organisasi papua merdeka tahun 1960-1969 skripsi · organisasi papua merdeka bagi masyarakat di...

i

ORGANISASI PAPUA MERDEKA

TAHUN 1960-1969

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Program Studi Sejarah

Disusun Oleh:

Yuling Malo

NIM: 094314006

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2017

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ii


iii


iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya

sendiri dan tidak diambil dari karya orang lain, kecuali disebut dalam kutipan, catatan

kaki dan daftar puistaka.

Yogyakarta, 9 Januari 2017

Penulis

Yuling Malo


v

Motto

Jalan Cepat Atau Lambat Tujuannya Sama

Besar omongan akan menjatuhkan kita sendiri cepat atau lambat orang lain akan

membuktikan apakah benar kita sebesar yang diucapkan.


vi

Halaman Pernyataan Keaslian Karya

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat

karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang disebutkan dalam kutipan dan daftar

pustaka, sebagimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta

Penulis

Yuling malo


vii

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul organisasi papua merdeka Tahun 1960-1969 Skripsi ini

mengambil tema seputar gerakan Organisasi Papua Merdeka pada masa penjajahan

kolonial Belanda sampai dengan era awal Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari skripsi ini

adalah untuk mengetahui latar belakang dari berdirinya Organisasi Papua Merdeka,

dinamika perkembangan Organisasi Papua Merdeka tahun 1960-1969, dan pengaruh dari

Organisasi Papua Merdeka bagi masyarakat di Papua dan pemerintah Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan kajian pustaka. Oleh karena itu data-data dalam

penelitian ini harus di gali melalui literatur dan arsip-arsip yang tersimpan di berbagai

Perpustakaan. Adapun Perpustakaan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada,

serta Perpustakaan Daerah Manokwari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Papua Merdeka ternyata tidak

lepas dari respon atas kepemimpinan Indonesia yang pada masa itu berada di bawah

kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada perkembangannya, Organisasi Papua Merdeka

juga tidak dapat berkembang secara efektif menjadi kelompok penekan pemerintah

karena pemerintah Indonesia pada masa itu juga memberikan perlawanan secara kuat.

Melalui penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa berdirinya Organisasi

Papua Merdeka (OPM) ternyata tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda, dimana

sebelumnya terdapat beberapa negara lainnya yang berhasil menguasasi wilayah ini,

diantaranya Jepang, Jerman dan Inggris. Dalam perkembangannya, kedekatan Belanda

dengan Australia yang berhasil membangun kerjasama pada beberapa bidang kemudian

menjadi cikap-bakal berdirinya OPM.

Kata kunci : Papua, Pemerintah Indonesia, OPM


viii

ABSTRACT

The title of this thesis is Organisasi Papua Merdeka (OPM) in 1960-1969. This

thesis took the theme about OPM’s movement during the Dutch colonialization until the

beginning of Indonesian independence. The aim of this thesis was to understand the

background of OPM establishmenr, the development dynamics of OPM in 1960-1969,

and the influence of OPM toward the people in Papua and Indonesian goverment.

This research was done through a library reearch. Therefore, the data in this

research should be dug through literary works and archives which were stored in some

libraries. The libraries which were used by the writer such as Universitas Sanata

Dharma’s library, Universitas Gajah Mada central library, and Manokwari’s library.

The result of this research showed that OPM actually was a form of respond toward

Indonesian govermental which was led by Soekarno. In its development, OPM was not

effectively developed to be the goverment’s opposition because the Indonesian

goverment at that time had a strong defense.

Through this research, it could be concluded that the establishment of OPM was

influenced by the Dutch colonialism, in which there were some countries that had

concquered this region first such as, Japan, Germany, and England. In its development,

the close relation between Dutch and Australia succeeded in establishing the cooperation

in some fields which later became the cause of OPM establishment.

Keywords: Papua, Indonesian goverment, OPM.


ix

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kepada Allah Bapa di Surga atas berkat dan penyertaannya

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisannya, berbagai suka dan

duka telah saya alami. Namun kehadiran sosok keluarga, pembimbing, dan sahabat dalam

proses penulisan skripsi ini sungguh membantu dan meringankan beban itu.

Semangat saya dalam menulis skripsi suatu ketika pernah pudar. Namun inspirasi

dan dorongan dari orang-orang di sekeliling saya membuat saya kembali bersemangat

untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh sebab itu saya ingin menucapkan terima kasih

kepada :

1. Allah Bapa di Surga dan Putra-Nya yang tunggal, Yesus Kristus.

2. Orang Tua dan semua Saudara di Pegunungan Bintang, Papua.

3. Bapak Hb. Hery Santosa, M.Hum atas bimbingannya selama menyusun skripsi

dan Dr.Lucia Juningsih, M. Hum. Beserta semua dosen di jurusan Ilmu Sejarah

Fakutas Sastra univertitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu

pengetahuan kepada penulis.

4. Segenap dosen dan staf Program Studi Sejarah, Universitas Sanata Dharma.

Teman-teman Program Studi Sejarah Sanata Dharma angkatan 2009 ; Deaz, Belo, Maksi,

Yunda, Yulia, Adul.

1. Anak nongkrong Sejarah ; Britto ganteng, Riko, Deslin, Fauzan, Juan, Deslin,

Yasmine, Ndoi, Noven, Wowok, Luis, Agung, Jeray, Penyik, Adit, Lud, Erik,

Marni, Desi, Mbak Dyah.

2. Seluruh Pengurus serta anggota KOMAPO Yogyakarta.

Yogyakarta,

Penulis

Yuling Malo


x

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL………...………………………………..........…….................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...…...........…………… …….............ii

PENGESAHAN...…………………….........................................................................III

HALAMAN MOTTO……………..………..………………....……...........................IV

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA…..………….............................V

ABSTRAK…………………………..........………………..........................................VI

ABSTRACT……………………………………………............................................VII

KATAPENGANTAR………………………………………....................................VIII

DAFTAR ISI……………………………………………………................................IX

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………..1

A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………...1

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah……………………………………..3

C. Rumusan Masalah…………………………………………………………3

D. Tujuan Penelitian………………………………………………………….4

E. Manfaat Penelitian………………………………………………………...4

F. Tinjauan Pustaka………………………………………………………….5

G. Landasan Teori…………………………………………………………….9

1. Teori Konflik………………………………………………………….9

2. Ideologi………………………………………………………………10

3. Pergerakan……………………………………………………………12

4. Stabilitas……………………………………………………………...14

H. Metodologi Penelitian……………………………………………………17

I. Sistematika Penulisan……………………………………………………20

BAB II SEJARAH KOLONIALISASI BELANDA DI PAPUA DAN

LATAR BELAKANG BERDIRINYA OPM (ORGANISASI PAPUA

MERDEKA)………………………………………………………………….…22

A. Sejarah Pemerintahan Belanda Di Irian Jaya ……………………………22

B. Aspek-Aspek Internasional yang Menumbuhkan

Benih Separatisme………………………………………………………..34

C. Terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM)……………………….36


xi

BAB III PERKEMBANGAN DAN PERJUANGAN ORGANISASI PAPUA

MERDEKA (OPM), SERTA PANDANGAN INDONESIA TERHADAP

ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)………………………………….41

A. Perkembangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sejak

Runtuhnya Rezim Orde Lama……………………………………………41

B. Sepak Terjang OPM (Organisasi Papua Merdeka)………………………44

C. Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ditinjau Dari

Kepentingan Papua………………………………………………………49

D. Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ditinjau

Dari Kepentingan Indonesia……………………………………………..52

BAB IV ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM), MASYARAKAT

PAPUA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

(NKRI)…………………………………………………………………………...59

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Papua Dalam Bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia……………………………………59

B. Dampak Organisasi Papua Merdeka (OPM) Terhadap Masyarakat

dan Pemerintah Indonesia………………………………………………..61

1. Dampak Bagi Masyarakat Papua……………………………………...62

2. Dampak Bagi Pemerintah Indonesia…………………………………..66

BAB V PENUTUP……………………………………………………………..71

A. Kesimpulan………………………………………………………………71

B. Saran……………………………………………………………………..74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika sosial, politik dan keamanan di Indonesia ternyata tidak bisa

dilepaskan dari konflik. Konflik ini terjadi akibat kesenjangan antara satu wilayah

dengan wilayah lainnya, adanya rasa ketidakadilan dari daerah terhadap

kebijakan-kebijakan pemerintah pusat hingga gesekan sosial pada kelompok akar

rumput (grass root). Sejak awal kemerdekaan, organisasi-organisasi yang

mengganggu stabilitas Indonesia sebagai Negara berdaulat banyak bermunculan.

Sebut saja GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh, DI TII di Makassar,

FRETILIN di Timor Timur, dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua.

Pergolakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang (NKRI) saja,

mengingat pembentukan NKRI pun didasari dengan upaya perlawanan dari

berbagai daerah dan suku bangsa terhadap Belanda. Oleh karena itu dualitas sudut

pandang harus benar-benar ditegakkan, yaitu perlawanan terhadap Belanda atas

nama nasionalisme di satu sisi, dan perlawanan atas nama daerah dan suku bangsa

di sisi lain; sehingga sejarah dapat ditulis secara objektif.

Papua, dalam konteks ini adalah Papua Barat atau Irian Jaya, merupakan

salah satu wilayah yang mengalami pergolakan yang hingga dewasa ini masih

belum dapat diselesaikan. OPM (1964), jelas dikenal oleh rakyat Indonesia (non-

Papua) sebagai bentuk pemberontakan. Perlawanan dimulai dari penyerangan


2

Batalyon 751 Brawijaya di Manokwari, yang menewaskan 3 prajurit TNI.1

Pandangan negatif dari masyarakat umum terhadap OPM, memunculkan asumsi

bahwa terdapat intervensi dari pemerintahan Soekarno hingga Soeharto yang

terkesan menempatkan OPM pada isu-isu “miring” terkait dengan kemunculannya

di media massa nasional, dan masih dipertahankan sampai era demokrasi sekarang

ini.

Jika ditinjau ke belakang, sejak proklamasi Indonesia (1945), sebetulnya

Pemerintah Belanda telah memisahkan daerah Papua dari Hindia untuk

menyiapkan Papua beserta rakyatnya membentuk pemerintahan sendiri dan lepas

dari Pemerintahan Belanda. Untuk membantu usaha tersebut PBB membentuk

UNTEA (United Nation Temporary Administration) yang memikul tanggung

jawab pemerintahan/administratif selama masa transisi. Sampai pada 1 Desember

1961, Pemerintah Belanda menunjuk masyarakat lokal terpilih Papua; 50% dari

New Guinea Raad (legislatif) untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora

bersebelahan dengan bendera Belanda, serta lagu kebangsaan Papua pun

diperkenalkan –Proklamasi Papua di Victoria.2 (lihat lampiran 1)

Berseberangan dengan itu, Indonesia mengadakan Perjanjian New York3

(1962) dengan tidak melibatkan masyarakat Papua seorang pun, dan dengan serta

merta mengakuisisi Papua dari Belanda ke Indonesia. Tahun 1964 kaum terpelajar

1 Syamsul Hadi, 2007. Disintegrasi Pasca Ordebaru; Negara, Konflik Lokal dan

Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor. hlm. 99.

2 Yulia Sugandi, 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai

Papua. Makalah. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung. hlm 4.

3 Socratez Sofyan Yoman, Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan

Sejarah Kekerasan, hal. 113.


3

Papua mengusahakan ke PBB agar melakukan free choice, bahwa Papua harus

bebas dari Belanda dan Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, OPM berkembang

menjadi sebuah organisasi separatis yang lebih teratur. Tata organisasi mulai

dirapikan, memiliki kepengurusan inti, logistik, panglima perang, komandan

sektor militer I-V dan sebagainya.4

Kondisi tersebut jelas merugikan dan mengancam kedaulatan NKRI

sehingga komando-komando militer selalu digalakkan di seluruh distrik yang ada

di Papua. Secara resmi, Komando Pasukan Khusus (Kopasus) memang dihadirkan

untuk mengawasi, memantau dan menekan gerakan OPM yang desas-desusnya

kembali berkembang sejak 1960-an.

Dari deskripsi singkat di atas, maka urgensitas dari penelitian ini adalah

mendeskripsikan secara periodik, terkait perjalanan dan perjuangan OPM dari

1960 sampai dengan 1969.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Penulisan ini mengidentifikasi permasalahan pada perkembangan OPM

yang ditinjau dari sudut pandang kedua pihak, yaitu; Indonesia sebagai negara dan

Papua sebagai bagian dari Negara Indonesia, kronologis sesuai dengan periode

1960-1969 hingga berbagai dampak yang ditimbulkan. Berangkat dari identifikasi

tersebut, kemudian permasalahan akan dibatasi pada sekumpulan fakta mengenai

hubungan OPM dan pemerintah Indonesia sesuai dengan periode yang telah

ditentukan, yaitu pada tahun 1960-1969.

4 Syamsul Hadi, op, cit. hlm 102.


4

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas,

maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Organisasi Papua Merdeka ?

2. Bagaimana dinamika gerak OPM pada tahun 1960 sampai dengan

tahun 1969 ?

3. Bagaimana pengaruh OPM terhadap masyarakat Papua dan

pemerintah Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

mendeskripsikan dinamika Organisasi Papua Merdeka dari tahun 1960 sampai

dengan tahun 1969 yang meliputi latar belakang pendirian OPM, dinamika gerak

hingga dampak yang ditimbulkan.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana umumnya studi ilmiah, maka penelitian ini juga membawa

manfaat. Adapun manfaat yang penulis maksud mencakup manfaat praktis dan

teoritis. Manfaat praktis adalah manfaat yang langsung dapat diaplikasikan setelah


5

penelitian ini dilakukan, sedangkan manfaat teoritis acuannya lebih pada

sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan.5

1. Manfaat Teoretis

Melalui penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan

dan pengetahuan dalam bidang ilmu sejarah, khususnya mengenai sejarah

Organisasi Papua Merdeka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalangan Akademik

Untuk memberikan masukan, bahan referensi dan bacaan

kepada mahasiswa (khususnya Ilmu Sejarah) terkait penulisan sejarah

OPM dari berbagai sudut pandang baik dari pihak pemerintah

Indonesia ataupun dari pihak OPM.

b. Bagi Kalangan Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang

OPM, terkait sejarah kemunculannya, ideologi yang diusung,

pengorbanan, dan perjuangannya.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penelusuran pustaka atau penelitian terdahulu

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk

memperluas referensi dan membuktikan bahwa penelitian ini memiliki nilai-nilai

5 Gulo, W, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta : Gramedia Widyasarana

Indonesia, hlm.10.


