Penataan ruang dilandaskan kepada penetapan : Fungsi Utama Kawasan : Kawasan Lindung yaitu kawasan yang direncanakan guna dapat memanfaatkan ruang dengan mendasarkan kepada upaya melestarikan lingkungan dan memperhatikan daya dukung lingkungan (kualitas tanah, kelayakan lahan yang seimbang dengan lingkungan ekologis). Kawasan Budidaya yang direncanakan untuk upaya memanfaatkan sumberdaya seoptimal (efisien dan efektif) mungkin untuk pengebangan nilai produksi dan permukiman yang lengkap dengan prasarana dan sarananya. Aspek Adminstratif Pengembangan wilayah yang berdasarkan fungsi adminisdtratif yaitu tatanan penataan ruang dalam :

- Lingkup nasional - Lingkup Wilayah Provinsi , - Lingkup wilayah Kabupaten dan/atau Kota.

Kawasan Kegiatan Fungsional Pengembangan suatu wilayah yang berdasarkan kepada fungsi utama atau kegiatan tertentu.

Rencana Tata Ruang Nasionalmerupakan suatu alat pengarahan pembangunan yang

disusun oleh pemerintah untuk mengorganisasikan secarasistematis pembangunan dari setiap bagian negara secramenyeluruh, secara spesifik dan untuk jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Nasional umumnya sangat berorientasikepada upaya pengembngan ekonomi dengan anggapanbahwa keadaan dan potensi ekonomi akan merupakan

persyaratan penting di dalam upaya meningkatkankesejahteraan sosial masyarakat sebagai sasaan dan tujuan

pokok setiap pembangunan nasional.Perwujudan rencana tata ruang nasional merupakan suatu

pengarahan bagi pembangunan nasional secarakeseluruhandan tidak dikemukakan secara detail danpemetaan juga belum terlalu penting, substansi yangdikemukakan masih lebih ditekankan pada bagaimanamenggerakan dan mengarahkan pembangunan melaluipotensi ekonomi dari bagian bagian wilayah nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah,suatu rencana tata ruang wilayah mempertimbangkan

pengarahan dan masalah bagian bagian wilayah nasional.Suatu rencana tata ruang wilayah akan berpengaruh

terhadap rencana tata ruang nasional karena suatu wilayahsebagai bagian dari suatu wilayah nasional akan memberikangambaran tentang keadaan, potensi dan permasalahan yanglebih mendalam yang belum tercakup di dalam pandangan

rencana tata ruang nasionalSetiap wilayah sebagai bagian wilayah nasional mempunyaisifat spesifik secara sosial budaya, geografis, persebaran,

ukuran dan kekuatan kota kotanya dan potensi ekonominya.Pada dasarnya sasaran dan tujuan suatu rencana tata ruang

wilayah hampir sama dengan sasaran dan tujuan rencanatata ruang nasional yaitu pengembangan ekonomi untuk

meningkatkan kesejahteraan tetapi lingkup tinjauansubstansinya akan lebih rinci terutama yang menyangkut

aspek fisiknya dari suatu bagian wilayah spesifik yangmenekankan kepada aspek organisasi dan kegiatan

pengembangan ekonomi wilayah dan masih terbatas dalampendetailan aspek aspek fisiknya.

Rencana Tata Ruang KotaSubstansi perencanaan tata ruang kota adalah :

Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya; Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian,

pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya; Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaanlingkungan;

Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan ; Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan

tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduandengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana Tata Ruang Kota akan menjadi pedoman untuk : perumusankebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang kota ; mewujudkan keterpaduan,

keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kota danperkotaan serta keserasian antar sektor; pengarahan lokasi investasi yangdilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat; penataan ruang kota akan

menjadi dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;

Secara substantif Rencana Umum Tata Ruang merupakan ArahanPembangunan yang meliputi :

1. Kebijaksanaan kependudukan2. Rencana pemanfaatan ruang tentang lokasi kegiatan fungsional

3. Rencana struktur pelayanan ,arahan tata pelayanan, rencana sistemtransportasi - arahan pola jaringan pergerakan sistem primer , serta arteridan kolektor sekunder, termasuk jaringan jalan kereta api, alur pelayaran,

penerbangan.4. Rencana jaringan utilitas umum - sumber daya air dan energi serta arahan

pola jaringan primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon,listrik, air hujan, air limbah, tempat pembuangan sampah

5. Rencana kepadatan bangunan lingkungan - arahan perbandingan luas lahanyang tertutup bangunan terhadap luas unit lingkungan.

