paparan inspektur utama badan narkotika...

PAPARAN INSPEKTUR UTAMA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

RAPAT KOORDINASI DAN SINERGI PELAKSANAAN P4GN

T.A 2017

1. PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 16 TAHUN2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKANASIONAL.

2. SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR:SE/59/XII/KA/LG.03/2015/BNN TENTANG DISTRIBUSI/ PENYALURANPENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINASDILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TA.2016

3. SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR:SE/10/I/SU/LG,04,01/2016/BNN TENTANG BIAYA PERAWATAN KENDARAANDINAS JABATAN DAN OPERASIONAL R-6, R-4, DAN R-2 BNN TA. 2016PADA BIRO UMUM SETTAMA BNN

DATA KONDISI KENDARAAN DINAS BNN PUSAT RODA 4 DAN RODA 2

NO JENIS KENDARAAN

DINAS

JUMLAH KONDISI

1 KENDARAAN R-4 17 UNIT RUSAK BERAT

2 KENDARAAN R-2 10 UNIT RUSAK BERAT

3 KENDARAAN R-2 10 UNIT RUSAK RINGAN

4 KENDARAAN R-2 2 UNIT HILANG

5. MASIH TERDAPAT KENDARAAN DINAS JABATAN YANGBELUM DIKEMBALIKAN:A. PEJABAT YANG SUDAH PURNA DINAS (PENSIUN)

DANB. PEGAWAI TIDAK BERDINAS LAGI DI BNN


6. TIDAK TERTIB DALAM PENGURUSANADMINISTRASI KENDARAAN BERUPASTNK YANG TELAH HABIS MASABERLAKUNYA DI BNNP DAN BNNK/KOTA.

STNK HABIS MASA BERLAKUNYA

JUMLAH R-4R-2

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan

kewenangannya BNN dalam melaksanakan

program pencegahan, dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dan prekursor narkotika dan melakukan

penyidikan sangat berpotensi menghadapi

resiko terhadap keselamatan jiwanya dan jiwa

orang lain sehingga perlu dilengkapi senjata

api;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian

Izin Pemakaian Senjata Api sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 169);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4169);

4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional;

6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman

Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di

luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 338);

7.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2085);

8.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

9.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian

Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/

Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1883);

1. JENIS SENJATA API

1) Jenis Senjata Api yang dimiliki oleh BNN, terdiri dari :

a) Senjata Api Nonorganik; dan/atau

b) Senjata Api standar militer.

2) Jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a) Senjata Api bahu jenis senapan paling besar kaliber 9 (sembilan) kali

21 (dua puluh satu) mm;

b) Senjata Api bahu jenis senapan kaliber .22 (dua puluh dua), .222 (dua

ratus dua puluh dua) dan penabur kaliber 12 (dua belas) GA; dan

c) Senjata Api genggam jenis pistol/revolver kaliber .32 (tiga puluh dua),

25 (dua puluh lima) dan .22 (dua puluh dua).

3) Jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

a)Senjata Api genggam dan bahu kaliber 9 (sembilan) kali 19 (sembilan

belas) mm;

b)Senapan Laras Panjang kaliber 5,56 mm; dan

c)Senapan Laras Panjang kaliber 7,62 mm;

4) Selain jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

benda yang menyerupai Senjata Api yang dapat digunakan sebagai bela

diri, berupa :

a. senjata gas air mata; dan

b. alat kejut listrik.

1) Jenis Amunisi yang digunakan di BNN terdiri

atas:

a) Amunisi karet;

b) Amunisi tajam;

c) Amunisi hampa; dan

d) Amunisi Gas Air Mata.

2) Jumlah amunisi setiap Senjata Api termasuk

cadangannya dibatasi sebagai berikut:

a) Senjata Api genggam jenis pistol dan

revolver 2

(dua) kali kapasitas magazen/silinder; dan

b) Senjata Api bahu jenis senapan dan

penabur, 2 (dua) kali kapasitas magazen

/silinder.

a. dilengkapi dengan Surat Izin Memegang

Senjata Api;

b. dilengkapi dengan Kartu Izin Memegang

Senjata Api;

c. dimasukkan dalam holster dan melekat pada

badan (tidak dibawa dalam tas/koper, dll);

d. Senjata Api harus dalam keadaan terkunci;

e. tidak dibawa ke luar daerah/wilayah,

kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas

yang didukung dengan Surat Perintah Tugas;

dan

f. Senjata Api selalu dalam penguasaan dan

pengawasan pengguna.

a. dilengkapi dengan Surat Izin Memegang

Senjata Api;

b. dilengkapi dengan Kartu Izin Memegang

Senjata Api;

c. dalam membawa Senjata Api ke tempat

pelaksanaan tugas dimasukkan dalam tas

Senjata Api;

d. dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;

e. Senjata Api harus dalam keadaan

terkunci;

f. Senjata Api berada dalam penguasaan

dan pengawasan pengguna Senjata Api.

(1) Pengawasan terhadap penggunaan Senjata Api dan Amunisi dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari atasan langsung.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan secara berkala terhadap:

a.kondisi kesehatan fisik dan psikis

pemegang Senjata Api yang

dilaksanakan paling sedikit setahun

sekali; dan

b.keterampilan dan pemahaman peng

gunaan Senjata Api yang dilaksanakan

paling sedikit setahun sekali;

(3) Selain pemeriksaan secara berkala juga dilakukan pemeriksaan secara insidentil.

(4) Pemeriksaan secara insidentil, dilakukan terhadap kondisi fisik Senjata Api dan serta kelengkapan administrasi.

(5) Pengawasan dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Biro Umum, Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemberantasan dan Inspektorat Utama.

(1) Senjata Api yang dibawa dan digunakan dilarang dipindah tangankan atau dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain dan dilarang mengubah bentuk aslinya.

(2) Pengguna Senjata Api yang pindah tugas atau pensiun harus mengembalikan Senjata Api kepada Biro umum atau atasan langsung sejak Surat Pindah Tugas atau Pensiun dikeluarkan.

(1) Setelah menerima laporan kehilangan Kepala BNN membentuk Tim Pemeriksa dengan Inspektur Utama BNN sebagai Ketua.

(2) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pengguna Senjata Api dan hasilnya berupa keputusan sidang dan sanksi yang direkomendasikan berupa sanksi dan/atau Tuntutan Ganti Rugi.

(3) Hasil dilaporkan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala BNN.

(4) Pelaksanaan pemberian sanksi dan/atau Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpangan/penyalahgunaan Senpi :

(1) Dalam hal pengguna Senjata Api melakukan penyimpangan/penyalahgunaan Senjata Api dapat diberikan sanksi berupa penarikan Senjata Api dan amunisi serta sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan Senjata Api melaporkan kepada Kepala BNN dengan tembusan Sekretaris Utama BNN.

(3) Kepala BNN memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan khusus.

(4) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pemegang Senjata Api dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala BNN.

(5) Hasil pemeriksaan khusus berupa keputusan sidang dan sanksi yang direkomendasikan.

(6) Sanksi yang direkomendasikan dilaporkan Kepala BNN kepada Kapolri untuk penanganan selanjutnya.

