modul ekonomi publik bagian vii: teori fiskal …salah satu contoh negara yang sitem pemerintahannya...

46
MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL FEDERALISME Dosen Ferry Prasetya, SE., M.App Ec FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012

Upload: others

Post on 05-Mar-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

MODUL EKONOMI PUBLIK

BAGIAN VII: TEORI FISKAL FEDERALISME

Dosen

Ferry Prasetya, SE., M.App Ec

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

Page 2: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

BAB I

PENDAHULUAN

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujukpada rangkaian

institusi politik serta digunakan untuk mengorganisasikan suatunegara demi

penegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.Federal adalah kata sifat (adjektif) dari

kata Federasi. Biasanya kata ini merujukpada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat

nasional. Federasidari bahasa Belanda,federatie, berasal dari bahasa Latin foeduratio yang

artinya perjanjian. Federasi pertama dari arti ini adalah perjanjian dari pada Kerajaan Romawi

dengan suku bangsa. Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke-4

Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama

saja.Dalam federasi atau negara serikat (bondstaat, Bundesstaat), dua atau lebihkesatuan politik

yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatudalam suatu ikatan politik, ikatan

dimana akan mewakili mereka sebagaikeseluruhan. Federasi adalah negara. Anggota-anggota

sesuatu federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya. Anggota-anggota federasi disebut

negara-bagian, yang didalam bahasa asing dapat dinamakan deelstaat,state, dan canton atau

Linder.Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentukpemerintahan di mana

beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuknegara kesatuan. Masing-masing negara

bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan

yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi

yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.Federasi mungkin multi-etnik,

atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu

keharusan. Federasi biasanyaditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara

bagian sovereign. Federasi modern termasuk Australia, Brazil, Kanada, India, Russiadan

Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusionalditemukan dalam federasi

dikenal sebagai

Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat.

Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi yang menggunakan sistem pemerintahan

federal. Seperti yang terjadi saat ini sistem pemerintahan federal mengacu pada sistem

pemerintahan yang terdiri dari beberapa Negara bagian. Dalam pembahasan ini akan membahas

sistem pemerintahan federal dari dua prespektif. Pertama, pertanyaan mengapa sistem

pemerintahan federal lebih diinginkan dari pada sistem pemerintahan single-level. Kedua,

Page 3: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

interaksi perekonomian antara pemerintah berbeda yang hidup berdampingan dalam suatu sistem

federal akan diperiksa. Dalam hal ini kompetisi antar pemerintah dapat membantu efisiensi

dalam sistem pemerintahan . Oleh sebab itu kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan

terjadinya persaingan antar pemerintah. Hal ini dapat membantu untuk memenuhi tuntutan para

pemilih dan pembayar pajak dalam beberapa cara yang akan dipertimbangkan secara lebih rinci

dan jelas. Saat ini ompetisi antar pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat

dipertimbangkan. Dalam pembahasan ini akan berkonsentrasi pada alasa mengapa perbedaan

ukuran pemerintah menyebabkan perbedaan sistem pemerintahan.

Dari beberapa aspek kompetisi antar pemerintah yang perlu dipertimbangkan adalah sistem

pemerintahan yang berbeda yang dapat menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik

dan berpotensi serta dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.

Page 4: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. TEORI FONDASI FEDERALISME

Berbagai jenis sitem pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat suatu bangsa demi

mencapai kesejahteraan, tapi alasan penting adalah bahwa kegiatan yang dilakukan setiap

pemerintah dengan ukuran dan cara yang berbeda dalam proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu

kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan terjadinya persaingan antar pemerintah. Hal ini

dapat membantu untuk memenuhi tuntutan para pemilih dan pembayar pajak dalam beberapa

cara yang akan dipertimbangkan secara lebih rinci dan jelas. Saat ini kompetisi antar pemerintah

merupakan salah satu hal yang sangat dipertimbangkan. Dalam pembahasan ini akan

berkonsentrasi pada alasa mengapa perbedaan ukuran pemerintah menyebabkan perbedaan

sistem pemerintahan. Seperti yang tercantum dalam pasal 7, pemerintah dibandingkan dengan

kelompok yang terlibat dalam produksi barang konsumsi kolektif. Alasannya adalah bahwa

beberapa barang dan jasa tidak mudah dihasilkan melalui transaksi pasar, sehingga orang bisa

bersama-sama untuk menghasilkan barang melalui tindakan kolektif. Hal ini menunjukkan

bahwa output sektor publik, pada dasarnya dibuat untuk dikonsumsi oleh lebih dari beberapa

individu. Dan sejumlah faktor dapat mempengaruhi ukuran optimal berbagi kelompok.

2.1.1. Skala Ekonomi

Beberapa alasan menunjukkan bahwa manfaat dari kompetisi antar pemerintah dan masih ada

sejumlah alasan mengapa pemerintah dengan daerah yang lebih luas akan lebih menyukai

yang lebih kecil , yakni yang pertama harus dilakukan dengan skala ekonomi dalam produksi

meskipun faktor ini hampir tidak terbatas pada sector public. Skala ekonomi merupakan

fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan

dengan meningkatnya jumlah produksi (output).

Page 5: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Gambar 2.1 : Skala ekonomi produksi

Biaya per Unit

C Biaya Rata-rata

Per unit jangka panjang

C1

O Q Q1 Jumlah Produksi

Peningkatan jumlah produksi dari Q ke Q2 menyebabkan turunnya biaya produksi per unit dari C ke C 1

Skala ekonomi terjadi karena biaya-biaya tetap dalam produksi, seperti biaya pembelian

gedung, mesin atau infrastruktur produksi lainnya. Peningkatan hasil produksi memungkinkan

suatu perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya tetap tersebut dalam komponen-

komponen biaya produksi per unit. Komponen biaya tetap per unit akan menurun seiring

dengan meningkatnya jumlah produksi. Perusahaan di sektor swasta menjadi besar untuk

mengambil keuntungan dari skala ekonomi juga. Sebagai contoh, sebuah distrik (daerah

pemerintahan) sekolah akan diawasi oleh dewan sekolah, tetapi jika kabupaten sekolah terlalu

kecil, biaya pemeliharaan papan banyak sekolah yang dibutuhkan untuk mengawasi

kabupaten akan menaikkan harga pendidikan publik. Skala ekonomi menjadi lebih jelas

dengan pendidikan tinggi. Setiap komunitas bisa memiliki perguruan sendiri, tapi hasilnya

akan menjadi sebesar perguruan tinggi dengan duplikasi kecil pendaftaran-mungkin terlalu

kecil untuk memiliki berbagai dalam kurikulum-dan mahal fasilitas seperti perpustakaan yang

dapat digunakan secara umum. Memang, skala ekonomi dapat ditemukan di banyak

perusahaan publik. Dengan demikian, salah satu alasan bagi pemerintah yang lebih besar

adalah untuk mengambil keuntungan dari ekonomi skala besar operasi.

2.1.2. Koordinasi Program Besar

Koordinasi program besar merupakan alternatif yang baik dalam persaingan antar pemerintah.

Koordinasi program besar adalah salah satu program yang dicangkan oleh pemerintah federal

pada Negara-negara bagian dengan cara memvangun sarana dan prasaran serta infrastuktur

pada Negara secara menyeluruh. Seringkali pemerintah yang lebih besar peranannya yang

Page 6: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

diinginkan hanya karena koordinasi di wilayah yang luas. Jalan umum sebagai salah satu

contoh, bahwa jalan umum disediakan di semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah

membuat jalan umum hanya untuk melayani daerah setempat. Oleh karena itu Negara

memiliki kelembagaan jalan raya untuk mengkoordinasikan, mebangun, dan ,e,elihara jalan

umum antar daerah. Bahkan kelembagaan jalan raya Negara tidak dapat mengkoordinasikan

sistem pelayanan jalan untuk orang-orang yang ingin berpergian dari suatu Negara ke Negara

lain. Pada tahun 1930 pemerintah federal Amerika Serikat mengkoordinasikan pelayanan

jalan raya bukan dengan memproduksi jalan raya, tetapi dengan menyediakan struktur rute

koordinasi dan sistem penomoran yang konsisten. Pada tahun 1950, koordinasi federal

memproduksi jalan raya Negara karena dianggap tidak mencukupi, sehingga pada saat itu

dibangun sistem jalan raya antar Negara bagian. Beberapa dari uang konstruksi dan semua

uang pemeliharan bersumber dari Negara, tetapi sistem jalan raya antar Negara adalah proyek

federal karena Negara terbukti tidak efisien dalam menyediakan sistem jalan nasional yang

efektif.

2.1.3. Barang Publik

Pembahasan mengenai barang public sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara umum

barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh

semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa

penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk

mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka

jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk

menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena

keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang.

Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu

tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik

sempurna (pure public goods) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam

jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik memiliki

dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu :

1) Non-rivalry. Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan

satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain

untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari

Page 7: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

barang tersebut tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh,

dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di

sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama, atau apabila kita sedang

mendengar adzan dari sebuah mesjid misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain

untuk ikut mendengarnya.

2) Non-excludable. Sifat non-excludable barang publik ini berarti bahwa apabila suatu

barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh

manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang

tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar

dapat menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang

kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya,

akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas

pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil menfaat

atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (excludable) dalam

mengambil manfaat atas barang publik.

Barang public merupakan salah satu motivasi pemerintah federal dalam menentukan ukuran

yang lebih efisien untuk memproduksi barang. Pertimbangan kasus ini dimana konsumen

dapat mengkonsumsi barang tanpa biaya tambahan. Produksi output yang efisien terjadi pada

tingkat yang cukup besar untuk pemerintah menyertakan sejum;ah orang yang bisa

dikutsertakan tanpan biaya tambahan. Dalam hal ini membutuhkan pemerintahan kecil,

sebagai contoh adanya kolam renang umum di setiap desa akan tidak efisien karena kurang

dimanfaatkan, tetapi manfaat dari kolam renang umum akan mungkin dirasakan jika

dibangun oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu tidak mungkin ada alas an lagi bagi

oemerintah pusat (Negara) untuk tidak menyediakan sarana kolam renang umum

2.1.4. Eksternalitas

Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi

karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas

dapat terjadi pada empat interaksi ekonomi berikut :

1. Efek Produsen Terhadap Produsen Lain

Hal ini dapat terjadi jika kegiatannya itu mengakibtkan terjadinya perubahan atau pergeseran

fungsi produksi dari produsen lain.

Page 8: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

2. Efek Produsen Terhadap Konsumen

Hal ini terJadi jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga

(konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat popular dari kategori ini adalah

pencemaran atau polusi.

3. Efek Konsumen Terhadap Konsumen Lain

Hak ini terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau

mengganggu fungsi utilitas konsumen lain.

4. Efek KOnsumen Terhadap Produsen

Hal ini terjadi jika aktivitas knsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau

kelompok produsen tertentu.

Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-

prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Berikut faktor pendorong timbulnya

eksternalitas :

a. Keberadaan barang public

b. Sumber daya bersama

c. Ketidaksempurnaan pasar

d. Kegagalan pemerintah

Seperti halnya pembahasan tentang barang public, pembehasan mengenai eksternalitas pun

sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam pembahasan ini hanya mengukas sedikit

tentang eksternalitas. Eksterna;itas seringkali disebut limbah., suatu istilah yang sangat

deskriptif ketika mempertimbangkan pemerintah federal. Ada kalanya sebuah program yang

dilakukan pemerintah federal di suatu memiliki manfaat spillover ke daerah di sekitar

Negara tersebut. Sebagai contoh, sebuah program pemberantasan nyamukdi suatu lokasi

dapat mengurangi populasi nyamuk di area sekitar lokasi tersebut. Contoh lain dari manfaat

spillover adalah bandara regional, yang bisa menguntungkan untuk kota-kota disekitarnya. .

Semua kota mungkin berkontribusi terhadap dukungan dari otoritas bandara yang akan

bersama-sama dijalankan. Seperti sebuah usaha dapat menginternalisasi eksternalitas yang

dihasilkan oleh limbah dari satu jurisdiksi pemerintah yang lain.

