PENGARUH PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2)

DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP

PUTUSAN HAKIM

PENULISAN HUKUM

Oleh :

RAHIM BIN LASUPU

09400057

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2013

PENGARUH PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2)

DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP

PUTUSAN HAKIM

Oleh :

RAHIM BIN LASUPU

09400057

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2013

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

PENGARUH PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2) DAN

PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Disusun dan diajukan oleh :

Rahim Bin Lasupu

Nim : 09400057

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan

Ujian Penulisan Hukum

Pada tanggal : 04 Mei 2013

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2) DAN 3 UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20

TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Disusun dan diajukan oleh :

Rahim Bin Lasupu

NIM : 09400057

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukum

Pada tanggal : 04 Mei 2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahim Bin Lasupu

NIM : 09400057

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :

Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) Dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap

Putusan Hakim

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan

Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang

lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak

terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh

orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis

dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar

pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat

dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir

Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG

TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang

merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ungkapan Pribadi :

Ketika jasad kita telah terkubur,

Kita mampu tetap kekal, bila semasa hidup kita sadar

Dan mau untuk menciptakan sebuah sejarah

Hukum tanpa keadilan adalah mala petaka untuk masyarakat, karena

itu Hukum dan Keadilan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,

Untuk Menciptakan Masyarakat Madani

Barang siapa yang menginkan kesuksesan di dunia haruslah dengan ilmu

Barang siapa yang menginginan kenikmatan akhirat haruslah dengan ilmu

Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya haruslah dengan ilmu

(H.R Bukhori dan Muslim)

Motto :

Bekerja Tanpa Intervensi, Berkarya Penuh Inovasi

Tegakkanlah Hukum dan Keadilan Hingga Sangkakala Menggema

KATA PENGANTAR

Hamdan Wasyukron Lillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir Penulisan Hukum

yang berjudul Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Dan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Presfektif

Unsur Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Hakim, bisa selesai

tepat pada waktunya sebagai syarat untuk menerima gelar sarjana di Fakultas

Hukum Univesritas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bisa diselesaikan

atas bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan materil maupun non materil.

Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang

meluangkan waktunya untuk mendoakan, membimbing, dan membantu penulis

dalam menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini, yaitu :

1. Ayahanda H. Supu dan Ibunda Hj. Nalang yang senantiasa

memberikan perhatian yang tulus, dukungan serta doanya dalam

menempuh pendidikan di kota Malang.

2. Dr. Muhadjir Effendy, MAP selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang

3. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Malang sekaligus pembimbing II yang

senangtiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam

menyempurnakan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini.

4. Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Pembimbing I yang senangtiasa

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam

menyempurnakan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini.

5. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

6. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

7. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M selaku Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Pembina Badan

Ekseutif Mahasiswa Fakultas Hukum Masa Abdi 2011-2012

8. Komariah, SH., M.Si., MH selaku dosen wali kelas B yang senantiasa

meluangkan waktunya untuk membimbing dan membina kami.

9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang senantiasa mengajar, mendidik, dan membina kami untuk

menjadi mahasiswa hukum yang profesional, humanis, dan relegius.

10. Karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang yang selalu membantu kami dalam

administrasi akademik.

11. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang masa abdi 2011-2012.

12. Pengurus dan Anggota Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan

dan Keilsaman Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang (LSO PUKASH UMM).

13. Teman-teman IKAMI SULSEL Cab Malang yang senantiasa dalam

kebersamaan di perantauan.

14. Adinda Raudatul Jannah Musa, yang selalu memberikan semangat dan

motifasi kepada penulis untuk terus maju.

15. Sahabat serta teman seperjuanganku, Muhammad Ibrahim Salim., SH.,

Septi Sabrina, SH., Ika Wahyuni Sherliyana, SH., Taufiq Utomo,

Puput, Gilang, Rizal, Wawan, Dewi, Yohana dan semuanya yang saya

tidak bisa sebutkan satu persatu namun selalu ada di hati.

16. Semua pihak yang terkait yang telah memberikan masukan dan saran

dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Dan penelitian ini telah dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh dan

dibimbing oleh dosen yang berkompeten sehingga layak untuk diujikan sebagai

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Namun penulis tetap

mengharapkan masukan dan saran dari pembaca demi pengembangan penulisan

hukum ini. Semoga penelitian manfaat bagi kita semua, bangsa dan negara serta

agama. Dan semoga Allah selalu memberkati kita semua dalam segala aktifitas

kita. Amin

Malang, 26 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam ...................................................................... i

Lembar Pengesahan ...................................................................................... ii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ............................. iv

Ungkapan Pribadi/Motto ............................................................................... v

Abstraksi ....................................................................................................... vi

Abstract ......................................................................................................... vii

Kata Pengantar ........................................................................................... viii

Daftar Isi .................................................................................................... xi

Daftar Tabel ................................................................................................ xiii

Daftar Lampiran ............................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 11

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 12

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .................................................... 12

E. Metode Penelitian ............................................................................. 14

F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perumusan Sanksi ....................................... 20

B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi 27

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi ............................... 38

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim ............................................ 55

BAB III PEMBAHASAN

66

108

.......................................................................................................................

B. Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang Tidak Terdapat Unsur Penyalagunaan Kewenangan Terhadap

Putusan Hakim ................................................................... .................

A. Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terdapat Unsur

Penyalagunaan Kewenangan Terhadap Putusan Hakim .... .................

A. Putusan Pengadilan Yang Menggunakan Dakwaan Pasal 2 Ayat (1),

(2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi .................................................................. .................

133

BAB IV PENUTUP

Kesimpilan ........................................................................................ 148

Saran ................................................................................................. 152

Daftar Pustaka ................................................................................... 158

Index ................................................................................................. 161

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Vonis Bebas/Lepas di Pengadilan Tipikor .......................... 3

Tabel 2. Vonis/Putusan Pengadilan Tipikor ................................................. 3

Tabel 7. Daftar Putusan Bebas Dan lepas .....................................................

Tabel 8. Daftar Putusan 1 s/d 4 Tahun Penjara .............................................

Tabel 9. Daftar Putusan 5 s/d 11 Tahun Penjara ...........................................

Tabel 10. Perumusan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

31 Tahunn 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .............................

Tabel 11.Perumusan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahunn

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...........................................

Tabel 3. Sistem Pemidanaan Dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) dan Pasal 3

Undang Undang Nomor 31 Tahun 199 Jo Undang Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .... 24

Tabel 4. Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Terdakwa Tidak Melanggar

Pasal 2 Ayat (1), (2) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31

Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ............................................... 67

Tabel 5. Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Terdakwa Melanggar Pasal

Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi .................................................................................

Tabel 6. Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Terdakwa Melanggar Pasal

Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi .....................................................................

68

69

103

0

70

82

70

120

0

70

140

0

70

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2003. Hukum Pidana Materil dan Formul Korupsi di Indonesia.

Malang. Bayumedia Publishing

Andi Hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional

dan Internasional. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

2008. Asas-Asas Hukum Pidana Revisi 2008. Jakarta. Rineka Cipta.

Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi Kedua.

Jakarta. Sinar Grafika.

H.M Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib. 2006. Sanksi Pidana dan

Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Simbur

Cahaya No 31 Tahun XI. Fakultas Hukum UNSRI

Jam Remellink. 2003. Hukum Pidana. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

J.C.T Simorangkir, dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta . Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana Presfektif ,Teoritis, dan

Praktis. Bandung. PT Alumni.

Martokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta. Liberty.

1999.

Muhammad Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,

Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai

Suatu Bentuk Pemidanaan. Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Muladi Dan Bardawi Arief. 2005. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung.

Alumni.

M. Sholehuddin. 2003. Sisitem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta. PT. Raja Grafindo

Persada.

P.A.T Lamintang . 1984. Hukum Panitensier Indonesia. Bandung. Armico.

Peter Mahmud Marzuki. 2010, Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada

Media Group.

R. Tresna. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya . Pustaka Tinta Mas.

Usfa A. Fuad dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang. UMM Press.

Jurnal

Liza Erwina. 2008. Penemuan Hukum Oleh Hakim (Recht Vinding). Jurnal

Fakultas Hukum Universitas Sunatera Utara. Vol VIII. Sumatera Selatan

Muhammad Fauzan, Djumadi, dan Riris Ardhanariswari. 2008. Perumusan

Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Fakultas

Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol VIII FH UNSOED

Purwokerto.

Website

Arti kata.com http://www.artikata.com/arti-349017-sanksi.html diakses pada

tanggal 27 januari 2013 pukul 23.20 wib

Berita KoruptorIndonesia(dot)kom. DPR Peringkat Pertama Korupsi di

Indonesai.http://www.koruptorindonesia.com/archives/3410.diposting pada

hari Sabtu, 26 Februari 2011 di akses pada tanggal 05 Januari 2013 Pukul

01.00 wib

Law File http://lawfile.blogspot.com/2011/07/macam-macam-putusan-

pengadilan.html di akses pada tanggal 29 januari 2012 pukul 21.20 wib

Transparency Intenational Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi Tanggapi

IPK Indonesia di Asean. http:

//www.ti.or.id/index.php/news/2012/12/19/kpk-tanggapi-indeks-korupsi-

indonesia-di-asean diposting Rabu, 19 Desember 2012 10:50:26 diakses

pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 01.35 wib

Wikipwdia. Definisi Korupsi. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi diposting

Maret 2010 diakses pada tanggal 05 januari 2013 pukul 02.20 wib

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Lain-Lain

Febri Diansyah (et.al.,). 2012 Laporan Eksiminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana

Korupsi. Jakarta. ICW

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi “Buku Saku

untuk Memahami TindakPidana Korupsi”. Jakarta. Komisi Pemberantasan

Korupsi.

2010. Fahami Dulu Baru Lawan ! (Buku Saku untuk Memahami

TindakPidana Korupsi). Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi

2012. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi