KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kami sehingga dapat menyusun Makalah yang berjudul Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Dan Keamanan.Terimakasih kepada Bapak Wajihuddin, S.Pd., M.Hum, selaku dosen yang telah memberikan tugas dan mengarahkan kami dalam menyusun makalah ini. Selain itu tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang ikut membantu dan memberikan informasi data yang kami butuhkan dalam penyusunan makalah.Makalah ini disusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana Pancasila sebagai objek material digunakan sebagai paradigma pertahanan dan keamanan di Indonesia.Kami menyadari bahwa Makalah ini disusun dengan berbagai keterbatasan sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan.

Jember, November 2015Penyusun

DAFTAR ISIKata Pengantar ......................................................................................iDaftar Isi .................................................................................................iiAbstrak iiiBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang 11.2 Rumusan Masalah21.3 Tujuan Penulisan2BAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Paradigma 32.2 Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan 32.3 Perkembangan Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan Keamanan52.3.1 Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan Keamanan pada Masa Orde Lama2.3.2 Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan Keamanan pada Masa Orde Baru2.3.3 Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan Keamanan pada Masa Reformasi2.4 Poster Kekuatan Hankam92.5 Pembangunan Kekuatan Hankam92.6 Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan 102.7 Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Indonesia 12BAB VPENUTUP5.1 Kesimpulan14DaftarPustaka15

ABSTRAKPancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana Pancasila sebagai objek material digunakan sebagai paradigma pertahanan dan keamanan di Indonesia. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Pengembangan pertahanan dan keamanan Negara Indonesia yang baik adalah dengan tetap bertumpu dan berpegang pada pendekatan historis Sishankamrata. Dalam arti bahwa kemampuan penangkalan yang diwujudkan oleh sistem ini, sepenuhnya disandarkan kepada partisipasi, semangat dan tekad rakyat yang diwujudkan dengan kemampuan bela negara yang dapat diandalkan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan da keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30. Semua itu dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.

Kata kunci : pancasila, paradigma, hankam, sishankamrata.9

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangSecara testimologis paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan sumber nilai). Paradigma adalah suatu kerangka konseptual, termasuk nilai, teknik dan metode, yang disepakati dan digunakan oleh suatu komunitas dalam memahami atau mempersepsi segala sesuatu. Dengan demikian, fungsi utama paradigma adalah sebagai acuan dalam mengarahkan tindakan, baik tindakan sehari-hari maupun tindakan ilmiah. Sebagai acuan, maka lingkup suatu paradigma mencakup berbagai asumsi dasar yang berkaitan dengan aspek ontologis, epistemologis dan metodologis. Dengan kata lain, paradigma dapat diartikan sebagai cara berpikir atau cara memahami gejala dan fenomena semesta yang dianut oleh sekelompok masyarakat (world view). Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem-nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia.Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Meskipun sistem pertahanan dan keamanan telah diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, namun masih ada penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah, maupun masyarakat. Pembuatan makalah ini bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut tentang sejauh mana implementasi Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah1. Bagaimana perkembangan paradigma pertahanan dan keamanan di Indonesia di masa orde lama, orde baru, dan reformasi ?2. Bagaimana implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan ?3. Bagaimana sistem pertahanan dan keamanan yang dianut Negara Indonesia saat ini ?1.3 Tujuan1. Untuk mengetahui perkembangan paradigma pertahanan dan keamanan di Indonesia2. Untuk mengetahui implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan3. Untuk mengetahui sistem pertahanan dan keamanan yang diterapkan Negara Indonesia yang sesuai dengan dasar Negara dan konstitusi

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Pengertian ParadigmaIstilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution (1970:49). Secara testimologis paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan sumber nilai). Dengan demikian maka paradigma merupakan sumber hukum, metoda yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang sarat dengan muatan ajaran,teori,dalil,bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma kemudian berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, pola pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan,perubahan serta proses pembangunan.Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

