paparan rbp ombudsman ri
TRANSCRIPT
PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Jakarta, 12 Februari 2014
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Oleh Pranowo Dahlan
Ombudsman Bidang Pengawasan
DASAR HUKUM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik IndonesiaPasal 6 :
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
2
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik IndonesiaPasal 7Ombudsman bertugas:a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup
kewenangan Ombudsman;d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara
atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. membangun jaringan kerja;g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik; danh. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
3
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPasal 35 ayat (3) :Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan
atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4
HASIL YANG DIHARAPKAN (OUT PUT)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 4 :Ombudsman bertujuan :a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;b.mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
d.membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
5
SUPERVISI PELAYANAN PUBLIKTAHUN 2013
6
OBYEK SUPERVISI PELAYANAN PUBLIKUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 :Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:a. Dasar Hukumb. Persyaratanc. Sistem, mekanisme dan prosedurd. Jangka waktu penyelesaiane. Biaya/tariff. Produk pelayanang. Sarana,prasarana dan/atau fasilitash. Kompetensi pelaksanai. Pengawasan Internalj. Penanganan pengaduan, saran dan masukank. Jumlah Pelaksanal. Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastianpelayanan dilaksanakan
sesuai standar pelayananm.Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan
n. Evaluasi kinerja pelaksana7
OmbudsmanRepublik Indonesia
Temuan Khusus 1. Masih adanya proses untuk mendapatkan SIM tanpa
melalui ujian tulis maupun ujian praktek atau tanpa ujian praktek dengan membayar yang melebihi dari ketentuan
2. Keberadaan calo (baik orang luar maupun petugas) yang dapat menguruskan SIM tanpa melalui ujian tertulis maupun ujian praktek
3. Kewajiban melampirkan sertifikat mengemudi bagi pemohon SIM A baru yang biayanya lebih tinggi dari pembuatan SIM A dan diarahkan pada satu tempat tertentu (sekolah mengemudi)
4. Biaya cek kesehatan tanpa diberikan kwitansi dan biaya tersebut tidak diumumkan secara terbuka
Temuan-Temuan Pada Pelayanan SIM di Satlantas Yang Memerlukan Perbaikan
OmbudsmanRepublik Indonesia
Temuan Khusus
1) Masih ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan perpanjangan STNK, penerbitan plat nomor dan cek fisik.
2) Terdapat banyak calo (orang luar maupun petugas) dalam pengurusan di SAMSAT.
3) Untuk pengurusan STNK pemohon harus bolak-balik dari Kantor Samsat ke Ditlantas Polda guna memperoleh Nomor Polisi Kendaraan.
4) Adanya pungutan lebih dari Ditlantas Polda kepada dealer tanpa ada tanda terima
Temuan-Temuan Pada Pelayanan di SAMSAT
Yang Memerlukan Perbaikan
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT SUBSTANSI KEPOLISIAN
Tahun 2013
Sumber Data : 1 Januari 2013 – 15 November 2013
10
18672024
3621
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
11
DINAMIKA JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT
KEPADA OMBUDSMAN RI(Periode Tahun 2011, 2012 dan 2013)
Tahun 2011 – 2012Terdapat kenaikan
8,41%
Tahun 2012 – 2013Terdapat kenaikan 78,9%
Catatan : Terdapat kenaikan jumlah pengaduan yang sangat significant pada tahun 2013 sebesar 78,9% dibandingkan tahun sebelumnya (2012) yang hanya sebesar 8,41%
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
6,1%0,4%
0,5%0,9%
1,2%1,4%1,4%
2,8%4,8%
6,3%6,5%
10,7%
13,8%43,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Lain-lainDewan Perwakilan Rakyat
TNI
Lembaga Pendidikan NegeriLembaga Pemerintah Non Kementerian
Komisi NegaraPerbankanKejaksaan
Lembaga PeradilanBUMN/BUMD
Badan Pertanahan NasionalInstansi Pemerintah/Kementerian
Kepolisian
Pemerintah Daerah
12
INSTANSI TERLAPOR
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
Laporan Pengaduan Masyrakat terkait Kepolisian sebesar 13,8% atau sekitar 499 laporan pengaduan
61
5351
41
61
54 51
35
49
35
8
0
10
20
30
40
50
60
70
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov
13
REKAPITULASI DATA LAPORAN TERKAIT SUBSTNASI KEPOLISIAN / PER- BULAN
( PERIODE 2013)Model Diagram batang
