penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pajak …digilib.unila.ac.id/26758/3/skripsi tanpa bab...
TRANSCRIPT
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON BANDAR
LAMPUNG
(Skripsi)
Oleh :
Dela Nungki Suras
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
ABSTRAK
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON BANDAR
LAMPUNG
OLEH
DELA NUNGKI SURAS
Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui
Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan
penerimaan Negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi yaitu untuk mendorong Wajib Pajak
untuk melunasi utang pajaknya, Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak
yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak, kewajiban
membayar pajak ini telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang
Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Permasalahan dalam penelitian: (1) Bagaimanakah Pengaturan kebijakan
penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga Pajak Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah Pelaksanaan
penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga Pajak Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung?
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data
yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan Wawancara dan
dokumentasi Analisis data menggunakan Analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan:(1) Peraturanya yaitu Pada Pasal 1 ayat (1),(2),(3)
Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 yaitu Sanski yang dapat
dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga,denda dan kenaikan. Sanksi
yang dihapuskan yaitu sebesar 2% perbulan yang terbit karena utang pajak tidak
atau kurang bayar, Dalam terpenuhinya penghapusan sanksi pajak, ada utang
pajak yang harus di bayar adalah jumlah pajak saat jatuh tempo pelunasan. (2)
Pelaksanaan dalam Penghapusan Sanski Administrasi ini adalah Wajib Pajak yang
memiliki Utang Pajak berhak mendapatkan Penghapusan Sanksi yang berlaku
pada tanggal 1 januari 2015 sampai 1 januari 2016. Data Wajib Pajak yang
memohon melakukan Penghapusan Sanksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kedaton Sebesar (558) dan Wajib Pajak yang memohon dihapuskan Sanksinya
semua diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Kata Kunci : Penghapusan sanksi administrasi, bunga pajak, pajak
penghasilan.
ABSTRACT
THE ABOLITION OF ADMINISTRATIVE SANCTION IN FORM OF
TAX INTEREST AT SMALL TAX OFFICE OF KEDATON BANDAR
LAMPUNG
BY
DELA NUNGKI SURAS
In an effort to increase the regional revenue in tax sector, the government through
the Directorate General of Taxation has continued to implement a breakthrough in
order to optimize the regional revenue. According to the Regulation of Minister of
Finance No.29/PMK.03/2015 on the Abolition of Administrative Sanctions, the
Taxpayers have to pay off their tax debts. The tax penalties are imposed to
taxpayers who do not carry out their obligations to pay taxes, as has been
regulated in Article 4 paragraph (1) of Law on General Provisions and Tax
Procedures. The problems in the research are listed as follows: (1) How is the
regulation in the abolition of administrative sanctions in the Small Tax Office of
Kedaton Bandar lampung? (2) How is the implementation in the abolition of
administrative sanctions in form of tax interest in the Small Tax Office of Kedaton
Bandar Lampung?
This research used normative and empirical legal approaches. The data sources
consisted of primary data and secondary data which were collected through
interview and documentation. The data analyzed using qualitative descriptive
analysis.
The results of the research indicated that: (1) the regulation in article 1 paragraph
(1),(2),(3) the regulation of the Minister of Finance No.29/pmk.03/2015) among
sanctions which can be deducted or abolished were administrative sanctions in
form of tax interest, penalty, and in crement due to the faults of tax payers. The
sanctions were abolished at 2% per month due to tax debt not or underpayment. In
the fulfillment of the abolition of tax penalties, there was a tax debt that must be
paid, that was the amount of tax of the due date repayment. (2) The
implementation in the abolition of administrative sanctions stated that a taxpayer
who has a Tax Debt entitled to the Abolition of Sanctions would be effective
started from January 1, 2015 to January 1, 2016. There were as many as (558)
taxpayers applied for the Abolition of Sanctions in the Small Tax Office of
Kedaton, and all the requests were accepted by the Directorate General of
Taxation.
Keywords: abolition of administrative sanctions, tax interest, income tax.
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON BANDAR
LAMPUNG
Oleh
DELA NUNGKI SURAS
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 25 Juli 1995.
Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara,
pasangan Bapak Rasdi dan Ibu Surniah.
Penulis mengawali pendidikan di TK Miftahul Ulum
Cirebon yang diselesaikan pada tahun 2001, kemudian
penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 2
Warukawung Cirebon dan diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Depok Cirebon diselesaikan pada tahun 2010,
dan menyelesaikan pendidikan di MAN Model Cirebon pada tahun 2013. Penulis
terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013.
Pada Januari 2016, penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di
Desa Dipasena Sentosa, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung.
Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan baik
tingkat universitas maupun fakultas. Di tingkat universitas penulis pernah menjadi
anggota UKM Fotografi Unila pada tahun 2013/2014, setahun berikutnya menjadi
anggota FOSSI Fakultas Hukum Unila pada tahun 2014/2015. Sedangkan di tingkat
fakultas penulis merupakan anggota bagian Kajian dan Penelitian Himpunan
Mahasiswa Hukum Administrasi Negara pada tahun 2016/2017.
MOTTO
26. Katakanlah (Muhammad) : “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan
kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut
kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun
yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki.
Di tangan Engkau-lah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
(Q.S. Ali ‘Imron : 3, 26-27)
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah ‘ala kulli haal. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang tidak
bertepi, anugerah-Nya yang tidak terhitung dan rahmat-Nya yang tidak terbatas.
Kupersembahkan dengan sepenuh cinta skripsiku ini kepada:
Bapak dan Mamak tercinta.
Didikan yang tegas, Kasih sayang yang tak nampak tetapi sangat menyentuh,
Kerja keras serta keringat yang tiada terhenti, Keluh kesah tangisan dan kepedihan
yang tak pernah kalian perlihatkan, pembelajaran hidup yang diberikan
memberikan kekuatan yang sangat besar dalam hidup, Nasihat yang terucap
adalah teguran yang sangat berarti, kalian Mengajarkan bahwa hidup adalah Iman
kepada Allah SWT, hidup adalah keluarga yang bersatu, hidup adalah perjuangan
yang dilandasi dengan keyakinan untuk masa depan dan hidup itu harus didasari
dengan keramahan hati dan tutur kata yang sopan kepada siapapun.
Dela sayang Bapak dan Mamak.
