pengawasan terhadap peredaran … · - staf pengujian obat (1994) - staf pemeriksaan obat...

71
Drs.Zulkifli,Apt BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT,OT,KOSMETIK DI SARANA KEFARMASIAN 1

Upload: doanh

Post on 02-Mar-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Drs.Zulkifli,Apt

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN

OBAT,OT,KOSMETIK DI SARANA KEFARMASIAN

1

Nama : Drs. Zulkifli, Apt.

Lahir : Pasir Kandang

NIP : 19640101 199401 1 001

Pangkat / Gol : Pembina Tk I/ IV b

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Padang

Alamat : Pasir Kandang,Kel Pasie Nan Tigo,Kec

Koto Tangah:

Hp. 0811737841.

Riwayat Pekerjaan :- Staf Pengujian obat (1994)

- Staf Pemeriksaan Obat (1995-2000)

-. KaSubsi Pemeriksaan Obat.(2000-2004)

- Kasi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen(2004-2010)

- Kepala Balai POM Bengkulu(2010- 2015)

- Kepala Balai Besar POM di Padang (2015- sekarang)

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM (1995-sekarang)

- Dosen

3

4. PERATURAN PERUNDANG UNDANG

OUTLINE

1.

2. PENGAWASAN & TINDAK LANJUT

3. PERAN APOTEKER YANG DIHARAPKAN

5. KESIMPULAN

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

4

Berita Hangat Minggu ini.....

5

6

Obat Ilegal

7

KONDISI SAAT INI

Perubahan Lingkungan Strategis dan Kondisi Yang Diharapkan

•Maraknya produk impor•Perubahan gaya hidup•Kemajuan teknologi (iklan online)•Pengadaan obat secara besar-besaran JKN

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS?

Perubahan globalHarapan masyarakat dan suprastrukturKomitmen Indonesia Lembaga dunia yang berpengaruh

Obat Palsu/ Ilegal / substandarmarak beredar

•BPOM yang mampumengawal keamanan, mutu dankhasiat/manfaat OM beredar•Produsen/pelaku usahayang bertanggung jawab•Masyarakat yang berdaya untukmelindungi diri

MASYARAKAT

PRODUSEN / PELAKU USAHA

Keamanan, mutu, khasiat/manfaat Obat dan

makanan meningkat

• Kesehatan masyarakat meningkat• Daya saing obat dan makanan

nasional meningkat

8

PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR

TenagaKefarmasian

Fasilitas Kefarmasian Komoditas

Industri

PBF

Apotik

Toko obat

Apoteker

Tenaga TeknisKefarmasian

Sarana pelayananlainnya

Praktik Kefarmasian

Kemkes,

Dinkes, BPOM,Asosiasi pelaku

usaha

Kemkes,Dinkes, KFN, IAI

KemkesDinkes

BPOM

SediaanFarmasi

IFRS

9

Pengadaan dari Sumber Legal & dokumen lengkap

Pengelolaan & Penyimpanan untuk Jaga Mutu (identitas, suhu dan kelembaban)

Penyerahan atas dasar penggunaan oleh pasien melalui KIE :- Obat (risiko tinggi) atas resep dokter- Informasi dosis, cara penggunaannya, efek samping dll

Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian

Sarana Tempat Praktek

Kefarmasian oleh Apoteker dengan

menerapkan Standar Pelayanan

Kefarmasian

Pentingnya Peran

APOTEKER

UU No 36/2009 ttg Kesehatan- Praktek kefarmasian sesuai

keahlian & kewenangan- Prakter kefarmasain oleh non

farmasi pelanggaran pidana

PP No 51/2009 ttg Pekerjaaan Kefarmasian

Apoteker bertanggungjawab atas pengadaan, penyimpanan dan pelayanan/penjualan obat-obatan

Permenkes No 35/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian- Pembinaan dan Pengawasan

oleh Menteri, Kepala Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota dan dapat melibatkan Organisasi Profesi

Tenaga Kefarmasian

KomoditasFasilitas

Kefarmasian

10

Ekonomi

Teknologi Sosial

Posisi Strategis Sediaan Farmasi

11

- Awareness masyarakat dalam menggunakan sediaan farmasi

- Kesehatan masyarakat

- Bisnis berkembang- Berdaya saing- Memenuhi syarat (aman,

bermutu, berkhasiat)

