Penerapan Asuransi Syariah

Download Penerapan Asuransi Syariah

Post on 12-Jun-2015

3.215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penerapan Asuransi Syriah di Indonesia beserta segala kendalanya..

TRANSCRIPT

<p>PENERAPAN ASURANSI SYARIAH di INDONESIA</p> <p>OLEH : MUHAMMAD BAYU</p> <p>1</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. LATAR BELAKANG Betapa penting dan besar manfaatnya asuransi dalam masa pembangunan dewasa ini terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari para pemegang polis. Dengan mulai tampak adanya perubahan dalam cara berfikir sebagian besar bangsa Indonesia, dari tradisional ke modern maka tiba saatnya dunia perasuransian di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Kebutuhan manusia akan perlindungan baik itu terhadap dirinya maupun barang-barangnya (asset) sudah semakin besar. Hal inbi dipengaruhi kondisi keamanan di negara kita yang perlu dijaga serta didukung tingginya tingkat pengetahuan manusia. Salah satu produk yang dimiliki manusia adalah asuransi. Perkembangan asuransi sendiri di Indonesia berkembang sangat pesat. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat adanya asuransi. Jika kita memperhatikan konsep asuransi maka hal tersebut jelas dapat memberikan perlindungan lebih pada nasabahnya. Orang yang mengikuti asuransi akan mendapat jaminan atas ganti kerugian barang-barangnya jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan (avengement). Hal ini tidak terlepas dari pengetian asuransi itu sendiri yang mana tercantum dalam pasal 246 KUHD yaitu suatu perjanjian (timbal balik) dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan membayar suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan didirikannya, karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker coorval). 1 Pengertian asuransi juga terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun1</p> <p>H.M.N., HUKUM PERTANGGUNGAN, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, Hal 1.</p> <p>2</p> <p>1992 tentang Perasuransian, yaitu: Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penaggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.2 Berdasarkan perkembangannya, terdapat beberapa jenis asuransi di antara asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Kedua asuransi tersebut sering disebut dengan asuransi non syariah. Selain itu juga terdapat asuransi syariah yang berdasarkan pada hukum Islam. Sebenarnya dalam hukum Islam sendiri masih terdapat pertentangan mengenai halal atau haramnya produk asuransi. Dalam praktek asuransi syariah juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam sehingga batasan antara asuransi non syariah dengan asuransi syariah sangat tipis. Asuransi syariah diharapkan dapat mengatasi</p> <p>pertentangan mengenai halal atau haramnya produk asuransi dan dapat diterapkan di Indonesia tanpa menyalahi syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut maka kelompok kami tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mengangkatnya dalam makalah dengan judul :</p> <p>Penerapan Asuransi Syariah di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006</p> <p>2</p> <p>Pasal 1 ayat 1 Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian</p> <p>3</p> <p>B. RUMUSAN MASALAH 1. Mengapa penerapan asuransi syariah di Indonesia belum sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat islam (masih mengandung unsur asuransi non syariah)?</p> <p>C. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam tentang asuransi. 2. Untuk mengetahui perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi non syariah. D. MANFAAT PENULISAN 1. Bagi masyarakat pada umumnya, diharapkan bisa menambah wawasan tentang asuransi syariah. 2. Bagi nasabah asuransi pada umumnya, diharapkan bisa memberikan pandangan lebih luas tentang keuntungan dan kerugian asuransi syariah dan asuransi non syariah. 3. Bagi pengamat asuransi, diharapkan dapat mengetahui pendapat-pendapat yang ada tentang asuransi non syariah jika dipandang dari sudut hukum Islam. 4. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang asuransi, baik asuransi syariah maupun non syariah.</p> <p>4</p> <p>BAB II PEMBAHASAN 2.1 Asuransi dalam Sudut Pandang Hukum Islam Perkembangan asuransi di Indonesia sudah berjalan dengan sangat pesat dan bahkan sudah memasyarakat di Indonesia. Diperkirakan juga banyak umat Islam terlibat di dalamnya. Di kalangan umat Islam, ada anggapan bahwa asuransi non syariah yang banyak berkembang tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Allahlah yang menentukan segala-galanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya. (Q.S HUd : 6). dan siapa (pula) yang memberikan rezekinya kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? (Q.S. An-Naml : 64). Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhlukmakhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya (Q.S. Al-Hijr : 20). Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkiannya. Melibatkan diri ke dalam asuransi, adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihad, yaitu masalah yang</p> <p>5</p> <p>mungkin masih diperdebatkan dan tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari. Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu: 1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya (termasuk asuransi jiwa). Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqii (Mufti Yordania), Yusuf Qadhawi dan Muhammad Bakhil Al-MuthI (Mutfti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah: Asuransi sama dengan judi. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti. Asuransi mengandung unsur riba/renten. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. 2. Asuransi non syariah diperbolehkan Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pemegang Kitab Al-Muamallha A-Hadistah Wa Ahkamuha). Mereka beralasan:</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>Tidak ada nash (Al-Quran dan Sunnah) yang melarang adanya asuransi.</p> <p>-</p> <p>Ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak Saling menguntungkan kedua belah pihak Asuransi dapat menaggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan</p> <p>-</p> <p>Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil) Asuransi termasuk koperasi (Syirkah TaAwuniyah) Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti Taspen</p> <p>3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Kairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula halnya dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syuhbat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat ada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar. Sekiranya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Jalan alternatif baru yang ditawarkan, adalah asuransi menurut ketentuan agama Islam atau yang dikenal dengan asuransi</p> <p>7</p> <p>syariah. Dalam keadaan begini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi Muhammad SAW: Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu</p> <p>(berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu. Sebagian para ahli syariah menyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem makalahnya mendefinisikan takaful dengan at taknim, at taawun atau at takaful (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadilah kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing aggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk pkm keuntungan untuk dirinya sendiri. Di sini sifat yang paling menonjol adalah tolongmenolong seperti yang diajarkan Islam. 2.2 Perbedaan antara asuransi non syariah dan asuransi syariah Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi non syariah, diantaranya adalah: 1. Akad asuransi non syariah adalah akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. 2. Akad asuransi ini adalah akad muawadhah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.</p> <p>8</p> <p>3. Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil. 4. Akad asuransi ini adalah akad idzan (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Sedangkan, asuransi syariah memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudhorobah bukan riba. 2. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan, dan kalau ada imbalan, sesunguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama). 3. Dalam asuransi syariah tidak ada piha yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah seperti dalam asuransi takaful. 4. Akad asuransinya syariah bersih dan gharar dan riba. 5. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Suatu asuransi diperbolehkan mencari syarI jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu, prinsip-prinsip</p> <p>9</p> <p>dasar dalam asuransi syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatanm dengan tidak urang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil nudhorobah bukan riba. 2. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah seperti dalam asuransi takaful. 3. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. 4. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Suatu asuransi diperbolehkan secara syari jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu, prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman, Dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. 2. Asuransi syariat tidak bersifat muawadhoh, tetapi tabarru atau mudhorobah. 3. Sumbangan (tabarru) sama dengan hibah (pemberian). Oleh karena itu, haram hukumnya bila ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.</p> <p>10</p> <p>4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan. 5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapa imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah. 6. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syari. Dibandingkan asuransi non syariah, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, diantaranya: 1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi non syariah, maka hal itu tidak mendapat perhatian. 2. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain, yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi non syariah bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan). 3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil</p> <p>(mudharobah). Sedangkan pada asuransi non syariah, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor...</p>