TUGAS & KEWENANGANTANGGUNG-JAWAB

NOTARIS (UUJN)

PELATIHAN PENYIDIKANBARESKRIM MABES POLRIJakarta, 28 Agust 2013

Syafran Sofyan

(Notaris - PPAT - Pejabat Lelang di Jakarta Selatan)1

SYAFRAN, SH, SpN, MHum (Dr.Cand)Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas

RI(Dosen/Nara-Sumber-Tutor) Kantor: Jl.Merdeka Selatan No.10 Jakarta. Hp.08111986768 - 085693960768

Majelis Pengawas Jakarta Selatan Ketua Hukum, Perlindungan Profesi PP INI Dosen Pasca Hukum & Magister Kenotariatan

(Univ.Jayabaya, Univ. Brawijaya, Untag Smg) Dosen Pasca Hukum/Nara-Sumber di (Kemenkumham,Kemhan, Mabes TNI,

Polda, MA/Pengadilan). Nara-Sumber di Parpol, Forkon (Bupati/Wl.kota,DPR/DPRD), dan Pemda. Dosen Tetap Fak.Hukum Univ.Semarang (th.1995 sd sek) Dosen/Instruktur Diklat Perbankan/BUMN, Bareskrim Mabes Polri. Dosen/Nara-Sumber Jimly School at Law & Government Pendiri/Ketua, Dewan Pakar ISHI (Ikatan Sarjana Hukum Indonesia) SAKSI /AHLI DI PENGADILAN/Polri & Nara-Sumber Seminar. Notaris-PPAT-Pejabat Lelang di Jakarta Selatan Penulis Ahli Majalah: Renvoi, Minuta,Medianotaris.com, Gema

Alumni,Tannas Lemhannas RI. Email: syafran.dosen@gmail.com cc notaris_syafran@yahoo.co.id 2

Pengertian Notaris.

Notaris adl Pejabat Umum yg berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya? sebagaimana dimaksud UU 30/2004 tentang jabatan notaris.

3

Ps 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang unt itu di tempat akta itu dibuat.

Ps 1870 & 1871 KUHPer :

Akta otentik adl alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak & AW,sekalian org yg mendapat haknya dari akta tsb…..memb kpd pihak2

suatu pembuktian yg mutlak.4

Beberapa asas atau nilai yang harus dijaga seorang notaris yaitu :

1. Jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

2. Memberikan pelayanan sesuai dengan UU, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

3. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta;

4. Unsur professional lain “good faith”, taat pada kebenaran (fidelity), fairness and integrity);

5

dasar untuk menetapkan derajat unsur sifat melawan hukum dalam hukum pidana dari perbuatan seorang notaris, di samping bisa berasal dari perundang-undangan hukum pidana sendiri bisa juga berasal dari “standard minimum of service” yang bersumber dari Peraturan Jabatan Notaris, kode etik notaris/ PPAT dan juga dari ketentuan hukum perdata misalnya ketentuan tentang sahnya perjanjian atau akta (Pasal 1320 dan 1868 KUH Perdata);

6

untuk mengukur benar atau tidaknya professional tersebut dalam menjalankan standar profesinya tidak dituntut persyaratan yang terlalu tinggi, melainkan:

a) atas dasar standar kehati-hatian yang

layak/pantas;

b) oleh setiap orang/professional yang

menghadapi keadaan yang sama;

7

Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah,formil dan materil:

1. Kekuatn pembuktian lahiriah; akta itu sendiri memp kekuatan unt membuktikan dirinya sendiri sbg akta otentik,krn kehadirannya,kelahirannya sesuai /ditentukan dg per-uu-an yg mengaturnya;

2. Kekuatan pembuktian formil; apa yg dinyatakan dlm akta tsb adl benar.

3. Kekuatan pembuktian materil;memb kepastian thd peristiwa,apa yg diterangkan dlm akta itu benar.

8

Kewajiban Notaris meliputi:

a.Bertindak jujur,seksama,mandiri, tidak berpihak,dan menjaga kepentingan pihak yg terkait dlm perbuatan hukum;