Masyarakat Sehat dan Sejahtera

- Implementasi GMP- Optimalisasi proses- Inovasi

2. PENGAWASAN SARANA PELAYANAN FARMASI & TINDAK LANJUT

12

13

Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab

PDG BKT PPJ PARIS PYK SWT SLK AGAM DRMY SJJ 50 Kt PdPr PasBar PSM PESSEL SLK SolSel TADAR Kep MW JMLH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A OBAT

1 Rumah Sakit (P) 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25

2 Rumah Sakit (S) 17 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 28

3 Gudang Farmasi /IFK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

4 Puskemas 19 7 4 7 8 5 4 22 9 12 22 23 17 16 18 16 8 23 5 245

5 PBF 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

6 Apotek 181 53 18 15 29 6 27 34 21 11 17 11 19 7 13 5 13 16 0 496

7 Toko Obat 19 10 5 6 13 6 1 20 10 34 19 10 15 12 13 12 8 16 8 237

8 Klinik 0

9 RS Bersalin

10 NAPZA 0

JUMLAH 282 78 32 33 55 20 36 79 43 105 61 48 55 40 47 36 32 58 16 1111

DATA SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT

PROPINSI SUMATERA BARAT

NO NAMA SARANA

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI

APOTEK

14

APOTEK APOTEK RAKYATPermenkes :1332/2002 Permenkes : 284/2007

1. Apotek Rakyat2. Apotek Group3. Apotek Awalnya Toko Obat4. Apotek dan PBF5. Apotek dan Toko Obat6. Apotek PSA nya Paramedis7. Apotek PSA nya dokter8. Apotek PSA nya Apoteker9. Apotek dan Klinik

1. Apotek Awalnya Toko Obat

Tujuan Pengawasan

Untuk melindungi masyarakat dari pengguna

an obat , obat tradisional(jamu), kosmetik

dan pangan yang dapat berisiko terhadap

kesehatan…..

Jadi suatu produk itu harus memenuhi :

persyaratan Keamanan, mutu dan

kemamfaatan

SARANA PRODUK

1. Sarana Produksia. obatb. obat tradisionalc. kosmetikd. Pangan olahan

2. Sarana Distribusia. Obat(PBF,GFK)b. pangan

3. Sarana Pelayanan Kes(Apt,PKM,RS,Klinik,TO)

1. Obat,Nar,Psiko2. Obat tradisional3. Kosmetika4. Suplemen Kesehatan5. Pangan Olahan

Sarana Produksi

Registrasi(data khasiat, keamanan dan mutu)

Persetujuan izin edar& Persetujuaninformasi produk danpenandaan/label

KonsistensiKeamanan

Konsistensiinformasi

PengawasanPromosi/iklan danPenandaan

KonsistensiMutu

- Pemeriks aan saranaproduksi & distribusi

- Sampling danpengujian

Tahapan Pengawasan Sediaan FarmasiYang Memerlukan Peran Apoteker

PP 72/th 1998 ttgSediaan Farmasi

Badan POM

Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Alkes

POST-MARKETPRE-MARKET

Pengembangan Produk

Keterangan : 1) CPB = Cara Pembuatan yang Baik; 2) MESO = Monitoring Efek Samping Obat; MESOT =

Monitoring Efek Samping Obat Tradisional; MESKOS = Monitoring Efek Samping Kosmetik; KIPI = Kejadian

Ikutan Paska Imunisasi; PMS = Post Marketing Surveilance 17

Temuan Hasil Pengawasan Produk

Peningkatan temuan obat palsu antikonvulsi (diazepam, fenobarbital), disfungsi ereksi (sildenafil, tadalafil, vardenafil), antitusif opioid (codein)

Antibiotik, Analgesik, Anti Inflamasi Steroid (AIS), Antihistamin dan Vitamin paling banyak ditemukan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Beberapa Mutu vaksin tidak terjaga mutunya karenapenyimpanan tidak sesuai

Diversi obat di Apotek dan PBF (contoh : Tramadol danTriheksifenidil)

Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dancemaran mikroba cukup tinggi.