6

„kebaruan‟ karena berfokus pada periode tahun 1960-1969, dimana periode ini

belum pernah diambil sebelumnya oleh civitas akademika program studi sejarah

pada Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta sehingga bukan merupakan plagiasi

dari penelitian atau karya orang lain. Berikut ini beberapa penelitian yang pernah

mengkaji Organisasi Papua Merdeka.

Ngatiyem6 dalam skripsinya mengemukakan bahwa stabilitas politik di

Indonesia dengan objek kajiannya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1964

sampai dengan 1998. Hasil penelitian Ngatiyem adalah deskripsi historis tentang:

latar belakang kemunculan OPM adalah pengaruh Pemerintah Belanda pada masa

Residen J. P Eechoud yang ditandai dengan lahirnya kaum elit Papua terdidik

yang bersikap Pro-Papua. Belanda menjanjikan kemerdekaan Papua sekitar tahun

1970, tetapi terhalang perjanjian New York (15 Agustus 1962) sehingga Papua

Barat jatuh ke tangan Indonesia.

Dalam penelitian Ngatiyem dapat diketahui bahwa perjuangan Organisasi

Papua Merdeka adalah usaha untuk menuntut kesetaraan, kemerdekaan, hak asasi

manusia, dan tentu saja keadilan. Perlawanan dilakukan dengan menyerang pos-

pos TNI, pengibaran bendera Bintang Kejora, dan penculikan dan Proklamasi

Papua Barat di Victoria. Organisasi Papua Merdeka terus mencari dukungan

massa, dukungan sesama bangsa dan dukungan internasional. Menanggapi hal

tersebut, Indonesia terus menurunkan TNI untuk melakukan operasi keamanan di

6 Lihat: Judul skripsi, Ngatiyem. 2007. Organisasi Papua Merdeka 1964-1998.

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.


7

Papua Barat. Demikianlah, Indonesia lebih memilih melakukan pendekatan

Militer ketimbang diplomasi, sehingga pergolakan terus berkecamuk.

Dalam penelitian Ngatiyem juga ditegaskan bahwa konflik Papua terjadi

akibat kesenjangan dan ketidakadilan antara pusat dan daerah. Ini kemudian

menimbulkan pergolakan yang sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian

perspektif (sudut pandang) penelitian Ngatiyem adalah dari masyarakat dan

entitas sosial-politik di Papua.

Kemudian tulisan berkaitan dengan konflik Papua dan OPM dikemukakan

oleh Djopari7 dalam thesisnya yang mengkaji pemberontakan OPM dari tahun

1964 sampai dengan 1984 melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data-

data dari koran, buku, jurnal, dan media lainnya. Pengkajiannya fokus pada

masalah integrasi politik dan imbasnya terhadap pembangunan. Pemberontakan

OPM dimulai tahun 1965 yang dipimpin Permenas Ferry Awom. Pemberontakan

terus berlangsung secara sporadis sehingga menghambat pembangunan fisik

maupun non-fisik. Dalam konteks ini OPM dipandang sebagai tantangan besar

dalam penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.(Lihat Lampiran 2)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OPM lahir di wilayah Papua dari

dua Fraksi Utama pimpinan Terianus Arongger, SE (1964) dan Aser Demotekay

(1963). Kegiatan OPM terbagi menjadi kegiatan politik dan militer. Kegiatan

politik bertujuan untuk menggalang dukungan ke luar negeri, dan kegiatan militer

dilakukan di Irian Jaya. Aksi penggalangan dukungan ke Luar negeri tidak

7 Lihat : Tesis, Johannes Rodolf Gerzon Djopari, 2000, Organisasi Papua

Merdeka 1964-1998, Jakarta, Universitas Indonesia,


8

berlangsung mulus karena pro-kontra internal, yakni ada yang orientasi Barat dan

orientasi neo-Marxis/Sosialis. Inilah yang menyebabkan OPM lemah sehingga

mudah dipatahkan TNI.

Kemudian penelitian selanjutnya dikemukakan oleh Sugandi8 dalam

kajiannya tentang konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua, berusaha

menunjukkan peran dari setiap para pelaku perubahan sosial di Papua termasuk di

antaranya masyarakat akar rumput, organisasi masyarakat madani, pemerintah

lokal, perempuan, militer dan pemerintah pusat, serta keterlibatan organisasi-

organisasi internasional dengan strategi-strategi intervensi mereka.

Keluhan-keluhan di Papua mulai ditanggapi sejak lahirnya otsus (otonomi

khusus). Dukungan lebih jauh untuk menciptakan konteks positif dalam mencapai

keadilan pemerataan keadilan harus terus dilakukan, yakni perlindungan terhadap

pendudukasli Papua sampai pada tingkat Desa. Strategi intervensi harus

memastikan kesinambungan akibat dari program dan menyentuh kelompok

rentan. Dalam hal ini sudah banyak organisasi internasional yang mendukung

pelaksanaan otsus di Papua. Menurut Sugandi, kerumitan masalah di Papua,

termasuk penyimpangan-penyimpangan tidak dapat dilepaskan dari kerangka

nasional, yakni hubungannya dengan pemerintah Pusat. Kemudian kelemahan-

kelemahan di tingkal lokal termasuk kurangnya sistem penyaluran professional

dalam pemerataan kesejahteraan, tingkat keamanan manusia dari kelompok rentan

di daerah-daerah terpencil juga dipengaruhi oleh konstelasi perdamaian yang

8 Jurnal, Sugandi, Yulia. 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan

Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).


9

ditandai dengan kurangnya modal sosial antara negara dengan aparat

keamanannya dan rakyatnya. Oleh karena itu resolusi konflik sebetulnya berada di

tangan kedua belah pihak, antara Jakarta dan Papua sebagai pelaku utama dalam

mencapai perdamaian.

Berdasarkan tiga penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya

penulisan sejarah OPM dari awal kemunculannya sampai dengan 1969 belum

pernah dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini memiliki nilai-nilai kebaruan.

Adapun berbagai penelitian yang akan uraikan di sini, sangat menunjang

penelitian ini, baik dari segi konten sejarah, metodologi, maupun secara teoritis.

Kemudian perbedaan ketiga tesis di atas dengan penelitian ini adalah fokus dari

rezim, dimana penulis memfokuskan penelitian pada periode 1960-1969,

khususnya pada akhir era kepemimpinan Presiden Soekarno.

G. Landasan Teori

1. Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling

memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara

dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak

berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu

dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah

menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain

sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial,


10

konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu

masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau

dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan

dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.9

Menurut Taquiri dalam bukunya The Conflict of Paradoks konflik

merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan

akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan

pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Sedangkan

menurut Gibson dalam bukunya The Capitalizing of Conflicy : Stratgis and

Pratice, menyatakan bahwa hubungan selain dapat menciptakan kerjasama,

hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika

masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri –

sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.10

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki

pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan

pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat

menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial,

seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung

pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan

berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang

9 Budi Khelik Herprasetyo, 2014, Kala Tak Mampu Lagi Berkata, Blitar : Adora

Media, hal.9.

10 Afzalur Rahim, 2010, Managing Conflict in Organization, London :

Transaction Publication, hal.15.


11

merasa terhibur. Kemudian penyebab konflik lainnya adalah perbedaan latar

belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Berdasar pada teori konflik di atas maka dapat difahami bahwa munculnya

OPM merupakan pangkal dari kegagalan entitas pro-kemerdekaan Papua dengan

pemerintah Indonesia. Jika dikaitkan dengan proposisi dikemukakan oleh Taquiri

dan Gibson maka konflik OPM terjadi akibat pertentangan kedua belah dan belum

dapat tercapai kesepakatan yang bersifat win-win solutions, serta kegagalan dalam

membangun kerjasama dan akomodasi pada bidang sosial, ekonomi ataupun

politik.

2. Ideologi

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘idea’ dan

‘logia.’ Idea dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran sebagai hasil

perumusan suatu pemikiran atau rencana. Kemudian kata logia mengandung

makna „ilmu pengetahuan atau teori‟ yang berasal dari kata logis atau logos.

Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-

1836), ketika Revolusi Prancis, untuk mendefinisikan sains tentang ide. Dengan

demikian, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang

terumuskan dalam pikiran.11

Berdasarkan pandangan tersebut, maka yang

dimaksud dengan ideologi dalam konteks penelitian ini adalah paham, pemikiran,

11 Suardi. 2015. Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer. Yogyakarta:

Deepublish Publisher. hlm 9.


12

yang melandasi suatu oraganisasi untuk memiliki kesadaran yang orientis

terhadap suatu kesepakatan bersama yang akan dikejar atau diperjuangkan.

Menurut Soerjanto Poespowardojo dalam Nuswantoro12

, ada 6 fungsi

ideologi, yaitu sebagai berikut:

a. Struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan

landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian

dalam alam sekitarnya.

b. Prientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta

menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk

melangkah dan bertindak.

d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.

e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk

menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati

serta mempolakan tingkah laku sesuai orientasi dan norma-norma yang

terkandung di dalamnya.

Melalui paparan konsep ideologi di atas maka dapat difahami bahwa jika

dikaitkan dengan bentuk dan operasional dari OPM maka ideologi menjadi bagian

penting bagi organisasi tersebut. Ideologi bagi OPM merupakan pemersatu

12 Nuswantoro, 2001. Daniel Bell: Matinya Ideologi. Magelang: Indonesiatera.

hlm 13.


13

tindakan dan tujuan. Selain itu, ideologi merupakan bagian dari cita-cita dan

tujuan akhir bagi OPM, yaitu kemerdekaan.

Kemudian jika dikaitkan dengan proposisi yang dikemukakan oleh

Soerjanto Poespowardojo dalam Nuswantoro maka faktor ideologi menjadi

penting bagi OPM yaitu berkaitan dengan norma sebagai pedoman bagi para

anggota dan elit OPM dalam bertindak, beroperasi dan berjuang. Selain itu,

melalui konsep ideologi dapat difahami bahwa nantinya OPM dapat menemukan

identitasnya sebagai organisasi perjuangan/pergerakan kemerdekaan bangsa

Papua. Selain itu, ideologi dapat menjadi semangat bagi OPM untuk

memperjuangkan cita-citanya sebagai bangsa/wilayah yang merdeka/otonom.

3. Pergerakan

Pergerakan adalah kebangkitan (untuk perjuangan atau perbaikan). Secara

istilah, pergerakan adalah suatu perjuangan yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang untuk memperbaiki kondisi atau keadaan.13

Berdasarkan

pengertian tersebut, maka kelompok yang mengadakan pergerakan mengetahui

betul kondisi yang dialami tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga harus

diperbaiki, yakni melalui pergerakan. Semakin banyak orang yang merasa tidak

kondusif dengan keadaannya, maka akan semakin besar pergerakan yang akan

dilakukan.

13WJS Poerwadarminta. 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka. hlm. 605.


14

Di Indonesia, istilah pergerakan (movement/beweging) telah digunakan

sejak berdirinya organisasi Budi Utomo (1908), dan secara aksionis pada 1928

diutarakan sebagai suatu aksi terbuka yang di dalamnya memaknai suatu

semangat perjuangan, yang mewakili suatu ideologi berkebangsaan, perasaan

senasib, dan seperjuangan.14

Indikator pergerakan nasional adalah kemunculan

organisasi-organisasi yang menyatakan diri atau mengusung ideologi

„nasionalisme.‟ Dalam konteks ini, istilah nasionalisme mengacu pada perjuangan

untuk lepas dari penjajahan.15

Berdasarkan pemahaman di atas, maka istilah pergerakan di Indonesia

tidak dapat lepas dengan ideologi berkebangsaan dan kemunculan organisasi yang

menyuarakan ideologi selama kurun 1928 sampai dengan 1945, bahkan pada

masa-masa gejolak pemberontakan (1960-an). Dengan demikian, pergerakan

sangat erat hubungannya dengan perubahan sebagai hasil dari pergerakan.

Melalui paparan teori pergerakan di atas maka dapat difahami bahwa

pergerakan merupakan aktifitas dari organisasi yang memiliki persamaan

kepentingan dan ideologi. Pergerakan merupakan tindakan nyata yang dijalankan

oleh individu atau seseorang untuk mencapai kehidupan atau kondisi yang lebih

baik. Jika dikaitkan dengan dinamika gerak OPM maka konspe pergerakan

menjadi sebuah kerangka kerja dan operasionalisasi dari OPM untuk dapat

memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan Papua.

14 Soehartono. 1994. Sejarah Pergerakan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

hlm. 5.

15 Aminuddin, 1967. Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta:

Pembimbing Masa. 36.


15

Konsep pergerakan menjadi penting dalam mengakomodasi perjuangan

OPM karena ini tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi kekinian (current

condition), namun juga berkaitan dengan dinamika sejarah pada masa lalu, ketika

wilayah Papua masih berada di bawah kekuasaan kolonialis Belanda. Ketika

kolonialis Belanda berakhir di Papua ternyata entitas-entitas sosial-politik di

Papua tidak sepenuhnya dapat menerima hegemoni pemerintahan Indonesia.

Sebagian diantaranya memilih untuk berjuang melalui pergerakan-pergerakan

yang terangkum dalam OPM untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

4. Stabilitas

Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa stabilitas adalah

”menciptakan suatu kestabilan nasional yang dinamis, bukanlah sematamata tugas

pemerintah dan aparatnya, melainkan tugas segenap anggota masyarakat”.16

Stabilitas merupakan ”kemantapan, kestabilan, keamanan politik dan ekonomi

perlu bagi terlaksananya rencana pembangunan dalam suatu negara”. Stabilitas

adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di

dalam, atau kembali pada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama

dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalan suatu sistem

politik, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau

ditentukan. Sebuah negara muda yang masyarakatnya bangsanya bersifat

pluralistis dapat bergerak maju, apabila ada tiga faktor penentu, yaitu adanya

16 W. J. S. Poerwadarminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta :

Balai Pustaka, hlm. 1144


16

kepemimpinan nasional yang efektif, adanya angkatan bersenjata yang utuh

dengan loyalitas yang tinggi, serta adanya partai politik yang berpengaruh

dominan.17

Negara yang sedang membangun seperti negara kita memerlukan stabilitas

yang memadai atau stabilitas yang berkelanjutan dan semakin dinamis untuk

mendukung setiap proses penyejahteraan bangsa. Ciri-ciri negara yang sedang

membangun senantiasa memerlukan unsur penopang yang berupa kondisi

stabilitas nasional yang mantap dan dinamis yang dapat menjadi wadah dan

memadai bagi setiap momentum kemajuan.18

Stabilitas nasional harus selalu dipandang dalam hubungan timbal balik

dengan pembangunan nasional. Stabilitas demi pembangunan yakni demi

perubahan, pembangunan untuk mencapai keadaan yang lebih tentram. Stabilitas

dalam bidang politik ditentukan dalam rangka memantapkan stabilitas yang

dinamis serta pelaksanaan mekanisme demokrasi pancasila, perlu makin

memantapkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum.

