nurlan rauf

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(PBB) DI KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

OLEH

NURLAN RAUF

PRODI S1 AKUNTANSI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2009-2010

ABSTRAK

Peniltian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer berupa kuisioner (angket) yang disebarkan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil Penilitian ini menunjukkan: 1) tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 2) kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 3) pengenaan sanksi denda berpengaruh secara ignifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan 4) tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, dan pengenaan sanksi denda terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap kesadarn wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yakni sebesar 3,7% dan sedangkan sisanya sebesar 96,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Namun secara parsial tingkat penghasilan tidak berpengauh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci:Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Pelaksanaan Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penunjang

dalam keberhasilan pencapaian tujuan

pembangunan nasional selain dari

aspek sumber daya manusia, sumber

daya alam dan sumber daya lainnya

adalah ketersediaan dana

pembangunan baik yang diperoleh dari

sumber-sumber pajak maupun non

pajak. Penghasilan dari sumber pajak

meliputi berbagai sektor perpajakan

antara lain diperoleh dari Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB). Berkaitan

dengan hal tersebut pentingnya

pengelolaan pajak menjadi prioritas

bagi pemerintah. Ada berbagai jenis

pajak yang dikenakan pada

masyarakat, namun dari berbagai

diantaranya pajak bumi dan bangunan

merupakan hal yang sangat potensil

dan strategis sebagai sumber

penghasilan negara dalam rangka

membiayai penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan.

Berkaitan dengan penerimaan

pajak bumi dan bangunan yang

diperoleh oleh daerah, sebagaimana

banyak terlihat masih banyak

kekurangan yang ada didalamnya

terutama masih rendahnya partisipasi

masyarakat dalam pembayaran pajak

bumi dan bangunan yang menjadi

kewajibannya. Bila setiap wajib pajak

sadar akan kewajibanya untuk

membayar pajak tentunya penerimaan

negara atas pajak akan terus meningkat

bukan berkurang, sebab jumlah wajib

pajak potensial cenderung semakin

bertambah setiap tahun. Kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

pengetahuan dan pemahaman akan

peraturan perpajakan, pelayan fiskus

yang berkualitas dan persepsi wajib

pajak atas efektivitas sistim

perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak

mengerti tentang peraturan perpajakan

yang ada, masih ada wajib pajak yang

menunggu ditagih baru membayar

pajak. Hal ini dapat menurunkan

penerimaan pajak negara.

Data yang diperoleh Kecamatan

Telaga yang tersebar di 9 desa

menyatakan persentase peningkatan

yang membayar pajak dan besarnya

pajak yang diperoleh selama 3 (tiga)

tahun yakni tahun 2010-2012. Untuk

lebih jelasnya, data penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Telaga sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kecamatan Telaga Tahun 2010-2012

Tahun Target Realisasi Pesentase

Peningkatan

2010 Rp. 179.871.850 Rp. 132.953.880 15.75%

2011 Rp. 230.752.100 Rp. 165.774.750 19.80%

2012 Rp. 315.949.402 Rp. 206.881.852 19.87%

Jumlah Rp. 726.573.352 Rp. 505.610.482

Sumber: Kecamatan Telaga, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat

diketahui bahwa tiap tahunnya

persentase peningkatan penerimaan

Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan

(PBB) cukup signifikan. Namun,

selama 3 tahun terakhir diperoleh data

bahwa jumlah realisasi penerimaan

Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan

(PBB) belum mencapai target yang

telah ditentukan pada setiap tahunnya.

Rendahnya partisipasi masyarakat

dalam pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan dapat disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain seperti

kurangnya kesadaran wajib pajak

dalam membayar pajak PBB.

Kesadaran yang dimaksud adalah

kemauan secara sukarela dari hati

nurani kepala keluarga selaku anggota

masyarakat untuk membayar pajak

yang berguna dalam pembiayaan

pembangunan (Pardi, 2009: 45).

