Makin Jauh dari Capaian: Kinerja Lamban, Masalah

Menumpuk

Evaluasi Kinerja DPR

Masa Sidang IV TS 2014-2015

FORMAPPI

18 Agustus 2015

PENGANTAR

• Masa Sidang IV: 18 Mei – 7 Juli 2015 = 38 hari kerja

• Tidak berlangsung proses konsolidasi DPR yang mendongkrak kuantitas maupun kualitas kinerja. MS IV diwarnai terutama oleh pembahasan awal RAPBN 2016, konflik internal sejumlah parpol yang tak kunjung usai, dan persiapanPilkada serentak putaran pertama dengan sejumlah masalah.

• MS IV sudah semestinya merupakan kumulasi dari proses perencanaan, penyelesaian masalah dan pemantapan untuk capaian-capaiankinerja. Karena itu, pertanyaan reflektif yang muncul adalah: apakah terdapatkecenderungan yang menunjukkan peningkatan kinerja DPR dalam menjalankanperan representasinya yang diwujudkan dalam pelaksanaan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran dan pengawasan?

• Evaluasi Kinerja DPR MS IV ini berkesimpulan: DPR makin jauh dari target-target capainnya karena kinerja yang tak kunjung maju secara kuantita maupunkualitas, sehingga malahan menumpuk lebih banyak permasalahan.

• Evaluasi ini disajikan dng pembabakan berikut ini: Umum, Serap Aspirasi, Fungsi-Fungsi DPR; Penegakan Kode Etik, Kesimpulan dan Rekomendasi.

I. UMUM Tidak Ada Kemajuan Penting

Pidato Ketua DPR pada MS IVPembukaan 18 Mei 2015 Penutupan 7 Juli 2015

No Isu/Rencana/Target No Isu/Capaian/Rencana

1Simpati pada masalah-masalah rakyat 1Simpati pada masalah-masalah rakyat

2Legislasi: Selesaikan penyusunan RUU inisiatif DPR; dorong semua

komisi selesaikan RUU; dan harmonisasi, pemantapoan dan

pembualatan di Baleg. 2 RUU dlm harmonisasi di Baleg, yaitu: RUU

Tapera, dan RUU Larangan minuman berakohol; Ingatkan Pemerinatah

utk segera selesaikan susun RUU inisiatifnya; ingatkan utk laksanakan

hari legislasi

2Legislasi: evaluasi prioritas prolegnas 2015 jadi 39 RUU, setujui 3 RUU inisiatif DPR

(Tapera, Penjaminan dan Larangan minimuan beralkohol, harmonisasi 6 RUU

(Pertanahan, Jasa Konstruksi, Pertembakauan, Perbukuan, Kebudayaan, dan

Perlindungan Petani Garam. Terima 4RUU Inisiatif Pemerinatah (Merek, KUHP, Paten,

Penerimaan bukan pajak)

Tdk ada laporan ttg hari legislasi; tdk dlm kerangka penuhi target

3Anggaran: akan bahas pembicaraan pendahuluan susun RAPBN 2016,

soal pokok2 kebijakan fiscal, asumsi makro dan rencana kerja

pemerintah 2016; akan bahas laporan realisasi semester 1 dan

prognosis semester 2 APBN 2015; bahas RUU ttg pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN 2014; bahas RP2DP utk diintegrasik dlam

RAPB2016

3Anggaran: sepakat dng pemerintah soal pokok2 kebijakan fiscal dan asumsi dasar

ekonomi makro; bahas laporan semester 1, dan prognosis semester 2; bahas lanjut ruu

pertanggungjawaban di masa sidang berikut.

Tak dijelaskan pokok2nya itu apa saja; dan asumsi dasar ekonomi makro itu apa?

apa yg dihasilkan dr laporan s 1 dan p s 2 tak dirinci

4Pengawasan: bentuk tim dan panja; tindaklanjuti laporan bpk semester

1/2014; laporan hasil temuan lapangan; tindak lanjut keluhan

masyarakat soal harga bahan pokok, dan soal wartawan asing dipapua

4Pengawasan: ingatkan pemerimtah utk lakukan peningkatan kinerjja ekonomi; tinjau

langsung lapangan utk cek harga pasar; ingatkan pemerintah utk jamin kelancaran arus

mudik. Juga sdh lakukan pengawasan terhadap daerah2 otonomi khusus aceh, jogya,

papua.. Terima hakim agung, dan kepalabin hasil tim dan panja apa?

5Peran Diplomasi: IPU, AIPA, MIKTA, GKSB 5Peran Diplomasi: aipa ok, yang lain tidak ada laporannya. Bikin panja utk mea dan

sdg, juga kunjungan ke sudan, Kuwait, india, rusia hasilnya apa?

6Reformasi dan Penguatan Kelembagaan: MKD sosialisasi Kode Etik

dan Taqta Beracara; penguatan sdm, tatakeloa pelaksanaan fungsi,

peningkatan sarana dan prasarana; tata cara tindaklanjut temuan BPK

6Reformasi dan Penguatan Kelembagaan: UP2DP masih terkendala, BURT telah

selesaiakan renstra dpr 15-19 blm aksesible, isinya apa

7 Reses: tak ada data 7Reses: tak ada data

Perlu Makin Substantif

• Tradisi yang baik, menjelaskan kesenjangan antara rencanayg diagendakan dan yg terlaksana.

