penerapan anti pencucian uang dan p encegahan · pdf fileundang-undang tentang tindak pidana...

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Liabilitas danModalPenerapan Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorismebagi Bank

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/

Tim Penyusun Ramlan Ginting

Chandra Murniadi Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul

Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi Wirza Ayu Novriana

Anggayasti Hayu Anindita Tresna Kholilah Aprilia Anjarsari

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021 29817321 Fax.: 021 2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Liabilitas dan Modal

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank

mailto:[email protected]

Liabilitas dan Modal Anti Pencucian Uang

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi

Hal. i – v Rekam Jejak Regulasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank

Hal. vi

Dasar Hukum

Hal. vii

Regulasi Terkait

Hal. vii

Regulasi Bank Indonesia

Hal. vii

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teorisme bagi Bank Umum

Ketentuan Umum Par. 1 – 3 Hal. 1 – 3

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Par. 4 – 7 Hal. 3 – 7

Kebijakan dan Prosedur Par. 8 - 39 Hal. 7 – 35

Permintaan Informasi dan Dokumen Par. 13 – 18 Hal. 12 – 16

Beneficial Owner Par. 19 – 21 Hal. 16 – 18

Verifikasi Dokumen Par. 22 Hal. 18 – 19

CDD yang Lebih Sederhana Par. 23 Hal. 19 – 21

Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi Par. 24 – 25 Hal. 21 – 24

Politically Exposed Person dan Area Berisiko Tinggi Par. 26 Hal. 24 – 27

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga Par. 27 – 28 Hal. 27 – 28

Pengkinian dan Pemantauan Par. 29 – 32 Hal. 28 – 30

Cross Border Corresponent Banking Par. 33 – 36 Hal. 30 – 32

Transfer Dana Par. 37 – 40 Hal. 32 – 35

Penatausahaan Dokumen Par. 41 Hal. 35

Pengendalian Intern Par. 42 Hal. 35 – 36

Sistem Informasi Manajemen Par. 43 Hal. 36 – 37

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Par. 44 – 45 Hal. 37 – 38

Penerapan Program APU dan PPT bagi Kantor Cabang dari Bank yang Berbadan Hukum Indonesia di Luar Negeri Par. 46

Hal. 38 – 39

Pelaporan Par. 47 – 49 Hal. 39 – 41

Ketentuan Lain-Lain Par. 50 – 51 Hal. 41

Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Par. 52 Hal. 41 – 43

Sanksi Par. 53 Hal. 43 – 46

Ketentuan Peralihan Par. 54 Hal. 46

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ketentuan Umum Par. 54 – 57 Hal. 46 – 48

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Serta Mekanisme Pertanggungjawaban Par. 58 – 61 Hal. 48 – 50


ii

Kebijakan dan Prosedur Par. 62 – 89 Hal. 50 – 64

Customer Due Diligence (CDD) Par. 66 – 74 Hal. 53 – 59

Permintaan Informasi dan Dokumen Pg 66 – 69 Hal. 53 – 57

Verifikasi Dokumen Par. 73 Hal. 57 – 58

Pengkinian dan Pemantauan Par. 74 – 77 Hal. 58 – 59

Penatausahaan Dokumen Par. 78 Hal. 59 – 60

Pemindahan Dana Par. 79 – 81 Hal. 60 – 61

Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi Par. 82 Hal. 61

Beneficial Owner Par. 83 – 85 Hal. 61 – 62

Politically Exposed Person dan Area Berisiko Tinggi Par. 86 – 87 Hal. 63 – 64

CDD yang Lebih Sederhana Par. 88 Hal. 64 – 65

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga Par. 89 Hal. 65 – 66

Pengendalian Intern Par. 90 Hal. 66

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Par. 91 – 92 Hal. 66 – 67

Pelaporan Par. 93 – 94 Hal. 67 – 68

Ketentuan Lain-Lain Par. 95 – 96 Hal. 68

Penilaian Penerapan Program APU dan PPT Par. 97 Hal. 68 – 70

Sanksi Par. 98 Hal. 70 – 72

Lampiran

Hal. 73 – 267

Lampiran 1 : Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Hal. 73 – 198

I. Pendahuluan

Hal. 74 – 80

A. Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang

Hal. 74 – 76

B. Pendanaan Terorisme

Hal. 76 – 77

C. Pelaporan Kepada PPATK

Hal. 77

D. Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)

Hal. 77 – 80

II. Manajemen

Hal. 81 – 88

A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Hal. 81 – 83

B. Unit Kerja Khusus (UKK)

Hal. 83 – 88

III. Kebijakan Customer Due DIlligence

Hal. 89 – 91

IV. Kebijakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (Risk Based Approach)

Hal. 92 – 104

A. Pendekatan Berdasarkan RIsiko

Hal. 92

B. Pengelompokan Nasabah dan WIC

Hal. 93 – 94

C. Penilaian Profil Risiko Meggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko

Hal. 94 – 104

V. Prosedur Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi (Customer Due DIllegence)

Hal. 105 – 128

A. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

Hal. 105 – 106

B. Permintaan Informasi

Hal. 106 – 110

C. Permintaan Dokumen Pendukung

Hal. 111 – 115

D. Benefical Owner

Hal. 115 – 119

E. Verifikasi

Hal. 119 – 122

F. CDD yang Lebih Sederhana CDD Sederhana)

Hal. 122 – 128


iii

VI. Penutupan Hubungan Usaha degan Nasabah

Hal. 129 – 133

A. Kewajiban Menolak Transaksi, Membatalkan Transaksi, dan/ atau

Menutup Hubungan Usaha

Hal. 129 – 130

B. Penolakan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi

Hal. 130 – 133

VII. Area Berisiko Tinggi dan Politically Exposed Person

Hal. 134 – 142

A. Penetapan Kriteria Area Berisiko TInggi dan Politically

Hal. 134 – 138

B. Prosedur Terhadap Area Berisiko TInggi dan PEP

Hal. 138 – 139

C. Enhanced Due Dilligence (EDD)

Hal. 139 – 140

D. EDD terhadap Jasa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)

Hal. 140 – 142

VIII. Prosedur Pelaksanaan Customer Due Dilligence (CDD) oleh Pihak Ketiga

Hal. 143 – 145

A. Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur

Hal. 143 – 144

B. Bank sebagai Agen Penjual Produk Lembaga Keuangan Non Bank

Hal. 144 – 145

IX. Cross Border Correspondent Banking Hal. 146 – 148

A. Prosedur Cross Border Correspondent Banking Hal. 146 – 147

B. Payable Through Account Hal. 148

X. Prosedur Transfer Dana Hal. 149 – 153

A. Prosedur Transfer Dana Hal. 149 – 152

B. Permintaan Informasi Hal. 152 - 153

C. Pelapoian Hal. 153

XI. Sistem Pengendalian Intern Hal. 154 – 155

XII. Sistem Pengendalian Manajemen Hal. 156 – 164

A. Sistem Informasi Manajemen Hal. 156 – 157

B. Pemantauan Hal. 157 – 160

C. Database Daftar Teroris dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi

Teroris Hal. 160 – 161

D. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan Hal. 161 – 163

E. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan Hal. 164

XIII. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Karyawan Hal. 165 – 168

A. Sumber Daya Manusia Hal. 165 – 166

B. Pelatihan Hal. 166 – 168

XIV. Kebijakan dan Prosedur Penerapan APU dan PPT Bagi Kantor Bank dan

Anak Perusahaan Di Luar Negeri Hal. 169 – 170

XV. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan Hal. 171 – 174

A. Penatausahaan Dokumen Hal. 171

B. Pelaporan Hal. 172 – 174

Lampiran :

I. Laporan Rencana Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Rencana

Pengkinian Data Hal. 175 – 179

II. Contoh-contoh Transaksi, Aktivitas, dan Perilaku yang Tidak Wajar (Red

Flag) Hal. 180 – 190

III. Glossray Hal. 191 – 198

Lampiran 2 : Kriteria Penilaian atas Penerapan PROGRAM APU DAN PPT dan UU PPTPPU

Hal. 199 – 201


iv

Lampiran 3 : Pedoman Standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Hal. 202 - 264

Pendahuluan Hal. 202 – 209

Pencucian Uang Hal. 203 – 207

Pendanaan Terorisme Hal. 207

Pelaporan Kepada PPATK Hal. 207 – 208

Kebijakan Pelaksanaan Program APU dan PPT Hal. 208 – 209

Manajemen Hal. 210 – 214

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Hal. 210 – 211

Unit Kerja Khusus Hal. 211– 214

Kebijakan CDD dan EDD Hal. 215 – 216

Pengelompokan Nasabah Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (Risk Based Approach)

Hal. 217 – 222

Pengelompokan Nasabah Hal. 217

Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko Hal.218 – 222

Prosedur Identifikasi, Verifikasi, dan Pemantauan Nasabah (Customer Due Dilligence)

Hal. 223 – 234

Kebijakan dan Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah Hal. 223 – 224

Permintaan Informasi Hal. 224 – 227

Permintaan Dokumen Hal. 227 – 229

Verifikasi Dokumen Hal. 229 – 231

Pemantauan Hal. 231 – 232

Pengkinian Hal. 232 – 233

Daftar Teroris Hal. 233 – 234

Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan Hal. 235 – 236

Penatausahaan Dokumen Hal. 235

Pelaporan Hal. 235 – 236

Pemindahan Dana Hal. 192 – 193

Prosedur Pemindahan Dana Hal. 237

Permintaan Informasi Hal. 237

Pelaporan Hal. 238

Penutupan Hubungan dan Penolakan Transaksi Hal. 239

Penolakan Calon Nasabah atau WIC Hal. 239

Penutupan Hubungan Usaha dengan Nasabah Hal. 239

Beneficial Owner Hal. 240 – 241

Politically Exposed Person (PEP) dan Area Berisiko Tinggi Hal. 245 – 246

Prosedur terhadap PEP dan Area berisiko Tinggi Hal. 242

Penetapan PEP dan Kriteria Area Berisiko Tinggi Hal. 242– 245

Enhanced Due Dilligence (EDD) Hal. 245 – 246

CDD yang Lebih Sederhana Hal. 247 – 248

CDD oleh Pihak Ketiga Hal. 249

Pengendalian Intern Hal. 250

Sistem Pencatatan Hal. 251

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Karyawan Hal. 252 – 253

Sumber Daya Manusia Hal. 252


v

Pelatihan Hal. 252 – 253

Tabel Hal. 220 – 248

Tabel 1. Contoh matriks klasifikasi profil risiko Hal. 220 – 222

Tabel 2. Informasi calon Nasabah Hal. 224 – 225

Tabel 3. Informasi WIC Hal. 225 – 225

Tabel 4. Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan Hal. 228

Tabel 5. Dokumen pendukung Nasabah selain Perorangan dan Perusahaan Hal. 229

Tabel 6. Bukti dan informasi lainnya terkait Beneficial Owner (BO) Hal. 240

Tabel 7. Ketentuan Mengenai PEP Hal. 243 – 244

Tabel 8. CDD yang Lebih Sederhana Hal. 247 – 248

Lampiran Hal. 254 – 264

Lampiran A. Contoh-contoh Transaksi, Aktivitas, dan Perilaku yang Tidak Wajar dan/atau Tidak Sesuai dengan Profil Nasabah

