1

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATANASLI DAERAH SERTA PENINGKATAN PAJAK ASLI DAERAH

DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Oleh : Irlan Fery.SE.M.Si*

ABSTRACTPembangunan ekonomi (daerah) adalah suatu proses pemerintah

(daerah) dan masyarakatnya serta kesempatan kerja merupakan peluangbagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber dayaekonomi dalam proses produksi untuk memperoleh pendapatan, dan daripendapatan ini selanjutnya akan menimbulkan daya beli masyarakat sertamenimbulkan pasar yang cukup besar yang pada akhirnya penduduk akanmemperoleh kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan suatuproses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto atau pendapatannasional riil, pertumbuhan ekonomi itu terjadi apabila ada kenaikan outputperkapita. Pertumbuhan ekonomi menekankan pada tiga aspek, yaitu suatuproses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untukmenaikkan pendapatan perkapita, dan kenaikan pendapatan per kapita ituharus terus berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga aspek ini,sesungguhnya pertumbuhan ekonomi memberi indikasi tentang aktvitasperekonomian atau tambahan pendapatan bagi masyarakat yang tejadi padasuatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu. Atas dasar tersebut,maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untukmenganalisis pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. Periodewaktu yang dapat dijadikan acuan bahwa, indikator pertumbuhan ekonomidapat dilihat berdasarkan kurun waktu tertentu, misalnya selama pelita (limatahun) atau periode tertentu (dekade), dan dapat pula secara tahunan.

Key Words: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, PajakAsli Daerah Muba.

Latar BelakangPembangunan dalam tiga dasawarsa di negara sedang berkembang

menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat dilapisan bawah tidak

senantiasa dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan,

bahkan dibanyak negara kesenjangan sosial ekonomi makin melebar.

Kenyataan ini, membuktikan bahwa strategi pembangunan yang terlalu

“GNP-oriented” tidak memberikan pemecahan mengenai masalah kemiskinan

2

(keterbelakangan). Todaro (1997 :14) menyatakan bahwa tujuan utama dari

usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan

pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya

untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan

pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan

kerja bagi penduduk, karena dengan kesempatan kerja penduduk atau

masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya.

Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan ekonomi (daerah)

adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

pemerintah (daerah) dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu

lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi.

Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan

fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk

memperoleh pendapatan, dan dari pendapatan ini selanjutnya akan

menimbulkan daya beli masyarakat serta menimbulkan pasar yang cukup

besar yang pada akhirnya penduduk akan memperoleh kesejahteraan

(Soeroto, 1986:31).

Syafrizal (1997:27-38) menyatakan bahwa untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah

mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi

(daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah

bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan

kegiatan sektor dominan (unggulan). Salah satu cara yang dapat digunakan

untuk melihat spesialisasi dan daya saing untuk meningkatkan keunggulan

komparatif (comparative advantage) suatu sektor ekonomi disuatu daerah

adalah melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sektor

disuatu daerah terhadap jumlah output total (PDRB) di wilayah studi dan di

wilayah referensinya (Yusuf, 1999:219-233).

3

Perubahan politik akhir-akhir ini nampaknya menciptakan peluang-

peluang bagi kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut setidaknya tercermin

dari lahirnya paket perundangan yang terdiri dari Undang-undang nomor 22

tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 25

tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah. Garis besar yang ingin dicapai adalah motivasi dan komitmen untuk

memperbaiki kesalahan-kesalahan struktural, beragam distorsi dan

pelanggaran hukum, sementara ruang lingkup ( dan harapan ) spesifik yang

hendak dituju adalah mengalirnya investasi efektif, bergairahnya aktivitas

perekonomian, dan meningkatnya kesejahteraan diseluruh penjuru wilayah

dengan didukung oleh good governance (Nugroho, 2000:103). Implikasi

terpenting bagi daerah dengan diberlakukannya kedua Undang-undang

tersebut adalah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk

mengatur, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri,

sehingga ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat secara

bertahap dapat diperkecil.

Wewenang dan tanggungjawab yang besar tersebut harus seimbang

dengan sumber pendapatan yang memadai agar sejumlah urusan yang

didesentralisasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kenyataanya,

berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1999, khususnya menyangkut

dana perimbangan yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 masih diragukan kemampuannya.

Apakah besar dana ini menjamin pelaksananaan urusan yang diserahkan ke

daerah secara efisien?.

Di sisi lain, otonomi menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang,

termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di

daerahnya. Kabupaten Muba, jika dilihat dari kemandirian dalam pendanaan

pembangunan mungkin masih perlu dipertanyakan. Dilihat dari kemampuan

pendapatan asli daerah (PAD), dimana rata-rata kontribusi PAD terhadap

pendapatan daerah.

4

Hal ini menyebabkan penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai

pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan yang bersumber

dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat atau propinsi. Oleh karena itu

untuk meningkatkan kemandirian daerah perlu dilihat pajak-pajak daerah

yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana

meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan PAD melalui

komponen penerimaan pajak daerah berbasis konsumsi yang berhubungan

dengan pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Pertumbuhan EkonomiMenurut Wijaya (1992 : 640), pertumbuhan ekonomi adalah

merupakan suatu proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto atau

pendapatan nasional riil, pertumbuhan ekonomi itu terjadi apabila ada

kenaikan output perkapita. Boediono (1981 : 1) secara singkat menyatakan

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam

jangka panjang. Berdasarkan kedua definisi tersebut jelas bahwa

pertumbuhan ekonomi menekankan pada tiga aspek, yaitu suatu proses yang

berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untuk menaikkan

pendapatan perkapita, dan kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus

berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga aspek ini, sesungguhnya

pertumbuhan ekonomi memberi indikasi tentang aktvitas perekonomian atau

tambahan pendapatan bagi masyarakat yang tejadi pada suatu negara atau

daerah pada suatu periode tertentu. Atas dasar tersebut, maka pertumbuhan

ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis

pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. Periode waktu yang

dapat dijadikan acuan oleh Widodo (1990 : 35) disebutkan bahwa, indikator

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan kurun waktu tertentu,

misalnya selama pelita (lima tahun) atau periode tertentu (dekade), dan dapat

pula secara tahunan.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah

5

Menurut Hoover (1975 : 217) ada beberapa faktor yang menentukan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Faktor-faktor tersebut yaitu:

“regional growth and change entail complex interactions among activities

within the regional economy, so it is not reasonable to expact that any single

initial cause of such change can be identified. Some theories of development,

however, emphasize certain kinds of change as especially independent,

exogenous, primary or causal (all these terms mean much the same) In

particular, we shall see that the external demand for a region’s exports and its

supply of labor and other production factors have been stressed as prime

mover in same widely accepted theories of regional development”.