1.Jumlah :106 pucuk terdiri dari

a. Jenis HK P30 :46 pucuk

b. JenisHK USP SD :14 pucuk

c. Jenis MP5 A5 :32 pucuk

d. MP5 SD6 : 0 pucuk

e. HK G 36 : 0 pucuk

f. HK 416 :14 pucuk

g. MSG90A2 : 0 pucuk

2.Jumlah pada Point 1 didistribusi ke 32 BNNP dan

21 BNNK/Kota

3.Jumlah dan jenis Senpi di Gudang per Desember 2016

a. Roum Settama BNN

1) Pistol HK P30 = 16 pucuk

2) Pistol HK USP SD = 3 pucuk

3) SNP Panjang HK = 1 pucuk

4) SNP Panjang HK 416 = 9 pucuk

b. Sarpras Polri

1) SNP Sedang HK MP 5A5 = 10 pucuk

2) SNP Panjang HK = 5 pucuk

c. Brimob Polri

1) SNP Sedang HK MP5SD6 = 10 pucuk

2) SNP Panjang HK G 36 = 9 pucuk

3) SNP Panjang HK 416 = 61 pucuk

4) SNP Panjang HK MSG 90A2 = 10 pucuk

1. Pistol CZ 07 Kadet (1.398 pucuk) dengan perincian

per BNNP (33) 15 pucuk,per BNNK(89) 7 pucuk dan per

BNN Kota(56) 5 pucuk)

2. Shotgun 12 GA Saiga (244 pucuk) dengan perincian per

BNNP(33) 3 pucuk, per BNNK(89) 1 pucuk dan per BNN Kota

(56) 1 pucuk

3. Rompi Anti Peluru Level IIIA (2.288 buah) dengan rincian per BNNP

(33) 20 buah,per BNNK (89) 12 buah dan per BNN Kota (56) 10 buah

4. Amunisi kal.22 LR (27.960 butir) per BNNP (33) 20 pucuk,per BNNK

(89) 20 butir dan BNN Kota(56) 20 butir

5. Amunisi kal .22 LR (3.904 butir) dengan rincian per BNNP (33) 16

butir/senjata,BNNK (89) 16 butir/senjata dan BNN Kota (56) 16

butir/senjata

6. Untuk daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi akan diberikan

penambahan sesuai kebutuhan .

Terhadap senjata api tersebut diatas telah di lakukan pengujiankemampuan dan akurasi dilapangan tembak Brimob Kelapa Dua tanggal 27Juli 2016

KONTRAK KERJA PRAMUBAKTI

RUJUKAN

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Perka BNN No.16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanNarkotika Nasional;

Perka BNN No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PerkaBNN No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Perka BNN No.3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan NarkotikaNasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TahunAnggaran 2017;

Surat Edaran Nomor: SE/82/XI/KA/KP.02/2016/BNN Tentang JumlahTenaga Kontrak (TKK) yang Dipekerjakan di Lingkungan Badan NarkotikaNasional.

a. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Satker BNN Pusat, untuk meningkatkanfungsi pelayanan sesuai fungsi masing-masing, jumlah maskimal yang dapatdipekerjakan adalah 30% dari jumlah Riil pegawai yang ada

b. TKK di BNN Provinsi, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar jumlah 16 orang terdiri dari Satuan Pengamanan (satpam) 9orang, Driver 3 orang, dan Pramubakti 4 orang

2. Dapat menambah jumlah TKK untuk meningkatkan fungsi pelayanan sesuaitugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional, maksimal 30% dari jumlah Riilpegawai yang ada.

Tenaga Kerja KontrakDalam Jumlah Maksimal Yang Dapat

Dipekerjakan Di Lingkungan BNN

Tenaga Kerja KontrakDalam Jumlah Maksimal Yang Dapat

Dipekerjakan Di Lingkungan BNN

c. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) BNN Kab/Kota sebagai berikut:

1. kebutuhan dasar jumlah 11 orang terdiri dari Satpam 6 orang,Driver 2 orang, dan Pramubakti 3 orang

2. Dapat menambah jumlah TKK untuk meningkatkan fungsipelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan NarkotikaNasional dengan maksimal 30% dari jumlah Riil pegawai yang ada.

Isi Perjanjian Kontrak kerja secaratertulis sekurang-kurangnya memuat

1. Nama, Alamat Satker yang mempekerjakan sebagai pihak pertama;

2. Nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan, dan alamat tenaga pramubakti sebagaipihak kedua;

3. Penempatan tugas;

4. Mulai dan jangka waktu berlakunyaperjanjian kerja;

5. Waktu kerja;

6. Cuti, ijin dan denda tidak masuk kerja;

7. Hak dan kewajiban pihak pertama danpihak kedua;

8. Besarnya upah dan carapembayarannya;

9. Sanksi perjanjian;

10. Pemutusan hubungankerja (PHK);

11. Penutup yang berisi waktujatuh tempo, hal-hal lain dalam perjanjian ;

12. Tempat dan tanggalperjanijan kerja dibuat;

13. Tanda tangan para pihakdalam perjanjian kerja

Pakaian DinasHarian Pegawai Di Lingkungan BNNINSPEKTORAT UTAMA


RUJUKAN

Perka BNNNomor 15 Tahun 2016

tentang

Pakaian Dinas Harian Pegawai Di LingkunganBadan Narkotika Nasional

Ketentuan Pakaian DinasHarian BNN

SENIN

•PDH PutihLenganPanjang, celana/rokhitam

SELASA

•Bebas Rapi

RABU-KAMIS

•PDH PutihLenganPendek, celana/rokhitam

JUMAT

•PDH Batik

Ketentuan PDH BNN Lainnya

Untuk pegawai perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung menyesuaikan dengan warna celana/rok PDH.

Kelengkapan PDH berupa : pin Badan Narkotika Nasional

papan nama

tanda pengenal

Pakaian Dinas HarianLengan Panjang Pria

Keterangan :

1. Model Pakaian.

a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan celana

hitam;

b. Kerah baju kemeja biasa;

c. Saku baju dua buah dengan penutup dan

kancing luar;

d. Kancing lima buah;

e. Terdapat lidah bahu dan berkancing;

f. Pergelangan tangan dijahit dengan manset dan

berkancing;

g. Pecah pola dibawah pundak belakang;

h. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;

i. Celana warna hitam model lurus tanpa rempel,

saku depan dan belakang tanpa penutup

2. Kelengkapan PDH.

PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita

Keterangan :

1. Model Pakaian.

a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan rok/celana hitam;


c. Saku baju dua buah dengan penutup dan kancing luar;



f. Pergelangan tangan pecah pola dengan atau tanpa

menset;

g. Pecah pola dibawah pundak belakang;

h. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;

i. Celana model pipa lurus dengan saku kanan kiri dan

resleting depan;

j. Rok panjang lurus di belakang pecah pola dan dijahit

tumpuk.

2. Kelengkapan PDH.


Pakaian Dinas Harian Lengan Pendek Pria

Keterangan :

1. Model Pakaian.

a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan celana

hitam;



kancing luar;



f. Pecah pola dibawah pundak belakang;

g. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi

badan;

h. Celana warna hitam model lurus tanpa

rempel, saku depan dan belakang tanpa

penutup

2. Kelengkapan PDH.


Pakaian Dinas Harian Lengan Pendek Wanita

Keterangan :

1. Model Pakaian.

a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan

rok/celana hitam;

b. Krah baju kemeja biasa;


kancing luar;



f. Pecah pola dibawah pundak belakang;

g. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi

badan;

h. Celana model pipa lurus dengan saku kanan

kiri dan resleting depan;

i. Rok panjang lurus dibelakang pecah pola

dan dijahit tumpuk.

