Hak Atas Kekayaan IntelektualHak Merek dan Indikasi Geografis, serta Persamaan dan perbedaan Perlindungan dan Pelanggaran Hak Merek

Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Rozak, A.Sastra, MADisusun Oleh :1. Ade Irma Rahmawati (1113096000002)2. Amalia Rahawati (1113096000021)3. Satrio Nugroho (1113096000023)4. Yudia Pangesti Ningrum (1113096000025)

Program Studi KimiaFakultas Sains dan TeknologiUniversitas Islam Negeri (UIN) Syarif HidayatullahJakarta2014Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, berupa iman, ilmu, dan kesehatan, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti.Tujuan dari penulisan Makalah ini adalah untuk memberikan informasi Kepada Pembaca mengenai hak merek dan indikasi geografis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah HAKI(Hak Atas Kekayaan Intelektual) yaitu bapak Abdul Razak. Maka, penulisan Makalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada dosen pembimbing bapak Abdul Razak yang telah membimbing dalam pembuatan Makalah ini. Tak ada gading yang tak retak, Penyusun menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan makalah yang lain nantinya.Akhir kata semoga Laporan ini dapat berguna khususnya bagi penyusun dan juga Umumnya bagi pembaca makalah ini.Tangerang, Nopember 2014

Penyusun

Merek dan Indikasi GeografisA. Definisi MerekMerek, adalah tanda yang berfungsi untuk membedakan suatu produk dari produk sejenis yang ada di pasar. Tujuan pemberian tanda itu adalah agar konsumen bisa mengenali asal atau produsen dari produk tersebut atau mengenali mutu, fungsi, keunikan, atau kelebihan dari produk tersebut. Dalam banyak sektor perdagangan, merek menjadi penting karena itulah yang menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mau bersusah payah dan mengeluarkan uang banyak untuk membangun atau mempertahankan reputasi mereknya. Kepemilikan merek bersifat privat, karena penetapan suatu tanda sebagai merek terjadi akibat kesengajaan oleh produsen produk tersebut dan bukan karena ditetapkan oleh masyarakat. Pemegang hak merek berkepentingan untuk mencegah mereknya ditiru/dipalsu, karena produk peniru apalagi palsu tersebut dapat mengurangi pendapatannya atau mengerosi reputasinya.Istilah tanda dalam konteks merek tidak sama dengan yang diatur dalam konteks indikasi geografis. Dalam konteks merek, tanda tersebut yang penting adalah harus memiliki daya pembeda. Dalam konteks indikasi geografis, tanda tersebut harus menunjukkan daerah asal dari suatu produk; sedangkan produknya itu sendiri harus menunjukkan ciri dan kualitas tertentu yang dihasilkan oleh faktor lingkungan geografis, yang meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Jika tanda dalam merek diberikan oleh produsen produk, maka tanda dalam indikasi geografis diberikan oleh masyarakat. Adalah suatu hal yang hampir mustahil untuk mengetahui siapa anggota masyarakat yang pertama kali mencetuskan nama tersebut. Yang jelas dalam praktek perdagangan, tanda itu dipergunakan untuk membedakan dengan produk yang sejenis dari daerah lain.

Undang-undang Merk dan Indikasi GeografisUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2001TENTANGMEREKBAB VIIINDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASALBagian PertamaIndikasi GeografisPasal 561) Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;2. Produsen barang hasil pertanian;3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industry4. Pedagang yang menjual barang tersebut;b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;c. Kelompok konsumen barang tersebut;2) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis.3) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis4) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.5) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5)6) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.7) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.8) Ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57(1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian KeduaIndikasi AsalPasal 59Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan ataub. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa

Pasal 60Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.Dalam pengaturan UU Merek 2001, obyek indikasi geografis tidak dibatasi secara tegas hanya berupa hasil alam. Karena UU tersebut mengatur bahwa dari tiga kelompok masyarakat yang berhak mengajukan permohonan indikasi geografis, salah satunya adalah pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri. Itu berarti bahwa obyek indikasi geografis dapat mencakup hasil budaya. Pengaturan demikian menjadi membingungkan, karena obyek hasil budaya masyarakat lokal sesungguhnya dapat pula dianggap sebagai folklor. Persoalannya adalah pengaturan untuk folklor tidak menggunakan UU Merek, tetapi menggunakan UU Hak Cipta. Tidak hanya itu, pengaturan dalam UU Hak Cipta seolah-olah hanya mencakup folklor dalam pengertian lagu dan tarian saja, padahal pengertian mengenai folklor lebih luas dari itu.Persoalan lain dari pengaturan mengenai indikasi geografis adalah inkonsistensi. Dalam sistem hukum merek, perlindungan hukum pada pemilik merek baru efektif jika yang bersangkutan telah mendaftarkan mereknya tersebut. Artinya, tanpa pendaftaran maka ditinjau dari segi hukum merek kedudukan hukum dari pemilik merek dalam mengantisipasi kompetitor atau lawan bisnisnya menjadi agak lemah. Terlepas dari kekurangan yang ada, policy dari pengaturan tersebut jelas. Tetapi dalam konteks indikasi geografis, apa yang dikehendaki oleh pembuat UU menjadi tidak jelas. Karena mereka menyatakan bahwa indikasi geografis yang tidak didaftarkan disebut indikasi asal; dan pemegang atas hak indikasi asal punya hak yang sama dengan pemegang hak atas indikasi geografis. LINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS(1) Tanda merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasigeografis.(2) Barang dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.(3) Tanda dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.(4) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.(5) Tanda hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan. INDIKASI-GEOGRAFIS YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARIndikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; ataud. telah menjadi generik. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN INDIKASI-GEOGRAFISIndikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.(2) Bentuk dan isi formulir Permohonan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.(3) Pemohon terdiri atas:a.lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;2. produsen barang hasil pertanian; 3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau4. pedagang yang menjual barang tersebut;a. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; ataub. kelompok konsumen barang tersebut.(4) Permohonan harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:a. tanggal, bulan, dan tahun;b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; danc. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.(5) Permohonan harus dilampiri:a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; danb. bukti pembayaran biaya.(6) Permohonan harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dani. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.(7) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. TATA CARA PEMERIKSAAN Pemeriksaan Administratif(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.(2) Dalam hal Permohonan yang telah memenuhi persyaratan Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.(3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.(4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu tiga bulan, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasigeografis.(5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali, biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Pemeriksaan Substantif(1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.(2) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.(3) Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan.(4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran, Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis. (5) Pemeriksaan substantif dikenakan biaya. (6) Biaya pemeriksaan substantif harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.(7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut, Permohonan dianggap ditarik kembali.(8) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar, Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.(9) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.(10) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.(11) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.(12) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.(13) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan.(14) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan, Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan, dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.(15) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.(16) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.(17) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.(18) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.(19) Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut. PENGUMUMAN(1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.(2) Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.(3) Dalam hal Indikasi-geografis ditolak, Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.(4) Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

