panduan saksi tps - kpud-cilacapkab.go.id · kpu provinsi dan kpu, ditegaskan ketua pps/ppk wajib...

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 14 15

KPU KABUPATEN CILACAPTAHUN 2014

www.kpud-cilacapkab.go.id

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PANDUAN SAKSI TPSPemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

1 Panduan Saksi Pileg 2014 KPU Kab. Cilacap

Kabupaten Cilacap

Seri Publikasi

Saksi Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

Periode 2013 - 2018

INDON TJAHJONO (Ketua)

AKHMAD KHOLIL, SH. (Anggota)

ANIROH, S.Ag., M.S.I. (Anggota)

SIGIT KWARTIANTO, SS. (Anggota)

HANDI TRI UJIONO, S.Sos. (Anggota)

Kantor:

Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap

Telp : (0282) 533420 Fax : (0282) 533421

Website : www.kpud-cilacapkab.go.id

Email : redaktur@ kpud-cilacapkab.go.id


Pengantar

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan/kegiatan

pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan

suara (TPS) dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD

tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014, seluruh partai politik

peserta pemilu agar dapat menugaskan/menempatkan saksinya

di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Cilacap. Hal tersebut

adalah untuk memenuhi asas kejujuran, keadilan, keterbukaan

dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Peraturan

KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, yang disebut dengan saksi adalah orang yang

mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau calon

anggota DPD peserta pemilu tahun 2014.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 18

Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota,

KPU Provinsi dan KPU, ditegaskan Ketua PPS/PPK wajib

menyampaikan surat undangan kepada saksi paling lambat 1

(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Cilacap menyusun buku

panduan saksi peserta Pemilu dalam rangka meningkatkan

kualitas Pemilihan Umum yang bermartabat, akuntabel jujur dan

adil.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan

kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kita.

Cilacap, Maret 2014

Tim Penyusun


PEDOMAN SAKSI PESERTA PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN CILACAP

Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.

Pasal 1 angka 13 PKPU No. 13 Tahun 2013

Daftar Istilah dan Singkatan

1. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

2. DPD : Dewan Perwakilan Daerah

3. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. DPRD Provinsi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

5. DPRD Kabupaten/Kota : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

6. KPU : Komisi Pemilihan Umum

7. KPU Provinsi : Komisi Pemilihan Umum Provinsi

8. KPU Kabupaten/Kota : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

9. PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

10. PPS : Panitia Pemungutan Suara

11. KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

12. TPS : Tempat Pemungutan Suara

13. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum

14. Bawaslu Provinsi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

15. Panwaslu Kabupaten/Kota : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

16. Panwaslu Kecamatan : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

17. PPL : Pengawas Pemilu Lapangan

18. DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu

19. DPS : Daftar Pemilih Sementara

20. DPSHP : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

21. DPT : Daftar Pemilih Tetap

22. DPTb : Daftar Pemilih Tambahan

23. DPK : Daftar Pemilih Khusus

24. DPKTb : Daftar Pemilih Khusus Tambahan

25. DCT : Daftar Calon Tetap

26. Pemilu : Pemilihan Umum


Dasar Hukum

1. UU No 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

2. UU No. 08/2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

3. Peraturan KPU No. 26/2013 Tentang Pemungutan dan

Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dala

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, No. 13/2012, No.

11/2012, No. 01/ 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara

Pemilu

5. Peraturan KPU No. 03/2013 Tentang Pembentukan dan Tata

Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.

6. Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan,

Program, dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013


ISSUE PILEG 2009 PILEG 2014 Kampanye Kampanye selain rapat umum

dan tatap muka dilaksanakan sejak ditetapkannya peserta pemilu (+9 bulan)

Kampanye selain rapat umum dan IKLAN Media massa

dilaksanakan 3 hari sejak ditetapkannya peserta pemilu (+15 bulan)

Treshold Diberlakukannya Parliamentary Treshold Secara Nasional sebesar 2,5 %

Diberlakukannya Parliamentary Treshold Secara Nasional sebesar 3,5 %

Cara memberikan suara

Menandai dengan centang (√) Menandai dengan Coblos

Waktu Pemungutan Suara

Dari Pukul 07.00 s/d 12.00 Dari Pukul 07.00 s/d 13.00

Rekapitulasi Penghitungan suara

Rekapitulasi suara dimulai di tingkat kecamatan (PPK) dengan merekap perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kecamatan.