Searah dengan Hoover, bahwa untuk mendorong terjadinya

pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan

daerah (Syafrizal, 1997:35-36). Kebijakan yang perlu di lakukan adalah

mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh propinsi atau daerah yang

bersangkutan.

Lebih lanjut, Perloff dan Wingo mengatakan bahwa pengambangan

ekonomi wiliyah tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan

permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan oleh sumber daya alam itu

(Soegijoko, 1997 : 124-222). Dalam jangka pendek, sumber daya alam yang

dimiliki merupakan suatu asset untuk memproduksi barang dan jasa yang

dibutuhkan. Pemanfaatan sumber daya alam dapat menumbuhkan zona

industri yang akan memberikan nilai tambah (value added) kepada sektor

industri yang menghasilkan barang setengah jadi, di samping itu, juga

meluaskan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan terutama bagi

masyarakat setempat sehingga akan berpengaruh pada pembangunan

ekonomi suatu daerah. Upaya pengembangan wilayah melalui usaha

pengembangan sumber daya alam dapat dikategorikan dalam tiga alternatif

pengembangan sebagai berikut.

6

1. Sebagai pusat pertumbuhan (growth center) pada umumnya untuk bahan

galian dengan jumlah cadangan besar. Dalam proses produksi bersifat

padat modal dan padat teknologi.

2. Sebagai pendukung sektor lain (integrative) akan menciptakan rangkaian

proses secara lintas sektoral (backward dan forward linkages).

3. Sebagai perangsang pengembangan wilayah sektor lainnya dengan

terbangunnya berbagai prasarana dasar wilayah yang dapat pula

menunjang pengembangan sektor lainnya.

Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa dampak dari pengembangan

ketiga alternatif di atas yaitu:

1. dampak fisik, antara lain mendukung penyusunan rencana tata ruang

wilayah dan keseimbangan lingkungan dalam pengembangan wilayah,

serta mendukung penyediaan bahan baku bagi pembangunan prasarana

dan sarana, bahan baku industri dan pengembangan pemukiman;

2. dampak non fisik antara lain :

a. diversifikasi komoditas regional ke arah spesialisasi untuk

meningkatkan keunggulan komparatif dalam perdagangan antar

daerah;

b. mendukung transforrmasi struktur ekonomi daerah secara dinamis,

antar sektor primer, sekunder dan tersier;

c. penciptaan kutub pertumbuhan (growth poles) dengan dampak

perluasan kesempatan kerja yang diharapkan mampu menekan

urbanisasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat;

d. meningkatkan pendapatan daerah (PDRB);

e. dukungan terhadap keterkaitan antar daerah dalam

optimasi/konfigurasi supply-demand komoditas tertentu.

Pendapatan asli daerah (PAD)Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 khususnya pada

Bab III, pasal 4 ditegaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi

7

komponen hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 18 tahun

1997 pada pasal 1 ayat 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 jenis pajak daerah

yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yang basis pajaknya

berhubungan dengan pendapatan masyarakat (PDRB) sebagai berikut.

a. Pajak pembangunan I (pajak hotel dan restoran) adalah pajak atas

pelayanan hotel dan restoran. Tarif pajak ini dikenakan atas jumlah

pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran. Dasar basis

pemungutan pajak ini adalah (penjualan) konsumsi.

b. Pajak hiburan (totonan) adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Tarif pajak hiburan/tontonan dikenakan atas jumlah pembayaran atau

yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Dasar basis pemungutan pajak ini adalah penjualan (konsumsi).

c. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.Tarif pajak ini

dikenakan atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek

pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Dasar basis

pajak ini adalah penggunaan/pemakaian dan penjualan (konsumsi).

d. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan,

yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif pajak

penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.

Dasar basis pajak ini adalah penjualan (konsumsi).

8

Hubungan antara pajak daerah dengan PDRBHubungan PAD (pajak daerah) dengan PDRB merupakan hubungan

secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan

meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk

pembangunan program-program pembangunan. Selanjutnya akan

mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang

diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang

akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat,

maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan

pungutan lainnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Peacock dan Wiseman tahun

1961 berpendapat, perkembagan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak

yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (lihat

Mangkoesoebroto, 1998 : 173).

Selanjutnya, Miller dan Russex (1997 : 213 – 237), meneliti pengaruh

struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika

Serikat yang mengalami defisit anggaran. Dengan menggunakan alat analisis

random effects model, hasil penelitian mereka adalah : pertama, peningkatan

surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini hanya dapat

tercapai apabila pajak pendapatan perusahaan (corporates income tax)

ditingkatkan dan pengeluaran sektor pendidikan, transportasi publik dapat

ditekan. Kedua, pajak penjualan (sales tax) dan pajak lainnya digunakan

untuk trasfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun,

sebaliknya jika pajak pendapatan perusahaan yang digunakan untuk trasfer

payment, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Ketiga, pajak

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika digunakan untuk

membiayai pendidikan, trasportasi publik dan keamanan publik.

9

Kneller, dkk. (1999 : 171 – 190), dengan menggunakan alat analisis

random effects model, meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi pada 22 negara anggota OECD. Hasil penelitian

menyimpulkan : pertama, penerimaan pajak pendapatan dan keuntungan,

pajak keamanan sosial, pajak upah tenaga kerja dan pajak kekayaan

menurunkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penerimaan pajak atas

barang dan pelayanan domestik bepengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif yaitu

pengeluaran pelayanan publik umum, pengeluaran untuk pertahanan,

pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran untuk

perumahan dan pengeluaran untuk trasportasi dan komunikasi berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran pemerintah

non produktif yaitu pengeluaran keamanan dan kesejahteraan sosial,

pengeluaran untuk rekreasi dan pengeluaran untuk pelayanan ekonomi

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implikasi kebijakan yang paling penting dari hasil penelitian tersebut

adalah bagaimana mendorong peningkatan penerimaan melalui pajak dan

secara tepat menggunakan penerimaan tersebut pada pengeluaran-

pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi. MRP dibagi menjadi dua yaitu rasio pertumbuhan wilayah referensi

(RPR) dan rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS). Dalam penelitian ini, yang

dimaksud dengan wilayah referensi adalah Propinsi SUMSEL, sedangkan

yang dimaksud dengan wilayah studi adalah Kabupaten Muba (dalam

konteks wilayah). Rumus RPR dan RPS tersebut yaitu:

RPR = (EiR / EiR(t) ) / (ER / ER(t)) -------------------------------------------------

(2.1)

Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR) merupakan perbandingan

antara pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi dengan

pertumbuhan pendapatan (PDRB) total di wilayah referensi (EiR)

10

merupakan PDRB sektor i tahun akhir di wilayah referensi dikurang PDRB

sektor i tahun awal di wilayah referensi (EiR(t)), kemudian dibagi PDRB

sektor i tahun awal di wilayah referensi, hasilnya adalah merupakan

pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah referensi, sedangkan ER= ER(t+n)–

ER(t) atau perubahan pendapatan (PDRB) total diwilayah referensi (ER)

merupakan PDRB total tahun akhir diwilayah referensi (ER(t+n)) dikurangi

PDRB total tahun awal di wilayah referensi (ER(t)), kemudian dibagi dengan

PDRB total tahun awal di wilayah referensi (ER(t)), hasilnya disebut

pertumbuhan total di wilayah referensi.

