pengaruh penerapan uu ite terhadap kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat, inayah dan kekutannya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah ”Pengaruh Penerapan UU ITE terhadap Kegiatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi ” ini dengan baik dan tepat waktu.
Makalah ini merupakan satu tugas yang kami ajukan untuk memenuhi
salah satu tugas Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidkan, lingkungan,
sosial, budaya dan teknologi (PLSBT).
Di dalam laporan ini kami mencoba membahas dan meneliti mengenai
permasalahan yang sedang sibuk diperbincangkan di dunia tekhnologi yaitu
ketetapan pemerintah UU ITE.
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan,
dorongan, serta bantuannya hingga terselesaikannya makalah ini..
Kami menyadari dalam penulisan laporan ini banyak terdapat kekurangan
baik dalam penulisan, isi dan penyampaian materi Oleh karena itu, kami
mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai bahan pertimbangan dan
perbaikan dalam penulisan selanjutnya.
Bandung, Oktober 2009
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................i
DAFTAR ISI....................................................................................................ii
I. PENDAHULUAN....................................................................1
I.1 Latar Belakang..............................................................1
I.2 Pembatasan Masalah.....................................................2
I.3 Maksud dan Tujuan......................................................2
I.4 Metodologi Penulisan...................................................3
II. KAJIAN PUSTAKA................................................................4
II.1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. .5
II.2 Kronologis perjalanan UU ITE.....................................8
II.3 Latar belakang Indonesia Memerlukan UU ITE..........9
II.4 Cakupan materi UU ITE...............................................9
II.5 Tindak lanjut UU ITE (Rancangan PP)........................9
II.6 Manfaat pelaksanaan UU ITE......................................10
III. PEMBAHASAN ......................................................................11
III.1 Efektifitas UU ITE Terhadap Tekonologi Informasi ...11
III.2 Dampak UU ITE bagi Kegiatan Transaksi Elektronik. 12
III.3 Keseriusan Pemerintah dalam Menegakkan UU ITE...14
III.4 Tanggapan Masyarakat Terhadap UU ITE...................16
III.5 Hasil Penelitian.............................................................18
III.6 Dokumentasi.................................................................21
IV. PENUTUP................................................................................iii
IV.1 Kesimpulan...................................................................iii
IV.2 Saran.............................................................................iv
V. DAFTAR PUSTAKA...............................................................iv
ii
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Teknologi informasi dan komunikasi adalah peralatan sosial yang penuh
daya, yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat dalam banyak cara.
Semua tergantung pada cara penggunaannya, perkembanagan dunia cyber atau
dunia teknologi informasi dan kumunikasi telah menyebabkan perubahan sosial,
ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat, perubahan peradaban
manusia secara global, dan menjadikan dunia ini menjadi tanpa batas, tidak
terbatas oleh garis teritotial suatu negara.
Kehidupan masayarakat modern yang serba cepat menjadikan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu harga mutlak, menjadi
sesuatu kebutuhan primer yang setiap orang harus terlibat didalamnya kalau tidak
mau keluar dari pergaulan masyarakat dunia, tetapi pemanfa’aatn teknologi
informasi dan komunikasi ini tidak selamanya dimanfa’atkan untuk kesejahtraan,
kemajuan dan peradaban manusia saja di sisi lain teknologi informasi dan
komunikasi ini menjadi suatu senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatan,
seperti marakanya proses prostiutsi, perjudian di dunia maya (internet),
pembobolan ATM lewat internet dan pencurian data-data perusahan lewat
internet, kesemuanya termasuk kedalam penyalahgunaan teknologi informasi dan
kumunikasi, atau lebih tepatnya kejahatan penyalahgunaan transaksi elektronik.
Itulah alasannya pemertintah indonesia menggesahkan UU ITE(Informasi dan
Informasi elektronik) untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara
luas dan tearah, demi terciptanya masyrakat elektronik yang selalu menerapkan
moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupanya.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang di telah di paparkan di atas, maka
peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:
1. Seberapa efektifkah UU ITE untuk mengatur penggunaan teknologi
informasi dan kumunikasi di indonesia?
1
2. Seberapa besar pengaruh UU ITE bagi kegiatan transaksi elektonik dan
informasi?
3. Seberapa efektifkah sosialisasi UU ITE pada masyarakat luas?
4. Seberapa seriuskah pemerintah indonesia menegakan UU ITE?
5. Bagaiaman sikap dari penyedia layanan teknologi informasi dan kumunikasi
pada UU ITE?
6. Apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mendukung UU ITE?
I.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini adalah untuk:
1. Mengetahui keefektifan UU ITE mengatur penggunaan teknologi
informasi dan kumunikasi di indonesia.