2. Kelengkapan PDH.


Pakaian Dinas Harian Batik Pria

Keterangan :

1. Model Pakaian.

a. Corak PDH Batik Sekar

Jagat 2;

b. Kerah baju kemeja

biasa;

c. Saku baju satu buah;

d. Kancing tanam lima

buah;

e. Panjang baju

disesuaikan dengan

tinggi badan;

2. Kelengkapan PDH.

PIN BNN, Papan Nama,

dan Tanda Pengenal.

Pakaian Dinas HarianBatik Wanita

Keterangan :

1. Model Pakaian.

a. Corak PDH Batik Sekar

Jagat 2;


c. Saku baju dua buah;

d. Kancing tanam lima

buah;

e. Panjang baju disesuaikan

dengan tinggi badan;

2. Kelengkapan PDH.

PIN BNN, Papan Nama, dan

Tanda Pengenal.

Bentuk Tanda Pengenal

Keterangan :

a. Ukuran Tanda Pengenal : Panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm;

b. Ukuran Logo BNN : 2,5 cm x 2,5 cm;

c. Logo terletak secara simetris di atas;

d. Kata Badan Narkotika Nasional, ditulis dengan huruf kapital, font Arial

ukuran 18 condensed 1,2 pt;

e. Seluruh penulisan di dalam kartu memakai font Arial;

Tampak Depan

a. Foto berukuran 3x4;

b. Nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya

ukuran 8 dan bolt;

c. Singkatan jabatan ditulis dengan huruf kapital ukuran 11 dan bolt.

Tampak Belakang

a. Keterangan identitas nama dan NIP/NRP ditulis dengan huruf awal

kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8 plain;

b. Keterangan Peraturan ditulis dengan huruf awal kapital ukuran 8 plain;

c. Keterangan alamat Badan Narkotika Nasional ditulis dengan huruf awal

kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8 plain

Bentuk Pin BNN

Keterangan:

Pin BNN yang digunakan di kerah baju

pada pakaian sipil lengkap (PSL)

memiliki diameter 20 mm/2 cm,

sedangkan yang digunakan di atas

dada kiri pada Pakaian Dinas Harian

(PDH) memiliki diameter 25 mm/2,5

cm.

RUMAH TAHANAN

A. DASAR PENUNJUKKAN RUMAH TAHANAN

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPasal 41) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat

didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS

PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Bab VIII. Rumah Tahanan Negara

Pasal 18

1) Di tiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk RUTAN oleh Menteri. 2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk RUTAN di

luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabangdari RUTAN

B. PENGAWASAN TAHANAN

1. Perka BNN RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan• Pengawasan Tahanan adl rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan terhadap

tahanan

• Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adl tempat tersangka/terdakwa ditahan selama

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

• CABANG RUTAN BNN yang selanjutnya disebut RUTAN BNN adl cabang Rutan Kelas I

Cipinang merupakan tempat tahanan yg diduga melakukan tindak pidana narkotika

dan prekursor narkotika dan TPPU yg diduga berasal dr tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika yg ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan

• Pejabat yg berwenang adl Direktur Wastahti pada tingkat pusat dan Kepala BNNP

pada tingkat provinsi

2. Pengawasan meliputi

• Administrasi tahanan, meliputi penerimaan, penempatan, dan pengeluaran

tahanan;

• Keamanan dan ketertiban tahanan merupakan tanggungjawab pejabat yang

berwenang meliputi seluruh penghuni, para pengunjung, sarana dan

prasarana, aspek ketatalaksanaan;

• Pembinaan tahanan dan kunjungan, meliputi pembinaan jasmani dan rohani,

kunjungan dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan;

• Makanan dan pakaian, makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi

dengan menu, porsi, jadwal yang ditentukan. Tahanan boleh memakai pakaian

sendiri dengan memperhatikan kepatutan dan kesopanan.

Penitipan Tahanan di Rutan BNN yang bersifat sementara dari BNN Provinsi/BNN Kota/Kabupaten untuk keperluanpengembangan penyidikan paling lama 3 (tiga) hari dan

dapat diperpanjang 3 (tiga) hari serta wajib seizin Pejabat yang Berwenang dengan melampirkan surat perintah tugas

dan membuat surat pernyataan penitipan Tahanan.

JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK

A. DASAR HUKUM

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 71:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika

Pasal 72:

1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

dilaksanakan oleh penyidik BNN.

2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Kepala BNN.

Pasal 81:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

B. Pengertian Penyidik BNN

Perka BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN

Pasal 1 Ayat (4) :Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikandan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 2 ayat (1) :Penyidik BNN berasal dari sumber Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Anggota Polri) dan Pegawai Negeri Sipil

C. Pengangkatan Penyidik BNN

Pasal 2 ayat (2) :

Untuk dapat diangkat menjadi Penyidik BNN, yang bersangkutan harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. WNI;

b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi;

e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

f. memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap kejahatan

g. umum dan/atau kejahatan narkotika;

h. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN

Pasal 2 ayat (3) :

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:

a. psikotest dan Polygraph;

b. ketrampilan dalam mengoperasionalkan komputer dan program

Microsoft

c. office basic;

d. visi intelijen taktis (surveilance, observasi, pembuntutan, pembelian

e. terselubung, penyerahan terkendali) dalam penyidikan kejahatan

narkotika.

f. memahami Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009.

Pasal 3 :

1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

calon Penyidik BNN wajib mengikuti proses ujian Calon Penyidik BNN.

2) Untuk melaksanakan proses ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

BNN membentuk Dewan Penguji untuk melaksanakan pengujian bagi calon

Penyidik BNN.

3) Dewan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Utama;

b. Wakil Ketua dijabat oleh Inspektur Utama;

c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian;

d. 5 (lima) anggota terdiri dari pejabat Deputi terkait dan Direktur di

e. Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan

D. Pemberhentian Penyidik BNN

Pasal 6 :

a. Penyidik BNN dapat berhenti atau diberhentikan sebagai Penyidik BNN, bila:

b. telah selesai masa kerjanya sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional;

c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

d. meninggal dunia;

e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;

f. diduga terlibat tindak pidana narkotika atau tindak pidana lainnya;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Dewan Kode Etik Profesi Penyidik

h. BNN, karena melakukan tindakan yang mencoreng citra BNN;

i. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan sebagaimana

j. dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 7 :Pengangkatan dan pemberhentian penyidik Badan NarkotikaNasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNN.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (RIKTU)

A. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak

termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja

B. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan

atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan

pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan temuan

hasil pemeriksaan atau pengaduan masyarakat, yaitu adanya informasi

awal mengenai adanya indikasi penyimpangan, pelanggaran disiplin dan

penyalahgunaan wewenang

D. Selama tahun 2016, Inspektorat Utama telah melaksanakan 16

Riktu, baik yang berasal dari pengaduan masyarakat, pelanggaran

kode etik dan disiplin maupun pengembangan temuan audit

operasional terindikasi

E. Hasil rekomendasi dari Riktu dapat berupa:

- pengembalian kepada negara

- pemberian hukuman disiplin

- pencopotan jabatan

- dll

A. PENEGAKAN DISIPLIN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK

1.PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

Penegakan Disiplin Pegawai adalahprosedur pendataan kembali danpenelusuran kehadiran jam kerja daripegawai BNN Pusat berdasarkan absensifinger print sebagai pertanggungjawabanpegawai dalam rangka menaati jam kerjaguna peningkatan kedisiplinan.