• Scr teknis terlihat rencana itu terlihat terlaksana; namun scr substantif:kurang lengkap dalam memberikan substansi

pertanggungjawabannya. Misalnya, Legislasitidak dijelaskanmengapa ada 2 tambahan RUU dlm prioritas Prolegnas 2015; Anggaran perlu dirinci hasil bahasan semester 1, dan prognosis semester 2; Pengawasanhasil kerja panja2. tidak pula menjelaskan tentang serap aspirasi dan tindaklanjutnya

dalam proses dan hasil pembuatan kebijakan DPR, danbelum menyajikan rencana dan realisasi (serapan) anggaran scr

lengkap untuk satu masa sidang. Jika terbuka, ber-TI, dan partisipatif: renstra DPR seharusnya boleh

diakses, dan mendapat inputs dari rakyat.

II. SERAP ASPIRASI Tetap Jalan Buntu

• Banyak aspirasi diterima DPR, langsung maupun tidak langsung, tetapi tidak jelas tindak lanjutnya

• Reses III dan sebelumnya utk serap aspirasi sdh dilakukan, tetapi belumterinformasikan ada laporan kompilasi hasil serap aspirasi

• Pembangunan Rumah Aspirasi (RA) belum terinformasikankelanjutannya

• Tim Mekanisme Pengajuan Usul program pembangunan dapil anggota DPR blm jelas apa yg telah dilakukan

Tidak ada kejelasan yg menunjukkan relasi kemanfaatan antara pembangunan RA dan Program Pembangunan Dapil serta Aspirasi yang masuk ke DPR dan diserap oleh Anggota DPR apakah aspirasiberujung semuanya ke P2DP?

Konsolidasi usulan pembangunan dapil dalam program pemerintahtidak atau belum jelas diatur Peraturan DPR no….?

Harus ada revisi pemahaman tentang Program pembangunan DAPIL? 77 atau 520 Dapil?

Ragam Aspirasi Tak Langsung

• 2012 – 2013:Surat 3623; SMS 22813; Website 685

• 2014 – 2015 (MS I – III):• Surat 2675 (I=1164; II=895; III=2675)• Per Propinsi dari seluruh propinsi• Website 584 (I=233; II=173; III=178)• SMS 3384 (I=1362; II=1282; III=736)

• Blm terlaporkan MS IV (?)Sumber:

• Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyararakat MS I, II, III Periode 1 Okt 2015 s.d. 17 Mei 2015 Tahun Sidang 2014 – 2015, dalam

• http://pengaduan.dpr.go.id/index/laporan2015

• https://www.youtube.com/watch?v=iDmR_IQM0Us

Alur Yang Tak Lengkap

Ragam Aspirasi Langsung

• Reses

• Kunker Komisi

• Kunker Khusus

tidak ada kejelasan mengenai hasil serap aspirasilangsung ini

Tidak ada kejelasan tentang aspirasi yang diperjuangkan melalui pelaksanaan tiga fungsiutama legislasi, anggaran dan pengawasan

Tidak ada kejelasan tentang hasil memperjuangkanaspirasi

Beragam Input, Nol Output

• DPR punya beragam sarana untuk serapaspirasi, langsung maupun tak langsung, dng saranamanual maupun teknologi informasiLangsunganggota DPR, AKD, Fraksi;

Tak langsungkehumasan, tilpon, facsimile, interaksisocial-media, dll.

• DPR tidak terlihat memberikan jalan keluar bagiaspirasi yang masuk.

III. LEGISLASI: Melempem

• Sejak prolegnas prioritas 2015 diputuskan pada MS II lalu, DPR 2 UU yang berasal dari 2 Perppu, yi: ttg Pilkada, dan ttg Pemda.

• Alih-alih genjot energi memenuhi target 35 RUU Prioritas tersisa, DPR di MS IV malah menambah 4 RUU baru: 2 RUU (yi: ttg Perubahan atas UU 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dan ttg Perubahan atas UU 16 Tahun 1992 ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan) geser 2 RUU prioritas awal (yi: ttgPerubahan atas UU 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan ttg Kedaulatan Pangan), dan

2 RUU baru (yi: ttg Bea Materai, dan ttg Kebudayaan)

• Seperti biasa, DPR tak berikan penjelasan ttg perubahan tsb., ygtentu saja bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat.

• Total RUU Prioritas jadi 39 RUU (dari 37 RUU yang disepakati di MS II).

• Kini, DPR telah selesaikan seluruh MS tahun 2014-2015, dengan meninggalkan sisa utang 27 RUU Prioritas 2015.

Kemajuan Tanpa Rencana

Rencana

• Menyelesaikan penyusunan RUU menjadi inisiatif DPR

• Harmonisasi di Baleg: RUU ttg Tapera, RUU ttg Larangan Minuman Beralkohol

• Himbauan penetapan Hari Legislasi

Progress

• Mengevaluasi Prioritas Prolegnas tahun 2015: ada tambahan dan pergantian Prolegnas 37 39 RUU

• Menyetujui RUU Usul Inisiatif DPR: RUU Tapera, RUU tentang Penjaminan, dan RUU ttg Larangan Minuman Beralkohol

• Harmonisasi RUU: Pertanahan, Jasa Konstruksi, Pertembakauan, Kebudayaan,Sistem Perbukuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

• Menerima RUU usul Pemerintah: Merk, KUHP, Paten, dan Penerimaan Negara bukan Pajak

Walau tak berhasil mensahkan RUU baru, kerja legislasi DPR selama MS IV kelihatan menampilkan kemajuan. Namun, kemajuan itu seperti tanpa rencana.