2. Mengetahui pengaruh UU ITE bagi kegiatan transaksi elektonik dan
informasi
3. Mengetahui efektifkah sosialisasi UU ITE pada masyarakat luas.
4. Mengetahui sikap dari penyedia layanan teknologi informasi dan
kumunikasi pada UU ITE.
5. Mengetahui partisipasi masyarakat untuk mendukung UU ITE.
6. Mengetahui pemahaman masyarakat mengenai UU ITE?
7. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan, Sosial,
Budaya dan teknologi (PLSBT).
I.4 Metodologi Penelitian
1. Melalui angket / kuisioner
Alasan pemilihan metodologi angket / kuisioner karena metodologi
angket mampu memahami situasi-situasi yang rumit, memungkinkan
melihat dan memahami sendiri prilaku dan kejadian yang sebenarnya
terjadi di lapangan karena objek yang kita teliti dapat langsung menuliskan
apa yang ada dalam pikirannya lansung pada lembaran kuisioner” .
Peneliti melakukan pengamatan terhadap situasi riil dan aktual
mengenai indikator penerapan UU ITE, apakah UU ini sudah
dipublikasikan dengan baik dan apa tanggapan masyarakat tentang
2
diberlakukannya UU ini. Tujuan mengadakan metodologi kuisioner
adalah untuk mendapatkan landasan yang menguatkan latar belakang studi
lapangan.
2. Interview
Interview atau wawancara yaitu teknis dalam upaya menghimpun
data yang akurat untuk melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu,
yang sesuai dengan data (Bachtiar, 1997:72). Wawancara yang dilakukan
bersifat tidak resmi dan melaui pembicaraan yang bebas yang tidak
terkendali pada pertanyaan yang disodorkan oleh peneliti dan sifatnya
berjalan bebas, leluasa apa adanya. (Faisal, 1990:63).
Adapun yang diwawancarai adalah:
1) Kepala Direktorat TIK UPI,
2) Teknisi UPINET, dan
3) Para penjaga warnet.
Tujuan menggunakan teknik wawancara adalah agar peneliti
mendapatkan pembenar dan penguat terhadap data-data yang didapatkan
melaui dokumentasi dan kegiatan lapangan dengan cara membandingkan
hasil berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan.
3. Teknik Analisa dan Interpretasi Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam satu pola, bidang dan satuan uraian dasar.
Pengamatan ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan
induktif artinya data ditafsirkan berdasarkan konteksnya dan berangkat
dari fakta, data empiris dan informasi untuk membangun suatu teori.
Selanjutnya peneliti mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan
yang dapat dikekelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat
dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
4. Jadwal studi lapangan:
Teknik pengumpulan data dan materi nara sumber alokasi waktu
1. Wawancara
a) Penggunaan UU ITE sudah diterapkan
b) Bentuk penerapan UU ITE
3
c) Tanggapan mengenai isi UU ITE
d) Cara memaksimalkan UU ITE
e) Keuntungan dan kerugian UU ITE
f) Maintenance data
g) Penggunaan software asli
2. Metode kuesioner
4
BAB II
KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI
2. 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang
berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia.
Pengertian dalam undang-undang :
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
5
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik
oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik
atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang
dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi
Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status
subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan
oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi
sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit
Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk
oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah
dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan
dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait
dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik,
atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan
penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang
berdiri sendiri atau dalam jaringan.
6
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi
di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui
Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi
melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat
unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga
negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan
persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh
Presiden.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai
perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,
baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur
berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE
mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada
umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik
dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.
Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun
oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh
Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen
Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama
dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan
7
RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim UI menamai
naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik.
Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali
oleh Tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah),
sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana disahkan oleh DPR.
2. 2 Kronologis perjalanan UU ITE:
Perjalanan UU ITE memerlukan waktu yang lama (5 tahun). Hal ini menyebabkan
UU ITE menjadi sangat lengkap karena RUU ITE telah melalui banyak
pembahasan dari banyak pihak. Sehingga konsultan yang disewa oleh
DEPKOMINFO pun menilai bahwa UU ITE ini terlalu ambisius karena Indonesia
adalah negara satu-satunya di dunia yang hanya mempunyai satu Cyber Law
untuk mengatur begitu luasnya cakupan masalah dunia Cyber, sementara negara
lain minimal memiliki tiga Cyber Law. Namun Bapak Cahyana sebagai pemateri
malah bersyukur dengan keadaan ini.
