pengawasan lingkungan - blh. ?· pasal 77, uupplh menteri dapat menerapkan sanksi administratif...

Download Pengawasan Lingkungan - blh. ?· Pasal 77, UUPPLH Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap…

Post on 10-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pengawasan dan Penegakan

Hukum Lingkungan

Menimbulkan Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan

Penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan menjadi taat dan

lingkungan lestari

Pelanggaran Peraturan di Bidang

Lingkungan Hidup dan Persyaratan yang ada dalam Izin Lingkungan

2.Pemanfaatana. Didasarkan atas RPPLH

b. Bila tidak, atas dasar DD & DT

RuangLingkup

PPLH

1. Perencanaana. Inventarisasi lingkungan hidupb. Penetapan wilayah ekoregion

c. penyusunan RPPLH

3. Pengendaliana. Pencegahan

b. Penanggulanganc. Pemulihan

4. Pemeliharaana.Konservasi SDA

b. Perlindungan SDAc. Pelestarian fungsi atmosfer

5. Pengawasana. PPLH (fungsional)

6. Penegakan Hukuma. Sanksi administratif

b. Gugatan perdatac. Sanksi pidana

Pasal 4UU No. 32/2009

Sumber Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah yang Terkait

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan DugaanPencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atauPerusakan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 TentangPedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan atau Keputusan MenteriLingkungan Hidup yang Terkait

Perda/Kep-Gubernur/Bupati/Walikota yang Terkait

1. Pasal 63 ayat (1) huruf o dan aa, ayat (2) huruf i dan s danayat (3) huruf i dan p, UU No. 32 Tahun 2009.(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang :o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanterhadap ketentuan perizinan lingkungan danperaturan perundang-undangan;aa. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup

(2). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintahprovinsi bertugas dan berwenang :i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinanlingkungan dan peraturan perundang-undangan;

s. Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat provinsi;(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah

Kab/Kota bertugas dan berwenang :i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinanlingkungan dan peraturan perundang-undangan;

p. Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkatkabupaten/kota.

Pasal 100 :(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah,

baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tigamilyar) rupiah

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratifyang telah dijatuhkan tidak dipatuhi ataupelanggaran dilakukan lebih dari satu kali

Pasal 100 :(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah,

baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tigamilyar) rupiah

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratifyang telah dijatuhkan tidak dipatuhi ataupelanggaran dilakukan lebih dari satu kali

Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 :(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi

administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaranterhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas : a. Teguran tertulis; paksaanpemerintah; pembekuan izin lingkungan, atau d. Pencabutanizin lingkungan

Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 :(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi

administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaranterhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas : a. Teguran tertulis; paksaanpemerintah; pembekuan izin lingkungan, atau d. Pencabutanizin lingkungan

PP 82 TAHUN 2001Pasal 48, Memberi kewenangan Bupati/Walikota untuk

menjatuhkan sanksi administratifPasal 49, Memberi kewenangan Bupati/Walikota/Menteri untuk

menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa

Bab XII Bagian Kedua sanksi administratif Pasal 76 83 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH :

FvDapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat seriusbagi manusia dan LH, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atauperusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atauperusakannya.

Menteri, Gub/Bupati/

WalikotaMenerapkan sanksi

adm

1. Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaranterhadap izin lingkungan dan tidak membebaskanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana

2. Jika Pemerintah menganggap pemda secara sengaja tidakmenerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaranyang serius di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup. (psl 77, Secon line adm law enforcement)

a. Teguran tertulis.b. Paksaan pemerintah.c. Pembekuan izin lingkungan; atau.d. Pencabutan izin lingkungan.

Paksaan Pemerintahan :a. Penghentian sementara kegiatan produksi. b. Pemindahansarana produksi. c. Penutupan saluran pembuangan airlimbah/emisi. d. Pembongkaran. e. Penyitaan terhadap barangatau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. f.Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau. g. Tindakan lainyang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakanmemulihkan fungsi LH.

1. Berwenang memaksa penanggungjawab usahauntuk melakukan pemulihan LH akibatpencemaran dan/atau perusakan LH yangdilakukannya.

2. Berwenang atau dapat menunjuk pihak ketigauntuk melakukan pemulihan LH akibatpencemaran dan/atau perusakan LH yangdilakukannya atas beban biaya penanggungjawabusaha.

KEWENANGAN MENTERI MELAKUKAN SANKSI ADMINISTRATIF JIKA PEMERINTAH DAERAH TIDAK

MELAKUKANNYA

Pasal 77, UUPPLHMenteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan

sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 77, UUPPLHMenteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan

sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78, UUPPLHSanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak

membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 78, UUPPLHSanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak

membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79, UUPLHPengenaan sanksi

administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d

dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan

pemerintah.

Pasal 79, UUPLHPengenaan sanksi

administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d

dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan

pemerintah.

Pasal 80, Ayat (1), UUPPLH

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf bberupa :a. Penghentian sementara kegiatan produksi;b. Pemindahan sarana produksi;c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;d. Pembongkaran;e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan

pelanggaran;f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; ataug. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 80, Ayat (2), UUPPLH

Text in herePengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpadidahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukanmenimbulkan :a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan

hidup;b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atauc. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak

segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapatdikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaansanksi paksaan pemerintah.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapatdikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaansanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82 ayat (1)Pasal 82 ayat (1)

Pasal 81, UUPPLH

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untukmemaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untukmelakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenangatau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukanpemulihan lingkungan hidup akibat pencemarandan/