Rekapitulasi suara dimulai di tingkat kecamatan (PPS) dengan merekap perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan.

Pemilih DPT dan DPTb DPT, DPTb, DPK dan DPKTb

Pindah Memilih dari TPS lain

Pemilih mendapat 3 jenis surat Suara, penggunaan hak pilih mulai pukul 12.00

Pemilih mendapat 4 jenis surat Suara penggunaan hak pilih mulai pukul 07.00

Formulir C1 dan Lampiran

Dikirim melalui PPS dan PPK Dikirim langsung ke KPU, berhologram

Pengawas Pada saat pemungutan suara PPL di luar TPS

Pada saat pemungutan suara PPL di dalam TPS

Saksi Peserta Pemilu

1 orang yang membawa surat mandat

2 orang yang membaw surat mandat, yang berada di TPS 1 orang

PEMILIH

o DPT : Daftar Pemilih Tetap o DPTb : Pemilih DPT yang pindah TPS karena alasan

tertentu (tugas pekerjaan, rawat inap RS, tahanan/narapidana LP, tugas belajar, pindah domisili, bencana

o DPK : Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb o DPKTb : Pemilih yang tidak terdaftar dalam

DPT,DPTb dan DPK (Menggunakan KTP dan

Kartu Keluarga)


A. Pengertian KPPS o KPPS dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan

dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD Kabupaten/Kota di TPS;

o Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota.

Kode Etik KPPS

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012 yang pada pokoknya berisi :

asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas jujur, keterbukaan,dan akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas asas profesionalitas,efisiensi,dan efektivitas serta asas tertib.

B. Pengawas Pemilu Lapangan

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas pengawas pemilu di desa/kelurahan yang bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS yang bertugas :

o Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilu di TPS. o Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara di TPS. o Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. o Mengawasi penyampaian kota suara surat suara dari TPS

ke PPS. o Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS. o Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Panwascam.

o Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.

o Bersikap tidak diskiminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.


C. Saksi – saksi o Saksi mewakili partai politik peserta pemilu atau calon

Anggota DPD; o Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan;

o Partai politik/calon anggota DPD dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 orang saksi dengan ketentuan hanya satu saksi yang dapat berada di dalam TPS dalam satu waktu;

o Surat mandat dapat diterbitkan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota.

o Saksi DPD mendapat mandat dari calon Anggota DPD atau Tim Kampanye Tingkat Kabupaten.

D. Pemantau Pemilu o Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan

hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota

o bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Saksi dan PPL berhak :

o Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara & penghitungan suara di dalam TPS.

o Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

o Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

o Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS.

o Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.

o Menerima Salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb serta; o Menerima salinan Formulir Model C, Model C1 dan

Lampirannya Pasal 31 ayat (5) PKPU No. 13 Tahun 2013


Saksi dan PPL PPL dilarang :

o Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.

o Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara. o Mengerjakan atau membantu mempersiapkan

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.

o Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakn tugas dan wewenangnya.

o Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara

Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya

Melihat pemilih mencoblos surat suara

Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara

Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara


Persayaratan umum saksi adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia; 2. Memiliki hak pilih; 3. Terdaftar sebagai pemilih; 4. Mendapatkan mandat tertulis dari Partai.

Kategori Saksi

1. Saksi di tingkat TPS yang memiliki tugas umum untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

2. Saksi di tingkat desa/kelurahan, yang bertugas untuk mengumpulkan dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan mengikuti serta mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat Desa/Kelurahan;

3. Saksi di tingkat PPK yang bertugas yang bertugas untuk mengumpulkan dokumen berita acara rekapitulasi di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan dan mengikuti serta mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan/PPK.

4. Saksi di tingkat Kabupaten, yang bertugas mengumpulkan dokumen berita acara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta bertugas mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten.


TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

A. Sebelum Hari Pemungutan Suara

Kegiatan KPPS Kegiatan Saksi 1. Pengumuman Hari Pemungutan

Suara selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara;

2. Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih;

3. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara, Gladi Bersih 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ;

4. Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara telah terpenuhi 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

1. Wajib menyerahkan Surat Mandat sebagai Saksi dari Peserta Pemilu kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat paling lambat 1 hari sebelum Pemilu;

2. Menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan Waktu & Tempat Pemungutan Suara) untuk dibawa pada saat bertugas;

3. Memegang surat mandat atau tanda terima surat mandat dari Peserta Pemilu,

1 2

3

4 KPPS menyiapkan Tempat Pemungutan Suara

KPPS Memberikan Form Model C6 kepada

Pemilih

Menyiapkan perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara

KPPS mengumumkan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara


DAFTAR NAMA FORMULIR DI TPS

No Jenis Formulir Nama

1 Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

2 Formulir Model C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014

3 Lampiran Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)

Rincian Perolehan Suara partai politik dan calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

4 Formulir Model C1 plano berhologram (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara

5 Formulir Model C2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014

6 Formulir Model C3 Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

7 Formulir Model C4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS

8 Formulir Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014

9 Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih


B. Pra Pemungutan Suara

Kegiatan KPPS Kegiatan Saksi 1. Hadir selambat-lambatnya Pukul

06.00 WIB; 2. memeriksa TPS dan sarananya; 3. memasang DCT; 4. memasang DPT, DPTb, dan DPK; 5. menempatkan kotak suara yang

berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;

6. mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

7. Menerima surat mandat/tanda terima surat mandat dari saksi;

8. Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Anggota KPPS.

1. Hadir selambat-lambatnya Pukul 06.30 WIB

2. Membawa kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan Waktu & Tempat Pemungutan Suara) untuk dibawa saat bertugas;

3. Membawa surat mandat atau tanda terima surat mandat dari Peserta Pemilu.

4. Mengenakan Tanda Pengenal Saksi yang diterima dari KPPS;

5. Membawa Kelengkapan tulis menulis;

6. Bersama-sama Ketua dan anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan digembok dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai ketentuan;


C. Mekanisme Pemungutan Suara Kegiatan KPPS Kegiatan Saksi

1. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara pukul 07.00 apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir;

2. Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30, tetap belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara dimulai;

3. Ketua KPPS memandu anggota KPPS mengucapkan sumpah/janji;

4. Ketua KPPS membuka Kotak Suara, Memeriksa & mengeluarkan seluruh perlengkapan, meletakkannya di atas meja tempat disediakan, mengidentifikasi & menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.

5. Memperlihatkan kotak suara untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.

6. Memperlihatkan kepada hadirin bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu masih dalam keadaan disegel.

7. Ketua KPPS Menjelaskan Tujuan, Syarat dan ketentuan dan Tata Cara Pemberian Suara, Jenis Surat Suara;

8. KPPS mengatur pemilih dalam memberikan suara: o Menerima dan memeriksa nama

Pemilih; meneliti jari tangan pemilih; mengatur antrian;

o KPPS menyerahkan Surat Suara; o Pemilih meneliti surat suara;

Memberikan Suara di Bilik Suara; Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara; Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih;

9. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih menggunakan KTP asli dan KK Asli dan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12.00 WIB.

1. Mengikuti rapat pemungutan suara dan proses Sumpah/Janji Anggota KPPS.

2. Memastikan sampul surat suara dalam keadaan tersegel dan jumlah surat suara sesuai ketentuan;

3. Memastikan bahwa kotak suara benar-benar kosong dan dikunci kembali setelah semua isi dikeluarkan telah diperiksa KPPS;

4. Pada saat pemungutan Suara, pastikan bahwa pemilih memberikan hak pilihnya sesuai urutan kehadiran;

5. Memastikan bahwa nama pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT, DPTb dan DPK;

6. Memastikan bahwa pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara (seperti bekas tinta di jarinya);

7. Memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus/rusak;

8. Memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih sudah ditandatangani oleh ketua KPPS;

9. Apabila ada pemilih menggunakan KTP asli dan KK Asli, mereka akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12.00 WIB;


Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara

Ketua KPPS memandu mengucapkan sumpah/janji anggota KPPS

Membuka Kotak Suara, mengeluarkan isinya, meneliti, mengidentifikasi & mencatatnya