Demikian pula perlu dimantapkan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan

nasional serta dimantapkan berfungsinya dan saling berhubungan antara

Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (A

Heuken SJ, 1991: 20-21). Stabilitas politik dalam negeri sangat tergantung pada

derajat partisipasi politik dan pelembagaan politik dan lembaga tersebut adalah

17 Jack C. Plano and Roy Olton dalam Wawan Djuanda (ed), 1989, Kamus

Hubungan Internasional, Bandung : Putra A. Bardin, hal.249.

18 Saafroedin Bahar, 1996, Kamus Filsafat, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,

hlm. 64-65


17

legislatif, aksekutif, yudikatif sebagai tempat dalam mengkoordinir berbagai

kepentingan masyarakat pada suatu negara. Secara teoritis, stabilitas politik

banyak ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni:

perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan pelembagaan baik struktur

maupun struktur politik dan partisipasi politik.19

Stabilitas politik yang sedang berkembang sangat tergantung atas

kekokohan partai politik yang dimiliki. Negara yang sedang berkembang

mencapai derajat stabilitas politik yang tinggi paling tidak memikiki satu partai

politik yang berwibawa (Samuel P. Huntington, 1983:630). Stabilitas tidak dapat

disangsikan, bahwa stabilitas politik akan sangat tergantung pada jenis dan

intensitas tantangan yang dihadapinya. Pembangunan semata-mata hanya

merupakan proses ekonomi dan tertib sosial belaka. Sandaran politis daripada

pandangan sperti ini biasanya berpusat pada konsep stabilitas politik yang

didasarkan pada kemampuan melaksakan perubahan dalam tertib sosial yang

pasti.20

Stabilitas menjadi penting bagi kelangsungan sebuah negara. Jika

dikaitkan dengan stabilitas keamanan secara nasional maka keberadaan OPM

telah menyebabkan dampak serius benturan kepentingan antara Indonesia dan

OPM. Ini tidak semata-mata menjadi obyek reepresifisme dan kebijakan-

19 May Rudy, 2002, Organisasi dan Administrasi Internasional, Jakarta : Refika

Adhitama, hal. 120.

20 Samuel P. Huntington, 1983, Democracy Third Waves, New York : Palgraff

Publishing, hal.630


18

kebijakan yang cenderung kaku, namun juga bentrokan bersenjata yang

menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kedua pihak.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian historis. Menurut Gottshalk21

penelitian ini

merupakan suatu kajian yang tujuannya untuk mengumpulkan, menguji dan

menganalisis data yang diperoleh dari masa lampau kemudian melakukan

rekonstruksi berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan

historiografi. Sjamsudin22

menyatakan bahwa metode penelitian sejarah adalah

seperangkat aturan atau prinsip yang menyimpulkan sumber-sumber sejarah

secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesa dan hasil-hasil

yang dicapai dalam bentuk tulisan. Sedangkan Nawawi memandang bahwa

penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data

masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau

suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu, selanjutnya kerapkali juga

hasilnya dapat digunakan untuk meramalkan atau memprediksi masa depan.23

21 Gottshalk.1975. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press. hal. 32

22 Syamsuddin, Helius.1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud Proyek

Pendidikan Tenaga Akademik. hal. 3.

23 Nawawi. H. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.

hal79


19

Berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas, maka penelitian ini

menerapkan metode historis, atau berjenis penelitian historiografi. Oleh karena itu

data yang digunakan adalah data yang telah tersedia (telah ada) yng berupa

peristiwa di masa lalu yang terekan di berbagai media, dan tentu saja berpengaruh

secara simultan dengan masa sekarang, dan masa depan.

Penelitian ini dilakukan dengan kajian pustaka. Oleh karena itu data-data

dalam penelitian ini harus digali melalui literatur dan arsip-arsip yang tersimpan

di berbagai Perpustakaan. Adapun Perpustakaan yang digunakan dalam penelitian

ini antara lain Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Pusat

Universitas Gadjah Mada, serta Perpustakaan Daerah Manokwari

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini direncanakan selama

empat bulan, dari Maret sampai dengan November 2016. Sumber data dalam

penelitian ini adalah literatur, buku, catatan-catatan, arsip, pemberitaan media

massa, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data digali dengan studi pustaka,

yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber data sejarah menyangkut

Organisasi Papua Merdeka. Penggalian data tersebut dilakukan dengan

penyimakan dan pencatatan kronologis periodesasi mulai dari kemunculan OPM

sampai dengan sekarang.

Adapun pengkajian dalam tulisan ini menggunakan metode penulisan

sejarah, yakni dengan lebih mengutamakan periodesasi waktu dalam

mendeskripsikan perjuangan, perjalanan, dan perkembangan OPM. Setelah data

berhasil dikumpulkan dalam periodesasi waktu yang berkesinambungan, maka

akan dilakukan analisis. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah


20

analisis historis, yang mengutamakan ketajaman interpretasi terhadap fakta.

tekniknya adalah dengan melakukan kritik intern, kritik ekstern, dan interpretasi

fakta setelah data-data yang memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang

dibahas diperoleh dengan sebelumnya melalui kodifikasi.24

Analisis data

dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa, ide yang digunakan penulis,

pendidikan penulis, situasi saat penulisan, dan tujuan penulis dalam

mendeskripsikan peristiwa yang berhubungan dengan OPM dari tahun 1960

sampai dengan 1969.

Adapun langkah-langkah yang akan diterapkan dalam melaksanakan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah pencarian sumber tertulis, baik berupa buku, majalah,

Koran, makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Pencarian dilakukan di berbagai

perpustakaan yang telah disebutkan dalam Tempat Penelitian.

2. Kritik Sumber

Kritik merupakan kegiatan yang mencakup menyeleksi, meneliti,

mengidentifikasi, menilai, dan membandingkan sumber data.

3. Interpretasi

24 Gottscalk. 1986. Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto).

Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 42.


21

Interpretasi atau penafsiran dalam konteks ini disebut penafsiran sejarah,

yakni dengan menarik generalisasi dari terminologi.25

Dalam penelitian ini

interpretasi dimaksudkan untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan

fakta yang lain demi mencapai objektifitas sejarah.

4. Historiografi

Historiografi adalah proses penulisan sejarah dalam rangka menyampaikan

fakta-fakta sejarah. Adapun fakta-fakta yang telah dikritisasi, diinterpretasi,

selanjutnya dideskripsikan dalam penulisan sejarah yang berjudul Sejarah

Organisasi Papua Merdeka tahun 1960-1969.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncakanan terdiri dari lima bab. Pada bab I dijelaskan

latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

tinjauan pustaka, landasan teori, sampai dengan metode penelitian dan sistematika

penulisan, pada bab II menjelaskan Latar Belakang Berdirinya OPM, pada bab ini

dideskripsikan mengenai hal-hal yang memicu lahirnya OPM, proses

pembentukannya, sampai dengan terbentuknya OPM, kemudian bab III

menjelaskan Dinamika OPM (1961 -1969). Pada bab ini dideskripsikan dua

kepentingan yang bertolak belakang antara OPM dan NKRI. Pendeskripsian tetap

bersifat objektif, yakni berdasarkan fakta atau berbagai sumber baik Lokal Papua,

sumber Internasional, dan Sumber Nasional Indonesia, kemudian pada bab IV

25 Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm

43.


22

menejelaskan dampak OPM bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia serta

perkembangan OPM sejak runtuhnya rezim Orde Lama kemudian pada bab V

merupakan kesimpulan dan saran.


23

BAB II

SEJARAH KOLONIALISASI BELANDA DI PAPUA DAN

LATAR BELAKANG BERDIRINYA OPM

(ORGANISASI PAPUA MERDEKA)

A. Sejarah Pemerintahan Belanda Di Irian Jaya

Sejarah kolonisasi di Irian Jaya berawal pasca kedatangan bangsa Eropa,

yaitu pada tahun 1660, sebuah perjanjian disepakati antara Tidore dan Ternate di

bawah pengawasan Pemerintah Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa

semua wilayah Papua berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Perjanjian

ini menunjukkan bahwa pada awalnya Pemerintah Belanda sebenarnya mengakui

Papua sebagai bagian dari penduduk di kepulauan Nusantara.1

Sebelum Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan

Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai

ibukota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantara

dipertegas dengan peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa

wilayah kolonial Belanda membentang dari Sumatera di sebelah barat sampai

Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia

Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan

1 John Dademo Waiko, 2007, Short History of Papua Guinea, New York :

Oxford Universiry Press, hal.31-32.

23


24

bagian dari bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk

Negara Indonesia.2

Sejarah Irian Jaya tidak bisa dilepaskan dari masa lalu Indonesia. Papua

adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan

bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa

hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar ke-dua di dunia setelah

Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia,

yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta

Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari

wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu

bekas koloni Inggris. Populasi penduduk diantara kedua negara sebetulnya

memiliki kekerabatan etnis, namun kemudian dipisahkan oleh sebuah garis

perbatasan.

Sejak abad ke-18, pulau Pasifik Selatan Irian Jaya telah menjadi korban

ambisi penjajahan dan pernah dikuasai oleh Inggris, Jerman, Belanda dan

Jepang.Separuh bagian Barat Papua tetap berada di bawah pemerintahan Belanda,

bahkan setelah kawasan lain Hindia Belanda berada di dalam kedaulatan Republik

Indonesia setelah kemerdekan tahun 1945. Baru pada tahun 1950-an, pemerintah

Belanda mulai melepaskan kekuasaan atas bagian akhir dari bekas kerajaannya di

Asia Pasifik.

Orang-orang Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Irian Jaya

melalui proses dekolonisasi menuju kemerdekaan3. Menurut Syamsudin,

4 setelah

2 Ibid, hlm.37.


25

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda mempersiapkan

untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas Irian Barat. Ada tiga

kepentingan Belanda di Irian Barat antara lain:

1. Menjadikan Irian Barat sebagai pusat penampungan atau “Tropical

Holland” untuk keturunan Eurasia yang tidak dapat kembali ke Holland.

2. Menjadikan Irian Barat sebagai tempat penampungan para wiraswastawan

Belanda yang meninggalkan Indonesia.

3. Menjadikan Irian Barat sebagai basis untuk kemungkinan intervensi

militer Indonesia, apabila republik yang baru berdiri tersebut runtuh.

Upaya Belanda untuk mencegah jatuhnya Irian Jaya kepada Indonesia

diwarnai pula keinginan untuk memberikan hak untuk berpemerintahan sendiri

kepada Irian Jaya dalam tahun 1950-an. Oleh sebab itu Belanda merencanakan

untuk memberikan status pemerintahan sendiri kepada Irian Jaya

selambatlambatnya tahun 1970-an, dan status pemerintahan itu pun tergantung

pada proses kemajuan pemerintahan di Irian Jaya5.

Sejarah cikal-bakalnya masuknya Irian Barat ke Indonesia merupakan

jalan panjang dan rumit. Indonesia bukan saja menggunakan cara-cara diplomasi

untuk mendapatkan Irian Barat, tetapi juga menggunakan cara-cara militer. Pada

3 Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim. 2005. Transisi Politik dan Konflik

Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua

New Guinea. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah hal. 118

4Syamsudin Haris. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan. Jakarta: Erlangga

hal. 98

5Nazaridin Syamsudin. 1989. Integrasi politik di Indonesia. Jakrta: PT. Gramedia

hal. 93


26

fase pembebasan ini, yaitu tahun 1949-1963, sudah muncul benih-benih

separatisme di Irian Jaya.Benih-benih separatisme ini dipupuk dan dikembangkan

oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal tahun 1950-an. Belanda saat itu

bukan saja mempercepat pembangunan ekonomi dan administrasi di Irian Jaya,

tetapi juga melakukan pembangunan politik.6

Menurut Syamsudin Haris,7 untuk mempercepat pembangunan ekonomi

dan pendidikan di Irian Barat, subsidi Belanda untuk Irian Barat meningkat dari

US$ 4,3 juta pada tahun 1950 menjadi hampir US$ 28 juta pada tahun 1962.

Belanda membangun sekolah administrasi di Abepura, dan memperbolehkan

berdirinya partai politik sebagai bagian dari pembangunan politik di Irian Barat.

Sejak awal tahun 1950 Belanda memfokuskan diri pada pembangunan politik di

Irian Barat sebagai upaya untuk mencegah Indonesia mendapatkan dukungan dari

luar negeri atas persoalan Irian Barat, yaitu dengan cara meningkatkan persepsi

bahwa wilayah Irian Barat dapat merdeka sendiri.

Sejak awal tahun 1960 hingga akhir tahun 1961 terdapat berbagai tahapan

penting tentang status Irian Jaya, masing-masing yaitu :8

a. Pada tanggal 3-9 Maret 1960. Konferensi Belanda – Australia

dilaksanakan di Hollandia (sekarang Jayapura) yang membahas tentang

masa depan Papua, termasuk perencanaan Belanda dalam membangun

6Saafroedin Bahar. 1996. Integrasi Nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia hal. 220

7Samsyudin. 1995. Pergokan di Perbatasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama hal. 182-183

8 Diana Glazebrook, 2008, Permisive Resident : West Papuan Refugee Living in

West Papua, Melbourne : ANU Publishing, hlm.21-24.


27

sisten parwakilan parlementer, serta penggunaan mata uang Belanda di

wilayah Papua.

b. Pada Agustus 1960. Hubungan diplomatik dengan Belanda dihentikan

sepihak oleh Indonesia. Pada bulan itu mulai terbentuk partai-partai

politik di New Guinea Barat, seperti Parna (Partai Nasional) dan Partai

PVP (Partai Rakyat Dekmokratik) yang pro-Belanda dibentuk.

c. Pada Januari 1961. John F. Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat.