Kesadaran merupakan faktor yang

paling dominan dalam masyarakat

untuk melunasi pajak, dengan

kesadaran dari hati nurani itu, maka

timbul sikap yang bijaksana dari

mereka. Tanpa adanya kesadaran ini

sulit rasanya bagi pemerintah untuk

menjaring pajak, jika biasa tentu

dengan paksaan. Pembayaran PBB

oleh masyarakat ditentukan oleh

faktor-faktor seperti latar belakang

masyarakat, tingkat pendidikan,

tingkat pendapatan, beban

keluarga/jumlah tanggungan,

kesadaran, kebijakan pemerintah, dan

tingkat intelektual dan moral.

Berdasarkan permasalahan di

atas, maka kesadaran wajib pajak akan

berdampak dalam pembayaran pajak

bumi dan bangunan. Dengan demikian,

maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian tentang ”Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi

Kesadaran Wajib Pajak Dalam

Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga

Kabupaten Gorontalo”. Berdasarkan

latar belakang di atas, maka

identifikasi masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut: (1)

Kurangnya kesadaran masyarakat

dalam melakukan pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB). (2)

Kualitas pelayanan yang dilakukan

oleh pihak kelurahan kepada wajib

pajak PBB masih rendah. (3)

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) belum mencapai target.

Berdasarkan latar belakang dari

identifikasi masalah di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: (1) Apakah tingkat penghasilan

berpengaruh terhadap kesadaran wajib

pajak dalam pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) di Kecamatan

Telaga Kabupaten Gorontalo?. (2)

Apakah kualitas pelayanan





Apakah persepsi wajib pajak tentang

pelaksanaan sanksi denda PBB





Apakah tingkat penghasilan, kualitas

pelayanan, dan persepsi wajib pajak

tentang pelaksanaan sanksi denda PBB




Telaga Kabupaten Gorontalo?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas

maka tujuan penelitian ini adalah: (1)

Untuk mengetahui pengaruh Faktor-

Faktor yang mempengaruhi kesadaran

Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Sommerfeld (dalam

Abut, 2005: 1-2) “pajak adalah suatu

pengalihan sumber dari sektor swasta

ke sektor pemerintah, bukan akibat

pelanggaran hukum, namun wajib

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa

mendapat imbalan yang langsung dan

proporsional, agar pemerintah dapat

melaksanakan tugas-tugasnya untuk

menjalankan pemerintahan.” Dari

definisi tersebut dapat dirumuskan

bahwa pajak adalah iuran wajib dari

rakyat kepada negara sebagai wujud

peran serta dalam pembangunan yang

pengenaannya berdasarkan undang-

undang dan tidak mendapat imbalan

secara langsung serta dapat dipaksakan

kepada mereka yang melanggarnya.

Mohammad Zain (2007: 1.16)

mengemukakan bahwa pajak adalah

iuran masyarakat kepada Negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapatkan

prestasi kembali yang langsung dapat

ditunjuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan

tugas Negara untuk menyelenggaraan

pemerintahan. Waluyo (2008: 23)

mengemukakan ciri-ciri yang yang

melekat pada pengertian pajak adalah:

(1) Pajak dipungut berdasarkan

undang-undang serta aturan

pelaksanaan yang sifatnya dapat

dipaksakan; (2) Dalam pembayaran

pajak tidak dapat ditunjukan adanya

kontraprestasi individual oleh

pemerintah; (3) Pajak dipungut oleh

negara baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah; (4) Pajak

diperuntukkan bagi pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai public

investment dan; (5) Pajak mempunyai

tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Kaitannya dengan pengertian

pajak di atas, maka pengertian bumi

menurut Suandy (2002: 349) adalah

permukaan bumi dan tubuh bumi yang

ada dibawahnya. Sedangkan bangunan

adalah kontruksi teknik yang ditanam

atau dilekatkan secara tetap pada tanah

dan/atau perairan. Pajak bumi dan

bangunan (PBB) adalah pajak yang

dipungut atas tanah dan bangunan

karena adanya keuntungan dan/atau

kedudukan sosial ekonomi yang lebih

baik bagi orang atau badan yang

mempunyai suatu hak atasnya atau

memperoleh manfaat dari padanya.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB

adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP ditentukan berdasarkan harga

pasar per wilayah dan ditetapkan

setiap tahun oleh menteri keuangan

(Direktorat Jenderal Pajaka Tahun

2008: 28).

