Untuk Mendukung Penerapan E-Government dalam Kegiatan Tata Persuratan Dinas

Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE

Bandung, 07 Mei 2014

Doni Marshall Rangga, S.Komp, CEH, RHCSA

Pranata Komputer

Pusat Data dan Sarana Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Narasumber

Dasar Hukum

E-Government

Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government

TNDE

Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tentang Tata Naskah Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah

Menurut Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-Government:

“Pengembangan e-government merupakan upaya untuk

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang

berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan

efisien.”

E-Government

Penyelenggaraan

Pemerintahan

BerbasisElektron

ik

E-Governmen

t

E-Government #2

• Pengembangan e-Government bertujuan diantaranya untuk: menyederhanakan birokrasi pelayanan publik. pertukaran informasi secara on-line. mengeliminasi redundant bureaucracy system. memberikan jaminan kecepatan respon

terhadap keluhan dan kebutuhan pengguna. mengusahakan one-stop-service bagi

keperluan bisnis. meminimalisasi biaya pelayanan publik

dengan mengintegrasikan kegiatan layanan.

Pengembangan E-Government

• Pelayanan lebih baik

• Keterbukaan informasi

• Pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan dan kecukupan informasi

• Pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel

Manfaat E-Government

Produktivitas Kerja

Tertib Administrasi

Efektivitas

Good Governance

Struktur Implementasi E-Office/TNDE

Infrastruktur

Suprastruktur

InfrastrukturSoftware, Server, Jaringan, PC, Scanner

SuprastrukturKelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM

• Surat Masuk

• Disposisi

• Surat Keluar

• Agenda

• Manajemen Templat/Borang Acu

• Tanda tangan dijital

Fitur “Wajib” E-Office/TNDEMenurut Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011

Surat Masuk

Disposisi

Surat Keluar

Arsitektur TNDE

Ekosistem Berbasis Komputasi Awan

• Pasal 8 ayat 1:• Penyedia/vendor yang mengembangkan

perangkat lunak wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi kepada Instansi yang bersangkutan

• Pasal 17 ayat 1:• Penyelenggara Sistem Elektronik untuk

pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya

PP Nomor 82 tahun 2012Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik

• Ketidak sesuaian sistem yang dikembangkan dengan yang dibutuhkan pengguna

• Ketidak sinambungan pengembangan sistem

• Rendahnya kinerja sistem akibat tidak adanya tahapan uji yang baku

• Kurangnya dukungan organisasi

• Beragamnya sistem SIM (Sistem Informasi Masing-masing)

Permasalahan Penerapan

Dr. I Made Wiryana (2014)

Kunci Pendukung Implementasi

Dukungan Pejabat

Payung Hukum SDM

Memberikan contoh dengan ikut melakukan Implementasi

Implementasi dan pengelolaan layanan

Bimtek pengguna &Penyiapan SDM infrastruktur terlatih

• Aplikasi e-office yang dikembangkan oleh Direktorat e-Government Kemkominfo, untuk digunakan oleh K/L, dan pemerintah daerah di Indonesia

• Berbasiskan cloud, dapat pula diinstall pada data center milik instansi pemerintah

• Dapat diakses melalui perangkat mobile iOS dan Android

• Contact Person:• P: 021-3849366, atau email ke

monika.suharko@kominfo.go.id

Aplikasi SiMAYA

Aplikasi SiMAYA