2.2 Pengaruh Aspek Pertahanan Dan KeamananDewasa ini konsep pertahanan dan keamanan negara sering diartikan negatif, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan supremasi kekuasaan negara. Bagi sekelompok orang yang memandang konsep negara terpisah dari masyarakat sipil, maka akan berpandangan bahwa konsep pertahanan dan keamanan hanya akan memperkuat sekelompok orang. Namun bagi sementara orang orang yang memandang negara adalah sebagai lembaga hidup bersama yang berkembang dalam masyarakat, maka pertahanan dan keamanan adalah sebagai sesuatu yang mutlak harus ada, karena masyarakat membentuk negara salah satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan jaminan keamanan dari negara, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dapat tentram, damai, dan sejahtera.Bangsa dan negara indonesia dalam memenuhi tujuannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pertahanan dan keamanan adalah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak harus diwujudkan. Pertahanan dan keamanan merupakan upaya preventif untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara indonesia dari berbagai rongrongan, tekanan, maupun gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara republik indonesia. Menurut deklarasi bangsa indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah negara indonesia.Sejalan dengan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan pengertian ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung potensi untuk mengembangkan kemampuan nasional menjadi kekuatan nasional, guna menghadapi dan mengatasi segala ancaman, rongrongan, gangguan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara indonesia, langsung maupun tidak langsung membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara.Pertahanan mengandung makna suatu kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi ataupun menangkal rongrongan, gangguan, ancaman maupun tekanan dari luar. Adapun keamanan mengandung arti kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi serta menangkal ancaman, gangguan, dan tantangan yang datang dari dalam negeri. Dua macam tugas pertahanan dan keamanan itu berdasarkan teori maupun pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan atau kegagalandalam melaksanakan salah satu tugas negara pertahanan dan keamanan (defences and security). Di samping itu tugas tersebut secara keseluruhan juga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan unsur-unsur ketahanan nasional lainnya (Parmono, 1995)

2.3 Perkembangan Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan KeamananPancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan Negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19452.3.1 Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan Keamanan pada Masa Orde LamaPada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak dapat diwujudkan.Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan.Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.2.3.2 Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan Keamanan pada Masa Orde BaruDilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideology yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

2.3.3 Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan dan Keamanan pada Masa ReformasiBentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun hankam yang santun (madani) adalah bahwa setiap alat Negara yang ada (TNI AD, AL dan AU) bersatu padu dalam menjaga keutuhan NKRI serta melindungi segenap individu warga Negara tanpa terkecuali. Profil alat Negara tersebut harus benar-benar menampilkan penampilan yang netral, jujur, professional, kreatif, inovatif dan santun serta mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengawal berbagai agenda besar perubahan bangsa pasca reformasi 1998 serta menjamin profesionalisme prajurit dalamdalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berskala regional maupun global.Pada masa pemerintahan SBY,terdapat banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia. Misal, Amrozi, Imam samudera. Namun dengan sistem keamanan Densus 88, terorisme mampu dibasmi.Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan selama era kepemimpinan Presiden SBY. Kekayaan Angkatan Bersenjata RI sebagai kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar Angkatan Bersenjata RI dalam persatuannya dengan rakyat, mampu secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional, serta dapat meningkatkan peranannya dalam memperkokoh ketahanan nasional. Adapun beberapa upaya dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan NKRI, diantaranya yaitu Kemhan memulai pembangunan kekuatan pertahanan secara besar-besaran yang dilakukannya sejak tahun 2010, salah satunya dengan mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri.Selain meningkatkan kemampuan pertahanan, Kemhan/TNI juga aktif berpartisipasi dalam perdamaian dunia dengan mengirim pasukan pemelihara perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ini merupakan amanat konstitusi agar Indonesia aktif dalam perdamaian dunia. Saat meningkatnya Anggaran 2014 untuk TNI, Indonesia terdorong untuk membeli alat senjata diantaranya yaitu pesawat tempur, helicopter, pesawat angkut, rudal pertahanan, kendaraan tempur taktis, kendaraan lapis baja, dan kapal cepat.Selain itu, kasus Teroris di Poso yang terjadi akhir-akhir ini, merupakan salah satu contoh pengaplikasian pancasila dalam pengembangan keamanan dan pertahanan. Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar mengajak masyarakat Poso di Sulawesi Tengah untuk bersatu melawan terorisme. Yaitu dengan berkomitmen untuk melapor kepada aparat jika mengetahui keberadaan teroris, dan tidak diperbolehkannya warga untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada teroris. Hal ini dapat disimpulkan dalam perwujudan sila ketiga pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang menunjukkan adanya rasa persatuan antar warga untuk saling bahu membahu dalam pemberantasan kejahatan terorisme dengan membangun pertahanan dan keamanan bersama antar aparat dan warga.