2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Pardi (2009: 45-51)

bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kesadaran atau

kepatuhan wajib pajak adalah sebagai

berikut:

1. Tingkat penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai

objek pajak dalam pajak

pernghasilan sangat terkait dengan

besarnya pajak terutang.

Disamping itu tingkat penghasilan

juga akan mempengaruhi

kesadaran atau kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak tepat

pada waktunya. Kemampuan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban

pajak terkait erat dengan besarnya

penghasilan, maka salah satu yang

dipertimbangkan dalam

pemungutan pajak adalah tingkat

penghasilan.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat

yang semakin tinggi akan

menyebabkan masyarakat lebih

mudah memahami ketentuan dan

peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan yang berlaku.

Tingkat pendidikan yang masih

rendah juga akan tercermin dari

masih banyaknya wajib pajak

terutama orang pribadi yang tidak

melakukan pembukuan atau masih

melakukan pembukuan ganda

untuk kepentingan pajak. Tingkat

pendidikan yang rendah juga akan

berpeluang wajib pajak enggan

melaksanakan kewajiban

perpajakan karena kurangnya

pemahaman mereka terhadap

sistem perpajakan yang diterapkan.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses

bantuan kepada orang lain dengan

cara-cara tertentu yang

memerlukan kepekaan dan

hubungan interpersonal agar

tercipta kepuasan dan

keberhasilan.

Pelayanan yang berkualitas harus

dapat memberikan 4k, yakni

keamanan, kenyaman, kelancaran, dan

kepastian hukum. Kualitas pelayanan

dapat diukur dengan kemampuan

memberikan pelayanan yang

memuaskan, dapat memberikan

pelayanan dengan tanggapan,

kemampuan, kesopanan, dan sikap

dapat dipercaya yang dimiliki oleh

aparat pajak.

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang

Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Menurut Untung (2004: 40) dalam

Astuti dan Rini (2008: 5) persepsi

adalah kesan yang diperoleh dari

hasil penangkapan panca indera

seseorang terhadap suatu figure,

kondisi, atau masalah tertentu.

Masyarakat akan memiliki sikap

sadar terhadap fungsi pajak dan

akhirnya mematuhi pembayaran

PBB, jika persepsi mereka

terhadap sanksi, khususnya sanksi

denda PBB dilaksanakan secara

tegas, konsisten dan mampuh

menjangkau para pelanggar).

2.1.1.2 Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayaran Pajak

Kesadaran perpajakan adalah

suatu sikap sadar terhadap fungsi

pajak, berupa konstelasi komponen

kognitif, afektif dan konatif, yang

berinteraksi dalam memahami,

merasakan dan berperilaku terhadap

makna dan fungsi pajak. Kesadaran

perpajakan berkonsekuensi logis untuk

wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak

memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan

cara membayar kewajiban pajaknya

secara tepat waktu dan tepat jumlah

(Tarjo dan Sawarjuwono, 2005: 126).

Sikap sebagai suatu kesadaran

individu yang menentukan perbuatan-

perbuatan yang nyata ataupun yang

mungkin akan terjadi di dalam

kegiatan sosial. Dengan demikian

jelaslah bahwa apa yang timbul tadi

semuanya akan bisa dikendalikan

apabila ada kesadaran yang tinggi,

yang disertai dengan suatu perbuatan

yang nyata sehingga dapat dilihat

hasilnya.

Berdasarkan penjelasan di atas

dapat disimpulkan bahwa dengan

adanya pendapatan masyarakat dapat

mendorong masyarakat untuk sadar

dalam membayar pajak yang berguna

untuk pembiayaan pembangan.

Kesadaran dalam pembayaran pajak

tercermin kebijakan yang diambil

seseorang seperti pembayaran pajak

yang tepat waktu, menghindari denda

karena keterlambatan atau keteledoran,

memahami arti pentingnya pajak untuk

kelangsungan pembangunan.

2.1.1.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas

tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi kesdaran wajib pajak

dalam membayar Pajak Bumi dan


Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan

landasan teori pada tinjauan pustaka di

atas, maka secara skema kerangka

pemikiran dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tingkat Penghasilan Kualitas Pelayanan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Kesadaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar Teori Menurut Pardi (2009: 45-51) bahwa faktor-

faktor mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah: (1) tingkat penghasilan, (2) Kualitas Pelayanan, (3) tingkat Penghasilan , (4) pendidikan wajib pajak, dan (5) persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB.