Page 9: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

2.2. FISKAL FEDERALISME

Federalisme fiskal adalah pembagian pengumpulan pendapatan dan tingkat pengeluaran yang

berbeda responsibilitiesbetween pemerintah. Sebagian besar negara memiliki (atau federal)

pemerintah pusat pemerintah, negara atau daerah, dewan kota dan, pada tingkat terendah, paroki

dewan. Setiap tingkat memiliki pembatasan pada instrumen pajak itu dapat menerapkan dan

pengeluaran yang dapat membuat. Bersama-sama mereka merupakan pemerintahan multi-level

dan tumpang tindih yang mengatur negara maju yang khas. Pemerintah pusat biasanya dapat

memilih apa pun instrumen pajak itu menyenangkan dan, meskipun memiliki kebebasan dalam

pengeluaran, biasanya berfokus pada pertahanan nasional, ketentuan hukum dan pembayaran

pesanan, infrastruktur dan transfer. Kekuasaan perpajakan dari pemerintah negara bagian yang

lebih terbatas. Di Inggris mereka dapat memungut hanya pajak properti, baik di AS pajak

penghasilan komoditas dan lokal diperbolehkan. Tanggung jawab mereka meliputi pendidikan,

infrastruktur lokal dan penyediaan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah menyediakan

layanan seperti pengumpulan sampah dan taman. Tanggung jawab untuk polisi dan pemadam

kebakaran dapat baik di tingkat negara bagian atau lokal. Tingkat pemerintahan yang

dihubungkan dengan tanggung jawab yang tumpang tindih antara tingkat pembayaran dan

transfer. Isu federalisme fiskal tidak terbatas pada desain pemerintah dalam negara. Dorongan

terakhir untuk kemajuan teori ini telah menjadi isu yang melibatkan desain struktur kelembagaan

untuk EuropeannUnion tersebut. Kemajuan yang dibuat ke arah integrasi ekonomi dan moneter

telah mulai menimbulkan pertanyaan tentang subsidiaritas, yang merupakan tingkat kemandirian

yang masing-masing negara akan mempertahankan dalam pengaturan pajak. Argumen tersebut

hanya melibatkan penerapan federalisme fiskal, meskipun dengan pengamatan scale.These lebih

besar mengakibatkan sejumlah persoalan ekonomi yang menarik. Pertama, mengapa harus ada

lebih dari satu tingkat pemerintahan? Menggunakan logika penalaran ekonomi, multi-level

pemerintah hanya bisa ustified jika dapat mencapai sesuatu yang tingkat tunggal tidak bisa.

Penjelasan tentang ini harus berputar di sekitar akses terhadap informasi dan bagaimana hal ini

dapat tercapai.

2.2.1. Teori-teori Fiskal Federalisme

Teori tentang federalisme fiskal menyatakan bahwa untuk barang atau jasa publik tertentu

seperti barang publik daerah, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas

alokasi sumber daya. Hal ini sebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

Page 10: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

a. Pemerintah daerah dapat lebih baik dikelola menurut daerah dan letak geografisnya.

b. Pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk mengenali preferensi dan

kebutuhan daerah.

c. Tekanan dari persaingan jurisdiksi yang mendorong pemerintah daerah untuk menjadi

inovatif dan memiliki akuntabilitas bagi warga dan penduduknya (Oates, 1972).

Hasil penelitian terakhir menyebutkan bahwa kebijaksanaan konvensional seperti ini dapat

berlaku di negara-negara maju,8] namun belum tentu berlaku di negara-negara yang sedang

berkembang. Sebagian besar negara berkembang belum memenuhi asumsi eksplisit maupun

implisit yang diungkapkan dalam teori federalisme fiskal. Di negara berkembang, preferensi

pemilih daerah belum tentu dapat direfleksikan secara langsung di dalam laporan hasil

anggaran daerah seperti halnya di Negara berkembang. Pemerintah daerah tidak memiliki

kemampuan administrasi yang kuat untuk membuat keputusan-keputusan fiskalnya sendiri.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan

pemerintah untuk mempromosikan desentralisasi fiskal akan efektif bagi negara maju (Bahl

dan Linn, 1992). Sebagian besar studi empiristentang desentralisasi fiskal terbatas bagi

penggunaan di negara-negara maju. Namun demikian, desentralisasi fiskal bukan hanya

terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang.

2.2.2. Teori Fiskal Desentralisasi

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8,

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan

Republik Indonesia.” Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses

distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih

rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan

banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Tahun 2001 merupakan awal

pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di

Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun

1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam

Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan

pelaksanaan APBD”. Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Page 11: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Departemen Keungan Negara djoko Hidayanto (2004 : 53) “pelaksanaan Otonomi daerah di

Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004 : 92)

“1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia

khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan

tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif ”. Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti

dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah

dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipaasi dalam

pembangunan.

2.2.3. Hipotesis Tiebout

Hipotesis Tiebout membahas sehubungan dengan barang lokal. Setiap komunitas dapat

diperlakukan sebagai penyedia independen barang publik lokal. Jika konsumen dalam

perekonomian memiliki selera yang heterogen, maka akan ada keuntungan yang jelas bagi

yurisdiksi yang memiliki tingkat yang berbeda dari ketentuan. Masing-masing dapat

merancang apa yang menawarkan (tarif pajak, tingkat penyediaan dan jenis penyediaan)

untuk menarik kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan memilih yurisdiksi di

mana untuk hidup (yaitu, melalui pemungutan suara dengan kaki mereka) konsumen

mengungkapkan selera mereka untuk barang-barang publik. Dengan tidak adanya biaya

transaksi, atau halangan lain untuk kebebasan bergerak, keseimbangan yang efisien harus

terjadi. Batas-batas argumen ini dieksplorasi dalam konteks barang publik local juga berlaku

di sini. Biaya transaksi yang relevan dalam praktek, dan masalah secara optimal membagi

populasi terbatas dalam sejumlah yurisdiksi akan timbul. Fakta bahwa alokasi pertama terbaik

tidak akan tercapai tidak selalu merongrong argumen untuk desentralisasi. Ada jelas masih

manfaat desentralisasi bahkan ketika hal ini tidak dapat dibawa ke tingkat yang dibutuhkan

oleh hipotesis Tiebout. Mulai dari tingkat seragam layanan yang terlalu sedikit untuk

beberapa konsumen, dan terlalu banyak untuk orang lain, maka pindah dari tingkat seragam

oleh beberapa yurisdiksi harus menguntungkan beberapa consumers.In cara ini, desentralisasi

bahkan dibatasi dapat meningkatkan efisiensi. Ini Argumen dapat dengan mudah dipahami

Page 12: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

dari Gambar 2.2. Hipotesis Tiebout menunjukkan manfaat dicapai oleh desentralisasi.

Meskipun ini tidak akan sepenuhnya direalisasikan, versi terbatas dari argumen yang sama

menunjukkan bahwa bahkan desentralisasi dibatasi akan memperbaiki penyediaan seragam.

Gambar 2.2 : Keseragaman Harga

Tingkat Utilitas

UA UB

GA G0 GB Tingkat Barang Publik

Sekarang asumsikan bahwa kelompok B memiliki preferensi yang relatif kuat untuk kebaikan publik

daripada kelompok A, dengan mempertimbangkan tingkat pajak yang lebih tinggi bahwa ini

membawa. Tingkat utilitas dari dua kelompok kemudian dapat digambarkan terhadap kuantitas

penyediaan barang publik seperti pada Gambar 2.2. Pilihan yang lebih disukai dari penyediaan barang

publik yang dilambangkan sebagai GA dan GB (dengan GA <GB). Sekarang perhatikan pilihan tingkat

seragam penyediaan dan membiarkan tingkat ini menjadi G0. Asumsikan bahwa ini terletak di antara

GA dan GB (argumen dengan mudah meluas ke kasus di mana itu terletak di luar batas-batas ini).

Hilangnya kesejahteraan kepada masyarakat kemudian diberikan oleh L = nA [UA (GA) - UA (G0)] + nB

[uB (GB) - uB (G0)] dibandingkan dengan apa yang akan dicapai jika masing-masing kelompok dapat

diberikan dengan yang disukai kuantitas. Nilai kerugian dapat diminimalkan dengan menetapkan

lokasi G0 manfaat marjinal sehingga thatthe untuk kelompok B memiliki publik yang lebih baik

B,nBu’B (G0)> 0, hanya mengimbangi hilangnya marjinal grup A,nAu’0 A (G0) <0, tetapi titik penting

adalah bahwa kerugian tetap positif. Selain itu, kerugian meningkatkan lebih tersebar luas adalah

preferensi dan anggota makin banyak dari masing-masing kelompok. Analisis ini menunjukkan

bagaimana keseragaman dapat menjadi mahal dalam hal kesejahteraan terdahulu. Sebuah kebijakan

keseragaman kemudian hanya bisa didukung jika biaya diferensiasi melebihi manfaat. Biaya tersebut

bisa muncul dalam pengumpulan informasi untuk menentukan diferensiasi dan biaya administrasi

sistem yang berbeda. Argumen ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Bagian berikutnya meskipun

mempertimbangkan batas manfaat yang dapat timbul dari diferensiasi.

2.2.4. Pembagian Risiko

Inter-regional asuransi pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di antara sekelompok

daerah sehingga daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak semestinya. Karena itu,

Page 13: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

asuransi dapat timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari risiko. Apa yang

diperlukan untuk hal ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang menanggung, sampai tingkat

tertentu, independen satu sama lain. Artinya, ketika salah satu daerah menderita kerugian, ada

daerah lain (atau kelompok daerah) yang tidak menderita kerugian. Sementara kemerdekaan

tersebut biasanya berlaku pada hampir semua risiko individu yang bentuk standar asuransi ada

(kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit ...) itu kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa

prinsip-prinsip dasar dalam asuransi mutual. Pertama, risksharing lebih efektif yang lebih luas

dasar yang risiko dikumpulkan. Ini merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi

bersama. Kedua, itu lebih menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam

asuransi bersama dengan daerah lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah.

Ketiga, harus ada asuransi minInter daerah pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di

antara sekelompok daerah sehingga daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak

semestinya. Karena itu, asuransi dapat timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari

risiko. Apa yang diperlukan untuk hal ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang

menanggung, sampai tingkat tertentu, independen satu sama lain. Artinya, ketika salah satu

daerah menderita kerugian, ada daerah lain (atau kelompok daerah) yang tidak menderita

kerugian. Sementara kemerdekaan tersebut biasanya berlaku pada hampir semua risiko

individu yang bentuk standar asuransi ada (kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit ...) itu

kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam asuransi mutual.

Pertama, pembagian risiko lebih efektif apabila lebih luas dasar yang risiko dikumpulkan. Ini

merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi bersama. Kedua, itu lebih

menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam asuransi bersama dengan daerah

lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah. Ketiga, harus ada Inter-daerah

asuransi pada dasarnya adalah tentang berbagi risiko di antara sekelompok daerah sehingga

daerah tidak dikenakan sejumlah risiko yang tidak semestinya. Karena itu, asuransi dapat

timbul bahkan ketika semua pihak yang menghindari risiko. Apa yang diperlukan untuk hal

ini terjadi adalah bahwa risiko pihak yang menanggung, sampai tingkat tertentu, independen

satu sama lain. Artinya, ketika salah satu daerah menderita kerugian, ada daerah lain (atau

kelompok daerah) yang tidak menderita kerugian. Sementara kemerdekaan tersebut biasanya

berlaku pada hampir semua risiko individu yang bentuk standar asuransi ada (kebakaran,

kecelakaan mobil, penyakit, dll) itu kurang jelas di tingkat regional. Ada beberapa prinsip-

Page 14: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

prinsip dasar dalam asuransi mutual. Pertama, risksharing lebih efektif yang lebih luas dasar

yang risiko dikumpulkan. Ini merupakan konsekuensi dari teorema Borch pada asuransi

bersama. Kedua, itu lebih menguntungkan bagi kawasan manapun untuk terlibat dalam

asuransi bersama dengan daerah lain jika risiko yang berkorelasi negatif di seluruh daerah.

Ketiga, harus ada simetri minim di seluruh daerah. Alasannya adalah bahwa dengan distribusi

regional asimetris risiko, beberapa daerah akan secara sistematis dan terus menerus

mensubsidi orang lain. Pertimbangan distribusi kemudian akan mendominasi aspek asuransi.

Keempat, risiko-pengaturan pembagian memerlukan perilaku timbal balik: suatu daerah

dengan kejutan yang menguntungkan menerima untuk membantu daerah lain jika cukup dapat

berharap bahwa daerah-daerah pada gilirannya akan membantu keluar dalam keadaan buruk.

Dengan asuransi sukarela, peserta bebas untuk memilih keluar setiap saat dan jadi kita juga

harus mempertimbangkan kemungkinan perjanjian pembagian risiko tanpa komitmen.