Beliau menjelaskan lebih lanjut kondisi nyata di lapangan, betapa berbelitnya
proses pengesahan suatu RUU di DPR. Sehingga bagi Indonesia lebih baik
memiliki satu Cyber law saja sehingga DEPKOMINFO lebih leluasa menindak
lanjuti UU ITE dengan membuat Peraturan Pemerintah yang masing-masing
mengatur hal-hal yang lebih detail.
2. 3 Latar belakang Indonesia Memerlukan UU ITE
Latar belakang Indonesia memerlukan UU ITE karena:
1. Hampir semua Bank di Indonesia sudah menggunakan ICT. Rata-rata
harian nasional transaksi RTGS, kliring dan Kartu Pembayaran di
Indonesia yang semakin cepat perkembangannya setiap tahun
2. Sektor pariwisata cenderung menuju e-tourism ( 25% booking hotel sudah
dilakukan secara online dan prosentasenya cenderung naik tiap tahun)
3. Trafik internet Indonesia paling besar mengakses Situs Negatif, sementara
jumlah pengguna internet anak-anak semakin meningkat.
4. Proses perijinan ekspor produk indonesia harus mengikuti prosedur di
negera tujuan yang lebih mengutamakan proses elektronik. Sehingga
8
produk dari Indonesia sering terlambat sampai di tangan konsumen negara
tujuan daripada kompetitor.
5. Ancaman perbuatan yang dilarang (Serangan (attack), Penyusupan
(intruder) atau Penyalahgunaan (Misuse/abuse)) semakin banyak.
2. 4 Cakupan materi UU ITE
1. Asas dan Tujuan
2. Informasi, Dokumen & Tanda Tangan Elektronik
3. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
4. Transaksi Elektronik
5. Nama Domain, HKI, Perlindungan Hak Pribadi
6. Perbuatan Yang Dilarang
7. Penyelesaian Sengketa
8. Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
9. Penyidikan
10. Ketentuan Pidana
2. 5 Tindak lanjut UU ITE (Rancangan PP)
1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Psl 10 UU ITE)
2. Tanda Tangan Elektronik (Psl 11 UU ITE)
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Psl 13 UU ITE)
4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Psl 16 UU ITE)
5. Transaksi Elektronik (Psl 17 UU ITE)
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Psl 22 UU ITE)
7. Pengelola Nama Domain (Psl 24 UU ITE)
8. Lawful Interception (Psl 31 UU ITE)
9. Lembaga Data Strategis (Psl 40 UU ITE)
9
2. 6 Manfaat pelaksanaan UU ITE:
1. Transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya
mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan
manfaat potensi ekonomi digital dan kesempatan untuk menjadi
penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. E-tourism mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus
memaksimalkan potensi pariwisata indonesia dengan mempermudah
layanan menggunakan ICT.
3. Trafik internet Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan
bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan potensi akses internet
indonesia dengan konten sehat dan sesuai konteks budaya indonesia
4. Produk ekspor indonesia dapat diterima tepat waktu sama dengan produk
negara kompetitor. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi
kreatif bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain
10
BAB III
PEMBAHASAN
Pada Bab ini, penulis akan membahas tentang UU ITE terutama bagaimana
penerapan, sosialisasi, dan pengaruhnya di dunia maya berdasarkan hasil survey
dan kajian pustaka yang telah penulis lakukan.
III.1 Efektifitas UU ITE Terhadap Tekonologi Informasi
Bila dilihat dari content UU ITE, semua hal penting sudah diakomodir dan
diatur dalam UU tersebut. UU ITE sudah cukup komprehensif mengatur informasi
elektronik dan transaksi elektronik. Mari kita lihat beberapa cakupan materi UU
ITE yang merupakan terobosan baru. UU ITE yang mana mengakui Tanda
Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan
konvensional (tinta basah dan materai), alat bukti elektronik diakui seperti alat
bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP, Undang-undang ITE berlaku untuk
setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah
Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia;
penyelesaian sengketa juga dapat diselesaiakan dengan metode penyelesaian
sengketa alternatif atau arbitrase. Setidaknya akan ada sembilan Peraturan
Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU ITE, sehingga UU ini dapat berjalan
dengan efektif.
III.1.1 Bidang Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik
Keefektifan dalam pengaturan dokumen elektonik yang dibuat,
baik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan, ataupun disimpan dalam
bentuk analog, digital, elekromagnetik, optikal atau sejenisnya.
III.1.2 Bidang Transaksi Elektronik
Optimalisasi pengawasan dimana perbuatan hukum yang dilakukan
dengan komputer, jaringan atau media elektronik lainnya.
III.1.3 Bidang Tanda Tangan Elektronik
UU ITE sangat membantu sekali dalam Transaksi Elektronik,
karena sangat erat kaitannya dengan penyajian data/informasi yang
absah.
