organisasi. tupoksi kejaksaan

19
Siswa/Siswi MAN PURBALINGGA

Upload: bungsu-aldian-rifqi

Post on 27-Nov-2015

183 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

saddsas

TRANSCRIPT

Siswa/SiswiMAN PURBALINGGA

Enggar Dian Ruhuri, S.H.

Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri PurbalinggaNIP. 19810623 200501 1 002

NRP. 60581212

2005-2008 : Kejari Banjarbaru, Kalsel2008-2012 : Kejari Kotabaru, Kalsel2012-sekarang : Kejari Purbalingga (Seksi Intelijen)Hp. 0813 2700 2006

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. (Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan

keadilan, Kejaksaan R.I. dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

Kejaksaan R.I. berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain itu, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 30 ayat (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara,

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN(Berdasarkan UU RI No. 16 Tahun 2004)

Pasal 30 ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut hukum cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya

Penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan/pengaduan tindak pidana;2. Melakukan tindakan pertama di TKP;3. Menghentikan dan memeriksa tanda pengenal Tsk;4. Menangkap, menahan, menggeledah, menyita;5. Memeriksa dan menyita surat;6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;7. Memanggil org utk didengar & diperiksa sebagai

saksi/Tsk;8. Mendatangkan Ahli;9. Mengadakan penghentian Penyidikan;10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

btg jwb.

Pasal 1 angka 7 KUHAP

Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Pasal 13 KUHAP :

adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum mempunyai wewenang :

1. Menerima Berkas Perkara dari Penyidik;2. Mengadakan pra penuntutan, beri petunjuk dalam

rangka penyempurnaan penyidikan;3. Beri perpanjangan penahanan, penahanan/penahanan

lanjutan, atau mengalihkan penahanan;4. Membuat surat dakwaan;5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;6. Menyampaikan pemberitahuan hari sidang kepada

Terdakwa dan saksi-saksi;7. Melakukan penuntutan;8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;9. Tindakan lain menurut undang-undang;10. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 270 KUHAPPelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu

panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya

JAKSA AGUNG

WAKIL JAKSA AGUNG

J . A . M.

PEMBINA-AN

J . A . M.

BIDANG INTELI-

JEN

J . A . M.

BIDANG PENGAWA-

SAN

J . A . M.

BIDANG DATUN

J . A . M.

BIDANG TIPIDSUS

J . A . M.

BIDANG TIPIDUM

BADAN

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL

DAN TEKNOLOGI INFORMASI

STAF AHLI

KEJAKSAAN

T I N G G I

PUSAT

PENERANGAN HUKUM

PUSAT PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

KEJAKSAAN

N E G E R I

KAJARI

Dra. MARTINI, S.H.

KASUBBAGBIN

LUKMAN H.T. S.H., MH.

KASI INTELIJEN

HANUNG W., S.H.

JAKSA FUNGSIONAL

HARYANTA, S.H.

KASI DATUN

ATIKA S., S.H.

KASI TIPIDSUS

WAWAN K., S.H.

KASI TIPIDUM

ADENALLAH H, S.E., S.H.

JAKSA FUNGSIONAL

FEBRIYANTI P., S.H.

JAKSA FUNGSIONAL

ENGGAR DR., S.H.

JAKSA FUNGSIONAL

KAUR PERLENGKAPAN

ENDANG TRIMURTI

KAUR KEUANGAN

MUDAKIR

KAUR KEPEGAWAIAN

WARI RETNO W.

KAUR TU & PERPUS

SRI ASTUTI M.

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA

Terima Kasih . . .