2.3. PERSAINGAN ANTAR PEMERINTAH

Konsep persaingan antar pemerintah dalam sebuah sistem pemerintahan federal merupakan

usaha mendasar yang menjelaskan dari sudut pandang ekonomi. Sebagai prinsip umum setiap

barang atau jasa yang diproduksi harus pada tingkat yang paling efisien. Kompetisi antar

pemerintah merupakan alasan yang baik untuk menghasilkan tingkat output. Dari beberapa

aspek kompetisi antar pemerintah yang perlu dipertimbangkan adalah sistem pemerintahan yang

berbeda yang dapat menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik dan berpotensi serta

dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.

2.3.1. Persaingan Antar Pemerintah dan Pilihan Konsumen

Dalam berbagi macam sektor baramg yang diminta oleh masyarakat seperti, mobil pribadi,

makanan, minuman, restoran, dan sebagainya, tentunya setiap orang memeliki preferensi

yang berbeda terhadap barang-barang tersebut. Salah satu permasalahan pada output sektor

publik adalah karakterstik output pemerintah cenderung tidak sesuai dengan tuntutan para

konsumen individu. Adanya beberapa pemerintah daerah yang berbeda yang masing-masing

dapat menghasilkan campuran yang berbeda dari barang dan jasa untuk memenuhi tuntutan

masyarakat , hal in jauh lebih baik daripada satu pemerintah yang besar yang hanya

menghasilkan satu campuran konsep output. Persaingan antar pemerintah dapat ditunjukkan

pada gambar 2.3 yang diasumsikan bahwa ada tiga jenis orang yang tinggal di suatu daerah,

Page 15: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

dengan kurva permintaan local D1, D2, dan D3. Jika masing-masing kelompok berisikan

jumlah orang yang sama, maka tuntutan kolektif untuk output pemerintah adalah kurva

permintaan dari rata-rata pemilihan, seingga Q2 akan cenderung diproduksi. Hal ini

memenuhi individu denga kurva permintaan pada D2, tetapi orang-orang dengan kurva

permintaan D1 akan lebih memilih output yang lebih rendah dan orang-orang dengan kurva

permintaan D3 akan lebih banyak disukai.

2.3 : Kompetisi Antar Pemerintah

P

D 1 D2 D3

T

Q1 Q2 Q3 Q

Pada kurava di atas dibagi menjadi tiga komunitas yang masing-masing dengan pemerintah

daerah sendiri, maka pemerintah pertama dapat mengasilkan Q1, pemerintah kedua bisa

menghasilkan Q2, dan pemerintah ketiga menghasilkan Q3. Orang dengan penghasilan

rendah, pe,erintah cenderung memproduksi output pada Q1, sementara untuk masyarakat

berpenghasilan tinggi akan menuntut pemerintah untuk memproduksi banyak output untuk

dikonsumsi, maka pemerintah memproduksi pada Q3. Output yang dihasilkan sector public

akan memberikan utilitas yang lebih besar terhadap individu dalam berkonsumsi. Persaingan

antar pemerintah bertujuan untuk memberikan output yang dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat serta menyediakan out[ut yang mereka inginkan.

2.3.2. Mobiltas dan Persaingan Antar Pemerintah

Ketika terdapat banayak pemerintah pada suatu daerah, maka orang dapat memilih salah satu

yang paling sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka tidak menyukai dengan

pemerintah yang ada pada negara yang mereka tempati, ,maka mereka dapat bebas berpindah

ke lain Negara (yuridis) yang lebih memenuhi preferensi mereka. Dalam menanggapi teori

Page 16: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

barang publik yang berpendapat bahwa tidak ada mekanisme untuk mengungkapkan

preferensi konsumen untuk barang publik dengan cara yang sama, tetapi mekanisme pasar

mengungkapkan preferensi konsumen untuk barang pribadi. Charles Tiebout menunjukkan

bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama . Satu

kepastian tidak akan berpendapat bahwa pergerakan warga dari satu yuridiksi ke yuridiksi

yang lain menyediakan mekanisme yang persis duplikat untuk pasar barang-barang pribadi,

tetapi titik Tiebout berpendapat bahwa mobilitas warga antar yurisdiksi pemerintah memang

menghasilkan beberapa kompetisi antar pemerintah, dan tidak membantu untuk

mengungkapkan preferensi warga untuk output sektor public. Akibatnya, negara cenderung

terhambat untuk maju dikarenakan preferensi warga yang berbeda-beda dan cenderung

tertutup. Perpindahan (mobilitas) warga ke Negara lain ini menjadi pertimbangan Negara

setempat. Namun disisi lain terdapat efek positif yakni terjadi kompetisi antar pemerintah

untuk dapat memajukan Negara mereka masing-masing dengan berbagai cara, khususnya

dalam peneyediaan barang punlik untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang

heterogen.

2.3.3. Pemerintah Lainnya Sebagai Dasar Pernandingan

Mobilitas merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kompetisi antar pemerintah.

Perlu diperhatikan bahwa para lembaga pemerintahan harus memenuhi para pemilih mereka

agar dipilih kembali. Banyaknya pemerintah yang ada di suatu daerah, membuat warga dapat

membandingkan proses kegiatan dan pembiayaan pemerintah yang satu dengan pemerintah

yang lain di sekitarnya. Jika pemerintah yang mereka pilih lebih baik dibandingka

pemerintah yang lain, maka mereka akan cenderung memilihnya kembali. Kemampuan untuk

menggunakan pemrintah lain sebgai dasar perbandingan bukanlah hal yang mudah. Sebagai

contoh, ada sebuah pendapat bahwa dengan pemerintah daerah yang tersedia, individu dapat

mencari salah satu pemerintah yang mampu menyediakan kebutuhan mereka. Hal ini

menunjukkan bahwa para lembaga pemerintah memiliki insentif untuk menghasilkan jenis

output. Kompetisi antar pemerintah memiliki sejumlah efisiensi yang dapat menhasilkan

aspek tertentu. Hal ini dapat memungkinkan pemerintah untuk memproduksi barang dan jasa

untuk masyarakat, sehingga dapat memuaskan permintaan heterogen atas barang dan jasa

pada masyarakat. Selain itu, pemerintah terdekat dapat berfungsi sebagai tolok ukur terhadap

pemerintah setempat. Jika pemerintah mereka terlihat baik dibandingkan dengan pemerintah

Page 17: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

sekitarnya,maka mereka cenderung memilihnya kembali pejabat mereka, namun jika terlihat

buruk, mereka dapat mengekspresikan ketidakpuasan mereka di kotak suara. Ini memberikan

pejabat terpilih di masyarakat dengan insentif untuk memproduksi barang dan jasa

pemerintah yang memenuhi tuntutan mereka.

2.4. PERAN PEMERINTAH PADA TINGKAT YANG BER BEDA

Secara teori, tingkat pemerintahan yang berbeda akan lebih cocok untuk berbagai jenis

output sektor publik. Bagian ini meneliti bagaimana divisi yang terjadi di Amerika Serikat. Data

dalam bab sebelumnya menunjukkan bahwa negara dan pemerintah daerah dikombinasikan

menghabiskan sekitar sebanyak pemerintah federal dan pengeluaran pemerintah negara bagian

dan lokal telah tumbuh lebih cepat dari pengeluaran pemerintah federal sejak Perang Dunia II.

Tabel 2.1 memberikan informasi lebih lanjut tentang kegiatan belanja pemerintah negara bagian

dan lokal.

Tabel 2.1 : Negara bagian dan lokal pemerintah pengeluaran untuk tahun-tahun

tertentu

1970 1980 1990

Katagori Milyar $ Persen Milyar $ Persen Milyar $ Persen

Pendidikan 52,7 40,4 133,2 36,1 288,1 34,5

Jalan Raya 16,4 12,6 33,3 9,0 61,1 7,3

Kesejahteraan Publik 14,7 11,3 47,3 12,8 110,5 13,2

Sumber Daya Alam 9,7 7,4 32,2 8,7 74,6 8,9.

Kesehatan dan Rumah

Sakit

4,6 3,6 12,0 3,3 12,3 1,5

Perumahan dan

Pembangunan

Mayarakat

2,1 1,6 6,1 1,7 15,5 1,9

Tingkat Bunga pada

Hutang

4,4 3,4 14,7 4,0 50,0 16,0

Lain-lain 25,8 19,8 90,3 24,5 222,7 26,7

Page 18: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Sumber : Biro sensus, abstrak statistik dari amerika serikat, 1985 (washington, D.C. 1985), 263:

abstrak statistik, 1994, 302.

Pendidikan bertanggung jawab atas jumlah terbesar dari pengeluaran pemerintah negara

bagian dan lokal, diikuti oleh kesejahteraan masyarakat. Peningkatan luar biasa dalam

pentingnya program transfer pemerintah. Data dalam tabel 2.1 menunjukkan pola yang sama

dalam pengeluaran negara bagian dan lokal. Telah ada peningkatan bertahap, tetapi stabil dalam

pengeluaran untuk umum, perawatan kesehatan dan kesejahteraan rumah sakit, dan perumahan

dan pengembangan masyarakat. Gabungan, tiga kategori terdiri 20,3 persen dari pengeluaran

pemerintah negara bagian dan lokal pada tahun 1970 dan meningkat menjadi 24 persen pada

tahun 1990. Kesejahteraan masyarakat sendiri meningkat dari 11,3 persen dari belanja negara

dan lokal menjadi 13,2 persen, untuk peningkatan keseluruhan dari 17 persen dalam pangsa

pengeluaran total atas bahwa dua-dekade periode.

Tabel 2.1 untuk kategori pendidikan menunjukkan penurunan dari 40,4 persen dari

pengeluaran pada tahun 1970 menjadi 36,1 persen pada tahun 1980 menjadi 34,5 persen pada

tahun 1990. Ini penurunan pangsa pengeluaran negara dan lokal tidak menceritakan seluruh

cerita, bagaimanapun, karena negara bagian dan lokal pengeluaran pemerintah telah tumbuh

sebagai bagian dari pendapatan selama beberapa dekade. Sebagai persen dari GNP, negara

bagian dan lokal pengeluaran pendidikan adalah 5,2 persen pada tahun 1970, sedikit turun

menjadi 4,9 persen pada tahun 1980, namun meningkat kembali menjadi 5,2 persen pada tahun

1990.

Pada tahun 1970, jalan raya adalah kategori kedua terbesar dari pengeluaran pemerintah

negara bagian dan lokal, tetapi mereka jatuh secara substansial dari 12,6 persen pengeluaran

pada tahun 1970 menjadi 7,3 persen pada tahun 1990. Meskipun pertumbuhan pengeluaran

pemerintah negara bagian dan lokal sebagai persentase dari GNP, pangsa dikhususkan untuk

jalan raya jatuh sebagai persen dari pendapatan juga. Pada tahun 1970, pengeluaran pemerintah

negara bagian dan lokal di jalan raya sebagai persen dari GNP adalah 1,6 persen dan turun

menjadi 1,2 persen pada 1980 dan 1,1 persen pada tahun 1990. Dengan demikian, selama periode

dua puluh tahun, pangsa GNP dikhususkan untuk belanja jalan raya negara bagian dan lokal

menurun sekitar satu-ketiga. Ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan

lalu lintas meningkat di banyak daerah.

Page 19: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Kategori lain yang telah meningkat dari waktu ke waktu adalah pembayaran bunga, yang

meningkat dari 3,4 persen dari belanja negara dan lokal pada 1970 menjadi 6 persen pada tahun

1990. Sebuah faktor yang berkontribusi dalam peningkatan 1970-1980 adalah kenaikan suku

bunga, namun suku bunga turun secara substansial selama tahun 1980. Negara telah meminjam

lebih, yang telah menyebabkan pembayaran bunga naik. Pada tahun 1980, utang per kapita dari

pemerintah negara bagian dan lokal adalah $ 1482, dan, pada tahun 1990, meningkat menjadi $

3.460. Sebagai negara meminjam lebih banyak, peningkatan jumlah pembayaran pajak harus

pergi ke arah bunga atas utang mereka. Hal ini mungkin bermanfaat, jika pengembalian investasi

pemerintah negara bagian dan lokal melebihi suku bunga yang mereka membayar utang, namun

peningkatan belanja bunga adalah tren yang perlu diperhatikan.

Bagian dari berbagai kegiatan yang dilakukan di negara versus tingkat lokal bervariasi

substansial dari negara ke negara. Misalnya, pendidikan dasar dan menengah biasanya dilakukan

di tingkat lokal, dan negara menyediakan lembaga pendidikan di luar tingkat menengah. Bahkan

di sini, variasi terjadi. Beberapa negara memberikan pendidikan melalui pemerintah kota atau

kabupaten, sementara yang lain memiliki distrik sekolah independen. Ada juga berbagai

substansial dalam tingkat pemerintahan dari mana dana berasal. Beberapa negara sangat

bergantung pada sumber-sumber lokal dari pendapatan, sementara yang lain mengandalkan

sumber negara yang lebih, bahkan ketika pendidikan disediakan secara lokal. Ketergantungan

pada sumber menyatakan telah meningkat dalam upaya untuk menyamakan pengeluaran di

seluruh kabupaten sekolah. Dengan begitu, distrik sekolah yang buruk bisa datang lebih dekat

dengan pencocokan tingkat pendanaan yang tersedia untuk kabupaten kaya.

