Pemilu dan status quo

Download Pemilu dan status quo

Post on 08-Jul-2015

47 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo

    http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 1/5

    Pemilu dan Status Quo

    April 25th, 2014 by solihan

    Setiap kali Pemilu datang, masyarakat selalu dijanjikan perbaikan dan perubahan. Ajakan dan

    slogan untuk memilih caleg, capres dan partai ramai menghias media dan jalan-jalan.

    Masyarakat didorong berpartisipasi menyukseskanyang mereka sebutpesta demokrasi.

    Mereka katakan, Ini untuk kebaikan bangsa 5 tahun ke depan.

    Harapan tinggal harapan, perbaikan dan perubahan yang dijanjikan tak kunjung datang. Sejak

    dulu hingga sekarang, belasan kali Pemilu sudah dilaksanakan, kesejahteraan masyarakat

    masih di awang-awang. Berkali-kali berganti kepemimpinan, sebanyak itu pula rakyat selalu

    menelan kekecewaan.

    Dalam catatan sejarah, setidaknya bangsa ini sudah 11 kali menggelar Pemilu. Pada masa

    Orde Lama dan peralihan ke Orde Baru digelar dua kali Pemilu, yakni tahun 1955 dan 1971.

    Pemilu tahun 1955 diikuti oleh 172 parpol yang didominasi empat parpol yaitu: PNI, Masyumi,

    Nahdlatul Ulama dan PKI. Pemilu tahun 1971 yakni pada awal pemerintahan Soeharto, diikuti

    oleh 10 parpol. Pada zaman Orde Baru, Pemilu digelar 5 kali yakni tahun 1977, 1982, 1987,

    1992, dan 1997. Pada masa itu, karena kebijakan penyederhanaan partai politik, Pemilu

    hanya diikuti 3 parpol saja, yakni PPP, PDI dan Golongan Karya.

    Berikutnya, paska tumbangnya rezim Orde Baru, masuk pada Orde Reformasi, Pemilu digelar

    4 kali yakni tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik, tahun 2004 diikuti oleh 24 partai

    politik, tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan tahun 2014 yang diikuti oleh 12 partai politik

    nasional dan 3 partai politik lokal Aceh.

    Sepanjang kurun waktu tersebut, Indonesia memiliki 6 orang presiden, yakni Soekarno,

    Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati SP dan Soesilo Bambang Yudhoyono.

    Pertanyaannya, apa yang dihasilkan dari 11 kali Pemilu dan pergantian 6 orang presiden?

    Adakah perubahan mendasar dan perbaikan bagi masyarakat? Saya mencatat, setidaknya

    ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian kita.

    1. Pemilu Tak Menghasilkan Perubahan.

    Fakta sejarah menunjukkan, Pemilu yang selama ini digelar di Indonesia tidak melahirkan

    perubahan mendasar. Yang terjadi hanya perubahan orang atau rezim saja. Tak ada yang

    berubah dalam sistem politik di Indonesia. Sistem politik yang berlaku tetaplah sistem

    demokrasi.

  • 25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo

    http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 2/5

    Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, UUD 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia

    menganut sistem demokrasi, yang menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan

    tertinggi) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bentuk

    representasi demokrasi perwakilan.

    Indonesia pernah menjalankan model demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, yakni

    sejak pemberlakuan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) . Ini berlangsung sampai Presiden

    Soekarno menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah demokrasi

    terpimpin yang menjadikan seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin

    negara, yang waktu itu Presiden Soekarno.

    Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto menerapkan demokrasi yang dia sebut sebagai

    Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini diciptakan lebih untuk melanggengkan kekuasaan

    Soeharto. Paska tumbangnya rezim Soeharto, Indonesia memasuki model demokrasi

    reformasi yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 yang dipandang

    demokratis.

    Alhasil, sesungguhnya selama kurun waktu 59 tahun, yakni dari Pemilu 1955 hingga 2014, tidak

    ada perubahan yang berarti dalam sistem perpolitikan Indonesia. Sistem pemerintahannya

    masih menggunakan sistem demokrasi walaupun dengan style dan model yang beragam.

    Adapun yang berganti hanyalah rezimnya saja. Rezim Orde Lama dengan ikon Soekarno-nya,

    digantikan oleh rezim Orde Baru dengan tokohnya Soeharto, lalu beralih menjadi demokrasi

    reformasi yang melahirkan beberapa tokoh sebagai presiden mulai Habibie hingga SBY.

    Hal ini semakin menjelaskan bahwa Pemilu dalam sistem demokrasi sesungguhnya tak bisa

    diharapkan sebagai jalan perubahan yang mendasar. Ini karena Pemilu menurut UU Pemilu

    (UU No 08/2012) maupun UU Pilpres (UU 42/2008) memang didesain hanya untuk memilih

    orang dan mengganti pemimpin saja, bukan mengganti sistem.

    2. Pemilu dan Parpol Melanggengkan Demokrasi-Sekular.

    Sistem demokrasi yang lahir dari rahim sekularisme memiliki mekanisme untuk

    mempertahankan dan melanggengkan eksistensinya. Di antara mekanisme untuk menjaga

    keberlangsungan sistem demokrasi adalah dengan Pemilu yang diadakan secara periodik dan

    diikuti oleh partai politik.