2.Penegakan Disiplin terkait ketaatan masuk kerja bagipegawai BNN adalah sebagai berikut :

• Absen Pegawai

Dari laporan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BNN setiap bulan pada Periode Januari s.d Desember Tahun 2016 dapat diperoleh rekapitulasi jumlah Pegawai yang Tidak Masuk Kerja (TK), Terlambat (T), Pulang Cepat (PC), serta Terlambat dan Pulang Cepat (TPC) sebagai berikut:

3. PENJATUHAN HUKUMAN

• Pasal 21 ayat 1 Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

• Pasal 21 ayat 2 Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

3.a. Sanksi Bagi PNS yang Tidak Masuk Kerja

Tanpa Alasan yang Sah

a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja TEGURAN LISAN

b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) s.d 10 (sepuluh) hari kerja TEGURAN TERTULIS

c. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) s.d 15 (lima belas) hari kerja PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

3.b.Sanksi Bagi PNS yang Tidak Masuk KerjaTanpa Alasan

yang Sah

a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 s.d 20 hari kerja PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN

b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 s.d 25 hari kerja PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN

c. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 s.d 30 hari kerja PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN

3.c.Sanksi Bagi PNS yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan

yang Sah

a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 s.d 35 hari kerja PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN

b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 s.d 40 hari kerja PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

c. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 s.d 45 hari kerja PEMBEBASAN DARI JABATAN BAGI PNS YG MENDUDUKI STRUKTURAL / FUNGSIONAL

d. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI / PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

B. PENEGAKAN DISIPLIN PERKA NO 06 TAHUN 2012 TENTANGKODE ETIK PEGAWAI BNN

1.a. Pengertian Kode Etik

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Pegawai BNNyang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawaiadalah norma yang wajib dipatuhi dandilaksanakan oleh Pegawai BNN dalammenjalankan tugas organisasi maupunmenjalani kehidupan pribadi.

PEGAWAI BNN

PNS

PNS YANG DIPEKERJAKAN / DIPERBANTUKAN

ANGGOTA POLRI DAN TNI YANG DITUGASKAN

1.b. Kode Etik Pegawai BNN

ETIKA KEPRIBADIAN-beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -profesional, netral dan bermoral tinggi.

ETIKA SESAMA PEGAWAI-menghormati sesama pegawai sebagai rekankerja yang memiliki hak dan kewajiban dalamsuatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan-memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama sesama pegawai.

ETIKA DALAM HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT-menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasimanusia; -memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pemaksaan.

ETIKA KENEGARAAN-menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;-menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ETIKA KELEMBAGAAN-menjaga kehormatan lembaga; -memiliki integritas dan konsisten dalam bersikap dan bertindak.

1.c. RUANG LINGKUP KODE ETIK PEGAWAI

1.d. Tingkat Pelanggaran

Dalam Pasal 12 ayat (2)

Tingkat pelanggaran terdiri dari:

a.Ringan;

b.Sedang;

c. Berat

Pasal 22,tingkat Pelanggaran

Ringan

Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang

tidak benar mengenai lembaga dan /atau pribadi pegawai kepada pihak

lain;

Menggunakan fasilitas kantor selain untuk kegiatan kedinasan;

Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan maupun

atasan.

Pasal 23, Pelanggaran

SedangMelakukan tindakan yang dapat

mencemarkan nama baik lembaga seperti mendatangi tempat –tempat tertentu yang dapat

merusak kehormatan lembaga kecuali karena urusan dinas atau

atas perintah atasan, serta melakukan pelecehan seksual dan

tindakan asusila lainnya;

Menerima gratifikasi.

Pasal 24, Pelanggaran

Berat

Memanipulasi dan rekayasa perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan;

Menyalahgunakan wewenang yang dapat mengakibatkan dan

menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan, kerugian, dan

ketergantungan bagi para pihak yang terkait dengan perkara.

2.SANKSI

A. TEGURAN LISAN

B. TEGURAN TERTULIS

2.a. Sanksi Tingkat Pelanggaran Ringan dalam Pasal 13 ayat (1)

2.b. SANKSI TINGKAT PELANGGARAN SEDANG DALAM PASAL 13 AYAT (2)

A. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN

B. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT BERKALA SELAMA 1 TAHUN

C. PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN

2.c. SANKSI TINGKAT PELANGGARAN BERAT DALAM PASAL 13 AYAT (3)

A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;

B. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

C. Pembebasan dari jabatan;

D. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai;

E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

3. MAJELIS KODE ETIK

• Pemeriksaan awal terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh unit yang membidangi tugas pengawasan.

• Dalam hal pemeriksaan awal tersebut diduga sebagai pelanggaran kode etik, unit yang membidangi tugas pengawasan membentuk Majelis Kode Etik.

• Majelis Kode Etik Pegawai BNN terdiri dari : Inspektur Utama, Kepala Bito Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN, Direktur Hukum BNN, dan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

• Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.

PROPOSAL KEGIATAN

A. Dasar Hukuma. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional;c. Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 7 April 2016 tentang

Proyeksi RAPBNP Tahun Anggaran 2016;d. Arahan Kepala BNN Kepada Kepala Biro Perencanaan Tanggal 4 Mei 2016

tentang Penghematan, Efektivitas, dan Efisiensi Penggunaan Anggaran BNN 2016.

e. Surat Edaran BNN Nomor: SE/34/V/SU/PR.01/2016/BNN tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016

B. KEWAJIBANDiwajibkan mengajukan proposal kegiatan dengan besaran anggaranmelebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan syarat-syaratsebagai berikut.1. Proposal dalam bentuk TOR/KAK;2. RAB diuraikan secara rinci sehingga mudah dianalisis sesuai SBM/ SBK;3. Melampirkan jadwal kegiatan secara rinci;4. Melampirkan daftar peserta kegiatan dan narasumber;5. Proposal diajukan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan

kegiatan.

C. PROSES PERSETUJUAN PROPOSAL KEGIATAN

Proposal kegiatan diajukan kepada

Kepala BNN

Proposal kegiatan diserahkan kepada

Irtama BNN atas disposisi Kepala BNN

Proposal dianalisis oleh

APIP

Proposal DISETUJUI oleh

APIP

Proposal TIDAK DISETUJUI

oleh APIP

Kegiatan DAPATdilaksanakan sesuai RAB

Kegiatan TIDAK DAPATdilaksanakan

Waktu yang dibutuhkan untukpenelaahan Proposal setelah diterima

Ittama BNN sekitar 5 Hari kerja

1. PENGELOLAAN KEUANGANAPBN/APBNP

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menciptakan transparansi dan

meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran

secara efektif,efisien guna tercapainya tertib

administrasi anggaran maka diharapkan para

pengelola anggaran dapat melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan anggaran secara

terkoordinasi dan terarah sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan di lingkungan Badan

Narkotika Nasional.

DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas

Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan

dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/ 2014 tentang Rekening Milik

Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja;

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/ 2014 tentang Rencana

Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas;

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Perjalanan Dinas

Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13.Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Dan

Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

PEJABAT PERBENDAHARAAN

PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BNN TERDIRI

DARI :

A. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

C. PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH

MEMBAYAR (PP-SPM)

D. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

E. BENDAHARA PENGELUARAN (BP)

A. Di Tingkat Pusat.

1. Kepala Badan Narkotika Nasional sebagai Penggna Anggaran (PA)

atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

2. Pembina program dan anggaran di unit kerja masing-masing selaku

KPA dijabat oleh:

a. Pejabat Eselon I pada Unit Kerja, Sekretariat Utama,

Inspektorat Utama dan ke Deputian;

b. Pejabat Eselon II pada Unit Kerja Pusat Penelitian Data dan

Informasi dan Balai Besar; dan

c. Pejabat Eselon III pada Unit Kerja Balai.

3. Pejabat Eselon II selaku PPK di masing-masing unit kerja;

4. Dalam hal Kepala Satker yang dijabat oleh Eselon II dan III, PPK

dijabat oleh pejabat setingkat dibawah KPA atau Pejabat/Pegawai

yang kompeten dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan

fungsi, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan;

5. KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPK;

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT

PERBENDAHARAAN DAN

PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN

BNN

6. PPSPM dijabat oleh:a. Kepala Sub Direktorat pada Unit Kerja Kedeputianb. Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Unit Kerja Sekretariat

Utama, Inspektorat Utama, Balai Besar dan Pusat PenelitianData dan Informasi; dan

c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Unit Kerja Balai.

7.Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat perbendaharaan yangditetapkan dengan surat keputusan; dan

8. BPP, PPABP dan Staf Pengelola Keuangan yaitu petugas pengelolaanggaran yang ditetapkan dengan surat perintah dari KPA.

Lanjutan…………..

B. Di Tingkat BNNP.

1. KPA dijabat oleh Kepala BNNP;

2. PPK dijabat oleh pejabat satu tingkat di bawah KPA atau pejabat/pegawai yang kompeten dengan

mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan;


4. PPSPM dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat yang membidangi fungsi keuangan;

5. Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat perbendaharaan yang ditetapkan dengan surat keputusan; dan

6. BPP, PPABP dan Staf Pengelola Keuangan yaitu petugas pengelola anggaran yang ditetapkan

dengan surat perintah dari KPA.

C. Di Tingkat BNN Kabupaten/Kota.

1. KPA dijabat oleh Kepala BNN Kabupaten/Kota;

2. PPK dijabat oleh pejabat satu tingkat di bawah KPA atau pejabat/pegawai yang kompeten dengan

mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan;


4. PPSPM dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat yang membidangi fungsi keuangan;

5. Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat perbendaharaan yang ditetapkan dengan surat keputusan; dan

6. BPP, PPABP, dan Staf Pengelola Keuangan yaitu petugas pengelola anggaran yang ditetapkan dengan

surat perintah dari KPA.

DALAM MENYUSUN ATAU MEMBUAT PERTANGGUNG

JAWABAN PENGELOLA KEUANGAN MENGACU PADA :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2016 Tentang

Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Di

Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

TANGGUNG JAWAB KPA

TERHADAP PENYELESAIAN TAGIHAN

1. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PROSESPENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADASATKERNYA MASING- MASING;

2. BERTANGGUNG JAWAB ATAS KETEPATAN WAKTUPENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADASATKERNYA MASING-MASING.

Pasal 10

Amanat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa :

a. Pasal 4 ayat (2) huruf i : wewenang sekaligus

keharusan PA/KPA untuk mengawasi pelaksanaan

anggaran yang berada dalam penguasaannya.

b. Pasal 54 ayat (1) dan (2) : PA/KPA bertanggung

jawab secara formal dan material atas pelaksanaan

kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Cat: Tanggung jawab dimaksud PMK ini hanya bagi KPA

KPA, PPK DAN PP-SPM YANG TINDAKANNYA MENGAKIBATKAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN

TAGIHAN DARI KETENTUAN BATAS WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN INI DIKENAKAN SANKSI

DISIPLIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SANKSIPasal 11

Amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 06 Juni

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

a.Pasal 3 angka 14 : Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

b.Pasal 4 angka 10 : Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan

suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit

salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan

kerugian bagi yang dilayani

C.Pasal 8 angka 11 : Terhadap pelanggaran atas kewajiban dimaksud

Pasal 3 angka 14 di atas dijatuhkan hukuman disiplin ringan

PENGENAAN SANKSI PADA RPMK INI HANYA BERUPA SANKSI DISIPLIN PEGAWAI, NAMUN TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN PADA PERATURAN SELANJUTNYA DIKENAKAN SANKSI DENDA

DAN / ATAU BUNGA

SANKSIPasal 11

KELAMBATAN PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN YANG

BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN APBN DAPAT

MENGAKIBATKAN PENGENAAN DENDA DAN / ATAU

BUNGA

Penjelasan :

DENDA DAN/ATAU BUNGA DIMAKSUD DAPAT

DIKENAKAN KEPADA KEDUA BELAH PIHAK

Amanat Pasal 3 ayat (7) UU-RI No. 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara bahwa:

1. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN

ATAS BEBAN APBN/APBNP PADA SATKER DI LINGKUNGAN BNN

2. PENGECEKAN ATAS KEPATUHAN DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN

TENTANG PENGELOLAAN/PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BNN

PENGAWASAN SECARA INTERNAL DI

LINGKUNGAN BNN DI LAKSANAKAN OLEH

ITTAMA BNN

2. Pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN)

Pasal 9Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas:

f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjaditanggung jawab kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya;

DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 44 “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo. PP Nomor 38 tahun 2008tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

1. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN;

2. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;

3. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN;

4. 171/PMK.05/2007 tentang SAAP,

5. 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya

96

Barang Milik Negara meliputi:

1. barang yg dibeli/

diperoleh atas bebanAPBN

2. barang yg berasal dariperolehan lain yg sah. Perolehan lainnya yg sah meliputi

barang yang berasal dari :

1. hibah/sumbangan atau ygsejenis.

2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak;

3. berdasarkan ketentuan undang-undang;

4. berdasarkan putusanpengadilan yg telahmemperoleh kekuatan hukumtetap

PENGERTIAN BMN

Jenis belanja:Belanja barang (52);Belanja modal (53);Belanja hibah (56);Bantuan sosial (57);Belanja Lain-lain (58)

97

KEPALA KANTOR

KPB Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA

PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA / PB

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN / BUN

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

PP Nomor 27 Tahun 2014Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PENGGUNAAN, PENGAMANAN, PEMELIHARAAN & PEMANFAATAN• PENGGUNAAN BMN HARUS SESUAI DGN

PERENCANAAN AWAL ATAU ALOKASI KEBUTUHAN SATKER.

• PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMN HARUS DISIMPAN SECARA BAIK DAN TERATUR BAIK DARI SEGI PENGAMANAN DAN DIPELIHARA SECARA TERATUR.