Sedangkan kesadarn perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi paja, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005: 126)..

Penelitian Terdahulu

1. Shiddiq (2011) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sementara variabel motivasi wajib pajak dan pendidikan wajik pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2. Pardi, 2009 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel independen yang paling dominan adalah variabel pelayanan petugas pajak, sehingga petugas pajak agar dapat lebih meningkatkan pelayanan informasi perpajakan kepada wajib pajak.

3. Astuti dan Rini, 2008 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan wajib pajak dan lama tinggal wajib pajak di lokasi objek padajk PBB tidak mempengaruhi kesadaran perpajakan dan penghasilan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan

4. Salman dan Farid, 2008 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Menurut Arikunto (2002: 126)

bahwa instrumen adalah alat untuk

memperoleh data pada waktu peneliti

menggunakan suatu metode. Instrumen

yang digunakan untuk melakukan

pengukuran kedua variabel tersebut

adalah angket (kuesioner).

Berdasarkan pengertian

instrumen penelitian di atas, maka

penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif dengan tujuan untuk

memberikan gambaran tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kesadaran

wajib pajak dalam pembayaran pjak

bumi dan bangunan di Kecamatan

Telaga Kabupaten Gorontalo, dengan

desain sebagai berikut:

Keterangan:

X1 : Tingkat Penghasilan

X2 : Kualitas Pelayanan

X3 : Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sanksi Denda PBB

Y : Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran pajak PBB

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini

adalah variabel X1 yaitu tingkat

penghasilan, variabel X2 yaitu kualitas

pelayanan, X3 yaitu persepsi wajib

pajak tentang pelaksanaan sanksi

denda PBB dan variabel Y adalah

kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran pajak PBB.

Y

X1

X2

X3

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas: obyek-

obyek yang mempunyai kualitas dan

karateristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dianalisis dan

kemudian ditarik kesimpulan.

Pengertian lain menjelaskan bahwa

populasi adalah totalitas semua hasil

yang mungkin hasil menghitung

pengukuran kuantitatif maupun

kualitatif dari pada karateristik

tertentu, mengenai sekumpulan obyek

yang lengkap dan jelas yang ingin

dipelajari sifat-sifatnya, (Sudjana,

2002: 68).

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari

populasi, sampel penelitian adalah

sebagian dari populasi yang diambil

sebagai sumber data dan dapat

mewakili seluruh populasi (Riduwan

dan Akon, 2009: 253). Berkaitan

dengan pengambilan sampel, maka

harus memperhatikan mutu penelitian

tidak selalu ditentukan oleh besarnya

sampel, akan tetapi oleh kokohnya

dasar-dasar teorinya, oleh desain

penelitian (asumsi-asumsi statistik),

serta mutu pelaksanaan dan

pengolahannya.

Berkaitan dengan penentuan

sampel sebagai acak maka apabila

subjek atau populasi kurang dari 100,

maka sampel diambil dari seluruh

jumlah populasi. Selanjutnya, jika

subjeknya atau populasi lebih dari 100,

maka sampel diambil antara 10% -

15% - 20% - 25% atau lebih.

Berdasarkan uraian tersebut,

maka peneliti menetapkan jumlah

sampel dalam penelitian ini sebesar

10% dari total populasi yang

berjumlah 6904 orang. Jadi jumlah

sampel keseluruhan adalah 690 wajib pajak PBB

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari

responden yang akan diteliti, maka

peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data berupa angket.

Angket adalah serangkaian pertanyaan

indikator-indikator yang ada dalam

fokus penelitian, pertanyaan-

pertanyaan tersebut mewakili semua

bentuk aktivitas atau kegiatan dalam

fokus penelitian. Teknik ini akan

disediakan sejumlah pertanyaan atau

pernyataan yang akan dijawab oleh

responden yang telah ditentukan.