Nilai RPR yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan

perbandingan antara rata-rata pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah

referensi dengan rata-rata pertumbuahan PDRB total diwilayah referensi,

sedangkan untuk menghitung rata-rata rasio pertumbuhan wilayah studi

(RPS) yaitu:

RPS = (Eij / Eij(t)) / (EiR / EiR(t) -----------------------------------------------------

(2.2)

Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS) merupakan perbandingan

antara pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah studi dengan pertumbuhan

PDRB sektor i di wilayah referensi, di mana Eij = Eij(t+n)–Eij(t) dan

EiR = EiR(t+n) – EiR(t).

Apabila nilai RPR>1 maka RPR positif (+) dan jika RPR<1 disebut

negatif (-).RPR positif menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor

tertentu dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB total

wilayah referensi, dan sebaliknya jika RPR negatif (-). Demikian juga dengan

RPS, jika nilai RPS > 1 maka RPS positif (+) dan RPS < 1, maka

dikatakan RPS negatif (-). RPS positif (+) menunjukkan bahwa suatu sektor

pada tingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan

sektor tersebut pada wilayah referensi, dan sebaliknya, jika RPS positif (-).

11

Dari analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nominal, kemudian kombinasi

dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi

yang potensial pada tingkat wilayah studi dengan empat klasifikasi, yaitu: (1)

nilai RPR positif (+) dan nilai RPS positif (+) berarti sektor tersebut

mempunyai pertumbuhan menonjol baik pada wilayah referensi maupun

wilayah studi,dan sektor ini disebut sebagai sektor dominan pertumbuhan; (2)

nilai RPR positif (+) dan nilai RPS negatif (-) berarti sektor tersebut

mempunyai pertumbuhan menonjol pada wilayah referensi tetapi belum

menonjol pada wilayah studi; (3) nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS positif (+)

berarti sektor tersebut pada wilayah referensi pertumbuhannya tidak

menonjol, akan tetapi wilayah studi pertumbuhan sektor tersebut menonjol;

(4) nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS negatif (-) berarti sektor tersebut baik

pada wilayah referensi dan pada wilayah studi mempunyai pertumbuhan

rendah.

Selanjutnya, untuk menunjukkan sektor basis ekonomi pada wilayah studi

akan digunakan location quotient (LQ). Perhitungan nilai LQ menggunakan

rumus sebagai berikut (Arsyad, 1997 : 291).

LQ = (Xij / Xj) / (XiR /XR ) ---------------------------------------------------------------

(2.3)

LQ adalah sektor basis (keunggulan komparatif) di wilayah studi merupakan

hasil perbandingan antara PDRB sektor i di wilayah studi dibagi PDRB total di

wilayah studi dengan PDRB sektor i di wilayah referensi dibagi PDRB total di

wilayah referensi. Apabila nilai LQ > 1 maka sektor tersebut disebut sektor

basis, apabila LQ<1 maka wilayah studi tersebut tidak dapat “mengekspor”

atau output sektor tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

wilayah studi tersebut, dan LQ = 1 maka peranan ralatif suatu sektor yang

bersangkutan dalam wilayah studi tersebut adalah sama dengan peranan

relatif suatu sektor sejenis dalam wilayah referenasi.

12

Deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dapat dilihat berdasarkan

kriteria MRP dan LQ, maka digunakan alat yang disebut dengan analisis

overlay. Dari deskrisi tersebut ada empat kemungkinan. Pertama, MRP (+)

dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang sangat dominan baik

pertumbuhan maupun kontribusi. Kedua, MRP (+) dan LQ (-) menunjukkan

suatu sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontibusinya kecil. Ketiga,

MRP (-) dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya kecil

tetapi kontribusinya besar. Keempat, MRP (-) dan LQ (-) menunjukkan bahwa

suatu sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun

kriteria kontribusi.

Berkaitan dengan pajak daerah yang memiliki hubungan positip

dengan pertumbuhan ekonomi, Fisher (1996:301) menegaskan bahwa ada

tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis

pemungutan berdasarkan pendapat Fisher meliputi pajak daerah maupun

pusat yang berbasis pada pendapatan dan perusahaan (income and

corporate), konsumsi (consumption), dan kekayaan (wealth). Rinciannya

dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Dasar Basis Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah

No

Dasar Pajak yang dipungut

1. Pendapatan dan Perusahaan a. Pajak Pendapatan Perseorangan

b. Pajak Pendapatan Perusahaan

c. Pajak Nilai Tambah

d. Pajak Uang Pesangon

13

e.Pajak Asuransi Perusahaan

f. Pajak Lisensi

2. Konsumsi a. Pajak Penjualan

b. Pajak atas Pemakaian/Penggunaan

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Minuman Beralkohol

e. Pajak Produksi Tembakau

f. Pajak Hotel/Motel

g. Pajak Makanan Restoran

h. Pajak Telepon

i. Pajak Perjudian

3. Kekayaan a. Pajak Tanah/Bumi

b. Pajak Perumahan

c. Pajak Warisan

d. Pajak Transfer

Sumber : Fisher (2006:301)Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, maka pajak pembangunan

I/hotel dan restoran, pajak hiburan/tontonan, pajak reklame, dan pajak

penerangan jalan dikategorikan pajak daerah yang berbasis pada konsumsi.

Searah dengan pendapat Fisher, ditegaskan bahwa dasar pemungutan

Pajak Penerangan Jalan adalah konsumsi listrik masyarakat (Devas

dkk.,1989:66). Boediono (1999:38-39) menjelaskan melalui persamaan

identitas C + S = Y. Fungsi yang pertama, C = cY disebut fungsi konsumsi

(consumption function), sedangkan fungsi yang kedua, S = sY disebut fungsi

tabungan (saving function). Khusus untuk bentuk konsumsi jangka pendek, C

= a + cY, dibedakan dua macam propensity to consume yaitu : (a) marginal

propensity to consume (MPC), yang didefinisikan sebagai perubahan

pengeluaran konsumsi yang disebabkan oleh perubahan tingkat pendapatan

(C/Y=c), dan (b) average propensity to consume (APC), yang didefinisikan

sebagai proporsi dari penghasilan yang dibelanjakan untuk konsumsi (C/Y =

14

a/Y + c). Implikasi dari fungsi tersebut jika dikaitkan dengan pajak daerah

yang berbasis pada konsumsi adalah bahwa keempat pajak tersebut

berhubungan dengan tingkat pendapatan total dari masyarakat (PDRB).