6. Rencana ketinggian bangunan - arahan ketinggian bangunan maksimumuntuk setiap unit lingkungan

7. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku - arahan pengolahanpemanfaatan air tanah dalam dan air tanah dangkal untuk kepentingan

pelayanan8. Rencana penanganan lingkungan kota - arahan jaringan pergerakan dan

utilitas umum dalam pembangunan baru, peningkatan, perbaikan,peremajaan , pemugaran dan perlindungan

DEVELOPMENTPLANNING

NATIONALPLANNING

REGIONALPLANNING

LOCAL PLANNING

MECHANIS M REGENCY/CITY

SUBREGION

FUNCTIONL.AREA

SUB FUNCT.AREA/BLDG

-Institution of National Planning (Nat.Pln,Coord,)-Sectoral Element-Public Forum-Legislative Inst.-Plan-Implementation Insti- tution/Ministries-Institution of Regional Planning-Sectoral Element-Public Forum-Legislative Inst.-Plan-Implementation Insti- tution-Institution of Local Planning-Sectoral Element-Public Forum-Legislative Inst.-Plan-Implementation Insti- tution-Developer-Development Institution-Eng. Design-Implementation

RUANG LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

SUBSTANTIF : Sosial- Ekonomi - Fisik - Politik, Kelembagaan dan Lingkungan Hidup

TERITORIAL :Wilayah - Bagian permukaan bumi yang berdasarkan kriteria geografisDaerah - Bagian wilayah yang batasannya berdasarkan wilayah wewenang pemerintahanKawasan - Bagian wilayah yang batasannya berdasarkan wilayah fungsional

WILAYAH

WILAYAH ALIRAN SUNGAI

WILAYAH PANTAI

KAWASAN PERUMAHAN

KAWASAN INDUSTRI

KAWASAN PUSAT KOTA

RTH

KAWASAN

DAERAH

DAERAHPROPINSISUMUT

DAERAH KOTABANDUNG

RUANG LINGKUP TERITORIAL PERENCANAAN TATA RUANG

Jalan utama kota

LAUT

SUNGAI

Penjabaran tujuan penataan ruang ini adalah : Pertama , menjaga agar tidak terjadi kerusakan fungsi lingkungan hidup yaitu dengan :

- Mengusahakan secara terarah fungsi lindung atas lahan,tanah, air, iklim, fauna dan flora serta nilai sejarah dan budaya

- Menjaga kelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem dan kekhasan lingkungan alami

- Menetapkan kriteria utama tentang kawasan yang berfungsi lindung dan cara pengelolaannya.

Kedua, mengusahakan pemanfaatan sumber daya alam dengan optimal dan menjaga agar tidak terjadi konflik di dalam pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis dengan pengaruhnya terhadap lingkungan yaitu dengan mengusahakan :

- Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan menjaga kelestarian lingkungan

- Mengusahakan tidak terjadinya konflik di dalam cara pernanfaatan sumberdaya melalui pengaturan pemanfaatan lahan dalam wawasan wilayah secara komprehensif

- Menetapkan kriteria kawasan budidaya dan cara pengelolaannya.

Ketiga, mengusahakan pengembangan antar wilayah secara selaras melalui penyerasian pemanfaatan ruang dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong wilayah yang belum berkembang, menjaga integrasi negara, meningkatkan daya dukung lingkungan serta menjamin pertahanan keamanan negara.

Aspek aspek pertimbangan di dalam penataan ruang : Aspek Fisik Dasar (topografi, kemiringan lahan,geologi, hidrologi, klimatologi, vegetasi)

Aspek Lingkungan Hidup (ekologi) Aspek kependudukan Aspek Pendidikan dan kebudayaan Aspek penggunaan lahan, status dan penguasaanlahan

Aspek perekonomian Aspek Fasilitas dan utilitas umum Aspek Sistem Transportasi Aspek keuangan, pendapatan daerah dan pembiayaanpembangunan

Aspek kelembagaan pemerintahan dan pengelolaanpembangunan wilayah.

