paparan rbp ombudsman ri

20
PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Jakarta, 12 Februari 2014 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Oleh Pranowo Dahlan Ombudsman Bidang Pengawasan

Upload: reformasi-polri

Post on 17-Jun-2015

772 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Jakarta, 12 Februari 2014

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh Pranowo Dahlan

Ombudsman Bidang Pengawasan

Page 2: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

DASAR HUKUM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik IndonesiaPasal 6 :

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

2

Page 3: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik IndonesiaPasal 7Ombudsman bertugas:a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup

kewenangan Ombudsman;d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara

atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;

f. membangun jaringan kerja;g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik; danh. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

3

Page 4: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPasal 35 ayat (3) :Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan

atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4

Page 5: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

HASIL YANG DIHARAPKAN (OUT PUT)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 4 :Ombudsman bertujuan :a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;b.mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang

efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;

d.membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;

e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

5

Page 6: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

SUPERVISI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2013

6

Page 7: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

OBYEK SUPERVISI PELAYANAN PUBLIKUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 :Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:a. Dasar Hukumb. Persyaratanc. Sistem, mekanisme dan prosedurd. Jangka waktu penyelesaiane. Biaya/tariff. Produk pelayanang. Sarana,prasarana dan/atau fasilitash. Kompetensi pelaksanai. Pengawasan Internalj. Penanganan pengaduan, saran dan masukank. Jumlah Pelaksanal. Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastianpelayanan dilaksanakan

sesuai standar pelayananm.Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

n. Evaluasi kinerja pelaksana7

Page 8: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

OmbudsmanRepublik Indonesia

Temuan Khusus 1. Masih adanya proses untuk mendapatkan SIM tanpa

melalui ujian tulis maupun ujian praktek atau tanpa ujian praktek dengan membayar yang melebihi dari ketentuan

2. Keberadaan calo (baik orang luar maupun petugas) yang dapat menguruskan SIM tanpa melalui ujian tertulis maupun ujian praktek

3. Kewajiban melampirkan sertifikat mengemudi bagi pemohon SIM A baru yang biayanya lebih tinggi dari pembuatan SIM A dan diarahkan pada satu tempat tertentu (sekolah mengemudi)

4. Biaya cek kesehatan tanpa diberikan kwitansi dan biaya tersebut tidak diumumkan secara terbuka

Temuan-Temuan Pada Pelayanan SIM di Satlantas Yang Memerlukan Perbaikan

Page 9: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

OmbudsmanRepublik Indonesia

Temuan Khusus

1) Masih ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan perpanjangan STNK, penerbitan plat nomor dan cek fisik.

2) Terdapat banyak calo (orang luar maupun petugas) dalam pengurusan di SAMSAT.

3) Untuk pengurusan STNK pemohon harus bolak-balik dari Kantor Samsat ke Ditlantas Polda guna memperoleh Nomor Polisi Kendaraan.

4) Adanya pungutan lebih dari Ditlantas Polda kepada dealer tanpa ada tanda terima

Temuan-Temuan Pada Pelayanan di SAMSAT

Yang Memerlukan Perbaikan

Page 10: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT SUBSTANSI KEPOLISIAN

Tahun 2013

Sumber Data : 1 Januari 2013 – 15 November 2013

10

Page 11: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

18672024

3621

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

11

DINAMIKA JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT

KEPADA OMBUDSMAN RI(Periode Tahun 2011, 2012 dan 2013)

Tahun 2011 – 2012Terdapat kenaikan

8,41%

Tahun 2012 – 2013Terdapat kenaikan 78,9%

Catatan : Terdapat kenaikan jumlah pengaduan yang sangat significant pada tahun 2013 sebesar 78,9% dibandingkan tahun sebelumnya (2012) yang hanya sebesar 8,41%

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

Page 12: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

6,1%0,4%

0,5%0,9%

1,2%1,4%1,4%

2,8%4,8%

6,3%6,5%

10,7%

13,8%43,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lain-lainDewan Perwakilan Rakyat

TNI

Lembaga Pendidikan NegeriLembaga Pemerintah Non Kementerian

Komisi NegaraPerbankanKejaksaan

Lembaga PeradilanBUMN/BUMD

Badan Pertanahan NasionalInstansi Pemerintah/Kementerian

Kepolisian

Pemerintah Daerah

12

INSTANSI TERLAPOR

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

Laporan Pengaduan Masyrakat terkait Kepolisian sebesar 13,8% atau sekitar 499 laporan pengaduan

Page 13: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

61

5351

41

61

54 51

35

49

35

8

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov

13

REKAPITULASI DATA LAPORAN TERKAIT SUBSTNASI KEPOLISIAN / PER- BULAN

( PERIODE 2013)Model Diagram batang

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

N : 499

Page 14: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

1,0%

0,6%

0,6%

0,8%

2,2%

2,4%

2,6%

5,2%

6,8%

11,2%

66,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Lain-lain

Instansi Pemerintah

Organisasi Profesi

Badan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum

Media

Kelompok Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat

Keluarga Korban

Kuasa Hukum

Perorangan/Korban Langsung

KLASIFIKASI PELAPOR

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 14

Page 15: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

1,0%

0,4%

2,4%

3,0%

5,0%

8,8%

9,4%

10,4%

12,0%

47,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Lain-lain

Diskriminasi

Permintaan Uang, Barang dan…

Tidak Patut

Berpihak

Tidak Kompeten

Tidak Memberikan Pelayanan

Penyalahgunaan Wewenang

Penyimpangan Prosedur

Penundaan Berlarut

15

DUGAAN MALADMINISTRASI

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

Page 16: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

2,8%

23,6%

2,6%0,8%

16,4%

34,7%

19,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Markas BesarKepolisian RI