9

b. Memb akta dlm bentuk Minuta akta dan menyimpannya sbg bagian dari Protokol Notaris;

c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta,atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

d. Memb pelayanan sesuai dg ketentuan dlm UUJN,kecuali ada alasan unt menolaknya;

e. Merahasiakan sesuatu mengenai akta,kecuali UU menentukan lain; (Verschoningsplicht)

f. Membacakan akta dihadapan penghadap dg dihadiri oleh paling sedikit 2 org saksi dan ditanda-tangani pd saat itu juga oleh penghadap,saksi,dan Notaris ?;

10

Notaris dilarang (Ps 17 UUJN):a. Menjalankan jabatan diluar wil jabatan;b. Meninggalkan wil jabatannya > 7 hr kerja

berturut2 tanpa alasan yg sah;c. Merangkap sbg pegawai negeri, pejabat

neg, advokat, pemimpin,atau pegawai BUMN,BUMD,BUMS;

d. Merangkap PPAT diluar jabatannya; ?? (Alb..)

e. Menjadi notaris pengganti;f. Melakukan pekerjaan lain yg

bertentangan dg norma agama,kesusilaan/kepatutan yg mempengaruhi martabat kehormatan Notaris.??

11

Notaris Jabatan atau Profesi? UUJN mempergunakan scr bersama2 institusi Notaris sbg

jabatan dan Not sbg profesi;spt dlm Konsiderans Menimbang huruf C,yi bahwa Not merup Jabatan ttt yg menjalankan Profesi dlm pelayanan hk kpd masyarakat.

Ps 1 angka 5: Organisasi Not adl Organisasi profesi/jabatan yg berbentuk….;Padahal UU No.30 th 2004 disebut UUJN,bukan UU Profesi Notaris; adanya inkonsistensi dlm penyebutan notaris sbg jabatan/profesi?

Seharusnya cukup Notaris disebut sbg Jabatan.

12

Menurut Izenic,Corak Not dibagi dua :1. Notariat Functionel; dlm mana wewenang2

pem didelegasikan (gedelegeerd),dan demikian diduga memp kebenaran isinya,memp kekuatan bukti formal dan memp daya/kekuatan eksekusi.(Objek TUN, GoodGovernance)

2. Notariat professionel; dlm kelompok ini, walaupun pem mengatur ttg organisasinya,tetapi akta2 notaris itu tdk memp akibat2 khusus ttg kebenaranya,kekuatan bukti/eksekutorial.

13

Notaris Fungsional/Profesional?1. Akta yg dibuat dihadapan/oleh Not Fungsional

memp kekuatan sbg alat bukti yg sempurna dan kuat,serta memp daya eksekusi; akta spt ini harus dilihat Apa adanya;jika ada pihak yg keberatan dg akta tsb maka ybs harus membuktikannya.

2. Notaris Fungsional menerima tugasnya dari neg dlm bentuk delegasi dari neg,salah satu rationya,

Not memakai Lambang Garuda;oleh karena menerima tugas dari neg sbg jab dari neg.

14

Ps 1869 BW; Akta otentik terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan dg alasan:

Tdk berwenangnya pejabat umum ybs; Tdk memp pejabat umum ybs; Cacat dlm bentuknya;atau krn akta Not

dibatalkan berdasarkan put pengadilan yg memp kekuatan hukum tetap.

Menjadi dasar unt menggugat Not sbg perb melawan Hk.(dpt dibatalkan..)

15

Ada beberapa Asas yg menjadi pedoman Notaris:

1. Asas kepastian hukum

2. Asas persamaan

3. Asas kepercayaan

4. Asas kehati-hatian

5. Asas Profesionalitas.

16

Hub Hk Notaris dg Para Pihak/Penghadap Bukan merupakan hub Kontraktual ??

antara satu pihak dg pihak yg lainnya; para penghadap datang ke Not atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Not yg kemudian dituangkan dlm bentuk akta Not sesuai aturan hk yg berlaku;maka tuntutan unt perb melawan hk

(onrechtmatigedaad) sesuai Ps 1365 tdk dpt dilakukan.

