penerapan kebijakan perundangan bidang transportasi

Biro Hukum dan KSLN – Sekretariat Jenderal

PENERAPAN DAN KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

BIDANG TRANSPORTASI

Oleh :HARY KRISWANTO, SH, DESS

BIRO HUKUM DAN KSLN – SETJEN KEMENHUB

Jakarta , 26 April 2012


KARAKTER TRANSPORTASIKARAKTER TRANSPORTASI

1. High Invest2. High Technology3. High Risk4. International Regulation

Character5. Composite Regulation


Bentuk – Bentuk “Badan Usaha” sebagai penyelenggaraanTransportasi

PEMBINA

PENYEDIA JASA

PENGGUNA JASA

PEMBINAPengaturan : Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, Perencanaan, dan Prosedur serta persyaratanPengendalian : Pemberian Arahan, Bimbingan, Pelatihan, Perizinan, Sertifikasi, serta Bantuan TeknisPengawasan : Audit, Inspeksi, Survei, Pengujian (test), Tindakan Korektif dan Penegakan HukumPENYEDIA JASASetiap orang (orang perorangan atau koorporasi) yang menyediakan jasa.

PENGUNA JASASetiap orang (orang perorangan atau koorporasi) yang menyediakan jasa.

KEGIATAN TRANSPORTASI

Pemerintah

Swasta

Unit Pelaksana

Teknis

Badan Usaha Milik

Negara/Daerah

Badan Hukum Indonesia

Perseorangan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pemerintah sebagai Pembina Organisasi

terpisah, dengan Pemerintah sebagai

Penyedia Jasa, Pemerintah Pada

Penyedia Jasa dalam arti kepemilikan.


TATANAN PER-UU-AN

TRANSPORTASI

NORMA

PERATURAN PEMERINTAH

KRITERIA

STANDAR

PROSEDUR

UNDANG-UNDANG

PERATURAN DIRJEN

PERATURAN MENTERI

PERATURAN DAERAH

PERATURAN GUBERNUR/WALIKOTA/

BUPATI


PEMERINTAHSARANA

PRASARANAANGKUTAN

PENYEDIA JASAPENGGUNA JASA

KEAMANAN KESELAMATAN

PELAYANANPELAYANAN

PELAYANAN PELAYANAN

UNDANG – UNDANG TRANSPORTASI


PENYEMPURNAAN REGULASI BIDANG TRANSPORTASI

1. UU NO. 23/2007 TTG PERKERETAAPIAN2. UU NO. 17/2008 TTG PELAYARAN3. UU NO. 1/2009 TTG PENERBANGAN4. UU NO. 22/2009 TTG LLAJ

1. Pemisahan tugas dan fungsi Regulator dan Operator;

2. Penghapusan Monopoli;3. Peningkatan Keamanan,

Keselamatan dan Pelayanan;4. Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas SDM;5. Otonomi Daerah;6. Peningkatan peran serta

swasta dan masyarakat7. Kelestarian Lingkungan

PARADIGMA BARU


PERUBAHAN UNDANG – UNDANG DI BIDANG TRANSPORTASI

Biro Hukum dan KSLN – Sekretariat JenderalPENYEMPURNAAN REGULASI BIDANG TRANSPORTASI

UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN;

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN ;2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KENAVIGASIAN;3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI

PERAIRAN;4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN MARITIM;5. RPP PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COST GUARD) telah disampaikan

kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mohon penetapan Presiden RI;6. 2 (dua) RPP masih dalam pembahasan peharmonisasian di Kementerian Hukum

dan HAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Direncanakan 9 (Sembilan) RPP : 1.RPP PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mohon penetapan Presiden RI;2.8 (delapan) RPP masih dalam pembahasan

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS;

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;

3. RPP TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ, dan RPP KENDARAAN masih dalam pembahasan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM;

4. 8 (delapan) RPP masih dalam pembahasan intern

PELAKSANAAN 4 (EMPAT) UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA;

2. RPP PENYELENGGARAAN SDM BIDANG TRANSPORTASI DAN RPP INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI masih dalam pembahasan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM


Undang-Undang No. 23 Th. 2007 Tentang Perkeretaapian

Urusan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) :a.Peraturan Daerah terkait dengan :

1. Rencana induk perkeretaapian Provinsi, Kabupaten/Kota;2. Pembinaan perkeretaapian Provinsi, Kabupaten/Kota.

b.Kewenangan :1. Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai wilayah

administrasi.2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai wilayah

administrasi.3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai wilayah administrasi.4. Izin Usaha Sarana Perkeretaapian Umum sesuai wilayah administrasi.5. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum sesuai wilayah administrasi.6. Izin Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sesuai wilayah

administrasi.7. Izin Pembangunan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sesuai wilayah

administrasi.8. Izin Operasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sesuai wilayah

administrasi.9. Rekomendasi Pembangunan Perkeretaapian Umum sesuai wilayah

administrasi.10. Rekomendasi Pembangunan Perkeretaapian Khusus sesuai wilayah

administrasi.c.Bertindak Penyedia Jasa (Operator) :

1. Prasarana perkeretaapian.2. Sarana perkeretaapian.


Urusan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) :a. Peraturan Daerah :1. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Gubernur;2. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal oleh Bupati/Walikota;3. Penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan;b. Kewenangan :1. Izin pembangunan dan izin operasi pebuhan pengumpan;2. Izin TUKS untuk pelabuhan pengumpan lokal;3. Izin TUKS untuk pelabuhan pengumpan regional;4. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan;5. Rekomendasi penetapan lokasi terminal khusus;6. Rekomendasi reklamasi oleh Gubernur dan Bupati/Walikota;7. Izin angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil

dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota;8. Izin usaha angkutan laut dikeluarkan oleh Gubernur bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah Provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran


9. Izin usaha angkutan laut diterbitkan oleh Bupati/Walikota bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota;

10. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat oleh Gubernur dan/atau Walikota;11. Izin usaha angkutan sungai dan danau oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;12. Izin usaha angkutan penyeberangan oleh Gubernur DKI Jakarta dan

Bupati/Walikota;13. Izin usaha bongkar muat barang oleh Gubernur;14. Izin usaha jasa pengurusan transportasi diberikan oleh Gubernur;15. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan oleh Gubernur;16. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan

angkutan laut;17. Izin usaha tally mandiri oleh Gubernur;18. Izin usaha depo peti kemas oleh Gubernur;19. Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal oleh Bupati/Walikota;20. Izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Lanjutan ….

c. Bertindak sebagai penyedia jasa (operator) : Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Pelabuhan sebagai pengelola jasa kepelabuhanan


Undang-Undang No. 1 Th. 2009 Tentang Penerbangan

Urusan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) :a. Peraturan Daerah terkait dengan :

1. Pembinaaan (pengaturan, pengendalian dan pengawasan) penerbangan sesuai dengan kewenangan;

2. Tarif Jasa Kebandarudaraan Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah

b. Kewenangan :1. Membangun bandar udara khusus;2. Rekomendasi Izin Pembangunan bandar udara khusus;3. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

(heliport);4. Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara;5. Melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal (bersifat sementara)

c. Kewajiban : 1. Menyediakan lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan

keamanan penerbangan serta kompensasi lain dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis;

2. Menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara sesuai kewenangan;

d. Bertindak sebagai Penyedia Jasa (Operator) :1. Unit Penyelenggara bandar udara (penyedia jasa kebandarudaraan);2. Kegiatan angkutan udara bukan niaga


Undang-Undang No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanUrusan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) :

a. Peraturan Daerah terkait dengan :1. Pembinaan :a) penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan angkutan Jalan

sesuai kewenangannya;b) pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan

angkutan umum sesuai kewenangannya.c) pengawasan terhadap pelasksanaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai

kewenangannya2. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota3. Penyusunan Jaringan Lintas dan Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang

tingkat Provinsi, Kab/Kota4. Penetapan kelas jalan untuk jalan Provinsi, Kab/Kota5. Daerah Lingkungan Kerja Terminal di Provinsi, Kab/Kota6. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum7. Penetapan jenis dan penggunaan Kendaraan tidak bermotor sesuai dg

karakteristik dan kebutuhan daerah8. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas untuk

jalan Provinsi, Kab/Kota


9. Penetapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jalan Provinsi, Kab/Kota10. Penetapan Manajemen kebutuhan lalu lintas untuk jalan Provinsi, Kab/Kota11. Penyusunan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor

umum provinsi, Kab/kota sesuai kewenangan12. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi sesuai kewenangannya.