Hal. 254 – 259

Lampiran B. Glossary Hal. 260 – 264

Lampiran 4 : Kriteria Penilaian Penerapan Program APU dan PPT serta

UU PP PPTPPU oleh BPR dan BPRS Hal. 265 – 267


vi

Rekam Jejak Regulasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme bagi Bank

11/28/PBI/2009Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bagi Bank Umum

5/21/PBI/2003Perubahan Kedua atas PBI 3/10/

PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

(Know Your Customer Principles)

12/20/PBI/2010

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan TerorismeBagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

5/23/PBI/2003Prinsip Mengenal Nasabah

(Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat

3/23/PBI/2001Perubahan atas PBI 3/10/PBI/2001

tentang Prinsip Mengenal Nasabah


3/10/PBI/2001Prinsip Mengenal Nasabah


SE 11/31/DPNP 2009Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

SE 13/14/DKBU 2011

SE 6/19/DBPR 2004

SE 7/58/DBPR 2005Penilaian dan Pengenaan Sanksi

atas Penerapan PrinsipMengenal Nasabah dan

Kewajiban Lain Terkait denganUndang-Undang tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang

SE 6/37/DPNP 2004Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan

Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul Bab V, Pasal 13, 18, 19

Pasal 1, 7, 9, 12, 14, 17, 18, 19A

SE 3/29/DPNP 2001

SE 5/32/DPNP 2003

Beberapa ketentuan lampiran

- Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/ 2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan- Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/ 02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan- 13/1/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum- 12/23/PBI/2010 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

14/27/PBI/2012Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bagi Bank Umum

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI Masih Berlaku

PBI Tidak Berlaku

Terkait

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Regulasi Terkait

SE 15/21/DPNP 2013

Bab II.B.6, Bab II.B, Bab II.C.4a, Bab IV.B.4, Bab

IV.B.5, Bab IV.B.6, Bab IV.C.1, Bab IV.C.3, Bab

IV.D.4


vii

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Regulasi Terkait : - Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk,

Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan

- Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Teorisme bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Teorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP 2013 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU 2011 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Perbankan Liabilitas dan Modal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 14/27/PBI/2012

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.

5. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menjalani hubungan usaha dengan Bank.

6. Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

7. Customer Due Diligince yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, v erifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah WIC, atau Nasabah.

8. Enhanced Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah , WIC, atau Nasabah yang tergolong bersiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan


2


terorisme. 12. Beneficial Owner adalah setiap orang yang :

a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (ultimetaly own account);

b. mengendalikan transaksi Nasabah; c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; d. mengendalikan badan hukum; dan/ atau e. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui

badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. 13. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut

sebagai Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.

14. Negara berisiko tinggi (high risk country) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat: a. terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang; b. dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau c. dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.

15. Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

16. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolktif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementrian Koordinator/ Kementrian Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

17. Politically Exposed Person yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

18. Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank (correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.

19. Cross Border Corespondent Banking adalah Correspondent Banking dimana salah satu kedudukan bank corespondent atau bank respondent berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

20. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana. 21. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari

Bank Pengirim. 22. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana.

2 Pasal 2 14/27/PBI/2012

(1) Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.


3


Yang dimaksud dengan “pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Yang dimaksud dengan “pendanaan terorisme” adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam kaitan ini termasuk upaya-upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

(2) Dalam penerapan program APU dan PPT, Bank wajib berpedoman pada ketentuan ini.

3 Pasal 3 14/27/PBI/2012

(1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.

(2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan

e. sumber daya manusia dan pelatihan.

BAB II Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris 4 Pasal 4

14/27/PBI/2012

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup: Untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang dimaksud dengan “Direksi” adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang Bank dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan

PPT; b. mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan

Komisaris; c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai

dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; d. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan


4


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi II.A No. 2

PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat; Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank.

e. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;

f. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki : 1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.

Untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, ketentuan ini berlaku juga bagi Kantor Cabang Pembantu.

g. memastikan bahwa bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha

yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Yang dimaksud dengan “kompleksitas usaha yang tinggi” adalah dengan mempertimbangkan antara lain ragam produk dan jasa, serta jumlah nasabah yang memiliki risiko tinggi dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan.

h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan

i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala; Yang dimaksud dengan “unit kerja terkait” antara lain unit kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan nasabah (front liner), petugas pemasaran, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

j. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank

telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

k. memantau pelaksanaan tugas unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT;

l. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung


5


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi II.A No. 1

jawab atas penerapan Program APU dan PPT; m. memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan (LTKM); dan n. mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior.

Dalam melaksanakan pengawasan aktif, Direksi perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Bank sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Bank.

5 Pasal 5 14/27/PBI/2012

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan

PPT; b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap

penerapan program APU dan PPT.

6 Pasal 6 14/27/PBI/2012 Ayat (1)

SE 15/21/DPNP 2013 Romawi II.B No. 1b

Pasal 6 14/27/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

SE 15/21/DPNP 2013 Romawi II.B No. 2

(1) Bank wajib membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan Bank.

Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, Bank dapat menunjuk paling kurang seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi UKK.

(2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(3) Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman, pengetahuan termasuk pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Pejabat UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab menjalankan fungsi UKK paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan

peraturan lainnya yang terkait dengan produk dan aktivitas perbankan;

b. memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan; dan c. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai risk assessment dan

risk mitigation yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT.


6


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi II.B No. 4 – 8

Pelaksanaan fungsi UKK di kantor cabang dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling kurang setingkat dengan penyelia. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi, pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK tidak berasal dari unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT atau yang berhubungan dengan Nasabah. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi dan didalamnya hanya terdapat unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah maka pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK dapat: a. berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan

tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan Program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau

b. dirangkap oleh pegawai dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya.

Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha rendah maka pegawai yang menjalankan fungsi UKK dapat dirangkap oleh pegawai yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai tersebut dalam menjalankan fungsi UKK.

(4) Dalam menetapkan kompleksitas usaha kantor cabang, Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (risk based approach) dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. produk dan jasa Bank yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia; b. jumlah Nasabah berisiko tinggi yang dimiliki; c. volume usaha kantor cabang; d. aktivitas transaksi dengan luar negeri; dan/atau e. lokasi kantor cabang berada pada wilayah yang masyarakatnya

dikenal sebagai cash society.

7 Pasal 7 14/27/PBI/2012

Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT wajib: a. Menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan

PPT kepada Direksi b. memastikan :

1) adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; dan

Yang dimaksud dengan “sistem yang mendukung” adalah sistem yang antara lain dapat mengidentifikasi Nasabah, Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2) kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan


7


kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank; c. memantau :

1) pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap

unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;

3) Unit kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;

4) Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;

d. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah.

e. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;

f. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang–Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan

g. memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

BAB III Kebijakan dan Prosedur 8 Pasal 8

14/27/PBI/2012 (1) Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT.

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang ditetapkan dalam ketentuan ini.

(2) Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup: a. permintaan informasi dan dokumen; b. Beneficial Owner; c. verifikasi dokumen; d. CDD yang lebih sederhana; e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi; f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;

Penetapan penggolongan area berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendanaan terorisme, produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko


8


tinggi bagi penyedia jasa keuangan. g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; h. pengkinian dan pemantauan; i. Cross Border Correspondent Banking; j. transfer dana; k. penatausahaan dokumen; dan l. pelaporan kepada PPATK.

(3) Bank wajib menerapkan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.

(4) Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

9 Pasal 9 14/27/PBI/2012 SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.B No. 1

(1) Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari.

a. pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk

pelaksanaannya; b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk

baru maupun untuk produk yang sudah berjalan.

Bank dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian perlu memperhatikan risiko yang timbul atas penerbitan produk, pelaksanaan aktivitas baru, penggunaan atau pengembangan teknologi baru, serta mengupayakan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko yang timbul.

(2) Untuk pelaksanaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk dan aktivitas baru.

(3) Pelaksanaan Program APU dan PPT harus dilakukan dengan pendekatan berdasarkan risiko yang dituangkan dalam kebijakan secara tertulis dan komprehensif yang paling kurang mencakup : a. proses risk assesment yang meliputi identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material, dengan melakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) seluruh karakteristik risiko yang melekat pada Bank dan upaya

mitigasi risiko yang dilakukan; dan 2) risiko dari produk, jasa, dan aktivitas yang berisiko tinggi,

termasuk transaksi yang dilakukan Politically Exposed Person (PEP);

b. pengukuran risiko yang paling kurang mencakup : 1) evaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan,


9


prosedur dan penetapan tingkat risiko dari produk, jasa, dan aktivitas yang berisiko tinggi, termasuk PEP; dan

2) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko; c. pendokumentasian hasil risk assessment terhadap ancaman,

kerentanan (vulnerability), dan konsekuensi yang mungkin timbul dari aktivitas perbankan;

d. pengkinian risk assessment secara berkala; e. penyediaan informasi mengenai risk assessment kepada otoritas

yang berwenang atau Bank Indonesia; f. pengendalian dan prosedur mitigasi risiko; g. pemantauan terhadap penerapan fungsi pengendalian termasuk

pengembangannya, apabila diperlukan; dan h. penetapan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengelola dan

memitigasi risiko yang berindikasi meningkat.

10 Pasal 10 14/27/PBI/2012 Ayat (1) a SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.A No. 1 Pasal 10 14/27/PBI/2012 Ayat (1) b – d SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.A No. 2 – 6

(1) Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;

Dalam hal rekening merupakan rekening joint account atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening joint account tersebut.

antara lain pada saat pembukaan rekening, pemilikan kartu kredit, atau penyewaan safe deposit box.

b. melakukan hubungan usaha dengan WIC; c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah,

penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner; atau d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan

pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Transaksi yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK

(2) Bank harus melakukan CDD ulang terhadap Nasabah dalam hal terdapat

transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan tetap memperhatikan ketentuan anti tipping off.

(3) Apabila CDD ulang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya tipping off, Bank dapat melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam LTKM tanpa didahului dengan proses CDD ulang.

(4) Bank dapat meminta pihak lain (outsourcing atau agen) untuk melakukan CDD berupa pertemuan langsung (face to face), permintaan informasi dan dokumen pendukung, serta proses verifikasi terhadap dokumen pendukung.


10


(5) Dalam hal Bank menggunakan pihak lain dalam melakukan prosedur CDD, Bank harus: a. memberikan informasi mengenai prosedur CDD kepada pihak lain; b. memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan CDD kepada pihak lain

tersebut; dan c. membuat perjanjian atau kontrak sebagai dasar kerja sama antara

Bank dengan pihak lain dengan salah satu materi perjanjiannya adalah mewajibkan pihak lain untuk menerapkan prosedur CDD sesuai dengan prosedur Bank.

(6) Bank bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak lain.

11 Pasal 11 14/27/PBI/2012

SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.B No. 2 – 6

(1) Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Untuk efektifitas pengelompokkan Nasabah, diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat.

(2) Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup: a. identitas; b. lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan; c. profil Nasabah; d. jumlah transaksi; e. kegiatan usaha Nasabah; f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan g. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat

risiko Nasabah. (3) Pengaturan mengenai pengelompokan risiko Nasabah akan diatur

sebagaimana berikut :

1) Kebijakan pendekatan berdasarkan risiko juga dilakukan dalam rangka pengelompokan Nasabah, termasuk Walk in Customer (WIC) yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

2) Pengelompokan Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu: a. rendah, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan

prosedur CDD sederhana. b. menengah, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan

prosedur CDD. c. tinggi, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan

prosedur Enhanced Due Dilligence (EDD). 3) Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Nasabah atau

WIC yang tergolong PEP atau pihak yang terafiliasi dengan PEP, sehingga yang bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai Nasabah atau WIC berisiko tinggi.