Kennedy mengumumkan kepada rakyat Amereka bahwa ia akan

menghentikan bantuan dan intervensi Soviet di Indonesia.

d. Pada Februari 1961. Pemilu dilaksanakan di New Guinea Barat untuk

memilih 16 anggota Dewan New Guinea Barat. Belanda memilih 12

orang untuk mewakili daerah-daerah yang dinilai belum siap

melaksanakan Pemilu secara benar. Di dalam Pemilu itu, orang-orang asli

New Guinea merebut 22 dari 28 kursi.

e. Pada 5 April 1961. Dewan New Guinea diresmikan.

f. Pada September 1961. Sejumlah infiltrator Indonesia ditangkap oleh

tentara Belanda dan orang-orang Papua.

g. Pada 26-27 September 1961. Menteri Luar Negeri Belanda Luns

mengajukan usulan ke Majelis Umum PBB tentang masa depan New

Guinea Barat. Rencana Luns itu berisi diakhirinya kedaulatan Belanda

dan pembentukan pemerintahan PBB di New Guinea Barat untuk


28

mengawasi dan melaksanakaan suatu plebisit untuk menentukan status

akhir wilayah ini.

h. Pada 24 November 1961. Majelis Umum PBB mendukung proposal

`kompromi’ tentang New Guinea Barat yang mengakui hak-hak orang-

orang asli Papua untuk menentukan nasib sendiri (self-determination), dan

menyerukan agar Belanda – Indonesia melakukan perundingan langsung

atas masalah tersebut. Walaupun didukung dengan pilihan 53 menyetujui

dan 41 tidak menyetujui, tetapi hasil pemungutan suara itu tidak mencapai

angka 2/3 mayoritas agar dapat diterima dan disahkan oleh Majelis

Umum. Resolusi lain yang disponsori Indonesia, yang tidak

mencantumkan perihal penentuan nasib sendiri, menerima 41 suara

menyetujui dan 40 suara tidak menyetujui. Sesudah ini, Belanda

mengumumkan bahwa Rencana Luns tidak akan diusulkan kembali dalam

persidangan Majelis Umum PBB yang berikut.

i. Pada 1 Desember 1961. Sesudah dilakukan pemungutan suara oleh

Dewan New Guinea, wilayah ini dinamakan Papua Barat dan memiliki

lagu kebangsaan dan bendera yang dikibarkan bersebelahan dengan

bendera triwarna Belanda. Selain itu, Dewan New Guinea merespon

pemungutan suara yang dilakukan di Majelis Umum PBB beberapa waktu

sebelumnya dengan menghasilkan sejumlah resolusi berturut-turut yang

mendukung Rencana Luns dan mendesak seluruh bangsa di dunia untuk

menghargai hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri.


29

j. Pada 19 Desember 1961. Sukarno mengumumkan TRIKORA, singkatan

dari Tri Komando Rakyat, dan memerintahkan dilakukannya mobilisasi

umum untuk menghancurkan negara Papua yang disponsori pendiriannya

oleh Belanda; untuk mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat; dan

untuk bersiap melaksanakan perang merebut Irian Barat.

Beberapa partai politik pada saat itu ada yang pro-Indonesia dan sebagian

lainnya pro-Belanda.Di antara gerakan politik pro-Indonesia adalah gerakan

pemuda Iryan (bukan Irian) yang dianggap disusupi oleh pemimpin nasional

Indonesia di Irian Barat, maka dilarang oleh Belanda pada tahun 1961.Pada bulan

Januari Belanda menyetujui berdirinya delapan partai politik di Irian Barat. Partai

politik itu antara lain

1. Partai Demokrasi Rakyat, ketua: Arnold Runtubuy; sekretaris: Mozes

Rumainum; bendahara: Petrus Moabuay. Partai ini didirikan pada tahun

1957 dan mempunyai tujuan untuk bersatu dengan Papua Niugini dalam

Federasi Melanesia.

2. Partai Nasional, ketua: Herman Wajoi; wakil ketua: Amos Indey;

sekretaris: S. Martin Bela dan Frits M. Kirihio. Partai ini mempunyai

tujuan untuk mempersiapkan orang-orang papua menuju penentuan nasib

sendiri dibawah pengawasan dan petunjuk Belanda.

3. Partai New Guinea Bersatu, ketua: Ludwijk Mandatjan; wakil ketua: H.

F.W. Gosewisch. Partai ini mempunyai tujuan untuk mencapai

kemerdekaan politik sebelum tahun 1975 dalam kaitannya dengan

Belanda, Antilles dan Suriname.


30

4. Partai Serikat Pemuda Papua, ketua: Johan Wamaer, anggota terbatas pada

orang-orang Papua dan partai ini mempunyai tujuan untuk mencapai

kemerdekaan dibawah pengawasan PBB.

5. Partai Persatuan Orang New Guinea, ketua: Johan Ariks. Partai ini

mempunyai tujuan untuk merdeka tanpa target tanggal dan anggotanya

terbatas pada orang-orang Papua.

6. Partai Kekuatan Menuju Persatuan atau Kena U Embay, ketua: Ezau Itaar;

wakil ketua: Anas Kereuta; bendahara: Willem Ossoway. Partai ini

mempunyai tujuan menuju kemerdekaan sesudah itu bekerja dalam kaitan

dengan Belanda

7. Partai Rakyat, ketua: Husain Warwey; wakil ketua: Luis Rumaropen;

sekretaris: M. Ongge, dan Z. Abaa.

8. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat, ketua: Muhammed Nur Majalibit;

sekretaris: J. Rajar; penasehat pertama: Abdullah Arfan. Partai ini bekerja

sama dengan Belanda untuk mencapai kemakmuran di New Guinea

Belanda, dan bersandar pada hasil-hasil daerah.

Puncak tuntutan rakyat Papua Barat terjadi sekitar tahun 1960-an. Pada

saat itu banyak tuntutan yang datang kepada pemerintah Belanda sebagai pihak

yang memegang kendali administratif dan politik di Papua Barat, agar Papua

Barat diberi kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat.Upaya Belanda terhadap

tuntutan itu adalah Belanda mulai memperkenalkan suatu bentuk demokrasi yang

datang dari atas ke bawah. Bentuk demokrasi itu adalah Belanda membentuk

sebuah badan yang merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Papua Barat


31

yang diberi nama Nieuw Guinea Raad atau Dewan Nieuw Guinea. Perencanaan

berdirinya organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1946 dengan jumlah

21 orang, tetapi tidak bisa terealisir karena kondisi masyarakat Papua yang tidak

memungkinkan untuk diselenggarakan pemilihan umum. Pada bulan Februari

1961 Belanda melangsungkan pemilihan umum baik pemilihan langsung maupun

tidak langsung untuk membentuk sebuah parlemen Nieuw Guinea Raad atau

Dewan Nieuw Guinea. Menurut Van Der Veur, sekitar 54.000 orang Papua

berpartisipasi dalam pemilihan umum dan ketika Dewan Nieuw Guinea

diresmikan pada tanggal 5 April 1961, orang-orang Papua menduduki 22 kursi

dari 28 kursi yang tersedia.9

Dominasi masyarakat Papua terhadap saluran-saluran politik pada masa itu

tertampung dalam Dewan Nieuw Guinea merupakan badan dengan fungsi-fungsi

legislatif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran “nasional” Irian dengan

memperkenalkan proses demokrasi. Belanda mendirikan Dewan Nieuw Guinea

dengan harapan dapat menjauhkan perhatian orang-orang Irian terhadap Indonesia

dan sebaliknya mendekatkan orang Irian kepada Papua dan New Guinea yang

pada waktu itu masih dikuasai oleh Australia. Secara garis besar Nieuw Guinea

Raad memiliki kekuasaan legislatif bersama dengan pemerintah dan

melaksanakan beberapa pengawasan terhadap anggaran belanja.10

9Samsyudin. 1995. Pergokan di Perbatasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama hal. 184

10Ibid., hal. 92


32

Dalam memperkuat perjuangan dalam bidang politik, elemen masyarakat

Papua juga menjalankan konsolidasi fisik, dimana pada tahun 1960 telah dibentuk

sebuah batalyon sukarelawan Papua (Papua Vrijwillegers Korps) dan

berkedudukan di Arfai-Manokwari. Maka setelah pembentukan Nieuw Guinea

Raad, pada awal tahun 1962 dilanjutkan dengan pembentukan dewan daerah

(streekraad). Menurut Nazarudin Syamsudin11

, upaya Belanda dalam rangka

penanaman rasa anti-Indonesia di kalangan masyarakat Irian, yaitu Belanda

menempuh tiga cara yaitu:

1. Mengalihkan orientasi dari Indonesia pada wilayah Pasifik, meskipun

sebelumnya Belanda telah ikut memperkuat orientasi Irian kepada

Nusantara ini.

2. Berusaha mendekatkan Irian kepada Papua dan Nugini yang dikuasai

Australia dengan harapan dapat menggabungkan semuanya dalam suatu

negara.

3. Merencanakan suatu negara Papua

Dewan Nieuw Guinea yang didirikan oleh Belanda sebagai upaya untuk

mendirikan negara boneka Papua, dapat dianggap sebagai “boom waktu” yang

sengaja ditinggalkan oleh pemerintah Belanda di Irian Barat. Beberapa tokoh Irian

11Nazarudin Syamsudin. 1989. Integrasi politik di Indonesia. Jakarta: PT.

Gramedia hal. 95


33

yang pro-Belanda pada saat itu antara lain: Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus

Kaisiepo, Nicolaas Tangahma, dan Elieser Jan Bonay12

.

Di samping itu Belanda juga mendirikan lembaga baru untuk

mempersiapkan orang-orang Irian menghadapi “kemerdekaan”.Selain itu Belanda

juga memberikan pendidikan untuk para calon Pamong Praja, Belanda mendirikan

polisi Papua dan Batalyon Papua.13

Pada tanggal 19 Oktober 1961 Belanda membentuk Komite Nasional yang

beranggotakan 21 orang. Komite Nasional ini bertugas untuk merencanakan

pembentukan sebuah negara Papua yang merdeka, yang dilengkapi 70 putra Papua

Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifesto yang isinya:

menentukan nama negara: Papua Barat; menentukan lagu kebangsaan: Hai

Tanahku Papua; menentukan bendera: Bintang Kejora; menentukan lambang

negara: Burung Mambruk, dengan semboyan One People One Soul dan

menentukan bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada tanggal 1

November1961.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 November

1961 tidak terlaksana karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah

Belanda.Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora

dikibarkan di Holladia dan lagu Hai Tanahku Papua dinyanyikan bersamaan

dengan lagu Wilhelmus. Kegiatan pengibaran dan menyanyikan lagu

12Saafroedin Bahar. 1996. Integrasi Nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia hal. 220

13Nazarudin Syamsudin. op,cit. hal. 92


34

kemerdekaan Papua Barat dilakukan terus menerus selama satu minggu sampai

dengan dimulainya pemerintahan United Nations Temporary Execitive

Asosiations (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962.14

Upaya Belanda untuk menanamkan perasaan anti-Indonesia di kalangan

masyarakat Irian mulai menunjukkan hasilnya, yaitu menjelang akhir kekuasaan

Belanda.Pada tanggal 1 Desember 1962 terjadi demonstrasi anti-Indonesia

dibeberapa tempat. Para demonstran membawa bendera Papua Merdeka dan

menyebarkan pamflet-pamflet. Sebelum demonstrasi terjadi, dibeberapa tempat

telah berlangsung rapat-rapat pendahuluan yang dikoordinasi oleh anggota Dewan

Nieuw Guinea.15

Berdasar pada paparan di atas maka dapat dipahami bahwa pasca

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ternyata persoalan tentang status Papua

belum dapat terselesaikan secara mendasar. Banyak pihak Papua menganggap

kehadiran Indonesia akan mengganggu masa depan Papua. Kemudian di pihak

Belanda juga dengan sengaja berupaya menjadikan Papua sebagai wilayah

otonom yang diharapkan dapat merdeka, termasuk dengan mengajak Australia

untuk mewujudkan hal ini.

Kemudian Belanda juga dengan sengaja berupaya menerapkan

platform/landasan agar pengaruhnya di Papua akan terus ada. Hal ini penting

karena Papua dipandang memilik sumber daya alam yang sangat besar dan belum

14Yakobus F Dumupa. 2006. Berburu Keadilan di Papua. Yogyakarta: Pilar

Media hal. 31

15Nazarudin Syamsudin. Op.cit., hal. 94


35

dapat terkelola secara maksimal. Inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi

Belanda untuk terus mengontrol Papua.

Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa antropologis

masyarakat Papua ternyata banyak dipengaruhi kebudayaan Austronesia yang

kemudian membedakannya dengan kehidupan sosial di beberapa wilayah

Indonesia lainnya pada umumnya, seperti halnya Sulawesi, Sumatera,

Kalimantan, dan Jawa. Kemudian pendudukan Belanda di wilayah Papua

memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Papua, khususnya pada

kelas menengah (middle class) pada masa itu untuk berupaya memperjuangkan

berbagai kepentingan daerahnya.

B. Aspek-Aspek Internasional yang Menumbuhkan Benih Separatisme

Pada masa pergolakan politik, contohnya dari pengaruh internasional

adalah adanya upaya Belanda untuk bekerjasama dengan Australia dibidang

administrasi perbatasan, khususnya masalah karantina, kesehatan, kerjasama

tehnik, dan juga pertukaran informasi mengenai perbatasan. Namun perjanjian itu

dibuat pada bulan November 1957 itu tidak membahas masalah politik, karena

Australia sebagai penguasa kolonial di PNG (saat itu bernama The Territory of

Papua and New Guinea) takut akan adanya ketegangan dengan Indonesia apabila

Indonesia berhasil mendapatkan Irian Barat. Alasan Australia adalah menjaga

keamanan regional dengan Belanda dari pada dengan Indonesia, karena Australia

takut bahwa Indonesia juga akan mengklaim PNG dan akan menyebarkan

komunisme. Namun perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam masalah Irian


36

Barat dari “Netralis Pasif” ke “Mediasi Aktif” telah mengubah sikap Australia

untuk mendukung Indonesia dalam klaim Irian Barat. Akhirnya Australia juga

menghentikan kerjasama dengan Belanda pada tahun 1961.

Melemahnya dukungan dari sekutu-sekutu Barat telah menyebabkan

Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Joseph Luns mengajukan “Luns Plans” kepada

Majelis Umum PBB. Luns mengusulkan supaya sebuah organisasi atau badan

internasional yang bernaung dibawah PBB, untuk mengambil alih kekuasaan atas

Irian Barat dengan maksud untuk mempersiapkan rakyat Irian Barat untuk

mengadakan penentuan nasib sendiri secepatnya dibawah kondisi yang stabil.

Usulan Luns telah meningkatkan atau membangkitkan aktifitas para tokoh Irian

yang pro-Belanda termasuk: Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo,

Nicolaas Tanggahma, dan Elieser Jan Bonay melakukan konsolidasi dan juga

telah mempersiapkan “kemerdekaan Papua Barat”16

. Cita-cita menjadi bangsa

(nations state) yang merdeka dan berdaulat penuh itulah yang dihadang oleh

perjanjian New York (15 Januari 1962) yang berlangsung tanpa melibatkan tokoh-

tokoh masyarakat dan intelektual Papua. Padahal perjanjian itu menyangkut nasib

dan masa depan bangsa Papua, bukan nasib Indonesia atau Belanda.

Kepergian Belanda dari Irian Jaya pada akhir bulan Desember 1962 yang

diikuti pula beberapa tokoh yang anti-Indonesia termasuk di dalam kelompok ini

adalah mantan anggota Dewan Nieuw Guinea, seperti Marcus Kaisiepo, Nicolaas

Jouwe, Herman Wamsiwor, dan juga Ben Tanggahma, Dick Sarwon, Jufuwai.

