Mengenal OJK & Lembaga Keuangan Mikro

Lucky Fathul Hadibrata DEPUTI KOMISIONER MANAJEMEN STRATEGIS OTORITAS JASA KEUANGAN

Bakohumas Information & Communication Expo 2014, Bandung, 29 November 2014

2

Agenda

2

Mengenal Otoritas Jasa Keuangan

1

Mengenal Lembaga Keuangan

Mikro

2

3

Regulator & Pengawas Industri Pasar Modal dan IKNB

Regulator & Pengawas Perbankan

Bank Indonesia

Integrated Supervision

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB

4

Mengapa OJK Penting ...

Perkembangan Sistem

Keuangan

Permasalahan di Sektor

Keuangan

Konglomerasi bisnis

Hybrid products

Regulatory arbitrage

Moral hazard

Perlindungan konsumen

Koordinasi lintas sektoral

UU Bank Indonesia mengamanatkan

pembentukan lembaga pengawasan sektor

jasa keuangan

OJK terbentuk

sebagai respons atas

kompleksitas di sektor

jasa keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

5

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan

kesejahteraan umum”

Misi 1: Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan

akuntabel;

Misi 2: Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

Misi 3: Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

6

Market Conduct Supervision

Menerapkan model pengawasan 2 pilar dalam 1 atap yaitu pilar prudensial serta pilar business conduct

Integrated Supervision

Melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

Wewenang Tambahan

Penyidikan Memberikan

perintah tertulis Melakukan

penunjukkan dan penggunaan pengelola statuter

FKSSK

Ketua DK OJK merupakan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

1 2 4 3

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Perbedaan Utama dengan regulator sebelumnya

7

REGULATOR & PENGAWAS LEMBAGA

JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI

Perbankan Pasar Modal IKNB

Bank Umum

Jumlah Bank : 120

Jumlah Kantor : 17.089

Total Aset: Rp 4.313,83 T

BPR

Jumlah BPR: 1.653 BPR

Jumlah Kantor : 4.425

Total Aset: Rp 68,65 T

Perusahaan Efek : 139

Emiten : 567 Perusahaan

Market Cap : Rp 4,251T

Jumlah RD: 809 unit

Total NAB : Rp 191,8T

Perasuransian :

Jumlah : 141 Perusahaan

Aset (2013): Rp 612,16 T

Perusahaan Pembiayaan

Jumlah: 202 Perusahaan

Aset : Rp 380,28 T

Dana Pensiun

Jumlah: 267 DP

Aset (2013): Rp 158,5 T

Total Nilai Kapitalisasi yang Diawasi Rp 11,000 T

Ruang Lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

8

KEBERADAAN KANTOR OJK DI DAERAH

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta

Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar

Kantor Regional II Bandung Jl. Braga No.108 Bandung 40111 Telp: (022) 423 0223

9

Amanat UU OJK tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Pasal 28

Pencegahan Kerugian Masyarakat

Pasal 29

Pelayanan Pengaduan Konsumen

Pasal 30

Pembelaan Hukum

Perlindungan Konsumen merupakan kebutuhan mendasar Kepercayaan Konsumen merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas dan

pertumbuhan dalam jangka panjang

Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen

10

Fungsi Edukasi

OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Pasal 28 UU No. 21 tahun 2011

PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat

POJK No.1/POJK.07/2013 26 Juli 2013

Pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, lembaga jasa keuangan

dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi Nasional Literasi Keuangan

Telah diluncurkan

Presiden Republik

Indonesia pada

tanggal 19

November 2013

11

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan Konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan

Pasal 29 UU No. 21 tahun 2011

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen

POJK No.1/POJK.07/2013 26 Juli 2013

Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Telah diluncurkan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 6 Februari 2014

Fungsi Perlindungan Konsumen

12

MASALAH UTAMA 5

POJK No. 01/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Prinsip Transparansi Prinsip Perlakuan yang Adil Prinsip Keandalan Prinsip Perlindungan Data Konsumen Prinsip Penanganan Pengaduan dan

Penyelesaian Sengketa Konsumen

Payung Hukum bagi Pengaturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

1

Mengatur Prinsip Perlindungan Konsumen

2

Perlindungan Konsumen

Penerbitan POJK No. 1

Fungsi Perlindungan Konsumen

13

Mengenal Lembaga Keuangan Mikro Latar belakang

1

2

3

Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan jo. UU

No 10 Tahun 1998

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu

memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan

Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan

menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan

Undang-Undang tersendiri.

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank

Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-

lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status

sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini

dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 58, UU No 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan Perbankan

jo. UU No 10 Tahun 1998

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang

belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin

usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Sampai

dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum

memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan banyak

yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.

Pasal 19, Peraturan Pemerintah

No.71 Tahun 1992 tentang BPR

Pada tanggal 8 Januari 2013 Pemerintah mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro.