11


4) Pengelompokan Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan.

5) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi dan/atau profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara : a. menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong

berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru; atau

b. menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi.

12 Pasal 12 14/27/PBI/2012 Ayat (1) a

SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.C No. 1

Pasal 12 14/27/PBI/2012 Ayat (1) b – e

(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon

Nasabah.

Dalam rangka meminta informasi, Bank dapat diwakili oleh pihak lain. Pihak lain yang dapat mewakili Bank harus mengetahui prinsip dasar dari CDD. Informasi yang harus diminta Bank dari Calon Nasabah perorangan antara lain mengenai: 1) perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun yang paling kurang

menggambarkan rata-rata transaksi dalam 1 (satu) tahun; dan 2) informasi lainnya seperti rata-rata penghasilan dalam 1 (satu)

tahun.

b. Identitas Calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

c. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan

Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.

Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan

jasa perbankan melalui media elektronik. Dalam melakukan pertemuan langsung (face to face), Bank dapat diwakili oleh pihak lain. Pihak lain yang dapat mewakili Bank harus mengetahui prinsip dasar CDD.


12


Pasal 12 14/27/PBI/2012 Ayat (2)

(2) Bank wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi.

Untuk mengetahui tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat di laman www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org

Bagian Pertama Permintaan Informasi dan Dokumen

13 Pasal 13 14/27/PBI/2012

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan.

14 Pasal 14 14/27/PBI/2012

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (1) huruf a paling kurang mencakup: a. Bagi calon Nasabah perorangan:

1) identitas yang memuat: a) nama lengkap termasuk alias apabila ada; b) nomor dokumen identitas;; c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat

tinggal lain apabila ada; Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila Calon Nasabah perseorangan memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas.

d) tempat dan tanggal lahir; e) kewarganegaraan; f) pekerjaan;

Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan/ institusi, dan jabatan.

g) jenis kelamin; h) status perkawinan; dan

2) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner;

3) sumber dana; 4) perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun; 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan

dilakukan Calon Nasabah dengan Bank; 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

Kewajiban ini berlaku untuk Calon Nasabah yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP.

7) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

http://www.fatf-gafi.org/

http://www.apgml.org/


13


Informasi lain misalnya, nomor telepon, alamat penagihan telepon/listrik/kartu kredit, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait” antara lain ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang berlaku bagi lembaga keuangan non bank.

b. Bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank: 1) nama perusahaan; 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

3) bidang usaha; 4) alamat kedudukan perusahaan 5) tempat dan tanggal pendirian perusahaan; 6) bentuk badan hukum perusahaan; 7) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial

Owner; 8) sumber dana; 9) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan

dilakukan Calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan 10) informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih

dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Informasi lain misalnya nomor telepon, alamat penagihan telepon/listrik/kartu kredit, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait” antara lain ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang berlaku bagi lembaga keuangan non bank.

(2) Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:

a. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perseorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta


14


rupiah) atau nilai yang setara. c. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1)

dan angka 3) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

15 Pasal 15 14/27/PBI/2012

Untuk Calon Nasabah perorangan dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf a angka 1) wajib didukung dengan dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan. Dokumen pendukung bagi identitas Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan dokumen pendukung bagi identitas Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dokumen pendukung identitas tersebut juga diperlukan bagi perorangan yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Calon Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari: a. seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/ instansi/

pemerintah Indonesia mengenai profil Calon Nasabah berkewarganegaraan asing; atau

b. penyedia jasa keuangan di negara atau jurisdiksi tempat kedudukan Calon Nasabah dan negara atau jurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi

Termasuk spesimen tanda tangan bagi Calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah cap jempol atau sidik jari.

16 Pasal 16 14/27/PBI/2012

(1) Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7) dan angka 8) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perusahaan berupa: a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

a. Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha

kecil ditambah dengan: 1) spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;


15


Yang dimaksud dengan Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil adalah Nasabah perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2) kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

b. Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan: 1) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.

2) struktur manajemen perusahaan; 3) struktur kepemilikan perusahaan; dan 4) dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili

perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. Yang dimaksud dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi dengan Bank adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (authorized signature).

(2) Untuk Nasabah perusahaan berupa Bank, dokumen yang disampaikan

paling kurang: a. akte pendirian/anggaran dasar Bank; b. izin usaha dari instansi yang berwenang; dan c. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk

mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

17 Pasal 17 14/27/PBI/2012

(1) Untuk calon Nasabah selain nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14, Paragraf 15 dan Paragraf 16, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf b.

(2) Bank wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut: a. Untuk calon Nasabah berupa yayasan, berupa:

1) izin bidang kegiatan/tujuan yayasan; 2) deskripsi kegiatan yayasan; 3) struktur pengurus yayasan; dan 4) dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili


16


yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. b. Untuk Nasabah berupa perkumpulan, dokumen yang disampaikan

paling kurang berupa: 1) bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; 2) nama penyelenggara; dan 3) pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam

melakukan hubungan usaha dengan Bank. Perkumpulan yang berbadan hukum antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik dan organisasi non profit.

18 Pasal 18 14/27/PBI/2012

(1) Untuk calon Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintahan, instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut: a. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili

lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan

b. spesimen tanda tangan.

Bagian Kedua Beneficial Owner 19 Pasal 19

14/27/PBI/2012 Ayat (1)

SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.C No. 3 Pasal 19 14/27/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

(1) Bank wajib memastikan Calon Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Beneficial Owner.

Pengertian Beneficial Owner dalam ayat ini dapat lebih dari satu.

Dasar pertimbangan Bank dalam menetapkan Beneficial Owner adalah dengan tahapan sebagai berikut: a. perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih; b. perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima

persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian; atau

c. perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.

(2) Dalam hal Calon Nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan

Benefical Owner, Bank wajib melakukan CDD terhadap Beneficial Owner yang sama dengan CDD bagi Calon Nasabah atau WIC.

(3) Dalam hal Beneficial Owner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.

20 Pasal 20 14/27/PBI/2012

(1) Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa:


17


a. bagi Beneficial Owner perorangan: Termasuk Beneficial Owner perorangan dalam ayat ini adalah Beneficial Owner perorangan dari Calon Nasabah yang merupakan Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah. 1) informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam

Paragaraf 14 Ayat (1) huruf a dan Paragraf 15; 2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan

Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan

3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.

b. bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan: 1) informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf 16 dan Paragraf 17; 2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali

akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan Yang dimaksud dengan “pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan (ultimate owner/ultimate controller)” adalah perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.


(2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain di dalam negeri yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut.

(3) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan ketentuan ini yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Bank di luar negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank di luar negeri tersebut.

(4) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Beneficial Owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC.

21 Pasal 21 14/27/PBI/2012

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Beneficial Owner sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi Beneficial Owner


18


berupa: a. lembaga Pemerintahan ; atau

Lembaga pemerintahan yang dimaksudkan dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintahan Indonesia dan lembaga pemerintahan asing.

b. perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

Bagian Ketiga Verifikasi Dokumen 22 Pasal 22

14/27/PBI/2012 Ayat (1)


(1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 dan Paragraf 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku.

Untuk memastikan bahwa Calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif, Bank melakukan verifikasi identitas Calon Nasabah dengan sumber independen lainnya, antara lain sebagai berikut: a. Daftar Teroris dan/atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; b. Daftar Hitam Nasional (DHN); dan/atau c. Data lainnya yang dimiliki Bank.

(2) Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk

meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah. Yang dimaksud dengan lebih dari satu dokumen identitas misalnya selain Kartu Tanda Penduduk adalah paspor atau Surat Izin Mengemudi

(4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon Nasabah dan Beneficial Owner sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

(5) Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai.

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain: a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan

usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses


19


pengurusan; dan b. apabila tingkat risiko Calon Nasabah tergolong rendah.

(6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat: a. untuk nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah

dilakukannya hubungan usaha. b. untuk nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah

dilakukannya hubungan usaha bagi Calon Nasabah.

Bagian Keempat CDD yang Lebih Sederhana 23 Pasal 23

14/27/PBI/2012

(1) Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17, Paragraf 18, dan Paragraf 20 terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

Dalam hal ini termasuk tingkat risiko negara asal Nasabah.

a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran dan penerimaan gaji; Rekening yang dimaksud dalam huruf ini adalah rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening karyawan yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja.

b. Calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya; Perusahaan publik yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah perusahaan yang terdaftar pada bursa efek dimana informasi tentang identitas perusahaan dan Beneficial Owner perusahaan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat.

c. Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;

d. Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah; atau

e. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan f. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; atau

Program Pemerintah yang dimaksud dalam huruf ini antara lain program Pemerintah untuk tujuan sosial, bantuan layanan tunai dan gerakan Indonesia menabung.

g. jumlah setoran awal paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu


20


rupiah), maksimum saldo pada akhir bulan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. bagi Calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d);

b. bagi Calon Nasabah perusahaan atau Lembaga Pemerintahan atau instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4)

c. bagi WIC perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4); dan

d. bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf c), huruf d), dan huruf f).

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan:

a. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15, bagi Calon Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e;

c. dokumen identitas perusahaan dan dokumen identitas anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; atau

d. dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.

Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain :

a. Kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang


21


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.C No. 6 – 7

mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

b. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah;

c. surat referensi dari Kelurahan atau Kepala Desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau

d. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki KTP yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lainyang bertanggungjawab terhadap Calon Nasabah tersebut.

(4) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(5) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

(6) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau jumlah maksimum saldo dan/atau maksimum transaksi Nasabah melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g maka Bank wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (1) huruf a dan Paragraf 15 terhadap Nasabah yang bersangkutan.

(7) Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD yang lebih sederhana

(CDD sederhana) harus dikeluarkan dari daftar Nasabah CDD sederhana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. diindikasikan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan

terorisme; b. tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening yaitu hanya

untuk pembayaran atau penerimaan gaji; atau c. saldo pada akhir bulan melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

dan transaksi dalam 1 (satu) bulan melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(8) Terhadap Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus mendapatkan perlakuan CDD atau EDD dengan prosedur sebagaimana berlaku pada Nasabah biasa dan dilaporkan dalam LTKM apabila transaksi diindikasikan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Bagian Kelima Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi 24 Pasal 24

14/27/PBI/2012 Ayat (1) – (3)

(1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:


22



a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12, Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17, Paragraf 18 dan Paragraf 20;

b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau d. berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya

digunakan oleh Shell Bank. Yang dimaksud dengan “shell bank” adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

(2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; dan/ atau b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut

diduga berasal dari hasil tindak pidana. (3) Bank tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi

terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Benefical Owner, dalam hal penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c. Kewajiban Bank untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Beneficial Owner dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Beneficial Owner yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, Bank harus memperoleh informasi paling kurang adalah nama, nomor identitas, alamat dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh Bank untuk kepentingan pelaporan LTKM.

(4) Bank wajib mendokumentasikan calon Nasabah, Nasabah, atau WIC

yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Bank wajib melaporkan Calon Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.