Memperlihatkan kotak yang sudah kosong kepada hadirin, saksi dan pengawas, menggembok & menempatkannya

Ketua KPPS memperlihatkan sampul/amplop surat suara, masih dalam keadaan tersegel menunjukkan kepada pemilihh, saksi dan pengawas

Ketua KPPS & anggota: o Meneliti surat, formulir &

kelengkapannya serta mengumumkannya

o Jika terjadi ketidaksesuaian, melaporkannya ke PPS

o Ketua KPPS menandatangani surat suara


Proses Pemberian Suara oleh Pemilih

Pemilih memasuki TPS dengan membawa Formulir Model C6 Apabila tidak dibawa, masih dapat menggunakan hak pilih sepanjang terdaftar dalam Daftar Pemilih dengan membawa identitas diri

Pemilih menyerahkan Formulir Model C6, Anggota KPPS ke-4 meneliti jari-jari tangan pemilih, memastikan belum menggunakan hak suaranya & mempersilahkan duduk di tempat tunggu

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih,saksi dan pengawas: o Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; o Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan

suara di TPS; o Pemilih menerima 4 (empat) buah surat suara; o Nama Caleg yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau

tidak lagi memenuhi syarat; o Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih

berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; o Tata Cara Pemberian Suara


Pemilih duduk di tempat tunggu menunggu antrian

Pemilih dipanggil oleh Ketua KPPS untuk menerima Surat Suara, menelitinya dengan membuka lebar-lebar, memastikan tidak rusak

Pemilih menuju Bilik dibantu KPPS ke-5 untuk memberikan suara dengan cara mencoblos pada surat suara dengan alat yang disediakan, melipata kembali sehingga sampul surat suara terlihat jenisnya


Pemilih menuju Kotak untuk memasukkan surat suara sesuai jenis surat suara ke kotak dipandu Anggota KPPS ke-6

Pemilih menuju KPPS ke 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah memberikan suara

Pemilih selesai memberikan suara dan keluar melalui pintu keluar

Pemilih dengan halangan fisik o KPPS mendahulukan Pemilih

dengan halangan fisik o Halangan fisik seperti pemilih

tunanetra, tunadaksa, sakit, atau halangan fisik lain, dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.

o Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra.

o Pendamping Pemilih menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3.

Pendamping pemilih mengisi Form Model C3 atas permintaan pemilih

KPPS memprioritaskan pemilih dengan halangan fisik


Pemilih tidak dapat memberikan suara setelah

Pemungutan Suara dinyatakan telah berakhir

Rapat Penutupan Pemungutan Suara o Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan

bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) (pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.

o Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS menulis kata ”RUSAK” pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL V.S 3

Surat suara tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol pada bagian luar dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua KPPS


D. Tugas Saksi Pada Saat Perhitungan Suara Kegiatan KPPS Kegiatan Saksi

1. Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T Khusus KPU) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.

2. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

3. Persiapan Penghitungan Suara; 4. Pelaksanaan Penghitungan Suara; o Langkah 1: Mengeluarkan Surat

Suara dari Kotak Suara . o Langkah 2: Mengumumkan

Jumlah Surat Suara yang berasal dari Kotak Suara.

o Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara. Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 1. Surat suara ditandatangani oleh

Ketua KPPS; 2. surat Suara dalam keadaan baik

(tidak rusak) 3. surat Suara tidak terdapat

tanda/coretan 4. dicoblos menggunakan alat

coblos yang disediakan di TPS. 5. Mengisi Formulir Model C, C1 Plano,

C1 dan Lampiran Model C1;

1. Memastikan Perhitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir. Waktu penghitungan suara adalah setelah pukul 13.00 ;

2. Memastikan bahwa suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar oleh petugas KPPS;

3. Memastikan bahwa petugas KPPS telah mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan, rusak (cacat ada coretan dsb);