Reksoprayitno (1997:165-166) mengemukakan faktor-faktor yang cukup

besar peranannya dalam menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi

suatu masyarakat ialah : (a) distribusi pendapatan nasional; (b) banyaknya

kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat likuid; (c) banyaknya

barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat; (d) kebijakan

finansial perusahaan-perusahaan; (e) kebijakan-kebijakan perusahaan dalam

pemasaran; (f) ramalan daripada masyarakat akan adanya perubahan tingkat

harga. Dalam hubungannya dengan fungsi konsumsi yang dinyatakan dalam

bentuk persamaan C = Co + cY atau C = Co + cYd, dapatlah kita katakan

bekerjanya faktor-faktor seperti kita sebutkan di atas akan terlihat dalam

bentuk berubahnya atau bergesernya fungsi konsumsi tersebut. Dengan kata

lain nilai nilai daripada intersept atau angka konstan Co dan atau tingginya

angka MPC akan mengalami perubahan sebagai akibat daripada bekerjanya

salah satu, beberapa atau keseluruhan daripada faktor-faktor tersebut.

Salah satu rencana jenis rencana implementasi adalah strategi

pembangunan yang intinya merupakan terobosan atau jalan pintas mencapai

tujuan pembangunan. Strategi pembangunan daerah yang strategis adalah

strategi yang diarahkan pada pengembangan suatu sektor ekonomi yang

mampu mempercepat proses pelipatgandaan produksi, pendapatan, dan

kesempatan kerja, dalam teori ekonomi konsep pelipatgandaan ini dikenal

multiplier. Glasson mengemukakan salah satu model yang berkaitan dengan

multiplier adalah economic base theory (Djamaluddin, 1996 : 33-43). Model

ini membagi kegiatan ekonomi daerah ke dalam dua sektor kegiatan yaitu

kegiatan mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan di luar perbatasan

ekonomi masyarakatnya atau untuk konsumsi orang-orang luar yang datang

pada daerah tersebut (basic activities) dan sektor kegiatan menyediakan

produknya untuk kebutuhan penduduk dalam daerahnya sendiri (non basic

15

activities). Secara implisit dalam pembagian ini terkandung hubungan sebab

dan akibat yang menciptakan teori economic base. Kenaikan dalam jumlah

basic activities dalam suatu daerah akan meningkatkan permintaan terhadap

barang dan jasa dalam region itu, dan mempengaruhi kenaikan dalam

non basic activities, oleh karena itu basic activities mempunyai peranan prime

mover, di mana setiap perubahan mempunyai multiplier effect pada

perekonomian daerah. Multiplier economic base ini biasanya dihitung dalam

pengertian lapangan kerja. Makin banyak total employment dalam basic

activities, maka multiplier makin tinggi pula. Kenaikan employment pada

suatu daerah ditentukan oleh jumlah pertumbuhan employment dalam basic

aktivities dikalikan dengan multiplier. Rumusnya adalah T = B(k), dimana

T = Perubahan dalam total employment, B = perubahan dalam basic

employment, dan k = employment multiplier.

Searah dengan Glasson, ditegaskan bahwa strategi pembangunan yang

berorientasi pada pengembangan sumber daya alam yang memiliki

spesialisasi untuk meningkatkan keunggulan komparatif suatu daerah, maka

akan menciptakan kutub pertumbuhan (growth poles) yang akan berdampak

pada perluasan kesempatan kerja yang diharapkan mampu menekan

urbanisasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Soegijoko,1997: 125).

Dengan terkumpulnya sektor-sektor basis atau unggulan dalam suatu

kawasan tertentu akan mendorong proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini

terutama karena adanya keuntungan dari anglomerasi antara lain timbulnya

pola konsumsi yang berbeda, permintaan perumahan, pengangkutan dan

jasa pemerintah, berkembangnya berbagai jenis produsen dan pekerja-

pekerja terampil. Keuntungan dari proses anglomerasi tersebut berdampak

pada timbulnya berbagai kebutuhan (konsumsi) akibat kenaikan pendapatan

masyarakat (Y). Kenaikan Y ini kemudian meningkatkan permintaan agregat

(Z) melalui kenaikan pengeluaran konsumsi (C) . Kita ingat, C ini timbul

karena perilaku masyarakat yang tercermin pada fungsi konsumsinya

(apabila Yd naik dengan Y, maka pengeluaran konsumsi akan meningkat

16

dengan C = cYd = cW, dimana c adalah MPC). Selanjutnya melalui

proses multiplier C akan meningkatkan Z sebesar Z = 1/1-c * C atau

Z = 1/1-c * cYd = c/1-c * W ( Boediono, 1999 : 116). Kaitannya dengan

penerimaan pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, maka secara

otomatis setiap konsumsi yang berkaitan dengan transaksi penjualan suatu

jasa/barang yang merupakan basis pajak daerah akan meningkatkan

penerimaan pajak daerah.

Elastisitas pajak daerahPajak yang dibahas dalam teori ekonomi makro adalah pajak

penghasilan (income tax). Pada penelitian mencoba menggunakan konsep ini

untuk menunjukkan hubungan kepekaan (elastisitas) pajak pembangunan I,

pajak hiburan/tontonan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap

pendapatan (PDRB). Parkin dan Bade (1992:117) menjelaskan melalui

persamaan identitas T = To + tY, artinya : (a) pajak terdiri dari dua bagian,

yaitu To, bagian yang autonomous, dan tY, bagian yang induced. Berarti

pajak mulai dikenakan pada waktu wajib pajak tidak mempunyai pendapatan,

dan pajak tersebut makin besar dengan meningkatnya pendapatan; (b) t

disebut marginal propensity to tax atau tax rate yang berarti tingkat

perpajakan (MPT=T/Y); (c) t juga disebut slope kurva pajak (elastisitas),

sedangkan T= tY artinya: (a) pajak hanya terdiri dari bagian yang induced,

berarti hanya dikenakan pada wajib pajak yang memiliki pendapatan, yang

tidak memiliki pendapatan tidak dikenakan pajak; (b) semakin besar

pendapatan, semakin besar pula pajak.