(6) Kewajiban Bank untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah

25 Pasal 25 14/27/PBI/2012 Ayat (1)

(1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada Paragraf 24 ayat (2), Bank wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha


23


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.D

tersebut. Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada

Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database Bank atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

(2) Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening Nasabah

penerima yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan dapat disertai dengan pengembalian dana kepada Nasabah pengirim apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. terdapat laporan dari Nasabah pengirim kepada Bank Pengirim

dengan dilengkapi dokumen pendukung laporan tersebut seperti laporan kepada Kepolisian;

b. identitas Nasabah penerima diketahui dan/atau patut diduga palsu; c. masih terdapat sisa dana di rekening Nasabah penerima; d. transaksi dari rekening Nasabah pengirim dilakukan melalui transfer

dana; e. dana yang tersimpan pada rekening Nasabah penerima baik sebagian

maupun seluruhnya adalah berasal dari rekening Nasabah pengirim; f. rekening atau saldo dana dalam rekening Nasabah penerima tidak

sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang;

g. terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah; dan/atau

h. pengembalian dana melalui proses pendebetan dana dari rekening Nasabah penerima untuk dikreditkan kembali ke rekening Nasabah pengirim.

(3) Prosedur pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

adalah apabila: a. hanya terdapat 1 (satu) Nasabah pengirim yang mengajukan

permohonan pengembalian dana maka dana yang dikembalikan kepada Nasabah pengirim adalah sebesar dana milik Nasabah pengirim yang masih ada pada rekening Nasabah penerima; atau

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana maka dalam hal dana yang terdapat pada rekening penerima diyakini oleh Bank: 1) berasal dari beberapa Nasabah pengirim dan jumlah dananya

mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim maka Bank dapat mengembalikan dana tersebut;

2) hanya berasal dari sebagian Nasabah pengirim maka Bank hanya akan mengembalikan dana kepada sebagian Nasabah pengirim yang diyakini Bank sebagai sumber atas dana pada rekening Nasabah penerima;

3) berasal dari semua Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim maka pengembalian dana hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim. Apabila tidak tercapai


24


Pasal 25 14/27/PBI/2012 Ayat (2)

kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hokum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak; atau

4) berasal dari sebagian Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian Nasabah pengirim maka pengembalian dana hanya dilakukan kepada masingmasing Nasabah pengirim yang diyakini Bank dananya masih ada pada rekening Nasabah penerima berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim tersebut. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hokum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.

Pada saat telah terjadi pengembalian dana kepada Nasabah pengirim, Bank Pengirim membuat Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pengirim dan Nasabah pengirim.

(4) Prosedur pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku terhadap Nasabah penerima dan/atau Nasabah pengirim yang namanya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

(5) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Bank maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah yang tersimpan di Bank dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah” antara lain berupa penyerahan sisa dana kepada Balai Harta Peninggalan.

Bagian Keenam Politically Exposed Person dan Area Berisiko Tinggi 26 Pasal 26

14/27/PBI/2012 Ayat (1) SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.E No. 1 Pasal 26 14/27/PBI/2012 Ayat (2) – (6)

(1) Bank wajib memastikan adanya Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan. Dalam menetapkan tingkat risiko Nasabah, jasa, dan produk Bank, Bank berpedoman pula pada referensi lainnya yang diterbitkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi international best practice.

(2) Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi

atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.


25


Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

(3) Dalam hal Nasabah atau Beneficial Owner tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib melakukan: a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap

informasi mengenai Nasabah atau Beneficial Owner, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan

b. pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau Beneficial Owner. Yang dimaksud dengan “pemantauan yang lebih ketat” adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh Bank secara berkala dengan frekuensi yang lebih tinggi atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam menetapkan frekuensi yang lebih tinggi tersebut, Bank dapat menetapkan klasifikasi high risk lebih lanjut sesuai dengan profil Nasabah atau Beneficial Owner yang bersangkutan.

(4) Kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yang: a. menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk

digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris; Produk perbankan yang berisiko tinggi antara lain transfer dana, private banking, internet banking.

b. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;

Negara berisiko tinggi antara lain negara yang diidentifikasikan sebagai Tax Heaven Country .

c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; atau d. merupakan pihak yang terkait dengan PEP.

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait dengan PEP” adalah: a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; b. anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik

mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

(5) Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut. Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum, telah memiliki pengetahuan dan/atau


26


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.E No. 2 – 3

pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

(6) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah

yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan

hubungan usaha dengan Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi atau PEP.

Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP.

(7) Dalam hal terdapat Nasabah atau WIC yang menggunakan produk

dan/atau jasa yang berisiko tinggi maka transaksi yang dilakukan akan memenuhi kriteria sebagai risiko tinggi apabila jumlah transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil Nasabah atau WIC.

(8) Beberapa aktivitas atau produk Bank yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang atau pendanaan teroris adalah: a. Penitipan dengan pengelolaan (trust) Bank yang melakukan trust

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Bank melakukan EDD terhadap:

a) pihak yang memiliki dan menitipkan pengelolaan hartanya (settlor); dan

b) pihak yang menerima manfaat dari harta yang dititipkan (beneficiary).

Dalam hal settlor juga bertindak sebagai beneficiary maka EDD dilakukan hanya pada settlor atau beneficiary dengan menjelaskan bahwa settlor dan beneficiary adalah pihak yang sama.

2) Bank meminta informasi kepada settlor dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi Calon Nasabah perusahaan.

3) Bank meminta informasi kepada beneficiary paling kurang mencakup: a) jenis informasi dengan berpedoman pada ketentuan yang

berlaku bagi Calon Nasabah perorangan atau Calon Nasabah perusahaan;

b) nomor rekening beneficiary; dan c) nama bank yang menerima pemindahan dana dari rekening

settlor. 4) Dalam hal bank yang menerima pemindahan dana dari rekening

settlor pada Bank yang berada di luar negeri maka harus memenuhi persyaratan: a) memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;dan b) berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi.

5) Dalam hal bank yang menerima pemindahan dana dari rekening


27


settlor pada Bank yang berada di negara yang tergolong berisiko tinggi maka harus memenuhi persyaratan: a) berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank tempat

settlor tercatat, yaitu pemegang saham pengendali antara bank tempat settlor tercatat dengan bank yang menerima pemindahan dana dari rekening settlor adalah sama; dan

b) kelompok usaha tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan dokumen, dan Program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

b. Kartu kredit

Bagi Bank yang menyediakan produk kartu kredit melalui program member get member, maka proses EDD yang dilakukan termasuk: 1) memastikan bahwa dokumen pendukung yang memuat identitas

Calon Nasabah telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang; 2) transaksi pembayaran dengan Bank untuk pertama kalinya secara

tunai di Bank penerbit kartu kredit yang berkedudukan di Indonesia.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga 27 Pasal 27

14/27/PBI/2012 (1) Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak

ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah.

b. memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis; c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen

pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan

Informasi yang dimaksudkan dalam huruf ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari Calon Nasabah.

e. berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi. Untuk mengetahui tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat di laman www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org

(3) Dalam Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di negara yang tergolong berisiko tinggi maka pihak

http://www.fatf-gafi.org/

http://www.apgml.org/


28


ketiga tersebut wajib memenuhi kriteria: a. berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank; dan b. kelompok usaha tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan

dokumen, dan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF.

(4) Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

(5) Bank yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41

28 Pasal 28 14/27/PBI/2012

(1) Dalam hal Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya, Bank wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT.

(2) Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Bagian Kedelapan Pengkinian dan Pemantauan 29 Pasal 29

14/27/PBI/2012 (1) Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17, Paragraf 18, dan Paragraf 20 serta menatausahakannya. Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(2) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib: a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan c. menyusun laporan realisasi pengkinian data.

Laporan kegiatan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” antara lain berupa statistic jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan. Yang dimaksud dengan “data kualitatif” antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan Bank serta kemajuan (progress) dari upaya


29


tersebut. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c

wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

30 Pasal 30 14/27/PBI/2012

(1) Bank wajib memelihara database Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267. Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan database Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet seperti website PBB http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml atau sumber lain yang lazim digunakan

(2) Bank wajib memastikan secara berkala nama-nama Nasabah Bank yang

memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris.

(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah.

(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Yang dimaksud dengan nama Nasabah adalah termasuk nama alias dari Nasabah. Informasi lainnya antara lain tempat tanggal lahir dan alamat.

31 Pasal 31

14/27/PBI/2012 (1) Bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk

mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41.

(2) Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. Yang dimaksud dengan transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanganan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(3) Bank dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml


30


transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(4) Bank wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah yang berasal dari negara yang berisiko tinggi dan/ atau Bank yang berkedudukan di negara yang berisiko tinggi. Informasi mengenai Negara yang berisiko tinggi antara lain dapat dilihat pada informasi yang dipublikasikan oleh otoritas di luar negeri yang berwenang seperti Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pasific Group on Money Laundering (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

32 Pasal 32 14/27/PBI/2012

Bank wajib melakukan CDD terhadap Nasabah sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) apabila: Yang dimaksud dengan “pendekatan berdasarkan risiko” adalah pendekatan yang mempertimbangkan tingkat materialitas dan risiko. a. terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan; b. terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan; c. informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam Customer

Identification File belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17 ayat (2), Paragraf 18 ayat (2), dan Paragraf 20; dan/atau

d. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Bagian Kesembilan

Cross Border Corresponent Banking

33 Pasal 33 14/27/PBI/2012

(1) Sebelum menyediakan jasa Cross-border Correspondent Banking, Bank wajib meminta informasi mengenai: a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;

Informasi mengenai profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain mencakup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha.

b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, Bank perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas termasuk ketentuan yang terkait dengan rekomendasi FATF, atau Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan


31


terorisme.

c. tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan Tingkat penerapan program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

d. informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

Yang dimaksud dengan “informasi relevan lain”antara lain informasi mengenai: a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk

memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;

b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan c. profil perusahaan induk dan anak perusahaan.

(2) Sumber informasi untuk memastikan huruf a, huruf b. huruf c dan huruf d berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Otoritas di dalam negeri yang berwenang seperti PPATK dan Bank Indonesia, sedangkan otoritas di luar negeri yang berwenang seperti Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pasific Group on Money Laundering(APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

(3) Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus. Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum dan telah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

34 Pasal 34 14/27/PBI/2012

Bank wajib melakukan CDD terhadap Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) apabila: a. terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang

bersifat substansial; dan/atau b. informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang

tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 33 ayat (1).


32


35 Pasal 35 14/27/PBI/2012

Dalam hal terdapat nasabah yang mempunyai akses terhadap Payable Through Account dalam jasa Cross Border Correspondent Banking, Bank Pengirim wajib memastikan: Payable Through Account adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut. a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses

CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam ketentuan ini; dan

b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait, apabila diminta oleh Bank Pengirim.

36 Pasal 36 14/27/PBI/2012

Bank Pengirim yang menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking wajib: a. mendokumentasikan seluruh transaksi Cross Border Correspondent

Banking; Yang dimaksud kegiatan dokumentasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ketentuan ini.

b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan Cross Border Correspondent Banking dengan Shell Bank; dan Yang dimaksud dengan “shell bank” adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengijinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan Cross Border Correspondent Banking.