Setibanya tokoh anti-Indonesia itu di negeri Belanda, mulailah terdengar adanya

16Saafroedin Bahar. Op.,cit., hal. 220-221


37

gerakan yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan untuk

memisahkan Irian Jaya dari Indonesia. Dengan pengalaman politik yang diajarkan

oleh pemerintah Belanda telah membangkitkan para elit Irian Jaya didikan

Belanda untuk mendirikan Organisasi Papua Merdeka. Tujuan daripada

mendirikan Organisasi Papua Merdeka adalah untuk membentuk suatu negara

Papua yang merdeka lepas dari Indonesia maupun Belanda.

Berkembangnya benis separatisme di Papua tidak lepas karena pengaruh

dari lingkungan regional dan internasional, khususnya Belanda dan Australia. Jika

dikaitkan dengan proposisi organisasi maka berkembangnya separatisme Papua

berkaitan dengan faktor wawasan, serta kekuatan untuk dapat menyemangati dan

mendorong masyarakat Papua pada masa itu, dimana pihak Belanda saat ini

sedang berkonfrontasi dengan pihak Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden

Soekarno.

C. Terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikendalikan oleh warganegara

Belanda. Warganegara Belanda tersebut menamakan diri sebagai Organisasi

Papua Merdeka (OPM) yang mengandalkan diri untuk membebaskan tanah

Papua dan juga menonjolkan diri sebagai tokoh pejuang Papua Merdeka yang

meminta dan menerima kewarganegaraan Belanda. Sekurang-kurangnya ada 6

tokoh pimpinan OPM sebagai warganegara Belanda. Tokoh tersebut adalah: J.E.

Papare bertempat tinggal di Apedoorn, Herman Wasiwor bertempat tinggal di Den

Haag, Bernadus Tangahma bertempat tinggal di Den Haag, F. Malaiholo


38

bertempat tinggal di Hoogeveen, W.J. Aringaneng bertempat tinggal di

Hoogeveen, dan O.A. Dakilwadjir bertempat tinggal di Hoogeveen 17

.

Organisasi Papua Merdeka lahir dan tumbuh di Irian Jaya yang pada

awalnya terdiri dari dua faksi. Faksi itu adalah:

1. Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun

1963 di Jayapura dan bergerak di bawah tanah. Faksi ini menempuh jalan

kooperasi dengan pemerintah Indonesia, serta mengaitkan perjuangannya

dengan gerakan yang bercirikan spiritual yaitu campuran antar agama adat

atau gerakan dan agama Kristen. Perjuangan Aser Demotekay untuk

mencapai kemerdekaan Papua Barat atau Irian Jaya dengan bekerjasama

dengan pemerintah Indonesia, dan meminta pemerintah Indonesia untuk

menyerahkan kemerdekaan kepada Irian Jaya sesuai dengan janji Al Kitab,

janji leluhur dan janji tanah ini bahwa bangsa terakhir yang terbentuk dan

menuju akhir zaman adalah Papua Barat. Secara organisasi, kegiatan

Organisasi Papua Merdeka pimpinan Aser Demotekay merupakan

kegiatan pemujaan versi baru dan sangat tergantung pada Aser Demotekay

karena ia merupakan tokoh pembtnuk faksi perjuangan pertama yang

berupaya melawan pemerintah Indonesia tanpa melalui kekerasan dan

upaya ini banyak meraih simpati dari kalangan masyarakat Papua, serta

berbagai masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

17“OPM Ternyata di Kendalikan Oleh Warga Negara Belanda”. 1969. April.

Suara Merdeka. Hal.1


39

2. Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Terianus Aronggear (SE) di

Manokwari pada tahun 1964. Keberadaan Aronggear memiliki peranan

penting bagi perkembangan OPM karena merupakan faksi kedua yang

ternyata memiliki beberapa perbedaan dengan Aser Demotekay karena ia

lebih menekankan perjuangan bersenjata, dibandingkan pembentukan

opini dan pendekatan-pendekatan diplomatis. Organisasi ini pada awalnya

bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah

Indonesia baik secara politik maupun secara fisik bersenjata. Kegiatan ini

diberi nama “Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua

Merdeka”, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua

Merdeka18

. Menurut Tuhana Taufik A Organisasi atau faksi yang dipimpin

oleh Terianus Aronggear mempunyai susunan kepengurusan sebagai

berikut: Ketua Umum : Terianus Aronggear (SE) Ketua I : Melkianus

Horota Ketua II : Kaleb Taran Ketua III : Melkianus Watofa

Sekretaris : Hendrik Joku Bendahara : Korinus Krey Penghubung :

A.G. Samadudo Wakil Penghubung : M. Jenu Logistik : Go Siem San

(Nyong Putih) Panglima Perang : Permanes ferry Awom Wakil Panglima

I : Julianus Wanma Wakil Panglima II : Gerodus Wompere Komandan

Sektor Militer I : J. Arumisore Komandan Sektor Militer II : Simson

Wanma Komandan Sektor Militer III : A. Wabdaron Komandan Sektor

Militer IV : G. Boseren Kepala Polisi : J. Rumbobiar Terianus

18JRG.Djopari. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia hal. 101


40

Aronggear selain sebagai ketua umum organisasi, juga menyusun suatu

dokumen perjuangan yang akan diselundupkan ke badan PBB di New

York untuk menanyakan tentang status Irian Jaya dan meminta peninjauan

Persetujuan New York 15 Agustus 1962. Persetujuan itu dinilai tidak adil,

sebab tidak melibatkan wakil bangsa Papua dalam perundingan sebagai

pihak yang dipersengketakan. Dokumen itu berisi suatu rancangan tentang

kemerdekaan negara Papua Barat dengan susunan kabinet sebagai berikut:

Presiden : Markus Kaisiepo Wakil Presiden : Nicolaas Jouwe Menteri

Luar Negeri : Terianus Aronggear (SE) Menteri Perdagangan :

Herman Womsiwor Menteri Perekonomian : Kaleb Taran Menteri

Kehutanan : Melkianus Horota Menteri Pendidikan : Melkianus Watofa

Panglima Perang : Permanes Ferry Awom Namun sebelum dokumen itu

diserahkan oleh Terianus Aronnggear (SE) kepada Hendrik Joku di

Jayapura, untuk selanjutnya diselundupkan ke luar negeri melalui

perbatasan Papua New Guinea, Terianus Aronggear (SE) ditangkap oleh

pihak keamanan di Biak pada tanggal 12 Mei 1965 19

.

Pada tanggal 9 September 1968, telah diselenggarakan rapat gelap yang

mengahasilkan propaganda untuk mengembalikan rasa benci rakyat Irian Jaya

terhadap pemerintah (RI) pusat, dan berusaha mendirikan apa yang disebut

“Negara Papua Merdeka”. Rapat itu juga dihadiri oleh kurang lebih 19 orang,

19 Ibid, hal 103-104


41

yang terdiri dari oknum-oknum yang berasal dari Irian Jaya, serta beberapa orang

lainnya merupakan antek-antek orde lama.20

Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh

pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi, baik di Irian

Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra pro-Papua Barat

dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat)

lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Organisasi Papua Merdeka

semakin populer yaitu pada saat meletusnya pemberontakan senjata di Manokwari

yang dipimpin oleh Permanes Ferry Awom pada tahun 1963 di Manokwari, serta

pemberontakan atau aksi militer sporadis lainnya diberbagai wilayah Irian Jaya.21

Organisasi Papua Merdeka lahir dari faksi perjuangan yang ada dan

dibentuk di Irian Jaya atau Papua Barat. Faksi-faksi itulah yang mengirim berita

atau informasi kepada pemimpin Papua yang memilih tinggal di Belanda, supaya

bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Maka setelah mendapat

informasi tentang perjuangan di Irian Jaya, Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo

mulai menyusun rencana perjuangan baik politik maupun militer untuk

mendukung aktifitas perjuangan kemerdekaan di Irian Jaya yang dilakukan

Organisasi Papua Merdeka untuk menggunakan nama Organisasi Papua Merdeka

(OPM) sebagai suatu nama kesatuan dalam perjuangan bangsa Papua Barat.22

20 “Memahami OPM”, Kompas, 30 September 1967

21 Tuhana Taufik A. 2001. Mengapa Papua Bergolak. Yogyakarta: Gama Global

Media hal. 120

22JRG.Djopari, op. cit.,hal. 105


42

Secara organisasional pembentukan OPM adalah merupakan bagian dari

konsensus bersama dari beberapa elemen Papua. Kelompok/entitas ini berupaya

mencapai kepentingannya yaitu meraih kemerdekaan dari pihak Indonesia.

Kemudian secara ideologis OPM dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kemudian

membentuk nasionalisme Bangsa Papua sebagai tujuan sekaligus menentukan

kegiatan yang nantinya akan dicapai.


BAB III

PERKEMBANGAN DAN PERJUANGAN ORGANISASI PAPUA

MERDEKA (OPM), SERTA PANDANGAN INDONESIA

TERHADAP ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)

A. Perkembangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sejak Runtuhnya

Rezim Orde Lama

Perkembangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) ternyata tidak lepas

dari respon atas kepemimpinan Indonesia yang pada masa itu berada di bawah

kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem kebijakan yang berorientasi pada

leadership atau yang juga dikenal dengan demokrasi terpimpin. Secara etimologi

orde lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan

Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada

periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala

Pemerintahan. Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami

beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan

presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi

terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno.1

Perkembangan OPM berawal ketika organisasi ini merasa bahwa mereka

tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun

negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun

1 Muridan Satrio Widjojo, 2009, Papua Road Map : Negotiating The Past,

Improving and Present, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal.22.

43


44

1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak

Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas

jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap

sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.2

Pada masa orde lama, perkembangan OPM ternyata menunjukkan

dinamika yang menarik. Pada periode 1960-1969 ternyata jumlah anggota OPM

memiliki perkembangan yang relatif pesat yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai

berikut :

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Tahun 1960-1969

No. Periode Perkiraaan Jumlah Personel

Organisasi Papua Merdeka

(OPM)

1.

2.

3.

4.

5.

1960-1961

1962-1963

1964-1965

1966-1967

1968-1969

2.880

2.840

2.980

2.800

2.820

Sumber : Diolah dari Bilver Singh, 2011, Papua Geo-Politics and the Quest for

Nationhood, London and New Burnswick, : Transaction Publishing.

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada era orde lama jumlah

personel OPM diperkirakan mengalami peningkatan. Meskipun jika dilihat dari

jumlah personel ini sangat jauh tidak sebanding dengan kekuatan angkatan

2 Bilver Singh, 2011, Papua Geo-Politics and the Quest for Nationhood, London and

New Burnswick, : Transaction Publishing, hal.138.


45

bersenjata Indonesia, baik ditinjau dari sumber daya manusia ataupun kekuatan

persenjuataan, namun topografi wilayah yang luas dan di dominasi oleh hutan

tropis menyababkan sulitnya penanganan pemberontakan OPM.

Pada masa kepemimpinan Soekarno, OPM juga tidak dapat berkembang

secara efektif menjadi kelompok penekan pemerintah karena pemerintah

Indonesia pada masa itu juga memberikan perlawanan secara kuat. Beberapa

diantaranya diwujudkan melalui beberapa tindakan militer diantaranya :3

a. Pengiriman pasukan militer Indonesia untuk melawan milisi sporadis

OPM dan tentara pro-Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962.

b. Pengeboman udara menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara di

wilayah yang diperkirakan menjadi basis OPM, yaitu Pegunbungan Arfak

yang juga merupakan titik tertinggi di wilayah Papua Barat pada tahun

1966 hingga 1967.

c. Pengeboman udara menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara di

wilayah yang diperkirakan menjadi basis OPM, yaitu Pegunungan

Ayamaru dan Teminabuan pada bulan Januari hingga Maret 1967.

d. Penerapan Operasi Tumpas pada tahun 1967 yang dijalankan oleh pasukan

gaubungan TNI Angkatan Darat di tiga wilayah di Papua, masing-masing

Ayamaru, Teminabuan dan Inuyatan.

3 Ibid.


46

e. Pengeboman udara menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara di

wilayah yang diperkirakan menjadi basis OPM, yaitu wilayah sekitar

Danau Wissei (Daerah Paniai dan Erotali) pada bulan April 1969

B. Sepak Terjang OPM (Organisasi Papua Merdeka)

Sepak terjang OPM sejak tahun 1960 hingga 1965 ternyata telah

mengalami berbagai perkembangan yang dinamis. Sebelumnya organisasi ini

cenderung mengedepankan upaya diplomatis/politis melalui kesempatan yang

pada masa itu memang banyak dipengaruhi oleh hegemoni internasional,

diantaranya dari Belanda, Australia, Papua New Guinea hingga Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Dalam perkembangannya organisasi ini tidak hanya menjalankan

operasionalnya melalui jalur politis, namun juga melalui gerakan bersenjata.

Sepak terjang OPM memiliki arti penting, baik bagi rakyat Papua ataupun

bagi pemerintah Indonesia. Keberadaan OPM memiliki peranan penting dalam

perjuangan kemerdekaan Papua. Organisasi ini kemudian dipandang secara serius

oleh pemerintah Indonesia baik pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan

Soeharto karena berhasil memperoleh dukungan dari tiga organisasi dan negara,

yaitu Vanuatu pada tahun 1965, Libya tahun 1969 dan Gerakan Aceh Merdeka

tahun 1966.4

4 KM. Da silva and Ronald James May, 1991, Internationalization of Ethnic

Conflict, Michigan : Pinter Publishing, hlm.172.


47

Sejak didirikan pada tahun 1965, OPM konsisten dalam tujuannya untuk

membantu mengambil alih pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua

dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri

dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Organisasi

ini mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan

pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan

sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika

Serikat.Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih

kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan

terhadap negara.Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik,

mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai

bagian dari konflik Papua.5

Pada dasarnya perjuangan OPM untuk mewujudkan kemerdekaan Papua

Barat diwujudkan melalui tiga hal, yaitu :6

a. Melakukan pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintah Indonesia

diantaranya pemberontakan fisik yaitu dengan melakukan penyerangan

terhadap pasukan TNI yang menjaga pos keamanan di Irian Jaya yang

menimbulkan korban jiwa dari TNI. Sedangkan pemberontakan non-fisik

yaitu melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora, penculikan kepada

5 David Bourchier, 2003,Indonesian Politic and Society, London and New York :

Routledge Curson, hlm.261.

6 Bert Chapman, 2009, Military Doctrine and Reference Book, Denver and

California : ABC Clio, hlm.92.