Daerah yang paling signifikan dari pengeluaran untuk pemerintah negara bagian dan

lokal adalah pendidikan, sedangkan daerah pemerintah federal yang paling signifikan dari

belanja dalam redistribusi pendapatan dan pertahanan nasional. Pemerintah peran negara dalam

redistribusi pendapatan telah menunjukan peningkatan, namun, dan negara bagian dan lokal

hampir sepenuhnya bertanggung jawab untuk kegiatan seperti polisi dan perlindungan

kebakaran. Layanan ini, Namun, bagian-bagian kecil dari keseluruhan pengeluaran pemerintah

negara bagian dan lokal. Ada alasan teoritis suara untuk memproduksi output pada tingkat

pemerintahan yang berbeda, seperti yang dicatat sebelumnya. Alasan-alasan ini tidak

menceritakan seluruh cerita, bagaimanapun, karena dalam setiap kegiatan pemerintah, pengaruh

Page 20: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

politik juga memainkan peran dalam menentukan tindakan pemerintah. Beberapa faktor-faktor

politik adalah subyek dari bagian berikutnya.

2.5. SENTRALISASI DAN KARTELISASI PEMERINTAH

Di sektor swasta ekonomi, pemerintah memiliki kebijakan yang didukung oleh hukum

dalam menegakkan persaingan. Federal Trade Commission dan Departemen Kehakiman secara

rutin mengambil tindakan terhadap apa yang mereka lihat sebagai perilaku anti persaingan,

dengan memecah perusahaan besar, mencegah penggabungan perusahaan-perusahaan kecil, atau

dengan mendikte persyaratan yang perusahaan dapat berkontraksi. Dalam contoh yang

spektakuler, AT & T, yang pada satu bursa yang dimiliki ponsel waktu yang paling lokal serta

kebanyakan jarak jauh garis, yang dipecah menjadi perusahaan yang lebih kecil pada tahun 1983.

Pada tahun 1994, Microsoft diminta untuk mengubah cara di mana ia dikontrak dengan produsen

perangkat keras komputer karena dituduh memonopoli industri perangkat lunak. Kebijakan yang

sama diterapkan pada sektor swasta tidak membawa melalui sektor publik, namun. Apa yang

dipandang sebagai persaingan di sektor swasta sering dianggap sebagai duplikasi usaha di sektor

publik. Jika dua lembaga atau departemen telah tumpang tindih fungsi, langkah dapat dilakukan

untuk menghilangkan duplikasi usaha daripada melihat tumpang tindih sebagai menguntungkan

karena potensi persaingan.

2.5.1. Persaingan di Sektor Publik

Kompetisi dapat sebagai menguntungkan di sektor publik seperti di sektor swasta, dan

bahkan mungkin lebih. Di pasaran, sistem harga memberikan sinyal pasar tentang efisiensi

produksi perusahaan, sehingga dalam arti setiap perusahaan dapat dibandingkan dengan

setiap perusahaan lain. Di sektor publik, sistem harga untuk output pemerintah biasanya tidak

ada, sehingga tidak ada cara yang jelas untuk menilai saat pemerintah memproduksi secara

efisien, meskipun petunjuk dapat diberikan dengan membandingkan efisiensi satu unit

pemerintah dengan yang lain memproduksi sama jenis output.

Perilaku kartelisasi dalam pemerintahan sering terjadi di bawah pembenaran menegakkan

beberapa jenis standar pada program pemerintah, dan lebih umum daripada umumnya

dianggap. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, dewan pendidikan negara telah

mengerahkan pengaruh lebih besar atas proses pendidikan bila dibandingkan dengan

kabupaten sekolah lokal, dan pemerintah federal sendiri telah menjadi lebih terlibat, setelah

membentuk Departemen Pendidikan independen di bawah pemerintahan Carter. Hasilnya

Page 21: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

adalah bahwa dengan sedikit daya yang dikerahkan oleh pemerintah yang lebih kecil, dan

lebih banyak kekuatan oleh yang lebih besar, persaingan antar pemerintah berkurang.

Jika negara mengumpulkan pajak pendidikan yang lebih (dibandingkan dengan daerah), dan

jika memegang negara lebih banyak kekuatan dan kontrol dalam menegakkan program

pendidikan standar, maka individu memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil

keuntungan dari kompetisi antar pemerintah yang disediakan oleh variasi dalam program

pemerintah daerah. Akibatnya, program-program pendidikan sebelumnya lokal yang

berkembang menjadi program negara, dengan penurunan yang mengakibatkan jumlah

kompetisi antar pemerintah.

2.5.2. Jumlah Pemerintah

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan persaingan antar adalah jumlah

pemerintah yang tersedia untuk bersaing. Pada tabel 2.2, misalnya, diketahui bahwa 1942-

1972, jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat turun hampir setengahnya, dengan

sebagian besar dari penurunan yang dicatat oleh penurunan drastis dalam jumlah kabupaten

sekolah. Penurunan jumlah kabupaten sekolah terus, meskipun pada tingkat yang lebih

lambat, melalui 1992. Karena pendidikan adalah fungsi tunggal terbesar dari pemerintah

negara bagian dan lokal, ini adalah contoh jelas bagaimana persaingan antar pemerintah,

dengan kedok mengurangi duplikasi usaha, telah dikurangi.

Tabel 2.2 : Jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat

Jenis Pemerintahan 1942 1952 1962 1972 1982 1992

Pemerintah Federal 1 1 1 1 1 1

Pemerintah Nergara 48 48 50 50 50 50

Pemerintah Lokal 155,07 116,694 91,186 78,218 82,290 86,692

Negara 3.050 3,049 3,043 3,044 3,041 3,043

Hal-hal Kota 26,220 16,778 18,000 18,517 19,076 19,296

Kota Praja dan Kota 18,919 17,202 17,142 16,991 16,143 16,666

Sekolah

Pemerintahan

108,579 67,346 34,678 16,718 14,851 14,556

Pemerintah Istimewa 8,299 12,319 18,323 23,885 28,588 33,131

Jumlah 155,116 116,743 91,237 18,269 82,341 86,743

Page 22: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Sumber :Biro Sensus, abstrak statistic persatuan Negara, 1993 ( Washington, D.C. 1993),

291

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah total pemerintah telah meningkat di akhir dekade,

hampir seluruhnya karena peningkatan substansial dalam jumlah kabupaten khusus. Tabel

menunjukkan tren terus dalam penciptaan distrik khusus, yang memiliki fungsi beragam

seperti pengelolaan air, pengendalian nyamuk, atau melayani sebagai otoritas pelabuhan.

Seringkali, kabupaten khusus akan dibuat saat kegiatan melampaui lingkup pemerintah

daerah tetapi tidak cukup luas untuk menutupi seluruh negara bagian. Dengan demikian,

kabupaten khusus menciptakan lapisan lain pemerintah dalam struktur pemerintahan yang

ada. Kadang-kadang, distrik khusus juga dibuat untuk menghindari keterbatasan pada

kemampuan sekolah perpajakan dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak dapat

meningkatkan pendapatan tambahan untuk beberapa tujuan yang mereka anggap diinginkan,

kabupaten khusus dengan otoritas pajak independen dapat dibuat.

Meskipun distrik khusus meningkatkan jumlah pemerintah, mereka cenderung mengurangi

persaingan antarpemerintah karena mereka dibuat sebagai upaya kerja sama dari pemerintah

daerah. Meskipun mungkin ada alasan yang baik untuk kelompok pemerintah untuk bekerja

sama dengan cara ini, usaha koperasi tersebut masih memiliki efek yang tidak diinginkan dari

mengurangi kompetisi.

2.6. TEORI BARANG LOKAL

Sebuah barang publik lokal hanya dapat bermanfaat bagi mereka dalam wilayah geografis

tertentu. Mungkin non-rivalrous dalam area itu atau mungkin sebagian rivalrous. Ini definisi

barang publik lokal membuat jelas bahwa fitur unik adalah pembatasan geografis. Ini daun

membuka pertanyaan apakah barang publik lokal dikecualikan atau tidak. Hal ini penting karena

alasan berikut. Seperti yang akan terlihat, fokus teori barang publik lokal adalah analisis

pemerintah daerah dan keputusan mengenai perpajakan dan pengeluaran. Apakah barang publik

lokal yang disediakan adalah dikecualikan atau tidak kemudian menjadi masalah kebijakan

daripada fitur yang melekat dari barang. Dengan ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah

dapat menggunakan berbagai peraturan untuk mengontrol akses ke barang-barang publik yang

mereka tawarkan. Sebagai contoh, pendaftaran di sekolah dapat dibatasi oleh pilihan kebijakan

untuk siswa di daerah setempat dan ukuran penduduk setempat dapat dikontrol oleh larangan

Page 23: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

gedung baru. Akibatnya, terjadi tumpang tindih yang besar antara klub dan barang-barang publik

lokal dan istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian. Apa yang sebagian besar

dibedakan dua dalam literatur telah menjadi isu yang telah ditangani menggunakan konsep

masing-masing. Pembahasan barang klub telah lebih berpusat pada isu-isu efisiensi dengan

populasi homogen. Sebaliknya, barang publik lokal telah menemukan penggunaan yang paling

menonjol dalam analisis populasi heterogen dan wahyu preferensi. Selanjutnya, barang publik

lokal telah digunakan untuk memahami peran dan struktur pemerintah daerah sedangkan barang

klub telah lebih lanjut tentang pasar. Bahkan perbedaan ini tidak selalu mengikat.

Sebuah barang publik lokal memiliki fitur yang manfaatnya terbatas pada wilayah geografis

tertentu, dan tidak bisa dinikmati di luar daerah itu. Berkaitan ide ini untuk analisis barang klub,

seseorang dapat memikirkan masyarakat lokal sebagai klub yang dibentuk untuk menyediakan

barang publik lokal. Untuk menjadi anggota komunitas lokal, konsumen harus pindah ke daerah

(yaitu bergabung dengan klub) dan membayar apapun pajak daerah dipungut dalam masyarakat

(yaitu membayar biaya keanggotaan). Setelah mereka melakukan ini, mereka kemudian dapat

menikmati barang-barang publik lokal yang disediakan. Sebuah fitur penting dari klub yang baik

adalah bahwa pengecualian adalah mungkin dan sangat menarik untuk dibahas apakah ini adalah

kasus dengan barang-barang publik lokal. Ada dua poin di mana pengecualian dimungkinkan.