Almamater kebanggan Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan.
SANWACANA
Alhamdulillahirabbil’alamin ‘ala kulli haal, segala puji bagi Allah, Sang Maha
Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, dengan Rahmaan dan Rahiim-Nya bumi,
langit, dan seluruh isinya beredar pada garis edar yang teratur, hakim Yang Maha
Adil di yaumil akhir, dan Tuhan yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya
kepada kita khususnya nikmat kesehatan jiwa raga serta jasmani. Berkat Ridho-
Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang
membahas tentang “PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
BUNGA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KEDATON BANDAR LAMPUNG” sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung
dibawah bimbingan dari dosen pembimbing. Shalawat serta salam semoga
senantiasa tercurahkan kepada sinar seluruh alam, cahaya yang menerangi
kehidupan manusia yang ditunggu syafaatnya di hari akhir kelak, tokoh mulia
peradaban dan inspirasi dunia, baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta
seluruh keluarga dan sahabatnya.
Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Bapak Prof.Dr.Yuswanto, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing I penulis.
Terima kasih atas keikhlasan, masukan, petunjuk, kritik, dan segenap
perhatian yang Bapak berikan kepada penulis;
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H.,M.H, selaku Pembimbing II. Terima kasih
atas kesabaran dan keikhlasannya meluangkan waktu disela-sela kesibukan
Ibu mengurus akademik dan rumah tangga untuk mencurahkan segenap
pemikiran, bimbingan, saran, petunjuk, dan berbagai kritik dalam proses
penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik,
saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan
kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lampung;
6. Ibu Hj.Aprilianti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik atas kontribusinya
membantu selama menjalani perkuliahan;
7. Ibu Hj.Upik Hamidah, S.H., M.H, selaku ketua bagian Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Univertas Lampung yang penuh dedikasi
dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan
yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Seluruh karyawan/karyawati Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas semua bimbingan dan
bantuannya selama penulis menempuh studi;
10. Terimakasih Kepada kedua orangtuaku Bapak dan Mamah kalian adalah
pembangkit jiwa yang lemah dalam menerangi hidupku agar lebih semangat
karena pembelajaran hidup yang selama ini aku terima dari kalian adalah
untuk menjadikan aku anak yang mandiri dan kuat;
11. Teruntuk Kedua Adikku Hijir Deojati dan Saifi Alfaiz kalian berdua adalah
sumber utama semangat, motivasi dan kebahagiaan dalam hidupku karena
kalian adalah tanggung jawabku, kalian adalah harta berharga yang tidak
boleh tersentuh dalam kehancuran dan hanya kalian yang membangkitkan
kemalasan hidupku untuk lebih semangat dan bangkit terus-menerus. Semoga
Adek-adekku kelak menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan senantiasa
dilindungi oleh Allah SWT.
12. Teruntuk Nenekku Tercinta Ibu Muni’ah sungguh engkau adalah nenek yang
sangat luar bisasa yang menjadikan motivasi kepada penulis untuk terus
berjuang dalam kehidupanku, nasehat dukungan dan perhatian yang selama ini
engkau berikan kepadaku sungguh sangat Penulis butuhkan, terimkasih untuk
nenek tercinta semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT dan selalu diberikan
kebahagiaan.
13. Keluarga besar Bapak Sabun selaku kakek penulis dari ibu, Paman-Pamanku
Om Sabar, Om Juri, Om Sofyan dan Bibi-Bibiku ku Bibi Dewi Aryanti, Bibi
Aad, Bibi Puji, Bibi Wawang dan Bibi Tursini Terima kasih atas kasih sayang
yang berlimpah, semangat yang selalu diberikan kepada penulis dan kalian
benar-benar membangkitkan kesedihan dalam keceriaan yang kalian tuangkan
demi kebaikan penulis. Semoga keluarga besar ini dapat menjadi generasi
penerus yang bijaksana, sholih/sholihah, dan amanah.
14. Keluarga besar H.Jatmira selaku kakek penulis dari bapak, Nenek tersayang
HJ.Saenah Paman-Pamanku Om Hardi, Om Supenah, Om Cipto dan Bibi-
Bibiku ku Bi Enting, Bi Latifah, Bi dede dan Bibi Eka Terima kasih atas Doa
yang telah kalian berikan untuk penulis dan semangat yang diberikan demi
kebaikan penulis. Semoga keluarga besar ini dapat menjadi generasi penerus
yang bijaksana, sholih/sholihah, dan amanah.
15. Teruntuk sepupu-sepupu tersayang yaitu Desi Jayanti, Assifa zahra sofiyanti,
Saeffudin firmansyah, Saeda Tina fatimah azzahra, Ikhsan, Putri, leni
anggraeni, Ayang dwi novianti, Yuhyi, Firda, Sandi, Intan,
16. Sahabat Terbaik, saudara, sekaligus Kakak yaitu Devita Ayusafitri yang selalu
memberikan semangat, perhatian, pengertian setiap detiknya di masa kuliah.
Dia yang sudah memberikan pengalaman dan kekuatan dalam menghadapi
segala masalah, banyak meluangkan waktunya untuk memberikan semangat,
membantu, menguatkan, mendoakan yang terbaik serta selalu setia menemani,
selalu ada setiap sedih maupun senang. Terima kasih atas dukungannya
selama ini, semoga Allah selalu melindungi, melancarkan, dan memberikan
rezeki yang berlimpah.
17. Sahabat dari kecil yang terpisah karena jarak yaitu Diah Fauziah terimakasih
telah menyempatkan waktu untuk menyemangati dan mendoakan. Aku Selalu
merindukanmu dan selalu berdoa untuk kesuksesan kita berdua.
18. Teman setia yang selalu meluangkan waktu bersama M.aziz Fachri, Amanda
Zulfa, Indah wahyuni, Febraini Nurphi, Raflessia frederica, Intan syapriyani,
Claudya Retha aldisya yang saling menyemangati dalam menjalani kuliah,
yang saling berbagi tawa dan candaan berkumpul, yang memberi pengalaman
dan cerita unik selama kuliah. Terima kasih untuk dukungannya, semoga
kalian senantiasa diberi kelancaran dalam segala urusan, diberikan kemudahan
jalan untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang, dan selalu berada
dibawah lindungan Allah SWT.