III.1.4 Bidang Penyelenggaraan Sertifikat
11
Sebagai badan hukum yang dipercaya untuk menyelenggarakan
sertifikasi, serta memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik
III.1.5 Bidang HAKI
Karya Intelektual yang dikemas dalam informasi/ dokumen
elektronik dimana didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan
Intelktual dengan peraturan UU (Pasal 25)
III.1.6 Bidang Data Privacy
Adanya penjaminan pengakuan/persetujuan dalam penggunaan hak
privacy seseorang.
III.1.7 Bidang Ketentuan Pidana/Perbuatan Dilarang
Pengaturan serta dipersempitnya perbuatan serta kegiatan melawan
hukum yang dilakukan dengan transaksi elktronik
III.1.8 Bidang Illegal Access
Kesengajaan ataupun tidak dalam mengakses komputer/sistem
elektronik, mencuri, menorobos, atau melampui diluar hak yang
legal
III.1.9 Bidang Penyadapan Illegal
Dengan ini, tidak semua orang/ lembaga bebas menyadap ataupun
intersepsi suatu informasi, dimana terdapat peraturan yang harus
dipenuhi sebelum penyadapan dilakukan
III.1.10 Bidang Gangguan Data
Setiap orang yang sengaja merubah, menambah, merusak ataupun
menghilangkan, akan terjaring dengan adanya UU ITE yang
mengatur data interference/gangguan data
III.2 Dampak UU ITE bagi Kegiatan Transaksi Elektronik
III.2.2 Gambaran Umum
UU ITE yang disahkan DPR pada 25 Maret lalu menjadi bukti
bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam
membuat peranti hukum di bidang cyberspace law. Menurut data
Inspektorat Jenderal Depkominfo, sebelum pengesahan UU ITE,
Indonesia ada di jajaran terbawah negara yang tak punya aturan
soal cyberspace law. Posisi negeri ini sama dengan Thailand,
Kuwait, Uganda, dan Afrika Selatan.
12
Tentu saja posisi itu jauh berada di belakang negara-negara Eropa
dan Amerika Serikat. Bahkan beberapa negara berkembang
lainnya, seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Singapura,
mendahului Indonesia membuat cyberspace law. Tak
mengherankan jika Indonesia sempat menjadi surga bagi kejahatan
pembobolan kartu kredit (carding).
III.2.3 Pengaruh UU ITE
Sekarang kita tahu maraknya carding atau pencurian kartu kredit di
internet berasal dari Indonesia, hal ini memungkinan Indonesia
dipercaya oleh komunitas ”trust” internasional menjadi sangat
kecil sekali. Dengan hadirnya UU ITE, diharapkan bisa
mengurangi terjadinya praktik carding di dunia maya. Dengan
adanya UU ITE ini, para pengguna kartu kredit di internet dari
negara kita tidak akan di-black list oleh toko-toko online luar
negeri. Sebab situs-situs seperti www.amazon.com selama ini
masih mem-back list kartu-kartu kredit yang diterbitkan Indonesia,
karena mereka menilai kita belum memiliki cyber law. Nah,
dengan adanya UU ITE sebagai cyber law pertama di negeri ini,
negara lain menjadi lebih percaya atau trust kepada kita.
Dalam Bab VII UU ITE disebutkan: Perbuatan yang dilarang pasal
27-37, semua Pasal menggunakan kalimat, ”Setiap orang... dan
lain-lain.” Padahal perbuatan yang dilarang seperti: spam,
penipuan, cracking, virus, flooding, sebagian besar akan dilakukan
oleh mesin olah program, bukan langsung oleh manusia. Banyak
yang menganggap ini sebagai suatu kelemahan, tetapi ini bukanlah
suatu kelemahan. Sebab di belakang mesin olah program yang
menyebarkan spam, penipuan, cracking, virus, flooding atau
tindakan merusak lainnya tetap ada manusianya, the man behind
the machine. Jadi kita tak mungkin menghukum mesinnya, tapi
orang di belakang mesinnya.
13
III.2.4 Beberapa Hal Mendasar Yang Berubah Pada Masayarakat
Sejauh ini, adanya UU ITE setidaknya merubah cara masyrakat
dalam melakukan transaksi elektronik, diantaranya:
Pengaksesan Situs Porno/Kekerasan/Narkoba
Transaksi yang diperkuat dengan Tanda tangan Elektronik
Penyampaian pendapat dalam dunia maya
Penyebaran file/konten berbahaya (Virus,Spam dll.)
Pengajuan HAKI terhadap informasi/dokumen elektronik,
demi keterjaminan hak.
Blog/Tulisan mengandung isi berbau SARA
Pengaksesan Illegal, serta pemakaian software illegal
Sedikit ulasan dari point diatas, mengacu pada pasal 27-37,
hanya akan ditangkap ”Orang Yang Menyebar Virus.” Tapi
tampaknya bukan pembuat virus. Logikanya sederhana, virus tak
akan merusak sistem komputer atau sistem elektonik, jika tidak
disebarkan melalui sistem elektronik. Artinya, bahwa jika sampai
virus itu disebarkan, maka si penyebar virus itu yang akan
dikenakan delik pidana. Tentu hal ini harus dibuktikan di
pengadilan bahwa si penyebar virus itu melakukan dengan sengaja
dan tanpa hak.
III.3 Keseriusan Pemerintah dalam Menegakkan UU ITE
Sesuai dengan catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia, kejahatan dunia cyber hingga pertengahan 2006 mencapai
27.804 kasus. Itu meliputi spam, penyalahgunaan jaringan teknologi
informasi, open proxy (memanfaatkan kelemahan jaringan), dan carding.
Data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) menunjukkan, sejak
tahun 2003 hingga kini, angka kerugian akibat kejahatan kartu kredit
mencapai Rp 30 milyar per tahun. Hal ini tentunya mencoreng nama baik
Negara, serta hilangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
Untuk itulah pemerintah perlu serius menanganani Transaksi
Elektronik yang sudah merambah berbagai aspek kehidupan bernegara.
14
III.3.1 Langkah Pemerintah dalam Menegakkan UU ITE
Setelah diluncurkan UU ITE, untuk mencegah agar produk hukum
ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
dalam memahami cakupan materi dan dasar filosofis, yuridis serta
sosiologis dari UU ITE ini, Departemen Komunikasi dan Informatikan
akan melakukan kegiatan diseminasi informasi kepada seluruh
masyarakat, baik lewat media, maupun kegiatan sosialisasi ke daerah-
daerah. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya dengan menkampanyekan internet sehat lewat media,
membagikan software untuk memfilter situs-situs bermuatan porno dan
kekerasan.
III.3.2 Keterbatasan Pemerintah Dalam Menangani UU ITE
Untuk sekarang ini, kita belum bisa menilai apakah UU ITE ini ”kurang”.
Kita butuh waktu untuk melihat penegakannya nanti. Yang pasti, beberapa
hal yang belum secara spesifik diatur dalam UU ITE, akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah, juga peraturan perundang-undangan lainnya. Secara
keseluruhan, UU ITE telah menjawab permasalahan terkait dunia aktivitas/
transaksi di dunia maya, sebab selama ini banyak orang ragu-ragu
melakukan transaksi elektronik di dunia maya karena khawatir belum
dilindungi oleh hukum. Hal yang paling penting dalam kegiatan transaksi
elektronik, adalah diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat bukti
yang salah dalam proses hukum. Jadi seluruh pelaku transaksi elektronik
akan terlindungi.
Pada Pasal 31 ayat (3) UU ITE mengatur lawful interception,
tatacara Lawful Interception akan diatur secara detil dalam Peraturan
Pemerintah tentang Lawful Interception. Intinya bahwa penegak hukum
harus mengajukan permintaan penyadapan kepada operator
telekomunikasi, atau internet service provider yang diduga menjadi sarana
komunikasi dalam tindak kejahatan. Jadi permintaan intersepsi tidak
dilakukan kepada Depkominfo.
15
III.3.3 Sosialisasi UU ITE pada Masyarakat
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Mohammad Nuh
mengatakan, saat ini masih terjadi kesalahpahaman dari masyarakat bahwa
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sekadar untuk
blocking situs porno, padahal substansinya melingkupi seluruh transaksi
berbasis elektronik yang menggunakan komputer.Sehingga pihaknya terus
berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE.
Gambar.1 Sosialisai UU ITE
III.3 Tanggapan Masyarakat Terhadap UU ITE
Secara umum masyarakat memandang UU ITE hanya sebagai
formalitas sesaat, yang mana peraturan dan perundang-undang yang
disusun, hanya berlaku jika ada kasus yang mencuat.
Dalam kehidupan sehari-hari baik masyarakat umum ataupun
kaum terpelajar tidak sepenuhnya mematuhi atau mengindahkan UU ITE
ini, terbukti dengan masih tingginya tingkat pelanggaran cyber, penipuan,
ataupun pengaksessan situs porno.