• PEMANFAATAN BMN DISERAHKAN DAN DIGUNAKAN SESUAI KEBUTUHAN SATKER. (PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78/PMK.06/2014)

PENATAUSAHAAN

• DASAR :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.06/2007 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

HAL-HAL YANG DIATUR

1. PEMBUKUAN (PSP, PEMANFAATAN,

PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN)

2. INVENTARISASI

3. PELAPORAN BMN

4. PEMELIHARAAN

PENILAIAN

•Dalam ketentuan umum PP Nomor 27 Tahun2014, Penilaian BMN merupakan proseskegiatan untuk memberikan suatu opini nilaiatas suatu objek penilaian berupa BMN padasaat tertentu. Opini nilai yang dihasilkan akandipergunakan dalam proses pengelolaan BMNsesuai dengan tujuan awal pelaksanaanpenilaian.

PENGHAPUSAN

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan danPenghapusan Barang Milik Negara.

SEBABPENGHAPUSAN

1. BARANG RUSAK BERAT2. BARANG HILANG3. BARANG BERPINDAH

TANGANKARENA HIBAH

3. HIBAH

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2011Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 2011Tentang Sistem Akuntansi Hibah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2012Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2011Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah KepadaPemerintah;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 81 Tahun 2011 Tentang Tata CaraPengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Dan Penyampaian MemoPencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2013Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain;

Klafisikasi Hibah

1. Berdasarkan bentuknya menjadi :a. hibah uang

1) uang tunai2) uang untuk membiayai kegiatan

b. hibah barang/jasac. hibah surat berharga

2. Berdasar mekanisme pencairannya :a. hibah terencanab. hibah langsung

3. Berdasarkan sumbernya:a. hibah dalam negerib. hibah luar negeri

*Pasal 3 Nomor 191 Tahun 2011 TentangMekanisme Pengelolaan Hibah

Tata Cara Pengesahan Hibah LangsungDalam Bentuk Uang

1. pengajuan permohonan nomorregister;

2. pengajuan persetujuan pembukaanRekening Hibah

3. penyesuaian pagu hibah dalam DIPA;

4. pengesahan Pendapatan HibahLangsung dalam bentuk uang danbelanja yang bersumber dari hibahlangsung.

*Pasal 6 Nomor 191 Tahun 2011 Tentang Mekanisme PengelolaanHibah

Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas Pendapatan HibahLangsung bentuk barang/jasa/surat berharga dilaksanakan melalui

pengesahan oleh DJPU:

Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumenpendukung lainnya;

Pengajuan permohonan nomor register;

Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentukbarang/jasa/surat berharga ke DJPU

Pencatatan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga keKPPN.

1.

2.

3.

4.

*Pasal 19 Nomor 191 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pegelolaan Hibah

Pembukuan, Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan

Satuan kerja (Satker) membukukan dokumen sumber transaksi keuanganatas:

a. belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang;b. saldo kas di K/L dari hibah;c. belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah; dand. belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari

hibah.

Satker melakukan Rekonsiliasi atas belanja yang bersumber dari hibah danbelanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modaluntuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, pengeluaranpembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dengan KPPNsecara bulanan

Satker menyusun laporan keuangan yang telah direkonsiliasi terdiri dari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca; danc. CaLK.

4. REVIU LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN /LEMBAGA

Dasar

• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara;

• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

• Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan PemerintahNomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

JENIS-JENIS REVIU

Reviu RKAK/L;

Reviu RKBMN;

Reviu Laporan Keuangan;

Reviu LKIP.

Pengertian dan Sasaran REVIU

Reviu adalah Penelaahan atas penyusunandokumen (RKAK/L, RKBMN, Laporan Keuangandan LKIP) yang bersifat tahunan oleh auditor APIPK/L yang kompoten.

Sasaran reviu adalah untuk memberikankeyakinan terbatas (Limited Assurance) bahwadokumen-dokumen tersebut telah disusunberdasarkan Pagu Anggaran, Pedoman, danPeraturan yang berlaku dan untuk mendorong K/Lguna meningkatkan kualitas dokumen melaluipelaksanaan reviu.

5. TATA CARA REVISI ANGGARAN

1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

3. PERATURAN KEPALA BNN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BNN

DASAR HUKUM

RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN

REVISI ANGGARAN

PAGU BERUBAH

Pagu naik

Pagu turun

PAGU TETAP

REVISI ADMINISTR

ASI

Kesalahan administrasi

Perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran

Pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan

anggaran

BATASAN REVISI ANGGARAN

Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasianggaran terhadap:

a. kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001), kecuali untukmemenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain;

b. komponen berkarakteristik operasional non-belanja pegawai (komponen 002,komponen 003, komponen 004, dan komponen 005), kecuali untuk memenuhialokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau dalam peruntukkanyang sama;

c. pembayaran berbagai tunggakan;

d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau

e. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananyasehingga menjadi minus.

Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak mengubah sasaran Program;

b. tidak mengubah jenis dan satuan Keluaran (Output) kegiatan;atau

c. tidak mengurangi volume keluaran (Output);

Untuk ketentuan Revisi Anggaran pada huruf c, dikecualikan bagiusul Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya kebijakanpemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek, perubahanprioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah,atau Keadaann Kahar.

Lanjutan…

6. PROSES PENGAWASAN

Dasar Hukum1. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.2. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.3. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016

tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.03Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 19 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di LingkunganBadan Narkotika Nasional.

1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Pelaksanaan

Satker menyiapkan antara lain:

1. POK/RKA-KL awal maupun yang

sudah direvisi;

2. Dokumen Hibah Barang dan/atau

Uang dari Pemda maupun pihak

lainnya;

3. Data pegawai meliputi Polri, PNS,

dan Tenaga Kerja Kontrak

(TKK)/PHL;

4. Daftar Inventaris BMN, Perwabkeu,

Laporan realisasi anggaran dan

Kegiatan.

1. Kasatker, PPK, PPSPM, BP, dan

Penanggung Jawab Kegiatan

menyiapkan dokumen sesuai bidang

masing-masing untuk diserahkan

kepada Tim Audit;

2. Kasatker, PPK, PPSPM, BP, dan

Penanggung Jawab Kegiatan

menjelaskan realisasi anggaran dan

kegiatan yang telah dicapai dan

permasalahan/kendala yang dihadapi.

3. Tahap Pelaporan 4. Tahap Pemantauan

1. Menerima Notisi dari tim audit;

2. Kasatker dan staf terkait menanggapi

notisi;

3. Tanggapan atas notisi diserahkan

kepada tim audit;

4. Melakukan klarifikasi tanggapan

kepada tim audit;

5. Apabila ada perubahan temuan dalam

notisi sesuai hasil klarifikasi agar

membuat tanggapan kembali;

6. Hasil tanggapan diserahkan kepada

tim audit dan membuat berita acara

kesepakatan temuan dan tindak lanjut

paling lama satu bulan.

1. Kasatker menindaklanjuti temuan dan

rekomendasi dalam notisi;

2. Hasil tindak lanjut diserahkan kepada

tim audit untuk diputuskan apakah

temuan sudah selesai atau belum selesai

ditindaklanjuti;

3. Untuk temuan kerugian negara

diupayakan selesai dalam waktu 1 (satu)

bulan atau selambat-lambatnya 24 bulan.