17

Konstruksi spt itu tdk dpt diterapkan,

karena tdk ada syarat dipenuhi spt:a. Tdk ada perjanjian scr tertulis/kuasa unt

melakukan pekerjaan ttt; ?

b. Tdk ada hak2 para pihak/penghadap yg dilanggar oleh Notaris;

c. Notaris tdk memp atasan unt menerima perintah melakukan suatu pekerjaan;

d. Tdk ada kesukarelaan dari Not unt memb akta,tanpa ada permintaan dari para pihak.

18

Hub Hk Not dan Para Penghadap,

dg karakter:a. Tdk perlu dibuat suatu perjanjian;

b. Mereka yg datang dg anggapan Not memp kemampuan unt membantu memformulasikan keinginan para pihak dlm bentuk akta otentik;

c. Hasil akhir dari tindakan Not berdasarkan kew Not yg berasal dari permintaan/keinginan para pihak sendiri;

d. Notaris bukan pihak dlm akta ybs.

19

Notaris bukan Pihak dlm Akta yg dibuatnya. Ps 38 ay.2d UUJN; Pada awal/kepala akta

memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Ps.44 ay.1 UUJN pd akhir akta wajib dicantumkan tanda-tangan notaris.

Pencantuman nama dan tanda-tangan notaris merupakan perintah UUJN,krn merup bgn dari syarat formal akta notaris; bahkan jika tdk dipenuhi sbg mana disyaratkan Ps 38,akta tsb hanya memp kekuatan pembuktian sbg mana Ps 84,dan juga kekuatan pembuktian sbg tulisan dibawah-tangan jika diteken para pihak (Ps 1869 BW).

20

Pencantuman nama & tanda-tangan Not sering ditafsir Not sbg pihak di dlm akta; shg jika akta dipersalahkan Not sering ditempatkan sebagai tergugat/turut tergugat/saksi/tersangka/ terdakwa.??

Menempatkan kedudukan Not spt itu salah kaprah /tdk memahami kedudukan Not dlm sistem Hk Nasional.

Ps 38 ay.3c UUJN: isi akta yg merupakan kehendak dan keinginan para penghadap sendiri,bukan keinginan Not; Not hanya membingkainya dlm bentuk akta not sesuai UUJN.

21

Dan suatu yg tdk tepat apb Not ditempatkan sbg saksi atas akta yg dibuat dihadapan/oleh not tsb; krn akta not telah dikonstruksikan memp kekuatan pembuktian yg sempurna shg siapapun terikat dg akta tsb.

Akta Not harus dinilai apa adanya,dan setiap org harus dinilai benar berkata spt itu yg dituangkan dlm akta not ybs

22

Notaris tdk bisa diminta pertgjw pidana atas akta yg dibuatnya bila ia telah melakukan tugasnya sesuai dg peraturan per-uu-an yg terkait dg tugas tugasnya selaku notaris….hal ini dilegitimasi Ps 266 KUHP.

Posisi Notaris dlm ps 266 KUHP adl org yg disuruh (manus ministra) dan dlm hk pidana org yg disuruh tdk bisa diminta pertgjw pidana atas perbuatannya.

23

Perb Hk yg tertuang dlm suatu akta not bukanlah perb hk notaris, melainkan memuat perbuatan hk dari pihak2 yg meminta/menghendaki secara mufakat perb hk itu untuk dituangkan dlm akta.

Dlm pemb suatu akta,Not sama sekali tdk bisa disalahkan,krn apa yg tertuang di dlm akta tsb adl keinginan para pihak.

24

Notaris dpt dipertgjw pidana atas akta yg dibuatnya berdasarkan Ps.263 dan Ps.264 KUHP jika :

a. Notaris mengetahui bahwa para pihak tdk dpt memenuhi sah nya suatu perikatan.

b. Not mengetahui bahwa para pihak memb ket yg tdk benar,dan tetap membuat akta tsb.