Pertama, konsumen harus menjadi penduduk di suatu wilayah dalam rangka memperoleh

manfaat dari barang publik lokal. Meskipun hanya sedikit (jika ada) pemerintah daerah memiliki

hak untuk mencegah penjualan kembali rumah atau untuk mengusir paksa penghuni yang ada,

mereka memiliki kekuatan untuk mencegah gedung baru tambahan. Akibatnya, penurunan

populasi mungkin sulit untuk mencapai (seperti pengusiran di klub biasa), pengecualian anggota

tambahan adalah mungkin. Kedua, ada pembayaran pajak. Setiap warga yang menolak

membayar pajak lokal dapat dipaksa untuk membayar atau dikecualikan dari klub karena

pemerintah daerah memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak. Jika kita

memaksakan kemungkinan pengecualian, maka analisis barang publik lokal menjadi persis

bahwa klub telah kita dipertimbangkan. Namun, analisis non-eksklusi juga kepentingan dengan

barang publik lokal karena ini menangkap ide pasar freelyoperating di mana individu memiliki

kebebasan untuk memilih lokasi perumahan yang disukai mereka. Kami sekarang fokus pada

non-eksklusi. Konsep barang publik lokal dapat diterapkan pada penyediaan pelayanan publik

oleh daerah setempat untuk memahami alokasi penduduk antara daerah yang berbeda. Secara

Page 24: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

intuitif, kita bisa memikirkan daerah bersaing untuk populasi dengan menetapkan paket

penyediaan barang publik dan perpajakan yang mereka tawarkan. Anggota populasi melihat apa

yang ditawarkan di daerah-daerah yang berbeda dan memilih salah satu yang menawarkan

tingkat utilitas tertinggi. Hal ini akan menyebabkan arus populasi sampai tidak ada seorang pun

dapat memperoleh dengan lokalitas bergerak. Hal ini mirip dengan penyesuaian. Proses untuk

barang club kecuali untuk fakta bahwa ada akses gratis (yaitu, ada kemungkinan pembatasan

akses bagi para migran baru bahkan jika populasi yang ada akan kalah dari migrasi). Dalam

kerangka ini adalah wajar untuk mempertanyakan apakah keseimbangan yang efisien akan

tercapai. Daerah-daerah yang bersaing untuk penduduk dan tidak ada pembatasan yang

dikenakan atas kebebasan penduduk untuk bergerak di antara daerah-daerah. Dengan klub,

efisiensi dicapai setidaknya dalam klub. Untuk melihat apakah hal yang sama berlaku untuk

barang-barang publik lokal, maka perlu mempertimbangkan model situasi. Pertimbangkan total

populasi konsumen H yang akan dibagi antara dua daerah dengan h menjadi penduduk suatu

daerah (kita menggunakan notasi yang berbeda untuk menghindari kebingungan dengan

keanggotaan klub). Setiap daerah menyediakan barang publik lokal yang dibiayai melalui

muatan pada populasi. Karena populasi bertambah, biaya unit per penduduk masyarakat yang

baik berkurang. Ini adalah manfaa dari populasi meningkat. Ada juga biaya untuk peningkatan

populasi. Hal ini dapat dimotivasi dengan mengasumsikan bahwa ada sumber daya tetap di

wilayah masing-masing sehingga pendapatan per orang jatuh karena populasi meningkat dan

sumber daya ini harus dibagi antara sejumlah besar. Asumsi ini menyiratkan bahwa pendapatan

dapat ditulis sebagai fungsi menurun, M (h), penduduk suatu daerah. Pikirkan upah atau

tunjangan kesejahteraan mengurangi dengan migrasi meningkat. Jika wilayah menyediakan

barang unit G masyarakat , biaya per penduduk adalahr萍,. Menggabungkan, pendapatan tersisa

untuk dibelanjakan pada barang pribadi adalah M (h) -r萍, dan tingkat utilitas yang dihasilkan dari

U (M (h) - r萍, G). Diasumsikan bahwa daerah memilih tingkat populasi publik yang baik secara

optimal diberikan. Hal ini menghilangkan kemungkinan inefisiensi melalui tingkat ketentuan

yang tidak memenuhi aturan Samuelson. Mengingat h penduduk, tingkat penyediaan barang

publik memenuhi aturan Samuelson

h ,r,铺= 1 … … … … … … … … . . (2.1)

Page 25: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Kondisi ini dapat diselesaikan untuk menemukan tingkat publik yang baik, G (h), yang

tergantung pada penduduk wilayah. Mengganti tingkat kepentingan publik ke dalam fungsi

utilitas menentukan tingkat utilitas sebagai fungsi dari populasi. Hubungan ini ditulis secara

singkat sebagai U (h). Implikasi dari model mengikuti dari fakta bahwa peningkatan h dapat

meningkatkan atau menurunkan utilitas. Membedakan U (h) sehubungan dengan h menunjukkan

bahwa:

U’ = UxM’ + Ux (r萍潜) .............................. (2.2)

Istilah pertama ini adalah negatif, karena peningkatan populasi mengurangi M pendapatan,

sedangkan istilah kedua adalah positif karena biaya barang publik berkurang. Untuk

menganalisis model lanjut, asumsikan utilitas yang awalnya meningkat dengan penduduk hingga

mencapai maksimum dan kemudian menurun. Selain itu, biarkan U (H)> U (0), sehingga

memiliki semua penduduk menyebabkan utilitas yang lebih tinggi daripada memiliki populasi

tidak.Hal ini dapat termotivasi oleh fakta bahwa sejumlah kecil orang merasa sangat mahal untuk

menyediakan barang publik tetapi pendapatan tidak berkurang terlalu jauh ketika seluruh

penduduk dalam satu wilayah.

2.7. STRUKTUR OPTIMAL : EFISIENSI VS STABILITAS

Penjelasan sebelumnya telah mengeksplorasi sejumlah keuntungan dari desentralisasi fiskal. Ini

telah terlibat baik efisiensi dan aspek ekuitas. masalah ini yang tersisa adalah struktur yang

optimal atau jumlah yang benar dari tingkat administrasi. Kesulitan yang muncul di sini adalah

bahwa pembagian yang optimal mungkin berbeda antara barang publik. Contoh-contoh dalam

pendahuluan telah membahas bagaimana layanan yang diselenggarakan pada pendidikan, tingkat

yang sangat lokal di tingkat yang lebih tinggi dan pertahanan di satu bahkan lebih tinggi. Ada

banyak barang-barang publik lainnya yang diberikan oleh pemerintah federal. Jika masing-

masing yang akan dialokasikan pada tingkat yang benar desentralisasi, hal ini akan menyiratkan

jumlah yang sama besar tingkat pemerintahan.Untuk memahami apakah ini akan dilakukan,

sekarang perlu untuk mempertimbangkan penting aspek desentralisasi yang belum

diperkenalkan. sejauh ini hanya keuntungan telah dipertimbangkan, sekarang saatnya untuk

memperkenalkan biaya. Setiap tingkat pemerintahan membawa serta biaya tambahan. Ini

Page 26: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

melibatkan semua Faktor-faktor yang diperlukan untuk menyediakan administrasi. Bangunan,

staf dan peralatan semua akan diperlukan, seperti pemilihan kehendak untuk memilih politisi.

para politisi juga akan meminta kompensasi untuk waktu yang dihabiskan untuk kegiatan politik.

Ini Biaya direplikasi setiap kali tingkat tambahan pemerintah diperkenalkan Akibatnya,

memperkenalkan tingkat lanjut dari pemerintah bukan tanpa biaya. Itu pilihan tingkat optimal

desentralisasi harus mengambil biaya ini memperhitungkan dan menyeimbangkan mereka

terhadap manfaat. Dari proses tersebut akan muncul struktur yang optimal. Ini akan tergantung

pada ukuran relatif dari biaya dan manfaat tetapi yang paling mungkin untuk menghasilkan

tingkat desentralisasi sehingga beberapa keputusan diambil pada tingkat yang lebih tinggi

daripada akan lebih baik jika desentralisasi adalah tanpa biaya. Argumen ini sekarang

digambarkan dalam sebuah model sederhana yang lokasi perdagangan

Figure 2.1 : Sentralisai dan Desentralisasi

[ ]

0 Sentralisasi 1

Daerah L Daerah R

[ ][ ]

0 Desentralisasi 1

skala ekonomi terhadap keragaman preferensi. Titik keberangkatan adalah bahwa pengambilan

keputusan terpusat menghasilkan "satu ukuran cocok untuk semua" hasil yang tidak

mencerminkan heterogenitas selera. Ketentuan seragam berikut dari pertimbangan ekonomi

politik mencegah suara mayoritas terpusat dari mengalokasikan berbagai tingkat barang publik

ke kabupaten yang berbeda. Hanya dengan desentralisasi suara mayoritas di tingkat kabupaten

mungkin untuk membedakan penyediaan barang publik tetapi pada beberapa biaya duplikasi.

Misalkan ada satu barang publik yang dapat diberikan baik di tingkat federal maupun di tingkat

daerah. Kami Model federasi sebagai segmen garis [0, 1], dengan titik pada garis yang mewakili

lokasi geografis yang berbeda. Kepentingan publik dapat ditemukan di mana saja sepanjang garis

dan masing-masing individu ditandai dengan lokasi yang ideal mereka untuk kepentingan publik.

Dengan ketentuan pusat kepentingan publik terletak di 1/2, titik tengah dari segmen garis. Yang

lebih jauh dari titik ini individu berada, semakin sedikit mereka menyukai barang publik yang

Page 27: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

disediakan di tingkat federal. Hal ini ditunjukkan pada Gambar

didesentralisasi. Setiap daerah diwakili oleh interval pada segmen garis. L Daerah adalah

interval-kiri [0, 1/2] dan wilayah R interval kanan [1/2, 1]. Individu diasumsikan merata

sehingga kedua daerah adalah ukuran yang sama. De

terletak pada titik tengah interval masing

kanan. Ada biaya tetap C (per kapita) penyediaan barang publik di tingkat pusat dan, karena

duplikasi, biaya 2C dengan ketentuan desentralisasi (yaitu, jumlah individu di antaranya biaya

penyediaan barang publik tersebar adalah berkurang satu setengah).

Fungsi utilitas dari setiap individu berada di bawah sentralisasi

Dan berada di bawah desentralisasi,

di mana B囊 挠石轨B dan B囊 恼石轨B menunjukkan jarak antara barang publik yang sebenarnya

lokasi dan lokasi yang ideal individu i, masing

seorang individu i terletak di wilayah kiri (

mana utilitas menurun dengan jarak yang diberik

kapan desentralisasi secara sosial optimal sebagai hasil dari trade

barang publik terhadap penyediaan membawa lebih dekat dengan preferensi individu. Solusi optimal

secara sosial memaksimalkan jumlah semua utilitas individu. Karena utilitas individu berbeda hanya

dalam jarak ke lokasi publik yang baik (karena pembagian biaya yang sama) jumlah utilitas akan

tergantung pada jarak rata

jarak rata-rata dari 1/2 adalah, karena distribusi seragam, hanya sama dengan 1/4. Perhatikan bahwa jarak

disediakan di tingkat federal. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. Atau ketentuan dapat

didesentralisasi. Setiap daerah diwakili oleh interval pada segmen garis. L Daerah adalah

kiri [0, 1/2] dan wilayah R interval kanan [1/2, 1]. Individu diasumsikan merata

sehingga kedua daerah adalah ukuran yang sama. Desentralisasi penyediaan barang publik

terletak pada titik tengah interval masing-masing, yaitu 1/4 di wilayah kiri dan 3/4 di wilayah

kanan. Ada biaya tetap C (per kapita) penyediaan barang publik di tingkat pusat dan, karena

entuan desentralisasi (yaitu, jumlah individu di antaranya biaya

penyediaan barang publik tersebar adalah berkurang satu setengah).

Fungsi utilitas dari setiap individu berada di bawah sentralisasi

…………………………………… (2.

desentralisasi,

……………….... (2.

B menunjukkan jarak antara barang publik yang sebenarnya

lokasi dan lokasi yang ideal individu i, masing-masing di bawah sentralisasi dan desentralisasi bagi

seorang individu i terletak di wilayah kiri ( B脑 恼石轨B邹 untuk satu terletak di wilayah yang benar. Tingkat di

mana utilitas menurun dengan jarak yang diberikan oleh parameter α. Sekarang kita bisa menentukan

kapan desentralisasi secara sosial optimal sebagai hasil dari trade-off antara duplikasi biaya penyediaan

barang publik terhadap penyediaan membawa lebih dekat dengan preferensi individu. Solusi optimal

cara sosial memaksimalkan jumlah semua utilitas individu. Karena utilitas individu berbeda hanya

dalam jarak ke lokasi publik yang baik (karena pembagian biaya yang sama) jumlah utilitas akan

tergantung pada jarak rata-rata. Berdasarkan ketentuan terpusat,

rata dari 1/2 adalah, karena distribusi seragam, hanya sama dengan 1/4. Perhatikan bahwa jarak

2.1. Atau ketentuan dapat

didesentralisasi. Setiap daerah diwakili oleh interval pada segmen garis. L Daerah adalah

kiri [0, 1/2] dan wilayah R interval kanan [1/2, 1]. Individu diasumsikan merata

sentralisasi penyediaan barang publik

masing, yaitu 1/4 di wilayah kiri dan 3/4 di wilayah

kanan. Ada biaya tetap C (per kapita) penyediaan barang publik di tingkat pusat dan, karena

entuan desentralisasi (yaitu, jumlah individu di antaranya biaya

…………………………………… (2.3)

……………….... (2.4)

menunjukkan jarak antara barang publik yang sebenarnya

masing di bawah sentralisasi dan desentralisasi bagi

untuk satu terletak di wilayah yang benar. Tingkat di

an oleh parameter α. Sekarang kita bisa menentukan

off antara duplikasi biaya penyediaan

barang publik terhadap penyediaan membawa lebih dekat dengan preferensi individu. Solusi optimal

cara sosial memaksimalkan jumlah semua utilitas individu. Karena utilitas individu berbeda hanya

dalam jarak ke lokasi publik yang baik (karena pembagian biaya yang sama) jumlah utilitas akan

rata. Berdasarkan ketentuan terpusat,

rata dari 1/2 adalah, karena distribusi seragam, hanya sama dengan 1/4. Perhatikan bahwa jarak

Page 28: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

ini sebenarnya diminimalkan dengan menempatkan kepentingan publik pada titik tengah 1/2.