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
N : 499
1,0%
0,6%
0,6%
0,8%
2,2%
2,4%
2,6%
5,2%
6,8%
11,2%
66,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Lain-lain
Instansi Pemerintah
Organisasi Profesi
Badan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum
Media
Kelompok Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat
Keluarga Korban
Kuasa Hukum
Perorangan/Korban Langsung
KLASIFIKASI PELAPOR
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 14
1,0%
0,4%
2,4%
3,0%
5,0%
8,8%
9,4%
10,4%
12,0%
47,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Lain-lain
Diskriminasi
Permintaan Uang, Barang dan…
Tidak Patut
Berpihak
Tidak Kompeten
Tidak Memberikan Pelayanan
Penyalahgunaan Wewenang
Penyimpangan Prosedur
Penundaan Berlarut
15
DUGAAN MALADMINISTRASI
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
2,8%
23,6%
2,6%0,8%
16,4%
34,7%
19,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Markas BesarKepolisian RI
KepolisianDaerah
KepolisianWilayah Kota
Besar
KepolisianWilayah
KepolisianResort Kota
KepolisianResort
KepolisianSektor
16BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
Tingkatan Instansi Kepolisian yang dilaporkan terkait dugaan tindakan
Maladministrasi
17
PROSENTASE SEBARAN DUGAAN MALDMINISTRASIDI MASING-MASING INSTANSI TERLAPOR
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
DugaanMaladministrasi
Kepolisian Daerah
Kepolisian Resort
Kepolisian Resort Kota
Kepolisian Sektor
Kepolisian Wilayah
Kepolisian Wilayah Kota
Besar
Markas Besar Kepolisian RI
Total
Berpihak 5,1% 4,0% 6,1% 6,3% 7,1% 5,0%
Diskriminasi 0,8% 1,2% 0,4%
Penundaan Berlarut
50,0% 53,2% 34,1% 46,3% 25,0% 61,5% 35,7% 47,5%
Penyalahgunaan Wewenang
12,7% 10,4% 12,2% 4,2% 15,4% 21,4% 10,4%
Penyimpangan Prosedur
7,6% 11,6% 22,0% 10,5% 25,0% 7,7% 7,1% 12,0%
Permintaan Uang, Barang dan Jasa
4,2% 2,3% 1,2% 2,1% 2,4%
Tidak Kompeten 4,2% 10,4% 11,0% 10,5% 25,0% 7,1% 8,8%
Tidak Memberikan Pelayanan
12,7% 5,8% 8,5% 11,6% 15,4% 14,3% 9,4%
Tidak Patut 1,7% 1,2% 2,4% 7,4% 25,0% 7,1% 3,0%
Lain-lain 0,8% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0%
18
JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2013
BERDASARKAN ASAL TERLAPOR
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogya
karta
DKI Jaka
rtaJambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Bara
t
Kalimantan Se
latan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tim
ur
Kepulauan Bangka Belitu
ng
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara
TimurPapua
Riau
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Utara
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Sumatera
Utara
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3
13
73
23
47
5
33
5248
139
37
1
710
7 5
30
69
2
28
17 1510 9 7
70
19
PROSENTASE SEBARAN INSTANSI TERLAPOR DI MASING –MASING PROVINSI
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI
PROVINSI TERLAPOR Kepolisian Daerah
Kepolisian Resort
Kepolisian Resort Kota
Kepolisian Sektor
Kepolisian Wilayah
Kepolisian Wilayah
Kota Besar
Markas Besar
Kepolisian RI
Total
Aceh 33,3% 66,7% 100,0%Bali 53,8% 23,1% 7,7% 15,4% 100,0%Banten 14,3% 28,6% 57,1% 100,0%Bengkulu 33,3% 66,7% 100,0%DI Yogyakarta 21,7% 39,1% 26,1% 13,0% 100,0%DKI Jakarta 25,5% 25,5% 6,4% 10,6% 2,1% 29,8% 100,0%Jambi 100,0% 100,0%Jawa Barat 12,1% 30,3% 30,3% 24,2% 3,0% 100,0%Jawa Tengah 13,5% 48,1% 15,4% 13,5% 9,6% 100,0%Jawa Timur 20,8% 43,8% 16,7% 10,4% 8,3% 100,0%Kalimantan Barat 7,7% 23,1% 23,1% 46,2% 100,0%Kalimantan Selatan 22,2% 44,4% 33,3% 100,0%Kalimantan Tengah 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%Kalimantan Timur 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0%Kepulauan Bangka Belitung 100,0% 100,0%Kepulauan Riau 28,6% 42,9% 28,6% 100,0%Lampung 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0%Maluku 71,4% 14,3% 14,3% 100,0%Nusa Tenggara Barat 100,0% 100,0%Nusa Tenggara Timur 13,3% 33,3% 23,3% 30,0% 100,0%Papua 66,7% 33,3% 100,0%Riau 44,4% 33,3% 11,1% 11,1% 100,0%Sulawesi Barat 50,0% 50,0% 100,0%Sulawesi Selatan 14,3% 32,1% 3,6% 42,9% 3,6% 3,6% 100,0%Sulawesi Tengah 23,5% 23,5% 23,5% 29,4% 100,0%Sulawesi Tenggara 40,0% 20,0% 13,3% 13,3% 13,3% 100,0%Sulawesi Utara 60,0% 20,0% 20,0% 100,0%Sumatera Barat 55,6% 22,2% 22,2% 100,0%Sumatera Selatan 42,9% 42,9% 14,3% 100,0%Sumatera Utara 21,4% 41,4% 15,7% 20,0% 1,4% 100,0%
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta
Selatan12920, Tel. (021)52960894-95website : www.ombudsman.go.id
TERIMA KASIH
20