Berdasarkan teori tersebut, maka kita dapat mencari tingkat pajak

(tax rate) dari pajak daerah tersebut yaitu dengan membentuk fungsi PAD

(pajak daerah) = f(Y). Mengacu pada fungsi tersebut, maka kita dapat melihat

tingkat elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (Y). Perhitungan

elastisitas ini mampu menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan

tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan dalam

17

pengeluaran pemerintah dengan dasar pengenaan pajak daerah tersebut

secara otomatis. Berkaitan dengan perhitungan elastisitas atas pajak, Devay

(1988) mengungkapkan bahwa nilai elastisitas ini mempunyai dua dimensi,

yaitu : pertama, menunjukkan pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan

pajak; kedua, menunjukkan aspek kemudahan dalam memungut pajak

tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat kepekaan antara pertumbuhan pajak daerah

terhadap PDRB dapat diketahui melalui elastisitas sebagai berikut ( Parkin

dan Bade, 1992 : 117).

E = gi / gy ------------------------------------------------------------------------------------

(2.4)

Elastisitas pajak daerah di Kabupaten Lampung Utara merupakan

perbandingan rata-rata pertumbuhan pajak daerah atau gi dengan rata-rata

pertumbuhan PDRB atau gy. Apabila elastisitas lebih kecil dari satu (E < 1),

maka laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari laju pertumbuhan pajak

daerah, dan apabila elastisitas lebih besar dari satu (E > 1), maka laju

pertumbuhan pajak daerah lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi.

Landasan TeoriPenelitian ini bertujuan untuk menguji pertumbuhan ekonomi terhadap

peningkatan penerimaan PAD melalui komponen pajak daerah berbasis

konsumsi, dan mengidentifikasi sektor basis atau andalan yang dapat

dikembangkan yang menekankan kepada struktur ekonomi berdasarkan

kriteria pertumbuhan dan kontribusi. Untuk dapat mencapai tujuan dimaksud

maka akan digunakan alat-alat model perhitungan sebagai berikut.

1. Pengujian terhadap pengaruh PDRB terhadap peningkatan penerimaan

pajak daerah berbasis konsumsi akan dilakukan dengan elastisitas.

Rumus elastisitas pajak daerah terhadap PDRB sebagai berikut (lihat

Parkin dan Bade, 1992 : 117).

18

E = gi / gy --------------------------------------------------------------------------------

(2.5)

di mana:

E = elastisitas pajak daerah terhadap PDRB,

gi = rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah.

gy = rata-rata laju pertumbuhan PDRB.

2. Mengidentifikasi sektor basis atau andalan yang dapat di kembangkan

dalam rangka peningkatan PAD yang berasal dari pajak daerah.

Untuk mengetahui ada tidaknya keunggulan suatu sektor pada suatu

wilayah, maka dapat dilakukan suatu pengkajian atas kegiatan sektor yang

dimaksud berdasarkan rasio kontribusi dan pertumbuhannya dengan

menggunakan suatu alat yang dinamakan model rasio pertumbuhan

(MRP), location quotient (LQ), dan analisis overlay (Yusuf , 2000 : 26-30).

a. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

RPR = (EiR / EiR(t)) / (ER / ER(t)) ---------------------------------------------

(2.6)

RPS = (Eij / Eij(t)) / (EiR / EiR(t) ------------------------------------------------(2.7)

di mana :

EiR = EIR (t + n) - EiR(t)

ER = ER (t + n) - ER(t)

Keterangan :

EiR = perubahan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi pada

periode waktu t dan t + n,

n = jumlah tahun antara dua periode,

ER = perubahan pendapatan (PDRB) total di wilayah referensi,

Eij = perubahan pendapatan (PDRB) total di wilayah studi,

EiR = pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi,

19

Eij = pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah studi,

ER = pendapatan (PDRB) total di wilayah referensi.

b. Location quotients analysis

Perhitungan nilai LQ menggunakan rumus sebagai berikut

(lihat Arsyad, 1997 : 291).

LQ = (Xij / Xj) / (XiR /XR ) --------------------------------------------------------

(2.8)

di mana :

LQ = sektor basis (keunggulan komparatif) di wilayah studi,

Xij = PDRB sektor i di wilayah studi,

Xj = total PDRB di wilayah referensi,

XiR = PDRB sektor i di wilayah referensi,

XR = total PDRB di wilayah referensi.

c. Overlay analysis

Analisis overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatam

ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria MRP dan LQ. Berdasarkan

deskripsi tersebut ada empat kemungkinan yaitu : (1) MRP (+) dan LQ

(+) menunjukkan suatu sektor yang sangat dominan baik pertumbuhan

maupun kontribusi, (2) MRP (+) dan LQ (-) menunjukkan suatu sektor

yang pertumbuhannya dominan tetapi kontibusinya kecil, (3) MRP (-)

dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi

kontribusinya besar, (4) MRP (-) dan LQ (-) menunjukkan bahwa suatu

sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun

kriteria kontribusi.

Hipotesis

20

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori

tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1) Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap pajak

pembangunan I, pajak tontonan, pajak reklame dan pajak penerangan

jalan.

2) Sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri

pengolahan; sektor listrik, gas dan air; sektor bangunan; sektor

perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi;

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa

di duga merupakan sektor unggulan atau memiliki kriteria LQ dan RPS

positif (+).

Alat AnalisisAlat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dengan bantuan

program eviews, elastisitas pajak daerah, analisis MRP melalui dua

pendekatan yaitu rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR) dan rasio

pertumbuhan wilayah studi (RPS), analisis location quotient (LQ), dan analisis

overlay.

Hasil Analisis Data dan Pembahasan, Pertumbuhan PDRB, PAD, PajakDaerah dan Komponennya

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel dan gambar 3.1 terlihat

bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin selama periode

analisis cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi

selama periode analisis sebesar 2,48 % pertahun. Penurunan pertumbuhan

ekonomi dari 8,41 % pada tahun 1995 menjadi 6,98 % pada tahun 1996

terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan sektor industri dari

16,09 % pada tahun 1995 menjadi 4,82 % pada tahun 1996. Pada tahun

1997 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tinggi,

dengan rata-rata pertumbuhan 2,34 %. Penurunan tersebut, terjadi hampir

21

pada seluruh sektor, bahkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan -0,34

%, sedang sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor

industri sebesar 12,94 % dan sektor pengangkutan dan komunikasi

mengalami pertumbuhan sebesar 13,36 %.

Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muba mengalami

pertumbuhan rata-rata -7,83 %. Pertumbuhan ekonomi tahun 1998 ini

merupakan pertumbuhan terendah sepanjang periode 1994-998, dan ini

merupakan saksi bagi tragedi perekonomian nasional, yang secara otomatis

juga berdampak pada perekonomian daerah. Pertumbuhan terendah terjadi

pada sektor bangunan yaitu sebesar -30,05 %, kemudian sektor keuangan

sebesar -28,10 % dan pada sektor penggalian sebesar -21,06 %. Sedangkan

sektor yang masih memiliki pertumbuhan positip adalah sektor pengangkutan

dan komunikasi yang tumbuh sebesar 2,61 %, sektor pertanian sebesar 1,25

% dan sektor listrik, gas dan air minum sebesar 0,73 %.

Tabel 3.1: Hasil Perhitungan Pertumbuhan PDRB, PAD,Pajak Daerah dan Komponennya Di Kabupaten Muba Tahun 1994-1998No Komponen 1995 1996 1997 1998 Rerat

a

1. PDRB 8.41 6.98 2.34 -7.83 2.48

2. PAD -22.58 8.15 6.89 -

16.17

-5.93

3. Pajak Daerah (PD) 19.60 33.60 22.36 -

13.32

15.56

4. Pajak Pembangunan I

(PPI)

18.99 68.06 11.43 -

13.34

21.29

5. Pajak Tontonan (PT) -19.90 3.62 -

63.22

-

74.01

-

38.38

6. Pajak Reklame (PR) 5.01 18.85 1.28 - 2.21

22

16.30

7. Pajak Penerangan Jalan

(PPJ)

89.03 82.92 67.35 -4.68 58.66

Sumber: BPS Kabupaten Muba, 1993-1998 dan Dispenda Kabupaten Muba 1994-

1998, diolah

Pajak Penerangan Jalan sepanjang periode analisis mengalami

pertumbuhan rata-rata 58,66 % pertahun. Pertumbuhan pajak ini jika

dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB pada dasarnya memiliki arah

pertumbuhan yang sama. Pada tahun 1995, pajak ini mengalami

pertumbuhan 89,03 %, sedang pertumbuhan ekonomi sebesar 8,41 %.

Tahun 1996, pajak ini mengalami pertumbuhan 82,92 % yang meskipun

tinggi tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu sebesar 6,11 %, kondisi ini seiring dengan pertumbuhan

ekonomi yang meskipun mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 6,98

% tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebesar 1,43 %. Pola pertumbuhan ini juga terjadi pada tahun 1997, dimana

23

pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan hanya sebesar 67,32 % atau

menurun sebesar 15,57 % dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 1996.

Penurunan pertumbuhan pajak ini semakin tajam terjadi pada tahun 1998

yaitu dengan pertumbuhan -4,68 % sebagai akibat dari menurunnya

pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut dengan pertumbuhan -7,83 %.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada

hubungan positip antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan

pendapatan asli daerah khususnya melalui penerimaan dari komponen Pajak

Pembangunan I, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Elastisitas Pajak DaerahElastisitas (kepekaan) pendapatan yang berasal dari komponen pajak

yang berbasis pada konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika nilai

elastisitas lebih besar dari satu, maka disebut elastis yang artinya bahwa

kenaikan satu persen PDRB secara elastis akan menaikkan pajak daerah

sebesar nilai elastisitasnya. Sebaliknya, jika nilai elastisitasnya lebih kecil dari

satu disebut inelastis yang berarti kenaikan pajak daerah tidak elastis

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tabel 3.2 dibawah ini, terlihat bahwa koefisien Ey adalah

positip dan lebih besar dari satu. Hal ini memberikan indikasi bahwa Pajak

Pembangunan I, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan jalan relatif sensitif

terhadap perubahan ekonomi (PDRB). Kondisi ini menggambarkan bahwa

selama 4 tahun terakhir suatu kenaikan pendapatan masyarakat masing-

masing sebesar 1 %, akan mendorong kenaikan rata-rata Pajak

Pembangunan I, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan masing-

masing sebesar 4,65 %, 1,48 % dan 12,96 %. Hal ini berarti, faktor eksternal

(PDRB) merupakan peluang yang sangat potensial bagi Kabupaten Muba

untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui komponen

pajak daerah.

24

Tabel 3.2: Hasil Perhitungan Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB

No. Jenis Pajak Daerah Tahun Ey1. Pajak Pembangunan I 1995 2,26

1996 9,75

1997 4,88

1998 1,70

Rata-rata 4,65

2. Pajak Hiburan/Tontonan 1995 -2,37

1996 0,52

1997 -27,02

1998 9,45

Rata-rata -4,86

3. Pajak Reklame 1995 0,59

1996 2,70

1997 0,55

1998 2,08

Rata-rata 1,48

4. Pajak Penerangan Jalan 1995 10,59

1996 11,88

1997 28,78

1998 0,59

Rata-rata 12,96

Sumber: BPS Kabupaten MUBA, 1993-1998 dan Dispenda KabupatenMUBA, 1994-1998, diolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pendapatan yang berasal dari pajak daerah khususnya Pajak Pembangunan

I, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan sangat elastis (peka)

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, faktor eksternal tersebut

merupakan peluang yang sangat potensial bagi Kabupaten Muba untuk dapat

25

meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui penerimaan Pajak

Pembangunan I, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Kondisi ini,

menuntut pemerintah Kabupaten Muba untuk menyusun strategi

pembangunan yang dapat mengoptimalkan peluang dan meminimalkan

hambatan yang terdapat pada faktor eksternal tersebut. Selain itu, implikasi

dari cukup tingginya elastisitas pajak daerah terhadap PDRB adalah

keharusan bagi pemerintah daerah Kabupaten Muba, khususnya Bappeda

dan Dispenda untuk mempertimbangkan secara akurat pengaruh laju

pertumbuhan ekonomi dalam merencanakan pendapatan daerahnya, serta

yang tidak kalah pentingnya Bappeda Kabupaten Muba dalam menyusun

perencanaan daerah harus dapat mengantisipasi berbagai macam

ketidakpastian (uncertainty) yang ditimbulkan oleh fluktuasi faktor eksternal

tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan dibahas secara terperinci

yaitu melalui pengembangan sektor ekonomi potensial dengan metode

Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)Deskripsi kegiatan ekonomi Kabupaten Muba berdasarkan hasil

pengolahan data dengan menggunakan alat analisis Model Rasio

Pertumbuhan, sehingga nilai tersebut dapat menunjukkan nilai lebih besar,

kecil atau sama dengan satu (rasio). Hasil analisis MRP Kabupaten Muba

dalam konteks Provinsi SUMSEL bahwa sektor industri pengolahan dan

sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang dominan

pertumbuhan, sedangkan sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah

sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan konstruksi,

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Sektor yang menonjol pertumbuhannya pada Provinsi SUMSEL adalah

sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air minum, sektor perdagangan, hotel

dan restoran.