4. Pemantauan tindak lanjut hasil temuan

audit akan dilaksanakan oleh Tim

Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Ittama

BNN dan Tim Penyelesaian Kerugian

Negara (TPKN) BNN.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Belum semua satker melaporkan rencana dan hasil revisi POK/RKA-KL kepada Ittama;

2. Belum seluruh satker melaporkan secara tertib penerimaan HIibah Barang dan/atau Uang dari Pemda maupun pihak lainnya;

3. Masih terdapat inventaris BMN yang bekum diketemukan/hilang maupun belum melakukan proses penghapusan BMN;

4. Belum seluruh satker membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan label kodefikasi BMN;

5. Penyusunan Dokumen Perwabkeu belum tertib dan rapi;

6. Belum semua kegiatan dilengkapi dengan Laporan Kegiatan;

7. Kasatker, PPK, PPSPM, BP, dan Penanggung Jawab Kegiatan agar memahami dan melaksanakan peraturan terkait tentang

perwabkeu;

8. Belum seluruh satker menindaklanjuti temuan hasil audit secara tepat waktu;

9. Kasatker bertanggungjawab terhadap penyelesaian temuan hasil audit yang baru maupun lama yang belum ditindaklajuti dan

secara aktif memfasilitasi/memanggil pegawai yang belum menyelesaikan temuan namun telah mutasi/pensiun.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KINERJA BNN

T.A. 2014 SATKER BNN YANG BELUM SELESAI

PER 21 FEBRUARI 2017

SATUAN KERJA TEMUAN PEMERIKSAAN REKOMENDASISIMPULAN

(PTL 21 FEBRUARI 2016)

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI SETTAMA BNN

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Rehabilitasi pada Mitra BNN belum optimal

Menyusun dan menetapkan standar

kompetensi teknis bagi jabatan-jabatan

fungsional di lingkungan BNN, terutama

bagi Konselor Adiksi

Belum sesuai rekomendasi dan dalam

proses tindak lanjut

DEPUTI BIDANG REHABILITASI BNN

Perencanaan Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi BNN Kurang Memadai

a. Membuat Grand Design Penguatan Lembaga Rehabilitasi.

Belum sesuai Rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut

b. Membuat Grand Design Penerapan Peraturan Bersama dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam Perber.

Belum sesuai Rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut

Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi Kurang Memadai

a. Mengkaji kembali naskah MoU

dengan lembaga rehabilitasi yang

akan diberi dukungan penguatan

agar dapat mengakomodasi target

dan kebutuhan BNN

Belum sesuai Rekomendasi dan dalam


b. Melibatkan BNNP dan BNNK dalam

memonitoring kinerja LRIP dan LRKM

yang telah mendapatkan dukungan

penguatan dari BNN

Belum sesuai Rekomendasi dan dalam


REKAPITULASI SATKER BNNP/BNN KAB/BNN KOTA

ATAS TEMUAN ITTAMA TAHUN 2013 s/d 2015YANG BELUM SELESAI

PER TANGGAL 21 FEBRUARI 2016

BNNP KERUGIAN NEGARA BELUM SELESAI BNN KAB/KOTA KERUGIAN NEGARA BELUM SELESAI

BNNP SUMATERA UTARA 27.200.000,- BNNK TAPANULI SELATAN 587.617.119,-

BNNP DKI JAKARTA 183.244.786,- BNNK DEPOK 9.525.700,-

BNNP SULAWESI UTARA 562.079.866,- BNNK KOLAKA 4.979.000,-

BNNP SULAWESI BARAT 222.800.000,- BNNK GORONTALO 142.878.271,-

BNNP SULAWESI TANGAH 335.098.800,- BNNK BONE BOLANGO 19.316.300,-

BNNP SULAWESI TENGGARA 73.598.577,- BNNK TUAL 1.049.998.750,-

BNNP GORONTALO 19.420.000,- BNNK TIDORE KEPULAUAN 27.874.614,-

BNNP MALUKU 115.461.408,- BNNK HALMAHERA UTARA 47.838.000,-

BNNP MALUKU UTARA 29.632.379,-

BNNP PAPUA BARAT 14.037.800,-

JUMLAH 1.582.573.616,- JUMLAH 1.890.027.754,-

JUMLAH TOTAL 3.472.601.370,-

REKAP TINDAK LANJUT TEMUAN BPK BIDANG KEUANGAN (SISTIM

PENGENDALIAN INTERN (SPI)/KEPATUHAN) SATKER BNN T.A. 2006 s/d 2015

YANG BELUM SELESAIPER 21 FEBRUARI 2017

No. SATKER PENANGGUNG JAWAB TAHUN TEMUAN DAN REKOMENDASI

1. Setlakhar BNN T.A.2006 / Settama BNN 2006

(SPI)

Temuan :

Pekerjaan pemeliharaan perangkat multimedia sebesar Rp332.533.333 tidak dilaksanakan sesuai

dengan kontrak.

Rekomendasi :

BPK-RI menyarankan kepada Kalakhar BNN agar

Menegur KPA dan Pelaksana Kegiatan atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan dan menyetor ke kas negara kelebihan pembayaran pada PT Mega Datama Solusindo

sebesar Rp332.533.333.

Catatan :

Berdasarkan hasil PTL tanggal 28 Januari 2011, diketahui bahwa masih terdapat kekurangan selisih

lebih pembayaran dengan total Rp143.906.853.

2. Biro Umum Settama BNN dan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

2009

(SPI)

Temuan :

Aset Milik BNN yang Digunakan oleh Instansi Lain Sebesar Rp5.799.944.150,00 Belum Diusulkan

untuk Dialihstatuskan dan/atau Dihibahkan.

Rekomendasi :

BPK RI menyarankan melakukan inventarisasi atas barang yang diserahkan kepada pihak ketiga

untuk kemudian diproses usulan hibah dan/atau alih status aset BNN kepada Menteri Keuangan.

3. Deputi Bidang Dayamas BNN(PPK. Direktorat Pemberdayaan Alternative T.A. 2010)

2010

(SPI)

Temuan :

Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp445.887.645,00 Fiktif.

Rekomendasi :

Memerintah Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menetapkan Kerugian Negara atas bukti

pertanggungjawaban keuangan yang tidak valid dan sah dari keseluruhan belanja barang Tahun

2010 yang teridentifikasi oleh Inspektorat Utama, serta pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk

segera menyetorkan ke kas negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Catatan :

Telah dibuat Surat Keputusan Nomor KEP/355/XI/KA/TU.00/2016/BNN tanggal 23 November 2016

tentang Pembebanan Kerugian Negara kepada Saudara Hendrajit Putut Widagdo senilai

Rp103.842.769,-.


4. Deputi Bidang Dayamas BNN(PPK. Direktorat Pemberdayaan Alternative T.A. 2010)

2010

(KEPATUHAN)

Temuan :

Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp11.368.115.428 Tidak Didukung Bukti yang Valid dan

Dapat Merugikan Negara Minimal Sebesar Rp754.795.569.

Rekomendasi :

Segera menyetor sisa dana sebesar Rp311.681.458 (Rp754.795.569 - Rp443.114.111) ke kas

negara, serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.