Bagian Kesepuluh Transfer Dana 37 Pasal 37

14/27/PBI/2012 Ayat (1) a

(1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Bank Pengirim wajib:

Yang dimaksud dengan “Bank Pengirim” termasuk pula Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

1) memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi


33


Pasal 37 14/27/PBI/2012 Ayat (1) b

SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.F No. 3 Pasal 37 14/27/PBI/2012 Ayat (1) c SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.F No. 4

terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi: a) nama Nasabah atau WIC pengirim; b) nomor rekening Nasabah pengirim; c) alamat Nasabah atau WIC pengirim; d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat

dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim; Yang dimaksud dengan “nomor identifikasi” antara lain

nomor yang secara unik mengidentifikasikan Nasabah/WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim. Dalam hal ini, nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi.

e) sumber dana Nasabah atau WIC pengirim f) nama Nasabah atau WIC penerima; g) nomor rekening Nasabah penerima; h) alamat WIC penerima; i) jumlah uang dan jenis mata uang; dan j) tanggal transaksi;

2) menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bank Penerima; dan

3) mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana.

Yang dimaksud dengan “kegiatan dokumentasi” adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ketentuan ini.

b. Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana,

serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim.

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah informasi mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana. Dalam menatausahakan informasi yang diterima, Bank Penerus harus memastikan kelengkapan informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima terhadap transaksi transfer dana ke luar wilayah Indonesia dengan pola straight-through processing.

c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). dan Nasabah atau WIC penerima dalam transaksi transfer dana dari luar wilayah Indonesia baik pada saat transaksi dilakukan (real-time monitoring) maupun setelah transaksi dilakukan (post-event monitoring).


34


Pasal 37 14/27/PBI/2012 Ayat (2) SE 15/21/DPNP 2013 Romawi III.F No. 2

(2) Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang berwenang, apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi.

Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media eletronik lainnya. Otoritas yang berwenang dalam ayat ini termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan Bank.

(3) Dalam hal kegiatan transfer dana memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tujuan transfer dana di luar wilayah Republik Indonesia; dan b. Terdapat transaksi transfer dana yang dilakukan oleh beberapa

Nasabah atau WIC pengirim dari pengirim yang sama dalam bentuk batch file transmission;

maka Bank Pengirim wajib memperoleh informasi mengenai masing-masing Nasabah atau WIC penerima sebagai berikut: a. nama Nasabah atau WIC penerima; dan b. nomor rekening Nasabah penerima atau alamat WIC penerima

38 Pasal 38 14/27/PBI/2012

Ketentuan dalam Paragraf 37 dikecualikan terhadap: a. transfer dana yang menggunakan kartu debet, kartu ATM maupun

kartu kredit. b. transfer dana yang dilakukan antar penyedia jasa keuangan dan untuk

kepentingan penyedia jasa keuangan dimaksud.

Penyedia jasa keuangan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

39 Pasal 39 14/27/PBI/2012

(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 37 ayat (1) huruf a angka 1) tidak dipenuhi maka Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana.

(2) Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 37 ayat (1) huruf a angka 1) maka Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dapat:

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut yang memadai” antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, melaporkan sebagai Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

a. melaksanakan transfer dana; b. menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau c. menunda transaksi transfer dana,


35


disertai dengan tindak lanjut yang memadai.

40 Pasal 40 14/27/PBI/2012

Dalam hal terdapat transfer dana yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Bank wajib melaporkan transfer dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kesebelas Penatausahaan Dokumen 41 Pasal 41

14/27/PBI/2012 (1) Bank wajib tetap menatausahakan:

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan

jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak: Yang dimaksud dengan “dokumen yang terkait data Nasabah atau WIC” antara lain dokumen identitas, hasil analisis yang terkait dengan profil Nasabah atau WIC, dan korespondensi dengan Nasabah atau WIC. 1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah

atau WIC; atau 2) ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan

ekonomis dan/atau tujuan usaha. b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi

keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen.

(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. identitas Nasabah atau WIC; dan b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata

uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

(3) Bank wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, pada saat diperlukan.

BAB IV Pengendalian Intern 42 Pasal 42

14/27/PBI/2012 Ayat (1)

(1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh Bank, Bank mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan sample testing) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT


36


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi IV.B Pasal 42 14/27/PBI/2012 Ayat (2)

SE 15/21/DPNP 2013 Romawi IV.A

Pengendalian intern dalam rangka penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan kewenangan paling kurang mencakup: 1. melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui

penggunaan sample testing dari beberapa jasa, produk, dan Nasabah dengan pendekatan berdasarkan risiko untuk mendapatkan gambaran efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur;

2. menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko dengan prioritas audit pada satuan kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi; dan

3. melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di Bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off.

(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain

dibuktikan dengan: a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang

memadai; b. badanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja

terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan c. dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas

pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.

(3) Untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank, sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU dan PPT.

BAB V Sistem Informasi Manajemen 43 Pasal 43

14/27/PBI/2012

(1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

(2) Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu

(Single Customer Identification File), yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14, Paragraf 17, dan Paragraf 18 ayat (1). Yang dimaksud dengan profil Nasabah secara terpadu adalah data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank antara lain tabungan, deposito, giro dan kredit.

(3) Bank wajib memiliki dan memelihara profil WIC sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2) huruf a.


37


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi V

(4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Paragraf 8 ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme. Penggunaan teknologi yang berpotensi disalahgunakan seperti pembukaan rekening dan/atau melakukan transaksi melalui pos, fax, telepon, internet banking, dan ATM.

(5) Sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi transaksi

keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank. Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan mengacu pada Lampiran 1.

BAB VI Sumber Daya Manusia dan Pelatihan 44 Pasal 44

14/27/PBI/2012 Pasal 44 14/27/PBI/2012 SE 15/21/DPNP 2013 Romawi VI.A

(1) Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan :

Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan Bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur pre employee screening, pengenalan dan pemantauan profil yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan

a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre

employee screening); dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud.

45 Pasal 45 14/27/PBI/2012 SE 15/21/DPNP 2013 Romawi VI. B – D

(1) Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang: a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

program APU dan PPT; b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan

terorisme; dan c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta

peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.

(2) Bank harus memberikan pelatihan mengenai penerapan Program APU

dan PPT kepada seluruh karyawan. Dalam menentukan peserta pelatihan, Bank mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya


38


memenuhi kriteria sebagai berikut : a. berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner); b. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan

PPT; atau c. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Bank

Indonesia (3) Karyawan yang memenuhi kriteria harus mendapatkan pelatihan secara

berkala, sedangkan karyawan lainnya harus mendapatkan pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Khusus bagi karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

(4) Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan. Bank melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

BAB VII

Penerapan Program APU dan PPT bagi Kantor Cabang dari Bank yang Berbadan Hukum Indonesia di Luar Negeri

46 Pasal 46 14/27/PBI/2012 Ayat (1) SE 15/21/DPNP 2013 Romawi VII.A Pasal 46 14/27/PBI/2012 Ayat (2) – (4)

(1) Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya. Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT yang dimaksudkan dalam ayat ini termasuk kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut tetap memperhatikan tingkat keamanan informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah anak perusahaan yang mayoritas kepemilikannya berada pada Bank. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Program APU dan PPT pada jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri maka Bank meminta jaringan kantor dan anak perusahaan tersebut untuk melaporkan pelaksanaan Program APU dan PPT secara berkala, termasuk statistik LTKM yang telah dilaporkan kepada otoritas setempat.

(2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam ketentuan ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud. Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam ketentuan ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang


39


SE 15/21/DPNP 2013 Romawi VII.B

dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

(3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam ketentuan ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam ketentuan ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

(4) Dalam hal penerapan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam ketentuan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Dalam hal peraturan di Indonesia mengenai penerapan Program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka Bank harus melakukan tindakan yang memadai untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melaporkannya kepada Bank Indonesia.

BAB VIII Pelaporan 47 Pasal 47

14/27/PBI/2012 Ayat (1) a SE 15/21/DPNP 2013 Romawi VIII.A – B

(1) Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan ketentuan ini, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia : a. penyesuaian action plan pelaksanaan program APU dan PPT dalam

laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bulan Juni 2013;

Action plan adalah langkah-langkah Bank untuk melaksanakan program APU dan PPT dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, yang paling kurang memuat penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan program pengkinian data Nasabah, WIC dan Beneficial Owner.

Action plan pelaksanaan Program APU dan PPT memuat strategi, langkah-langkah, dan/atau rencana pemenuhan kewajiban, antara lain: 1. penyesuaian sistem, perjanjian pembukaan hubungan usaha, dan

mitigasi risiko terkait penerapan CDD sederhana dalam rangka financial inclusion;


40


Pasal 47 14/27/PBI/2012 Ayat (1) b Pasal 47 14/27/PBI/2012 Ayat (2) SE 15/21/DPNP 2013 Romawi VIII.D

2. pengelompokan Nasabah berdasarkan RBA; 3. penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi; 4. persiapan dalam pembangunan single Customer Identification File

(CIF); 5. penunjukan pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang

yang kompleksitas usahanya tinggi; 6. penyiapan sumber daya manusia yang memadai; dan/atau 7. penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program

pengkinian data Nasabah.

Laporan action plan dan laporan rencana pengkinian data mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

b. penyesuaian Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT

sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya ketentuan ini;

c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 ayat (2) huruf b disampaikan setiap tahun dalam Laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember; dan

d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 ayat (2) huruf c disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember.

(2) Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, Pedoman Pelaksanaan

Program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Bank wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

Perubahan atas laporan action plan dan laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali Bank

48 Pasal 48 14/27/PBI/2012

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(2) Kewajiban Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

49 Pasal 49 14/27/PBI/2012

Penyampaian pedoman dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47 ditujukan kepada:


41


a. Departemen Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB IX Ketentuan Lain-Lain 50 Pasal 50

14/27/PBI/2012 Bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema pencucian uang atau pendanaan terorisme.

51 Pasal 51 14/27/PBI/2012

Bank wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah dan Kewajiban lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

52 SE 6/37/DPNP 2004 Romawi I – III

Tujuan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) antara lain : 1. Penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain

terkait dengan UU PPTPPU (untuk selanjutnya disebut dengan Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU pada setiap Bank Umum. Gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank Umum terhadap ketentuan yang berlaku dan efektivitas penerapannya, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2. Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU dengan pertimbangan bahwa penilaian atas faktor-faktor dimaksud dapat memberikan gambaran menyeluruh atas Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU oleh Bank Umum yang bersangkutan.

3. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Cakupan dan Kriteria Penilaian : 1. Penilaian atas Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU pada

Bank Umum mencakup 5 (lima) faktor manajemen risiko Penerapan


42


Program APU dan PPT dan UU PPTPPU, yakni : a. Pengawasan Aktif oleh Pengurus; b. Kebijakan dan Prosedur; c. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern; d. Sistem Informasi Manajemen; dan e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

2. Kriteria penilaian terhadap masing-masing faktor tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

3. Hasil penilaian diberikan terhadap masing-masing faktor tersebut berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

4. Berdasarkan hasil penilaian atas masing-masing faktor tersebut, secara kualitatif ditetapkan hasil akhir penilaian Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU yang dituangkan dalam predikat penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut : a. Nilai 1 (satu), mencerminkan bahwa Penerapan Program APU dan PPT

dan UU PPTPPU tergolong Sangat Baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

b. Nilai 2 (dua), mencerminkan bahwa Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong Baik, karena penerapannya dinilai telah memadai dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK;

c. Nilai 3 (tiga), mencerminkan bahwa Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong Cukup Baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan;

d. Nilai 4 (empat), mencerminkan bahwa Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong Kurang Baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK dan masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang harus diperbaiki;

e. Nilai 5 (lima), mencerminkan bahwa Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong Tidak Baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK.