19. Teman-teman seperjuangan Hukum Paralel 2013, Mellisa, Elisabeth, Della,
Alicia, Bella, Avis, Ambar, Yunicha, Dean, adi, Deddy, Didi, Bangkit, Rizqi,
Denny, Devan, Devanda, Angga, Andreza, Afat, Rizki, adi, agha, bembi,
dima, fahman, mahfud, julius, Terimakasih kebersamaannya, Semoga dapat
bertemu di lain kesempatan dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin
disebutkan semuanya. Penulis bersyukur mengenal kalian yang memberikan
banyak pelajaran dan pengalaman baru selama kuliah. Terima kasih
kebersamaannya selama ini, semoga kita bisa sukses bersama dibawah
bimbingan Allah SWT.
20. Himpunan Mahasiswa (Hima) Hukum Administrasi negara beserta semua
rekan di dalamnya. Terima kasih untuk semua pengalaman luar biasa
berharganya.
21. Teman Kuliah Kerja Nyata, Dewi Agustini, Rova Ansykurlillah, Silvia
Andriani, Dea Novia Natasya, Wardiah Nurul khasanah dan Faizal Rachman
Kalian mengajarkan kebersamaan dibawah satu atap dan memberikan banyak
pengalaman berharga, karakter yang berbeda-beda mengajarkan kita untuk
memahami dan tulus menerima disitu kedewasaan kita diuji oleh Allah SWT,
tempat yang jauh akan keramaian tempat yang baru peratama kali kita temui
dan hal yang tak biasa menjadikan kita sadar bahwa kehidupan adalah proses
ke ikhlasan yang kuat dalam individu tersendiri dalam menajalankan
hidupnya, bagaimana kita menerima keadaan, bagaimana kita menjalankanya
dengan kesabaran karena Allah tahu seseorang tersebut bisa menjalankanya.
Kami sangat senang dan bahagia bisa ditempatkan ditempat tersebut karena
disitu kita bisa belajar dan bersyukur atas kehidupan yang kita jalani sekarang.
Terimakasih teman seperjuangan kuliah kerja nyata.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
akan tetapi besar harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat
bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan
mengamalkan ilmu pengetahuan.
Bandar Lampung, 26 April 2017
Penulis,
Dela Nungki Suras
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................................6
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................................6
1.4 Kegunaan Penelitian ................................................................................................7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................8
2.1 Pengertian Pajak ......................................................................................................8
2.1.1 Fungsi Pajak .................................................................................................10
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak ............................................................................11
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak. .........................................................................................13
2.2 Kewenangan Pemerintah Dalam Memungut Pajak ................................................14
2.3 Pengertian Sanksi Administrasi ..............................................................................19
2.2.1 Macam-Macam Sanksi di Indonesia ............................................................21
2.2.2 Macam-Macam Sanksi Administrasi. ..........................................................23
2.4 Penghapusan Sanksi Administrasi ..........................................................................26
BAB III METODE PENELITIAN ..............................................................................37
3.1 Metode Pendekatan ................................................................................................37
3.2 Sumber Data ...........................................................................................................37
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan ................................................................38
3.4 Analisis Data ..........................................................................................................39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................40
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton ...............................40
4.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton ....................41
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton ................42
4.2 Pengaturan Penghapusan Sanksi Administrasi ......................................................43
4.2.1 Sumber dan Cara MemperolehWewenang Penghapusan Sanksi ...............47
4.3 Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pajak ..............................55
4.3.1 Prosedur Dalam mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi ..............55
4.3.2 Data Wajib Pajak Pemohon Penghapusan Sanksi ......................................57
4.3.3 Pembenahan Data dan Pembinaan Wajib Pajak .........................................62
BAB V PENUTUP...........................................................................................................64
DAFTAR PUSTAKA. ......................................................................................................66
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham
kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan
penguasa bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari
aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat penguasa karena di kehendaki dan
sesuai peri kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya
merupakan produk perjanjian di antara rakyat sehingga setiap hukum akan
mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden
(pemerintah).
Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang
berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam
negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan
kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib
pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila
pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku.1 Keperluan atau
kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat pada kepada hukum (undang-
1 Muhammad Djafar Saidi, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
hlm 2
2
undang) yang berlaku sehingga negara tidak di kategorikan sebagai negara
kekuasaan.2
Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kewajiban untuk
meninggikan kesejahteraan umum. Dengan melalui perumusan peraturan
perundang-undangan yang melahirkan kebijakan demi berjalannya pembangunan
nasional yang merata di setiap daerah. Usaha untuk peningkatan penerimaan di
sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan
terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk
melakukan reformasi dibidang perpajakan ialah perubahan dari official assessment
System menjadi self assessment System.
Self assessment System, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya,
sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat di
laksanakan dengan rapih, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh
masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk
menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut meletakkan
tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan
kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, kepercayaan dan
tanggung jawab penuh juga diberikan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak
untuk mengelolah dengan baik hasil pajak yang dilaporkan langsung oleh wajib
pajak agar diharapkan kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak terus
meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh
2 Ibid
3
sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang
betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan
pembangunan nasional dan pembiayaan negara.
Dalam perumusan perundang-undangan pajak, ada kekhawatiran oleh pemerintah
mengenai kelalaian wajib pajak yang tidak menjalankan atau tidak menerapkan
undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi
undang-undang pajak, pemerintah menerapkan sanksi untuk mengarahkan dan
membina masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya secara rutin.
Dalam sistem perundang-undangan dikenal 3 macam sanksi, yaitu sanksi pidana,
sanksi perdata dan sanksi administrasi. Dan dalam perpajakan Indonesia mengenal
dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.
Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan
kewajibannya membayarkan pajak. Kewajiban membayar pajak ini telah diatur
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Ada
beberapa pelanggaran atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan
kewajiban membayar pajak., diantaranya :3
1. Tidak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak lengkap
3 Soeroso, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 295
4
4. Melampirkan keterangan tidak benar dalam Surat pemberitahuan4
Penerapan sanksi administrasi yang pada awalnya diharapkan menjadi jaminan
agar wajib pajak rutin membayar pajaknya dianggap tidak mampu menaikkan
jumlah penerimaan negara. Sanksi administrasi disini dimaksudkan agar wajib
pajak mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah
mengharapkan dengan sanksi administrasi ini wajib pajak menjadi alat pencegah
agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pajak dan lebih patuh
dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak dibanding harus membayar
sanksi administrasi .