Maka Not tsb telah melakukan penyertaan dlm melakukan TP yg diatur dlm Ps 55 KUHP.

25

Tuntutan kpd Not berdasarkan adanya:1. Hub hk yg khas antara Not dg para

penghadap dg bentuk sbg perbuatan melawan hk;

2. Ketidakcermatan,ketidaktelitian,dan ketiktepatan dlm:

a. Teknik adm memb akta tdk berdasarkan UUJN;

b. Penetapan berbagai aturan hk yg tdk didasarkan kpd kemampuan menguasai keilmuan bid not scr khusus dan hk pd umumnya.

26

Sebelum Notaris dijatuhi sanksi

Perdata harus dibuktikan dahulu:a. Adanya diderita kerugian;

b. Antara kerugian yg diderita dan pelanggaran/kelalaian dari Notaris terdapat hub. kausal;

c. Pelanggaran/kelalaian tsb disebabkan kesalahan yg dpt dipertgjw kpd Notaris ybs.

27

Notaris dlm Gugatan Perdata. Yurisprudensi MA (Penting!!!)

Put MA No.702K/Sip/1973; Not fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa2 yg dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yg menghadap Notaris tsb. Tdk ada kewajiban bagi not unt menyelidiki scr materil apa2(hal2) yg dikemukakan oleh penghadap dihadapan not tsb.

28

Berdasarkan Put MA tsb,

jika akta yg dibuat dihadapan/oleh Not bermasalah oleh para pihak sendiri,maka hal tsb menjadi urusan para pihak sendiri, Not tdk perlu dilibatkan,dan Notaris bukan pihak dlm akta.

29

Apk Notaris dpt digugat? Dapat;sbg tergugat tunggal (Pdt),apb para

pihak melakukan pengingkaran:1. Hari,tgl,bulan,tahun menghadap.

2. Waktu,pukul menghadap.

3. Tanda-tangan yg tercantum dlm minuta

4. Merasa tdk pernah menghadap.

5. Akta tdk ditanda-tangani didepan Notaris

6. Akta tdk dibacakan ??

7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta. Para pihak,wajib membuktikannya !!!

30

Notaris dan Hukum Pidana.Pemidanaan Not dpt dilakukan dg batasan:1. Ada tindakan hk dari Not thd aspek lahir,formal,dan

materil akta yg sengaja,penuh kesadaran,serta direncanakan.

2. Ada tindakan hk dari Not yg tdk sesuai dg UUJN;

3. Tindakan Not tsb tdk sesuai menurut instansi yg berwenang (Majelis Pengawas).

Sanksi Pidana merup Ultimum remedium,yi obat terakhir/upaya2 terakhir.

31

Kriteria Pertanggung-jwb Pidana:

1. Perb pidana harus merupakan org yg memiliki kemampuan bertgjw

2. Si pelaku dg sengaja atau setidaknya scr culpa (kurang hati2)

3. Tdk ada alasan pemaaf

32

TP yg berkaitan dg Profesi Notaris:1. Membuat surat palsu/yg dipalsukan dan

menggunakan surat palsu (Ps 263 ay 1 & 2 KUHP);

2. Melakukan pemalsuan thd akta otentik (Ps 264 KUHP);

3. Menyuruh mencantumkan ket palsu dlm akta otentik (Ps 266 KUHP);

4. Melakukan,menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Ps 55 jo 263 ay 1,2, ps 264/ps 266 KUHP).

5. Membantu membuat surat palsu/yg dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yg dipalsukan (ps 56 jo 263 atau 264/266 KHUP).

33

Kemungkinan keterlibatan seorang notaris dalam tindak pidana, sama dengan setiap orang lain yang kemungkinan melakukan tindak pidana yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming, complicity) tindak pidana.

