ke Air Bersih 70,00 % 0,01938 3 0,0581353 19 Tingkat Elektrifikasi 71,84 % 0,00523 3 0,0156825 20 Persentase RT Yang Berlangganan Telpon Fix 60,90 % 0,00491 3 0,0147236 21 Persentase Desa Punya Permasalahan Sampah 15,00 % 0,01568 1 0,0156825 22 Persentase Desa Yang Terkena Pencemaran Lingk. 5,00 % 0,01361 3 0,0408192 23 Persentase Desa Yang Tergenang Banjir 40,00 % 0,01361 2 0,0272128 24 Pertumbuhan Lahan-Lahan Kritis 10,00 % 0,01361 2 0,0272128 25 Frekuensi Monitoring Kualitas Lingkungan 12,00 kali 0,00454 3 0,0136064 26 Persentase Desa Kritis Lingkungan 15,00 % 0,01361 2 0,0272128 27 Pertumbuhan Koperasi dan UKM 5 Tahun Terakhir 9,43 % 0,01412 2 0,0282323 28 Persentase Koperasi dan UKM di LIK - % 0,00887 0 - 29 Pertumbuhan Kontribusi UKM terhadap PDRB Industri - % 0,02749 0 - 30 Pertumbuhan Alokasi Anggaran untuk UKM - % 0,00582 0 - 31 Rasio Antara Persetujuan dengan Realisasi Investasi - % 0,01679 0 - 32 Keberadaan Pelayanan Investasi Satu Atap sudah Ada/ Tidak 0,00420 3 0,0125912 33 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi 14,00 Hari 0,00839 3 0,0251824 34 Keberadaan Insentif/ Disinsentif Investasi Tidak Ada Ada/ Tidak 0,00839 1 0,0083941 35 Rasio Penduduk Yang ber KTP 75,74 % 0,03383 3 0,1014966 36 Rasio Balita Ber Akte Kelahiran 10,01 % 0,03383 1 0,0338322 37 Keberadaan Sistem Informasi Kependudukan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00960 3 0,0287932 38 Rata-Rata Waktu Pengurusan KTP 3,00 Hari 0,02046 3 0,0613845 39 Keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Ada Sudah Online Ada/ Tidak 0,00589 3 0,0176692 40 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk ADUMPEM 50,00 % 0,00542 3 0,0162675 41 Persentase Pegawai Berpangkat Fungsional 61,00 % 0,02268 3 0,0680514 42 Persentase Pegawai Pendidikan S1 Ke atas 36,56 % 0,01487 2 0,0297316 43 Persentase Luas Lahan Yang Telah Tersertifikat 32,00 % 0,02813 2 0,0562573 44 Rata-Rata Lama Pengurusan Sertifikat Tanah 35,00 % 0,01443 3 0,0432804 45 Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah AdaLokasidanBiaya Ada/ Tidak 0,00939 3 0,0281642 46 Keberadaan Sistem Informasi Pertanahan Daerah ada belum online Ada/ Tidak 0,00436 2 0,0087152 47 Keberdaan Dokumen RTRWN Yang Valid Sudah Diperdakan Ada/ Tidak 0,00266 3 0,0079730 48 Keberadaan BKPRD aktif Ada/ Tidak 0,00301 3 0,0090204 49 Keberadaan Perda RTRWN ada sudah sinkron Ada/ Tidak 0,00353 3 0,0105965 50 Kondisi Kawasan Kritis Lingkungan 5 Tahun terakhir - (%) 0,00902 0 - 51 Kondisi Kemacetan Lalulintas 5 Tahun Terakhir - (%) 0,00902 0 - 52 Rasio Polisi PP terhadap Penduduk 2.892,38 orang 0,00666 3 0,0199907 53 Pertumbuhan Kriminalitas 5 Tahun Terakhir 6,46 % 0,02307 2 0,0461495 54 Persentase Desa Yang Memiliki Permukiman Liar 3,00 % 0,01237 3 0,0371045 55 Pertumbuhan Jumlah Pelanggaran Perda - % 0,01237 0 - 56 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Terdaftar - % 0,01681 0 - 57 Persentase Penyandang Penyakit Sosial Tersantuni 3,04 % 0,02359 1 0,0235902 58 Rasio PSM terhadap Penduduk 3.156,66 orang 0,00896 2 0,0179247 59 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Sos - % 0,00512 0 - 60 Keberadaan Tim Pengendali Pembangunan Ada Satu Ada/ Tidak 0,00340 2 0,0068093 61 Keberadaan Evaluasi Pembangunan Paruh Waktu - Ada/ Tidak 0,00340 0 - 62 Persentase Penyimpangan Dari Rencana Pembangunan - % 0,01021 0 - 63 Klasifikasi Simpangan Rencana Tata Ruang Wilayah - A,B,C 0,01021 0 -