b. Kewenangan : 1. Pengesahan Rancang Bangun Terminal Penumpang dan Angkutan Barang

Provinsi, Kab/Kota.2. Penyediaan Fasilitas Pendukung penyelengaraan Lalu lintas dan angkutan Jalan,

meliputi:a) trotoar;b) lajur sepeda;c) tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi

penyandang cacat dan manula.3. Penyediaan perlengkapan jalan oleh pemerintah provinsi, Kab/kota pada setiap

ruas jalan provinsi, Kab./kota4. Pemeriksaaan pengujian berkala kendaraan bermotor yg dilaksanakan oleh Unit

pelaksana pengujian pemerintah Kab/kota5. Izin penyelenggaraan bengkel umum oleh pemerintah Kab/kota berdasarkan

rekomendasi Kepolisian6. Pengawasan bengkel umum dilaksanakan pemerintah Kab/kota

Lanjutan ….


7. Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jalan provinsi, Kab/Kota

8. Pelaksanaan Manajemen kebutuhan lalu lintas untuk jalan provinsi, Kab/Kota9. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ di Provinsi, Kab/Kota10.Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh

PPNS11.Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek sesuai kewenangannya12.Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sesuai

kewenangan13.Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara

tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yg ditunjuk oleh Pemerintah.

c. Kewajiban :

1. Menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang.2. Menjamin terselenggaranya diklat tenaga mekanik dan diklat pengemudi

Lanjutan ….


STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN


Urusan Pemerintahan Daerah

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

WAJIBPelayanan Dasar

PILIHANSektor

Unggulan

Bidang Perhubungan

Bidang PerhubunganStandar Pelayanan

MinimalStandar Pelayanan

Minimal

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Acuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal


MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN SPM

18

Pemerintah Pusat menyusun SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional; kepentingan nasional; ketentraman dan ketertiban umum; keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat Daerah c.q. Kabupaten/Kota

Pemerintah Propinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memfasilitasi Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM


PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) tanggal 12 Agustus 2011Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

JENIS PELAYANAN INDIKATOR TARGET2010 - 2014

PROVINSIKABUPATEN/

KOTA

LLAJ ASDP LAUT1. Jaringan

Pelayanan2. Jaringan

Prasarana3. Fasilitas

Perlengkapan;4. Pengujian KB;5. Keselamatan6. SDM

1. Jaringan Pelayanan2. Jaringan Prasarana3. Keselamatan4. SDM

RENCANA PEMBANGUNA

N JANGKA MENENGAH

DAERAH (RPJMD)

Pendukung

GUBERNURBUPATI/

WALIKOTA

dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap

STANDAR PELAYANAN

STANDAR OPERASI

STANDAR TEKNIS


1.Tidak mengatur SPM di bidang Perkeretaapian dikarenakan belum siapnya daerah dalam menyelenggarakan perkeretaapian yang memerlukan investasi sangat besar;2.Tidak mengatur SPM di bidang Perhubungan Udara dikarenakan pelayanan transportasi udara tidak mengenal batas wilayah administratif dan sangat tidak ekonomis apabila menempuh jarak antar kabupaten/kota yang hanya berbilang beberapa kilometer.

1.Tidak mengatur SPM di bidang Perkeretaapian dikarenakan belum siapnya daerah dalam menyelenggarakan perkeretaapian yang memerlukan investasi sangat besar;2.Tidak mengatur SPM di bidang Perhubungan Udara dikarenakan pelayanan transportasi udara tidak mengenal batas wilayah administratif dan sangat tidak ekonomis apabila menempuh jarak antar kabupaten/kota yang hanya berbilang beberapa kilometer.