Kosmetika mengandung bahan berbahaya

18

POST

MARKET

Temuan Hasil Pengawasan Sarana

Apotek dan Apotek Rakyat yang menjual obat palsu

Peningkatan pelanggaran Napza (temuan terbanyak PBF diikutiApotek, RS, Industri Farmasi, Puskesmas, dan Pusat Terapi RumatanMetadon (PTRM)

Operasional PBF tanpa Apoteker Penanggung Jawab (APJ), lokasitidak sesuai izin, penyaluran obat tidak dapatdipertanggungjawabkan, penyaluran obat ke sarana tidak berwenangdan penyaluran obat tidak berdasarkan surat pesanan

Sarana distribusi kosmetika menyalurkan kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE)

Sarana distribusi obat tradisional menyalurkan obat tradisionalmengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

19

Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

POST

MARKET

Temuan Hasil Pengawasan Sarana

• Apoteker bekerja di Apotek tidak fulltime

• Beberapa form Surat Pesanan (SP) sudah ditandatangani, namuntidak terkontrol penggunaannya

• Beberapa pengadaan dengan Surat Pesanan (SP) ditandatanganitenaga non farmasi

• Penjualan obat keras tanpa resep antara lain antibiotika

• Fasilitas penyimpanan vaksin/cold chain product di beberapa Apotek tidak sesuai untuk jaga mutu vaksin

• Pengadaan narkotika RS melalui tender di PBF non penyalurnarkotika (beberapa ditemukan codein palsu)

• Beberapa Apotek meracik kosmetika jumlah besar untuk dijualBeberapa

Apotek meracikkosmetika

jumlah besaruntuk dijual

• Penjualan obat keras secara online 20

POST

MARKET

Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP APOTEK, PEDAGANG ECERAN/TOKO OBAT

1. Rekomendasi Peringatan, jika:

– ditemukan pelanggaran sedang (mayor); atau

– ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi, atau

2. Rekomendasi PSK, jika:

ditemukan pelanggaran berat (kritikal);

ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi

dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun; atau

melakukan pelanggaran pidana.

3. Rekomendasi Pencabutan Izin, jika:

fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktivitas pelayanan kefarmasian

pada alamat seperti tertuang dalam izin; atau

ditemukan pelanggaran berat (kritikal) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam

kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Pemberian Sanksi Terhadap IFRS, puskesmas, instalasi farmasi dan klinik milik pemerintah

1. Rekomendasi Perbaikan, jika :

– ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dan/atau

berat (kritikal); atau

– ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3

(tiga) kali inspeksi.

2. Terhadap pelanggaran berat (kritikal) yang

termasuk dalam tindak pidana, sanksi

mengacu pada Sanksi Pidana.

Pemberian Sanksi Terhadap IFRS, klinik

1. Rekomendasi Peringatan, jika :

– ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dan/atau

berat (kritikal); atau

– ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3

(tiga) kali inspeksi.

2. Terhadap pelanggaran berat (kritikal) yang

termasuk dalam tindak pidana, sanksi

mengacu pada Sanksi Pidana.

1. Dinkes Kab/kota dapat mencabut izin apotik apabila :

a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yg dimaksud

pasal 5 (SIK/SP, Tidak menjadi APA di apotik lain).

b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 12

(menyediakan, menyimpan, menyerahkan obat yg bermutu) dan

Pasal 15 ayat (2)( tidak mengganti obat generik dg paten)

c. APA terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (5)(APA

berhalangan lebih 2 tahun)

d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan per UU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31(melanggar UU Narkotika,

UU Obat Keras, UU Kesehatan.

Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan

Peraturan Menkes RI No 922/MENKES/Per/X/1993 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

PENCABUTAN SURAT IZIN APOTEK

e. SIK APA dicabut

f. PSA terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-

undangan di bidang obat

g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam

pasal 6 (ada kerjasama APA dg PSA, melakukan kegiatan

pelayanan)

(2). Kepala Dinkes Kab/kota sebelum melakukan pencabutan

Izin berkoordinasi dengan Kepala Balai POM

(1) Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotik sebagaimana dimaksud,

dalam Pasal 25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan :

a. Peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak 3 kali ber-

turut-turut dg tenggang waktu masing-masing 2(dua) bulan

b. Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya

6 (enam) bulan sejak ditetapkan pembekuan kegiatan apotik

(2) Pembekuan Izin Apotik dapat dicairkan kembali apabila apotik

telah membuktikan memenuhi segala persyaratan sesuai dg

ketentuan.

(3) Pencairan Izin Apotik dilakukan setelah menerima Laporan dr

Tim Pemeriksa Dinkes Kab/kota.

PEMBINAAN Pasal 30

1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari Pusat

sampai Daerah

2. Dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Apotik

dilaksanakan oleh Depkes, Dinkes dan Badan POM

3. Tata cara pemeriksaan menggunakan Form APT-16

43

KASUS

asri_LIK-PDG 46

Contoh Iklan

47

Contoh Jamu BKO banyak dijual saat ini.....