KEBERATAN DAN SANGGAHAN(1) Selama jangka waktu pengumuman, terhadap Indikasi geografis yang diumumkan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.(2) Keberatan harus memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.(3) Keberatan dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.(4) Dalam hal terdapat keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.(5) Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF ULANG(1) Dalam hal terdapat sanggahan, Tim Ahli Indikasigeografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.(2) Pemeriksaan substantif ulang diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan.(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.(6) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang, keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.(7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasigeografis PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN INDIKASI-GEOGRAFIS Pemakai Indikasi-Geografis(1) Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.(2) Produsen, harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.(3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan, Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis. Pengawasan Terhadap Pemakai Indikasi-Geografis(1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.(2) Hasil pengawasan, harus memuat bukti beserta alasannya.(3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan, Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.(4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan, Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan, Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.(6) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasigeografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasigeografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.(7) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.(8) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.(9) Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai Indikasigeografis yang bersangkutan.(10) Dalam hal Penghapusan, maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.(11) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

CONTOH INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI DIRJEN HKI: Beras Adan Krayan: diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Adan (2011) Susu Kuda Sumbawa: didaftarkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Sumbawa (2011) Madu Sumbawa: didaftarkan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa (2011) Kangkung Lombok: didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok (2011) Kopi Kintamani Bali: diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), (2008)

Persamaan dan Perbedaan Sistem Perlindungan dan Pelanggaran Merek PELANGGARAN HAK MEREK

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara berikut ini :1) Praktek peniruan merek dagang2) Praktek pemalsuan merek dagang3) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaaan dengan sifat dan asal usul merek.Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, seperti yang dicantumkan dalam UU Merek Tahun 2001 tentang gugatan ganti rugi dalam pasal 76 dikatakan bahwa :1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa :a. Gugatan ganti rugi, dan /ataub. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan NiagaYang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah. Yang dimaksudkan kata tanpa hak dalam kalimat diatas yaitu merek yang digunakan tergugat tidak terdaftar serta mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya. Hak pemilik merek terdaftar untuk menggugat tuntutan ganti rugi terhadap orang lain yang menggunakan mereknya adalah merupakan konsekuensi dari sistem yang dianut dalam undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 yaitu sistem konstitutif dimana hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan pada merek tidak terdaftar.Gugatan sebagaimana disebutkan diatas diajukan kepada Pengadilan Niaga gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Adapun beberapa pasal yang mengenai gugatan terhadap pelanggaran merek oleh penerima Lisensi Merek terdaftar seperti yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001, Pasal 77 dan 78 yang berbunyi :

Pasal 77Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.Pasal 781) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugatan atas pelanggaran merek tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga, seperti yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 pasal 79, yaitu :Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasiPenyerahan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun secara hokum setiap putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Kasasi merupakan upaya hukum biasa satu-satunya karena terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga pendidikan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan.

TATA CARA GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREKSesuai dengan UU Merek Tahun 2001 Pasal 76, Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :a. Gugatan ganti rugi, dan/ ataub. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut Selain penyelesaian gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melaluiArbitraseatau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentuUndang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Adapun tata cara pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diuraikan sebagai berikut:1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.2. Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang di tanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Kecuali dinyatakan lain yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-Undang Merek adalah panitera pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.5. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana di maksud diatas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Daftar PustakaKansil, CST. 1997. HAK MILIK INTELEKTUAL: Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Sinar Grafika Offset: Jakarta.Margono, Suyud. 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia. Ghalia Indonesia: Bogor.Saidin, OK. 2007. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.Pasal 56 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 pasal 60.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-geografis pasal 1 pasal 27.Ramadhan, Andri. 2014. Contoh-contoh Kasus Pelanggaran HAK dan Merek. andriramadhan-andriramadhan.blogspot.com. Diakses pada 2 Oktober 2014, 13.20 WIB.