48

masyarakat dan elit sipil yang dipandang cenderung pro-Indonesia dan

proklamasi pemerintahan Papua Barat di Viktoria

b. Mencari dukungan kepada rakyat Irian Jaya. Organisasi Papua Merdeka

dalam mencari dukungan rakyat Irian Jaya yaitu dengan cara

mempengaruhi rakyat yang tinggal dipedalaman, karena mudah

diprovokasi dengan alasan persamaan nasib hingga rayuan masa depan

sosial-ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Papua, khususnya yang

tinggal di wilayah pedalaman.

c. Mencari dukungan kepada dunia internasional, yaitu negara-negara yang

serumpun, Negara Eropa Barat, dan negara Afrika. Upaya ini menjadi

penting ketika isu mengenai kemerdekaan Papua pada masa itu menjadi

sorotan dunia internasional dan ini sekaligus menjadi kesempatan penting

bagi perjuangan Papua untuk dapat memperoleh legitimasi atau pengakuan

dari dunia internasional.

Sejarah perjuangan OPM juga diwujudkan dengan area pembagian

tanggung jawab yang dikenal dengan wilayah adat Papua yang terbagi atas tujuh

wilayah dari wilayah Mamta hingga Me-Pago. Gambaran tentang hal ini lihat peta

1. sebagai berikut :


49

Peta 1. Pembagian Wilayah Adat Papua

Sumber : George Junus Aditjondro, 2000, Cahaya Bintang Kejora : Papua Barat Dalam

Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta : ELSAM, hal.49.

Sepak terjang OPM menjadi semakin penting karena selain melalui jalur

persuasive dengan mempengaruhi masyarakat di Papua, organisasi ini juga

memiliki struktur militer untuk berjuang yang terbentuk secara rapi dan sistematis.

Organisasi militer OPM didirikan dengan dengan tujuan untuk bergelirya di

seluruh daerah kepala burung (Vogel Kop) pulau Papua dengan dibentuknya tujuh


50

Batalyon Kasuari dan dibantu oleh beberapa Komandan Peleton. Berikut adalah

ketuju komandan Batalyon Kasuari tersebut, yaitu antara lain :7

1. Batalyon Kasuari I dipimpin oleh Ex. PVK Sergean Permenas Ferry

Awom, beliau merangkap sebagai Panglima Umum. Dengan daerah

Operasi yaitu Manokwari Kota dan Menyambow.

2. Marthinus Jimmy Wambrau (Komandan Batalyon Kasuari II) dengan

daerah Operasi yaitu Pesisir Pantai Utara (Saukorem, Arfu, Numbrani,

Sidei, dan Nuni).

3. Marthen Rumbiak (Komandan Batalyon Kasuari III) dengan daerah

Gerilya yaitu Manokwari Timur (Ransiki, Windesi, Oransbari, dan

Wasior).

4. Ex. Komandan Polisi Papua, Yohanes. C. Jambuani (John Caprini

Jambuni) sebagai Komandan Batalyon Kasuari IV. Dengan daerah gerilya

yaitu Warsnembri, Kebar, Saukorem dan Manokwari Kota).

5. Silas wompere (Ex. Sergean PVK) sebagai Komandan Batalyon Kasuari

V, dengan daerah gerilya di A3 (Ayamaru, Aifat dan Aitinyo). Namun

dalam gerilya beliau dibunuh di Ayamaru oleh komandan Peleton (anak

buahnya) yaitu Martinus Prawar.

6. Ex. Polisi Papua, Fred Ajoi (Komandan Batalyon Kasuari VI) dengan

daerah Operasi yaitu Kebar, Merdei, Menyambow, dan Manokwari).

7 Gatra, 2005, OPM Batalyon Kasuari, Jakarta : Era Media Informasi, hal.12-15.


51

7. Ex. Angkatan Laut Papua, Daniel Wanma sebagai Komandan Batalyon

Kasuari VII. Dengan daera Gerilya yaitu Sausapor, Saukorem,

Teminabuan, dan Sorong Kota).

Dengan demikian sepak terjang OPM jika dikaitkan dengan pendekatan

pergerakan maka ini merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi atau keadaan.

Ketika pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Soekarno

dipandang memperlakukan secara tidak adil, serta diterapkannya kebijakan-

kebijakan secara impresif maka OPM akan memberikan perlawanan. Isu sepak

terjang akan terus mengusung nasionalisme bangsa Papua untuk dapat meraih

kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan harus bergabung

dengan pihak Indonesia pada era orde lama.

C. Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ditinjau Dari

Kepentingan Papua

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan

bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan

wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara

Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut

yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia.


52

Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu

penjajah kepada yang lain.8

Kesenjangan sosial yang sangat begitu tajam antara warga pendatang dan

warga asli serta eksploitasi alam bumi Papua yang membabi buta semakin

menambah deretan alasan pembenaran gerakan separatis ini. Pemerintah pusat

mesti serius mengatasi ini, bukan hanya dengan upaya pendekatan militer, akan

lebih baik bila dikedepankan upaya diplomatis dan pendekatan perhatian

kesejahteraan para warga asili Papua yang masih banyak yang belum tersentuh

dari hiruk pikuknya pembangunan.9

Kepentingan OPM terhadap kemerdekaan Papua juga berkaitan dengan

inisiatif Belanda dalam membentuk Papua sebagai wilayah yang otonom. Pasca

kemerdekaan Indonesia Belanda bersama dengan aktor internasional, diantaranya

PBB dan Australia berupaya mendukung pembangunan dan pembentukan saluran

politik. Inilah yang kemudian dipandang oleh OPM sebagai

momentum.kesempatan yang sesuai untuk memperjuangkan aspirasi Papua.

Bagi OPM kemerdekaan Papua merupakan sebuah cita-cita yang ideal

karena perbedaan sosial dan politik, serta ekonomi dengan wilayah-wilayah

Indoinesia pada masa itu yang memang memiliki kesenjangan yang tajam.

Nantinya setelah kemerdekaan tercapai, maka Papua akan memilik struktur

8 Esther Heidburchel, 2007, The West Papua Conflict : Actors and Issue, New

York, Johannes Harman, hlm.36.

9 Ibid.


53

pemerintah yang otonom untuk dapat memperjuangkan kehidupan yang lebih

baik.

Kepentingan selanjutnya yang mendasari perjuangan OPM adalah

berkaitan dengan kekecewaan rakyat Irian Jaya kepada Pemerintah Indonesia

yaitu pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan atas Irian Jaya/Papua Barat

dan tidak ingin melepaskan Irian Jaya kepada pihak lain (Belanda) maupun

kepada rakyat Papua Barat sebagai negara yang merdeka. Indonesia mengambil

tanah Papua Barat bukan karena alasan kemanusiaan terhadap bangsa Papua yang

terjajah oleh Belanda, tetapi karena alasan ekonomi. Untuk menentukan status

Papua Barat setelah perjanjian New York, yaitu merdeka atau berintegrasi dengan

Indonesia, maka Indonesia melaksanakan PEPERA pada tahun 1969.

Dalam perjanjian New York telah terjadi kesepakatan untuk menentukan

status Papua yaitu dengan sistem one man on vote (satu orang satu suara). Namun

oleh pemerintah Indonesia diganti dengan sistem musyawarah (perwakilan).

Indonesia membentuk Dewan Musyawarah Pepera (DMP) berjumlah 1025 orang

yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia bukan pilihan rakyat Papua. Dan

untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA, pemerintah Indonesia melakukan

intimidasi, teror, ancaman atas rakyat dan para pejuang Papua yang tidak mau

memilih bergabung dengan Indonesia. Sejak 19 November 1969 Papua menjadi

wilayah/berintegrasi dengan NKRI. Setelah berintegrasi dengan Indonesia terjadi

dominasi politik oleh etnis non-Irian baik di pusat maupun di Pemda Irian.


54

Dengan berputarnya waktu, di Irian Jaya muncul aspirasi rakyat Irian Jaya untuk

merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.10

Berdasarkan pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yaitu rakyat Irian

Barat bergabung dengan NKRI, ternyata menimbulkan pro dan kontra diantara

rakyat Irian Barat ini sendiri. Alasan rakyat yang kontra dengan Pepera adalah

persetujuan politik antara Belanda dengan Indonesia yang melahirkan perjanjian

New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan

tanah air yang dipersengketakan. Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah

nama yang diberikan oleh pemerintah Republi Indonesia kepada setiap organisasi

atau faksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra

Irian Jaya yang pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau

memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat lepas dari NKRI). Sedangkan alasan OPM

melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidak puasan terhadap

keadaan , kekecewaan dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua

Barat.

Perjuangan OPM dilihat dari kepentingan Papua jika dikaitkan dengan

pendekatan ideologi maka ini merupakan wujud untuk mengaktualisasi identitas

Papua. Secara antropologis, masyarakat, struktur sosial, adat budaya Papua

memang memiliki banyaj perbedaan dengan wilayah lainnya di Indonesia,

diantaranya struktur sosial dan demografi, kondisi ekonomi hingga politik. Untuk

itu, perbedaan ini menjadi bagian dari kekuatan untuk menyemangati dan

10 Frid Bernanrd Ramandey, 2007, Irian Barat, Irian Jaya Sampai Papua,

Jayapura : Aji Papua, hlm.9.


55

mendorong masyarakat Papua untuk memperjuangkan kepentingannya dan OPM

menjadi motor penggerak dari pergerakan ini.

D. Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ditinjau Dari

Kepentingan Indonesia

Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority)

yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas (unlimited). Kedaulatan ke dalam,yaitu

pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan

organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

kedaulatan ke luar, dimana pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak

tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan

negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.11

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia

mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua.

Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah

satu provinsi Kerajaan Belanda, sama dengan daerah-daerah lainnya. Sikap tegas

tersebut semakin kuat setelah perjuangan diplomasi mengalami kegagalan.

Perjuangan bnagsa indonesia untuk mengembalikan irian barat kini beralih dari

diplomasi kek kontropersi. Tindaka kontropersi polotik ekonomi yang di

lancarkan indonesia ternyata belum berhasil. Oleh karena itu, Indonesia mulai

11 Nyoman Dekker, 1989, Sejarah Revolusi Nasional, Jakarta : Balai Pustaka,

hlm.87.


56

mempersiapkan penyelesaian irian barat dengan kekuatan militer. Untuk

kepentingan ini pemerintah indonesia awalnya berencana membeli senjata dari

Amerika Serikat, tetapi gagal.pembelian senjata kemudian di alihkan ke negara-

negara Blok Komunis terutama Uni Soviet.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tiga

Komando Rakyat atau Trikora yang isinya meliputi tiga hal masing-masing adalah

:12

a. Gagalkan pembentukan negara boneka Negara Papua buatan Belanda

kolonial.

b. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.

c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan Kemerdekaan dan

kesatuan tanah Air dan Bangsa.

Dengan di cetuskanya,trikora tersebut maka konfrontasi antara belanda

dan indonesia pun di mulai. Sebagai reaksi terhadap Trikora pada tanggal 2

januari 1962 presiden/panglima Tertinggi ABRI/panglima Besar Komando

Tertinggi pembebasaan irian barat mengeluarkan Keputusan No. 1 tahun 1962

tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasaan irian barat. Komando

mandala di bentuk pada tanggal 2 januari 1962. Tugas komando Mandala adalah

sebagai berikut:13

12 Mauli Saelan, 2008, Dari Revokusi 45 Sampe Kudeta 66, Jakarta : Tranmedia,

hal.61.

13 Ibid.


57

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operas-operasi

militer dengan tujuan mengembalikan wilayah provinsi Irian Barat ke

dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.

2. Mengembangkan situasi militer di wilayah provinsi Irian Barat.

Berdasarkan perspektif pemerintah Indonesia munculnya perjuangan

(pemberontakan) OPM pada awal dekade 1960-an ternyata disebabkan oleh lima

aspek. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kelima aspek ini

adalah sebagai berikut :14

1. Aspek Politik Pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah Belanda

menjanjikan kepada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara (boneka)

Papua yang terlepas dari negara Republik Indonesia. Beberapa pemimpin

putra daerah yang pro-Belanda mengharapkan akan mendapatkan

kedudukan yang baik dalam negara Papua tersebut. Janji pemerintah

Belanda itu tidak dapat direalisir sebab Irian Jaya harus diserahkan kepada

Indonesia melalui perjanjian New York 1962. Walaupun dalam perjanjian

itu terdapat pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, namun

pelaksanaannya diserahkan kepada Indoenesia dan disaksikan oleh pejabat

PBB. Apalagi pada tahun 1965 menyatakan keluar dari PBB, sehingga

dukungan dari PBB tidak dapat diharapkan lagi.

2. Aspek Ekonomis Pada tahun 1964, serta tahun-tahun 1965 dan 1966,

keadaan ekonomi di Indonesia pada umumnya sangat buruk, dan

14 Ibid.


58

memberikan pengaruh yang sangat terasa di Irian Jaya. Penyaluran barang-

barang kebutuhan pangan dan sandang ke Irian Jaya macet dan sering

terlambat ditambah pula dengan tindakan para petugas Republik Indonesia

di Irian Jaya yang memborong barang-barang yang ada di toko dan

mengirimnya ke luar Irian Jaya untuk memperkaya diri masing-masing.

Akibatnya Irian Jaya mengalami kekurangan pangan dan sandang. Kondisi

yang demikian ini tidak pernah dialami oleh rakyat Irian Jaya pada masa

penjajahan pemerintah Belanda.

3. Aspek Psikologis Rakyat Irian Jaya pada umumnya berpendidikan kurang

atau rendah diwilayah pesisir pantai dan di wilayah pedalaman

berpendidikan lebih baik, sehingga mereka kurang berpikir secara kritis.

Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi. Mereka lebih banyak

dipengaruhi emosi daripada pikiran yang kritis dan sehat dalam

menghadapi suatu permasalahan. Bila suatu janji itu tidak ditepati maka

sikap mereka akan berubah sama sekali. Misalnya sebagai bukti dalam hal

ini adalah Mayor Tituler Lodwijk Mandatjan yang menyingkir 2 (dua) kali

ke pedalaman Manokwari tetapi kembali lagi dan mengaku taat kepada

pemerintah Indonesia.

4. Aspek Sosial Pada masa Belanda para pejabat pemerintah lokal di Irian

Jaya pada umumnya diangkat dari kalangan kepala suku (dibanding

dengan di Jawa dimana Belanda mengangkat pegawai dari golongan

Priyayi). Kalau mereka itu memberontak maka mereka akan mendapat

dukungan dan pengaruh dari sukunya serta dalam suasana yang genting


59

pada kepala suku itu harus berada ditengah-tengah sukunya itu. Misalnya,

Lodwijk Mandatjan.