PELANGGARAN KOSMETIKA

Kos Ilegal di pasar tradisional

Kos ilegal/ mgd BB di Apotik/klinik kecantikan dan salon:

• Meracik/memproduksi sendiri dlm jumlah banyak

• Meracik/memproduksi sendiri kos mengandung obat

• Memiliki apotek yang meracik dan menyimpan dalam jumlah banyak

• Melakukan pemesanan kos ilegal/ mgd BB kepada pihak lain/ produsen

• Mendistribusikan (mengedarkan) kos racikan/produksi sendiri ke klinik kecantikan/salon cabang

PENEGAKAN HUKUM OBAT & MAKANAN

Pengerebekan Kosmetik

Pengerebekan Obat Tradisional

Pengerebekan OT & Kosmetik

PENGAMANAN PRODUK

3. PERAN APOTEKER YANG DIHARAPKAN

55

Apotek, IFRS, Klinik &

Puskesmas

Industri SediaanFarmasi

Distributor &

SaranaDistribusiPemerintah

Resep Dokter

Pengawasan Sarana (Inspeksi)

Pengawasan Produk( Sampling & Pengujian )

Pengawasan Sediaan Farmasi Yang Memerlukan Peran Apoteker (2)

56

Peran Strategis Apoteker dalam setiap Lini untuk

menjamin Keamanan, khasiat dan mutu

Pengadaan dari Sumber Legal & dokumen lengkap

Pengelolaan & Penyimpanan untuk Jaga Mutu (identitas, suhu dan kelembaban)

Penyerahan atas dasar penggunaan oleh pasien melalui KIE :- Obat (risiko tinggi) atas resep dokter- Informasi dosis, cara penggunaannya, efek samping dll

Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian

Sarana Tempat Praktek

Kefarmasian oleh Apoteker dengan

menerapkan Standar Pelayanan

Kefarmasian

Pentingnya Peran

APOTEKER

UU No 36/2009 ttg Kesehatan- Praktek kefarmasian sesuai

keahlian & kewenangan- Prakter kefarmasain oleh non

farmasi pelanggaran pidana

PP No 51/2009 ttg Pekerjaaan Kefarmasian

Apoteker bertanggungjawab atas pengadaan, penyimpanan dan pelayanan/penjualan obat-obatan

Permenkes No 35/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian- Pembinaan dan Pengawasan

oleh Menteri, Kepala Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota dan dapat melibatkan Organisasi Profesi

Tenaga Kefarmasian

KomoditasFasilitas

Kefarmasian

57

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

1. Pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai2. Pelayanan Farmasi Klinik

1. Pengelolaan Sediaan Farmasia. Perencanaan b. Pengadaanc. Penerimaan d. Penyimpanane. Pemusnahan f. Pengendaliang. Pencatatan dan pelaporan

2. Pelayanan Farmasi Klinisa. Pengkajian Resep b. Dispensingc. Pelayanan Informasi Obat(PIO)d. Konseling e. Pelayanan Kefarmasian di rumah f. Pemantauan Terapi Obat (PTO) g. Monitoring Efek Samping Obat

(MESO)

Permenkes No 35 tahun 2014

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

1. Pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai2. Pelayanan Farmasi Klinik

1. Pengelolaan Sediaan Farmasia. Pemilihanb. Perencanaan kebutuhanc. Pengadaand. Penerimaan e. Penyimpananf. Pendistribusian g. Pemusnahan dan penarikanh. Pengendaliani. administrasi

2. Pelayanan Farmasi Klinisa. Pengkajian dan pelayanan Resep b. Penelusuran riwayat penggunaan obatc. Rekonsiliasi Obatd. Pelayanan Informasi Obat(PIO)e. Konseling f. visiteg. Pemantauan Terapi Obat (PTO) h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)j. Dispensing sediaan sterilk. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah

Permenkes No 58 tahun 2014

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

1. Pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai2. Pelayanan Farmasi Klinik

1. Pengelolaan Sediaan Farmasia. Perencanaan kebutuhanb. Permintaanc. Penerimaan d. Penyimpanane. Pendistribusianf. Pengendaliang. Pencatatan dan pelaporan,

dan pengarsipanh. Pemantauan dan evaluasi

Pengelolaan

2. Pelayanan Farmasi Klinisa. Pengkajian Resep , penyerahan

obat dan pemberian informasiobat

b. Pelayanan nformasi Obat(PIO)c. Konseling d. Ronde/visite pasien (rawat inap)e. Pemantauan dan pelaporan efek

samping Obat f. Pemantauan Terapi Obat g. Evaluasi Penggunaan

Permenkes No 30 tahun 2014

Peran ApotekerN

oAspek Kondisi Saat Ini Harapan

1

SaranaProduksiSediaanFarmasi

• Personal kunci fresh graduate, tidakkompeten

• Kompetensi apotekertidak sesuai denganbidang kerjanya

• Pemahaman terhadap UU, persyaratan CPOB, farmakovigilans, teknologi dan proses pembuatan