KepolisianDaerah

KepolisianWilayah Kota

Besar

KepolisianWilayah

KepolisianResort Kota

KepolisianResort

KepolisianSektor

16BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

Tingkatan Instansi Kepolisian yang dilaporkan terkait dugaan tindakan

Maladministrasi

Page 17: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

17

PROSENTASE SEBARAN DUGAAN MALDMINISTRASIDI MASING-MASING INSTANSI TERLAPOR

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

DugaanMaladministrasi

Kepolisian Daerah

Kepolisian Resort

Kepolisian Resort Kota

Kepolisian Sektor

Kepolisian Wilayah

Kepolisian Wilayah Kota

Besar

Markas Besar Kepolisian RI

Total

Berpihak 5,1% 4,0% 6,1% 6,3%     7,1% 5,0%

Diskriminasi 0,8%   1,2%         0,4%

Penundaan Berlarut

50,0% 53,2% 34,1% 46,3% 25,0% 61,5% 35,7% 47,5%

Penyalahgunaan Wewenang

12,7% 10,4% 12,2% 4,2%   15,4% 21,4% 10,4%

Penyimpangan Prosedur

7,6% 11,6% 22,0% 10,5% 25,0% 7,7% 7,1% 12,0%

Permintaan Uang, Barang dan Jasa

4,2% 2,3% 1,2% 2,1%       2,4%

Tidak Kompeten 4,2% 10,4% 11,0% 10,5% 25,0%   7,1% 8,8%

Tidak Memberikan Pelayanan

12,7% 5,8% 8,5% 11,6%   15,4% 14,3% 9,4%

Tidak Patut 1,7% 1,2% 2,4% 7,4% 25,0%   7,1% 3,0%

Lain-lain 0,8% 1,2% 1,2% 1,1%       1,0%

Page 18: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

18

JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2013

BERDASARKAN ASAL TERLAPOR

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

Aceh

Bali

Banten

Bengkulu

DI Yogya

karta

DKI Jaka

rtaJambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Bara

t

Kalimantan Se

latan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tim

ur

Kepulauan Bangka Belitu

ng

Kepulauan Riau

Lampung

Maluku

Nusa Tenggara

Barat

Nusa Tenggara

TimurPapua

Riau

Sulawesi

Barat

Sulawesi

Selatan

Sulawesi

Tengah

Sulawesi

Tenggara

Sulawesi

Utara

Sumatera

Barat

Sumatera

Selatan

Sumatera

Utara

0

10

20

30

40

50

60

70

80

3

13

73

23

47

5

33

5248

139

37

1

710

7 5

30

69

2

28

17 1510 9 7

70

Page 19: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

19

PROSENTASE SEBARAN INSTANSI TERLAPOR DI MASING –MASING PROVINSI

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

PROVINSI TERLAPOR Kepolisian Daerah

Kepolisian Resort

Kepolisian Resort Kota

Kepolisian Sektor

Kepolisian Wilayah

Kepolisian Wilayah

Kota Besar

Markas Besar

Kepolisian RI

Total

Aceh 33,3% 66,7% 100,0%Bali 53,8% 23,1% 7,7% 15,4% 100,0%Banten 14,3% 28,6% 57,1% 100,0%Bengkulu 33,3% 66,7% 100,0%DI Yogyakarta 21,7% 39,1% 26,1% 13,0% 100,0%DKI Jakarta 25,5% 25,5% 6,4% 10,6% 2,1% 29,8% 100,0%Jambi 100,0% 100,0%Jawa Barat 12,1% 30,3% 30,3% 24,2% 3,0% 100,0%Jawa Tengah 13,5% 48,1% 15,4% 13,5% 9,6% 100,0%Jawa Timur 20,8% 43,8% 16,7% 10,4% 8,3% 100,0%Kalimantan Barat 7,7% 23,1% 23,1% 46,2% 100,0%Kalimantan Selatan 22,2% 44,4% 33,3% 100,0%Kalimantan Tengah 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%Kalimantan Timur 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0%Kepulauan Bangka Belitung 100,0% 100,0%Kepulauan Riau 28,6% 42,9% 28,6% 100,0%Lampung 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0%Maluku 71,4% 14,3% 14,3% 100,0%Nusa Tenggara Barat 100,0% 100,0%Nusa Tenggara Timur 13,3% 33,3% 23,3% 30,0% 100,0%Papua 66,7% 33,3% 100,0%Riau 44,4% 33,3% 11,1% 11,1% 100,0%Sulawesi Barat 50,0% 50,0% 100,0%Sulawesi Selatan 14,3% 32,1% 3,6% 42,9% 3,6% 3,6% 100,0%Sulawesi Tengah 23,5% 23,5% 23,5% 29,4% 100,0%Sulawesi Tenggara 40,0% 20,0% 13,3% 13,3% 13,3% 100,0%Sulawesi Utara 60,0% 20,0% 20,0% 100,0%Sumatera Barat 55,6% 22,2% 22,2% 100,0%Sumatera Selatan 42,9% 42,9% 14,3% 100,0%Sumatera Utara 21,4% 41,4% 15,7% 20,0% 1,4% 100,0%

Page 20: Paparan RBP OMBUDSMAN RI

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta

Selatan12920, Tel. (021)52960894-95website : www.ombudsman.go.id

TERIMA KASIH

20