Sanksi administrasi sendiri tidak cukup ampuh untuk mengajak wajib pajak patuh
dalam kewajiban membayar pajaknya. Sanksi administrasi tidak lagi diperdulikan
dan utang pajak dibiarkan bertumpuk setiap bulannya tanpa ada keinginan untuk
menyelesaikan. Fenomena-fenomena yang dianggap menjadi salah satu faktor
kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
dikarenakan ketidakmengertian masyarakat mengenai pajak kian menjamur yang
mengakibatkan wajib pajak malas ataupun enggan membayar pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi Bunga berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang
Ketetapan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), memberikan kesempatan
seluas-luasnya dan mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT), membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak.
4 http://business-law.binus.ac.id/ diakses pada tanggal 20 September 2016
Pukul 18:22 WIB
5
Direktorat Jenderal Pajak akan menghapus sanksi administrasi Berupa Bunga atas
keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Dan dengan dikeluarkan
peraturan tersebut, diharapkan apa yang diinginkan Direktorat Jenderal Pajak
dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat. Serta
wajib pajak lebih memahami bagaimana pelaksanaan atau tata cara dalam
mengajukan penghapusan sanksi bunga administrasi berdasarkan Pasal 19 Ayat
(1) Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Program Direktorat Jenderal Pajak dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak
(TPWP), tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum, Tahun 2017 adalah tahun
penguatan kelembagaan/rekonsiliasi, Tahun 2018 adalah tahun sinergi instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain serta Tahun 2019 adalah tahun
kemandirian APBN. Efek kebijakan dari Tahun 2015 diharap mampu mengajak
wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan baik yang
tahun-tahun lampau maupun tahun berjalan sekarang.
Pelaksanaan dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu dalam rangka mendorong
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagai usaha meningkatkan
penerimaan negara. Dalam PMK nomor 29 tahun 2015 ini, dimaksudkan sebagai
instrumen kebijakan untuk meluluskan tujuan tersebut. Menurut PMK No 29
Tahun 2015, Wajib Pajak yang melunasi utang pajak yang timbul sebelum tanggal
1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016, diberikan
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
UU KUP. Namun, untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi tersebut,
6
Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.5
Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat
ke dalam penelitian berjudul : “Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 (Studi Pada
KPP Pratama Kedaton)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti
adalah sebagai berikut :
1) Bagaimanakah Pengaturan kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung?
2) Bagaimanakah Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :
1) Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Penghapusan Sanksi Adminsitrasi
Berupa Bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar
Lampung.
2) Untuk mengetahui Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Berupa
Bunga Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung.
5 http://www.alieshared.com/kup-penghapusan-sanksi-administrasi-bunga.html diakses pada
tanggal 05 November 2016 Pukul 20.00 WIB
7
1.4 Kegunaan Penelitian
Di samping untuk mengetahui tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan
memberikan manfaat :
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber agar pemikiran bagi perkembangan
Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya bidang hukum pajak yakni
mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga sesuai Peraturan
Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Kegunaan Praktis Penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Masukan bagi Pemerintah dalam masalah Pajak
2. Peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian
selanjutnya mengenai perpajakan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memahami mengenai
Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga Pajak sesuia Peraturan
Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pajak
Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang
mana kita memandang masalah pajak ini, namun subtansi dan tujuan dari pajak itu
sama, Feldman berpendapat bahwa Pajak adalah prestasi yang terutang pada
penguasa dan di paksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan
oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup
pengeluaran-pengeluaran umum.6
Dalam pengertian pajak Dr.Soeparman Soemahamidjaya Dalam pajak, bahwa
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.7
Pengertian Pajak Menurut Dwikora Harjo berjudul , MJH. Smeets menyatakan
bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat
6 Ibid, hlm 27
7 Bohari, 2004, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 24
9
ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.8
Pengertian Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.9
Safri Sumantu, mengemukakan beberapa unsur pokok dalam perpajakan yakni
sebagai berikut :
1. Iuran atau pungutan dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya
pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran. Sedangkan arah
datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah,
maka pajak sebagai pungutan.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang salah satu karakteristik pokok
dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Hal
ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul
oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan rakyat harus ikut serta
menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan
Perwakilan Rakyat.10
8 Dwikora Harjo, 2012, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 4
9 Ibid, hlm 4
10 Ibid
10
2.1.1. Fungsi Pajak
Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka
fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak Sebagai alat untuk
menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok
dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin
menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.11
Menurut Nasution Pajak memiliki banyak fungsi dalam kehidupan negara dan
masyarakat, yaitu :
1. Fungsi penerimaan (budgertair)
Fungsi penerimaan ini disebut sebagai fungsi utama pajak karena fungsi inilah
yang secara historis pertama kali muncul. Dalam fungsi ini pajak digunakan
sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan
Undang-Undang yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa
ada kontrasepsi secara langsung.
2. Fungsi mengatur (Regulered)
Fungsi mengatur disebutkan karena dalam pemungutan pajak pemerintah juga
berusaha untuk ikut andil dalam hal mengatur jika ada perubahan susunan
pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi mengatur ini disebut pula
fungsi tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi penerimaan.
11
Devano dan Rahayu, 2006, Perpajakan.Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: Kencana, hlm 25
11
3. Fungsi Distribusi
Manfaat dari pajak yang diterima negara, tidak hanya dinikmati oleh salah satu
masyarakat saja, melainkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Manfaat yang
diperoleh ada beberapa macam, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, kesehatan, keamanan dan lainnya.
4. Fungsi Demokrasi
Pajak merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Dilihat dari
proses pembayaran yang dilakukan oleh rakyat sesuai peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku, di buat oleh rakyat yang mewakilinya di parlemen
(DPR), dan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat sesuai pada Pasal 23 ayat
(2) UUD 1945.12
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo sebagai berikut :
1. Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib pajak.Ciri-cirinya :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada
diskus
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
diskus.
