pemerintahan gus dur

17
Gus Dur Indonesia Dibawah Kepemimpinan Gus Dur

Upload: muhammad-wangsadhika

Post on 09-Feb-2017

439 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pemerintahan gus dur

Gus DurIndonesia Dibawah Kepemimpinan Gus Dur

Page 2: Pemerintahan gus dur

2

Oleh

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Editor by : Wisnu WangsadhikaXII IPA 4

Nurmeida PH

Ayu FS

Rivaldi WA

M Riza T

Danang M

Devita SN

Regha A

Page 3: Pemerintahan gus dur

Siapa Gus Dur?Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakhil yang berarti sang penakluk.

HELLO!

Page 4: Pemerintahan gus dur

1 2 3 4

4Sistem Pemerintahan Gus Dur

Karir Gus Dur

Ketua Umum PBNU

1984-1994Anggota MPR

1987

Ketua Dewan Penasihat PKB1998

Presiden RI1999-2001

Page 5: Pemerintahan gus dur

1

2

3

4

5

6

5

Riwayat Pendidikan

Sistem Pemerintahan Gus Dur

SD KRIS pindah ke SD Mataram Perwari

Di tahun 1971 Ia kembali ke tempat asalnya dalam dunia pesantren

Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta pada tahun 1956

Belajar di Pesantran Tegalrejo, Magelang dan kemudian pindah ke pesantran Tambakberas Jombang tahun 1959-1963

Pada tahun 1963 melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo

Melanjutkan ke Universitas Baghdad fakultas seni pada tahun 1966-1970

Page 6: Pemerintahan gus dur

6

Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Dengan kemenangan partai PDI - P dengan hasil 33% suara dan PKB 12% suara pada Pemilu 1999, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI - P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI - P mulai berubah.

Gus Dur Menuju RI 1

Page 7: Pemerintahan gus dur

7

Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

Page 8: Pemerintahan gus dur

8

Awal Masa Pemerintahan Gus Dur

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.

Page 9: Pemerintahan gus dur

9

Pidato Pertama Gus Dur

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Pidato pertama Gus Dur setelah terpilih sebagai Presiden, berisi tugas – tugas yang akan dijalankan

Peningkatan pendapatan rakyat

Menegakkan keadilan dan mendatangkan kemakmuran

Mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara

Page 10: Pemerintahan gus dur

10

1

2

3

4

KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Menentang rencana pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah RI

Penundaan bantuan IMF

Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri

Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan perkembangan kontemporer

Page 11: Pemerintahan gus dur

11

1

2

3

4

5

KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001

Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor)

Penajaman Visi Ekonomi

Penajaman restrukturisasi Perbankan, BUMN, sektor riil

Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk kesehatan

Page 12: Pemerintahan gus dur

12

1

2

3

4

5

KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan : yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara 

Membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara (social cohesiveness) 

Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional

Pencabutan Larangan penggunaan huruf Tiong Hoa

Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadhan

Page 13: Pemerintahan gus dur

1

2

3

4

5

6

13

Kebijakan kontrovesial

Gus Dur

Sistem Pemerintahan Gus Dur

Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan

Mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membekukan DPR/MPR

Berusaha membuka hubungan dengan IsraelMenghapus TAP MPRS yang melarang Marxisme-LeninismeMemecat Juzuf Kalla dan Laksamana SukardiMengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat

Page 14: Pemerintahan gus dur

14Sistem Pemerintahan Gus Dur

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggung jawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Kasus Bulo Gate dan Brunei Gate

Page 15: Pemerintahan gus dur

15

Memorandum II 30 April 2001

DPR dalam sidang paripurna tanggal 30 April 2001 akhirnya sepakat memutuskan menjatuhkan Memorandum II kepada Presiden Wahid melalui proses voting. Dalam sidang tersebut 7 dari 10 fraksi setuju menjatuhkan peringatan keras (Memo II) kepada Presiden.

Lengsernya Gus Dur

Sistem Pemerintahan Gus Dur

DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari Presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan DPR

Memorandum I 1 Februari 2001

Rapat Paripurna DPR akhirnya menjatuhkan Memorandum I terhadap  Presiden berdasarkan Pasal 7 Tap MPR No. III/1978 dengan mengingatkan  bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara. 

Sidang Istimewa 23 Juli 2001 

Pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Page 16: Pemerintahan gus dur

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

KekuranganKelebihanPresiden Abdurrahman Wahid menghargai adanya perbedaan

Iklim politik yang demokratis

Lebih memerhatikan kaum minoritas

Presiden Abdurrahman Wahid memerintah seenaknya sendiri

Banyak kebijakannya yang menimbulkan kritik

Tak punya basis politik yang kuat di Parlemen

Page 17: Pemerintahan gus dur

TerimakasihAda pertanyaan?