14

Asas & Tujuan LKM

Asas LKM : keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan,

keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, dan kedayagunaan

dan kehasilgunaan.

Tujuan LKM :

Tujuan LKM

Meningkatkan akses

pendanaan

Meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat

Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi & produktivitas masyarakat

Pokok-pokok Pengaturan

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2013

tentang

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

16

Dasar

Hukum

UU No.1 Tahun 2013 Tentang

LKM

Peraturan OJK Peraturan Pemerintah

16

POJK No. 12 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM

POJK No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM

POJK No.14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

PP 89 Tahun

2014 Tentang

SUKU

BUNGA

PINJAMAN

ATAU IMBAL

HASIL

PEMBIAYAAN

DAN LUAS

CAKUPAN

WILAYAH

USAHA

LEMBAGA

KEUANGAN

MIKRO

DEFINISI DAN BENTUK BADAN HUKUM

Definisi LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan

jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui

pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota

dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari

keuntungan.

Bentuk

Badan Hukum LKM

(Pasal 5)

Koperasi; atau

Perseroan Terbatas.

Jika berbadan hukum PT, maka sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik

desa/kelurahan. Sisanya dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi.

Kepemilikan saham oleh setiap WNI paling banyak 20%.

KEPEMILIKAN DAN PERIZINAN LKM

Kepemilikan LKM

(Pasal 8) WNI;

Badan usaha milik desa/kelurahan;

Pemda Kabupaten/Pemkot; dan/atau

Koperasi

Perizinan LKM

(Pasal (9)

LKM harus memiliki izin usaha dari OJK

Untuk memperoleh izin usaha harus memenuhi persyaratan paling

sedikit mengenai:

Susunan organisasi dan kepengurusan;

Permodalan;

Kepemilikan; dan

Kelayakan rencana kerja

KEGIATAN USAHA LKM

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan

pemberdayaan masyarakat, melalui:

Suku Bunga

Pinjaman atau

imbal hasil

Pembiayaan

(Pasal 11 ayat 2)

Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil

Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pinjaman/Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada

anggota dan masyarakat;

Pengelolaan Simpanan; dan

Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha

Cakupan Wilayah

Usaha LKM

(Pasal 16)

Cakupan wilayah LKM adalah satu wilayah desa/kelurahan,

kecamatan, atau kabupaten/kota yang disesuaikan dengan skala

usaha LKM.

PENJAMINAN SIMPANAN DAN TRANSFORMASI LKM

Penjaminan

Simpanan

(Pasal 19)

Transformasi

(Pasal 27)

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika :

Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemda

dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan

LKM.

Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemda dan LKM

dapat mendirikan LPS LKM.

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPS LKM diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kab/kota tempat

kedudukan LKM; atau

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan

OJK

PEMBINAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN LKM

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

1

Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi

dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian

Dalam Negeri.

2

Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah

kabupaten/kota.

3

Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan

dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain

yang ditunjuk.

4

Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan

yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang

ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

5

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank

Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat

Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil

Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan

itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang

ini berlaku.

1

Lembaga-lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

2

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro harus sudah

ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang diundangkan. 3

Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah

ada sebelum Undang- Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya

berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

4

Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan

Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan

hukum.

5

Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada angka (5) Otoritas Jasa

Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi, dan Kementerian Dalam

Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

6

23

Data LKM yang Belum Berbadan Hukum

1

2

3

Sumber : Naskah Akademik RUU LKM inisiatif DPR-RI dan GTZ (2000)

Lembaga ex. Pasal 58 UU Perbankan

1.626 Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP)

5.345 Badan Kredit Desa (BKD)

LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat

(BMT, Credit Union, LSM) 24.392

LKM pendukung program Pemerintah 606.475

637.838

24

Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (1)

Peraturan Pemerintah.

PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal

Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM, telah

diundangkan.

POJK tentang LKM telah ditetapkan sebagai berikut:

1. POJK Nomor 12 Tahun 2104 tentang Perizinan Usaha dan

Kelembagaan LKM;

2. POJK Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Usaha LKM;

3. POJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan LKM.

25

Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (2)

Pelatihan bagi SDM Pemda Kabupaten/Kota dan bagi Pengurus LKM.

Tahun 2014 ini dilakukan pelatihan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pejabat/pegawai Pemda Kab/Kota (Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Surabaya, Kediri dan Makassar)

Tahun 2015 akan dilakukan pelatihan lanjutan

Penyiapan infrastruktur IT

Mengintensifkan program inventarisasi LKM

26

Time Line UU LKM

Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dan sosialisasi UU LKM

Pemetaan dan capacity building SDM Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM dan Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pembinaan dan pengawasan LKM yang ada

tetap dapat beroperasi dan wajib

memperoleh izin usaha

+ 2 tahun + 3 tahun

UU LKM mulai berlaku

8-1-2015

Batas waktu kewajiban memperoleh izin usaha

8-1-2016

UU LKM diundangkan

8-1-2013

TERIMA KASIH

www.ojk.go.id