RUU Tak Jelas Proses Awal

RUU yg Disusun MS III Harmonisasi pd MS IV Disetujui sbg Inisiatif DPR

RUU ttg Penyiaran RUU TAPERA

RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia RUU tentang Larangan Minuman

Beralkohol

RUU tentang Pertanahan RUU tentang Pertanahan

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

RUU tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya

Ikan dan Petambak Garam

RUU tentang Penjaminan

RUU tentang Jasa Konstruksi RUU tentang Jasa Konstruksi

RUU tentang Arsitek RUU Pertembakauan

RUU tentang Penyandang Disabilitas RUU tentang Sistem Perbukuan

RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan

Penyelenggaraan Umrah

RUU tentang Kebudayaan

RUU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri

RUU tentang Perbankan

RUU yg diberi warna merah di sini tak diketahui proses penyusunan awalnya.

MS IV: Tanpa Capaian UU

1. Ada 10 RUU yang disusun oleh DPR pada Masa Sidang III.

2. Dari 10 RUU tersebut, 3 RUU diantaranya yang berlanjut ke tahap harmonisasi di Baleg: RUU tentang Pertanahan, RUU ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan RUU tentang Jasa Konstruksi.

3. 3 RUU lain yang juga sedang dilakukan harmonisasi oleh Baleg tidak dijelaskan kapan mulai disusun oleh DPR (RUU Pertembakauan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan)

4. Sama halnya dengan yg tjd pd Poin (3) di atas, ada 3 RUU yang disetujui DPR sebagai inisiatif DPR juga tak diberitahukan proses penyusunannya (RUU Tapera, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU tentang Penjaminan.

5. Ada 7 RUU Prioritas yang disusun MS III tak mengalami perkembangan pada MS IV. Sebaliknya ada 6 RUU Prioritas yang tiba-tiba masuk tahap harmonisasi dan tahap disetujui sebagai inisiatif DPR tanpa kejelasan proses penyusunan awalnya. Siapa yang menyusun 6 RUU tersebut?

6. Dengan demikian dari 39 RUU Prioritas 2015, 2 diantaranya sudah disahkan dan 20 lainnya sedang dalam proses persiapan untuk dibahas (16 dalam proses di DPR ditambah 4 RUU yang diusulkan pemerintah). Masih ada 19 RUU dari Prioritas 2015 yang belum tersentuh sama sekali. Oleh karenanya beban berat menanti DPR pada waktu tersisa di tahun 2015 ini.

Pembaruan Komitmen• Belum ada capaian RUU yang dihasilkan oleh DPR pada MS IV. Dengan begitu, RUU Prioritas

yang dicatat sebagai hasil kerja DPR sampai berakhirnya MS IV masih 2 RUU saja yakni RUU Pilkada (Pengesahan Perppu Pilkada), dan RUU Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda).

• Masih ada 37 RUU Prioritas yang tersisa dari target DPR tahun 2015. Padahal waktu kerja hanya tersisa 4 bulan lagi. Itupun masih harus dikurangi dengan waktu reses diantara bulan September-Desember mendatang.

• Jika dalam kurun waktu setengah tahun DPR hanya membukukan 2 RUU saja yang disahkan, maka setengah tahun tersisa berikutnya mungkin tak akan BISA menghasilkan lebih banyak dari 2 RUU yang akan disahkan. Artinya satu tahun 2015 ini kemungkinan kinerja legislasi DPR hanya ada 4 RUU saja yang dihasilkan.

• Di tengah mandulnya kinerja legislasi, DPR pada Masa Sidang IV malah sibuk menyelesaikan Penyusunan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Dapil.Banyak energi dan waktu mereka tersedot oleh perdebatan mengenai Peraturan tersebut. Semangat mereka dalam memperjuangkan Program Pembangunan Dapil berbanding terbalik dengan semangat untuk menuntaskan RUU Prioritas yang direncanakan sejak awal tahun.

• Penambahan RUU Prioritas 2015 mencerminkan manajemen perencanaan DPR yang kacau. RUU Prioritas yang sudah ditetapkan sejak awal saja belum semuanya tergarap, lalu alasan apa yang begitu mendesak bagi DPR untuk menambah jumlah RUU Prioritas? Ini bisa saja didorong oleh kepentingan lain di luar tujuan utama legislasi untuk kepentingan seluruh bangsa.

• Himbauan Ketua DPR untuk menyediakan hari khusus legislasi, tak berdampak signifikan bagi percepatan proses pembahasan legislasi DPR. Jadi tak melulu soal waktu, tapi komitmen DPR yang sesungguhnya perlu diperbaharui.

IV. ANGGARAN : Konservatif, Kurang Partisipatif

3 Agenda kerja DPR :

1. Pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2016

a) Membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro ekonomi, sertaRKP, RKA – KL 2016 termasuk kesesuaian RPJM dengan RKP (program prioritas);

b) Pembahasan intensif di tingkat komisi dengan melibatkan tenaga ahli danpartisipasi masyarakat;

2. Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2015 (DPR mendesak pemerintah menyelesaikan struktur organisasi K/L untukmempercepat penyerapan anggaran);

3. Membahas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014

Dalam tahapan ini, DPR juga mengagendakan pelaksanaan hakmengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapilpada APBN 2016

Pembahasan Pembicaraan PendahuluanPenyusunan RAPBN 2016

Dua Kegiatan Utama(1) Rapat kerja Banggar dengan Wakil Pemerintah (Kemenkeu dan

Bappenas) dan Bank Indonesia Pokok-Pokok KebijakanFiskal, Asumsi Makro Ekonomi, RKP dan Prioritas Anggaran.