“Kasus `cyber crime` di Indonesia adalah nomor satu di dunia,”
kata Brigjen Anton Taba, Staf Ahli Kapolri, dalam acara peluncuran buku
Panduan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di Jakarta
16
III.5 Hasil Penelitian
III.5.1 Angket / kuisioner
Judul:Pengaruh Penerapan Uu Ite Terhadap Kegiatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
1. Apakah anda mengetahui tentang UU ITE ?
a. Ya b. Tidak c. Ragu-ragu
2. Apakah singkatan dari UU ITE ?
a. Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik
b. Undang-undang Industri & Teknologi Elektonik
c. Tidak tahu
3. Apakah anda sudah menerapkan UU ITE dalam kehidupan sehari-hari ?
a. Sudah b. Belum c. Tidak peduli
4. Menurut anda, apakah UU ITE berpengaruh terhadap kegiatan anda di
dunia maya (Berinternet)?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
5. Anda merasa terhambat dan terbatasi dengan adanya UU ITE?
a. Ya b. Tidak c. Tidak peduli
6. Menurut anda sosialisasi UU ITE terhadap masyarakat sangat kurang?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
7. Sejauh ini apakah UU ITE perlu dikembangkan lagi?
a. Ya b. Tidak c. Tidak peduli
8. Apakah sulit bagi anda memperoleh informasi tentang UU ITE?
a. Ya b. Tidak c. Tidak peduli
9. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran UU ITE, seperti membuka
situs porno, menjelek-jelekan orang di facebook, atau penyalahgunaan
email dll.?
a. Sering b. Jarang c. Tidak pernah
10. Apakah kasus pada Mulyasari terdakwa pencorengan nama baik salah satu
Rumah Sakit merupakan pelanggaran UU ITE?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
11. Menurut anda penyadapan yang dilakukan KPK di waktu yang lalu
merupakan pelanggaran UU ITE?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
17
12. Menurut anda adakah tindak lanjut pemerintah terhadap penegakkan UU
ITE di Indonesia ?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
13. Apakah anda setuju dengan pengesahan UU ITE?
a. Ya b. Tidak c. Tidak peduli
14. Menurut anda apakah ada pengaruh UU ITE terhadap penyempitan ruang
gerak tindak kejahatan di dunia maya?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
15. Apakah Depkominfo selaku departemen resmi pemerintah yang khusus
menangani masalah teknologi informasi sudah berjalan dengan baik?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu
Laporan Hasil pengisian angket :
Jumlah Responden : 50
Penghitungan data dari pernyataan yang telah disediakan
No Pernyataan Ya Tidak Tidak tahu
1. Apakah anda mengetahui tentang UU ITE. 8 30 12
2. Apa singkatan dari UU ITE. 28 6 16
3. Apakah anda sudah menerapkan UU ITE
dalam kehidupan sehari-hari.
3 43 4
4. Apakah UU ITE berpengaruh terhadap
kegiatan anda di dunia maya.
29 10 11
5. Anda merasa terhambat dan terbatasi dengan
adanya UU ITE.
16 28 6
6. Apakah sosialisasi terhadap UU ITE sangat
kurang.
32 11 5
7. Sejauh ini apakah UU ITE perlu
dikembangkan lagi.
31 12 6
8. Apakah sulit memperoleh informasi tentang
UU ITE
35 11 4
9. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran
UU ITE.
7 26 17
10. Apakah kasus pada Mulyasari merupakan 7 36 7
18
pelnggaran terhadap UU ITE.
11. Apakah penyadapan yang dilakukan KPK
termasuk pelanggaran UU ITE.
5 35 9
12. Adakah tindak lanjut pemerintah terhadap
penegakan UU ITE.
14 11 25
13. Apakah anda setuju dengan pengesahan UU
ITE.
27 14 9
14. Apakah ada pengaruh UU ITE terhadap
penyempitan ruang gerak tindak kejahatan
didunia amya.
31 11 8
15. Apakah DEKOMINFO sudah berjalan dengan
baik.
4 27 19
Kesimpulan
Berdasarkan perolehan data yang kami dapatkan dari pengisisan
angket, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. 30 dari 50 responden tidak mengetahui tentang UU ITE dan 12 nya ragu-
ragu. Berarti sangat minim masyarakat yang mengetahui tentang
diberlakukannya UU ITE tersebut.Hal ini disebabkan banyaknya
masyarakat yang tidak peduli terhadapdiberlakukannya UU ini,
sosialisasi yang tidak maksimal juga menjadi faktor penghambat
perkembangannya di masyarakat. Pada materi selanjutnya penulis akan
membahas tentang keefektivan UU ini dan faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya.
2. 43 dari 50 responden juga menjawab UU ITE tidak berpengaruh
terhadap kegiatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Padahal isi dari
UU ITE seharusnya dapat merubah dan membawa dampak positif bagi
masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan jawaban responden
tentang pengaruh UU ITE terhadap aktivitas mereka di dunia maya.
3. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan no.8 dapat ditarik kesimpulan
semua ketidaktahuan dan ketidak pedulian ini ternyata disebabkan
sulitnya memperoleh informasi tentang UU ITE.
4. Setelah penulis menyampaikan contoh-contoh dari pelangaran UU ITE
seperti: membuka situs porno, menjelek-jelekkan orang di facebook dan
19
penyalah gunaan email, ternyata responden juga jarang melekukan
pelanggaran terhadap UU ini tetapi ada juga responden yang melakukan
pelanggaran. Hal ini akan penulis bahas lagi pada materi selanjutnya.
5. Para responden tidak setuju kasus-kasus terhadap pelangggaran UU ITE
seperti kasus Mulyasari dan penyadapan yang dilakukan oleh KPK
termasuk pelanggaran UU ITE. Hai ini disebabkan sosialisasi UU ITE
yang tidak efektif.
6. Pada umunya responden menyetujui dengan disahkannya UU ITE
karena hai ini adalah bentuk penyempitan ruang gerak kejahatan di dunia
maya tetapi mereka tidak peduli terhadap tindak lanjut pemerintah
sehubungan dengan diberlakukannya UU ini. Tugas DEKOMINFO
selaku departemen khusus yang menangani masalah teknologi belum
berjalan baik.
7. Inti dari kesimpulan dalam pengisian angket tersebut adalah dalam
pelaksanaannya UU ITE belum efektif dan banyak aspek yang harus
diperbaiki dan dimaksimalkan lagi. Oleh karena itu pemerintah dan
masyarakat harus bekerja sama dengan baik agar tercipta sebuah
keputusan yang bijak agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
III.5.2 Wawancara
a. DIREKTORAT TIK dan tekhnisi di UPINET
Setelah penulis melakukan wawancara kepada kepala DIREKTORAT TIK
dan teknisi di UPINET, maka penulis menarik kesimpulan:
1. Penerapan UU ITE di UPINET selaku pusat Teknologi dan Informasi
di UPI sudah mulai diterapkan tetapi belum maksiamal. Dalam hai ini,
sudah mengikuti aturan-aturan UU ITE.
2. Mengenai isi UU ITE seperti: larangan situs-situs pornografi dan
bentuk-bentuk pelanggaran lainnya sudah diterapkan dan sudah
mengarah kepada perbaikan.
3. Untuk memaksimalkan UU ITE pihak direktorat dan teknisi sudah
diterapkan contohnya dengan membuat software-software khusus.
4. Manfaat UU ITE ( keeuntunagan dan kerugian ) belim dapat dirasakan
bagi direktorat karena UPINET merupakan pusat pelayanan
mahasiswa bukan untuk usaha industri.
20
5. Publikasi UU ITE di UPINET belim diterapkan, belum ada web-webn
khusussebagai media publikasi bagi mahasiswa. Proses publikasi baru
sebatas pengetahuan untuk pegawai UPINET.
b. Penjaga WARNET
1. Sebagian besar, tidak mengetahui adanya UU ITE yang mengatur
tentang pemanfaatan teknologi informasi.
2. Pada umumnya UU ITE tidak disosialisasikan dengan baik
3. Ada atau tidaknya UU ITE tidak mempengaruhi mahasiswa/public
dalam berinternet.
4. Adanya pemblokiran terhadap situs porno atau konten illegal tidak
berpengaruh terhadap pemasukan pihak warnet.
5. Masyarakat menganggap bahwa UU ITE hanya sebatas
pemblokiran situs porno dan pencemaran nama baik.
6. Software illegal tanpa lisensi dianggap wajar dengan alasan terlalu
mahal dan demi pendidikan.
21
III.5.3 Dokumentasi
22
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil studi lapangan “Pengaruh Penerapan UU ITE terhadap
Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Pada 25 Maret 2008, DPR telah mengesahkan rancangan Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengesahan
ini merupakan sesuatu yang menggembirakan dan telah ditunggu-
tunggu oleh banyak pihak untuk keluar dari pengucilan dunia
internasional. Sayangnya, masyarakat terlalu terfokus pada
larangan atas pornografi internet dalam UU ITE sehingga
melupakan esensi dari UU ITE itu sendiri. Sebagai sebuah produk
hukum, UU ITE merupakan suatu langkah yang amat berani
dengan memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang
selama ini kerap menimbulkan polemik.
2. Dampak UU ITE :
a.Dampak positif:
Transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat
pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Masyarakat
harus memaksimalkan manfaat potensi ekonomi digital dan
kesempatan untuk menjadi penyelenggara Sertifikasi
Elektronik dan Lembaga Sertifikasi Keandalan.