26

Tabel 3.3: Hasil Perhitungan MRP Wilayah Kabupaten Mubadalam Konteks Provinsi SUMSEL

No Lapangan Usaha RPR RPS

Riil Nominal

Riil Nominal

1 Pertanian 1.16 + 0.67 -

2 Pertambangan/Penggalian 0.28 - 9.23 +

3 Industri Pengolahan 1.63 + 1.29 +

4 Listrik, Gas dan Air Minum 5.01 + 0.22 -

5 Bangunan 0.91 - 1.34 +

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.24 + 0.39 -

7 Pengangkutan 1.57 + 1.34 +

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan

0.25 - 1.98 +

9 Jasa-jasa -0.15 - 7.5 +

Sumber : BPS Kabupaten Muba ,1993-1998 dan BPS Provinsi SUMSEL,1993-1998, diolah.

Analisis Location QuotientBerdasarkan hasil analisis Location Quotients menunjukkan kegiatan

potensial yang dapat dikembangkan adalah sektor pertanian, sektor

pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran,

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Adapun hasil perhitungan terhadap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten

Muba dengan menggunakan metode Location Quotients seperti terlihat pada

tabel 3.4.

27

Tabel 3.4: Rekapitulasi Perhitungan Location Quotients (LQ)

Tahun Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8 91994 1.31 1.12 0.35 0.44 0.68 1.29 0.55 0.96 1.02

1995 1.24 1.27 0.38 0.38 0.73 1.37 0.53 1.08 1.02

1996 1.27 1.32 0.37 0.37 0.71 1.32 0.53 1.09 1.03

1997 1.34 1.33 0.41 0.29 0.7 1.27 0.58 1.05 1.04

1998 1.31 1.72 0.39 0.28 0.79 1.23 0.62 1.06 0.9

Rerata 1.29 1.35 0.38 0.35 0.72 1.3 0.56 1.05 1

Sumber : BPS Kabupaten Muba, 1993-1998 dan BPS Provinsi SUMSEL,1993-1998, diolah.

Analisis OverlayAnalisis Overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan

ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria

kontribusi. Berdasarkan hasil analisis Overlay, dapat diketahui sektor yang

potensial dan dominan (unggul) di Kabupaten Muba, dan dengan

mengkombinasikan kriteria pertumbuhan dan kontribusi tersebut, maka akan

diperoleh sektor unggulan/dominan. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada hasil

analisis deskripsi kegiatan ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten

Muba seperti terlihat pada tabel 3.5.

28

Tabel 3.5: Deskripsi Kegiatan Ekonomi Sektoral yang Potensialdi Wilayah Kabupaten Muba, 1994-998

No Lapangan Usaha RPS LQ T

1 Pertanian - + +

2 Pertambangan dan Penggalian + + ++

3 Industri Pengolahan + - +

4 Listrik, gas dan air minum - - -

5 Bangunan/Konstruksi + - +

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran - + +

7 Pengangkutan dan Komunikasi + - +

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan

+ + ++

9 Jasa-jasa + + ++

Sumber : BPS Kabupaten Muba, 1993-1998 dan BPS Provinsi Lampung,1993-1998, diolah.1. Sektor yang dominan dalam arti baik pertumbuhan maupun kontribusinya

besar adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

2. Sektor yang dominan pertumbuhan tetapi kontribusinya kecil adalah sektor

industri pengolahan, sektor bangunan dan konstruksi, sektor

pengangkutan dan komunikasi.

3. Sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar adalah

sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran.

4. Sektor yang baik pertumbuhan maupun kontribusinya kecil adalah sektor

listrik, gas dan air minum.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis Overlay (MRP dan Location

Quotient) untuk Kabupaten Lampung Utara dalam konteks Provinsi Sumsel,

maka dapat disimpulkan sektor yang paling dominan atau sektor unggulan

yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi

29

adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Mengacu pada salah satu peralatan penting dalam teori ekonomi

Keynes ialah kecenderungan mengkonsumsi yang menyoroti hubungan

antara konsumsi dan pendapatan. Bila pendapatan meningkat, konsumsi

juga meningkat, tetapi kenaikan ini tidak sebanyak kenaikan pada

pendapatan tersebut (dalam Jhingan, 1999 : 137). Tingkahlaku konsumsi ini

selanjutnya menjelaskan mengapa ketika pendapatan naik, tabungan juga

naik. Pada negara sedang berkembang seperti Indonsia (daerah), ada

kecenderungan jika pendapatan mereka meningkat, mereka mempergunakan

lebih banyak pada barang konsumsi karena mereka ingin memenuhi

keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Ekonomi Keynes menunjukkan

kepada kita bahwa bilamana kecenderungan marginal mengkonsumsi tinggi,

maka permintaan konsumsi, output dan pekerjaan meningkat dengan laju

lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Berdasarkan teori Keynes, jika

kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Muba diarahkan pada

pengembangan sektor basis atau unggulan keuangan, persewaan, jasa

perusahaan dan jasa-jasa, maka akan mendorong meningkatnya

kesempatan kerja, pendapatan, konsumsi dan secara otomatis penerimaan

pajak-pajak yang berbasis pada konsumsi akan meningkat yaitu Pajak

Pembangunan I (Hotel dan Restoran), Pajak Tontonan/Hiburan, Pajak

Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan sektor penggalian ( batu-

batuan, pasir, tanah liat dan kerikil) jika dikembangkan disamping akan

meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan juga sektor ini secara

otomatis berkaitan dengan konsumsi barang-barang tahan lama. Jika

kebutuhan konsumsi akan barang-barang tahan lama terutama untuk bahan

material bangunan, maka penerimaan pajak melalui sektor ini akan

meningkat dan kedepan sektor ini diperkirakan merupakan salah sektor yang

akan memeliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah karena

berdasarkan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 18

30

tahun 1997 sektor ini menjadi salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak

golongan galian C.

KesimpulanBerdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara selama periode

1994-1998 rata-rata sebesar 2,48 % pertahun. Rata-rata pertumbuhan

PAD adalah sebesar -5,93 % pertahun, sedangkan pertumbuhan masing-

masing komponen PAD adalah pajak daerah sebesar 15,56 % pertahun,

retribusi daerah sebesar 2,50 % pertahun, laba BUMD sebesar 45,01 %

pertahun, penerimaan dinas-dinas sebesar 26,88 % pertahun dan

penerimaan lain-lain sebesar -27,22 % pertahun. Dengan demikian, pola

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Muba memiliki

fluktuasi yang tajam. Hubungan positip antara pertumbuhan ekonomi

dengan pertumbuhan pajak daerah dapat dilihat pada tahun 1998

pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan -7,83 %, maka secara

otomatis laju pertumbuhan pajak daerah memiliki arah yang sama yaitu

sebesar -13,32 %. Dari 11 jenis pajak daerah terdapat 4 jenis pajak

daerah yang dapat dikategorikan berbasis pada konsumsi yang sekaligus

berhubungan langsung dengan PDRB yaitu Pajak Pembangunan I

mengalami rata-rata pertumbuhan selama periode analisis sebesar

21,29 % per tahun, Pajak Tontonan sebesar –38,38 % pertahun, Pajak

Reklame sebesar 2,21 % pertahun dan Pajak Penerangan Jalan sebesar

58,66 % pertahun. Berdasarkan hasil analisis elastisitas pajak daerah

yang berkategori berbasis pada konsumsi terhadap pertumbuhan

ekonomi, menunjukkan tingkat kepekaan/respon yang elastis yaitu Pajak

Pembangunan I sebesar 4,65 , Pajak Reklame sebesar 1,48 dan Pajak

Penerangan Jalan sebesar 12,96, sedangkan pajak tontonan/hiburan

menunjukkan tingkat kepekaan yang inelastis dengan koefisien –4,86.

Hubungan ini ditandai dengan besarnya koefisien elastisitas yang lebih

31

besar dari satu. Sehingga secara logis hubungan ini dapat dipahami

bahwa dengan meningkatnya PDRB suatu daerah berarti pendapatan

perkapita penduduk juga meningkat, sehingga konsumsi masyarakat juga

meningkat dan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat maka akan

mempengaruhi pajak daerah yang memiliki taxbase konsumsi khususnya

melalui penerimaan Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame dan Pajak

Penerangan Jalan.

2. Berdasarkan hasil analisis Overlay (Model Rasio Pertumbuhan dan

Location Quotients) diperoleh kesimpulan bahwa di Kabupaten Muba

dalam konteks Provinsi SUMSEL mempunyai sektor unggulan yang dapat

dikembangkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi adalah sektor

pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

32

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan EkonomiDaerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

_____, 1997, Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga, STIE YKPN, Yogyakarta.Bagian Keuangan, 1994-1998, “Realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin”.BAPPEDA, 1998, “Musi Banyuasin Dalam Angka”.

BPS, 1998, “PDRB Kabupaten Musi Banyuasin”.

BPS, 1998, “PDRB Musi Banyuasin”.

Brodjonegoro, Bamabang P.S. ,1999, “Impact of Current Asean EconomicCrisis to Regional Analysis, Economic Development Pattern InIndonesia”, LPEM-FEUI, Jakarta.

Budiono, 1981, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Sinopsis Pengantar IlmuEkonomi, BPFE, Yogyakarta.

______, 1999, Ekonomi Makro, Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 2,BPFE, Yogyakarta.

Devas, Nick dkk., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,UI-Press, Jakarta.

Devay, K., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-PraktekInternational dan Relevansinya Bagi dunia Ketiga, Penerbit UniversitasIndonesia, Jakarta.

Dispenda, 1994-1998, “Realisasi Penerimaan Daerah Musi Banyuasin”.

Djamaluddin, M. Arief, 1996, “Strategi Pembangunan Ekonomi DaerahJangka Pendek”, Widyapraja, No. 25 : 33-43.

Fisher, Ronald C., 1996, State and Lokal Public Finance, Irwin.

Hoover, Edgar, M., 1975, An Introduction to Regional Economic, AlfredA-Knopt, New York, 2nd Edition.

Jhingan, M.L., 1999, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

33

Kartasasmita, G., 1996, Pembangunan Untuk Rakyat MemadukanPertumbuhan dan Pemetaan, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.

_____, 1996, “Power dan Empowerment : Sebuah telaah mengenai KonsepPemberdayaan Masyarakat”, Dalam B. T. S. Soegijoko dan BS,Kusbiantoro (penyunting), Bunga Rampai Perencanaan Pembangunandi Indonesia, PT Gramedia, Jakarta.

Kneller, R., Bleaney, M. F. , Gemmell, N. , 1999, “Fiscal Policy and Growth :evidence from OECD Countries”, Journal of Public Economics, No. 74 :171-199.

Levi, John M., 1985, Urban and Metropolitan Economics, Mctraw-Hill BookCompany, New York.

Mangkoesoebroto, Guritno, 1998, Ekonomika Publik, BPFE, Yogyakarta.

Mardiasmo, Makhfatih Akhmad, 2000, “Penghitungan Potensi Pajak danRetribusi Daerah di Kabupaten Magelang”, Kerjasama PemerintahDaerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas StudiEkonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Miller, Sephen M., Russex, Frank S., 1997, “Fiscal Structure and EconomicGrowth a the State and Local Level”, Public Finance Review, Vol. 25 :213-237.

Nugroho, Iwan, 2000, “Pengembangan Ekonomi Pedesaan MenyongsongOtonomi Daerah”, CSIS, Tahun XXIX, No. 1 : 102-113.

Parkin, Michael, Bade, Robin, 1992, Macroeconomics, 2nd.ed., Prentice-HallInternational Editions.

Republik Indonesia, 1999, “Undang-Undang Otonomi Daerah”. Sinar Grafika,Jakarta.

Soediyono, 1997, Ekonomi Makro : Analisis IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, Liberty, Yogyakarta.

Soegijoko, Soegiyanto, 1994, “Prospeks Pertumbuhan Daerah Perkotaandalam PJP II”, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, P.T. Gramedia, Jakarta.

Soeroto, 1986, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

34

Susanti, Hera, Ikhsan, Moh. Widyanti, 1995, Indikator-Indikator MakroEkonomi, FE-UI, Jakarta.

Syafrizal, 1997, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional WilayahIndonesia Bagian Barat”, Prisma, No. 3 : 35-36.

Todaro, Michael P., 1997, Economic Development, Sixth Edision, Longman,London and New York.

Yusuf, Maulana, 1999, “Modal Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satualat Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, AplikasiModal : Wilayah Bangka Balitung”,EKI, Volume XLVII, No. 2 : 219-233.

Widodo, Hg., Suseno T., 1990, Indikator Ekonomi Dasar PerhitunganPerekonomian Indonesia, Kanasius, Yogyakarta.

Wijaya, Faried, 1992, Kompedium Ekonomika, BPFE, Edisi 1, Vol. 4.

NAMA : IRLAN VERY.SE.M.Si.PEKERJAAN : DOSEN PNSD DI STIER MUBAPENDIDIDKAN : DOKTOR ILMU AKUNTANSI S3 UNIVERSITAS

INDONESIA DALAM PROSES.ALAMAT : JALAN LETNAN M.NUR SEKAYU MUBA