Banggar membentuk 4 Panja : Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, dan Pembiayaan

RAPBN TA 2016 Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2016 Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2016 Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN TA 2016

(2) Raker Komisi dengan Mitra Kerja dari Kementerian dan Lembaga(K/L), membahas: Evaluasi Pelaksanaan APBN 2015; RKA-K/L (Pagu Indikatif K/L ) RAPBN 2016; Pembahasan Hasil Pemeriksanaan BPK atas Pelaksanaan APBN 2014;

Asumsi Makro Ekonomi & Tingkat Pembangunan: Stabil

Indikator KEM & PPKF Hasil Kesepakatan

Makro Ekonomi:

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,8 – 6,2 5,5 – 6,0

Inflasi (%) 3,0 – 6,0 3,0 – 5,0

Nilai Tukar (Rp/US$) 12.800 – 13.200 13.000 – 13.400

Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bln 4,0 – 6,0 4,0 – 6,0

Harga Minyak / ICP (US$/barel) 60 - 80 60 – 70

Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830 - 850 800 – 830

Lifting Gas Bumi (ribu barel / hari) 1.100 – 1.200 1,100 – 1,300

Lifting minyak dan gas bumi 1.930 – 2.050 1.900 – 2.130

Tingkat Pembangunan:

Pengangguran (%) 5,2 – 5,5 5,2 – 5,5

Angka Kemiskinan (%) 9,0 - 10 9,0 - 10

Gini Ratio (Indeks) 0,4 0,39

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,4 70,10

Pandangan Fraksi-Fraksi: Umum dan Beragam

Fraksi Pandangan

PDI -

Perjuangan

• Harus realistis, dan laksanakan saran Bank Indonesia (BI) untuk pertumbuhan ekonomi;

• Program hilirisasi SDA sbg ujung tombak ekonomi Indonesia masa depan;

• Lakukan pemerataaan dan penyerapan tenaga kerja dalam setiap 1% pertumbuhan ekonomi.

• Pertumbuhan ekonomi tidak sehat bila terus mengandalkan sektor konsumsi.

Golkar • Target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sangat tinggi;

• Pertanyakan, apakah sudah dievaluasi target asumsi makro sebelum pembahasan APBN 2016;

• Penurunan harga komoditas sebabkan daerah penghasil SDA alami peningkatan pengangguran.

Demokrat • Harus meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

PKB • Target pertumbuhan ekonomi tinggi tak akan tercapai, karena belum ada industri besar;

• Belum ada dukungan terhadap perkembangan industri hulu dalam pembangunan infrastruktur;

• Mendukung Pemerintah selama target rasional.

PPP • Agar tercapai target yang telah disepakati bersama;

• Perlu ada kesepakatan penetapan target setiap triwulan agar bisa dievaluasi secara maksimal

Nasdem • Perubahan status jalan kabupaten ke propinsi tidak hilangkan status kabupaten tertinggal.

• Harus ada inspeksi terhadap sektor yang lemah menyerap anggaran.

• Harus ada penghargaan kepada Pemda yang mampu lestarikan hutan dgn tambahan anggaran.

Hanura • Penyerapan belanja modal lambat bila penyerapan anggaran rendah;• Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) boleh optimis tetapi harus realistis;• Harus kurangi pembangunan yang berpusat di Jawa;• Harus mulai kerja realistis, tidak hanya pencitraan.

Rekomendasi Banggar: Harus Realistis dan Perlu

Penyesuasian

1. Pemerintah dalam menyusun RAPBN TA 2016 harus lebihrealistik dan berdasarkan kondisi serta perkembanganperekonomian saat ini;

2. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaianRPJMN 2015 – 2019 untuk menjadi acuan dalampenyusunan RKP TA 2016 dan tahun – tahunberikutnya, dan penyusunan APBN;

Usul Penambahan Pagu Indikatif1. SE Kemenkeu tentang Pagu Indikatif RAPBN 2016 rancangan anggaran K/L

meningkat dibanding APBNP 2015;

2. Dalam Raker dengan Komisi, masing-masing K/L mengajukan usulan tambahananggaran dari Pagu Indikatif untuk mencukupi kebutuhan riil K/L

102,5

30,110 8 2,6

32,610,3

62,4

8,9

126,1

14,8

21 15,7 6

1,5

1,6

17,5

0,74

0

50

100

150

200

250

Usulan Tambahan

Pagu Indikatif (trilyun rp)

K/L UT %

KemenPU 123

KemenTan 49,1

KemenKP 210

KemenPDT 196

KemenPar 230

KemenKeu 4,6

KemenKumHam 15,5

PolRI 28

MA 8,3

Pandangan Komisi-Komisi

• Perlu Penjelasan utk Beberapa Soal:

- Usulan penambahan pagu anggaran oleh K/L hrs jelas dan atas dasar hasil pemeriksaan BPK mis. Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ajukan usulan tambahan angaran 230% dari pagu indikatif, padahal Hasil Pemeriksaan BPK 2014, kementerian ini mendapat opini ‘Disclaimer’;