43


Tindak Lanjut Hasil Penilaian antara lain : 1. Hasil penilaian Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU

diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen.

2. Dalam hal hasil penilaian Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU adalah 5 (lima) maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan Bank Umum dan pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebagimana diatur dalam Paragraf 53 ayat (4) b dan d.

BAB X Sanksi 53 Pasal 52

14/27/PBI/2012 Ayat (1) – (2)

(1) Bank yang terlambat menyampaikan: a. penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47

huruf a; b. penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47

huruf b; c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud

dalam Paragraf 47 huruf c; e. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf 47 huruf d; atau f. laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling tinggi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Bank yang belum menyampaikan: a. penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47

huruf a; b. penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47

huruf b; c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud

dalam Paragraf 47 huruf c; d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf 47 huruf d; atau e. laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48, dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47 ayat (1) dan Paragraf 48, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.


44


SE 6/37/DPNP 2004 Romawi IV No. 1b Pasal 52 14/27/PBI/2012 Ayat (3) – (4) Pasal 52 14/27/PBI/2012 Ayat (4) a

(3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut dilakukan setelah Bank Indonesia memperoleh pemberitahuan dan atau konfirmasi dari PPATK.

(4) Bank yang: a. tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan

pemeriksaan Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) kali pemeriksaan; dan/atau

b. tidak melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam action plan dan/atau rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47 huruf a dan huruf c,

Pelaksanaan sanksi ini setelah Bank memperoleh 2 (dua) kali surat teguran dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya komitmen.

c. tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam

pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47 huruf (b) yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT,

dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan “berdampak signifikan” antara lain adalah menimbulkan risiko reputasi Bank.

(4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf 2, Paragraf 4, Paragraf 5, Paragraf 6 ayat (1), ayat (3), Paragraf 7, Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 10, Paragraf 11 ayat (1), Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17, Paragraf 18, Paragraf 19, Paragraf 20 ayat (1), dan ayat (4), Paragraf 22 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), Paragraf 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Paragraf 24, Paragraf 25 ayat (1), Paragraf 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Paragraf 27 ayat (4), Paragraf 28 ayat (1), Paragraf 29 ayat (1), Paragraf 30, Paragraf 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Paragraf 32, Paragraf 33 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 34, Paragraf 35, Paragraf 36, Paragraf 37, Paragraf 39 ayat (1), Paragraf 41 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 42 ayat (1), Paragraf 43, Paragraf 44, Paragraf 45, Paragraf 46, Paragraf 50, Paragraf 51, dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa: a. teguran tertulis;


45


SE 6/37/DPNP 2004 Romawi IV No.2 a) Pasal 52 14/27/PBI/2012 Ayat (4) b SE 6/37/DPNP 2004 Romawi IV No.2 b) Pasal 52 14/27/PBI/2012 Ayat (4) c SE 6/37/DPNP 2004 Romawi IV No.2 c) Pasal 52 14/27/PBI/2012 Ayat (4) d SE 6/37/DPNP 2004 Romawi IV No.2 d)

Teguran tertulis dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih dalam ketentuan ini.

b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;

Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum menjadi satu tingkat lebih rendah dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dan hasil akhir penilaian atas Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU adalah nilai 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 52.

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan Bank Umum adalah: 1) Peringkat Komposit (PK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

2) Predikat Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;

Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum tersebut berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan oleh Bank Umum yang disertai dengan bukti-bukti perbaikan yang diyakini kebenarannya oleh Bank Indonesia.

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

Pembekuan kegiatan usaha tertentu dilakukan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun Bank Umum tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah secara memadai atas kegiatan tersebut sehingga berpotensi atau patut diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.

d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau

Pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan dalam hal: 1) Pengurus Bank Umum tidak melaksanakan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Umum terhadap ketentuan program APU dan PPT dan hasil akhir penilaian penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU adalah 5 (lima), atau

2) Pengurus Bank Umum terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.


46


Pasal 52 14/27/PBI/2012 Ayat (4) e

e. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

BAB XI Ketentuan Peralihan 54 Pasal 53

14/27/PBI/2012 Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya ketentuan ini.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BAB I Ketentuan Umum 55 Pasal 1

12/20/PBI/2010 1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah BPRS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Direksi : a. bagi BPR dan BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

6. Komisaris : a. bagi BPR dan BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25


47


Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 7. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

8. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

9. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

10. Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction) adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

11. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa BPR/BPRS dan memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut.

12. Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.

13. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

14. Politically Exposed Person yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

15. Customer Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.

16. Enhanced Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR dan BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

17. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

18. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang


48


dikeluarkan oleh FATF. 19. Lembaga Negara/Pemerintah adalah lembaga yang memiliki

kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 20. BPR/BPRS Pengirim adalah BPR/BPRS yang mengirimkan perintah

pemindahan dana. 21. BPR/BPRS Penerima adalah BPR/BPRS yang menerima perintah

pemindahan dana.

56 Pasal 2 12/20/PBI/2010 SE 13/14/DKBU 2011 Romawi I

(1) BPR dan BPRS wajib menerapkan program APU dan PPT. (2) Dalam penerapan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib

berpedoman pada ketentuan ini. (3) Sesuai dengan ketentuan ini, setiap BPR dan BPRS wajib menyampaikan

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Desember 2011. Pedoman standar pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini, menjadi acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh BPR dan BPRS dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT. BPR dan BPRS dapat menyusun dan mengembangkan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usahanya dengan tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan program APU dan PPT dalam Lampiran 3 ketentuan ini.

57 Pasal 3 12/20/PBI/2010

(1) Program APU dan PPT pada BPR dan BPRS merupakan bagian dari pengelolaan risiko BPR dan BPRS secara keseluruhan.

(2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Paragraf 56 ayat (1) paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; dan d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan.

BAB II

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Serta Mekanisme Pertanggungjawaban

58 Pasal 4 12/20/PBI/2010

Pengawasan aktif Direksi BPR dan BPRS paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. memastikan BPR dan BPRS memiliki kebijakan dan prosedur program

APU dan PPT; b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT

kepada Dewan Komisaris; c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai

dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang

bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat; e. memastikan bahwa unit kerja/pegawai yang melaksanakan kebijakan

dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja/pegawai yang mengawasi penerapannya;

Unit kerja/pegawai yang mengawasi penerapan program APU dan PPT adalah unit kerja khusus/pegawai yang bertanggungjawab terhadap


49


program APU dan PPT.

f. pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT;

g. memastikan bahwa kantor cabang BPR dan BPRS memiliki pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT;

h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi BPR dan BPRS serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan

i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru, telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

Yang dimaksud dengan pegawai terkait antara lain pegawai yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti pegawai pelayanan nasabah (front liner), pegawai pemasaran, dan pegawai yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

59 Pasal 5 12/20/PBI/2010

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR dan BPRS paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan

PPT; dan b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap

penerapan program APU dan PPT.

60 Pasal 6 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pegawai tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan BPR/BPRS.

(2) Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur. (3) BPR dan BPRS memastikan bahwa pegawai di unit kerja khusus atau

pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

(4) Dalam hal BPR dan BPRS tidak dapat membentuk unit kerja khusus atau

menunjuk pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka fungsi


50


dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

61 Pasal 7 12/20/PBI/2010

Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 60 ayat (1) wajib: a. memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan

kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja/pegawai terkait yang berhubungan dengan Nasabah;

d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk BPR dan BPRS, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS, dan volume transaksi BPR dan BPRS;

Untuk BPR/BPRS dengan kriteria tertentu, BPR/BPRS besar misalnya.

e. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan

dari unit kerja atau pegawai terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;

f. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur;

g. memantau bahwa: 1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja

atau pegawai terkait kepada unit kerja khusus atau pegawai yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;

2) unit kerja atau pegawai terkait mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pegawai yang ditunjuk yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;

3) area yang berisiko tinggi, terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.

Penetapan penggolongan area yang berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan Negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

BAB III Kebijakan dan Prosedur 62 Pasal 8

12/20/PBI/2010 (1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib memiliki

kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup hal-hal


51


sebagai berikut: a. pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:

1) permintaan informasi dan dokumen; 2) verifikasi dokumen; dan 3) pengkinian dan pemantauan.

b. penatausahaan dokumen; c. pemindahan dana; d. penutupan hubungan dan penolakan transaksi; e. ketentuan mengenai Beneficial Owner; f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; g. pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan h. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga.

(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang ditetapkan dalam Lampiran 1 ketentuan ini.

a. dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT; b. mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; dan c. diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Penggunaan teknologi informasi yang berpotensi untuk disalahgunakan antara lain pembukaan rekening atau transaksi melalui pos, fax, telepon atau ATM.

63 Pasal 9 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib melakukan CDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;

Dalam hal rekening merupakan rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening bersama tersebut.

b. melakukan hubungan usaha dengan WIC;

(2) BPR dan BPRS juga wajib melakukan CDD dalam hal:

a. terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner; atau

Yang dimaksud dengan terdapat keraguan atas kebenaran informasi adalah terdapat keraguan atas data yang ada atau perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan.

b. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang tidak wajar antara lain terdapat jumlah nominal transaksi tertentu dan peningkatan nilai transaksi yang signifikan.


52


(3) Terhadap Nasabah yang telah ada sebelum ketentuan ini berlaku, BPR dan BPRS wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan materialitas dan risiko dalam hal: a. terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan; b. terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar; c. terdapat perubahan pola transaksi yang signifikan; d. BPR dan BPRS mengetahui adanya kekurangan informasi dan/atau

dokumen yang diperlukan; dan/atau e. menggunakan rekening anonim atau rekening yang diindikasikan

menggunakan nama fiktif.

64 Pasal 10 12/20/PBI/2010

(1) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, BPR dan BPRS wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

(2) Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap: a. identitas Nasabah; b. lokasi usaha Nasabah; c. profil Nasabah; d. nilai transaksi; e. kegiatan usaha Nasabah; f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan g. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat

risiko Nasabah. (3) Ketentuan mengenai pengkategorian tingkat risiko pencucian uang atau

pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan ini.

65 Pasal 11 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib : a. meminta informasi calon Nasabah dan WIC sebelum melakukan

hubungan usaha, termasuk identitas calon Nasabah yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung;

Dalam hal ini diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat.

b. meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah;

dan c. melakukan pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah

pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah. Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan jasa perbankan melalui media elektronik. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, BPR dan BPRS dapat diwakili oleh pihak lain yang bertindak sebagai pihak yang mewakili BPR/BPRS yang mengetahui prinsip dasar dari APU dan PPT.


53


(2) Dalam hal pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilakukan pada awal hubungan usaha, maka pertemuan dapat dilakukan di kemudian hari sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. calon Nasabah tergolong berisiko rendah; atau b. dokumen pendukung yang memuat identitas telah dilegalisir oleh

pihak yang berwenang. (3) BPR dan BPRS dilarang untuk membuka atau memelihara rekening

anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Termasuk dalam pengertian rekening yang menggunakan nama fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah.