34

Pasal 55 KUHP diatur siapa-siapa yang dapat dipidana sebagai pembuat (dader) yaitu :

1. Mereka yang melakukan (pleger) artinya mereka yang secara lengkap memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku ini suatu bentuk tunggal;

2. Mereka yang menyuruh lakukan (doen pleger) artinya mereka yang menggerakkan atau dengan perantaraan orang lain untuk melakukan tindak pidana, tetapi orang lain tersebut (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana mis. orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena kurang sempurna akalnya (Pasal 44 KUHP); Orang lain tersebut seumpama alat;

3. Mereka yang turut serta melakukan (medepleger) artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana (bewuste samenwerking) dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) (physieke samenwerking);

4. Mereka yang menganjurkan atau membujuk (uitlokker) dengan bantuan salah satu upaya yang secara limitatif disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana;

35

Dalam setiap tindak pidana bisa diajukan alasan pembenar yang bisa menghapuskan unsur sifat melawan hukum perbuatan (fait justificatif, rechtsvaardigingsgrond) sebagai berikut :

Yang tertulis:

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan (in according with regulation) (Pasal 50 KUHP);

2. Melaksanakan perintah jabatan yang sah (lawful order) (Pasal 51 ayat 1 KUHP);

3. Karena pembelaan darurat (noodweer/self defence) (Pasal 49 ayat 1 KUHP);

4. Keadaan darurat (state of necessity) ;

Yang tidak tertulis :

1. Tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (absence of substantive unlawfulness) ;

2. Eksepsi kedokteran;

3. Persetujuan (consent);

36

Sedangkan alasan pemaaf yang bisa menghapuskan kesalahan (fait d’excuse, schulduitsluitingsgrond) ) adalah :

Yang tertulis :

1. Tidak mampu bertanggungjawab (insanity) (Pasal 44 KUHP);

2. Tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana ;

3. Karena daya paksa (overmacht, compulsion);

4. Pembelaan darurat yang melampaui batas (excessive self-defence) (Pasal 49 ayat 2 KUHP) ;

5. Melaksanakan perintah jabatan dengan itikad baik dan dalam lingkup kewenangannya (unlawful order seeming to be lawful) (Pasal 51 ayat 2 KUHP);

Yang tak tertulis :

1. Tidak ada kesalahan sama sekali (afwezigheid van alle schuld/AVAS, no fault);

2. Di bawah umur;

37

Di dalam tindak pidana modern di luar KUHP (al. terorisme, pencucian uang) diakui berlakunya alat-alat bukti yang disimpan secara elektronik atau alat optik, rekaman, gambar dll.

38

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang mencabut pasal 66 ayat 1, khususnya pada frasa tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD

39

Pasal 66 UUJN setelah Putusan MK

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minut Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

40

HAK INGKAR dan KEWAJIBAN INGKAR

“DIBEBASKAN DARI KEWAJIBANNYA MEMBERIKAN KESAKSIAN”

(Pasal 1909 Ayat 3 KUHPerdata, Pasal 322 KUHP)

WAJIB MERAHASIAKAN

(Pasal 4, 16, 54 UUJN)

 

“KECUALI : Undang-Undang Menentukan Lain”

41

Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta, dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian kepada segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.

42

Dlm kedudukan Notaris sbg saksi (perkara perdata) Not dpt minta dibebaskan dari kewaj unt memb kesaksian,karena jabatannya menurut UU diwajibkan unt merahasiakannya (Ps 1909 ay 3 BW).

Not memp kewaj ingkar bukan unt kepentingan diri Not tapi unt kep para pihak yg telah mempercayakan kpd Not.

43

Pasal 322 KUH Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan..

44

Pasal 4 UUJN yang mengatur mengenai sumpah jabatan notaris, yang berbunyi “Saya bersumpah/berjanji:...bahwa saya bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”,

Ps 16 ay.1e UUJN;bahwa Not berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yg dibuatnya dan segala ket yg diperoleh guna pembuatan akta sesuai dg sumpah/janji jabatan,kecuali UU menentukan lain.