3.2 Teknik Analisis Data

3.2.1 Prosedur Pengujian

Instrument Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 124)

bahwa instrumen adalah alat untuk

memperoleh data pada waktu peneliti

menggunakan suatu metode. Dengan

menggunakan suatu instrumen yang

valid dan reliabel dalam pengumpulan,

maka diharapkan hasil penelitian ini

akan menjadi valid dan reliabel. Hal

ini berarti bahwa dengan

menggunakan yang telah teruji

validitas dan rehabilitasnya, otomatis

hasil (data) penelitian menjadi valid

dan reliabel.

3.2.1.1 Uji Validitas Instrumen

Berkaitan dengan pengujian

validitas instrumen menurut Riduan

(2005: 109-110) menjelaskan bahwa

validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukan tingkat keandalan suatu

alat ukur. Alat ukur yang kurang valid

berarti memiliki validitas yang rendah.

Untuk menguji validitas alat ukur,

lebih dahulu dicari harga-harga

korelasi antara bagian-bagian dari alat

ukur secara keseluruhan dengan cara

mengkorelasikan setiap butir alat ukur

dengan skor total yang merupakan

jumlah tiap skor butir.

Untuk menghitung validitas

alat ukur digunakan rumus pearson

product moment adalah:

rxy =

2222 YYNXXN

YXXYN

Where:

rxy = Koefisien korelasi produk moment

∑X = Skor untuk setiap item

∑Y = Skor total untuk keseluruhan item

N = Jumlah responden

Distribusi (tabel t) untuk = 0,05

dan derajat kebebasan (dk = n – k)

kaidah keputusan: jika thitung > ttabel

berarti valid, sebaliknya thitung < ttabel

berarti tidak valid.

Jika instrument itu valid, maka

dilihat kriteria penafsiran mengenai

indeks korelasinya (r) sebagai berikut:

Tabel 6. Indeks Kioefisien Korelasi

Nilai r Tingkat Korelasi

0,000 – 0,199 Korelasi sangat rendah

0,200 – 0,399 Korelasi rendah

0,400 – 0,599 Korelasi sedang

0,600 – 0,799 Korelasi kuat

0,800 – 1,000 Korelasi sangat kuat

3.2.1.2 Uji Reliabilitas Instrument

Pengujian realibilitas dilakukan

untuk menunjukan sejauh mana

kestabilan dan konsistensi instrumen

dalam mengukur konsep. Selain itu

pengujian realibilitas dilakukan untuk

membantu menetapkan kesesuaian

pengukur. Untuk menguji realibilitas

dalam penelitian ini, penulis

menggunakan koefisien realibilitas

Alpha cronbach (Arikunto, 2006: 196) yaitu:

r11 =

2

2

11 t

b

kk

Dimana:

r11 = Reliabilitas tes

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

2b = Jumlah varians butir

2t = Varians total

Nilai r hitung akan dikonsumsikan

pada nilai-nilai r tabel dengan alpha 5%

(0,05). Apabila r hitung lebih besar dari

rtabel, maka kousioner yang digunakan

dalam penelitian ini memiliki keadaan

sebagai alat ukur.

3.2.1.3 Transformasi Data

Variabel-variabel dalam

penelitian ini sebagaimana tergambar

operasionalisasi variabel menggunakan

skala ordinal, sedangkan untuk

menganalisis dalam penelitian ini

diperlukan data dengan ukuran skala

interval. Oleh karena itu seluruh

variabel yang berskala ordinal

ditransformasi menjadi data interval.

Menurut Riduwan (2005: 54) teknik

transformasi yang digunakan adalah

dengan menggunakan MSI (Method of

Successive Interval) dengan rumus

sebagai berikut:

)lim()lim()lim()lim(iterlowerdensityunditpperareaunderu

itpperdensityatuitowerdensityatlscalevalueSV

Keterangan:

Density at lower limit : kepadatan batas bawah

Density at upper limit : kepadatan bats atas

Density under upper limit : daerah dibawah atas

Density under power limit : daerah dibawah batas bawah.

3.2.2 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini

menggunakan alat uji analisis statistik.