2.4 Poster Kekuatan HankamPoster kekuatan hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat empat pendekatan yang di gunakan untuk membangun postur kekuatan hankam, yaitu (1) pendekatan Ancaman, (2) Misi, (3) kewilayahan, dan (4) politik. Dalam konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah pertahanan dan masalah keamanan. Pertahanan difokuskan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan difokuskan untuk menghadapi ancaman dan gangguan dari dalam negeri dan hal ini menjadi tanggung jawab POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila di minta atau POLRI sudah tidak mampu lagi karena kondisi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.2.5 Pembangunan Kekuatan HankamKonsepsi hankam perlu mengacu kepada konsep wawasan nusantara dimana hankam mengarah pada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan negara kesatuan republik indonesia yang meliputi wilayah laut, udara, dan darat termasuk pulau-pulau besar dan kecil. Di samping itu kekuatan hankam perlu mengantisipasi prediksi ancaman dari luar sejalan dengan pesatnya perkembangan iptek militer yang telah menghasilkan daya gempur yang tinggi dan jarak jangkauannya jauh.2.6 Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Pertahanan dan KeamananPokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 (Bakry, 2010: 276).Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Pada ayat (2) pasal 30 ini dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pada ayat (3) pasal 30 ini juga dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam ayat (4) pasal 30 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat (5) pasal 30 menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 di atas adalah penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (Sila ketiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (Sila keempat), dan ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (Sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.

2.7 Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara IndonesiaPengembangan Hankam negara bertumpu dan berpegang pada pendekatan historis Sishankamrata. Sishankamrata yang kita anut selama ini adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yuang hakikatnya adalah perlawanan rakyat semesta. Dalam arti bahwa kemampuan penangkalan yang diwujudkan oleh sistem ini, sepenuhnya disandarkan kepada partisipasi, semangat dan tekat rakyat yang diwujudkan dengan kemampuan bela negara yang dapat diandalkan. Kesemestaan harus dibina sehingga seluruh kemampuan nasional dimungkinkan untuk dilibatkan guna menanggulangi setiap bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. .Seluruh wilayah merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan harus dapat didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk dan kesemestaan, memang menuntut pemanduan upaya lintas sektoral serta pemahaman dari semua pihak, baik yang berada di suprastruktur politik maupun di infrastruktur politik. Corak perlawanan rakyat semesta tersebut dengan sendirinya merupakan kebutuhan, baik konteks kesiapan menghadapi kontinjensi sosial yang setiap saat bisa terjadi, maupun menghadapi kontijensi bidang hankam. Disamping itu TNI juga mendapat embanan tugas bantuan yang meliputi : Pertama, membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan. Kedua, memberikan bantuan kepada kepolisian atas permintaan. Ketiga, membantu tugas pemeliharaan perdamaian dunia.Meskipun MPR telah dapat menetapkan peran TNI, maka masih diperlukan payung hukum yang menjadi dasar dari perubahan fungsi dan organisasi. Sebagaimana diketahui Tap MPR merupakan aturan dasar yang melalui undang-undang dapat berwujud Verbindliche Rechtsnormen yang disertai paksaan dan hukuman. Tingkat pertama undang-undang merupakan tempat selain untuk merinci aturan dasar yang terdapat dalam Tap MPR, juga untuk menjadikan aturan dasar itu mempunyai kekuatan memaksa hukum bagi pelanggar-pelanggarnya.

BAB IIIPENUTUP

3.1 KESIMPULAN Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan Negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan mengacu pada aspek pertahanan keamanan yang dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 Pengembangan Hankam negara tetap bertumpu dan berpegang pada pendekatan historis Sishankamrata. Sishankamrata yang kita anut selama ini adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yuang hakikatnya adalah perlawanan rakyat semesta. Dalam arti bahwa kemampuan penangkalan yang diwujudkan oleh sistem ini, sepenuhnya disandarkan kepada partisipasi, semangat dan tekat rakyat yang diwujudkan dengan kemampuan bela negara yang dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Noor Ms., .2010.Pendidikan Pancasila.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. 2013Kaelan, M.S., Filsafat Pancasila, Paradigma. Yogyakarta.1996Kaelan, M.S., Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi, Paradigma. Yogyakarta. 2002