Desentralisasi membawa jarak rata-rata di daerah baik turun ke 1/8. Ini efek positif dari desentralisasi

harus seimbang terhadap C biaya tambahan menyediakan dua barang publik yang berbeda. Oleh karena

itu desentralisasi adalah solusi optimal jika dan hanya jika C biaya tambahan kurang dari keuntungan

mengurangi jarak rata-rata 1/4 - 1/8 dievaluasi pada α tingkat di mana utilitas jatuh dengan jarak, yaitu C

≤ α ( 1/4 - 1/8) = α / 8. Pengamatan dirangkum dalam proposisi berikut. Proposisi 2 Desentralisasi optimal

jika dan hanya jika C ≤ α / 8. Argumen ini menunjukkan bahwa jumlah optimal desentralisasi akan

dicapai ketika manfaat fr desentralisasi m lanjut, dalam hal pencocokan keragaman selera, lebih besar

daripada biaya membedakan penyediaan barang publik. Menggunakan model dasar kita sekarang dapat

menggambarkan kecenderungan untuk suara mayoritas mengarah ke desentralisasi yang berlebihan.

Dalam rangka untuk melihat insentif bagi desentralisasi di bawah suara mayoritas, kita asumsikan bahwa

ketentuan desentralisasi berlaku ketika mayoritas pemilih yang menguntungkan dalam setidaknya satu

wilayah. Asumsi ini berbahaya mengingat simetri antara daerah: jika ada mayoritas dalam mendukung

desentralisasi di satu wilayah ada juga harus menjadi mayoritas sama di daerah lain. Kami berkonsentrasi

pada insentif dari daerah kiri untuk desentralisasi. Sebagian besar di wilayah kiri dibentuk oleh orang-

orang yang baik ke kiri atau ke kanan individu pada titik tengah daerah 1/4. Hal ini mudah dilihat bahwa

jika individu ini lebih menyukai pusat desentralisasi, maka semua orang di sebelah kirinya juga memiliki

preferensi yang sama karena mereka berada jauh dari penyediaan terpusat namun berbagi biaya secara

merata. Oleh karena itu akan ada sebagian yang mendukung desentralisasi di wilayah kiri jika individu

yang menentukan i = 1/4 lebih memilih desentralisasi, yaitu jika: 罐平 品 = (1- α B囊 挠− 囊恼B )- C ≤ 罐平聘 = = (1- α B囊 恼− 囊恼B) – 2C ………………………………… (2.5)

Dari ini mengikuti proposisi berikutnya. Proposisi 3 Desentralisasi adalah suara mayoritas

keseimbangan jika dan hanya jika C ≤ α / 4. Hasil ini menunjukkan desentralisasi yang

berlebihan di bawah suara mayoritas karena tingkat biaya kritis di bawah suara mayoritas adalah

lebih tinggi daripada tingkat biaya kritis untuk optimal. Khususnya untuk biaya apapun C ∈ (α /

8, α / 4), suara mayoritas mengarah ke desentralisasi (C <α / 4) meskipun tidak optimal secara

sosial (C> α / 8). Oleh karena itu di bawah suara mayoritas ada desentralisasi terlalu banyak:

pemilih yang berada di ekstrem memiliki insentif untuk mendukung penyediaan desentralisasi

untuk mendapatkan barang publik lebih dekat dengan apa yang mereka inginkan, namun proses

demokrasi tidak menginternalisasi eksternalitas negatif yang dikenakan pada para pemilih yang

berlokasi di pusat.

Page 29: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

2.8. BUKTI TETANG DESENTRALISASI

Desentralisasi, atau pemusatan pemerintahan daerah (local autonomy) dilakukan dengan niatan

percepatan pembangunan terjadi dengan kebebasan daerah. Namun kondisi yang dinanti tak

kunjung datang bahkan disinyalir tidak akan datang.Sebagai sistem alternatif, konsep

desentralisasi selayaknya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan nasional.

Istilah lainnya, desentralisasi tidak lebih dari penerapan konsep negara federal yang dianut oleh

beberapa Negara tetangga seperti Malaysia. Untuk memenuhi acuan pembangunan tentu saja

memerlukan penguraian secara lebih rinci dan mendalam. Dalam catatan Piliang (2001:315)

mengemukakan landasan filosofisnya adalah masing-masing negara digunakan sebagai saluran

untuk menampung aspirasi kebangsaan yang berlandaskan persoalan-persoalan etnis, daerah dan

keunikan lokal (kearifan daerah/lokal). Asumsi lebih lanjut, untuk memulai peralihan sistem

bernegara menjadi sistem federasi tidak perlu melakukan pembubaran terlebih dahulu terhadap

sistem yang telah berjalan (NKRI) di Indonesia, melainkan cukup diambil keputusan dalam

referendum nasional atau melalui persidangan MPR/DPR mengingat sistem MPR/DPR yang kita

kenal sekarang ini memiliki kewenangan dalam pembahasannya.

Budiarjo (1989:142) mengutip dari C.F Strong dalam pembentukan Negara federal diperlukan

dua syarat utama. Pertama, adanya kesadaran penuh terhadap pentingnya bersatu dalam perasaan

sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk sebuah sistem

federasi. Kedua, lahirnya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan

federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena apabila kesatuan-kesatuan politik itu

menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasi yang dibentuk melainkan negara

kesatuan.

Dengan demikian, konsep desentralisasi jika aplikasikan secara konkret maka tidak ada

persoalan lebh lanjut. Permasalahan muncul karena konteks desentralisasi banyak yang

terabaikan secara sengaja. Seyogyanya, pemerintah daerah (pemda) sebagai pelaku

pembangunan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses penguatan pembangunan Negara,

sedang pemerintah nasional hanya melakukan pengarahan yang lebih bersifat administratif

bukan by project. Yang terjadi di Indonesia kini adalah semua poyek pembangunan berpusat di

pemerintahan pusat sehingga desentralisasi menjadi anti klimaks.

2.8.1. Desentralisasi di Seluruh Dunia

Page 30: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Tingkat desentralisasi kegiatan pemerintah dapat diukur dalam beberapa cara yang berbeda.

Oates (1972) membedakan tiga ukuran desentralisasi fiskal: (i) bagian dari pendapatan publik

total yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, (ii) bagian dari pemerintah pusat di semua

pengeluaran publik (termasuk pendapatan redistribusi pembayaran), (iii) bagian dari

pemerintah pusat dalam pemerintahan saat ini pengeluaran konsumsi.

Langkah pertama berdasarkan pengumpulan pendapatan menimbulkan masalah pusat

dapat mengumpulkan pendapatan bagi daerah. Ini meremehkan derajat desentralisasi sejauh

daerah mendapatkan kembali sebagian besar pendapatandikumpulkan di tingkat pusat.

Ukuran kedua, termasuk redistribusi pendapatan pembayaran, juga meremehkan derajat

desentralisasi karena redistribusi pendapatan sebagian besar peran pemerintah pusat tanpa

bagaimana desentralisasi negara ini. Argumen yang sama berlaku untuk pertahanan tidak

termasuk pengeluaran yang merupakan barang publik lainnya yang seragam disediakan oleh

pemerintah pusat. Jadi ukuran yang lebih tepat adalah konsentrasi Pemerintah konsumsi arus

total. Informasi tersebut sudah tersedia di dataset kaya di Brown University, di mana

pengeluaran total pemerintah adalah jumlah konsolidasi dari semua pengeluaran di berbagai

tingkat pemerintahan. Konsolidasi hal untuk mencegah penghitungan ganda antar-pemerintah

dan hibah transfer.

Negara-negara maju pertama umumnya lebih terdesentralisasi. Amerika Latin negara

desentralisasi sebagian besar selama periode 1980 sampai 1995. Namun, konsumsi

pemerintah di Amerika Latin tetap substansia lebih terpusat, dengan pengeluaran di tingkat

pusat hampir 70 persen terhadap belanja pusat kurang dari 50 persen di negara maju. Afrika

negara adalah penurunan kecil yang paling terpusat dan tampilan dalam sentralisasi (dengan

hampir semua pengeluaran pemerintah yang terjadi di tingkat pusat). Di antara semua daerah,

negara-negara maju menunjukkan penurunan yang paling substansial dalam sentralisasi.

Melihat rata-rata tingkat dunia (yang melibatkan hingga 48 negara) juga mengungkapkan

kecenderungan umumm ke arah desentralisasi yang lebih besar, dengan belanja pusat berbagi

menurun dari 75 persen pada tahun 1975 menjadi 64 persen pada tahun 1995.

Tabel 2.3 : Porsi belanja pemerintah pusat dalam total belanja

Negara 1975 1985 1995

Pengembangan 0,57 0,49 0,46

Page 31: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Rusia n.a 0,61 0,63

Amerika Latin 0,76 0,71 0,70

Asia 0,79 0,74 0,72

Afrika 0,88 0,86 0,82

Dunia 0,76 0,68 0.64

Sumber : Dataset VernonHenderson, 1975-1995, Universitas Brown

2.8.2. Desentralisasi oleh Fungsi

Telah terlihat bahwa derajat desentralisasi berbeda cukup substansial antar negara. Hal ini

juga instruktif untuk mengukur desentralisasi public pengeluaran berdasarkan fungsi untuk

melihat apakah ini konsisten dengan saran normatif. Dari titik pandang normatif

desentralisasi yang diinginkan bila perlu menyesuaikan pengeluaran untuk preferensi lokal

mendominasi ekonomi kemungkinan skala dan lintas daerah spillovers.

Statistik Keuangan Pemerintah IMF berisi data untuk melanggar turun kegiatan pemerintah

oleh fungsi dan tingkat. Semua pengeluaran local mengacu pada pengeluaran dari

governmentsrs negara, regional dan provinsi. Perumahan dan Masyarakat Fasilitas yang

paling terdesentralisasi, dengan rata-rata 71 persen, diikuti oleh Pendidikan dan Kesehatan

dengan rata-rata 64 persen masing-masing. Yang paling terdesentralisasi adalah pengeluaran

untuk Jaminan Sosial dan Kesejahteraan dengan rata-rata 18 persen.

Tabel 2.4 : Pengeluaran Local (%) dari Total Pengeluaran Pemerintah dalam Fungsi (1995-

1999)

Negara Pendidik

an

Kesehatan Kesejahteraan

Sosial

Perumahan Transportasi Jumlah

Australia 72 48 10 77 85 50

Kanada 94 96 31 74 90 60

Denmark 45 95 55 29 51 56

Prancis 37 2 9 82 42 19

Jerman 96 28 21 93 57 38

Irlandia 22 48 6 70 43 25

Noderlan 33 5 14 79 35 26

Norwagia 63 78 19 87 31 38

Rusia 83 90 10 96 68 39

Page 32: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Spanyol 71 63 6 93 62 36

U.K 68 0 20 40 61 26

U.S 95 43 31 32 75 49

Rata-rata 64 64 18 71 56 38

Sumber : IMFBuku Tahun Statistika Pemerintah Prancis; 2001

2.8.3. Penentu Desentralisasi

Desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan kami telah memberikan snapshot dari

normatif besar literatur tentang bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan tanggung

jawab yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dan keuntungan efisiensi

kemungkinan desentralisasi. Namun isu positif tentang mengapa dan kapan desentralisasi

terjadi juga layak perhatian.

Literatur positif pada desentralisasi menunjukkan keteraturan empiris tertentu mengenai

kekuatan yang mendukung desentralisasi. Oates (1972) menemukan dalam analisis cross-

sectional yang baik ukuran negara dan pendapatan per kapita bermain peran penting dalam

menjelaskan desentralisasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa untuk ukuran yang berbeda

dari desentralisasi, negara-negara besar dan kaya yang lebih terdesentralisasi. Untuk kontrol

yang lebih baik untuk antar-daerah geografis dan budaya perbedaan, Oates dan Wallis (1988)

menggunakan analisis panel 48 negara bagian AS. Mereka menemukan keragaman yang

diukur dengan desentralisasi urbanisasi meningkat

Batas penting dari pengujian empiris yang ada desentralisasi adalah bahwa mengabaikan

kekuatan sentral dalam proses desentralisasi, yaitu ancaman pemisahan. Kemungkinan

pemisahan telah menjadi kekuatan yang kuat untuk membatasi kemampuan pemerintah pusat

untuk mengeksploitasi minoritas perifer pemilih untuk demi mayoritas penduduk. Idenya

adalah bahwa pemerintah kesatuan lebih bersedia untuk menyerahkan kekuasaan dan

tanggung jawab ketika ancaman pemisahan yang lebih kredibel. Ini telah menjadi fitur

berulang di Eropa bahwa Keputusan untuk mendesentralisasikan tidak selalu dipandu oleh

pertimbangan efisiensi, namun juga didorong oleh kekuatan distribusi dan politik. Ketika

daerah yang kaya, yang hari mentransfer sejumlah besar pendapatan untuk daerah miskin,

menuntut desentralisasi lebih itu adalah untuk membatasi kontribusi bersih mereka. Mereka

sering melakukan itu karena mereka tidak percaya lagi pada efek asuransi mutual bahwa

transfer tersebut mungkin mengubah arah dalam waktu dekat. Juga ukuran redistribusi daerah

Page 33: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

telah menjadi begitu terlihat bahwa hal itu menciptakan masalah politik dapat diatasi.