5. Aspek Ideologis Di kalangan rakyat Irian Jaya hidup suatu kepercayaan

tentang seorang pemimpin besar sebagai Ratu Adil yang mampu

membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik atau makmur.

Gerakan ini di Biak disebut gerakan Koreri (Heilstaat) atau Manseren

Manggundi. Kepercayaan ini yang memberikan motivasi bagi

pemberontakan yang dipimpin oleh M. Awom di Biak, dimana M. Awom

dianggap sebagai pimpinan besar agama.

Ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi yang buruk pada awal integrasi

dan terutama pada tahun-tahun 1964, 1965 dan 1966 dan juga terhadap sikap

aparat pemerintah dan Keamanan yang tidak terpuji. Juga tidak puas terhadap

sikap memandang rendah atau sikap menghina orang Irian yang sering sengaja

ataupun tidak sengaja menggeneralisir keadaan suatu suku dengan suku-suku

lainnya di Indonesia.

Perjuangan OPM di mata pihak Indonesia dianggap bertentangan dengan

kebijakan pemerintah pusat yang tidak menyediakan ruang gerak bagi para

pendukung separatism. Di sisi lain, pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan

Soekarno ternyata belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan

masyarakat dan pembangunan di Papua. Meskipun demikian pemerintah

Indonesia akan terus mengupayakan hal tersebut setelah persoalan-persoalan di

tingkat pusat terselesaikan.


60

Ketika perjuangan OPM terus dijalankan, meskipun mengalami pasang

surut, pemerintah Indonsia terus mengantisipasi persoalan ini melalui pendekatan

politik dan militer. Bagaimanapun juga wilayah Papua merupakan bagian penting

bagi NKRI, jika Papua berhasil melepaskan diri maka wilayah-wilayah lain di

Indonesia dikhawarirkan akan menjalankan tinf\dakan yang sama.

Indonesia pada saat itu tengah mengalami masa sulitnya ekonomi.

Dampak ekonomi juga merembet ke Irian Barat. Dampak pertama adalah

kesulitan untuk membangun Irian Barat, yaitu kebutuhan pokok penduduk pada

saat itu sulit didapat di pasar, kalaupun ada harganya sangat tinggi. Kesulitan yang

kedua adalah banyaknya migrasi penduduk dari Indonesia bagian Barat dan

Indonesia bagian Timur ke Irian Barat. Khususnya dari Sulawesi Selatan dan

Tenggara untuk mengadu nasib di wilayah Irian Barat. Hal ini sangat

mengecewakan penduduk asli yang bukan saja tidak menikmati pembangunan,

tetapi juga terpental dari posisi sebagai pedagang di pasar Irian Barat.


61

BAB IV

ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM), MASYARAKAT PAPUA DAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Papua Dalam Bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia

Perkembangan OPM pada periode 1960 hingga 1969 tidak dapat

berkembang secara efektif juga diakibatkan oleh kebijakan militer sektoral.

Beberapa diantaranya adalah pengiriman satu batalion Resimen Para Komando

Angkatan Darat Indonesia diterbangkan ke Biak dari Jakarta untuk menghadapi

pemberontakan di Papua pada tanggal 12 Agustus 1965. Selain itu, pemerintah

Soekarno jugamengirimkan pasukan tempur Indonesia asal Sulawesi Selatan

dikirim ke Irian Barat sebagai respon terhadap terus berlangsungnya

pemberontakan bersenjata Papua pada pertengahan Juni 1968 dan puncaknya

adalah ditunjuknya Brigadir Jenderal Sarwo Edhie Wibowo diangkat sebagai

panglima militer untuk Irian Barat. Menurutnya, sekitar 6.000 pasukan

ditempatkan di Irian Barat untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan

pada 29 Juni 1968.1

Kemudian untuk menekan OPM sehingga tidak dapat berkembang sebagai

gerakan separatis, pemerintah orde lama juga merevitalisasi Komando Daerah

Militer (KODAM) Trikora. Selain untuk menangani separatisme, satuan teritoriat

1 “Papua Chronology : 1945-2003”, dalam

http://papuaweb.org/chrono/files/c1960-69.html, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

61


http://papuaweb.org/chrono/files/c1960-69.html

62

TNI angkatan Darat ini juga dimaksudkan untuk mendukung legitimasi Indonesia

atas status Papua. Kebijakan ini berawal dari pengembangan Teritorium VII (TT-

VII) dilikuidasi, wilayahnya dibagi menjadi empat Komando Daerah Militer,

diantaranya Komando Daerah Militer Maluku Irian Barat atau disingkat (KDM-

MIB) menggantikan resimen Infanteri-25 (RI-25). Perjuangan pengembalian Irian

Barat semakin menggelora setelah Presiden RI mengumandangkan Tiga Komando

Rakyat yang disingkat Trikora di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961

yang mendapat respond dan didukung dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk

rakyat Irian Barat. Untuk mewujudkan Komando Presiden RI, pada bulan

Februari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan

Panglima Mayjen TNI Soeharto. Rencana Operasi Pembebasan Irian Barat

disusun, satuan-satuan APRI dan sukarelawan digelar, sementara diplomasi

berjalan terus.

Pada tanggal 8 Agustus 1962, Panglima Angkatan Darat membentuk Kodam

XVII Irian barat dengan Surat Keputusan Pangad Nomor : KPTS 1052/ 8/1962

dengan nama lengkapnya Komando Daerah Militer Irian Barat. Selanjutnya

tanggal 15 agustus 1962 berlangsung perundingan secara bilateral pemerintah

Republik Indonesia dengan Belanda di New york yang menghasilkan

penandatanganan Persetujuan Indonesi – Nederland mengenai :

1. Gencatan senjata dilakukan di Irian Barat.

2. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia melalui

PBB.


63

Sebagai tindak lanjut persetujuan New York tersebut, maka PBB

membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat, yaitu UNTEA (United Nation

Temporary Executive Authority). Untuk menyiapkan pengalihan tanggung jawab

keamanan dari UNTEA, Pemerintahan Republik Indonesia membentuk satuan

tugas yang disebut Kontingen Indonesia Irian Barat (KOTINDO) yang secara

taktis dibawah UNTEA yang kemudian menjadi inti Kodam XVII/Irian Barat.

Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah

Republik Indonesia, dan selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1963 Kodam XVII/Irian

barat dirubah menjadi Kodam XVII/Cenderawasih, Yang segera melaksanakan

fungsinya baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan

Sosial Masyarakat. Untuk menghadapi pembangunan nasional yang pesat, dan

kemungkinan adanya ancaman, maka pemerintah Republik Indonesia memandang

perlu mengadakan reorganisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

B. Dampak Organisasi Papua Merdeka (OPM) Terhadap Masyarakat dan

Pemerintah Indonesia

Dampak keberadaam OPM bagi Indonesia, khususnya pemerintah dan

masyarakat ternyata sangat serius. Bagi masyarakat Papua, munculnya OPM akan

menimbulkan dilematisme karena fasilitas dan peran serta pemerintah Papua pada

periode 1960-1969 yang belum memadai akan menyulitkan pelayanan dan

perlindungan masyarakat. Kemudian bagi pemerintah, keberadaan OPM pada

periode 1960-1969 menyebabkan konfrontasi Indonesia dengan negara-negara

Barat.


64

1. Dampak Bagi Masyarakat Papua

Pada periode 1960-1969, Papua masih termasuk wilayah yang terbelakang

dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pada periode Sembilan tahun

tersebut, Papua juga memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil dibandingkan

dengan wilayah Papua yang sangat luas. Gambaran jumlah penduduk Papua pada

masa ini dapat dilihat pada tabel 3. sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk PapuaTahun 1960-1969

No. Periode Perkiraaan Jumlah Penduduk

(Ribu Orang)

1.

2.

3.

4.

5.

1960-1961

1962-1963

1964-1965

1966-1967

1968-1969

620.400

621.000

621.500

623.000

623.100

Sumber : Diolah dari Bilver Singh, 2011, Papua Geo-Politics and the Quest for Nationhood,

London and New Burnswick, : Transaction Publishing.

Dari jumlah tersebut, masyarakat Papua berupaya untuk menunjukkan

kiprahnya terkait dengan isu kemerdekaan Papua sehingga dapat tercapai status

Papua yang lebih jelas dan hal ini kemudian terwujud dalam Penentuan Pendapat

Rakyat (Pepera). Referendum dan melakukan yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian New York; Pasal 17 yang sebagian mengatakan:

"Indonesia akan mengundang Sekretaris Jenderal untuk menunjuk

seorang Wakil yang" .. "akan melaksanakan tanggung jawab Sekretaris-

Jenderal untuk memberikan saran, membantu, dan berpartisipasi dalam

pengaturan yang menjadi tanggung jawab dari Indonesia untuk


65

pelaksanaan pemilihan bebas. Sekretaris Jenderal akan, pada waktu yang

tepat, menunjuk PBB Perwakilan sehingga dia dan stafnya mungkin

menganggap tugas mereka dalam satu tahun wilayah sebelum penentuan-

diri. ".. "Perwakilan PBB dan stafnya akan memiliki kebebasan yang sama

gerakan seperti yang disediakan bagi personel dimaksud dalam Pasal

XVI". Perjanjian ini berlanjut dengan Pasal 18.”2

Berdasar pada pasal XVIII Indonesia akan membuat pengaturan, dengan

bantuan dan partisipasi PBB Perwakilan dan stafnya, untuk memberikan orang-

orang di wilayah, kesempatan untuk melaksanakan kebebasan memilih.

Pengaturan demikian akan mencakup:3

a. Konsultasi (musyawarah) dengan dewan perwakilan mengenai prosedur

dan metode yang harus diikuti untuk memastikan secara bebas menyatakan

kehendak penduduk.

b. Penentuan tanggal yang sebenarnya dari pelaksanaan pilihan bebas dalam

jangka waktu yang ditetapkan oleh Persetujuan ini.

c. Formulasi pertanyaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penduduk

untuk memutuskan (a) apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia, atau

(b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan dengan Indonesia.

d. Kelayakan dari seluruh orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga asing

untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri akan

dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional, yang bertempat tinggal

pada saat penandatanganan Persetujuan ini, termasuk mereka warga yang

2 “The New York agreement”, dalam

https://www.freewestpapua.org/documents/the-new-york-agreement/, diakses pada

tanggal 28 Oktober 2016. 3 Ibid,


https://www.freewestpapua.org/documents/the-new-york-agreement/

66

berangkat setelah 1945 dan yang kembali ke wilayah itu untuk

melanjutkan tinggal setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

Selanjutnya pada tahun 1969 segera diselenggarakan “act of choice” atau

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Tahap pertama dimulai tanggal 24 Maret 1969 berupa konsultasi dengan

dewan-dewan kabupaten di Jayapura dan mengenai tata cara

penyelenggaraan Pepera.

b. Tahap kedua segera dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Musyawarah

Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969. Dalam tahapan ini berhasil

dipilih 1.026 anggota dari delapan kabupaten yang terdiri dari 983 pria dan

43 wanita.

c. Tahap ketiga adalah Pepera itu sendiri dilakukan di tiap-tiap kabupaten,

dimulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4

Agustus 1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera dalam setiap tahapan disaksikan oleh utusan

Sekretaris Jenderal PBB duta besar Ortis Sanz, sedangkan sidang-sidang Dewan

Musyawarah Pepera dihadiri oleh para duta besar asing di Jakarta, antara lain duta

besar Belanda dan Australia. Rakyat Papua pada masa itu sadar bahwa mereka

adalah bagian dari bangsa Indonesia, mereka tidak mau dipisahkan dengan

saudara-saudaranya, sehingga Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat

memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia.Hasil Pepera dibawa ke New York oleh duta besar Ortis Sanz


67

untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24 pada bulan 19 November 1969

yang akhirnya sidang tersebut menerima hasil-hasil Pepera sesuai dengan jiwa dan

Persetujuan New York.4

Pada 19 November 1969. Majelis Umum PBB melakukan pemungutan

suara dengan dasar bahwa masyarakat Papua harus dapat hidup dengan layak dan

sejahtera secara sosial politik tentang apakah wilayah ini nantinya manjadi milik

Indonesia (NKRI) atau protektorat Belanda, sebagaimana negara Antiles ataupun

Suriname. Sebelum pemungutan ini dijalankan terlebih dulu delegasi PBB

mengirimkan stafnya untuk melihat secara langsung tentang kondisi Papua. Dari

hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan hasil bahwa 58 setuju, 31 tidak

setuju, dan 24 abstain, menolak usulan Dahomey untuk menghentikan

pembahasan agar dapat dilakukan konsultasi yang lebih jauh tentang pelaksanaan

Tindakan Pemilihan Bebas (Pepera) tersebut. 5

Majelis Umum kemudian melakukan pemungutan suara kembali dengan

hasil 60 setuju, 15 menolak dan 39 abstain untuk menolak usulan perubahan

terhadap resolusi yang diusulkan oleh Ghana yang meminta agar dilakukan

tindakan pemilihan bebas lebih lanjut di Irian Barat pada akhir tahun 1975.

Akhirnya, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara dengan hasil 84

4 Sri Nurani Kartikasari, 2012, Ekologi Papua, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

danConcervation International Indonesia, hal.645. 5 Esther Heidebouchel, The West Papua Conflict of Indonesia : Actors, Issue and

Approach, Wattenberg, : Johannes Hermann, hal.47.


68

setuju, tidak ada yang tidak setuju, dan 30 abstain untuk menyetujui resolusi

(tanpa perubahan) tentang Tindakan Pemilihan Bebas di Irian Barat.6

Hasil dari Pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap

merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini membuka jalan bagi

persahabatan RI-Belanda. Lebih-lebih setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda

sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik

melalui

IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) atau di luarnya.Akhirnya Sidang

Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil- hasil. Pepera tersebut

sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Melalui Pepera, dampak OPM pada periode 1960-1969 bagi masyarakat

ternyata dapat memberikan harapan baru karena mayoritas masyarakat Papua

menginginkan wilayahnya tetap masuk dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selain itu, melalui Pepera, OPM hanya sebagian kecil entitas dalam

sosial-politik Papua yang dapat terus diwaspadai oleh masyarakat.

2. Dampak Bagi Pemerintah Indonesia

Bagi pemerintah Indonesia, keberadaan OPM ternyata sangat menganggu

posisi Indonesia dalam dinamika politik internasional. Hal ini disebabkan masalah

atau isu kemerdekaan Papua berhasil membentuk keterkaitan dengan dengan isu

internasional, melibatkan Australia, Belanda, termasuk PBB.