- Secara umum, tingkat penyerapan anggaran APBN 2015 hingga Triwulan II tahun 2015 oleh K/L belumcapai 50%; dan bahkan ada yang di bawah 10 %;

• Pandangan Komisi-Komisi dalam menyikapi paparan K/L:

1. Usulan tambahan anggaranmemahami usulan tambahan anggaran, meminta K/L uraikan lebih rincipagu indikatif berdasarkan program prioritas dan strategis, akan membicarakan lebih lanjut denganunit kerja masing-masing, akan bahas di rapat pleno komisi dng pandangan fraksi-fraksi dandisampaikan ke Banggar;

2. Tingkat penyerapan APBN 2015 rendahmeminta K/L untuk segera mempercepat proses pelaksanaanprogram / proyek

3. Laporah Hasil Pemeriksaan BPK mengapresiasi K/L yang mendapat opini WTP; meminta K/L untukserius membenahi tata kelola keuangan bagi yang mendapat WDP dan Disclaimer;

• Pandangan Komisi-Komisi relatif kritis, tetapi tidak memberikan rekomendasi yang berefek pada ketegasan dalam pembuatan keputusan.

Anggaran utk DPR: 2 Pertanyaan

• Anggaran DPR dalam APBNP 2015 Rp 5,191 trilyun: DewanRp. 3,766 trilyun, dan Setjen Rp. 1,425 trilyun.

• Dalam RAPBN 2016 diperkirakan akan mengalamikenaikan, sebagaimana kecenderungan penyusunan alokasianggaran APBN dari tahun ke tahun: Bagaimana mekanisme penyusunan, pembahasan, penetapan dan

evaluasi pelaksanaan anggaran DPR dalam APBN, mengingat Setjenadalah aparatur pemerintah tetapi bertanggungjawab kepadaPimpinan DPR?

Sebesar Rp. 1,63 T anggaran DPR dalam APBNP 2015 dialokasikanuntuk program pembangunan Rumah Aspirasi anggota DPR:Bagiamana dan sejauhmana progress penggunaan anggaran RumahAspirasi ?

Kurang Jelas, Tanpa Terobosan• DPR telah melaksanakan fungsi penganggaran DPR:

Pembicaraan Pendahuluan tentang Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Asumsi Makro Eknomi danRKP-RKA, dan

Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2015. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014 (pengesahan

penetapan RUU menjadi UU), akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya dng catatan: Terjadi perubahan indikator makro ekonomi dan tingkat pembangunan hasil kesepakatan

DPR dengan pemerintah, akan tetapi perubahan-perubahan indikator tersebut salingbertentangan:Pertumbuhan ekonomi menurun tingkat pengangguran & kemiskinantetap Gini Ratio menurun + IMP meningkat ?

• Fraksi-Fraksi kurang jelas arah dan pandangan terkait kebijakan fiskal, asumsi makro ekonomi, RKP dan pagu indikatif anggaran K/L kpd siapa/apa Fraksi-Fraksi ini berpihak tidak jelas: program parpol ataukah kepentingan masyarakat (konstituen)?

• Proses pembahasan dan pola kerja DPR terkesan konservatif (biasa-biasa saja). Tidak adaterobosan yg memperdebatkan konsep kebijakan (policy paper) yg mengimbangi usulanpemerintah atas RAPBN 2016;

• Mekanisme pembuatan keputusan thd usulan tambahan pagu indikatif K/L setelah pembahasan di Komisi-Komisi tidak jelas Bagaimana mekanisme ini bisa transparandan akuntabel, dan tidak dilandasi praktek transaksional?

• Tidak ada informasi DPR telah melibatkan masyarakat dalam pembahasan PembicaraanPendahulan Penyusunan RAPBN 2016;

• Tidak jelas bagaimana mekanisme pengusulan, pembahasan hingga penetapan program dan anggarannya dalam rangka penyusunan RAPBN 2016.

V. PENGAWASAN:Kepentingan Jangka Pendek

• Fokus Pengawasan DPR: pelaksanaanUU, APBN, tindaklanjuti temuan BPK, dan kebijakanpemerintah.

• Banyak rencana dan upaya telah dilakukan dalam ragamkegiatan oleh DPR

• Penyelenggaraan fungsi pengawasan terkesan berpihak pdkepentingan khusus dalam jangka pendek, belummenyeluruh pada banyak aspek, kurang optimal menukikpada pokok persoalan, dan jauh dari memperjuangkankepentingan umum terutama untuk menciptakan danmengelola pemerintahan yang berintegritas, bersih danbertanggungjawab.

Rencana Pengawasan

6 Agenda Pengawasan:1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2014;

2. Laporan realisasi semester I APBN tahun anggaran 2015;

3. Komisi-komisi akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaanBPK Semester I Tahun 2014;

4. Penyelesaian struktur organisasi kementerian/lembaga agarmempercepat penyerapan anggaran;

5. Antisipasi Pemerintah terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomidan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok sertamenurunnya daya beli masyarakat;

6. Pengawasan atas kebijakan Pemerintah memberikan kebebasanoperasi wartawan asing di Papua agar tidak dimanfaatkan untukmelakukan operasi intelejen sebagaimana sering ditemukanpemerintah selama ini.