Substansi perencanaan tata ruang adalah :

Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya; Arahan pengendalian kawasan perdesaan; kawasan perkotaan dan

kawasan tertentu; Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian,

pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya; Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaanlingkungan;

Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan ; Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan

tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduandengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

TERITORIALSUBSTANSIAL

SOSIAL EKONOMI FISIK

NASIONAL

REGIONAL

SUB REGIONAL/LOKAL

O V O

X V O

X O V

HUBUNGAN SUBSTANSIAL DAN TERITORIAL

V Substansi Besar X Substansi medium O Substansi Kecili

Penataan Ruang Wilayah dikembangkan dalam berbagai tingkatanwawasan perwilayahan yaitu pada wilayah nasional yang mencakuppenataan ruang keseluruhan wilayah negara;

Penataan Ruang wilayah yang mencakupbagian bagian dari wilayah nasional secara fungsional geografis maupunsecara administratif;

Penataan Ruang wilayah lokal yang menyangkut bagian bagian dariwilayah seperti wilayah fungsional tertentu (Wilayah Aliran Sungai,Wilayah Hutan, Wilayah Pantai dll),

Penataan Ruang wilayah lokal dalam lingkup admnistratif seperti wilayahkabupaten, wilayah Kota atau satuan wilayah yang lebih kecil lagi sepertiwilayah kecamatan atau kota kecamatan.

TINGKATAN RENCANA TATA RUANG

RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RTRW KABUPATEN//KOTA Strategi pemanfaatan ruang nasional untuk mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensinya yang dimilikinya pada tingkat nasional berdasarkan

Strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah provinsi tertentu untuk mengarahkan pemanfaa- tan ruang sesuai dengan potensi dan kekuatan sosial ekonomi dan fisik suatu wilayah provinsi tertentu

Strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah kabupaten atau kotamadya tertentu untuk mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan kekuatan sosial ekonomi dan fisik suatu wilayah kabupaten atau kota tertentu tersebut

Menetapkan batasan serta kriteria pola dan manajemen wilayah lindung, wilayah dan kawasan tertentu di bagian bagian wilayah nasional

Penetapan batasan dan kriteria pola dan manajemen wilayah lindung, wilayah budidaya dan kawasan tertentu pada wilayah provinsi tertentu

Penetapan batasan dan kriteria pola dan manajemen wilayah lindung, wilayah budidaya dan kawasan tertentu pada wilayah kabupaten atau kota tertentu

Penetapan Struktur ruang wilayah yang menjadi arahan pengembangan jaringan perangkutan dalam sistem perkotaan, pola jaringan prasarana utilitas umum makro untuk keseluruhan wilayah nasional yang mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan serta wilayah/ kawasan khusus secara terpadu

Penetapan Struktur ruang wilayah yang menjadi arahan pengembangan jaringan perangkutan dalam sistem perkotaan, pola jaringan prasarana utilitas umum makro untuk keseluruhan wilayah provinsi yang mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan serta wilayah/kawasan khusus nasional secara terpadu

Penetapan Struktur ruang wilayah yang menjadi arahan pengembangan jaringan perangkutan dalam sistem perkotaan, pola jaringan prasarana utilitas umum khusus untuk wilayah Kabupaten atau Kota yang mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten tertentu atau seluruh bagian wilayah kota dari suatu kota tertentu

Penetapan pola tata ruang wilayah nasional yang menunjukkan indikasi lokasi sektor sektor produksi dan sistem permukiman yang didasarkan kepada potensi dan kekuatan sosial, ekonomi dan fisik wilayah serta keseimbangan lingkungannya.

Penetapan pola tata ruang wilayah provinsi yang menunjukkan indikasi lokasi sektor sektor produksi dan sistem permukiman yang didasarkan kepada potensi dan kekuatan sosial, ekonomi dan fisik bagian bagian wilayah serta keseimbangan lingkungannya di provinsi tersebut.

Penetapan pola tata ruang wilayah Kabupaten//Kota yang menunjukkan indikasi lokasi sektor sektor produksi dan pola permukiman yang didasarkan kepada potensi dan kekuatan sosial, ekonomi dan fisik wilayah kabupaten atau kotamadya serta pola dan manajemen keseimbangan lingkungannya di kabupaten atau kota.