Persepsi adalah bahwa daerah yang kaya akan menjadi lebih baik dengan memisahkan diri

dan, mencegah negara tersebut dari berantakan, konsesi dalam bentuk devolusi yang lebih

besar tanggung jawab dan sumber daya untuk daerah telah berlangsung. Italia dan Belgia

adalah dua ilustrasi yang baik dari jenis desentralisasi dipaksa oleh permintaan menekan dari

daerah kaya yang masing-masing itu jelas bahwa dalam kasus-kasus, argumen efisiensi yang

memungkinkan desentralisasi pilihan kebijakan yang lebih mencerminkan preferensi lokal

bukanlah kekuatan utama. Richer daerah menuntut otonomi lebih karena ketimpangan

pendapatan regional seperti bahwa asuransi mutual menjadi redistribusi murni. Selain itu,

permintaan untuk otonomi lebih diperburuk, benar atau salah, oleh persepsi dalam daerah

yang kaya bahwa transfer daerah yang sangat dipengaruhi oleh oportunistik perilaku daerah

penerima.

2.8.4. Desentralisasi di Indonesia

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan

reformasi pada tahun 1998. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang

sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan

kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena

dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini

dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah :

1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan

dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, yaitu antara lain dalam

hal kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu,

Page 34: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. Selain itu juga

menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota daerah

yang mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak dalam

pelaksanaan suatu aturan, misalnya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum,

pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan.

2. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh

perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah

menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai

antara lain dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antar kabupaten/kota di

wilayahnya karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini kemudian dipersepsikan bahwa antara

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota tidak ada hubungan hirarkinya.

Seringkali kebijakan, perencanaan, dan hasil-hasil pembangunan maupun penyelenggaraan

pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur namun langsung kepada

Pemerintah Pusat. Pada sisi lain hubungan hirarki secara langsung antara pemerintah

kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat akan memperluas rentang kendali manajemen

pemerintahan dan pembangunan. Berbagai hal tersebut berpotensi menimbulkan

ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. Sehubungan

dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan perundangan

masih belum sejalan antara satu dengan lainnya.

3. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh

perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah

menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai

antara lain dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antar kabupaten/kota di

wilayahnya karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak

Page 35: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini kemudian dipersepsikan bahwa antara

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota tidak ada hubungan hirarkinya.

Seringkali kebijakan, perencanaan, dan hasil-hasil pembangunan maupun penyelenggaraan

pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur namun langsung kepada

Pemerintah Pusat. Pada sisi lain hubungan hirarki secara langsung antara pemerintah

kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat akan memperluas rentang kendali manajemen

pemerintahan dan pembangunan. Berbagai hal tersebut berpotensi menimbulkan

ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. Sehubungan

dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan perundangan

masih belum sejalan antara satu dengan lainnya.

4. Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah

daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayananan masyarakat di wilayah

terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya

air, hutan, tambang dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah

yang berdekatan, dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan

perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan distribusi, dan lain-lain.

Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah

masih rendah terutama dalam penyediaan pelayananan masyarakat di wilayah terpencil,

perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya air, hutan,

tambang dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah yang

berdekatan, dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan

perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan distribusi, dan lain-lain.

5. Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi

jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah

daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak

optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu,

tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya.

Selain itu belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan

Page 36: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

pola karir aparatur pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia

berkualitas menjadi aparatur pemerintah daerah. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah

masih kurangnya etika kepemimpinan di beberapa daerah.

6. Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan terbatasnya

efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum

efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan

pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta

profesionalisme.

7. Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai

dengan tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketertinggalan pembangunan suatu

wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya perhatian

pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sering menjadi alasan untuk pengusulan

pembentukan daerah otonom baru sebagai solusinya. Namun demikian, dalam

pelaksanaannya proses pembentukan daerah otonom baru lebih banyak mempertimbangkan

aspek politis, kemauan sebagian kecil elite daerah, dan belum mempertimbangkan aspek-

aspek lain selain yang disyaratkan melalui Peraturan Pemerintah yang ada. Selain itu,

terbentuknya daerah otonom baru setiap tahunnya akan membebani anggaran negara karena

meningkatnya belanja daerah untuk keperluan penyusunan kelembagaan dan anggaran

rutinnya sehingga pembangunan di daerah otonom lama (induk) dan baru tidak mengalami

percepatan pembangunan yang berarti. Pelayanan publik yang semestinya meningkat setelah

adanya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah), tidak dirasakan oleh

masyarakatnya, bahkan di beberapa daerah kondisinya tetap seperti semula.

Dalam hal ini harus ada beberapa program yang akan ditempuh dalam revitalisasi proses

desentralisasi dan otonomi daerah adalah:

1. Program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi

daerah. Program ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai

peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, serta

pelaksanaan otonomi daerah termasuk peraturan perundang-undangan daerah; (2) menyusun

berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah; (3) memperkuat visi desentralisasi dan otonomi daerah para

Page 37: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

pelaku pembangunan agar tercapai persepsi yang sama terutama dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelayananan publik, dan pembangunan di daerah; dan (4) mendorong

pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk

meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran

pemerintah provinsi.

3. Program peingkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Program ini ditujukan

untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah

dan potensi daerah yang perlu dikelola.

4. Program peningkatan profesional aparat pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk

memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta

meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan

masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah

yang kompeten dan profesional.

5.Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk

meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka

peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan

pemerintahan daerah yang baik.

6.Program penataan daerah otonomi baru .Program ini ditujukan untuk menata dan

melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga pembentukan daerah

otonom baru tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya

meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah.

Page 38: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

STUDI KASUS I

PEMBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHA FEDERAL

20/03/2012

By : Aji Maftus

http://admsci.ui.ac.id/files/250920061115211.

Hal yang paling penting dari karakteristik sistem politik Amerika adalah pembagian

kewenangan antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintahan United

States yang pertama, berdasarkan Article of Confederation merupakan gabungan dari negara-

negara Amerika. Akan tetapi, muncul ketidakpuasan dari beberapa kalangan terhadap Artikel

Konfederasi. Hasilnya adalah munculnya system federal pada tahun 1787 yang dibuat di

Philadelphia, dimana terdapat dua kedaulatan yakni pemerintah federal dan pemerintah negara

bagian. Sistem ini digunakan untuk melindungi negara-negara Amerika yang telah ada

sebelumnya dan bermaksud untuk mempertahankan kedaulatan mereka, dan membangun sebuah

pemerintahan pusat yang efektif.

Ditinjau dari perkembangan sejarahnya, terdapat 3 era yang menjelaskan perkembangan

federalisme ini, dimana masing-masing era memiliki penerjemahan berbeda antara hubungan

pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Bentuk awalnya merupakan persatuan (Union)

dimana masih belum menemukan titik jelas hubungan keduanya. Mengakibatkan timbulnya

banyak permasalahan antara pemerintah nasional (federal) dan pemerintah negara bagian dalam

penerjemahan wewenang satu sama lain. Contohnya kasus sengketa Maryland State dengan

pemerintah nasional menyangkut didirikannya Second Bank of The United States dengan

diberlakukannya pajak oleh Maryland terhadap bank nasional (federal). Isu lain juga yang

mengancam eksistensi Union adalah isu perbudakan dan Civil War (perang sipil).

Perkembangan berikutnya adalah dual federalism dan laissez faire Capitalism. Dual

federalism adalah doktrin yang berdasar pada ide bahwa diperlukan pemisahan yang tepat antara

kekuasaan nasional (federal) dan kekuasaan negara. Doktrin konstitusi menjelaskan bahwa ada

area-area tertentu yang menjadi kewenangan masing-masing. Posisi konstitusi ini mengizinkan

doktrin laissez faire bahwa bisnis yang besar dan secara luas berada diluar control pemerintah.

Juga mengizinkan negara dalam kebijakan publiknya untuk melakukan diskriminasi terhadap

kulit hitam. Bentuk federalisme ini muncul pada tahun 1930 lalu.

Page 39: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Didalam area perdagangan, perpajakan, pengeluaran, hak-hak sipil, kebebasan sipil, dan

lainnya, pemerintahan federal saat ini memiliki peranan penting, salah satunya adalah

konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari meningkatnya kompleksitas masyarakat Amerika

dan saling ketergantungan antara masyarakat, negara dan pemerintahan lokal bekerja bersama-

sama untuk mengatasi masalah negara, situasi yang demikian disebut sebagai federalisme

kooperatif. Adanya bantuan dari Washington kepada negara bagian dan pemerintah lokal telah

menjadi instrument utama dari pengaruh nasional (pemerintah federasi). Negara bagian dan

pemerintah daerah telah menerima jutaan bantuan federasi, dalam menerima bantuan tersebut,

mereka juga telah menerima pembatasan penggunaan kekuasaan federasi dan prioritas kebijakan

nasional yang mendasari pemberian bantuan.

ANALISIS

Menurut saya, mengapa pada awal pembentukan federalisme ini banyak sekali menghadapi

tantangan dikarenakan kebanyakan orang mengembalikan hal ini kepada dasar terbentuknya

negara mereka yakni Liberal, equal dan pursuit of happiness. Pahaman inilah yang mungkin

menjadi factor utama mengapa pertentangan tersebut tidak ada habisnya. Negara menginginkan

kedaulatan sepenuhnya tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dengan dibentuknya negara

sebagai sebuah federasi dimana terbagi menjadi dua kedaulatan yakni pemerintah federasi dan

pemerintah negara bagian, memang benar ketakutannya adalah adanya indikasi pemerintahan

nasional (federasi) yang terlalu kuat sehingga melemahkan posisi bagi negara-negara bagian dan

membatasi ruang gerak mereka. Hal ini terlihat dari perdebatan antara para anti federalis dan pro

federal. Ketika anti federal mengatakan bahwa hanya pemerintahan di negara sendirilah yang

bisa yang bisa melindungi dan mengetahui betul kondisi di negaranya. Ketakutan akan dominasi

dan intervensi yang terlalu besar oleh negara federasi ke dalam urusan negara bagian. Sedangkan

para pro federalis mengatakan bahwa pemerintahan federal tidak memiliki kepentingan untuk

melemahkan negara bagian. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak kebijakan-kebijakan yang

overlap atau saling tumpang tindih dan saling mengklaim kewenangan antara pemerintahan

federasi dan pemerintahan negara bagian. Salah satu contoh ketidakpuasan ini terjadi dengan

dideklarasikannya doktrin “null and void” sebagai salah satu cara melawan pemerintah federasi.

Federasi di Amerika saat ini, dalam prosesnya membawa banyak kebaikan yang bermanfaat bagi

para negara bagian. Adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara pemerintah negara bagian

Page 40: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

dan federasi membuat perjalanan perpolitikan Amerika Serikat menjadi stabil. Negara bagian

juga dengan leluasa melaksanakan kebijakan-kebijakan didalam negerinya sendiri sedangkan

urusan diluar pemerintahan nasional ditangani oleh pemerintah federasi. Kekhawatiran bahwa

pemerintah federasi yang mendominasi memang terjadi akan tetapi negara bagian tetap diberikan

kewenangan sepenuhnya untuk mengatur negaranya berdasar pada pernyataan bahwa negara

sendirilah yang mengetahui seluk beluk dan permasalahn rakyatnya. Mereka bebas berkreasi

untuk memajukan negaranya dan kemudian tercipta suatu kesatuan (United) yang kuat. Melihat

kemajuan dari negara-negara bagian Amerika Serikat saat ini, saya pikir federalisme memang

solusi yang tepat untuk satu kesatuan negara yang menganut paham Liberal ini meskipun masih

banyak pertentangan yang berlangsung antara berbagai bidang apakah harus ditangani oleh

pemerintah federal atau pemerintah negara bagian salah satu contohnya adalah bidang

pendidikan.