A. DPR: Setuju LPP APBN 2014 Dng Catatan

REALISASI APBN 2014

Uraian

Tahun Anggaran (TA) 2014

Anggaran

(trilyun)

Realisasi (trilyun)

Jumlah %

Pendapan negara dan hibah 1635,38 1550,49 94,81

Belanja Negara 1876,87 1777,18 94,69

Belanja Pemerintah Pusat 1280,37 1203,58 94,00

Transfer ke Daerah 596,50 573,70 96,18

Suspen Belanja Negara (0,097)

Surplus (Defisit) Anggaran (241,49) (226,69) 93,87

Pembiayaan Netto 241,49 248,49 103,06

SilPA (SikPA) 22,20

Sumber: http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2014/lkpp_2014_1433386975.pdf

• Sekalipun 17 LKKL diberikanopini WDP dan 7 LKKL dngopini TMP, realisasi belanjaNegara 2014 sebesar94,69%, penerimaan pajak92,04%, DPR menyetujuiRUU ten-tangPertanggungjawaban atasPelaksanaan APBN Ta-hunAnggaran 2014, untukdisahkan menjadi Undang-undang dengan catatan dariFraksi-Fraksi.

Catatan Fraksi-Fraksi

Setuju Dng Cttn Keterangan

1. F-PDI-P 51 = segera dan serius tindak-lanjuti

temuan BPK thd LKKL.2 = buat skala prioritas dan

klasifikasi masalah utk ditangani dng cepat; dan bikin R&P bagi KL a/d opini BPK di RAPBN 2016

3 = K/L dng serapan < 85% laporkan ke Banggar/Komisi DPR terkait

4 = Kebijakan fiskal makin buruk5 = APBN 2014 blm dikelola ekonomis6 = hrs cermat dlm hitung SAL7 = hrs ada payung hukum yg kuat

agar kesalahan tak terulang

2. F-GOLKAR 1

3. F-GERINDRA 4

4. F-Demokrat 1

5. F-PAN 1, 2

6. F-PKB 1

7. F-PKS 1

8. F-PPP 1, 3

9. F-NASDEM 6

10. F-HANURA 7

• 7 Fraksi dr lintas Koalisi mempunyai catatan yg sama (1)• 6 Fraksi dr lintas Koalisi memberi catatan berbeda-beda (2,3,4,5,6,7)

Tidak terlihat sekat antaraFraksi pendukung dan Fraksi oposisi thd JKW-JK

B. Tindak Lanjut Temuan BPK

• Temuan BPK atas pemeriksaan 87 LKKL 2014 (27 Juni 2015):

• 62 K/L dng WTP

• 17 K/L dng WDP: Kementerian ESDM, Sosial, Daerah Tertinggal, Pemuda danOlah Raga (2010 s/d 2014 selalu WDP), Lembaga Sandi Negara, PerpustakaanNasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional, BMKG, KPU, dan BPPT.

• 7 K/L dng TMP: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pariwisata danEkonomi Kreatif, Komunikasi dan Informatika, Badan InformasiGeopasial, Ombudsman RI, Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

• Temuan BPK berdampak finansial 3293 temuan bernilai Rp. 14,74 triliun:

• kerugian negara Rp 1,42 triliun,

• potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun, dan

• kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun

Diagram Opini BPK thdp LKKL dan LKBUN 2010-2014

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014

50

61 6265

62

25

17

2219 18

2 2 3 37

0 0 0 0 0

7780

87 87 87

WTP

WDP

TMP

Tidak Wajar (TW)

Jumlah

Pengawasan dng Kepentingan Khusus

• DPR fokus pd pengejaran atas temuan kerugian negara di KPU thn2013 dan 2014 sebesar Rp. 334 milyar; tetapi, DPR seperti tidakpeduli dng temuan BPK atas kerugian negara di Kementerian ESDMsebesar Rp 562,66

• Tindak lanjut DPR atas opini WDP BPK terhadap 17 K/L dandisclaimer thdp 7 K/L tidak optimal. Kalaupun Komisi-komisi terkaitmelakukan raker, rekomendasinya terlalu lunak.

• Komisi X misalnya dalam Rapat 8 Juni 2015 hanya mendesakMenpar untuk segera menyelesaikan tindak lanjut seluruh temuandan rekomendasi BPK baik yang bersifat kerugiannegara, pertanggungjawaban dan administratif agar temuan serupatidak terjadi lagi shg memperoleh opini WTP di tahun mendatang.

Indikasi di atas menimbulkan kecurigaan atas kepentingan khususDPR dlm penyelenggaraan fungsi pengawasan.

C. Pengawasan Pelaksanaan UU

• Komisi IX persoalkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2015 ttg Program JaminanKecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK & JK), PP No. 45/2015 ttg JaminanPensiun (JP), dan PP Nomor 46/2015 ttg Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua(JHT), dan merekomendasikan (6 Juli 2015):

- Pemerintah hrs merevisi ketiga PP tsb dalam waktu 2 x 24 jam karena isinya tdksesuai dengan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional danBPJS.

• Komisi II (26 Juni 2015) DPR mendesak KPU untuk:⁻ Merevisi PKPU No. 9/2015 tentang Pencalonan Pilkada terkait pasal yang

mengatur tentang petahana, karena banyak kepala daerah yang mengundurkandiri untuk mendorong keluarganya maju dalam Pilkada Serentak 2015.

⁻ Mencabut poin satu dalam Surat Edaran (SE) KPU Nomor 302/KPU/VI/2015yang mengatur tentang petahana karena telah menimbulkan gejolak di daerahberupa banyaknya KDH yang mengundurkan diri.