PELA

YANA

N PE

MBA

NGUN

AN

TNH

PBG

PPTT

R

TBUM

SOS

PELA

YANA

N PE

RIJIN

AN

Page 37: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Tabel Kontribusi IKPP Kota Balikpapan

IKPP Kota Balikpapan

Kontribusi (%)

2,11

Pelayanan Dasar Pelayanan Perizinan

Pelayanan Manajemen

Pembangunan

64,61 26,90 8,49

Page 38: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Pada kota yang menjadi lokus kajian, yaitu Kota Bontang dan Kota Balikpapan perlu melakukan pembenahan terhadap pendokumentasian ketiga jenis pelayanan yang dijabarkan dalam 14 jenis pelayanan dan 63 variabel yang membentuknya.

“Masyarakat berhak untuk mengetahui informasi yng terkait dengan pelayanan-pelayanan tersebut “

Langkah Aksi Perbaikan: instansi resmi (SKPD yang menangani teknis pelayanan) memasukkan

variabel-variabel tersebut dalam laporan resmi seperti laporan tahunan, LKPJ Walikota, LPPD, Profil Daerah, RPJMD, dll

Memasukkan informasi yang terkait variabel-variabel tsb melalui saluran lain yang bisa diakses masyarakat seperti situs resmi Pemerintah Kota, informasi lewat media cetak dan elektronik, dll.

“ Hal ini sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota terhadap masyarakat”.

Saran & Rekomendasi (1)

Page 39: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Untuk masing-masing variabel yang belum dapat diakses maupun terhadap variabel yang mempunyai nilai skor paling kecil (satu), maka pemerintah kota perlu memberikan perhatian khusus

“Hal ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan performa kinerja pelayanan publik”

Langkah Aksi perbaikan: Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang

menangani langsung pelayanan-pelayanan tsb diatas, peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang

kegiatan peningkatan teknologi informasi, dan Memperkuat komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan

yang prima kepada masyarakat dalam kerangka menuju kesejahteraan yang berkeadilan

Saran & Rekomendasi (2)

Page 40: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Penilaian IKPP sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setidaknya setahun sekali.

“Hal ini penting dilakukan sebagai bahan monitoring kepada daerah dalam melihat sejauh mana kinerja pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang dilayani”

Langkah Aksi perbaikan: Mengetahui latar belakang pentingnya penyusunan IKPP, Mempersiapkan tim yang akan melakukan penilaian IKPP,

baik intern maupun eksetern (agar lebih independen) Melakukan penilaian dan mengumumkan hasilnya kepada

publik sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik

Melakukan tindak lanjut perbaikan bagi pelayanan yang belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Saran & Rekomendasi (3)

Page 41: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan

Kajian ini merupakan satu langkah awal dalam pelaksanaan penilaian IKPP terhadap kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur

“Selain digunakan untuk evaluasi dan monitoring kinerja pelayanan pemerintah daerah juga yang terpenting adalah aplikasi dan spread share effect (efek sebar), sebagai salah satu instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah”

Langkah Aksi perbaikan: Membagikan informasi penyusunan IKPP dalam rangka

pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah ke seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur

Memberikan insentif (reward) bagi daerah yang telah menyusun dan mempublikasikan hasil IKPP-nya kepada khalayak luas,khususnya masyarakat di daerahnya

Saran & Rekomendasi (4)

Page 42: pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan