pengembangan spm ( standar pelayanan minimal ) dan spp ( standar pelayanan prima ) di dpd ri

Mata Kuliah

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Dosen : Sugiyanto, SH, MPA

PENGEMBANGAN ATRIBUT PELAYANAN

DI PANITIA AD HOC IV DPD RI

DALAM RANGKA MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL ( SPM ) DAN STANDAR PELAYANAN PRIMA

( SPP )

Nyoman Rudana, SE

NPM 08.D.040

APRIL 2008

Magister Administrasi Publik

Manajemen Pembangunan Daerah

STIA LAN Jakarta

0

I. SEKILAS DPD RI

A. PROFIL DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah ( DPD RI ) merupakan lembaga legislatif yang

keanggotaannya untuk pertama kalinya dipilih pada Pemilihan Umum Tahun

2004, tepatnya di bulan April., yaitu berjumlah 128 orang yang terdiri atas 4

orang dari setiap provinsi pada sebanyak 32 provinsi. Propinsi Sulawesi Barat

sebagai provinsi termuda yang secara resmi berdiri pada bulan Juli 2004,

belum terwakili secara tersendiri tetapi masih diwakili oleh anggota dari

provinsi asalnya (sebelum pemekaran wilayah provinsi tersebut, yaitu ProPinsi

Sulawesi Selatan) dan baru akan terwakili melalui Pemilihan Umum legislative

2009 yang akan datang.

DPD RI memiliki kekhasan karena anggotanya merupakan wakil-wakil daerah

dari setiap propinsi dan tidak ada pengelompokan anggota (semacam fraksi di

DPR RI). Anggota DPD RI merupakan orang-orang independen yang bukan

berasal dari partai politik, tetapi berasal dari berbagai latar belakang

misalnya sebagai pengacara, guru, ulama, pengusaha, tokoh organisasi

kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat, serta beberapa anggota

DPD RI dengan latar belakang birokrat seperti mantan menteri, gubernur,

bupati/walikota dan lain-lain.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif, maka dibentuklah Alat

– Alat Kelengkapan DPD RI yaitu :

1. Pimpinan DPD RI ( satu ketua dan dua orang wakil ketua )

2. Panitia Ad Hoc ( PAH 1 – 4 ) :

PAH 1 : membidangi :

· Otonomi daerah

· Hubungan pusat dan daerah

· Pembentukan, pemekaran, dan penggabunan daerah

PAH 2, membidangi :

· Pengelolaan sumber daya alam

· Pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya

PAH 3 , membidangi : pendidikan dan agama

1

PAH 4 , membidangi :

· RAPBN

·Perimbangan keuangan pusat dan daerah

·Memberikan pertimbangan atas hasil pemeriksaan keuangan negara dan

pemilihan anggota BPK.

·Pajak

3. Badan kehormatan

4. Panitia Musyawarah

5. Panitia Perancang Undang – Undang

6. Panitia Urusan Rumah Tangga

7. Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan

8. Panitia Khusus

9. Kelompok DPD di MPR

B. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPD RI

1. FUNGSI PERUNDANG-UNDANGAN (LEGISLASI)

Tugas dan Wewenang:

· Dapat mengajukan RUU kepada DPR

· Ikut membahas RUU

Bidang Terkait:

· Otonomi Daerah


· Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah

· Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

· Perimbangan keuangan pusat dan daerah

2. FUNGSI PERTIMBANGAN (KONSULTASI)

Tugas dan Wewenang:

· Memberikan pertimbagan kepada DPR ihwal RUU tertentu

· Memberikan pertimbangan kepada DPR ihwal pemilihan BPK

Bidang Terkait:

· RUU APBN

· RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

2

· Pemilihan anggota BPK

3. FUNGSI PENGAWASAN (KONTROL)

Tugas dan Wewenang:

· Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan

pertimbangan untuk ditindaklanjuti

· Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

Bidang Terkait:

· Otonomi Daerah


· Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah

· Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya


· Pelaksanaan APBN

· Pajak

· Pendidikan

· Agama

4. FUNGSI ANGGARAN

Sebagai fungsi khusus yang merangkum ketiga fungsi di atas terkait masalah

keuangan dan anggaran

Tugas dan Wewenang:

· Dapat mengajukan RUU tentang perimbangan keuangan pusat dan

daerah (legislasi)

· Memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN (konsultasi)

· Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN (kontrol)


Bidang Terkait:

· 'RUU APBN dan pelaksanaan APBN

C. VISI DAN MISI DPD RI

3

Visi DPD – RI

Terwujudnya DPD – RI sebagai lembaga legislatif yang kuat dan efektif dalam

memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia

yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan dalam wadah NKRI.

Misi DPD RI

1) Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dalam rangka

memperkukuh keutuhan NKRI secara berkesinambungan.

2) Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu

– isu penting di daerah

3) Memperjuangkan penguatan peran DPD – RI sebagai salah satu badan

legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul,

membahas, memebrikan pertimbangan dan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan undang – undang terutama yang menyangkut kepentingan

daerah

4) Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD – RI untuk memperkuat sistem

checks and balances melalui amandemen UUD 1945.

5) Mengembangkan pola hubungan dan kerjasama yang sinergis dan strategis

dengan pemangku kepentingan utama di daerah dan pusat.

4

II. PENGEMBANGAN SPM ( STANDAR PELAYANAN MINIMAL ) DAN

SPP ( STANDAR PELAYANAN PRIMA ) UNTUK PAH IV

a. KERANGKA BERPIKIR

Dengan melihat fakta bahwa cakupan fungsi dan wewenang yang sangat

luas, yang dibagi ke dalam Alat – Alat Kelengkapannya tsb, maka pada

pembahasan pengembangan SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan SPP

( Standar Pelayanan Prima ), pembahasan akan difokuskan kepada Panitia

Ad Hoc ( PAH ) IV, dimana penulis terlibat di dalamnya. PAH IV

membidangi RAPBN, Perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan

pertimbangan atas hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan

anggota BPK, serta Pajak.

Untuk itu Visi dan Misi DPD RI perlu diturunkan menjadi Visi dan Misi PAH

IV. Selanjutnya Misi PAH IV tersebut dijabarkan ke dalam Atribut

Pelayanan atau Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang selanjutnya

dijabarkan lebih lanjut ke dalam Standar Pelayanan Prima ( SPP ), dengan

kerangka berpikir sebagai berikut :

5

Visi DPD RI

Misi DPD RI

Visi PAH IV

Misi PAH IV

Atribut Pelayanan /

STANDAR PELAYANAN

MINIMAL ( SPM)

STANDAR PELAYANAN

PRIMA ( SPP )

· Deskripsi Pelayanan· Janji – janji Pelayanan· Target Pelayanan· Cost of Service· Mekanisme Pengaduan

b. Visi dan Misi PAH IV

Visi PAH IV :

Menjadi Alat Kelengkapan DPD RI yang efektif dalam menjalankan fungsi

check and balances dalam bidang keuangan negara, pajak dan BPK.

Misi PAH IV :

1. Membahas RUU yang berasal dari DPR atau pemerintah terkait bidang

keuangan negara, BPK, dan pajak.

2. Memberikan Pertimbangan atas RUU yang berasal dari DPR atau

Pemerintah terkait bidang keuangan negara, BPK dan pajak.

3. Memberikan pertimbangan atas hasil audit BPK dan RUU terkait pajak dan

pemilihan anggota BPK.

4. Melakukan pengawasan pelaksaanan anggaran di daerah.

5. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah

3) Atribut Pelayanan ( Standar Pelayanan Minimal )

a. Pembahasan RUU terkait Keuangan Negara, BPK dan pajak yang

berasal dari DPR dan / atau pemerintah

b. Pertimbangan atas RUU terkait Keuangan Negara, BPK dan pajak yang

berasal dari DPR atau Pemerintah.

c. Pertimbangan atas hasil pemeriksaan BPK

d. Pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK

e. Pengawasan APBD ke daerah dengan menindaklanjuti hasil audit BPK.

f. Kunjungan ke daerah dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat

dan daerah yang diwakilinya.

4). Standar Pelayanan Prima ( SPP )

Untuk menguraikan SPM menjadi SPP, maka diambil tiga hal dari SPM

sebagai berikut :

6

Output Pelayanan

a. Pertimbangan atas hasil pemeriksaan BPK

7

Deskripsi Pelayanan :

1. Membahas hasil pemeriksaan BPK setelah diberi kesempatan kepada BPK

untuk menyampaikan penjelasan dan anggota diberi kesempatan untuk

menyampaikan pendapatnya

2. Menyampaikan laporan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK dalam

Sidang Paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai masukan DPD.

3. Masukan DPD disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari

Pimpinan DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR untuk

ditindaklanjuti.

4. Dalam hal DPR dan atau Pemerintah tidak menindaklanjuti masukan DPD

tsb, mka DPD berhak meminta penjelasan kepada DPR dan atau

pemerintah.

Parameter Pelayanan :

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang Paripurna DPD

RI paling lambat 30 hari sejak tugas diberikan.

2. Kompetensi anggota PAH IV yang melakukan pembahasan.

3. Dukungan sekratariat PAH IV dalam memberikan dukungan data dan

analisa yang diperlukan.

Janji dan Prinsip Pelayanan :

Memberikan pertimbangan kepada DPR dan atau pemerintah sesuai

Keputusan DPD berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPD.

Parameter Keprimaan :

Pertimbangan diberikan secara ringkas, jelas sesuai Keputusan DPD RI

Target Pelayanan :

DPR RI.


1. Selambat – lambatnya 5 hari kerja sejak pertimbangan atas RUU

diputuskan dalam Sidang Paripurna, Pimpinan DPD harus sudah

menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.

8

2. Kompetensi anggota PAH IV dalam menyampaikan pertimbangan kepada

DPR RI.

Cost of Service : tidak ada

Mekanisme Pengaduan :

1. Dalam hal DPR menolak materi muatan pertimbangan yang diusulkan oleh

DPD RI, DPD RI meminta penjelasan kepada DPR RI.

2. Pimpinan DPD menerima penjelasan secara tertulis dari Pimpinan DPR.

3. Penjelasan di atas disampaikan oleh Pimpinan DPD RI kepada seluruh

anggota dalam Sidang Paripurna DPD RI.

4. DPD RI dapat menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR.


Tanggung gugat terkait masalah pertimbangan atas hasil pemeriksaan BPK

berada di tangan Pimpinan DPD RI.

b. Pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK


1. Menyusun pertimbangan DPD.

2. PAH IV memberikan pertimbangan mengenai calon anggota BPK .

3. PAH IV melaporkan hasil pertimbangannya dalam Sidang Paripurna DPD

untuk ditetapan sebagai pertimbangan DPD.

4. Hasil pertimbangan dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPD untuk

ditetapkan sebagai pertimbangan DPD dan diputuskan menjadi Keputusan

DPD.


1. Pertimbangan nama calon anggota BPK dengan memperhatikan hal – hal

sbb :

· Pengajuan nama calon

· Penelitian administrasi

· Penyampaian visi dan misi

· Penentuan urutan calon

9

Janji dan prinsip pelayanan :

Memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK berdasarkan fit

and proper test yang kemudian diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD.


1. Fairness

2. Memperhatikan kompetensi calon anggota BPK

Target Pelayanan : DPR RI


Pertimbangan berupa Keputusan DPD disampaikan secara tertulis oleh

Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR selambat – lambatnya dalam lima hari

setelah Keputusan dibuat.

Cost of Service : tidak ada


1. Dalam hal DPR menolak materi muatan pertimbangan yang diusulkan

oleh DPD RI, DPD RI meminta penjelasan kepada DPR RI.

2. Pimpinan DPD menerima penjelasan secara tertulis dari Pimpinan DPR.

3. Penjelasan di atas disampaikan oleh Pimpinan DPD RI kepada seluruh

anggota dalam Sidang Paripurna DPD RI.

4. DPD RI dapat menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR.


Tanggung gugat terkait masalah pertimbangan dalam pemilihan anggota

BPK berada di

tangan Pimpinan DPD RI.

c. Pengawasan APBD ke daerah dengan menindaklanjuti hasil audit BPK.


1. Pengawasan dilakukan pada saat kunjungan ke daerah pemilihannya.

2. Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, anggota PAH IV mengadakan

pertemuan dengan DPRD Propinsi / Kabupaten/Kota dan atau Pemda

10

Propinsi / Kabupaten/Kota untuk membahas hasil temuan BPK dan

meminta penjelasan mengenai haisl tmuan tsb.

3. Menyusun laporan hasil pengawasannya di daerah.

4. Menyampaikan hasil pengawasannya di daerah pada Sidang Paripurna

DPD RI

5. Menyusun Pertimbangan DPD RI kepada DPR


1. Menyusun Pertimbangan DPD RI kepada DPR selambat – lambatnya 14 hari

kerja.

2. Pertimbangan DPD RI disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR

untuk ditindaklanjuti.

3. Dukungan sekretariat PAH IV dalam mempersiapkan resume hasil analisa

audit BPK.

Janji Pelayanan :

Melakukan pengawasan APBD di daerah secara obyektif berdasarkan hasil

temuan BPK.


1. Pengawasan dilakukan dengan obyektif dan fair

2. Kompetensi Anggota PAH IV dalam memahami laporan keuangan.

Target Pelayanan :

· DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota

· Pemda Propinsi / Kabupaten / Kota


1. Keakuratan data audit BPK

2. Pihak yang DPRD / Pemda mendapatkan hard copy lengkap dari bahan

audit.

Cost of Service : Menggunakan anggaran dari DIPA


Penggunaan anggaran berdasarkan at cost ( harga aktual sesuai invoice ) dan

bukan

11

berdasarkan lumpsum.


Tidak ada mekanisme pengaduan untuk pengawasan APBD ini.

III. KESIMPULAN

1. Belum ada Standar Pelayanan Prima di lingkungan institusi DPD RI. Hal – hal

yang mengatur tugas dan wewenang DPD RI dimuat Keputusan DPD RI no

29 / DPD / 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPD RI dan Keputusan DPD RI

no 3 / DPD / 2005 tentang Kode Etik DPD RI.

2. Standar Pelayanan Prima untuk PAH IV yang coba dibuat kali ini mengacu

kepada Peraturan Tata Tertib DPD RI tersebut.

12

pengembangan spm ( standar pelayanan minimal ) dan spp ( standar pelayanan prima ) di dpd ri

Documents