12
Nasution, Lukman Hakim, 2008, Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Grasindo, hlm 23
12
2. Self Assessment System Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib pajak sendiri.
b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
pajak.13
4. Asas Pemungutan Pajak
a. Teori Asuransi yaitu Negara mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan
warganya, baik keselamatan jiwa maupun harta bendanya.Untuk menjalankan
tugas perlindungan tersebut, negara memerlukan biaya. Oleh karena itu, pajak
dianggap sebagai pembayaran premi warga kepada negara.
b. Teori Kepentingan yaitu Dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari
masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa
13
Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, hlm 8
13
dan harta. Semakin tinggi tingkat kebutuhan perlindungan, semakin tinggi
pula pajak yang harus dibayarkan.
c. Teori Gaya Pikul yaitu Negara berkewajiban melindungi segenap warganya.
Sebaliknya, beban biaya untuk melaksanakan tugas tersebut dipikul oleh
segenap warga. Gaya pikul menegaskan pentingnya asas keadilan, yaitu
beban dipikul disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing.
d. Teori Kebijakan Mutlak yaitu Teori ini mementingkan kepentingan Negara.
Hal tersebut disebabkan negara bersifat organis dan penjelmaan dari
sekumpulan individu. Hanya dalam negaralah individu menemukan
realisasinya.14
2.1.3. Jenis-Jenis Pajak
Jenis-Jenis Pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah,
pembedaan ini didasarkan pada kriteria lembaga atau instansi yang memungut
pajak, yaitu :
1. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam
hal departemen keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :
a) Pajak Penghasilan
b) Pajak Pertambahan Nilai
2. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, Dibedakan
dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat II, yaitu :
14
Liberti Pandiangan, 2008, Moderenisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan, Jakarta: PT.Alex
Media Komputinndo Kompas Gramedia, hlm 12
14
a) Pajak Pemerintah Daerah tingkat Provinsi :
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak pengambilan dan pemanfaaatan air bawah tanah.
b) Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota :
a. Pajak Hotel dan Restoran
b. Pajak hiburan
c. Pajak reklame
d. Pajak penerangan jalan
e. Pajak Parkir.15
2.2 Kewenangan Pemerintah Dalam Memungut Pajak
A. Teori Kewenangan
kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari
pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan
hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Ada tiga
macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan itu, meliputi: Atribusi, Delegasi dan Mandat.
15
Djamaluddin Gade, Muhammad Gade,2004,Hukum Pajak,Edisi Keempat,Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 13
15
1. Atribusi
Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri
kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama
sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu,
dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat
adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama
pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah
adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah yang
bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada
suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana
diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN
tertentu.
2. Delegasi
Yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada
organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan
yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab
penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang
baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu
kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap
pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. F.A,M. Stroinkdan
J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara
organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu Atribusi dan Delegasi.
16
3. Mandat
Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu
bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas
nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak
berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan
pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh
adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si
pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas
sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu Pengaruh dasar hukum dan
konformitas hukum.
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa
wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen
konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar
umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang
tertentu).16
B. Kewenangan Pemerintah Dalam Memungut Pajak
Pemerintah dalam menyelenggarakan berhak mengenakan pungutan kepada
masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.
16
Ridwan HR. HukumAdministrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 104.
17
Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
menyatakan bahwa:“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.17
Ketentuan pajak formal mengatur pula kewenangan pemerintah dalam
menjalankan tugas pemungutan pajak. Di samping itu, diatur pula berbagai
perbuatan yang dilarang, baik bagi wajib pajak maupun aparatur, sanksi
administrasi dan pidana di bidang perpajakan yang dapat diterapkan bila terjadi
pelanggaran, dan demi kepastian hukum diatur pula ketentuan kedaluwarsa
kewajiban Wajib Pajak.
Kewenangan Pemerintah dalam Memungut Pajak dilakukan dengan System
pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :
1. Ofcial assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang yang harus dibayar oleh seseorang.
2. Semiself assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang
memberi wewenang pada fiskus dan WP untuk menentukan besarnya pajak
seseorang terutang.
17
Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)” Pro Justitia
Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hIm. 94
18
3. Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi
wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. Withholding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi
wewenang pada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang
terutang Pihak ketiga yang telah dintentukan tersebut selanjutnya
Dalam kaitannya dengan Hukum Perpajakan, yang memiliki kewenangan dalam
memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pajak adalah Direktorat
Jenderal Pajak sesuai jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak. Namun
kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut di limpahkan sesuai teori
pelimpahan kewenangan dengan mandat kepada Kepala Kantor Pajak Pratama
untuk menjalankan kewenangannya menghapuskan sanksi administrasi Berupa
Bunga pajak.18
2.3 Pengertian Sanksi Administrasi
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang
yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang undang
tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi
perpajakan bagi para pelanggarnya.Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat
kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah
sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam
norma administrasi negara, yaitu kekuasaan (machmiddelen), bersifat hukum
publik (publiekrechtelijke) , digunakan oleh pemerintah (overhead), sebagai reaksi
18
Muhammad Djafar Saidi, Op.cit.
19
atas ketidakpatuhan (reactive op net-naleving).19
Definisi sanksi pajak menurut
Mardiasmo adalah sebagai berikut : “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat
pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”20
Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada
wajib pajak yang telah lalai dalam Pemenuhan kewajiban perpajakannya
sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau
belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik
lagi.
Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak
pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak Kecurangan atau
dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib
pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban
perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa
juga dikemukakan oleh M.Zain bahwa :
Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut
dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan
mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat
pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian
pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan
19
Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 235 20
Mardiasmo, 2008, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta:Andi, hlm 57
20
berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya.21
Sanksi Administrasi adalah instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang
dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau
pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar
menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di
bidang perpajakan.
Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran
hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada
fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang
terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka
waktu tertentu penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi
administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung
pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu.
Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana di
maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan bahwa pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Utang pajak adalah pajak yang
21
M.Zain, 2007, Manajemen Perpajakn, Jakarta: Salemba empat, hlm 25
21
masih harus di bayar di tambahsanksi administrasi Berupa Bunga, denda atau
surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.22
2.2.1 Macam-Macam Sanksi Administrasi
Muhamad Djafar Saidi, menuliskan bahwa ada beberapa macam sanksi
administrasi pajak, antara lain :
1. Sanksi administrasi Berupa Bunga, yang merupakan salah satu jenis sanksi
administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan
pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban
yang di maksudkan di sini adalah terkait pembayaran lunas pajak dalam jangka
waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang ketentuan umum
perpajakan, sanksi administrasi ini di kenakan terhadap jumlah kekurangan pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah
yang terutang.
Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang UndangKetentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang
dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
Sanksi administrasi Berupa Bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama dua
puluh empat bulan, terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak
atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan
pajak yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah
22
Muhammad Djafar Saidi, Op.cit hlm 87
22
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan wajib
dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan
tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian
dari bulan dihitung penuh satu bulan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengenaan sanksi
administrasi Berupa Bunga dua persen ini, apabila Pajak penghasilan dan/atau
Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih
harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pada saat
jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar. Begitu pula tambahan jumlah
Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang masih harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat
keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali pada saat
jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar.23
2. Sanksi Administrasi Berupa Denda
Sanksi administrasi berupa denda diterapkan pada pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah
seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea Perolehan hak atas tanah
dan bangunan.
23
ibid
23
Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak penghasilan
maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi Berupa Denda
dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu
yang ditentukan.
3. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Pengenaan sanksi administrasi Berupa Kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak
yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi
administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk
melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.
Sanksi administrasi Berupa Kenaikan sebesar seratus persen dikenakan terhadap
jumlah pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan
nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dalam surat ketetapan pajak kurang
bayar tambahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.24
2.3 Penghapusan Sanksi Administrasi
Adapun dasar hukum dari dikeluarkannya penghapusan sanksi administrasi ialah
Pasal 19 ayat (1) Undang -Undang Ketentuan Umum dan Landasan Yuridis
Penghapusan sanksi Administrasi Berupa Bunga Dikenakan sanksi administrasi
Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa,yang dihitung
24
Siti Kurnia Rahayu, Op.cit hlm 87
24
dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal
diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari dari bulan dihitung penuh satu
bulan.Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa :
“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
Kuerang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding atau Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah
pajak yang masih harus bayar bertambah, pada jatuh tempo penulasan tidak atau
kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi
administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh
masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan
atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan”.
Terkait dengan itu, dalam Pasal 19 ayat (2) diperbolehkan wajib pajak
mengangsur atau menunda pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal 19 (2)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan
bahwa : “Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda
Pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari
bulan dihitung penuh penuh 1 (satu ) bulan”.
Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
juga menjelaskan bahwa wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajaknya bahwa : “Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan
25
menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata perhitungan
sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran
pajak tersebut, di kenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung
dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan
tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan”.25
Terkait Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dalam pelaksanaannya
Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit
berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 terbatas hanya pada
Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dengan ketentuan dan persyaratan yang disederhanakan dan mudah dipahami
dengan membuat point-point penting yang harus diperhatikan sebagai berikut :
1. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah penghapusan atas sisa
Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh
Wajib pajak.
25
Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pemerintah Daerah, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy: Jakarta hlm
71
26
2. Wajib pajak yang melunasi utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016
diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan utang pajak yang timbul
sebelum tanggal 1 Januari 2015.
3. Untuk dapat memperoleh penghapusan sanksi Adminitrasi sebagaimana dalam
Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, Wajib pajak harus
menyampaikan Surat Permohonan kepada Dirjen Pajak.26
Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri keuangan No.29/PMK.03/2015
menjelaskan bahwa jika wajib pajak pemohon ingin mendapatkan penghapusan
sanksi administrasi Berupa Bunga sesuai kebijakan direktorat Jenderal pajak,
maka adapun syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
a) Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib pajak
b) Terdapat sisa sanksi Adminsitrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum
dibayar oleh wajib pajak”
Menurut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015,
Permohonan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dapat diajukan paling banyak
dua kali dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan permohonan pertama. Di
ayat dari Pasal yang sama juga menjelaskan bahwa wajib pajak mengajukan
permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua,
permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggl surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan
pertama yang dikirim.
26
pajak/artikel%20pajak%20iiiii.html diakses pada tanggal 27 September 2016 Pukul 15.37
WIB
27
4. Pengertian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga adalah sebuah kebijakan
Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui Peraturan Menteri Keuangan
No.29/PMK.03/2015. Menurut peraturan tersebut sanksi yang di hapuskan adalah
sanksi bunga yang terbit sebelum 1 Januari 2015 yang diselesaikan sebelum
tanggal 1 Januari 2016.
Sanksi yang dihapuskan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun
2015 adalah sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang bayar sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 ayat (1) Undang –Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015
menjelaskan pengertian mengenai penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga
adalah penghapusan atas sisa sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang
belum dibayar oleh Wajib pajak.
Dalam terpenuhinya penghapusan sanksi pajak, ada utang pajak yang harus di
bayar terlebih dahulu. Utang Pajak menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan No.29/PMK.03/2015 adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan yang tercantum dalam Surat Ketetapan
Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKKBT),
Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang meyebabkan jumlah pajak yang
masih harus dibayar bertambah.
28
Dalam penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ini, wajib pajak pemohon
diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk menyampaikan permohonan
penghapusan pajak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam
Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan No.29/PMK.03/2015 Tahun 2015 dijelaskan
bahwa untuk wajib pajak pemohon yang ingin menghapuskan sanksi
administrasinya, harus menggunakan satu Surat Tagihan Pajak untuk satu
pemohon, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali maka satu
permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, dalam
permohonan penghapusan sanksi pajak Berupa Bunga yang kedua, dapat diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur
Jenderal Pajak atas permohonan pertama. Dalam permohonan yang kedua, tetap
diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
Setelah permohonan dikirim oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak
menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan memeriksa kelengkapan berkas
sesuai ketentuan yang telah berlaku. Apabila permohonan yang disampaikan oleh
wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3 ayat (2), (3), (4), (5), (6)
Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, maka Direktur Jenderal Pajak
mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan syarat yang berisi
mengenai pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
29
Bunga. Dalam penolakan penghapusan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak, wajib
pajak dapat meminta secara tertulis mengenai alasan yang menjadi dasar untuk
menolak permohonan Wajib pajak dan Direktur jenderal pajak harus memberikan
keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib pajak tersebut.
Namun apabila permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah sesuai uji
ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015, Direktur
Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan atas masing-
masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
5. Wajib pajak yang Berhak Mendapatkan Penghapusan Sanksi
Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 di
sebutkan bahwa wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas Penghapusan
Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah wajib pajak yang melunasi Utang Pajak
sebelum tanggal 1 Januari 2016.