Page 41: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

STUDI KASUS II

Pemikiran Amien Rais Terhadap Federalisme di Indonesia

Pemikiran Amien Rais, tentang kemungkinan pada masa yang akan datang negara Indonesia

menjadi negara federasi muncul setelah melihat adanya ancaman disintegrasi yang terjadi akibat

dari sistem pemerintahan negara kesatuan yang sentralistis. Selanjutnya dikatakan bahwa dialog

negara federasi sebagai alternatif negara kesatuan menunjukkan bahwa sesungguhnya

nasionalisme suatu bangsa tidak harus terpecah hanya kerena negara berganti wajah. Untuk

menghentikan sentralisasi yang berlebihan, Amien Rais mengajukan sistem federal karena

didasarkan pertimbangan bahwa banyak negara demokrasi justru maju adil dan makmur karena

sistem federal seperti Malaysia, Kanada, Jerman, Australia bahkan Amerika.

Menurut Amien Rais, untuk mewujudkan negara federal pemerintahan baru harus mempunyai

kemauan politik (political will) dalam mewujudkan hal tersebut. Namun demikian, wacana

federasi ini masih belum luas serta membutuhkan waktu yang cukup untuk mewujudkannya.

Adanya negara federasi sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah fundamental, yaitu

ketimpangan dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta budaya. Untuk itu wacana negara

federasi diperlukan dalam kerangka pemulihan Hak Asasi Manusia (HAM) serta membangun

perimbangan antara pusat dan daerah. Pembagian hasil (revenue sharing) antara pusat dan

daerah sangat timpang. Kekayaan alam daerah sangat sedikit dirasakan oleh daerah penghasil.

Dengan Kolusi Korupsi dan Nepotismenya, daerah Jawa mendapatkan bagian yang terlalu besar

dari hasil tersebut’’. Mengenai pembagian kekuasaan, Amien Rais menghendaki kedaulatan

diberikan pada tingkat provinsi. Adapun dalam negara federal nantinya tetap ada perimbangan

keuangan antara negara bagian dan negara federal namun untuk secara detailnya harus

dirumuskan dengan musyawarah bersama antara pemerintah federal dengan negara negara

bagian.

Amien Rais mengajukan tiga fundamentals yang harus ditegakkan untuk membagun negara

federal. Yaitu keadilan (al-‘adalah), (as-syuro) dalam arti negara harus dibangun dan

dikembangkan dengan mekanisme musyawarah, dan yang ketiga adalah penegakkan prinsip

persamaan (almusaawah ) sebagaimana Islam dan agamaagama samawi tidak pernah

membedabedakan manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin (sex), warna kulit (race), status

sosial (class) suku bangsa dan lain-lain. Begitu pula dengan prinsip otonomi harus memiliki

ketiga aspek itu.

Page 42: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

Federalisme untuk Indonesia masih relevan namun sudah “kebablasan” yaitu otonomi yang

melibihi federalisme. Karena desentralisasi saat ini memberikan otonomi sampai ketingkat

kabupaten/kota bukan pada provinsi. Jadi merupakan suatu hal yang kuno membicarakan federal

jika ditempatkan dalam konteks saat ini di Indonesia, karena jika berbicara federal berarti yang

mendapatkan otonomi hanya sampai propinsi. Saat ini sudah tidak relevan membicarakan bentuk

negara federal, karena sudah tidak ada gunanya, ini didasarkan karena di dalam undang – undang

dasar sudah dikunci tepatnya dalam pasal 37 ayat 5 yang menyatakan bahwa ”Tentang bentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Untuk mewujudkan penerapan otonomi daerah yang baik diperlukan adalah penegakkan hukum

atau the rule of law atau dalam bahasa yang juga umum itu adalah etablishment of in abholding

of the rule of law. Jadi dalam hal gagalnya imlementasi undang – undang itu karena pelanggaran

the rule of law. Jadi kalau berbicara secara normatif bahwa undang-undang seperti apapun

baiknya kalau the man behind the undang-undang itu masih “sontoloyo” tentu tidak sampai

kemana-mana. Jadi sambil membangun moralitas penyelenggara negara memang harus ada

keharusan yang tidak bisa dihindarkan yaitu tegaknya the rule of lawagar tidak tercipta

kesenjangan antara formulasi dan implementasi.

ANALISIS

Gagasan federalisme Amien Rais baru sampai pada tataran gagasan dan belum sampai pada

wilayah konsep yang utuh. Gagasan negara federal Amien Rais muncul setelah melihat adanya

ancaman disintegrasi yang terjadi akibat dari sistem pemerintahan negara kesatuan yang

sentralistis.

Menurut Amien Rais, dalam membangun negara federal, setidaknya ada tiga unsur yang harus

menjadi bangunannya yakni; keadilan (al-‘adalah), persamaan (almusawah), dan musyawarah

(as-syuro). Mengenai pembagian kekuasaan, Amien Rais menginginkan bentuk yang tidak lebih

luas daripada otonomi saat ini yaitu kedaulatan hanya diberikan pada propinsi-propinsi untuk

menjadi bagian negara federal, namun untuk mewujudkan negara federal, pemerintahan baru

harus mempunyai kemauan politik (political will) dalam mewujudkan hal tersebut. Adapun

untuk pembagian keuangan, menurut Amien Rais dalam negara federal masih tetap ada

perimbangan keuangan antara negara bagian dengan pemerintah federal, namun mengenai

komposisinya/detailnya, harus melalui proses musyawarah antara pemerintah negara federal

dengan negaranegara bagian.

Page 43: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

KEY KONSEP

· Federasi (Federation) adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara

bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan

· Federalisme (Federalism) adalah sistem pemerintahan yang menyatukan negara-negara

bagian dan setiap negara bagian memiliki otonomi khusus untuk menjalankan

pemerintahannya sebagai negara.

· Sistem Pemerintahan Federal (Federal System of Government) adalah suatu sistem

politik federal yang mendasar, ada dua atau lebih tingkatan pemerintahan yang ada di

dalam suatu wilayah tertentu dan yang memerintah melalui lembaga-lembaga yang sama

dengan kekuasaan yang bertumpang tindih atau kekuasaan bersama sebagaimana yang

ditetapkan oleh konstitusinya.

· Output Sektor Publik (Public Sector Output)

· Operasi Ekonomi Besar-besaran (Economies of Large-Scale Operation) mengasumsikan

bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Implikasinya ialah terdapat banyak

pembeli di dalam pasar, dan tidak satupun diantara mereka memiliki kapasitas untuk

mempengaruhi harga baarang dan jasa secara signifikan.

· Produksi Output yang Efisien (Efficient Production Output)

· Kompetisi Antar Pemerintah (Cometition Among Government). Kompetisi antar

pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pemerintahan yang berbeda yang dapat

menyediakan barang publikdan layanan yang lebih baik dan berpotensi serta dapat

memenuhi tuntutan masyarakat yang heterogen.

· Titik Tiebout (Tiebout Point) adalah menunjukkan bagaimana persaingan di antara

pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama.

· Redistribusi Pendapatan (Redistribution of Income) adalah praktek yang dirancang untuk

tingkat pendapatan di masyarakat melalui pengalihan pendapatan dari orang kaya kepada

individu-individu miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

· Sentralisasi (Sentralization) adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan

yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat.

Page 44: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

· Kartelisasi (Kartelization) adalah persenyawaan antara pelaku kejahatan untuk

melindungi diri dari kejaran hukum dan peraturan.

· Desentralisasi (Decentralization) adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan

prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya.

· Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization) adalah pemberian kewenangan kepada

daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari

pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi.

· Titik Keberangkatan (Point of Depature) adalah bahwa keputusan terpusat menghasilkan

"satu ukuran cocok untuk semua" hasil yang tidak mencerminkan heterogenitas selera.

· Analisis Cross-Sectional (Cross-Sectional Analysis) adalah mempelajari dinamika

korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau

pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach). Artinya, tiap subjek

penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status

karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan.

· Kasus Sengketa Maryland State (Maryland State Dispute Case)

· Perdagangan Bebas Komisi (Free Trade Commision) didefinisikan sebagai tidak adanya

hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar

individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

· Federalisme Kooperatif (Cooperative Federalism)

· Doktrin Laissez Faire (The Doctrine of Laissez Faire) bahwa suatu perekonomian

perusahaan swasta (private-enterprise economy) akan mencapai tingkat efesiensi yang

lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka

dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan

dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (centrally planned economy).

Page 45: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

SOAL DAN PERTANYAAN !!!

I. Pilihan Ganda !

1. Kompetisi antar pemerintah akan memungkunkan terjadinya persaingan antar… A.Pemerintah B. Masyarakat C. Industri D. Pihak Lain 2. Perusahaan di sektor swasta menjadi besar untuk mengambil keuntungan dari skala… A.Sosial B.Budaya C.Ekonomi D.Polotik 3. Pada tahun 1930 pemerintah federal mengkoordinasikan pelayanan jalan raya bukan dengan memproduksi jalan raya, tetapi dengan menyediakan struktur rute koordinasi dan sistem penomoran yang konsisten,Negara mana yang mempunyai gagasan tersebut… A.Israel B.Itali C. Belgia D.Amerika Serikat 4. Barang public merupakan salah satu motivasi pemerintah federal dalam menentukan ukuran yang lebih… A.Efisen B. Tidak Berfunsi C.Menyusahkan D. B dan C benar 5. Menunjukkan bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah bisa memiliki efek yang sama,Pernyataan dari siapakah ini… A. Charles Tiebout B.Sri Mulyani

C.Adam Smith D.Milton Friedman 6. Paling signifikan dari pengeluaran untuk pemerintah negara bagian dan lokal adalah?

A.Budaya B.Pendidikan C.Politik D.Sosial 7. Pada tahun berapa jumlah unit pemerintahan di Amerika Serikat turun hampir setengahnya… A.1986 - 1967 B.1945 - 1976

C. 1942 – 1972 D.1972 -1983 8. Titik keberangkatan adalah bahwa keputusan terpusat menghasilkan… A. “satu ukuran cocok untuk semua” B. “satu ukuran tidak cocok untuk semua” C. “satu ukuran cocok tapi tidak untuk semua” D. Jawaban A,B dan C Salah 9. Perilaku apakah dalam pemerintahan sering terjadi di bawah pembenaran menegakkan beberapa jenis standar pada program pemerintah… A. Cartelizing B.Output C. Input D.Desentralisasi 10. Yang dipandang sebagai persaingan di sektor swasta sering dianggap sebagai… A. Duplikasi B.Imitasi C.Alokasi D.Subtitusi

II. True and False !

Page 46: MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN VII: TEORI FISKAL …Salah satu contoh Negara yang sitem pemerintahannya federalisme adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan sebagai Negara Federasi

1. Oates (1972) membedakan tiga ukuran desentralisasi fiskal: (i) bagian dari pendapatan

publik total yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah , (ii) bagian dari pemerintah

pusat di semua pengeluaran publik (iii) bagian dari pemerintah pusat dalam pemerintahan

saat ini pengeluaran konsumsi. (T/F)

2. Salah satu dampak/tujuan dari kompetisi antar pemerintah merupakan menghasilkan tingkat output (T/F)

3. Menurut Oates Desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan kami telah memberikan snapshot dari normatif besar literatur tentang bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan tanggung jawab yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dan keuntungan efisiensi kemungkinan desentralisasi (T/F)

4. Contoh dari manfaat spillover adalah bandara regional, yang bisa menguntungkan untuk kota-kota disekitarnya (T/F)

5. doktrin yang berdasar pada ide bahwa diperlukan pemisahan yang tepat antara kekuasaan nasional (federal) dan kekuasaan negara merupakan dual federalism

III. ESSAY !

1.Apakah konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah mempengaruhi kewajiban yang

harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan alasan apa yang dapat memicu

terjadinya konflik tersebut ?

2.Dampak dan perubahan pemerintah seperti apakah yang mungkin terjadi jika terjadi

konflik antar pemerintah ?

3.Mengapa di pasar persaingan public, sistem harga bisa memberikan simyal pasar

tentang efisiensi tentang produk perusahaan ?

4.Jika Negara mengumpulkan pajak pendidikan yang lebih dibandingkan dengan daerah

dan jika memegang Negara lebih banyak kekuatan dan control dalam menegakkan

program pendidikan standar, akibat apa yang dapat terjadi terhadap masyarakat ?

5.Bagaimana anda mengenai pendapat Charles Tiebout terhadap kompetisi antar

pemerintah ?