Catatan :

Telah dibuat Surat Keputusan Nomor KEP/355/XI/KA/TU.00/2016/BNN tanggal 23

November 2016 tentang Pembebanan Kerugian Negara kepada Saudara Hendrajit Putut

Widagdo senilai Rp103.842.769,-

5. Deputi Bidang Dayamas BNN 2013

(KEPATUHAN)

Temuan :

Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Sebesar Rp585.621.842,29.

Rekomendasi :

Menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan/kegiatan

sebesar Rp556.316.842,29 dan menyampaikan bukti setornya ke BPK.

Catatan :

Hingga Desember 2015 telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp403.099.868,38 sehingga

yang masih harus disetorkan sebesar Rp153.216.973,91).

6. Biro Umum Settama BNN 2014

(SPI)

Temuan :

Penatausahaan dan Pelaporan Barang Persediaan pada BNN Belum Tertib.

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN agar mengoptimalkan pengawasan kepada para

petugas yang melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Persediaan di seluruh Satker

BNN dan segera menyusun peraturan dan pedoman yang lebih rinci tentang penatausahaan

dan pelaporan persediaan terutama jenis Persediaan khusus yang dimiliki BNN, serta

ketentuan terkait pengakuan nilai persediaan.


7, Biro Umum Settama BNN 2015

(SPI)

Temuan :

Pengadaan BBM untuk dukungan opersional BNN tidak memadai.

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN melalui Sestama BNN menginstruksikan kepada Kepala

Biro Umum agar menyusun kontrak pengadaan BBM berdasarkan volume BBM dengan

besaran pagu biaya sesuai kebutuhan dan pembayarannya sesuai dengan kebutuhan riil.

Catatan :

Dokumen Langsung diserahkan BPK


(SPI)

Temuan :

Penganggaran dan Penatausahaan Persediaan pada Badan Narkotika Nasional Belum

Memadai

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN melalui Sestama BNN menginstruksikan Kepala Biro

Keuangan dan Kepala Biro Umum agar:

1. Menyusun SOP tentang alur penatausahaan dan pengelolaan persediaan sejak

perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan;

2. Menyelenggarakan pelatihan tentang aplikasi persediaan dan perlakuan persediaan

berbasis akrual;

3. Menyampaikan kelemahan-kelemahan aplikasi persediaan yang ditemukan dalam

proses penatausahaan dan pengelolaan persediaan kepada Kementerian Keuangan cq.

DJKN sebagai bahan perbaikan;

Catatan :

Dokumen Langsung diserahkan BPK.



(SPI)

Temuan :

Penatausahaan dan Pengamanan Terhadap Aset Tetap Belum Tertib.

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN agar menginstruksikan Sestama BNN untuk:

1. Mengkoordinasikan penyelesaian dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan STNK)

baik di satker pusat maupun di BNNP/K termasuk proses pengalokasian anggaran pembuatan

dokumen tersebut dalam DIPA masing-masing satker;

2. Membuat SK Perubahan Penghapusan BMN sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Catatan :



(SPI)

Temuan :

BNN Belum Mengajukan Usulan Penghapusan Barang Hilang Sehingga Terjadi Duplikasi Pencatatan atas

Piutang dan Aset Lain-Lain Sebesar Rp110,81 Juta.

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN agar menginstruksikan Sestama BNN untuk:

1. Menginstruksikan kepada Kepala BNNP/K terkait agar segera membuat usulan penghapusan BMN

kepada KPKNL setempat;

2. Melakukan koreksi pencatatan pada TA 2016.

Catatan :



(SPI)

Temuan :

Koreksi atas Kurang Saji Aset Tetap di Neraca Sebesar Rp10,76 juta Tidak Bisa Dilakukan Dengan Tepat

oleh Aplikasi.

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN menginstruksikan Kepala Biro Keuangan agar berkoordinasi

dengan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan permasalahan tersebut sebagai bahan bagi

Kementerian Keuangan memperbaiki aplikasi SIMAK BMN.

Catatan :



9. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 2015

(Kepatuhan)

Temuan :

Kelebihan Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Lembaga Rehabilitasi

Komponen Masyarakat Sebesar Rp111,40 Juta dan Tidak Efisien Sebesar Rp87 juta

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN melalui Deputi Rehabilitasi BNN untuk menarik

kelebihan pembayaran sebesar Rp111.400.000,00 kepada LRKM terkait untuk disetorkan ke

Kas Negara dan menetapkan kebijakan yang dapat meminimalisir pembiayaan ganda, baik

dengan Kemenkes dan Kemensos maupun antar lembaga rehabilitasi.

Catatan :

Total kurang setor senilai Rp3.500.000 + Rp59.600.000 + Rp7.550.000 = Rp70.650.000,-

10. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN

2015

(Kepatuhan)

Temuan :

Pembayaran Uang Penjangkauan Para Penyalahguna Narkoba Melebihi Standar yang

Berlaku sebesar Rp597,30 Juta dan Indikasi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp631,55 Juta

Rekomendasi :

Memerintahkan Deputi Pemberdayaan Masyarakat agar mengevaluasi besaran biaya

penjangkauan sebagaimana telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Pemberdayaan

Masyarakat Anti Narkoba (P4GN) Dalam Kegiatan Kampanye Media, Penjangkauan dan Tes

Urine, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.


11. Deputi Hukum dan Kerjasama BNN 2015

(Kepatuhan)

Temuan :

Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pengadaan Jasa Internasional Conference ASOD Work Plan

on Securing ASEAN Community Againts Illicit Drugs 2015-2025 Sebesar Rp105,07 juta dan

Pemborosan Biaya Sebesar Rp155,38 juta

Rekomendasi :

Melalui Deputi Hukum dan Kerjasama sebagai Pengguna Anggaran, memerintahkan kepada PPK

untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp51.100.000,00 (Rp105.065.400,00 -

Rp8.665.400,00 - Rp45.300.000,00) kepada pelaksana kegiatan dan menyetorkannya ke Kas

Negara.

Catatan :

Telah dibuat surat dari Deputi Hukum dan Kerjasama kepada PT Melali Mice Nomor

B/4188/XII/DE/HK.01.01/2016/BNN tanggal 28 Desember 2016 untuk penyelesaian kerugian

Negara senilai Rp51.100.000 ,-

12 Biro Umum Settama BNN 2015

(Kepatuhan)

Temuan :

Aset Tetap Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebesar Rp3.216.875.465,00 dan Roda Dua

Sebesar Rp416.789.910,00 pada Sekretariat Utama BNN Belum Diketahui Keberadaanya

Rekomendasi :

BPK merekomendasikan Kepala BNN melalui Sestama BNN agar menginstruksikan kepada Kepala

Biro Umum:

1. Menelusuri keberadaan fisik kendaraan yang belum diketahui keberadaannya dan

memastikan pihak yang menggunakan kendaraan tersebut;

2. Memastikan status kendaraan yang diindikasikan hilang dan menentukan pihak yang

bertanggung jawab;

3. Atas kehilangan kendaraan tersebut, untuk segera dilaporkan ke TPKN BNN untuk diproses

TGR nya

Catatan :

Dokumen Langsung diserahkan BPK.

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta TimurTelepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592

Call Center : 021- 80 88 00 11SMS : 081-221-675-675

paparan inspektur utama badan narkotika...

Documents