Untuk membuktikan hipotesis

digunakan alat uji statistik regresi

linier berganda (multiple linear

regression). Model yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ e

Dimana:

Y = Kesadaran Wajib

Pajak Dalam

Pembayaran Pajak

Bumi dan

Bangunan

X1 = Pemahaman Sistem

Self Assessment

X2 = Kualitas Pelayanan

X3 = Persepsi Wajib Pajak

tentang

Pelaksanaan Sanksi

Denda PBB

β 0 = konstanta

β1 – β3 = Koefisien Regresi

e = error term

3.2.3 Pengujian Hipotesis

3.2.3.1 Uji F

Adalah pengujian hubungan

regresi secara simultan atau serentak

dari variabel-variabel independen

terhadap variabel dependen. Uji F

ditujukan untuk mengukur tingkat

keberartian pengaruh secara

keseluruhan keofisien regresi dari

variabel independen terhadap variabel

dependen.

Pengujian dilakukan dengan

tingkat kepercayaan 95%. Apabila

diperoleh probabilitas Fhitung p < 0,05

maka H0 ditolak. Sebaliknya apabila

probabilitas Fhitung p > 0,05 maka H0

diterima. Bila H0 ditolak berarti

variabel-variabel bebas yang diuji

mempunyai pengaruh yang signifikan

dengan variabel terikat.

3.2.3.2 Uji T

Merupakan pengujian

hubungan regresi parsial dari variabel-

variabel bebas terhadap variabel

independen. Sementara sejumlah

variabel bebas lainnya yang diduga

ada pertautannya dengan variabel

terikat tersebut bersifat konstan atau

tetap. Analisis ini juga digunakan

untuk mengetahui variabel bebas

manakah yang paling berpengaruh

diantara variabel lainnya.

Jika probability thitung P < 0,05

maka H0 ditolak, sebaliknya jika

probability thitung P > 0,05 maka H0

diterima. Pengujian dilakukan dengan

sig.t dari thitung pada degree of freedom

(derajat kebebasan) tertentu dan

membandingkan dengan tingkat

signifikansi sebesar α =5%.

Uji R2

Uji R2 berguna untuk

mengukur besarnya sumbangan

variabel independen secara

keseluruhan terhadap variabel

dependennya. R2 memiliki nilai antara

0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila makin

tinggi nilai R2 suatu regresi tersebtu

akan semakin baik. Yang berarti

bahwa keseluruhan variabel bebas

secara bersama-sama mampu

menerangkan variabel independennya.

Sebelum diuji persamaan

regresi berganda sesuai dengan

pengujian secara simultan dan parsial,

maka dilihat dahulu apakah persamaan

yang telah dibuat diasumsikan tidak

terjadi pengaruh antar variabel bebas

atau regresi bersifat BLUE (Best

Linier Unbiased Estimator) artinya

koefisien regresi pada persamaan

tersebut tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan berarti.

3.3 Hipotesis Statistik

HO: ρ ≠ 0: Tidak terdapat pengaruh

antara variabel X1

(tingkat penghasilan),

variabel X2 (kualitas

pelayanan) dan X3

(persepsi wajib pajak

tentang pelaksanaan

sanksi denda PBB)

dengan variabel Y

(kesadaran wajib pajak

dalam pembayaran

Pajak Bumi dan

Bangunan) di

Kecamatan Telaga

Kabupaten Gorontalo,

baik secara parsial

maupun secara

simultan.

H1: ρ = 0: Terdapat pengaruh

antara variabel X1

(tingkat penghasilan),

variabel X2 (kualitas

pelayanan) dan X3

(persepsi wajib pajak

tentang pelaksanaan

sanksi denda PBB)

dengan variabel Y

(kesadaran wajib pajak

dalam pembayaran

Pajak Bumi dan

Bangunan) di

Kecamatan Telaga

Kabupaten Gorontalo,

baik secara parsial

maupun secara

simultan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Tingkat

Penghasilan, Kualitas

Pelayanan, dan Penerapan

Sanksi Denda PBB Terhadap

Kesadaran Wajib Pajak

Membayar PBB

Kesadaran perpajakan adalah

suatu sikap sadar terhadap fungsi

pajak, berupa konstelasi komponen

kognitif, afektif dan konatif, yang

berinteraksi dalam memahami,

merasakan dan berperilaku terhadap

makna dan fungsi pajak. Kesadaran

perpajakan berkonsekuensi logis untuk

wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak

memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan

cara membayar kewajiban pajaknya

secara tepat waktu dan tepat.