45

Pasal 54 UUJN yg berbunyi “ Notaris hanya dpt memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kpd org yg berkepentingan langsung pada akta, ahli waris,/ org yg memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

46

Untuk perkara pidana diatur dalam pasal 170 KUHAP yang menentukan :

 

1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;

2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

47

Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht) Notaris Ps 16 ay.1e UUJN;bahwa Not berkewajiban

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yg dibuatnya dan segala ket yg diperoleh guna pembuatan akta sesuai dg sumpah/janji jabatan,kecuali UU menentukan lain.

Merupakan kelengkapan kpd Not dlm menjalankan tugas jabatannya sbg kewajiban ingkar Notaris.

Apb Not melanggar, UU tdk memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yg dirugikan maka pihak yg berwajib dpt diambil tindakan thd Not tsb (Ps 22 ay.1,2 KHUP,yi membongkar Rahasia).

48

Sehingga, berdasarkan Pasal 1909 KUHPerdata dan Pasal 322 KUHPidana, jo Pasal 4, 16, 54 UUJN tersebutlah sumber HAK INGKAR dan KEWAJIBAN INGKAR.

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

49

Hak Ingkar atau Kewajiban Ingkar Notaris

Hak ingkar (verschoningsrecht) atau kewajiban ingkar (verschoning splicht) dari seorang notaris berkaitan dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan rahasia jabatan notaris.

50

Berkaitan dgn masalah rahasia jabatan not, GHSL Tobing menyatakan sbb: Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yg dicantumkan dlm akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yg diberitahukan /disampaikan kepadanya dlm kedudukannya sbg not, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya;

51

Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para not, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para not untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan/disampaikan kepadanya dlm kedudukannya sbg not, sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yg lebih tinggi/dlm hal2 dimana itu notaris oleh sesuatu per-uu-an yg berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

52

untuk mengundurkan diri sebagai saksi /menolak memberikan ket sbg saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan kewajiban bagi notaris.

Jadi notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (verschongsrecht) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (verschoningssplicht).

53

Dlm kedudukan Notaris sbg saksi (perkara perdata) Not dpt minta dibebaskan dari kewaj unt memb kesaksian,karena jabatannya menurut UU diwajibkan unt merahasiakannya (Ps 1909 ay 3 BW).

Not memp kewaj ingkar bukan unt kepentingan diri Not tapi unt kep para pihak yg telah mempercayakan kpd Not.

54

Perlindungan Hk thd Saksi Akta Notaris. Kedudukan saksi notaris berbeda dg saksi pd umumnya. Saksi akta notaris merup para saksi yg ikut di dlm pemb

terjadinya akta(instrumen). Dg jalan membubuhkan tanda-tangan mereka, mereka memb kesaksian ttg kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas2 yg diharuskan oleh UUJN,yg disebutkan dlm akta tsb

Salah satu syarat formal akta not sbg mana disebut dlm Ps 38 UUJN,dan mengenai saksi(instrumentair) ini ditegaskan dlm Ps 38 ay.4c UUJN;bahwa pd akhir akta harus memuat nama lengkap,tempat dan tgl lahir,pekerjaan,jabatan,kedudukan,dan tempat tinggal saksi; kalo tdk ada maka akta tsb menjadi akta dibawah tangan (Ps 1869 – 1870 BW)

55

Saksi secara umum,ada dua,yaitu:

1. Mereka yg scr kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa2 yg jadi persoalan, dan

2. Saksi2 yg pd waktu perb hk dilakukan sengaja telah diminta unt menjadi saksi.

Ps 171 HIR bahwa yg diterangkan saksi adl apa yg ia lihat,dengar,/rasakan sendiri, lagipula tiap2 kesaksian disertai alasan2 apa sebabnya,dan bagaimana ia sampai mengetahui hal2 yg diterangkan olehnya.

56

57 57

DILARANG MENGCOPY, GANDAKAN SLIDE INI,TANPA PERSETUJUAN PENULIS/DOSEN(HANYA KEBUTUHAN PRIBADI/Diklat)Copyright by Syafran Sofyan 2013.