• Pengalaman dalam proses produksi• Pengawalan secara ketat pemenuhan mutu

dalam proses produksi & pengujian

2

SaranaDistribusiSediaanFarmasi

• Apoteker kurangmemahami peraturan.

• Kondisi lingkungan kerjatidak mendukungkewenangan Apoteker

• Pemahaman terhadap UU, persyaratan CDOB• Peran serta peningkatan pemenuhan CDOB

di sarana distribusi• Menjaga integritas rantai suplai termasuk

vaksin/cold chain product (CCP)

3

SaranaPelayananKefarmasian

• Apoteker umumnya tidak bekerja full timesehingga tidak adakontrol terhadappengadaan, penyimpanandan pelayanan

• Beberapa Apoteker hanya berperan untuk menandatangani Surat Pesanan (SP)

• Memahami dan melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan, StandarPelayanan Kefarmasian (CPFB)

• Melaksanakan penyerahan obat dengan memberikan informasi

• Monitoring pasien di Rumah Sakit• Menjaga integritas suplai obat termasuk

vaksin/cold chain product (CCP)

61

62

SDM berkualitas

Memiliki

Kompetensi

Komitmen padaorganisasi

Selalu bertindakcost-effectiveness

Bertindak selarasantara tujuan

pribadi dan tujuanorganisasi

- Knowledge- Skills- AttitudePelatihan

Penetapan StandarKompetensi terkini

Kompetensi

Sertifikat

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG PERLU DIPAHAMI

63

TENAGA KEFARMASIAN

UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

PP No 51 tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian

- Permenkes No 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan

Izin Kerja

- Permenkes No 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

di Apotik

- Permenkes No 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

di Rumah Sakit

- Permenkes No 30 tahn 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

di Puskesmas

PREKURSOR

UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

PP No 44 tahun 2010 tentang Prekursor

PP No 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 35 tahun

2009

- Peraturan Kepala Badan POM RI No 40 tahun 2013 tentang Pedoman

Pengelolaan Prekursor farmasi dan obat mengandung Prekursor

Farmasi

- PerKaBadan POM RI No 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Obat-obat Tertentu(OOT) yang sering disalah gunakan

Permenkes No 3 tahun 2015 tentang Peredaran,Penyimpanan,Pemus

Nahan,dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Farmasi

Permenkes No 3 tahun 2015tentang

Peredaran,Penyimpanan, Pemusnahan, dan

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan

Prekursor Farmasi

67

Defenisi

Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang

selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu, adalah obat-

obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat

selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di

atas dosis terapi dapat menyebabkanketergantungan dan

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas

obat-obat yangmengandung Tramadol, Triheksifenidil,

Klorpromazin,Amitriptilin dan/atau Haloperidol.

68

Ruang Lingkup

OOT

a. Tramadol;

b. Triheksifenidil;

c. Klorpromazin;

d. Amitriptilin; dan/atau

e. Haloperidol.

1.Pelayanan Kesehatan2. Ilmu Pengetahuan

5. KESIMPULAN

69

Kesimpulan

1. Pelanggaran pengelolaan sediaan farmasi di saranaproduksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan padaumumnya karena kurang kuatnya posisi Apoteker yang disebabkan faktor kompetensi (knowledge, skills dan attitude)

2. Apoteker harus memiliki kompetensi yang sesuai denganbidang kerjanya

3. Peran aktif Apoteker diperlukan untuk menjaminkeabsahan, mutu dan khasiat obat dimulai dari saranaproduksi sampai ke pasien

4. Peningkatan kompetensi Apoteker dilaksanakan melaluikerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, Industri, PBF dan asosiasi pelaku usaha serta IAI/asosiasi profesi.

5. Diperlukan review regulasi dan implementasinya untuk peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan

70

Berkah (Berkarya dengan Sepenuh Hati)

memberdayakan masyarakat untuk berubah

MASYARAKAT SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

71

Drs.Zulkifli,Apt