Kesadaran wajib pajak dalam

membayar PBB dapat dipengaruhi

oleh tingkat penghasilan, kualitas

pelayanan, dan penerapan sanksi

denda PBB.

Hasil analisis pengaruh tingkat

penghasilan, kualitas pelayanan, dan

penerapan sanksi denda PBB dalam

membayar PBB menghasilkan

koeifisien regresi yang positif. Ini

menunjukkan semakin baik tingkat


penerapan sanksi denda PBB,


membayar PBB akan semakin baik

pula. Hasil pengujian secara statisitka,

pengaruh positif dari tingkat


penerapan sanksi denda PBB

signifikan pada tingkat kepercayaan

95%. Sedangkan hasil analisis

diperoleh nilai R-square sebesar 0,037.

Nilai ini berarti bahwa sebesar 3,7%


membayar

PBB dipengaruhi oleh tingkat

penghasilan, kualitas pelayanan dan

pelaksanan sanksi denda PBB yang

diterapkan sedangkan sisanya sebesar

96,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil di atas dapat dijelaskan

dalam hipotesis penelitian bahwa

terdapat pengaruh kualitas pelayanan

terhadap kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran Pajak Bumi dan


Kabupaten Gorontalo. Sedangkan

penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Pardi (2009), hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa Hasil penelitian

menunjukan bahwa: secara simultan

variabel (tingkat penghasilan,

pelayanan petugas pajak, pengenaan

sanksi pajak dan manfaat pajak bagi

WP) berpengaruh signifikan terhadap

kesadaran dalam membayar PBB.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penlitian

yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat penghasilan tidak

berpengaruh secara signifikan

terhadap kesadaran wajib pajak


Bangunan.

2. Kualitas pelayanan berpengaruh

secara signifikan terhadap


membayar Pajak Bumi dan

Bangunan.

3. Pengenaan sanksi denda

berpengaruh secara signifikan

terhadap kesadaran wajib pajak


Bangunan.

4. Tingkat penghasilan, kualitas

pelayanan, dan pengenaan sanksi

denda terhadap kesadaran wajib

pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan berpengaruh

secara simultan terhadap kesadaran

wajib pajak dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan. Namun

secara parsial tingkat penghasilan

tidak berpengaruh terhadap



Bangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian,

pembahasan dan kesimpulan penelitian

yang telah dilakukan, maka saran

dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Penelitian berikutnya hendaknya

menambah wilayah studi

penelitian.

2. Perlu ditambah jumlah sampel

penelitian, sehingga dapat

mengetahui lebih jauh tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi



Bangunan.

3. Aparat pajak hendaknya mengkaji

beberapa karakteristik wajib pajak

yang mempengaruhi prilaku

masyarakat wajib pajak, tidak

hanya melihat faktor sosial, budaya

dan ekonomi tetapi juga

mempertimbangkan faktor

kepribadian dan psikologi, seperti

faktor motivasi wajib pajak,

kecemasan wajib pajak dan

pengharapan wajib pajak, karena

hal tersebut mempengaruhi prilaku

masyarakat wajib pajak dalam

membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abut, H. 2005. Perpajakan. Jakarta: Diadit Media Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta Astuti, Sri dan Rini. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak

PBB dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Pajak. Simposium Nasionala Perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak tahun 2008. Webside.www.pajak.go.id. Diunggah tanggal 3

Maret 2013 Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi Pardi. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam

Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Surakarta. Skripsi Riduwan dan Akon. 2009. Rumus dan Data dalam Analisis Statistik. Bandung:

Alfabeta. Salman, Kautsar Riza dan Farid, Mochamad. 2008. Pengaruh Sikap Dan Moral

Wajib Pajak Terhadap Kepauhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. Skipsi

Shiddiq, Muhammad Ash. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran

Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangeran Selatan. Skripsi. Jakarta: Universitas Negeri Syafir Hidayatullah.

Soemitro, Rochmat. 1988. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Eresco Suandy, Erly. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: PT Salemba Empat Sudjana, Nana. 2007. Perpajakan Lanjutan. Bandung: Universitas Widyatama Tarjo dan Sarjuwono, Tjiptohadi. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus,

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis Volume 3 nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Zain, Mohammad. 2007. Perpajakan. Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat.

nurlan rauf

Documents