Dalam Peta Skala 1 : 2.500.000

Dalam Peta Skala 1 : 250.000

Dalam Peta Skala 1 : 25.000 - 1 : 20.000

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

diskripsi Kebijaksanaan Tata Ruang Pengembangan Wilayah

Propinsi dalam suatu peta Skematik dalam skala 1 : 250.000. :

pengembangan sistem perkotaan dan wilayah perdesaanwilayah yang layak dibangun dan tidak layak dikembangkan

karena kendala dan limitasi lingkungan,jaringan perhubungan intra wilayah, darat laut dan udara

antar kota dan antar wilayah pengembangan wilayahfungsional pertanian, perindustrian, pertambangan,

perhutanan, pengairan, kelautan dan pemnfaatan sumberdaya laut, pengembangan wilayah pantai, pulau pulau yang

merupakan bagian wilayah propinsi.

TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

TATA RUANG DAERAH PROVINSI A

TATA RUANG DAERAH KABUPATEN X

WL - Wilayah Lindung WB - Wilayah Budidaya WL - Wilayah Laut Kota Wilayah Perkotaan

Jalan Kawasan Insdustri Pertanian

L A U T

PENATAAN RUANG WILAYAH DAN DAERAH

A

X

L A U T

L A U T

TATA RUANG DAERAH PROVINSI A

TATA RUANGDAERAH KABUPATEN X

WL - Wilayah LindungWB - Wilayah BudidayaWL - Wilayah Laut Kota Wilayah Perkotaan

Jalan

Kawasan Insdustri

Pertanian

X

L A U T

L A U T

Wilayah Pembangunan Jabotabek

BOGOR

TANGERANG BEKASI

DKI JAKARTA

L A U T J A W A

J A W A B A R A T

J A W A B A R A T

J A W A B A R A TWILAYAH JABOTABEK

B A N T E N

B A N T E N

INKLINASI PERGERAKAN KEGITANA SOSIAL EKONOMI KABUPATEN TASIKMALAYA

Industri manufaktur Perdagangan Jasa Komersial Pertanian lahan basah Agro industri Perikanan darat Perkebunan Transportasi

Industri manufantur Industri Kecil Jasa komersial, perbankan Transportasi antar wilayah Agro Industri Pertanian lahan basah Peternakan Pemerintahan

Pertanian lahan kering Pertambangan Perikanan laut Pariwisata Wilayah konservasi

POTENSI SOSIAL EKONOMI PERWILAYAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

WPU- U

WPU - T

WPU - S

SWP I

SWP II

SWP III

SWP IV

SWP V

Kota Pusat Kegiatan Wilayah (KPKW) Kota Pusat Kegiatan Sub Wilayah (KPKSW) Kota Pusat Kegiatan SWP (KPKSWP)

Kota Pusat Kegiatan Lokal (KPKL) Kota Pusat Kegiatan Khusus (KPKK)

PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

diwujudkan pada peta Skematik berskala sampai 1 :20.000 dan untuk RTRW wilayah Kabupaten 1 : 50.000.

Pada suatu wilayah kota/kabupaten akan ada suatu RencanaTata Ruang Wilayah Fungsional khusus seperti ibukota

kabupaten, Wilayah Pengembangan Kepariwisataan, KawasanIndustri, suatu kotabaru, pengembangan wilayah pantai dan

pulau atau kota pertambangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten berisipengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;pengelolaan kawasan perkotaan, pengelolaan kawasanperdesaan dan pengelolaan kawasan tertentu; sistemperdesaan dan perkotaan; rencana jaringan prasarana

(transportasi, utilitas umum dan prasarana pengelolaanlingkungan); tata guna lahan, air, udara dan sumber daya alam

lainnya serta pengelolaan keterpaduan antara sumber dayamanusia dan sumber daya alam serta unsur binaan dan unsur

alami.