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota


“NSPK”

STANDAR TEKNIS

UNDANG – UNDANG TRANSPORTASI

STANDAR OPERASI

STANDAR PELAYANAN

BLUE PRINT

SISTEM TRANSPORTASI

NASIONAL

RENCANA KERJA TRANSPORTASI

RENCANA STRATEGIS

TRANSPORTASI

TATANAN TRASPORTASI

RENCANA INDUK TRASPORTASI

NASIONAL

UU NO. 32 Th.

2004

PP NO. 38 Th.

2007

STANDAR PELAYANAN MINIMAL“Ketentuan mengenai jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal

PP NO. 65 Th.

2005

PEMBANGUNANPENYELENGGARAA

N

PERBEDAAN NSPK DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL


PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

Menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan(Pasal 9 ayat (1) dan (2))

MENTERI

Pembinaan dan Pengawasan Teknis

(Pasal 12 & Pasal 13)

Petunjuk Teknis SPM Perhubungan (Pasal 12 ayat (4))

Format Laporan Teknis Tahunan

(Pasal 9 ayat (3))

Peraturan Menteri

tersendiri

MENTERI DALAM NEGERI

GUBERNUR

Inspektorat Jenderal

Inspektorat

ProvinsiBUPATI/WALIKOTA

Inspektorat Kabupaten/Kot

a


MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN KAPASITAS

MENTERIMENTERI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

PENGEMBANGAN KAPASITAS

PENGEMBANGAN KAPASITAS

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

BERHASILBERHASIL

TIDAK BERHASIL

TIDAK BERHASIL

PENGHARGAANPENGHARGAAN

SANKSISANKSI

1. SISTEM, 2. KELEMBAGAAN

, 3. PERSONAL, dan4. KEUANGAN(Pasal 14)

1. SISTEM, 2. KELEMBAGAAN

, 3. PERSONAL, dan4. KEUANGAN(Pasal 14)

Pasal 10

Pasal 11


APBD Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

APBN Kementerian Perhubungan

Pasal 15 ayat (1)Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Perhubungan Pasal 15 ayat (2)Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas

PENDANAAN SPM PERHUBUNGAN


SPM Perhubungan Daerah Provinsi

No Jenis Pelayanan Dasar SPM Batas Waktu Pencapaian

Ket

Indikator Nilai

1 Angkutan Jalan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi.

100% 2014 Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.


Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.


Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).


SDM Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.




Ket

Indikator Nilai

2 Angkutan Sungai dan Danau

Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.


Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.


Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.


SDM Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.




Ket

Indikator Nilai

3 Angkutan Penyeberangan

Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan


Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.


Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.


SDM Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.




Ket

Indikator Nilai

4 Angkutan Laut Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan


Jaringan Prasarana Angkutan Laut

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.


Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.


SDM Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.



SPM Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota No Jenis Pelayanan Dasar SPM Batas Waktu

PencapaianKet

Indikator Nilai

1 Angkutan Jalan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75% 2014 Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.


Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.


Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.


Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.




Ket

Indikator Nilai

Angkutan Jalan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.


Sumber Daya Manusia (SDM)

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.


Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.


Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.


Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum


Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota tersebut.




Ket

Indikator Nilai

2 Angkutan Sungai dan Danau

Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.


Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.


Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau.




Ket

Indikator Nilai

Angkutan Sungai dan Danau

Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.



Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau




Ket

Indikator Nilai

3 Angkutan Penyeberangan

Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.


Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran


Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

Tersedianya pelabuhan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan atau trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.




Ket

Indikator Nilai

Angkutan Penyeberangan

Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.



Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota




Ket

Indikator Nilai

4 Angkutan Laut Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.


Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.


Jaringan Prasarana Angkutan Laut

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.




Ket

Indikator Nilai

Angkutan Laut Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas laut dalam Kabupaten/Kota.


SDM Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT



Terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:1.Kejelasan tujuan;2.Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;3.Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;4.Dapat dilaksanakan;5.Kedayagunaan dan kehasilgunaan;6.Kejelasan rumusan; dan7.Keterbukaan.


Perencanaan Peraturan


Terimakasih

penerapan kebijakan perundangan bidang transportasi

Documents