E-tourism mendapat perlindungan hukum. Masyarakat
harus memaksimalkan potensi pariwisata indonesia dengan
mempermudah layanan menggunakan ICT.
Trafik internet Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk
kemajuan bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan
potensi akses internet indonesia dengan konten sehat dan
sesuai konteks budaya indonesia
Produk ekspor indonesia dapat diterima tepat waktu sama
dengan produk negara kompetitor. Masyarakat harus
23
memaksimalkan manfaat potensi kreatif bangsa untuk
bersaing dengan bangsa lain.
b.Dampak negatif:
Isi sebuah situs tidak boleh ada muatan yang melanggar
kesusilaan. Kesusilaan kan bersifat normatif. Mungkin situs
yang menampilkan foto-foto porno secara vulgar bisa jelas
dianggap melanggar kesusilaan. Namun, apakah situs-situs
edukasi AIDS dan alat-alat kesehatan yang juga ditujukan
untuk orang dewasa dilarang? Lalu, apakah forum-forum
komunitas gay atau lesbian yang (hampir) tidak ada
pornonya juga dianggap melanggar kesusilaan? Lalu,
apakah foto seorang masyarakat Papua bugil yang
ditampilkan dalam sebuah blog juga dianggap melanggar
kesusilaan?
Kekhawatiran para penulis blog dalam mengungkapkan
pendapat. Karena UU ini, bisa jadi para blogger semakin
berhati-hati agar tidak menyinggung orang lain,
menjelekkan produk atau merk tertentu, membuat tautan
referensi atau membahas situs-situs yang dianggap ilegal
oleh UU, dll. Kalau ketakutan menjadi semakin berlebihan,
bukanlah malah semakin mengekang kebebasan
berpendapat
Seperti biasa, yang lebih mengkhawatirkan bukan UU-nya,
tapi lebih kepada pelaksanaannya. Semoga saja UU ini tidak
menjadi alat bagi aparat untuk melakukan investigasi
berlebihan sehingga menyentuh ranah pribadi. Karena
seperti Pak Nuh bilang, UU ini tidak akan menyentuh
wilayah pribadi. Hanya menyentuh wilayah yang bersifat
publik. Itu kan kata Pak Nuh. Kata orang di bawahnya
(yang mungkin nggak mengerti konteks) bisa diinterpretasi
macam-macam.
24
3. Disamping banyak manfaat yang dirasakan namun masih banyak
masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang UU ini
bahkan ada yang sama sekali tidak peduli. Pemerintah harus lebih
mengembangkan dan mensosialisasikan UU ITE agar dipahami
dan diterapkan oleh masyarakat.
B. Saran
Perlu dilaksanakan sosialisasi konsep dan penerapan UU ITE secara
menyeluruh, guna terciptanya masyarakat yang mengetahui segala informasi
dan perkembangan tentang undang-undang ini sehingga dapat diterapkan
secara maksimal dalam aplikasi teknologi.
Untuk studi lapangan mengenai Pengaruh Penerapan UU ITE
terhadap Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
selanjutnya, penulis menyarankan agar metode studi diperluas lagi dengan
pengamatan penerapan UU ITE di sekolah-sekolah di kelas, sehingga hasil
analisisnya lebih efektif lagi. Selain itu, sebaiknya angket tidak hanya
ditujukan pada masyarakat awam tetapi juga pada mahasiswa program studi
ilmu komputer dan teknologi informasi dengan pertanyaan- pertanyaan yang
lebih representatif mengenai informasi dan penerapan undang-undang
tersebut.
25
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Pendidikan Indonesia. (2007). Pedoman Penulisan Kariya
Ilmiah. Bandung : Universitas Pendidkan Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. 2008, (Online) (http://www.ri.go.id/, diakses
1 Okt 2009).
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2008, (Online) (http://www.ri.go.id/,
diakses 1 Okt 2009).
UU ITE, Mutlak diperlukan, (Online) (http://jabar.go.id/user/
detail_berita_umum.jsp?id=588, diakses 1 Okt 2009).
Satria Wahono, R. 2008. Analisa UU ITE, (Online)
(http://www.depkominfo.go.id/, diakses 1 OKT 2009).
Soekarna, N. 2001. Dampak Teknologi Informasi. Makalah disajikan
dalam seminar sehari tentang Dampak Teknologi Informasi Ditinjau dari Sisi
Pendidikan dan Kriminalitas di Bogor, Oktober 2001.
Wardiana, W. 2006. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia,
(Online) (http://www.depkominfo.go.id/, diakses 1Okt 2009).
26