• Komisi VI DPR bentuk Panja pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL) dari BUMN yang dikenal dengan program Corporate Social Responsibility(CSR) karena teknis penentuan program dan penyalurannya diduga melanggar Pasal88 UU BUMN.

D. Pengawasan Kebijakan Pemerintah

• Pembentukan 7 Panja baru:

1. Panja Perlindungan Anak maraknya kasus kekerasan dan pelantaran anak;

2. Panja Pendidikan Agama gejala pendidikan agama yg terabaikan krn pemerintah utamakanpendidikan umum;

3. Panja Pencemaran Laut ancaman thd kelestarian laut dan ekosistemnya;

4. Panja Reklamasi Teluk Jakarta

5. Panja Perambahan dan Perusakan Kawasan Hutan banyaknya penyerobotan kawasanhutan jadi perkebunan sawit;

6. Panja Konektivitas Transportasi Laut program konektivitas transportasi laut;

7. Panja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam perkembanganBatam yg lamban tidak sesuai spt diharapkan oleh undang-undang.

• Selesai 1 Panja Biaya Haji; Dengan Progress Report 3 PanjaMigas, Panja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri(BOPTN) dan Panja Pilkada; Tidak diperoleh data dan infoprogressnya 28 Panja.

• Kinerja Panja yg sdh terbentuk (25) tak jelas dan/atau tak adalaporan

Kinerja Belum Bertaji Menyeluruh

A. Rencana Tak Terpenuhi 2 agenda tdk terealisasi, 1 agenda

bersifat mengingatkan agar pemerintah.

B. Setuju Dengan Catatan efektifkah catatan Fraksi-Fraksi

C. Amat Sangat Terbatas Temuan BPK ditindaklanjuti hanya oleh

Komisi II, III dan X

D. Sedikit untuk Rakyat Komisi IX berpihak pada peserta BPJS

Ketenagakerjaan; Komisi IV berjuang utk pengelolaan CSR BUMN

agar bermanfaat bagi masyarakat; Komisi II memberi jalan utk

politik kekerabatan dlm Pilkada serentak

E. Banjir Panja Minim Laporan urgensi dan efektivitas panja

dipertanyakan

F. Mulus Tanpa Hambatan Fit and proper test utk calon Panglima

TNI dan Ka BIN

VI. KODE ETIK Penegakan Yg Tertunda

• 5 kali Sidang Paripurna• Tingkat Kehadiran rata-rata anggota

relatif baik• Belum ada tindak lanjut terhadap

dugaan pelanggaran Kode Etik AnggotaDPR

• MKD belum bekerja dan baru sebatassosialiasi Tata Beracara di MKD

Kehadiran Anggota Dalam RapatParipurna

No Fraksi Jml Angg.Fraksi % RP I % RP II % RP III % RP IV % RP V % Kehadiran Rata-rata

1 PDIP 109 46 76 70 70 53 84.8

2 Golkar 91 57 85 78 77 54 88.4

3 Gerindra 73 60 81 70 67 55 81.2

4 Demokrat 61 62 74 74 75 51 79.4

5 PAN 48 58 79 79 75 54 78.6

6 PKB 47 74 74 64 68 49 75.2

7 PKS 40 55 78 85 65 60 76.6

8 PPP 39 64 82 72 87 85 85.8

9 Nasdem 36 72 86 75 67 61 79.4

10 Hanura 16 56 100 81 88 81 84.4

560 60.40 81.50 74.80 73.90 60.30 81.38

Kecenderungan Naik-Turun

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

RP 1 RP 2 RP 3 RP 4 RP 5

Tingkat Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat Paripurna (RP) MS IV - 215

%

0

20

40

60

80

100

120

RP1 RP2 RP3 RP4 RP5

Tingkat Kehadiran Anggota dalam RP per Fraksi

PDIP PG GERINDRA PD PAN PKB PKS PPP NASDEM HANURA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

RP 1 RP 2 RP 3 RP 4 RP 5

Tingkat Kehadiran Anggota DPR per Isu

%

Pokok-PokokPembahasanAwal RAPBN2016

- 280515

1. PerubahanProlegnas2. MekanismeUP2DP3. PenetapanLSK sbg mitraKerja Komisi 24. PenetapanPansus Paten

- 230615

1. PandanganFraksi2 ttgPokok-pokokAkuntabilitasAPBN 142. Sikap Fraksidan keputusanutk RUU InisiatifDPR

- 250615

1. PenetapanPokok-PokokAkuntabilitasAPBN 142. PenetapanMekanismeUP2DP

- 10715

1. TanggapanPemerintah thdPandanganFraksi soalAPBN 14.2. LaporanPembahasanAwalRAPBN 2016.3. PenetapanRUU pencabutanUU 4/2008 ttgJPSK

- 70715

Kepentingan Rakyat vs Kepentingan ….?

• Tdk terlihat pola untuk tinggi-rendahnya kehadiran anggota DPR

• Terdapat indikasi ketika RP membahas untuk menetapkan isu kebijakanyang mempunyai kaitan dengan kepentingan DPR dan/atau anggotaDPR, tingkat kehadiran anggota DPR cenderung lebih tinggi

• Fraksi Hanura mrpk satu-satunya Fraksi yg pernah mencapai tingkatkehadiran anggotanya 100%.

• Fraksi Hanura mempunyai kecenderungan tingkat kehadiran lebih tinggidaripada Fraksi-Fraksi lainnya

• Fraksi PDIP mempunyai kecenderungan tingkat kehadiran lebih rendahdaripada Fraksi-Fraksi lain.