(4) BPR dan BPRS memberikan perhatian khusus terhadap transaksi atau

hubungan usaha dengan Nasabah yang kegiatan usahanya terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

Bagian Kesatu Customer Due Diligence (CDD) Paragraf 1 Permintaan Informasi dan Dokumen

66 Pasal 12 12/20/PBI/2010

BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner ke dalam kelompok perorangan, perusahaan atau lainnya. Termasuk dalam kelompok perusahaan adalah perusahaan berupa Bank dan perusahaan selain Bank. Termasuk dalam kelompok lainnya adalah yayasan, perkumpulan dan Lembaga Negara.

67 Pasal 13 12/20/PBI/2010

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 ayat (1) bagi calon Nasabah perorangan paling kurang mencakup : a. identitas calon Nasabah yang memuat:

1) Nama lengkap termasuk alias apabila ada; 2) Nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan

menunjukkan dokumen dimaksud; 3) Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas; 4) Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila

ada;

Informasi ini hanya diperlukan bagi nasabah perseorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.

5) Tempat dan tanggal lahir; 6) Kewarganegaraan; 7) Pekerjaan;

Informasi pekerjaan merupakan sumber penghasilan utama


54


termasuk jenis usaha yang dikelola atau nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan/institusi, dan jabatan apabila calon Nasabah merupakan karyawan perusahaan.

8) Jenis kelamin; 9) Status perkawinan.

b. identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili Beneficial Owner;

c. sumber dana; d. rata-rata penghasilan; dan e. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan

dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didukung

dengan dokumen identitas calon Nasabah dan spesimen tanda tangan.

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang masih berlaku.

68 Pasal 14 12/20/PBI/2010

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 ayat (1) bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank paling kurang mencakup: a. nama perusahaan; b. nomor izin usaha dari instansi berwenang;

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

c. alamat kedudukan perusahaan; d. tempat dan tanggal pendirian perusahaan; e. bentuk badan hukum perusahaan; f. identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili

Beneficial Owner; g. sumber dana; dan h. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan

dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e wajib

didukung dengan dokumen identitas perusahaan berupa izin usaha dari instansi berwenang.

(3) Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan:

Yang dimaksud dengan usaha mikro dan usaha kecil adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

a. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS;

b. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang


55


diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

(4) Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditambah dengan: a. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan; b. struktur manajemen perusahaan; c. struktur kepemilikan perusahaan; dan d. dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili

perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

69 Pasal 15 12/20/PBI/2010

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 ayat (1) bagi calon Nasabah perusahaan berupa Bank paling kurang mencakup: a. nama Bank; b. nomor izin usaha dari Bank Indonesia; c. alamat kedudukan Bank; d. tempat dan tanggal pendirian Bank; dan e. bentuk badan hukum Bank;

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e wajib didukung dengan dokumen identitas Bank berupa: a. izin usaha dari Bank Indonesia; dan b. spesimen tanda tangan dan surat kuasa kepada pihak-pihak yang

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

70 Pasal 16 12/20/PBI/2010

(1) Untuk calon Nasabah berupa yayasan dan perkumpulan, BPR dan BPRS wajib meminta informasi paling kurang sebagai berikut: Yang dimaksud dengan perkumpulan antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non profit, yang berbadan hukum.

a. nama yayasan/perkumpulan; b. nomor izin pendirian dari instansi berwenang; c. alamat kedudukan yayasan/perkumpulan; d. tempat dan tanggal pendirian yayasan/perkumpulan; e. bentuk badan hukum; f. identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili

Beneficial Owner; g. sumber dana; dan h. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan

dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS. (2) Untuk calon Nasabah berupa yayasan, informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen yang memuat informasi paling kurang berupa: a. izin bidang kegiatan/tujuan yayasan; b. deskripsi kegiatan yayasan; c. struktur pengurus yayasan; dan


56


d. identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

(3) Untuk calon Nasabah berupa perkumpulan, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen yang memuat informasi paling kurang berupa: a. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; b. nama penyelenggara; dan

Yang dimaksud dengan “nama penyelenggara” adalah nama-nama dari pengurus dan pengawas perkumpulan tersebut

c. identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam

melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

71 Pasal 17 12/20/PBI/2010

(1) Terhadap calon Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, BPR dan BPRS wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan Lembaga Negara/Pemerintah.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen berupa: a. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili

Lembaga Negara/Pemerintah dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS; dan

b. spesimen tanda tangan.

72 Pasal 18 12/20/PBI/2010

(1) Informasi yang wajib diminta oleh BPR dan BPRS kepada WIC sebelum melakukan transaksi : a. Untuk transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67 ayat (1) huruf a angka 1) sampai angka 3) bagi WIC perorangan, dan Paragraf 68 ayat (1) huruf a dan huruf c bagi WIC perusahaan.

b. Untuk transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67 ayat (1) bagi WIC perorangan dan Paragraf 68 ayat (1) bagi WIC perusahaan.

Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib didukung

dengan dokumen berupa: a. Bagi WIC perorangan adalah dokumen identitas. b. Bagi WIC perusahaan adalah

Termasuk dalam WIC perusahaan, adalah WIC yayasan/perkumpulan atau WIC Lembaga Negara/Pemerintah.

1) Izin usaha dari instansi berwenang;


57


Termasuk izin usaha adalah izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, serta izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

2) Surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai

wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS;

3) danKartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Verifikasi Dokumen 73 Pasal 19

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung

yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67 ayat (1), Paragraf 68 ayat (1), Paragraf 69 ayat (1), Paragraf 70 ayat (1) dan Paragraf 71 ayat (1) serta memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terkini.

Untuk memastikan data dokumen pendukung adalah benar dan terkini misalnya untuk dokumen identitas perorangan dilakukan dengan cara membandingkan foto diri yang tercantum dalam dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan masih berlaku.

(2) BPR dan BPRS dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah

untuk meneliti dan meyakini kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat keraguan, BPR dan BPRS wajib meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan dokumen identitas lainnya atau dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas calon Nasabah.

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas lainnya” misalnya selain KTP yaitu SIM atau paspor. Sedangkan yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” misalnya Kartu Keluarga atau NPWP.

(4) BPR dan BPRS wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas terhadap:

a. calon Nasabah dan Beneficial Owner sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

b. WIC dan Beneficial Owner sebelum melakukan transaksi. (5) Dalam kondisi tertentu BPR/BPRS dapat melakukan hubungan usaha

sebelum proses verifikasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selesai. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain: a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan

usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan

b. apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.


58


(6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat: a. untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah

dilakukannya hubungan usaha. b. untuk Nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah

dilakukannya hubungan usaha.

Paragraf 3 Pengkinian dan Pemantauan 74 Pasal 20

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan

dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67, Paragraf 68, Paragraf 69, Paragraf 70 dan Paragraf 71 serta menatausahakannya.

(2) Pengkinian data terhadap informasi dan dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk didalamnya adalah pengkinian data terhadap nasabah yang telah melakukan hubungan usaha sebelum ketentuan ini diterbitkan.

75 Pasal 21 12/20/PBI/2010

BPR dan BPRS wajib : a. memelihara Daftar Teroris berdasarkan data yang diterima dari Bank

Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

Yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267. BPR dan BPRS dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan database Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet seperti website PBB http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml atau sumber lain yang lazim digunakan (termasuk website laporan bulanan BPR/BPRS jika tersedia).

b. memastikan secara berkala nama-nama Nasabah BPR dan BPRS yang

memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris;

c. memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris; dan

Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir, serta alamat Nasabah.

d. melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris.

Termasuk sebagai nama Nasabah adalah nama alias dari Nasabah.

76 Pasal 22 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib melakukan : a. pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi

kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf


59


78. b. analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil

Nasabah.

(2) BPR dan BPRS dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan anti tipping-off adalah ketentuan untuk merahasiakan Nasabah yang akan dilaporkan kepada PPATK.

77 Pasal 23 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Sistem pencatatan yang dimiliki harus dapat memungkinkan BPR dan BPRS untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan/atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

(2) BPR dan BPRS wajib memelihara profil Nasabah paling kurang meliputinformasi mengenai: a. pekerjaan atau bidang usaha; b. jumlah penghasilan; c. rekening lain yang dimiliki, apabila ada; d. aktivitas transaksi normal; dan e. tujuan pembukaan rekening.

Bagian Kedua Penatausahaan Dokumen 78 Pasal 24

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS wajib menatausahakan:

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan

jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak: 1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah

atau WIC; atau 2) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan

ekonomis dan/atau tujuan usaha. b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi

keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dokumen Perusahaan.

(2) Dokumen yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. identitas Nasabah atau WIC; dan


60


b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis mata uang dan jumlah uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

Dokumen informasi transaksi berupa jenis mata uang selain rupiah (valuta asing) berlaku bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki izin

melakukan kegiatan usaha jual beli valuta asing. (3) BPR dan BPRS wajib memberikan informasi dan/atau dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “otoritas lain yang berwenang” antara lain PPATK.

Bagian Ketiga Pemindahan Dana 79 Pasal 25

12/20/PBI/2010 Dalam melakukan kegiatan pemindahan dana untuk kepentingan Nasabah atau WIC melalui rekening BPR/BPRS yang ada di Bank Umum dan/atau Unit Usaha Syariah: Kegiatan pemindahan dana BPR dan BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. a. BPR dan BPRS Pengirim wajib:

Yang dimaksud dengan BPR/BPRS Pengirim termasuk pula BPR/BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang. Yang dimaksud dengan kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 78 ketentuan ini. 1) memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi

terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi: a) nomor rekening dan identitas Nasabah pengirim atau identitas

WIC pengirim; dan b) tanggal transaksi dan nominal.

2) mendokumentasikan seluruh transaksi pemindahan dana. b. BPR dan BPRS Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi

Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a.

80 Pasal 26 12/20/PBI/2010

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 79 tidak dipenuhi, BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dapat:


61


a. menolak untuk melaksanakan pemindahan dana; b. membatalkan transaksi pemindahan dana; dan/atau c. mengakhiri hubungan usaha dengan Nasabah.

81 Pasal 27 12/20/PBI/2010

Dalam hal terdapat pemindahan dana yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, BPR dan BPRS wajib melaporkan pemindahan dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Bagian Keempat Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi 82 Pasal 28

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon

Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon Nasabah atau WIC: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf

67, Paragraf 68, Paragraf 69, Paragraf 70, dan Paragraf 71; atau b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi

yang tidak benar. (2) BPR dan BPRS dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi,

dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal : a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; b. BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.

(3) BPR dan BPRS wajib : a. mendokumentasikan data calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

b. melaporkan calon Nasabah, WIC, atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan kepada PPATK apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.

Kewajiban BPR dan BPRS untuk mendokumentasikan dan melaporkan data calon Nasabah dan WIC dilakukan apabila BPR dan BPRS menolak atau membatalkan transaksi, setelah BPR dan BPRS mendapatkan data nama, alamat, dan jumlah transaksi.

Bagian Kelima Beneficial Owner 83 Pasal 29

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC

mewakili Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi.

Yang dimaksud Beneficial Owner dalam ayat ini termasuk Beneficial Owner lainnya yang terkait dengan calon Nasabah atau WIC, apabila Beneficial Owner lebih dari satu.

(2) Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner untuk

membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur CDD terhadap Beneficial Owner sebagaimana


62


dilakukan terhadap calon Nasabah atau WIC.