Namun dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilihat Pengertian
umum mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Wajib pajak dalam
hukum. Wajib pajak Undang-undang PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri
dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang
memenuhi syarat-syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat seperti yang
ditentukan Undang-Undang PPh. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak
yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Orang asing yang berada di
30
Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari seratus delapan
puluh tiga hari dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri dan wajib memenuhi
kewajiban dan haknya selaku wajib pajak dalam negeri.
Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau
menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang
mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak
luar negeri hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh
atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.
Wajib Pajak baik dalam negeri dan luar negeri tidak memiliki kedudukan hukum
yang sama. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan terhadap
seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik di Indonesia maupun diluar
Indonesia dan kepadanya diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat
pemberitahuan. Sementara wajib pajakluar negeri dikenakan pajak penghasilan
yang bersifat final hanya terhadap penghasilan terhadap penghasilan yang
diterima atau diperoleh di Indonesia serta tidak diwajibkan mengisi dan
menyampaikan surat pemberitahuan.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015
menyebutkan subyek penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga bahwa :
“wajib pajak yang melunasi Utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016
diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi “. Jadi semua subjek pada yang telah
dijelaskan sebelumnya, yang bisa mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi
31
administrasi ialah yang telah melunasi utang pajaknya pada tahun 2015 tepatnya
sebelum tanggal 1 Januari 2016.27
Wajib pajak adalah subjek hukum dalam konteks hukum pajak karena telah
memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak. Sebagai
subjek hukum, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang tersebar
dalam Undang-Undang pajak yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat
formal. Kewajiban wajib pajak yang tunduk pada pajak pusat dan harus dipatuhi
sebagaimana yang ditentukan, antara lain sebagai berikut:
1) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan
kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Fungsi nomor pokok wajib
pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, juga dipergunakan
untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, kepada
setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak.
Dikarenakan wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan
nomor pokok wajib pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang-
Undangan perpajakan.
2) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan
kepadanya diberikan keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsinya,
27
ibid
32
selain untuk identitas pengusaha kena pajak, juga digunakan untuk
melaksanakan kewajiban dan hak dibidang pajak pertambahan nilai dan Pajak
penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena
pajak, tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan perpajakan.
3) Mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat-tempat yang ditetapkan oleh
pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak. Hal ini dimaksudkan
agar wajib pajak tidak memperoleh kesulitan untuk mendapatkan surat
pemberitahuan dalam menunaikan kewajiban.
4) Mengisi jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani sendiri surat
pemberitahuan dan kemudian mengembalikan ke Kantor Direktorat Jenderal
pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Misalnya, laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang
diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pada
prinsipnya, setiap wajib pajak penghasilan wajib menyampaikan surat
pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau perkembangan lainnya ,
Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak untuk pajak penghasilan
yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan,
misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak karena kepentingan tertentu
diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak.
33
5) Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak. Faktur
adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang
melakuakan penyerahan barang kena pajak yang melakukan penyerahan jasa
kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang
digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Larangan membuat faktur
pajak oleh bukan pengusaha kena pajak dimaksudkan untuk melindungi
pemberi dari pemungutan pajak yang semestinya. Oleh karena itu, terhadapnya
dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap
pengusaha kena pajak yang wajib membuat faktur pajak tetapi tidak
disalahkan, tidak selengkapnya mengisi faktur pajak, atau membuat faktur
pajak tetapi tidak tepat waktunya, dikenakan pula sanksi berupa denda
administrasi.
6) Membayar atau menyetor pajak di tempat yang telah ditentukan Undang
Undang. Utang pajak mutlak harus dibayar atau disetor pada kas negara
melalui kantor pos dan/atau bank badan usaha milik negara dan/atau bank
badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.
7) Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak
menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dimaksudkan agar
wajib pajak menghitung dan menetapkan pajak yang terutang tanpa diterbitkan
surat ketetapan pajak sebagai perwujudan self assesment System yang dianut
dalam Undang undang pajak (UU PPh dan UU PPN).
34
8) Menyelenggarakan dan/atau memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-
pencatatan maupun data-data yang oleh pemeriksa pajak. Pembukuan adalah
suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
9) Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu.28
Syarat-syarat Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Persyaratan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak berupa
bunga yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015
secara prosedural, harus memenuhi ketentuan :
a) Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib pajak.
b) Terdapat sisa sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum
dibayar oleh Wajib pajak
c) Permohonan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga sebagaimana
pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP dapat diajukan paling banyak 2
(dua) kali.
28
R.Santoso Brottodiharjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan, Bandung: Refika Aditama, hlm 133
35
d) Untuk mengajukan permohonan Pengahapusan Sanksi Administrasi Berupa
Bunga yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal
Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.
e) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua
tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat
keputusan Direktur Jenderal Pajak Permohonan Penghapusan Sanksi
Administrasi Berupa Bunga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
a. 1 (satu) permohon untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari
1(satu)Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan
untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak.
b. Diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia, sesuai dengan format
dalam lampiran A sesuai format menurut ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan No.29/PMK.03/2015.
c. Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak
atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran
Pajak.
36
d. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar
e. Di tandatangani oleh Wajib pajak dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani bukan oleh Wajib pajak, surat permohonan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.29
Dalam ketentuan pemberian fasilitas penghapusan sanksi pajak ini juga diberikan
kemungkinan bagi wajib pajak untuk mengulangi pengajuan permohonan. Dengan
kata lain, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi Berupa
Bunga atas Surat Tagihan Pajak yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Jeda waktu
permohonan kedua dari permohonanpertama adalah 3 (tiga) bulan. Permohonan
dianggap telah diajukan jika surat wajib pajak telah mendapat keputusan berupa
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Bunga.
29
pajak/artikel%20pajak%20.html diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 10.34 WIB
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah didalam penelitian ini adalah :
Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris yaitu salah satu pendekatan
dilkukan dengan cara melihat, menelaah dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen, doktrin-doktrin hukum,
mengenai penerapan hukum didalam prakteknya dan sistem hukum yang
berkaitan dengan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pajak Menurut
Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK/03/2015.
