Pemilu dan status quo

Download Pemilu dan status quo

Post on 08-Jul-2015

47 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo</p><p>http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 1/5</p><p>Pemilu dan Status Quo</p><p>April 25th, 2014 by solihan</p><p>Setiap kali Pemilu datang, masyarakat selalu dijanjikan perbaikan dan perubahan. Ajakan dan</p><p>slogan untuk memilih caleg, capres dan partai ramai menghias media dan jalan-jalan.</p><p>Masyarakat didorong berpartisipasi menyukseskanyang mereka sebutpesta demokrasi.</p><p>Mereka katakan, Ini untuk kebaikan bangsa 5 tahun ke depan.</p><p>Harapan tinggal harapan, perbaikan dan perubahan yang dijanjikan tak kunjung datang. Sejak</p><p>dulu hingga sekarang, belasan kali Pemilu sudah dilaksanakan, kesejahteraan masyarakat</p><p>masih di awang-awang. Berkali-kali berganti kepemimpinan, sebanyak itu pula rakyat selalu</p><p>menelan kekecewaan.</p><p>Dalam catatan sejarah, setidaknya bangsa ini sudah 11 kali menggelar Pemilu. Pada masa</p><p>Orde Lama dan peralihan ke Orde Baru digelar dua kali Pemilu, yakni tahun 1955 dan 1971.</p><p>Pemilu tahun 1955 diikuti oleh 172 parpol yang didominasi empat parpol yaitu: PNI, Masyumi,</p><p>Nahdlatul Ulama dan PKI. Pemilu tahun 1971 yakni pada awal pemerintahan Soeharto, diikuti</p><p>oleh 10 parpol. Pada zaman Orde Baru, Pemilu digelar 5 kali yakni tahun 1977, 1982, 1987,</p><p>1992, dan 1997. Pada masa itu, karena kebijakan penyederhanaan partai politik, Pemilu</p><p>hanya diikuti 3 parpol saja, yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.</p><p>Berikutnya, paska tumbangnya rezim Orde Baru, masuk pada Orde Reformasi, Pemilu digelar</p><p>4 kali yakni tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik, tahun 2004 diikuti oleh 24 partai</p><p>politik, tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan tahun 2014 yang diikuti oleh 12 partai politik</p><p>nasional dan 3 partai politik lokal Aceh.</p><p>Sepanjang kurun waktu tersebut, Indonesia memiliki 6 orang presiden, yakni Soekarno,</p><p>Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati SP dan Soesilo Bambang Yudhoyono.</p><p>Pertanyaannya, apa yang dihasilkan dari 11 kali Pemilu dan pergantian 6 orang presiden?</p><p>Adakah perubahan mendasar dan perbaikan bagi masyarakat? Saya mencatat, setidaknya</p><p>ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian kita.</p><p>1. Pemilu Tak Menghasilkan Perubahan.</p><p>Fakta sejarah menunjukkan, Pemilu yang selama ini digelar di Indonesia tidak melahirkan</p><p>perubahan mendasar. Yang terjadi hanya perubahan orang atau rezim saja. Tak ada yang</p><p>berubah dalam sistem politik di Indonesia. Sistem politik yang berlaku tetaplah sistem</p><p>demokrasi.</p></li><li><p>25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo</p><p>http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 2/5</p><p>Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, UUD 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia</p><p>menganut sistem demokrasi, yang menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan</p><p>tertinggi) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bentuk</p><p>representasi demokrasi perwakilan.</p><p>Indonesia pernah menjalankan model demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, yakni</p><p>sejak pemberlakuan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) . Ini berlangsung sampai Presiden</p><p>Soekarno menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah demokrasi</p><p>terpimpin yang menjadikan seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin</p><p>negara, yang waktu itu Presiden Soekarno.</p><p>Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto menerapkan demokrasi yang dia sebut sebagai</p><p>Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini diciptakan lebih untuk melanggengkan kekuasaan</p><p>Soeharto. Paska tumbangnya rezim Soeharto, Indonesia memasuki model demokrasi</p><p>reformasi yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 yang dipandang</p><p>demokratis.</p><p>Alhasil, sesungguhnya selama kurun waktu 59 tahun, yakni dari Pemilu 1955 hingga 2014, tidak</p><p>ada perubahan yang berarti dalam sistem perpolitikan Indonesia. Sistem pemerintahannya</p><p>masih menggunakan sistem demokrasi walaupun dengan style dan model yang beragam.</p><p>Adapun yang berganti hanyalah rezimnya saja. Rezim Orde Lama dengan ikon Soekarno-nya,</p><p>digantikan oleh rezim Orde Baru dengan tokohnya Soeharto, lalu beralih menjadi demokrasi</p><p>reformasi yang melahirkan beberapa tokoh sebagai presiden mulai Habibie hingga SBY.