• Jika tingkat kehadiran mencerminkan kesungguhan anggota DPR perjuangkan aspirasi rakyat, maka tingkat kehadiran yang rendah dapatberarti rendahnya kesungguhan dimaksud.

• Pertanyaannya, kepentingan siapa dan/atau apa yang sesungguhnyadiperjuangkan anggota DPR???

Kinerja MKD Selama 4 Masa Sidang

• Setidaknya ada 7 kasus terkait pelanggaran etikyang dilakukan oleh anggota DPR namun belumjelas penangannya oleh MKD

• Lambatnya kerja MKD dalam hal penegakkan kodeetik DPR diduga karena arahan kerja pimpinan DPR yang termuat dalam pidato penutupan MS IV TS 2014-2015 pada 7 Juli 2015 bahwa smp denganmasa sidang IV selesai MKD baru selesaimensosialisaikan Peraturan DPR tentang Kode Etikdan Tata Beracara MKD kepada fraksi.

7 Pelanggaran Etika Oleh Anggota DPR

No Waktu Kasus

1 27 Maret 2015 Anang Hermansyah merokok di Ruang Rapat Komisi X

2 30 Maret 2015 Perebutan Ruang Fraksi Golkar di Lantai 12 Gedung Nusantar I DPR RI oleh Kubu Agung Lakosno dan Kubu ARB

3 8 April 2015 Adu jotos antara anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat

Muljadi pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM

4 9 April 2015 Ardiansyah ditangkap oleh penyidik KPK saat mengikuti Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali. Ardiansyah yang

tertangkap tangan oleh KPK itu diduga terlibat dalam kasus suap terkait izin perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) di Kalimantan. Pada saat penangkapan, penyidik KPK menyita sejumlah uang pecahan dollar Singapura. Sebelum

menjadi anggota DPR, Adriansyah pernah menjabat Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

4 9 April 2015 Ardiansyah ditangkap oleh penyidik KPK saat mengikuti Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali. Ardiansyah yang

tertangkap tangan oleh KPK itu diduga terlibat dalam kasus suap terkait izin perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) di Kalimantan. Pada saat penangkapan, penyidik KPK menyita sejumlah uang pecahan dollar Singapura. Sebelum

menjadi anggota DPR, Adriansyah pernah menjabat Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

5 15 April 2015 Wacana DPR adakan Polisi Parlemen dan wacana pembentukan polisi parlemen yang secara khusus akan mengawal

para anggota DPR

6 24 April 2015 Rencana pembangunan gedung baru ini diungkapkan oleh Setya Novanto pada pidato penutupan masa sidang ketiga

pada 24 April 2015. Alsan pembanguna Gedung Baru DPR adalah demi menyediakan perpustakaan, museum, pusat

riset, dan ruang kerja untuk tenaga ahli dan staf anggota DPR yang jumlahnya bertambah.

7 28 Mei 2015 Denti Noviany Sari melaporkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra. Dia dilaporkan ke

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena diduga menggunakan gelar doktor palsu.

Tidak Bisa Ditunda

1. Kehadiran anggota dalam rapat paripurna relative stabil di atas60 persen, dengan satu Fraksi saja yg pernah mencapai tingkatkehadiran 100 persen

2. Terindikasikan tingkat kehadiran anggota lebih tinggi untukpengambilan keputusan terkait dengan kepentingan anggota danatau DPR

3. Kinerja MKD tidak maksimal karena semakin banyak kasusdibiarkan menumpuk tanpa ada kepastian

4. Pimpinan DPR harus segera mendorong kinerja MKD agar dapatsegera efektif dan tanggap menangani sejumlah laporan atauaduan yang masuk terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR

5. Persoalan penegakan Kode Etik Anggota DPR mestinya tidakdapat ditawar-tawar untuk ditunda.

KESIMPULAN

• Tidak terpenuhi penyampain dan pelaksanaan rencana kerja suatu MS yg disampaikan scr terbuka dlm pidato Ketua DPR pada pembukaan dan penutupan MS

• Satu tahun MS 2014-2015 untuk kinerja DPR belum memperlihatkan “kefungsionalan” DPR dalam perkaitan antara serap aspirasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR

• Serap aspirasi tak terkelola scr jelas; legislasi maju ttp tetap dng capaian nol UU; anggaran terlihat kritis ttp kurang substantif; pengawasan dilakukan scr terbatas dng kepentingan sempit; kehadiran pd rpt paripurna relatif tinggi, namun penegakan Kode Etik belum efektif

• Satu tahun MS 2014-2015, DPR makin jauh dari capaian-capaian yang ditargetkan dan yg diharapkan scr umum.

REKOMENDASI

• Ada kebiasaan yg perlu ditradisikan scr makin substantif, yi: penyampain dan pelaksanaan rencana kerja suatu MS dlm pidato Ketua DPR pada pembukaan dan penutupan MS

• Pengelolaan serap dan tindak lanjut aspirasi harus makin jelas dlm penyelenggaraan fungsi-fungsi DPR

• Perlu komitmen ulang utk pencapaian Prolegnas Prioritas

• Perlu keberpihakan pada kepentingan publik yang nyata dalam penyelenggaraan fungsi anggaran

• Perlu perencanaan yang padu utk efektivitas fungsi pengawasan

• Perlu penegakan kode etik yang jujur melalui MKD