    Keberadaan parpol dan pelaksanaan Pemilu sengaja diakomodir dalam sistem demokrasi

    sebagai bentuk dari kanalisasi ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah. Jadi,

    masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan Pemerintah dipaksa menyalurkan

    ketidakpuasannya kepada partai politik. Jika ingin mengganti rezim yang berkuasa,

    masyarakat pun dipaksa menunggu pelaksanaan Pemilu berikutnya. Itu pun tetap harus

    melalui parpol. Cara lain selain Pemilu akan dianggap illegal dan inkonstitusional.

  • 25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo

    http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 3/5

    Problem berikutnya adalah, keberadaan dan sepak terjang partai politik diatur oleh regulasi

    yang membelenggu. Belenggu tersebut bertujuan agar parpol menjadi penjaga sistem

    demokrasi sekular. Dalam konsideran UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa

    UU Parpol dibuat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi Jadi, sedari awal,

    ruang parpol diberikan oleh Pemerintah hanya dan hanya jika dalam rangka menguatkan

    demokrasi tidak untuk mengganti demokrasi.

    Hal tersebut semakin jelas tercantum dalam UUD 1945 hasil amandemen yang dilakukan oleh

    MPR hasil Pemilu 1999. Pasal 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara

    kesatuan yang berbentuk republik dan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

    menurut UUD. Kita tahu bahwa bentuk pemerintahan republik dan termkedaulatan

    rakyat adalah kata lain dari demokrasi, sementara sistem demokrasi adalah sistem yang lahir

    dari rahim sekularisme. Karena itu bisa dikatakan bahwa partai politik dan Pemilu justru sarana

    untuk mengokohkan sistem demokrasi yang sekular.

    Selain itu demokrasi juga memiliki seperangkat aturan main (rule of the game) yang harus

    ditaati oleh siapapun yang berada di dalamnya, terutama oleh partai politik. Dalam sistem

    demokrasi, keberadaan agama diperbolehkan dan diakomodir, tetapi aturan agama tidak

    boleh mendominasi negara. Dengan kata lain, dalam negara demokrasi, agama hanya boleh

    berada di dalam ruang ibadah dan privat, tidak boleh berada dalam ruang publik apalagi

    pemerintahan. Aturan agama tentang shalat, shaum dan haji dibebaskan untuk dilaksanakan,

    tetapi hukum agama tentang sistem politik tidak boleh diterapkan.

    Dalam sistem demokrasi, partai politik berbasis agama memang dibolehkan, tetapi standar

    dan sumber hukumnya tidak dbolehkan menggunakan sumber hukum Islam seperti al-Quran

    dan al-Hadits. Sistem demokrasi sudah memiliki standar hukum dan hierarki perundangan

    yang siapapun termasuk parpol dipaksa untuk menaatinya. Parpol tidak dibolehkan off-side,

    yakni melewati batas-batas yang sudah ditetapkan. Jika melanggar pasti dikeluarkan dalam

    kancah pertandingan di parlemen maupun di pemerintahan.

    3. DPR Hasil Pemilu Lahirkan UU Liberal.

    Sejak tahun 1967 DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan UU yang membuka peluang

    masuknya cengkeraman asing terhadap Indonesia. UU Penanaman Modal Asing (UUPMA)

    nomor 1 tahun 1967 bahkan sengaja disahkan agar PT Freeport bisa segera mengeksploitasi

    emas bangsa Indonesia hingga 30 tahun sejak 1967. Bahkan sebelum kontrak berakhir di

    tahun 1997, pada tahun 1991, Freeport berhasil memperpanjang kontraknya selama 20 tahun

    dan dapat diperpanjang kembali selama 2 x 10 tahun.

    Paska reformasi 1998 hingga kini, DPR bersama Pemerintah disinyalir melahirkan puluhan

    UU yang berupaya meliberalisasi sektor vital di Indonesia. UU tersebut bahkan sangat kental

    dengan kepentingan asing. Sebagai contoh UU Perbankan (No. 10 tahun 1998), UU Migas

  • 25/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia Blog Archive Pemilu dan Status Quo

    http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/ 4/5

    (No. 22 tahun 2001), UU Kelistrikan (No. 20 tahun 2002), UU BUMN (No. 19 tahun 2003), UU

    Pendidikan Nasional (No. 20 tahun 2003), UU Sumber Daya Air (No 7 tahun 2004), UU Sistem

    Jaminan Sosial Nasional (No. 40 tahun 2004), UU Penanaman Modal (No. 25 tahun 2007), UU

    Mineral dan Batubara (No 4 tahun 2009), serta UU BPJS (No 24 tahun 2011).

    Akibat lahirnya UU tersebut, kini dominasi asing semakin kuat mencengkeram sektor-sektor

    strategis. Sebagai contoh, menurut catatanKompas, Per Maret 2011 pihak asing telah

    menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Dengan demikian sekitar Rp 1.551 triliun

    dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun dikuasai asing. Pada badan usaha milik negara

    (BUMN), dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60

    persen. Lebih tragis lagi di sektor minyak dan gas. Porsi oper