6 Ibid.


69

Dalam rangka mengukuhkan status Papua sebagai bagian dri kedaulatan

Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. UNTEA berakhir; Indonesia menguasai

penuh New Guinea Barat; Elizier Bonay menjadi Gubernur Irian Barat. Kemudian

pada 2 Mei 1963. Presiden Sukarno untuk pertama kali mengunjungi Kotabaru,

dan menamainya Sukarnapura. Presiden tiba dengan menggunakan kapal perusak

“Irian” yang adalah hadiah dari Uni Soviet yang mendukung pembebasan rakyat

Irian dari Belanda; DPRD dibentuk yang terdiri dari 42 orang, 33 orang di

antaranya adalah orang-orang Papua.7

Pada tanggal 4 Mei 1963. Presiden Sukarno melantik Eliezer Bonay

sebagai Gubernur. Tidak berapa lama kemudian, Sukarno melarang semua partai

politik Papua dan semua kegiatan politik yang tidak resmi. Kemudian 14 Mei

1963. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Narasimhan menyurati pemerintah

Indonesia untuk menyampaikan maksud Sekretaris Jenderal mengirim sejumlah

`ahli‟ ke Irian Barat sebagaimana yang diatur dalam pasal XVI Persetujuan New

York. Dalam prakteknya tidak ada ahli yang dikirim sama sekali. Selanjutnya

pada 21 Mei 1963. Komunikasi rahasia Australia melaporkan bahwa Belanda dan

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Narasimhan telah menyetujui bahwa pelaksanaan

tindakan penentuan nasib sendiri di Papua tidak perlu menggunakan cara

pemilihan langsung atas dasar masalah-masalah yang terkait dengan penduduk

7 Swasono dan Herman Hidayat, Jejak Kebangsaan : Kaum Nasionalis di

Manukwari dan Bovendigoel, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal.13-14.


70

Papua. Menurut mereka, semacam badan `perwakilan‟ dapat mengambil

keputusan atas nama rakyat.8

Pada tanggal Mei 1964., Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rolz-Bennett tiba

di Jakarta untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Sukarno. Secara

pribadi ia mengulang kembali pandangan Narasimhan bahwa pelaksanaan

tindakan penentuan nasib sendiri tidak perlu dilakukan dengan cara pemilihan

umum langsung oleh penduduk Irian Barat. Ia kemudian melakukan perjalanan

singkat ke Irian Barat dengan mengunjungi Biak, Sukarnapura (Jayapura), dan

Manokwari.

Pada bulan Agustus 1964. Sesudah menunggu setahun, dua orang pejabat

Kedutaan Besar Amerika Serikat diberikan izin resmi untuk melakukan kunjungan

10 hari ke Irian Barat. Kemudian pada 20 November 1964. Franz Kaisiepo

menjadi Gubernur baru Papua, menggantikan Bonay. Ini menunjukkan bahwa

OPM dan isu kemerdekaan Papua berhasil berkembang sebagai isu internasional

yang akan menyeret kepemimpinan Indonesia pada masa tersebut untuk secara

pro-aktif berjuang dalam menentukan identitas Papua.

Pada tahun 1965 hingga 1969, pemerintah Indonesia masih berapa secara

kuat menangani persoalan Papua yang telah menjadi isu internasional. Beberapa

dampak yang ditimbulkan terkait dengan pemberontakan OPM, diantaranya :9

8 Ibid.

9 RB. Cribb and Audrey Cahin, 2004, Historical Dictionary of Indonesia,

Toronto and Oxford : The Scarecrow Press, hal.219.


71

a. 7 Januari 1965. Indonesia keluar dari PBB sebagai protes atas dipilihnya

Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini adalah

bagian dari kampanye „Konfrontasi‟ yang dilancarkan oleh Sukarno

terhadap Inggris dan Malaysia.

b. 30 September 1966. Dalam kunjungannya di PBB, New York, untuk

mempersiapkan kembalinya Indonesia menjadi anggota organisasi dunia

itu, Menteri Luar Negeri Malik mengumumkan bahwa Jakarta akan

mengizinkan pelaksanaan tindakan penentuan nasib sendiri.

c. April 1967. Direktur Jenderal untuk Irian Barat Kolonel Marwoto

menuduh Australia memberikan perlindungan kepada orang-orang Papua

anti Indonesia di New Guinea Australia, yaitu kelompok subversif yang

menamakan diri Gerakan Papua Merdeka. Lebih dari 350 orang

pengungsi Irian Barat tiba di Weam.

d. 18 Desember 1968. Majelis Umum PBB menyetujui resolusi tentang New

Guinea Australia, dan menyerukan agar Australia segera menetapkan

tanggal yang lebih awal bagi pelaksanaan hak penentuan nasib nasib

sendiri dan kemerdekaan sesuai dengan kehendak bebas rakyat New

Guinea Australia. Majelis juga menyerukan Australia untuk melaksanakan

Pemilu yang bebas di bawah pengawasan PBB atas dasar prinsip-prinsip

universal untuk pemindahan kekuasaan ke wakil-wakil rakyat teritorial

Papua New Guinea.


72

e. 22 Maret – 11 April 1969. Delapan dewan daerah bertemu untuk

membahas usulan pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan penentuan

nasib sendiri. Laporan-laporan Indonesia dan PBB mengemukakan bahwa

seluruh dewan itu menerima proposal pemerintah, bahkan menekankan

bahwa tindakan penentuan nasib sendiri tidak perlu dilakukan.

Sebaliknya, wartawan Inggris Garth Alexander mengklaim bahwa dalam

pertemuan itu ia menyaksikan di Merauke hampir semua anggota meminta

digunakan metoda yang lebih demokratis.


73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui uraian pembahaan pada bab-bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan bahwa berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) ternyata tidak

lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda, dimana sebelumnya terdapat beberapa

negara lainnya yang berhasil menguasasi wilayah ini, diantaranya Jepang, Jerman

dan Inggris. Dalam perkembangannya, kedekatan Belanda dengan Australia yang

berhasil membangun kerjasama pada beberapa bidang kemudian menjadi cikap-

bakal berdirinya OPM.

Keberadaan OPM yang semula hanya terdiri dari dua faksi , yaitu atau

faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura, serta

Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Terianus Aronggear (SE) di Manokwari

pada tahun 1964 berhasil menjadi backbone dalam melalkukan perjuangan

melawan pemerintah Indonesia.

Dinamika OPM di Papua semakin menjadi penting ketika organisasi ini

berhasil memperoleh dukungan dari luar negeri, diantaranya dari Vanuatu dan

Libya. Selain itu, OPM juga berhasil memperoleh dukungan dari organisasi

oponen di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Operasional OPM

terbagi menjadi tiga yaitu gerakan perlawanan terhadap militer, mencari dukungan

internasional, serta mencari dukungan dari masyarakat wilayah Papua.

73


74

Bagi pemerintah Indonesia, OPM dipandang sebagai organisasi separatis

yang harus ditangani secara serius. Ini disebabkan terdapat perbedaan persepsi

antara pihak kolonialis Belanda dan pemerintah Indonesia pasca proklamasi

kemerdekaan 17 Agustus 1945, dimana pihak Belanda menganggap wilayah

Papua merupakan area yang terpisah dari kedaulatan Indonesia pada masa itu.

Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden

Soekarno menerapkan beberapa kebijakan militer, diantaranya Trikora pada tahun

1961 hingga operasi Mandala pada tahun 1962.

Perkembangan OPM sejak runtuhnya Orde Lama ternyata bersifat

fluktuatif. Secara kesempatan (momentum) ataupun sumber daya yang ada di

OPM ternyata sulit untuk berkembang karena pemerintah Indonesia sangat

membatasi ruang gerak organisasi ini, melalui kebijakan militer ataupun politik.

Kemudian dampak OPM bagi masyarakat Papua adalah munculnya ketakutan

karena tidak jarang tindakan represif tidak hanya dilancarkan kepada aparat

keamanan, namun juga masyarakat, khususnya pendatang hingga para pekerja di

perusahaan multinasional yang telah ada sejak tahun 1967.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis memberikan beberapa saran bagi penelitian

selanjutnya dan bagi para pemangku kepentingan bahwa :

a. Bagi para pemengku kepentingan konflik di Papua dengan OPM sebagai

organisasi separatism tidak hanya berkaitan dengan faktor sejarah yang


75

dipengaruhi oleh kolonialisme asing, namun juga akibat kesenjuangan

ekonomi antara wilayah di Indonesia. Untuk itu, perlu program

pemerataan dan partisipasi politik untuk dapat mewakili kepentingan

Papua dengan lebih luas.

b. Bagi penelitian selanjutnya perlu untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana

konstelasi politik internasional dapat mempengaruhi eksistensi dari OPM.

Hal ini disebabkan karena sejak berdirinya organisasi ini tidak lepas dari

dukungan negara-negara lain, diantaranya Libya dan Vanuatu sehingga

nantinya dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di

Indonesia melalui kebijakan atau diplomasi luar negeri bahwa Papua

menang menjadi bagian yang sah dari Republik Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Aminuddin, 1967. Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta:

Pembimbing Masa.

Bourchier, David, 2003,Indonesian Politic and Society, London and New York :

Routledge Curson.

Chapman, Bert, 2009, Military Doctrine and Reference Book, Denver and

California : ABC Clio.

Cribb, RB. and Audrey Cahin, 2004, Historical Dictionary of Indonesia, Toronto

and Oxford : The Scarecrow Press.

Dumupa. Yakobus F 2006. Berburu Keadilan di Papua. Yogyakarta: Pilar Media.

George Junus Aditjondro, 2000, Cahaya Bintang Kejora : Papua Barat Dalam

Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta :

ELSAM.

Esther Heidburchel, 2007, The West Papua Conflict : Actors and Issue, New

York, Johannes Harman.

Frid Bernanrd Ramandey, 2007, Irian Barat, Irian Jaya Sampai Papua, Jayapura

: Aji Papua.

Hadi, Syamsul, 2007. Disintegrasi Pasca Ordebaru; Negara, Konflik Lokal dan

Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor.

Herprasetyo, Budi Khelik, 2014, Kala Tak Mampu Lagi Berkata, Blitar : Adora

Media.

Heidebouchel, Esther, The West Papua Conflict of Indonesia : Actors, Issue and

Approach, Wattenberg, : Johannes Hermann.

Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim. 2005. Transisi Politik dan Konflik

Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur,

76


77

Filipina dan Papua New Guinea. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya

(PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

JRG.Djopari. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia.

Gatra, 2005, OPM Batalyon Kasuari, Jakarta : Era Media Informasi.

Glazebrook, Diana, 2008, Permisive Resident : West Papuan Refugee Living in

West Papua, Melbourne : ANU Publishing

Gottscalk. 1986. Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta:

Universitas Indonesia Press.

Gottshalk.1975. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press.

Gulo, W, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta : Gramedia Widyasarana

Indonesia.

Kartikasari, Sri Nurani, 2012, Ekologi Papua, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

danConcervation International Indonesia.

Nuswantoro, 2001. Daniel Bell: Matinya Ideologi. Magelang: Indonesiatera.

Plano, Jack C. and Roy Olton dalam Wawan Djuanda (ed), 1989, Kamus

Hubungan Internasional, Bandung : Putra A. Bardin.

Poerwadarminta. 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahim, Afzalur, 2010, Managing Conflict in Organization, London : Transaction

Publication.

Syamsuddin, Helius.1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud Proyek

Pendidikan Tenaga Akademik.

Nawawi. H. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.

Syamsudin Haris. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan. Jakarta: Erlangga.

Saafroedin Bahar. 1996. Integrasi Nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samsudin. 1995. Pergokan di Perbatasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.


78

Soehartono. 1994. Sejarah Pergerakan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suardi. 2015. Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer. Yogyakarta: Deepublish

Publisher.

Sugandi, Yulia 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai

Papua. Makalah. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

Saafroedin Bahar, 1996, Kamus Filsafat, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

May Rudy, 2002, Organisasi dan Administrasi Internasional, Jakarta : Refika

Adhitama.

Samuel P. Huntington, 1983, Democracy Third Waves, New York : Palgraff

Publishing.

Samsudin. 1995. Pergokan di Perbatasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Saafroedin Bahar. 1996. Integrasi Nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.

JRG.Djopari. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tuhana Taufik A. 2001. Mengapa Papua Bergolak. Yogyakarta: Gama Global

Media.

Muridan Satrio Widjojo, 2009, Papua Road Map : Negotiating The Past,

Improving and Present, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Singh, Bilver, 2011, Papua Geo-Politics and the Quest for Nationhood, London

and New Burnswick, : Transaction Publishing.

Singh, Bilver. 2011, Papua Geo-Politics and the Quest for Nationhood, London

and New Burnswick, : Transaction Publishing.

Silva KM. Da and Ronald James May, 1991, Internationalization of Ethnic

Conflict, Michigan : Pinter Publishing.

Nyoman Dekker, 1989, Sejarah Revolusi Nasional, Jakarta : Balai Pustaka.


79

Mauli Saelan, 2008, Dari Revokusi 45 Sampe Kudeta 66, Jakarta : Tranmedia.

Swasono dan Herman Hidayat, Jejak Kebangsaan : Kaum Nasionalis di

Manukwari dan Bovendigoel, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Yoman, Socratez Sofyan, Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan

Sejarah Kekerasan.

Waiko, John Dademo, 2007, Short History of Papua Guinea, New York : Oxford

Universiry Press.

W. J. S. Poerwadarminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai

Pustaka.

2. Skripsi :

Judul skripsi, Ngatiyem. 2007. Organisasi Papua Merdeka 1964-1998. Surakarta:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

Tesis, Johannes Rodolf Gerzon Djopari, 2000, Organisasi Papua Merdeka 1964-

1998, Jakarta, Universitas Indonesia,

3. Surat Kabar :

“OPM Ternyata di Kendalikan Oleh Warga Negara Belanda”. 1969. April. Suara

Merdeka. Hal.1

4. Internet :

“Papua Chronology : 1945-2003”, dalam http://papuaweb.org/chrono/files/c1960-

69.html, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

“The New York agreement”, dalam

https://www.freewestpapua.org/documents/the-new-york-agreement/,diakses pada

tanggal 28 Oktober 2016.




https://www.freewestpapua.org/documents/the-new-york-agreement/

Lampiran 1.

LOGO UNTEA1

1 Sumber : “UNTEA”, dalam http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfmandate.html,

diakses pada tanggal 2 JAnuari 2017


http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfmandate.html

Lampiran 2.

Foto Permenas Ferry Awom2

2 Sumber : “OPM History”, dalam http://akrockefeller.com/region/pacific/west-papua/opm-history-

free-papua-organization/, diakses [ada tanggal 3 Januari 2016.


http://akrockefeller.com/region/pacific/west-papua/opm-history-free-papua-organization/

http://akrockefeller.com/region/pacific/west-papua/opm-history-free-papua-organization/

organisasi papua merdeka tahun 1960-1969 skripsi · organisasi papua merdeka bagi masyarakat di...

Documents