Dalam hal Beneficial Owner digolongkan sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.

84 Pasal 30 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa: a. bagi Beneficial Owner perorangan:

1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67 ayat (2);

2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan


b. bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan: 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 68 ayat (2),

ayat (3) dan ayat (4), Paragraf 70 ayat (2) dan ayat (3); 2) informasi dan dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir

perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan Yang dimaksud dengan pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan (ultimate owner/ultimate controller) adalah perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.


(2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Bank dimaksud bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut.

(3) Dalam hal BPR dan BPRS meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Beneficial Owner, BPR dan BPRS wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC.

85 Pasal 31 12/20/PBI/2010

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 84 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi Beneficial Owner berupa: (1) Lembaga Negara/Pemerintah; atau (2) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.


63


Bagian Keenam Politically Exposed Person dan Area Berisiko Tinggi 86 Pasal 32

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS wajib meneliti adanya calon Nasabah, Nasabah dan

Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenaiidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaanterorisme bagi penyedia jasa keuangan.

(2) Dalam hal calon Nasabah diketahui tergolong PEP maka BPR dan BPRS

wajib melakukan EDD pada awal melakukan hubungan usaha dengan BPR dan BPRS.

(3) Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.

Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

(4) Kewajiban BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yang menerima kiriman uang dari dan/atau melakukan transaksi lainnya dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi melalui rekening BPR/BPRS yang ada di Bank Umum dan/atau Unit Usaha Syariah dalam negeri.

Negara berisiko tinggi antara lain negara yang diidentifikasikan sebagai Tax Haven seperti British Virgin Island.

(5) Dalam hal BPR dan BPRS akan melakukan hubungan usaha dengan calon

Nasabah yang tergolong PEP, Direksi BPR/BPRS atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut.

Yang dimaksud Pejabat Eksekutif adalah Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

(6) Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berwenang untuk : a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah

yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; danme b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan

hubungan usaha dengan Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong PEP.

Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP atau berisiko tinggi, termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP atau berisiko tinggi.


64


87 Pasal 33 12/20/PBI/2010

BPR dan BPRS wajib melakukan EDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 86 dengan cara melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 ayat (1) huruf a serta melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Bagi calon Nasabah:

1) meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon Nasabah; dan/atau

2) meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana.

b. Bagi Nasabah atau Beneficial Owner: 1) melakukan kegiatan seperti yang dilakukan terhadap calon Nasabah

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2) melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap informasi

mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain: a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; b. Keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik

mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

3) memantau lebih ketat pola transaksi nasabah untuk kepentingan pengkinian profil Nasabah atau Beneficial Owner.

Bagian Ketujuh CDD yang Lebih Sederhana 88 Pasal 34

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana

dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67, Paragraf 68, Paragraf 69, dan Paragraf 70 terhadap calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji karyawan; b. rekening berupa tabungan wajib terkait dengan pemberian

kredit/pembiayaan dari BPR/BPRS yang sama; c. calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada

peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya; atau

d. nilai transaksi awal pembukaan rekening dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Dalam hal terhadap nilai transaksi awal rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditemukan indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, Bank wajib melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 63.

(3) BPR dan BPRS wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.

(4) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67 ayat (1) huruf a angka 1) sampai angka 5) dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Paragraf 67 ayat (2).


65


(5) Bagi calon Nasabah perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib meminta: a. informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 68 ayat (1) huruf a

dan huruf c; dan b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 68 ayat (3) huruf a

untuk perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, dan Paragraf 68 ayat (4) huruf d untuk perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

(6) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dan berlaku ketentuan CDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 63.

Calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah antara lain adalah pihak/orang yang tidak tergolong PEP.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga 89 Pasal 35

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh

pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah lembaga yang berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

(2) Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh

BPR/BPRS apabila pihak ketiga : a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.

b. memiliki kerja sama dengan BPR/BPRS dalam bentuk kesepakatan

tertulis; c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; dan d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen

pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh BPR/BPRS dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT.

Informasi yang dimaksud paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Nasabah.

(3) BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi dan verifikasi

atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon


66


Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPR dan BPRS. (4) BPR dan BPRS yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 78.

BAB IV Pengendalian Intern 90 Pasal 36

12/20/PBI/2010 (1) BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

Dalam hal BPR dan BPRS tidak memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), BPR dan BPRS menunjuk pejabat (pegawai, Direksi, Komisaris) yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dalam rangka memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh BPR dan BPRS, BPR dan BPRS mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan sample testing) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT.

(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain

dibuktikan dengan: a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk

unit kerja atau pegawai yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;

b. adanya pemisahan fungsi antara pelaksana penerapan program APU dan PPT dengan pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi efektivitas penerapan program tersebut; dan

c. dilakukannya pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan sebagaimana disebutkan pada huruf b.

BAB V Sumber Daya Manusia dan Pelatihan 91 Pasal 37

12/20/PBI/2010 BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegah digunakannya BPR dan BPRS sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern BPR/BPRS. Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai BPR itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur screening.

92 Pasal 38 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan pelatihan mengenai program APU dan PPT.


67


Pelatihan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru, telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan

dengan cara antara lain: a. menyelenggarakan in house training; b. mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan

oleh pihak lain; c. menyelenggarakan forum tukar-menukar informasi (knowledge

sharing); dan/atau

Tukar menukar informasi dapat dilakukan secara internal atau dengan BPR/BPRS/instansi lain.

d. melakukan pembelajaran dengan menggunakan sarana elektronik

(elearning).

BAB VI Pelaporan 93 Pasal 39

12/20/PBI/2010 (1) Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib

menyampaikan: a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana

dimaksud dalam Paragraf 62 ayat (2) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya ketentuan ini;

b. Setiap perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

c. Dalam hal batas akhir laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas akhir laporan adalah hari kerja berikutnya.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perubahan sebagaimana ayat (1) huruf b disampaikan kepada: a. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indonesia, Jl. M.H.

Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

c. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

94 Pasal 40 12/20/PBI/2010

(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Laporan disampaikan kepada PPATK Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta 10120.


68


(2) Kewajiban BPR dan BPRS untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.

(3) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Yang dimaksud dengan “BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah sejak direktur yang berwenang menyetujui transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK” adalah Pedoman PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi dan Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

BAB VII Ketentuan Lain-Lain 95 Pasal 41

12/20/PBI/2010 BPR dan BPRS harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam pengembangan modus pencucian uang atau skema pendanaan terorisme.

96 Pasal 42 12/20/PBI/2010

BPR dan BPRS wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Termasuk kerjasama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII Penilaian Penerapan Program APU dan PPT 97 SE

13/14/DKBU 2011 Romawi II

Penilaian penerapan program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini. 1. Tujuan Penilaian

a. Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lainnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektifitas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lainnya terkait dengan UU PPTPPU pada setiap BPR dan BPRS. Gambaran menyeluruh tersebut


69


diperlukan untuk memastikan tingkat kepatuhan BPR dan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku dan efektivitas penerapannya, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

b. Bank Indonesia melakukan penilaian secara kuantitatif terhadap penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

2. Cakupan Penilaian Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU pada BPR dan BPRS paling kurang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; dan d. sumber daya manusia dan pelatihan.

3. Hasil Penilaian Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dilakukan terhadap masing-masing aspek sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diberikan nilai dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4. Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing aspek tersebut, secara kuantitatif ditetapkan hasil akhir penilaian berupa nilai dalam skala 1 sampai dengan 5 dan predikat sebagai berikut: a. Nilai 1 sampai dengan 1,9 mencerminkan bahwa penerapan

program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Sangat Baik. Predikat Sangat Baik diberikan karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.

b. Nilai 2 sampai dengan 2,9 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Baik. Predikat Baik diberikan karena penerapannya dinilai memadai dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.

c. Nilai 3 sampai dengan 3,9 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Cukup Baik. Predikat Cukup Baik diberikan karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.

d. Nilai 4 sampai dengan 4,9 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Kurang Baik. Predikat Kurang Baik diberikan karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif


70


untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.

e. Nilai 5 mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU tergolong Tidak Baik. Predikat Tidak Baik diberikan karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.

4. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Hasil penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan kewajiban lain terkait dengan UU PPTPPU diperhitungkan dalam penilaian faktor manajemen tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

BAB IX Sanksi 98 Pasal 43

12/20/PBI/2010 Ayat (1) SE 13/14/DKBU 2011 Romawi III No. 2a Pasal 43 12/20/PBI/2010 Ayat (2) SE 13/14/DKBU 2011 Romawi III No. 2b

(1) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 93 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 1) BPR dan BPRS dianggap terlambat menyampaikan Pedoman

Pelaksanaan Program APU dan PPT apabila menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT setelah tanggal 1 Desember 2011.

2) BPR dan BPRS dianggap terlambat menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT apabila menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

3) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).


(2) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1) BPR dan BPRS dianggap terlambat menyampaikan Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi


71


Pasal 43 12/20/PBI/2010 Ayat (3) SE 13/14/DKBU 2011 Romawi III No. 2c Pasal 43 12/20/PBI/2010 Ayat (4) SE 13/14/DKBU 2011 Romawi III No. 2d

Keuangan Mencurigakan, yaitu sejak direktur yang berwenang menyetujui transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.


(3) BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Pedoman Program APU dan

PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selain terkena kewajiban membayar, BPR dan BPRS tetap wajib menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya.

1) BPR dan BPRS dianggap tidak menyampaikan Pedoman Pelaksanaan

Program APU dan PPT apabila belum menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sampai dengan tanggal 2 Januari 2012.

2) BPR dan BPRS dianggap tidak menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT apabila BPR dan BPRS belum menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT lebih dari 1 (satu) bulan sejak perubahan tersebut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

3) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta teguran tertulis.


(4) BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak ditemukan pada saat pemeriksaaan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selain terkena kewajiban membayar, BPR dan BPRS tetap wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

1) BPR dan BPRS dianggap tidak menyampaikan Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan apabila menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan lebih dari 1 (satu) bulan sejak ditemukan pada saat pemeriksaan.



72


Pasal 43 12/20/PBI/2010 Ayat (5) SE 13/14/DKBU 2011 Romawi III No. 1

(5) BPR dan BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 56, Paragraf 60 ayat (1), Paragraf 61, Paragraf 62, Paragraf 63, Paragraf 65, Paragraf 66, Paragraf 67, Paragraf 68, Paragraf 69, Paragraf 70, Paragraf 71, Paragraf 72, Paragraf 73 ayat (1), ayat (4), ayat (6), Paragraf 74, Paragraf 75, Paragraf 76 ayat (1), Paragraf 77, Paragraf 78, Paragraf 79, Paragraf 81, Paragraf 82 ayat (1), ayat (3), Paragraf 83, Paragraf 84, Paragraf 86, Paragraf 87, Paragraf 88 ayat (3), Paragraf 89 ayat (3), Paragraf 90, Paragraf 91, Paragraf 92, Paragraf 93, Paragraf 94, dan/atau Paragraf 96 ketentuan ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank;

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan BPR/BPRS adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS.

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

Pembekuan kegiatan usaha tertentu adalah larangan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam hal BPR/BPRS tidak menerapkan program APU dan PPT secara memadai.

d. pemberhentian pengurus Bank; dan/atau e. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau

pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

penerapan anti pencucian uang dan p encegahan · pdf fileundang-undang tentang tindak pidana...

Documents