</p><p>Hal ini semakin menjelaskan bahwa Pemilu dalam sistem demokrasi sesungguhnya tak bisa</p><p>diharapkan sebagai jalan perubahan yang mendasar. Ini karena Pemilu menurut UU Pemilu</p><p>(UU No 08/2012) maupun UU Pilpres (UU 42/2008) memang didesain hanya untuk memilih</p><p>orang dan mengganti pemimpin saja, bukan mengganti sistem.</p><p>2. Pemilu dan Parpol Melanggengkan Demokrasi-Sekular.</p><p>Sistem demokrasi yang lahir dari rahim sekularisme memiliki mekanisme untuk</p><p>mempertahankan dan melanggengkan eksistensinya. Di antara mekanisme untuk menjaga</p><p>keberlangsungan sistem demokrasi adalah dengan Pemilu yang diadakan secara periodik dan</p><p>diikuti oleh partai politik.</p><p>Keberadaan parpol dan pelaksanaan Pemilu sengaja diakomodir dalam sistem demokrasi</p><p>sebagai bentuk dari kanalisasi ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah. Jadi,</p><p>masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan Pemerintah dipaksa menyalurkan</p><p>ketidakpuasannya kepada partai politik. Jika ingin mengganti rezim yang berkuasa,</p><p>masyarakat pun dipaksa menunggu pelaksanaan Pemilu berikutnya. Itu pun tetap harus</p><p>melalui parpol. Cara lain selain Pemilu akan dianggap illegal dan inkonstitusional.</p></li><li><p>25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo</p><p>http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 3/5</p><p>Problem berikutnya adalah, keberadaan dan sepak terjang partai politik diatur oleh regulasi</p><p>yang membelenggu. Belenggu tersebut bertujuan agar parpol menjadi penjaga sistem</p><p>demokrasi sekular. Dalam konsideran UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa</p><p>UU Parpol dibuat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi Jadi, sedari awal,</p><p>ruang parpol diberikan oleh Pemerintah hanya dan hanya jika dalam rangka menguatkan</p><p>demokrasi tidak untuk mengganti demokrasi.</p><p>Hal tersebut semakin jelas tercantum dalam UUD 1945 hasil amandemen yang dilakukan oleh</p><p>MPR hasil Pemilu 1999. Pasal 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara</p><p>kesatuan yang berbentuk republik dan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan</p><p>menurut UUD. Kita tahu bahwa bentuk pemerintahan republik dan termkedaulatan</p><p>rakyat adalah kata lain dari demokrasi, sementara sistem demokrasi adalah sistem yang lahir</p><p>dari rahim sekularisme. Karena itu bisa dikatakan bahwa partai politik dan Pemilu justru sarana</p><p>untuk mengokohkan sistem demokrasi yang sekular.</p><p>Selain itu demokrasi juga memiliki seperangkat aturan main (rule of the game) yang harus</p><p>ditaati oleh siapapun yang berada di dalamnya, terutama oleh partai politik. Dalam sistem</p><p>demokrasi, keberadaan agama diperbolehkan dan diakomodir, tetapi aturan agama tidak</p><p>boleh mendominasi negara. Dengan kata lain, dalam negara demokrasi, agama hanya boleh</p><p>berada di dalam ruang ibadah dan privat, tidak boleh berada dalam ruang publik apalagi</p><p>pemerintahan. Aturan agama tentang shalat, shaum dan haji dibebaskan untuk dilaksanakan,</p><p>tetapi hukum agama tentang sistem politik tidak boleh diterapkan.</p><p>Dalam sistem demokrasi, partai politik berbasis agama memang dibolehkan, tetapi standar</p><p>dan sumber hukumnya tidak dbolehkan menggunakan sumber hukum Islam seperti al-Quran</p><p>dan al-Hadits. Sistem demokrasi sudah memiliki standar hukum dan hierarki perundangan</p><p>yang siapapun termasuk parpol dipaksa untuk menaatinya. Parpol tidak dibolehkan off-side,</p><p>yakni melewati batas-batas yang sudah ditetapkan. Jika melanggar pasti dikeluarkan dalam</p><p>kancah pertandingan di parlemen maupun di pemerintahan.</p><p>3. DPR Hasil Pemilu Lahirkan UU Liberal.</p><p>Sejak tahun 1967 DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan UU yang membuka peluang</p><p>masuknya cengkeraman asing terhadap Indonesia. UU Penanaman Modal Asing (UUPMA)</p><p>nomor 1 tahun 1967 bahkan sengaja disahkan agar PT Freeport bisa segera mengeksploitasi</p><p>emas bangsa Indonesia hingga 30 tahun sejak 1967. Bahkan sebelum kontrak berakhir di</p><p>tahun 1997, pada tahun 1991, Freeport berhasil memperpanjang kontraknya selama 20 tahun</p><p>dan dapat diperpanjang kembali selama 2 x 10 tahun.