4. Mengawasi setiap perhitungan suara dengan melihat langsung bentuk fisik kertas suara pemilih;

5. Mencatat jumlah surat suara yang sah dan tidak sah serta jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu;

6. Mengawasi Pengisian formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara oleh KPPS;

Ketua KPPS memimpin Rapat Penghitungan Suara

Mengatur TPS untuk Penghitungan Suara


1

SA

KS

I -S

AK

SI

Papan Pencatat TUNGSURA

Kotak Suara Pemilu

PINTU MASUK PINTU KELUAR

Meja

Pimpinan KPPS

Meja

Saksi-saksi

DPR RI DPD DPRD Prov

DPRD Kab

PPL/Panwas

23

4 5

6 7

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS : o Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.

o Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman.

o Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir, sampul

kertas/kantong plastik, segel pemilu, dan peralatan lainnya.

o Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya.

o Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi, PPL untuk menempati tempat

duduk yang telah disediakan.

o Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara

telah menyerahkan surat mandat.

o Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran

pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.


Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; 2. surat Suara dalam keadaan baik (tidak rusak) 3. surat Suara tidak terdapat tanda/coretan 4. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.

E. Tugas Saksi Setelah Pemungutan Suara a. Saksi harus mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan

dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;

Ketua KPPS memimpin Rapat Penghitungan Suara

Mengatur tempat dan mempersilahkan Saksi, Pengawas,

Pemantau dan hadirin menempatkan diri


b. Saksi mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS Desa/Kelurahan;

c. Saksi menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan;

d. Apabila tidak ada keberatan maka Saksi tetap mengisi dan menandatangani Formulir Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan saksi dan diisi NIHIL;

e. Jika terdapat keberatan,maka saksi mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi.

f. Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kota suara dan di segel.

g. Bila ada indikasi/ kesalahan oleh petugas maka: o Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan

pembetulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan maka saksi harus mencatat dengan detail, sehingga jika diperlukan dapat diadukan sebagai pelanggaran;

o mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi

TANDA COBLOS SAH/TIDAK SAH

Nyoblos

Maning...!

Med aiCenterwww.kpud-cilacapkab.go.id

Kabupaten Cilacap

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DPR DPD dan DPRD Tahun 2014

1. Perencanaan Program dan Anggaran 2. Penyusunan Peraturan KPU

3. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik

c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di: 1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 3) KPU Kabupaten Cilacap 4) KPU Provinsi Jawa Tengah 5) KPU RI d. Penetapan Hasil Tungsura Pemilu DPR dan DPD e. Penetapan Parlimentary Treshold f. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional 9. Penetapan Perolehan Kursi & calon Terpilih: a. Tingkat nasional b. Tingkat provinsi c. Tingkat Kabupaten Cilacap

10.Peresmian dan pengucapan sumpah janji: a. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap b. DPRD Provinsi Jawa Tengah c. DPR dan DPD

4. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

5. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD

7. Kampanye

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Persiapan menjelang Pemungutan Suara Simulasi penyampaian Tungsura sistem elektronik Monitoring Tungsura di daerah Pengumuman dan Pemberitahuan waktu dan TPS Penyiapan TPS

b. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS

9 Jun 2012 s/d 9 Jun 2013

9 Jun 2012 s/d 31 Des 2013

9 Ags 2012 s/d 13 Mei 2013

9 Nov 2012 s/d 4 Nov 2013

10 Des 2012 s/d 9 Mar 2013

6 Apr 2013 s/d 31 Ags 2013

11 Jan 2013 s/d 5 Apr 2014

1 Feb s/d 28 Apr 20145 s/d 31 Mar 2014

sebelum 6 Apr 20148 Apr 2014

10 s/d 15 Apr 201413 s/d 17 Apr 201419 s/d 21 Apr 201422 s/d 24 Apr 2014

26 Apr s/d 6 Mei 20146 s/d 7 Mei 20147 s/d 9 Mei 20147 s/d 9 Mei 2014

11 s/d 17 Mei 201411 s/d 13 Mei 201411 s/d 13 Mei 2014

Juni - Oktober 2014Juni - Oktober 2014

Agustus - Oktober 2014

Sumber Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013

9 April 2014

Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap Telp. (0282) 533420 Fax. (0282) 533421 email:[email protected]

panduan saksi tps - kpud-cilacapkab.go.id · kpu provinsi dan kpu, ditegaskan ketua pps/ppk wajib...

Documents