Rencana Struktur DKI Jakarta 2005

Wilayah Ekonomi Prospektif

Wilayah Perumahan

Pusat Kegiatan Fungsional

Wilayah Konservasi/Preservasi

Jaringan Prasarana

Kota Induk Kotabaru Mandiri Kotabaru Satelit Industri

Hutan Lindung Kawasan Lindung Alami Sawah Perkebunan

Pengembangan Kotabaru Dalam Pola Tata Ruang Wilayah

RENCANA TATA RUANG KOTA

Perumahan kepadatan rendah

Industri

RTH

Jalan raya

Kotabaru

Pusat Kota

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan menengah

KONSEP RENCANA TATA RUANG KOTA

PENATAAN RUANG KOTA YANG SUDAH BERKEMBANG

Perumahan

Pusat Kota

Pemerintahan

Sungai

Industri

Pelabuhan

Pergudangan

Ruang Terbuka Hijau

Laut

RTRW Kawasan Fungsional tertentu

suatu kawasan pengembangansuperblok, kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan bisnis,kawasan rekreasi/kepariwisataan, Kawasan Preservasi Cagar Budaya,kawasan konservasi alami (perbukitan, wilayah resapan, wilayah aliransungai, wilayah pantai, atau wilayah pengamanan bencana alam, atau

kawasan fungsional tertentu lainnya.

Rencana dalam skala 1: 100.000 sampai 1:50.000

TATA GUNA LAHAN WILAYAH BANDUNG UTARA > 710 M DPL

Rencana DetailRTRW bagian bagian wilayah kota atau kabupaten atau

kawasan kawasan fungsional tertentu

diskripsi kebijaksanaan pengembangan di setiap bagianwilayah kota atau kabupaten

dalam peta ukur berskala 1 : 5.000.

RTRW detail pada dasarnya merupakan suatupenjabaran rencana pembangunan kota dalam bentukperuntukan kawasan yang berwujud rencana tata gunalahan. Legalitas peruntukan yang ditetapkan di dalamRTRW Kecamatan ini perlu ditunjang oleh perangkat

Ketentuan Peruntukan (Zoning Regulation).

RENCANA RINCI TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN TANAH ABANGDKI JAKARTA

STRATEGI PENATAAN RUANG DENGAN PENDEKATAN KAWASAN

Pusat Studi Urban Desain, LPPM, ITB

RDTR Bagian Wilayah Kota(Pusat Pemerintahan)

RDTRK Bagian Wilayah Kota - Tumpaan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dikemukakan dalam peta ukur skala 1 : 1000 sampai 1 : 500.

Ketentuan tertib pembangunan pada jenjang ini

diperlukan perangkat penunjang ketentuannya yaitu yang berupa Panduan Rancang Kota yang ditetapkan

untuk kawasan kawasan fungsional yang sesuai dengan peruntukan dan fungsinya serta struktur dan lahan

pengamanan bencana

Pada panduan rancang kota ini perwujudan rencana dikemukakan sampai kepada gambaran tiga

dimensional.

PERUNTUKAN KAWASAN

Pusat perdagangan

Pusat Pemerintahan

Perumahan

Industri

RTH

Sungai

Jalan

PENATAAN PERUMAHANBERORIENTASI KEPADA KONSERVASISUNGAI

PENATAAN KAWASAN PUSAT KOTA

Ruang terbuka hijau dengan kegiatanYang tidak intensif (rekreasi)

Kegiatan komersial/pertokoan

Sungai

RENCANA UMUM RENCANA RENCANA RENCANAASPEK ASPEK TATA RUANG TATA RUANG WILAYAH TATA RUANG WILAYAH TATA BANGUNAN

WILAYAH PERKOTAAN KOTA (RTRW-K) DETAIL (RTRW-D) DAN LINGKUNGAN (RTBL)PENGERTIAN Rencana Struktur ruang kota Rencana pemanfaatan Rencana pemanfaatan Rencana geometrik pe-

yang disusun untuk menjaga ruang kota yang disusun ruang kota secara terinci manfaatan ruang kotakonsistensi perkembangan pem- untuk menjaga keserasian yang disusun untuk pe- yang disusun untuk pe-banguan kota dengan strategi pembangunan antar sek- nyiapan perwujudan ruang nyiapan perwujudan ruangdengan perkotaan nasional untuk tor dalam rangka pelaksa- dalam rangka pelaksana- kota dalam rangka pelak-untuk menjaga keserasian per- naan program pembangu- an program pembangunan sanaan proyek pembangu-kembangan kota dengan wilayah nan kota kota nan kotasekitarnya

RUANG LINGKUP Sebagian, satu atau bebe- Seluruh wilayah kota yang Sebagian atau beberapa Sebagian atau beberapaWILAYAH PEREN- rapa wilayah otonom yang tercaup dalam Daerah bagian wilayah kota yang bagian dari suatu kawasanCANAAN tercakup ke dalam suatu Tingkat II Kotamadya atau berdasarkan daerah ad- fungsional kota.

wilayah pengaruh kota beberapa wilayah kecama- ministratif (misalnya Ke-direncanakan tan yang tercakup ke da- camatan) atau wilayah

lam suatu wilayah kota fungsionalkabupaten.

MATERI - Distribusi penduduk pada - Distribusi penduduk pada - Distribusi penduduk pada ling- - Rencana geometrik tata letak setiap unit wilayah perkotaan setiap unit wilayah perkotaan kup bagian wilayah kota bangunan dan jaringan- Rencana Struktur pemanfaatan - Pemanfaatan ruang kota dalam - Pemanfaatan ruang kota dalam - Pra rancangan detail tata ba- ruang wilayah kota lingkup kawasan fungsional bagian kawasan fungsional ngunan- Rencana jaringan jalan; jalan fungsional fungsional - Pra rancangan detail uti- KA; navigasi; udara - Pertimbangan jenjang pelaya- - Sistem jenjang pelayanan dan litas.- Rencana pemanfaatan sumber nan dan intensitasnya intensitas pelayanan kota - Pra rancangan detail ja- air baku, energi,utilitas umum - Rencana jaringan jalan; naviga- - Rencana sistem sirkukulasi lan- Tahapan prioritas pembangunan si; KA ; laut; udara lingkup kota pada kawasan fungsional dan - Pra rancangan detail ba- wilayah dan penetapan wilayah - Rencana jaringan utilitas umum dan hubungan internal kota ngun bangunan wilayah lindung dan budidaya kota (primer dan sekunder) air - Rencana jaringan utilitas umum- Indikasi pelayanan kota dan minum,sanitasi, drainase,listrik, kota (primer dan sekunder) air sub pusat kota. telepon, persampahan. minum,sanitasi, drainase, listrik

- KDB, KLB , GSB,GSJ pada Telepon dan persampahan lingkup kawasan fungsional - KDB, KLB , GSB, GSJ dalam- Tinggi bangunan pada kawasan bagian kawasan Fungsional lingkup kota - Tinggi bangunan pada kawasan- Rencana pemanfaatan air baku - Rencana perpetakan kawasan- Rencana pengelolaan lingkung- - Rencana pengelolaan lingku- an termasuk peremajaan, per- ngan termasuk peremajaan, baikan, peningkatan mutu, pe- perbaikan, peningkatan mutu ngamanan bencana, konservasi pelestarian lingkungan , penga-- Tahapan pelaksanaan pemba- manan bencana pada kawasan Ngunan kota - Tahapan pelaksanaan- Indikasi unit unit pelayanan kota pembangunan kota pada kawa- termasuk sub-pusat kota san fungsional pusat kota

DIMENSI WAKTU 20 Tahun 20 Tahun 5 Tahun TahunanSKALA PETA 1 : 50.000 atau tidak lebih 1 : 20.000 atau 1 : 10.000 1 : 5.000 1 : 1.000 sampai 1 : 500

besar dari 1 : 20.000

190.00

100.00

95.00 B1

90.00

85.00 B2

75.00 80.00

LAUT

WILAYAH LIMIT PERKEMBANGAN

WILAYAH KENDALA PERKEMBANGAN

WILAYAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

KOTA YANG SUDAH ADA

KAWASAN INDUSTRI

PELABUHAN

JALAN

SUNGAI

LAUT

KOTA X

RTBL Kawasan Fungsional tertentu

.

Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kawasan Fungsional merupakanperwujudan teknis pembangunan kota dinyatakan dengan rencanayang lebih detail yaitu yang merupakan wujudan pengembangan

bagian kawasan atau suatu kawasan fungsional kota dalam peta ukurdengan skala 1 : 1000.