</p><p>Paska reformasi 1998 hingga kini, DPR bersama Pemerintah disinyalir melahirkan puluhan</p><p>UU yang berupaya meliberalisasi sektor vital di Indonesia. UU tersebut bahkan sangat kental</p><p>dengan kepentingan asing. Sebagai contoh UU Perbankan (No. 10 tahun 1998), UU Migas</p></li><li><p>25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo</p><p>http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 4/5</p><p>(No. 22 tahun 2001), UU Kelistrikan (No. 20 tahun 2002), UU BUMN (No. 19 tahun 2003), UU</p><p>Pendidikan Nasional (No. 20 tahun 2003), UU Sumber Daya Air (No 7 tahun 2004), UU Sistem</p><p>Jaminan Sosial Nasional (No. 40 tahun 2004), UU Penanaman Modal (No. 25 tahun 2007), UU</p><p>Mineral dan Batubara (No 4 tahun 2009), serta UU BPJS (No 24 tahun 2011).</p><p>Akibat lahirnya UU tersebut, kini dominasi asing semakin kuat mencengkeram sektor-sektor</p><p>strategis. Sebagai contoh, menurut catatanKompas, Per Maret 2011 pihak asing telah</p><p>menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Dengan demikian sekitar Rp 1.551 triliun</p><p>dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun dikuasai asing. Pada badan usaha milik negara</p><p>(BUMN), dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60</p><p>persen. Lebih tragis lagi di sektor minyak dan gas. Porsi operator migas nasional hanya sekitar</p><p>25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal</p><p>Migas Kementerian ESDM menetapkan target porsi operator oleh perusahaan nasional</p><p>mencapai 50 persen pada 2025.</p><p>Selain banyak sektor strategis dikuasai asing, UU yang dilahirkan Pemerintah bersama</p><p>dengan DPR semakin menjadikan negara berlepas tangan mengurus urusan masyarakat.</p><p>Sebagai contoh UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Kedua UU ini</p><p>secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial</p><p>menjadi kewajiban rakyat, serta mengubah jaminan sosial menjadi asuransi sosial. Akibatnya,</p><p>kini masyarakat harus menanggung sendiri biaya kesehatan yang seharusnya menjadi</p><p>tanggung jawab pemerintah di tengah beratnya beban yang harus ditanggung rakyat akibat</p><p>penerapan sistem ekonomi kapitalis.</p><p>Tak Cukup Perubahan Rezim</p><p>Dari fakta yang terpapar di atas menjadi sangat jelas bagi kita, bahwa Pemilu memang hanya</p><p>didesain untuk memilih dan mengganti orang-orang yang ada di parlemen dan pemerintahan.</p><p>Tidak ada perubahan mendasar yang terjadi selama kurun waktu 59 tahun sejak 1955.</p><p>Indonesia masih menganut sistem demokrasi sekular yang tidak memberikan ruang bagi</p><p>aturan agama mendominasi ranah publik. Pemilu juga ternyata hanya menjadi alat untuk</p><p>memperpanjang usia demokrasi sambil rakyat dibohongi setiap 5 tahun sekali. Partai politik</p><p>menjadi wadah yang sangat efektif untuk kanalisasi suara perubahan agar bisa dikendalikan</p><p>bahkan diarahkan.</p><p>Jadilah Indonesia seperti sekarang ini. Tak ada yang namanya kepentingan rakyat. Yang ada</p><p>hanyalah kepentingan elite politik dan para kapitalis. Hal tersebut terjadi karena tidak ada yang</p><p>berubah dari negeri ini. Sistem politik masih demokrasi sekular, sementara sistem ekonomi</p><p>masih kapitalistik. Fakta yang terjadi saat ini hanyalah pergantian orang dari generasi ke</p><p>generasi; hanya peralihan dari rezim yang satu ke rezim yang lain.</p><p>Sejarah panjang bangsa ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita, bahwa tidak cukup</p></li><li><p>25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo</p><p>http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 5/5</p><p>sekadar mengganti orang; tidak selesai masalah hanya dengan mengganti rezim. Sebelas kali</p><p>Pemilu berlangsung, enam kali presiden berganti, tidak ada yang berubah dari negeri ini.</p><p>Bahkan negeri ini makin terpuruk hampir di semua lini.</p><p>Para agen perubahan harus memiliki visi yang besar dalam melakukan perubahan. Tidak</p><p>cukup sekadar berpikir out of the box, tetapi sudah saatnya berpikir without the box. Bukan</p><p>hanya sekadar keluar dari belenggu sistem demokrasi, tetapi juga harus membuang jauh-jauh</p><p>demokrasi.</p><p>Karena itu jika ingin Indonesia berubah menuju kondisi yang lebih baik, harus ada keberanian</p><p>dari elit politik juga seluruh anak negeri untuk tak tak sekadar mengganti orang dan rezim yang</p><p>berkuasa, tetapi juga mengganti sistem dan seluruh perangkat aturannya dengan sistem dan</p><p>aturan yang berasal dari Yang Mahabaik dan Yang Mahasempurna yakni Allah SWT. Aturannya</p><p>adalah syariah Islam. Sistemnya adalah Khilafah Islamiyah.Wallahu alam. [Luthfi</p><p>Affandi; Humas HTI Jabar]</p><p>Baca juga :</p><p>1. Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat2. [FOTO] HIP Edisi 2 HTI Kalbar : Pemilu 2014. Menuju Indonesia yang lebih baik?3. Sambut Pemilu, Mahasiswa Muslim Minta RI Tinggalkan Demokrasi4. 34 Parpol di Pemilu 20095. Pemilu 2014 Tetap Sengsarakan Rakyat?</p></li></ul>