3.2 Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :
3.2.1 Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan
wawancara dan/atau pada kuisioner pada:
1. Kepala Subbagian pajak II di KPP Pratama Kedaton
2. Pelaksana Seksi KUP Direktorat Perpajakan di KPP Pratama Kedaton
3.2.2 Data sekunder
38
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan
kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan
artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur memperoleh data-data sebagaimana yang di harapkan, melakukan teknik
pengumpulan data yang berupa :
1. Penelitian Pustaka (library Research) atau studi dokumen, untuk memperoleh
data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara
membaca, mempelajari, mengutip dan merangkum data yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas.
2. Penelitian Lapangan (field Research), untuk memperoleh data primer yaitu
dengan cara mengadakan pengamatan langsung ditempat yang dijadikan
obyek penelitian, dengan mengadakan wawancara yang ditunjukan kepada
responden yang ditentukan secara purposive sampling, yanitu pengambilan
sampel secara tunjuk, kepada yang mengetahui permasalahan yang diteliti.
3.3.3 Prosedur Pengolahan Data
Apabila Data yang telah dikumpulkan baik iyu data primer maupun sekunder
kemudian diolah melalui tahapan berikut:
a. Pemeriksan data (Editing), yaitu memeriksa data yang telah diperoleh secara
keseluruhan untuk mendapat akurasi data yang berhubungan dengan penelitian
39
dan memastikan tidak terjadi kesalahan dalam data yang akan dijadikan bahan
analisis.
b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi dan
dikategorisasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar
sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.
c. Sistematis data, yaitu penyusunan data secara kronologis terhadap data yang
telah diedit dan diklasifikasikan agar mudah dianalisis.
3.4 Analisis Data
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan
dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek
dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak
yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut
kemudian di interprestasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap
permasalahan yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Peraturan Direkorat Jenderal Pajak dalam mengeluarkan kebijakan
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga telah sesuai dengan amanat
undang-undang. Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi
adalah pelimpahan kewenangan atributif atas perintah undang- undang atas dasar
pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga Pajak yaitu dalam rangka
mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagai usaha
meningkatkan penerimaan negara. Dalam Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai
instrumen kebijakan untuk meluluskan tujuan tersebut Wajib Pajak yang
melunasi utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan dilunasi
sebelum tanggal 1 Januari 2016, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan
kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga pada tahun 2015
adalah salah satu instrumen pendukung program pemerintah pada tahun 2015
yaitu Tahun Pembinaan Wajib pajak. Pelaksanaan dari peraturan tersebut yaitu
Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kementerian Keuangan bertujuan
65
untuk mengingkatkan penerimaan negara dan mendorong masyarakat agar sadar
dan taat pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak juga memiliki tujuan agar para
wajib pajak yang selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini memiliki pajak yang
kurang bayar atau utang pajak, agar seera melunasi kewajiban pajaknya.
Dikarenakan devisa negara yang diperoleh dari sektor pajak dinilai masih rendah
dibandingkan dengan jumlah wajib pajak karena rendahnya respons akibat
ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu dalam tahun pembinaan wajib pajak
tahun 2015 lalu, Direktorat Jenderal Pajak juga berfokus untuk memperbaiki
sistem administrasi perpajakan dengan memperbaiki basis data dari wajib pajak.
66
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Sutedi, Adrian . 2008. Hukum Pajak & Retribusi Daerah. Sinar Grafika:
Jakarta.
____________2010. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta.
Widyaningsih , Aristanti. 2015. Hukum Pajak dan Perpajakan.Alfabeta.
Bandung.
Manan, Bagir. 2000.Wewenang, provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka
Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad: Bandung.
Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers: Jakarta.
Devano, Rahayu, dkk. 2006. Perpajakan:Konsep, Teori Dan Isu .Kencana:
Jakarta.
Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media: Jakarta.
Guritno Mangkoesoebroto.1999. Ekonomi Publik. BPFE: Yogyakarta.
Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Pustaka Harapan: Jakarta.
Hidjaz, Kamal. 2010.Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi: Makassar.
Pandiangan, Liberti. 2008.Moderenisasi & Reformasi Pelayanan
Perpajakan.PT Alex Media Komputindo KOMPAS
GRAMEDIA.Jakarta.
_______________. 2010.Hindari Kesalahan Pajak, Rakyat Senang Jika Anda
Patuh, 37 Larangan Perpajakan.PT Alex Madia Komputindo KOMPAS
GRAMEDIA. Jakarta.
Marbun.S.F , dan M.D Mahfud. 1987. Pokok-pokok Hukum Administrasi
. Liberty: Yogyakarta.
67
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
_________2008. Perpajakan Edisi RevisiI. Andi. Yogyakarta.
Saidi, Djafar, Muhammad. 2007. Pembaharuan Hukum Pajak. Raja Grafindo
Persada: Jakarta.
M.Zain. 2007. Manajemen Perpajakan, Salemba empat: Jakarta.
Nasution, Lukman Hakim. 2008. Pajak Pertambahan Nilai. Grasindo : Jakarta
Simanjuntak.P.N.H. 2015. Hukum Perdata Indonesia.Kencana. Jakarta.
Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pemerintah Daerah, Pustaka Bani Quraisy:
Jakarta.
Parastowo, Yustinus. 2014, Panduan Langkap Pajak, Depok: RaihAsaSukses,
hlm 36
Hiddjaz, Kamal. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem \
Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010.
Hal 35
R. Santoso Brottodiharjo, Op.cit hlm 67.
Liberti Pandiangan, 2010, 37 Larangan Perpajakan, Jakarta: PT Alex Media
Komputindo, hlm 1
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
perpajakan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Peraturan
Menteri Keuangan No 18 Tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2015
68
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015
Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
UU no 28 Tahun 2007
C. INTERNET
(http://business-law/binus.ac.id/2015/12/190) diakses pada 20 september 2016
Desember. 2016 pukul 18.22 WIB
(http://pajak/artikel%20pajak%20iiiii2015/12/.html) diakses pada 27 September
2016 pukul 15.37 WIB
(http://pajak/artikel/Pajak%20lagi/tahun%20pembinaan%20pajak%20/201
5/12.html) diakses 30 September 2016 Pukul 21.18 WIB
www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662, diakses pada
selasa, 10 februari 2016 pukul 15.30 WIB
www.pajak.go.id diakses Jumat, 10 Februari 2017 Pukul 16:22 WIB