Tujuan RencanaKebijaksanaanPerencanaanProspekPerencanaan

A B CFaktor

a…….b…….c…….

n…….

A

B

CB

A - Penelaahan Tapak(Site Survey)

- Analisis Tapak (SiteAnalysis)

LokasiTelahditentukan

LokasiBelumditentukan

RTRW Kota

RTRWRinciKota

KELAYAKANTAPAK PERENCANAAN

Wil.Layak Bangun

Wil.Limit

Wil.Kendala

Pengembangan konsepsi sesuaiDengan tujuan perencanaan

A

PROSES TEKNIS PENATAAN RUANG LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Seleksi Tapak (Silet selection)

Pemilihan tapak (site selection)

Permukiman

Pusat Pemerintahan

Pelayanan sosial

Pusat Komersial

Pusat Pendidikan

Sawah, Hutan

Kebun/ /Ladang

Terminal

Jalan

Sungai

RENCANA STRUKTURTATA RUANG KOTA

SINGAPARNA

Permukiman

Pusat Pemerintahan

Pelayanan sosial

Pusat Komersial

Pusat Pendidikan

Sawah, Hutan

Kebun/Ladang

Terminal

Jalan

Sungai

RENCANA STRUKTURTATA RUANG KOTA

SINGAPARNA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

RENCANA TEKNIK TATA RUANGKAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN DAN PENUNJANGNYA

KABUPATEN TASIKMALAYA

Rencana StrukturKota

Rencana Tata Guna Lahan Kota

Enacan Peruntukan Bagian Wilayah Kota

Rencana Tata Bangunan dan Lingkngan (RTBL)

WILAYAH PENGEMBANGAN (KEC.TUMPAAN, KEC.TOMBASIAN,KEC.TAREPAN,KEC.TENGA DAN KOTA AMURANG

Teluk Amurang Tumpaan

Tarepan

Tombasian

Tenga

Amurang

RTRW KOTA

RTRWBagian WilayahKota (RDTR)

RTRWBagian WilayahKota (RDTR)

RTBLPusat Pmerintahan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAKOTABARU BERAU, KALIMANTAN TIMUR

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTR)Skala 1 : 5000

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN(RTBL)

Skala 1 : 1000

BERAU, KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)KOTABARU DEKAI, YAHUKIMOPAPUA Skala 1 : 20.000

RENCANA DETAILTATA RUANG (RDTR) WILAYAH

KOTABARU DEKAI, YAHUKIMOPAPUA Skala 1 : 5000

RTRW KOTA BARU TANAH MERAH

KABUPATEN DIGULPAPUA

SINGAPARNA, IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)KECAMATAN, SUNGAPARNA, TASIKMALAYA

RENCANA TATA RUNA LAHAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAIDI RAYEUK

RENCANA TATA RUANGWILAYAH (RTRW)

PUSAT PEMERINTAHANKABUPATEN ACEH TIMUR

A

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) PUSAT PEMERINTAHAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

SOUTH JAYAPURA CITY REGION

SOUTHKOTA JAYAPURA CITY REGION

Linear Satellite Newtown

Continuous Linear Nwtown

SUNGAI

Fungsi WilayahTepian Sungai

Jalan Utama

Kawasan Terbangun

Pusat Pemerintahan

PerkantoranPemerintah

Perumahan

Wilayah TerbangunKota

SUNGAI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TEPI SUNGAI – SAMARINDA, KALTIM

Wilayah Lindung

Wilayah Budidaya (Wilayah Terbangun)

Pertanian (Perkebunan,Sawah)

Wilayah Produksi Kelautan

Pelabuhan

Pertembangan

Alur Perhubungan Laut

Pusat Pemerintahan Kabupaten

Kegiatan Ekonomi(Komersial, Manufaktur dan Jasa)

Produk Perikanan dan Kl\elautan (Minapolis)

Wisata Bahari

KONSEP TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

KABUPATEN

(Skala 1 : 50.000)

Bolaangmangondow TumurSulawesi Utara

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pertokoan

Rancang Kota Tatanan Massa Jalur Kawasan

Fungsional (ribbon pattern)

Rancang Kota Tatanan Massa pada pengembangan kawasan pembangunan terpadu (super-block)

TATA RANCANG KOTA (URBAN DESIGN GUIDELINES)